Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 119/DKPP-PKE-III/2014 No. 120/DKPP-PKE-III/2014 No. 229/DKPP-PKE-III/2014 No. 319/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Perkara dengan Nomor Pengaduan 246/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Mei 2014, 311/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Mei 2014, 701/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 1 September 2014, dan 702/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 1 September 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 119/DKPP-PKE-III/2014, 120/DKPP-PKE-III/2014, 229/DKPP-PKE-III/2014, dan 319/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU 1. Nama : Aloysius Renwarin, Dafid S Maturbong, Eugen Ehrlich Arie, Victor Abraham Abaidata Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Kenangan No. 15 Perumnas II, Waena, Kota Jayapura Selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa dari: Nama : John Tabo Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Karubaga, Distrik Karubaga Kota, Kabupaten Tolikara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Yan Wenda Pekerjaan/Lembaga : Caleg Partai Demokrat Kabupaten Tolikara Alamat : Timori, Kabupaten Tolikara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu II; 1  3. Nama : Benny Kogoya Pekerjaan/Lembaga : Caleg Partai Demokrat Kabupaten Tolikara Alamat : Kampung Karubaga, Distrik Karubaga, Tolikara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Pengadu III; 4. Nama : YB Panus Jingga Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Tolikara Alamat : Jl. Tugu Gidi, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Pengadu IV;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Hosea Genongga Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Tolikara Alamat : Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Hendrik Lumalente Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tolikara Alamat : Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Pieter Wanimbo Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tolikara Alamat : Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Yondiles Kogoya Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tolikara Alamat : Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Dinggen Bogum Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tolikara Alamat : Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Yutinus Padang Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara Alamat : Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu VI; [1.3] Telah membaca pengaduan para Pengadu; Mendengar keterangan para Pengadu; 2  Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan para Saksi dan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu;

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 246/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 13 Mei 2014, 311/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Mei 2014, 701/I- P/L-DKPP/2014 tanggal 1 September 2014, dan 702/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 1 September 2014, yang masing-masing diregistrasi dengan Nomor Perkara 119/DKPP- PKE-III/2014, 120/DKPP-PKE-III/2014, 299/DKPP-PKE-III/2014, dan 319/DKPP-PKE- III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 21 Juni 2014, 2 Oktober 2014, dan 21 Oktober 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu I menyampaikan pokok-pokok pengaduannya dalam persidangan tanggal 21 Juni 2014 sebagai berikut; a) Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum legislatif (Pileg) di Kabupaten Tolikara pada tanggal 9 April 2014 tidak berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 serta peraturan KPU, karena posisi komisioner sebagai penyelenggara pemilu yang sifatnya bebas, mandiri dan berintegritas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 benar-benar tidak diterapkan. Selain itu komisioner KPU merupakan titipan oknum partai tertentu sehingga penerapan nilai demokrasi yang identik dengan demokrasi langsung, umum, bebas dan rahasia hilang di KPU Kabupaten Tolikara; b) Bahwa KPU tidak melakukan BIMTEK kepada PPD, PPS, dan KPPS pada waktu tahapan pelaksanaan Pileg, padahal ini merupakan tugas dan kewajiban mereka hingga pelaksanaan Pileg digelar. Selain itu, tidak ada sosialisasi oleh PPS dan KPPS di masing–masing wilayah kerja kepada calon pemilih. PPS dan KPPS tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang cara pemberian hak suara di TPS. KPU juga tidak menyediakan bangunan TPS yang layak, tidak juga ada pembagian Kartu Pemilih dan Undangan untuk ikut memilih kepada masyarakat sebagai calon pemilih di wilayah kerja masing-masing KPPS. KPU juga telah melakukan pelanggaran dalam proses seleksi PPD. PPD 3  Distrik Bokondini, PPD Distrik Bewani, PPD Distrik Bokoneri, PPD Distrik Kamboneri, PPD Distrik Tagime dan PPD Distrik Tagineri adalah orang/PNS dari Kabupaten Mambramo Tengah; 2. Bahwa Pengadu II menyampaikan pokok-pokok pengaduannya dalam persidangan tanggal 21 Juni 2014 sebagai berikut: a) Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014, Jam 15.30 WIT, selesai Pleno ditingkat Distrik Timori, Ketua PPD Timor menyarankan agar sebelum ditulis dalam Berita Acara Model DA, sebaiknya 5 anak asli daerah kumpul selama 15 menit untuk berkoalisi agar bisa dapat 1 (satu) kursi, namun saat Pengadu II selesai bicara ternyata Ketua PPD dan Sekretarisnya sudah hilang atau pergi; b) Bahwa di papan pengumuman telah ditulis oleh Ketua PPD dengan disaksikan masyarakat, saksi partai, Kepala Distrik dan pihak keamanan, hasil rekapitulasi perolehan suara Pengadu II berjumlah 2.040; c) Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara di Distrik Timori tidak diantarkan ke kantor KPU, tetapi disimpan di rumah Ketua KPU Kabupaten Tolikara tanpa sepengetahuan dan tandatangan 3 Anggota PPD yang lain. Hal ini juga diakui oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara saat salah anggota PPD Distrik Timori atas nama Yuli Waker menanyakan tentang keberadaan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Distrik Timori. Ketua KPU Kabupaten Tolikara saat itu mengakui bahwa Rekapan Distrik Timori diantar ke rumahnya dan dia (Ketua KPU) mengatakan bahwa hasil rekapan Distrik Timori tidak akan diubah; d) Bahwa perolehan suara Pengadu II di Distrik Timori yang berjumlah 2.040 suara hilang pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014; e) Bahwa pada waktu dan hari yang sama Saksi Pengadu II keberatan dan memprotes jumlah suara yang ada Distrik Timori, tetapi Ketua KPU Kabupaten Tolikara menjawab bahwa diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk mengajukan keberatan atas perubahan tersebut melalui Panwaslu Kabupaten Tolikara; f) Bahwa 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Tolikara tidak mengindahkan dan menindaklanjuti klarifikasi Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 29 /Panwaslu- TLK/IV/2014 tentang klarifikasi permasalahan suara Distrik Timori yang ditandatangani oleh Ketua Panwas Kabupaten Tolikara; g) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 182/ Bawaslu-Papua/IV/2014, Perihal Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Papua, namun tidak ditindaklanjuti. 3. Bahwa Pengadu III menyampaikan pokok-pokok pengaduannya dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2014 dan 21 Oktober 2014 sebagai berikut: 4 a) Bahwa Pengadu III telah kehilangan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 sebanyak 2.680 suara yang berasal dari Distrik Karubaga sebanyak 1.180, Distrik Wugi sebanyak 500 suara dan Distrik Numba sebanyak 1.000 suara; b) Bahwa setelah dilakukan pendataan kembali dan berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Tolikara terdapat temuan kehilangan suara yang lain sebanyak 1.414 suara sehingga total suara Pengadu III yang hilang di Distrik Karubaga sebanyak 2.594 suara. c) Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Tolikara pada 22 April 2014, Pengadu III hanya memeroleh 630 suara, padahal sesungguhnya perolehan suara Pengadu III adalah 4.724. Hal itu berarti terdapat kehilangan suara sebanyak 2.680 suara + 1.414 suara atau sama dengan 4.094 suara; d) Bahwa hilangnya perolehan suara Pengadu III telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tolikara. Menindaklanjuti laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Tolikara melalui surat Nomor 36/Panwaslu-Tlk/IV/2014 merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk mengembalikan suara Pengadu III di 4 (empat) distrik sebanyak 4.224 suara. Kehilangan suara sebanyak 500 suara di Distrik Wugi belum masuk dalam rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolikara; e) Bahwa para Teradu telah melakukan pemalsuan data Model C1 yang mengakibatkan kerugian bagi Partai Demokrat; f) Bahwa dugaan pemalsuan tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tolikara. Salah satu Caleg Partai Demokrat juga meminta klarifikasi dari KPU RI atas keaslian data Model C-1 yang diberi hologram. KPU RI telah menjawab surat tersebut melalui surat Nomor 1520/KPU/IX/2014 tanggal 9 September 2014 perihal Penjelasan kegunaan hologram pada formulir Model C-1; g) Bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut: 1) Pengakuan Panwaslu Kabupaten Tolikara bahwa KPU Kabupaten Tolikara tidak melaksanakan rekomendasi-rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolikara dan juga KPU Kabupaten Tolikara mengabaikan surat panggilan/klarifikasi yang disampaikan Panwaslu Kabupaten Tolikara. 2) Teradu Ketua, Sekretaris dan para Komisioner KPU Kabupaten Tolikara tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan sungguh- sungguh, tidak jujur, tidak adil, dan tidak cermat yang mengakibatkan : a. Benny Kogoya Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil Tolikara I dari Partai Demokrat kehilangan perolehan suara di 3(tiga) Distrik di Kabupaten Tolikara, sebanyak 2.680 suara, ditambah dengan kehilangan yang terjadi di Distrik lainnya sebanyak 1.414 suara menjadi jumlah kehilangan suara sebanyak 4.094 suara sebagaimana yang tercatat dalam surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolikara, Nomor: 36/Panwaslu- Tlk/IV/2014 tanggal 28 April 2014. 5  b. Medi Marthen Erelak calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil Tolikara IV dari Partai Nasdem kehilangan suara sebanyak 5.000 suara. 3) Hasil rekapitulasi perolehan suara Partai dan suara caleg mengalami beberapa kali perubahan yang tidak sesuai dengan fakta perolehan sesungguhnya yang dimiliki Partai dan calegnya, hingga sampai dengan saat ini masih dipermasalahkan. 4) Saudara Hosea Genongga selaku Ketua, Yustinus Padang selaku Sekertaris KPU Kabupaten Tolikara menerima dana dari Bupati Kabupaten Tolikara sebesar Rp 25.000.000;00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) di kediaman Bupati Tolikara satu hari sebelum hari pemungutan suara. Dana tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara Sdr. Hosea Genongga dan membagi-bagikan kepada 4 (Empat) Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tolikara dan Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara, masing-masing mendapat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). 5) Ketua KPU Kabupaten Tolikara Hosea Genongga, Angota KPU Kabupaten Yondiles Kogoya dan Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara Yustinus Padang membantahnya, namun 2 (dua) Angota KPU Kabupaten Tolikara yaitu Pieter Wanimbo dan Hendrik Luma Lente mengakui menyaksikan pemberian dana tersebut dan mengakui masing-masing menerima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). 4. Bahwa Pengadu IV mengadukan Teradu I Hosea Genongga dan Teradu VI Yutinus Padang atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2014 dan 21 Oktober 2014 sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu I Hosea Genongga selaku Ketua KPU Kabupaten Tolikara bersama Yutinus Padang selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara melakukan pemalsuan data Form Model C1 dengan cara memperbanyak salinannya tanpa diketahui anggota KPU Kabupaten Tolikara lainnya. Dalam pengisian data rekapitulasi perolehan suara caleg maupun partai politik terjadi perubahan hasil. Salah satunya adalah suara Pengadu IV yang seharusnya sebanyak 2.680 suara, tetapi kemudian hilang pada tanggal 22 April 2014; 2. Bahwa Teradu I Hosea Genongga tidak pernah memenuhi panggilan Panwaslu Kabupaten Tolikara yang disampaikan sebanyak 2 (dua) kali untuk dilakukan klarifikasi atas hilangnya hasil perolehan suara Pengadu; 3. Bahwa Teradu I dan Teradu II telah melanggar sumpah/janji sebagai penyelenggara Pemilu dan melawan hukum sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan 6  Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengatur mengenai keharusan menjaga keaslian hasil penghitungan perolehan suara; KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Para Teradu tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Tolikara; 2. Para Teradu tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolikara sebagaiman diatur dalam peraturan perundang-undangan; 3. Para Teradu melaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada Pleno KPU Kabupaten Tolikara tidak sesuai dengan peraturan KPU No. 27 Tahun 2013; 4. Para Teradu tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan sungguh- sungguh, tidak jujur, tidak adil, dan tidak cermat yang mengakibatkan hak-hak demokrasi dan suara rakyat Tolikara tidak tersalurkan sesuai dengan hasil perolehan sesungguhnya, terjadi kehilangan suara dan kehilangan kursi DPRD dari masing- masing Partai Politik maupun masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara; dan 5. Para Teradu menerima dana dari Bupati Kabupaten Tolikara satu hari sebelum hari pemungutan suara yang diduga sebagai suap untuk kepentingan Pemilu. PETITUM [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada para Teradu. [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P1-1 sampai dengan P1-10, bukti P2-1 sampai dengan P2-21, P3-1 sampai dengan P3-11, dan P4-1 sampai dengan P4-7 serta menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bukti P1-1 : Surat Pernyataan Rahmat Hidayat Kogoya tanggal 30 April 2014; 2. Bukti P1-2 : Surat Pernyataan Meiles Weya tanggal 30 April 2014; 3. Bukti P1-3 : Surat Pernyataan Ketua Panwascam Distrik Bokondini Steven Wunungga tanggal 30 April 2014; 7 4. Bukti P1-4 : Surat Pernyataan Abini Kogoya tanggal 30 April 2014; 5. Bukti P1-5 : Surat Pernyataan Piter David Sada tanggal 30 April 2014; 6. Bukti P1-6 : Surat Pernyataan Sekretaris PPD Karubaga Indey Gorri Yikwa tanggal 30 April 2014; 7. Bukti P1-7 : Berkas DPD II Partai Golkar Kabupaten Tolikara mengenai Perolehan Suara Caleg DPRD Provinsi Papua Dapil IV Kabupaten Tolikara Berdasarkan Komitmen Masyarakat, Formulir DA1 dan Formulir C1; 8. Bukti P1-8 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 01/SK- PILEG/KPU-TLK/IV/2013 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tanggal 10 April 2013; 9. Bukti P1-9 : Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 182/Bawaslu- Papua/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi Untuk Kabupaten Tolikara; 10. Bukti P1-10 : Laporan Panwaslu Distrik Bokondini kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tolikara tanggal 09 April 2014; 11. Bukti P2-1 : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolikara No. 38/ Panwaslu- TLK/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penerusan Pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Tolikara; 12. Bukti P2-2 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua No. 182/Bawaslu- Papua/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara; 13. Bukti P2-3 : Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara No. 29 /Panwaslu- TLK/IV/2014, tanggal 21 April 2014 Perihal Klarifikasi Permasalahan Suara di Distrik Timori; 14. Bukti P2-4 : Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara No. 32 /Panwaslu- TLK/IV/2014, tanggal 26 April 2014 Perihal Peninjauan Kembali Tata Cara atau Prosedur Rekapitulasi Suara Anggota DPR, DPD,dan DPRD yang tidak sesuai peraturan perundang- undangan; 15. Bukti P2-5 : Laporan Panwaslu Distrik Timori kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tolikara mengenai Hasil Pleno PPD Distrik Timori tanggal 11 April 2014; 16. Bukti P2-6 : Berita Acara Model C Distrik Timori; 17. Bukti P2-7 : Catatan kejadian khusus Model C-2; 18. Bukti P2-8 : Sertikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C-1 8  Distrik Timori Desa Bawi, Desa Tirip, Desa Bremo, Desa Luki, DEsa Tioner dan Desa Liwina Kabupaten Tolikara; 19. Bukti P2-9 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Timori yang disampaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Tolikara tanggal 22 April 2014; 20. Bukti P2-10 : Rekapitulasi Hasil Penetapan Kursi di tingkat KPU Kabupaten Tolikara tanggal 17 Mei 2014; 21. Bukti P2-11 : Foto Pleno di Distrik Timori dan perolehan suara Caleg; 22. Bukti P2-12 : Kliping Berita Harian Bintang Papua tertanggal 24 April 2014 dengan judul “KPU Tolikara Akui Banyak Pelanggaran di PPD Distrik”; 23. Bukti P2-13 : Kliping Berita Harian Bintang Papua tertanggal 25 April 2014 dengan judul “Suara di TPS Lain, Hasil Pleno Lain, Pileg Tolikara Amburadul”; 24. Bukti P2-14 : Kliping Berita Harian Bintang Papua tertanggal 26 April 2014 dengan judul “Caleg PKPI Minta KPU Tolikara Tak Akomodir Pleno 3 PPD”; 25. Bukti P2-15 : Kliping Berita Harian Bintang Papua tertanggal 28 April 2014 dengan judul “PAN Nilai Pileg di Tolikara Tidak Sah”; 26. Bukti P2-16 : Kliping Berita Harian Bintang Papua tertanggal 29 April 2014 dengan judul “Sejumlah Caleg DPRD Tolikara Datangi Kantor Bawaslu”; 27. Bukti P2-17 : Kliping Berita Harian Bintang Papua tertanggal 06 Mei 2014 dengan judul “Panwas Sesalkan Kinerja KPU Tolikara”; 28. Bukti P2-18 : Kliping Berita Harian Bintang Papua tertanggal 08 Mei 2014 dengan judul “Sikap KPU Tolikara Sangat Disayangkan”; 29. Bukti P2-19 : Kliping Berita Harian Bintang Papua tertanggal 20 Mei 2014 dengan judul “Kecewa Hasil Pileg, Kantor Perindagkop Tolikara Dibakar”; 30. Bukti P2-20 : Kliping Berita Harian Cenderawasih Papua tertanggal 24 Mei 2014 dengan judul “AMPI Minta Kapolda Tindaklanjuti Kejahatan Pemilu di Tolikara”; 31. Bukti P2-21 : Kliping Berita Harian Bintang Papua tertanggal 24 Mei 2014 dengan judul “Kantor Sekwan DPRD Tolikara Dibakar”; 32. Bukti P3-1 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua No. 182/Bawaslu- Papua/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara; 33. Bukti P3-2 : Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara No. 28/Panwaslu-TLK/IV/ 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara, tanggal 17 April 2014 Perihal Undangan Klarifikasi; 9 34. Bukti P3-3 : Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara No. 28/Panwaslu-TLK/IV/ 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara, tanggal 19 April 2014 Perihal Undangan Klarifikasi II; 35. Bukti P3-4 : Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara No. 30/Panwaslu-TLK/IV/ 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara, tanggal 21 April 2014 Perihal Keputusan Panwaslu Kabupaten Tolikara Tentang Pleno Perolehan Hasil Suara DPD, DPR, dan DPRP ditunda; 36. Bukti P3-5 : Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara No. 31/Panwaslu-TLK/IV/ 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara, tanggal 24 April 2014 Perihal Tata Cara atau Prosedur Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRP, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai peraturan perundang- undangan; 37. Bukti P3-6 : Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara No. 32/Panwaslu-TLK/IV/ 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara, tanggal 26 April 2014 Perihal Peninjauan Kembali Tata Cara atau Prosedur Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRP, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan; 38. Bukti P3-7 : Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara No. 38/Panwaslu-TLK/IV/ 2014 yang ditujukan kepada Ketua DKPP, tanggal 6 Mei 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 39. Bukti P3-8 : Surat Panwaslu Distrik Wugi No. 02/PPD-W/D/2014 tanggal 25 April 2014 Perihal Permohonan Perbaikan Perolehan Suara Distrik Wugi untuk DPRD Kabupaten Tolikara; 40. Bukti P3-9 : Lampiran berupa Surat Panwaslu Distrik Wugi yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tolikara tanggal 25 April 2014; 41. Bukti P3-10 : Lampiran Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara No. 27/Panwaslu- Tlk/IV/2014 tanggal 16 April 2014 Perihal Penyampaian Kepada 12 Partai Politik di Kabupaten Tolikara Tentang Melengkapi Barang Bukti atau Dokumentasi Pengaduan Pelanggaran; 42. Bukti P3-11 : Berkas Dokumen Formulir Model C, Formulir Model C1, Lampiran Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Formulir Model C4; 43. Bukti P4-1 : Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara No. 30/Panwaslu-TLK/IV/ 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara, tanggal 21 April 2014 Perihal Keputusan Panwaslu Kabupaten Tolikara Tentang Pleno Perolehan Hasil Suara DPD, DPR, dan 10  DPRP ditunda; 44. Bukti P4-2 : Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara No. 38/Panwaslu-TLK/IV/ 2014 yang ditujukan kepada Ketua DKPP, tanggal 6 Mei 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 45. Bukti P4-3 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua No. 182/Bawaslu- Papua/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara; 46. Bukti P4-4 : Salinan Surat KPU RI No. 1458/KPU/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 Perihal Penjelasan Pemberhentian Anggota KPU; 47. Bukti P4-5 : Salinan Surat Ketua PPD Wunin No.008.04/PPD/DIS- WNN/V/2014 tanggal 22 April 2014 Terkait Laporan Kronologis Kejadian Pileg Distrik Wunin Kabupaten Tolikara; 48. Bukti P4-6 : Lampiran Surat Keputusan PPD Wunin No. 008.04/PPD/DIS- WNN/V/2014 Tentang Pleno Penetapan Perolehan Suara Distrik Wunin Kabupaten Tolikara; 49. Bukti P4-7 : Salinan Berkas Bukti Pemalsuan Data Pengisian Formulir Model C1 oleh KPU Kabupaten Tolikara. Saksi-Saksi  Thear Tabo Saksi Thear Tabo menerangkan bahwa pada saat kegiatan pembekalan oleh KPU Tolikara di Wamena, Jayawijaya tanggal 2-4 April 2014, Saksi meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui sekretaris KPU. Selesai kegiatan, saksi duduk satu meja dengan Ketua KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa selama ini tidak punya uang. Ketua KPU menjawab bahwa seluruh PPD diminta untuk membantunya. Apabila ada 5000 suara maka harus diberikan untuk isterinya yang menjadi Caleg sebanyak 1000 suara, apabila ada 3000 maka harus diberikan kepada isterinya sebanyak 500 suara. Apabila tidak dipatuhi maka PPD akan diganti. Berikutnya, saksi bertemu dengan Ketua KPU dan diberi uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), disebutkan dari Caleg Demokrat DPR RI Nomor urut 1.  Netius Wonda Saksi Netius Wonda menerangkan bahwa C1 hologram tidak diberikan. Selain itu, tidak ada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di tingkat PPD. Saksi juga menerangkan bahwa Bupati membagi-bagikan uang ke seluruh Distrik (PPD). Dalam keterangannya yang lain, Saksi mengungkapkan bahwa tidak ada sosialisasi dari PPS dan KPPS kepada pemilih. Tidak hanya itu, telah terjadi pengalihan suara Caleg atas nama Honoris Causa di TPS 1 sebanyak 391 suara. Pada Pleno 11  Rekapitulasi tingkat provinsi suaranya hilang semua, dialihkan kepada Carolus Boly (isteri Bupati Tolikara). Saksi Netius Wonda menerangkan bahwa pada saat Pleno tanggal 11 April 2014 di Distrik Timori terjadi manipulasi perolehan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Yan Wenda. Perolehan suaranya adalah 2.445, namun oleh PPD ditulis 2.040. Selesai rekap, Ketua dan Anggota PPD Timori dengan alasan ke toilet kemudian melarikan diri ke Kota. Dokumen rekap dibawa ke rumah Ketua PPD. Tanggal 22 April 2014 saat Pleno Kabupaten, dalam daftar hadir tidak ada Ketua dan Anggota PPD Timori, namun hasil rekap yang dibacakan saat Pleno Kabupaten, suara Yan Wenda 0 (nihil).  Victor Wenda Saksi Victor Wenda menerangkan bahwa tidak ada pemungutan suara, tidak ada Pleno rekapitulasi di tingkat PPD.  Abini Kogoya Saksi Abini Kogoya menerangkan bahwa di Distrik Gea, logistik ditempatkan di gereja, bukan di kantor PPD. Pemilihan tidak dilakukan oleh individu pemilih, namun oleh pihak yang ditunjuk mewakili kelompok masyarakat. Di Distrik Konda, ada perintah dari Ketua KPU bahwa suara hanya diberikan kepada PKS dan PDIP, saksi- saksi partai lain diusir.  Mendi Marthen Erelak Saksi menerangkan bahwa semua logistik Pemilu di Tolikara dipegang oleh Partai Persatuan Pembangunan. Semua pemilihan 9 kampung dilaksanakan di Distrik Wunin. Sebagai Caleg, Saksi bersama caleg yang lain menyampaikan kepada masyarakat yang berkumpul di lapangan bahwa Distrik Wunin harus mendapat 1 kursi DPRD, oleh karenanya suara partai agar digabung. Saat itu, seluruh caleg dianjurkan kampanye. Caleg diminta berdiri di depan. Caleg PKS, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Golkar berdiri, sementara masyarakat yang hadir duduk menyaksikan. Suara Distrik Wunin berjumlah 5.700. Caleg Partai Demokrat a.n. Busiur Jikwa dapat 200, Aritina Wanimbo 500, sisanya 5000 diserahkan kepada Saksi Mendi. Atas hasil tersebut, Caleg PPP Ayub Jikwa tidak mau menerima. Masyarakat dan Mendi datang ke kantor KPU karena merasa sudah menang dan sudah dapat kursi. Namun, begitu sampai di kantor KPU mengantarkan surat suara dan hasil, KPU malah mengatakan bahwa KPU sudah menerima hasil Distrik Wunin dari pihak lain. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 21 Juni 2014, 2 12 Oktober 2014, dan 21 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap pengaduan Pengadu I dan Pengadu II, para Teradu menyampaikan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa semua yang disampaikan oleh Pengadu I dan Pengadu II adalah tidak benar. Teradu I tidak pernah sama-sama naik helikopter bersama Bupati sepanjang tahapan Pemilu. Para Teradu telah berkomitmen untuk bersikap netral. Pada tanggal 9 April 2014 seluruh Teradu ada di kantor, sehingga apa yang terjadi di Distrik tidak diketahui oleh para Teradu; b. Bahwa pendirian TPS dengan standar nasional hanya dilakukan di 2 distrik, sisanya dilakukan secara mufakat dengan sistem noken. Dana pendirian TPS telah diserahkan semuanya kepada KPPS; c. Bahwa perolehan suara John Tabu tidak pernah diubah di Pleno Kabupaten maupun Provinsi. Teradu telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada PPD yang oleh John Tabo diklaim ada suaranya disitu. Berdasarkan hasil klarifikasi, PPD menjawab bahwa suara akan diberikan kepada Caleg yang bagi- bagi uang. Pengadu John Tabo mendapat suara sebanyak 14.000; d. Bahwa sepanjang rekapitulasi perolehan suara, Teradu I berada ada di kantor, sedangkan anggota yang lain memantau wilayah yang menjadi korwilnya masing-masing. Teradu I terus melakukan pemantauan mengenai perkembangan situasi di masing-masing wilayah. Di dalam ruangannya, Teradu I tidak pernah memaksa PPD untuk mengalihkan suara. Menurut Teradu, PPD dan para Caleg saling kejar, kemana PPD pergi para Caleg mengikuti. Teradu menyatakan bahwa Pengadulah yang berusaha mempengaruhi para Teradu untuk menambah dan mengalihkan suara kepada Pengadu Yan Wenda; 2. Bahwa terhadap pengaduan Pengadu III, para Teradu menjawab sebagai berikut; a. Bahwa Pokok permasalahan menurut Pengadu yaitu Para Teradu telah melakukan pemalsuan data model C1 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan cara memperbanyak fotokopi tanpa diketahui anggota komisioner lainnya yang mengakibatkan perubahan hasil perolehan suara Pengadu yang berjumlah 2.680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) suara menjadi hilang pada tanggal 22 April 2014; b. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi di dalam Pasal 1 butir 3d menyatakan : “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; c. Bahwa perubahan hasil perolehan suara Pengadu yang berjumlah 2.680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) suara menjadi hilang pada tanggal 22 April 2014 merupakan klasifikasi perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan secara 13  hukum yang berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perselisihan tersebut merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi bukan DKPP. Hal ini menunjukkan Pengadu telah sembrono dan ngawur karena mengajukan kembali pokok aduan yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi kepada DKPP atau dengan kata lain Pengadu telah mencoba menguji putusan Mahkamah Konstitusi. Fakta terkait perolehan suara Pengadu yang berjumlah 2.680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) suara menjadi hilang pada tanggal 22 April 2014 sudah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA); d. Bahwa dalam halaman 15 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07- 32/PHPUDPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA) dinyatakan bahwa permohonan Benny Kogoya, A.Md (-incasu- Pengadu) adalah sebagai berikut: “DPRD KABUPATEN/TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 1 Pemohon melaporkan tindakan Termohon yang mengurangi (menghilangkan) perolehan suara Pemohon Benny Kogoya, A.Md.) sebanyak 2.040 suara di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara”; e. Bahwa jika tetap mengikuti paradigma Pengadu III maka akan terjadi kekacauan sistem hukum meskipun antara perselisihan hasil pemilu dan pelanggaran etik masih dalam 1 (satu) Rezim Hukum Pemilu akan tetapi perselisihan dan perkara pada Mahkamah Konstitusi dan DKPP memiliki kompetensi absolut yang berbeda yaitu Mahkamah Konstitusi terkait Penyelenggaraan Pemilu (Pelanggaran terhadap Sistem Pemilu sebagai obyeknya) sedangkan DKPP terkait Penyelenggara Pemilu (Anomali Perilaku Penyelenggara Pemilu); f. Bahwa aduan dari Pengadu III pada hakikatnya memiliki substansi yang sama dengan pokok aduan dari Perkara Nomor: 120/DKPP-PKE-III/2014 dengan Pengadu YAN WENDA selaku Calon Legislatif dari Partai Demokrat. Aduan dari Pengadu III (Benny Kogoya) dan Pengadu II (Yan Wenda) bukanlah sebuah varian baru melainkan hanya metamorfosis dari ketidakpuasan atas Kebijakan Partai Demokrat dan putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3; 2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 3, DPRD Dapil Nabire 4, dan DPRD Dapil Mamberamo Raya 1 tidak dapat diterima; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; g. Bahwa berdasarkan dalil yang telah diuraikan di atas sangat jelas bahwa pokok aduan dari Pengadu III merupakan domain dari Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu maka seharusnya Majelis Etik yang memeriksa dan memutus perkara 14  –aquo- menyatakan Menolak aduan dari Pengadu atau setidak-tidaknya aduan dari Pengadu Tidak Dapat Diterima; h. Bahwa Pengadu III mendalilkan Para Teradu telah melakukan pemalsuan data model C1 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan cara memperbanyak fotokopi tanpa diketahui anggota komisioner lainnya. Ini adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan dibuat-buat karena saat Pengadu III mendalilkan telah terjadi tindakan pemalsuan maka Pengadu memiliki beban pembuktian untuk menunjukkan Data Model C-1 yang asli sebagai komparasi; i. Bahwa Pengadu III tidak dengan jelas menyebutkan siapa saja anggota komisioner KPU Kabupaten Tolikara yang tidak mengetahui tindakan Para Teradu, apakah 1 (satu) orang komisioner atau lebih dari 1 (satu) komisioner atau seluruh komisioner selain dari Teradu I?; j. Bahwa di dalam aduan Pengadu menyatakan pelanggaran etika terjadi pada Tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Tolikara, faktanya pada tanggal tersebut adalah hari dilakukannya pemungutan suara. Artinya dalam setiap titik pemungutan suara di Kabupaten Tolikara Para Teradu melakukan perbuatannya. Hal ini jelas ngawur karena Para Teradu mustahil berada di setiap titik pemungutan suara; k. Bahwa kemudian Pengadu III menyatakan hilangnya perolehan suara tersebut pada tanggal 22 April 2014. Jika menggunakan logika berpikir yang benar maka akan ada sebuah pertanyaan besar yaitu hilangnya perolehan suara Pengadu terjadi pada 9 April 2014 atau pada 22 April 2014? Jika terjadi pada 22 April 2014 seharusnya dalam aduannya Pengadu III tidak mencantumkan 9 April 2014 sebagai waktu terjadinya pelanggaran etika. Jika hilangnya suara tersebut terjadi pada 9 April 2014 maka seharusnya Pengadu III mencurigai Penyelenggara Pemilu yang ada di setiap titik pemungutan suara dan yang membawa hasil tersebut sebelum 22 April 2014; l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas aduan pengadu tidak jelas dan kabur (obscure libel) sehingga sudah seharusnya Majelis Etik yang memeriksa dan memutus perkara –aquo- menyatakan Menolak aduan dari Pengadu atau setidak-tidaknya aduan dari Pengadu Tidak Dapat Diterima; m. Bahwa Para Teradu menolak tuduhan-tuduhan sehubungan dengan penerimaan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); n. Bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2014 terungkap fakta sebagai berikut: a) Pengadu (Benny Kogoya) yang pada pokoknya menyatakan :  Bahwa Para Teradu telah menerima dana dari Bupati Kabupaten Tolikara sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 15   Bahwa pemberian dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terjadi di kediaman Bupati Kabupaten Tolikara satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.  Bahwa Teradu I menerima langsung dari Bupati Kabupaten Tolikara dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagikan kepada Teradu II dan 4 (empat) Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tolikara lainnya dengan besaran masing- masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). b) Pieter Wanimbo selaku Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tolikara menyatakan :  Bahwa pemberian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terjadi di kediaman Bupati Kabupaten Tolikara satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan Pengadu menyaksikannya secara langsung.  Bahwa Teradu I menerima dana dari Bairen Wanimbo, PNS di Tolikara sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kemudian dibagi- bagikan kepada Teradu II dan 4 (empat) Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tolikara lainnya dengan besaran masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).  Bahwa Pieter Wanimbo mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). c) Pernyataan antara Pengadu dengan Piet Wanimbo saling kontradiktif yaitu, Pengadu menyatakan bahwa Teradu I menerima dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) langsung dari Bupati Kabupaten Tolikara sedangkan Pieter Wanimbo menyatakan Teradu I menerima dana dari Bairen Wanimbo. d) Kemudian Pengadu menyatakan Para Teradu telah menerima dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Pieter Wanimbo menyatakan Teradu I menerima dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). e) Lebih lanjut Pengadu menyatakan bahwa Para Teradu yang menerima dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan membagikannya kepada Anggota Komisioner KPU lainnya sedangkan Pieter Wanimbo menyatakan hanya Teradu I yang menerima dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian dibagikan kepada Teradu II dan 4 (empat) Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tolikara lainnya. f) Bahwa pernyataan-pernyataan yang saling kontradiktif sangat diragukan kebenarannya, dan bukan tidak mustahil pernyataan-pernyataan tersebut hanyalah rekayasa. Jika terdapat pihak yang mengakui telah menerima dana tersebut maka pihak tersebutlah yang bertanggung jawab. 16  g) Bahwa para Teradu dan Komisioner KPU Kabupaten Tolikara yaitu Dinggen Bogum dan Yondiles Kogoya dengan tegas menolak tuduhan pemberian dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Bupati Kabupaten Tolikara dan secara logis siapa yang mau dengan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melakukan mobilisasi perolehan suara dengan jumlah ribuan yang memiliki resik sangat besar saat pelaksanaannya. h) Sebagai ilustrasi : “di dalam sebuah rumah terdapat 6 (enam) orang penghuni yang hidup bersama. Melakukan aktivitas bersama dan bahkan bekerja di dalam lingkungan yang sama. Namun tidak semua kebersamaan tersebut menandakan bahwa ke-enam penghuni tersebut memiliki kesamaan sifat dan perilaku. Apabila salah satu dari keenam penghuni tersebut melakukan suatu kesalahan, apakah kelima penghuni lainnya secara otomatis bersalah pula? Apakah kelima penghuni lainnya harus mempertanggungjawabkannya secara bersama (tanggung renteng)? Terhadap kesalahan-kesalahan dari masing- masing individu penghuni rumah tidak dapat dibebankan kepada seluruh penghuni hanya karena intensitas waktu bersama yang cukup tinggi dan lingkup kerja yang sama. Haruslah dibuktikan terlebih dahulu adanya kesadaran yang sama dalam melaksanakan perbuatan yang dinilai salah”; o. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya pada Putusan Nomor 10-07-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA) angka 3.25 menyatakan: “Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut : 1) bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait dengan kehilangan suara sebanyak 2.040 suara di 6 (enam) di beberapa desa di Distrik Karubaga, yaitu di TPS Desa Kuloname, TPS Desa Kolilan, TPS 1 Desa Pilanggun, TPS 2 Desa Pilanggun, TPS Desa Luwik, dan TPS Desa Yalikaluk, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa jika seluruh suara yang hilang di 6 (enam) TPS tersebut dijumlahkan, yaitu 426 + 398 + 363 + 387 + 105 + 180 = 1.859 suara, dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara Pemohon yang dinyatakan hilang dengan dalil yang dibuktikan Pemohon; 2) bahwa setelah Mahkamah mencermati pula bukti tertulis yang diajukan Pemohon antara lain bukti P-7.23.74.929A sampai dengan P-7.23.74.929I, ternyata bukti-bukti tersebut adalah bukti tertulis tidak resmi berupa fotokopi tulisan tangan yang tidak bertanda tangan yang mengungkapkan perolehan suara Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijamin kebenarannya karena dikeluarkan bukan oleh Termohon (seperti Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur 17  di dalam UU Pemilu, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013”; p. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum MK tersebut jelas bahwa justru Pengadu III yang telah melakukan pemalsuan karena MK telah menyatakan bukti Model C1 yang diajukan Pengadu III tidak dapat dijamin kebenarannya karena dikeluarkan bukan oleh KPU dan bukti yang Model C1 yang diajukan oleh Pengadu tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013. Oleh sebab itu sudah seharusnya Majelis Etik yang memeriksa dan memutus perkara –aquo- menyatakan Menolak aduan dari Pengadu III; q. Bahwa pelaksanaan tugas rekapitulasi perolehan dan perhitungan suara dilaksanakan oleh Para Teradu dan Kesekretariatan di Kantor KPU Kabupaten Tolikara namun Teradu I tidak terlibat secara langsung pada saat pemungutan suara di setiap distrik dan pada saat itu hanya sebatas menerima laporan dan pengaduan dari PPD pada setiap distrik yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyelesaian sesuai tingkat masalah yang dihadapi. Tugas Teradu I pada saat pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara adalah membacakan dan menetapkan serta mengesahkan hasil yang sudah dilakukan rekapitulasi oleh PPD di setiap distrik. r. Bahwa para Teradu tidak mempunyai ruang untuk memanipulasi perolehan suara masing-masing calon anggota legislatif atau partai politik, karena masing- masing partai dan calon anggota legislatif mengawal dan mengontrol setiap perolehan suaranya sampai pada tingkat rekapitulasi di Kantor KPU dan pada tingkat pleno. s. Bahwa sehubungan dengan Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor : 28/Panwas-Tlk/IV/2014 Tertanggal 17 April 2014 Tentang Undangan Klarifikasi, tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena surat undangan tersebut berdasarkan Laporan dengan Nomor: 027/LP/PILEG/April/2014 yang tidak dilengkapi dengan tanggal diajukannya laporan tersebut sehingga tidak diketahui secara tepat apakah masih dalam jangka waktu pelaporan. Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 27/Panwas-Tlk/IV/2014 Tentang Penyampaian kepada 12 Partai Politik untuk melengkapi barang bukti atau dokumentasi Pengaduan Pelanggaran baru diterbitkan pada Tanggal 16 April 2017, dan pada Tanggal 21 April 2014 Panwaslu Kabupaten Tolikara menerbitkan Surat Nomor: 30/Panwas-Tlk/IV/2014 Tentang Keputusan Panwaslu Kabupaten Tolikara tentang Pleno Perolehan hasil suara DPD, DPR RI dan DPRP ditunda. Namun dalam butir 2 Surat Nomor: 30/Panwas-Tlk/IV/2014 18  keputusan Panwaslu didasarkan pada temuan-temuan bukan laporan Nomor: 027/LP/PILEG/April/2014. t. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa temuan Panwaslu maupun laporan tersebut sejatinya tidak pernah ada oleh karena itu pada 16 April 2014 Panwaslu Kabupaten Tolikara menerbitkan Surat Nomor : 27/Panwas- Tlk/IV/2014 Tentang Penyampaian kepada 12 Partai Politik untuk melengkapi barang bukti atau dokumentasi Pengaduan Pelanggaran. u. Bahwa Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua No. 182/Bawaslu Papua/IV/2014 perihal Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua baru diterbitkan pada Tanggal 28 April 2014 atau 6 (enam) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi. Begitu juga dengan Surat Panwaslu Distrik Wugi dan Surat PPD Wugi yang terbit pada tanggal 25 April 2014 atau 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi. v. Bahwa mengingat Pengadu di dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan telah mengajukan bukti tertulis tidak resmi berupa fotokopi tulisan tangan yang tidak bertanda tangan yang mengungkapkan perolehan suara Pengadu, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijamin kebenarannya, maka bukan tidak mustahil bukti surat yang diajukan oleh Pengadu untuk pengaduan di DKPP juga tidak dapat dijamin kebenarannya. w. Bahwa oleh sebab itu sudah seharusnya Majelis Etik yang memeriksa dan memutus perkara –aquo- menyatakan Menolak aduan dari Pengadu. 3. Bahwa terhadap pengaduan Pengadu IV, para Teradu menyampaikan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa pelaksanaan tugas rekapitulasi perolehan dan perhitungan suara dilaksanakan oleh para Teradu dan kesekretariatan di kantor KPU Kabupaten Tolikara namun para Teradu tidak terlibat secara langsung tetapi hanya mengarahkan PPD/PPK untuk berhubungan langsung dengan sekretariat di ruang kerja yang sudah disediakan; b. Bahwa para Teradu pada saat itu hanya sebatas menerima laporan dan pengaduan dari PPD pada setiap distrik kemudian menindaklanjuti dengan proses penyelesaian serta mengarahkan sesuai tingkat masalah yang dihadapi, sedangkan tugas para Teradu pada saat pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara adalah membacakan dan menetapkan serta mengesahkan hasil yang sudah dilakukan rekapitulasi oleh PPD di setiap distrik; c. Bahwa para Teradu tidak mempunyai ruang untuk memanipulasi perolehan suara masing-masing calon legislatif atau partai, karena masing-masing partai dan calon legislatif mengawal dan mengontrol setiap perolehan suaranya sampai pada tingkat rekapitulasi di kantor KPU dan pada tingkat pleno. Berkenaan dengan Partai Nasdem, di beberapa daerah pemilihan yaitu daerah pemilihan 1, 19  2, dan 3 Distrik Wunin tidak pernah ada laporan atau pengaduan kepada para Teradu terhadap hasil perolehan suara masing-masing calon legislatif; d. Bahwa terdapat laporan dan pengaduan kepada para Teradu dari penyelenggara Pemilu yaitu PPD, Panwas Lapangan, keamanan atau kepolisian yang bertugas mengawal logistik di daerah pemilihan 4; e. Bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara yaitu tanggal 9 April 2014 seluruh masyarakat Distrik Wunin berkumpul di lapangan terbuka untuk melakukan kesepakatan dan memberikan hak suaranya kepada putra-putri mereka yang telah menjadi calon anggota legislatif. Hasil kesepakatannya adalah: a) Partai Nasdem : 120 suara b) Partai Persatuan Pembangunan : 361 suara c) Partai Demokrat : 79 suara d) PKPI : 1.440 suara e) PKS : 700 suara Total Suara di Distrik Wunin : 5.700 suara f. Bahwa setelah melihat hasil kesepakatan tersebut, Ketua PPD Wunin atas nama Saudara Theus Erelak menolak hasil kesepakatan dan musyawarah masyarakat Distrik Wunin. Sikap dan tindakan yang dilakukan Ketua PPD Wunin Saudara Theus Erelak pada saat hari pelaksanaan antara lain:  Sdr. Theus Erelak menolak hasil kesepakatan masyarakat;  Sdr. Theus Erelak mengatakan kepada masyarakat dan anggota PPD yang lain maupun petugas Panwas bahwa sebagai Ketua PPD (-incasu-Theus Erelak) mempunyai hak dan kewenangan untuk memutuskan suara Distrik Wunin dan memberikan suara sebanyak 5000 (lima ribu) suara kepada Partai Nasdem;  Saudara Theus Erelak mengatakan bahwa “Saya diangkat dan dipilih sebagai Ketua PPD Distrik Wunin mempunyai hak dan kewenangan penuh yang diberikan oleh negara untuk memutuskan dan menetapkan suara distrik Wunin. Siapapun harus mematuhi keputusan saya”. g. Bahwa sikap dan tindakan Saudara Theus Erelak selaku Ketua PPD Wunin tidak diterima oleh masyarakat termasuk 3 (tiga) orang anggota PPD Wunin, Panwas, dan 3 (tiga) anggota polisi yang bertugas di Distrik Wunin; h. Bahwa pada tanggal 12 April 2014, 3 (tiga) orang anggota PPD, 1 (satu) orang petugas Panwas Lapangan, Sekretaris PPD dan 2 (dua) orang anggota kepolisian bersama Kepala Distrik Wunin membawa hasil perolehan dan rekapitulasi suara masing-masing partai menuju kantor KPU Kabupaten Tolikara. Kemudian, pada 19 April 2014 pukul 09.00 WIT, Saudara Theus Erelak selaku Ketua PPD 20  menghadap para Teradu bersama-sama dengan Ketua Partai Nasdem (-incasu- Pengadu IV) dan beberapa calon anggota legislatif dari Partai Nasdem di kantor KPU Kabupaten Tolikara. Para Teradu menerima laporan dari Saudara Theus Erelak. i. Bahwa mengingat Saudara Theus Erelak selaku Ketua PPD menghadap para Teradu bersama-sama dengan Ketua Partai Nasdem (-incasu-Pengadu IV) dan beberapa calon anggota legislatif dari Partai Nasdem, Teradu I menegur Theus Erelak yang pada pokoknya sebagai berikut: “Saudara sebagai Ketua PPD tidak bersikap netral dalam menjalankan tugas tetapi saudara telah memihak salah satu partai yaitu Partai Nasdem”. Meski demikian, para Teradu tetap menerima hasil yang dibawa oleh Saudara Theus Erelak selaku Ketua PPD bersama-sama dengan Ketua Partai Nasdem (-incasu-Pengadu IV) dan beberapa calon anggota legislatif dari Partai Nasdem; j. Bahwa para Teradu kemudian memutuskan menolak hasil kerja Theus Erelak karena tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan dan teknis serta melanggar aturan mengenai Penyelenggara Pemilu yaitu ketentuan Pasal 9 huruf c jo Pasal 10 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; k. Bahwa para Teradu hanya berpedoman pada hasil pemungutan suara yaitu tanggal 9 April 2014 karena hasil tersebut merupakan keinginan seluruh masyarakat Distrik Wunin yang berkumpul di lapangan terbuka untuk melakukan kesepakatan dan memberikan hak suaranya melalui noken kepada putra-putri mereka yang telah menjadi calon anggota legislatif. Hasil yang disahkan adalah yang dibawa oleh 3 (tiga) orang anggota PPD, 1 (satu) orang petugas Panwas Lapangan, Sekretaris PPD, dan 2 (dua) orang anggota kepolisian bersama Kepala Distrik Wunin pada tanggal 12 April 2014; [2.6] KESIMPULAN 1. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Tolikara, para Teradu hanya melakukan rekapitulasi dan menetapkan hasil sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PPD pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat distrik; 2. Bahwa dalil para Pengadu mengenai manipulasi hasil perolehan suara tidak benar; 3. Bahwa para Teradu tidak pernah menerima uang suap sebesar Rp. 25.000.000 dari Bupati Tolikara untuk memengaruhi hasil perolehan suara Pemilu Legislatif di Kabupaten Tolikara. [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 21 1. Menolak aduan dari Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; 3. Merehabilitasi nama baik dari Para Teradu; ATAU : Jika Majelis Etik berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) [2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti- bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-6 serta menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 27/Panwas- Tlk/IV/2014 tanggal 16 April 2014 Perihal Penyampaian kepada 12 Partai Politik untuk melengkapi barang bukti atau dokumentasi Pengaduan Pelanggaran; 2. Bukti T-2 : Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 28/Panwas- Tlk/IV/2014 tanggal 17 April 2014 Perihal Undangan Klarifikasi; 3. Bukti T-3 : Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 30/Panwas- Tlk/IV/2014 tanggal 21 April 2014 Perihal Keputusan Panwaslu Kabupaten Tolikara Tentang Pleno Perolehan Hasil Suara DPD, DPR, dan DPRP ditunda; 4. Bukti T-4 : Surat Bawaslu Provinsi Papua No. 182/Bawaslu Papua/IV/2014 tanggal 28 April 2014 Perihal Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara; 5. Bukti T-5 : Surat KPU RI Nomor 1458/KPU/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 Perihal Penjelasan Pemberhentian Anggota KPU; 6. Bukti T-6 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-32/PHPU- DPR-DPD-DPRD/XII/2014. Saksi-Saksi  Alitina Wanimbo Saksi Alitina Wanimbo adalah Caleg Nasdem yang turut hadir di lapangan pada saat dilakukan pemilihan secara musyawarah. Saksi memeroleh suara 500, sampai di KPU ternyata data hasilnya berbeda. Saat pemilihan Caleg PPP atas nama Tommy Yikwa tidak ada di lapangan, namun saat di tingkat KPU Kabupaten Tolikara Tommy Yikwa memperoleh suara signifikan.  Yus Wenda Saksi Yus Wenda adalah anggota PPD Wunin pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014. Saksi menerangkan bahwa pada 9 April 2014 Ketua PPD Wunin memihak Partai Nasdem karena memiliki hubungan kekerabatan. Ketua PPD Wunin mengatakan bahwa dirinya diangkat oleh negara, oleh karena itu dirinyalah yang 22  berhak mengatur perolehan suara di Wunin. Ketua PPD mengusir Saksi saat Pileg, sambil mengatakan bahwa Saksi bukan lagi anggota PPD karena sudah diganti. [2.9] Bahwa DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait Panwaslu Kabupaten Tolikara. Dalam persidangan, Pihak Terkait menerangkan bahwa pihaknya memiliki banyak bukti baik berupa hasil kajian maupun dokumen lainnya. Berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Tolikara disimpulkan bahwa apa yang diadukan Pengadu adalah benar adanya. [2.10] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. 23 [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa para Pengadu adalah Calon Anggota Legislatif pada Pemilu Tahun 2014, maka dengan demikian para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu I mengadukan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena lalai mengelola surat suara Pemilu legislatif sehingga pada sejumlah Distrik tidak ditemukan surat suara untuk DPR, DPD, dan DPRP. Selain itu, para Teradu juga tidak profesional dalam menyelenggarakan pemungutan suara karena tidak mendirikan bilik TPS (Tempat Pemungutan Suara) di 582 lokasi; [4.2] Menimbang bahwa Pengadu II mengadukan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena menghilangkan perolehan suara Pengadu di Distrik Timori sebanyak 2.040 suara dan mengabaikan undangan Panwaslu Kabupaten Tolikara untuk dilakukan klarifikasi, serta 24 tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk menunda Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Tolikara; [4.3] Menimbang bahwa Pengadu III mengadukan Teradu I dan Teradu VI atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam bentuk pemalsuan data Formulir Model C1 yang berakibat pada hilangnya perolehan suara Pengadu sebanyak 4.094 suara dan pengabaian Teradu I atas undangan Panwaslu Kabupaten Tolikara untuk dilakukan klarifikasi atas hilangnya perolehan suara Pengadu; [4.4] Menimbang bahwa Pengadu IV mengadukan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam bentuk pemalsuan data Formulir Model C1 dan DA-1 sehingga perolehan suara seluruh Caleg Partai Nasdem hilang pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tanggal 22 April 2014; [4.5] Menimbang bahwa terhadap pengaduan para Pengadu, para Teradu menjawab bahwa semua yang disampaikan oleh para Pengadu adalah tidak benar. Para Teradu telah berkomitmen untuk bersikap netral. Para Teradu pada tanggal 9 April 2014 berada di kantor, sehingga peristiwa yang terjadi di distrik tidak diketahui oleh para Teradu. Terkait dengan pendirian TPS, para Teradu menjelaskan bahwa bangunan TPS dengan standar nasional hanya dilakukan di 2 (dua) distrik. Alasannya adalah bahwa hasil perolehan suara ditentukan melalui musyawarah secara mufakat dengan sistem noken. Berkenaan dengan perolehan suara John Tabo, para Teradu menegaskan tidak pernah mengubahnya baik pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Para Teradu telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada PPD atas keberatan yang diajukan John Tabo mengenai hilangnya suara pemilih yang memberikan suara kepadanya. Hasilnya, PPD terkait menjawab bahwa suara akan diberikan kepada para caleg yang memberikan uang. Terhadap tuduhan melakukan manipulasi perolehan suara yang didalilkan para Pengadu, para Teradu menjawab bahwa pihaknya hanya melakukan rekapitulasi dan menetapkan hasil perolehan suara sesuai dengan rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh PPD dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tolikara. Terkait adanya sejumlah PPD yang tidak hadir pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, para Teradu menjelaskan bahwa oleh karena situasi politik yang tidak kondusif dan banyaknya PPD yang mendapatkan tekanan, ancaman, dan intimidasi. Dalam rangka mengatasi keadaan tersebut, KPU Kabupaten Tolikara telah meminta PPD menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat distrik kepada KPU Kabupaten Tolikara melalui staf sekretariat KPU Kabupaten Tolikara di kantor KPU Kabupaten Tolikara. Hasil yang diserahkan kemudian dibacakan dalam Rapat Pleno. Manakala terdapat anggota PPD yang tidak hadir, para Teradu meminta pendapat dan persetujuan peserta Rapat Pleno untuk tetap dapat mengesahkan dan menetapkan hasil perolehan suara tersebut. Oleh karena itu, tuduhan manipulasi perolehan suara yang disampaikan para Pengadu adalah tidak benar. Mengenai 25 pemberian uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Bupati Tolikara, Teradu I, IV, V, dan VI membantah tuduhan tersebut, meskipun mengakui adanya dana hibah Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dengan total bantuan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Teradu II dan III mengakui adanya pemberian uang dari Bupati Tolikara sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ketika terjadi pertemuan para Teradu di kediaman Bupati, untuk dipakai sebagai biaya transportasi dan komunikasi. Terkait undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Tolikara yang tidak direspon, Teradu mengatakan alasannya adalah karena surat undangan yang dikirimkan terlambat diterima oleh KPU Kabupaten Tolikara; [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dokumen, keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: “...g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK”. Merujuk pada ketentuan tersebut maka tindakan para Teradu menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten dengan berpedoman pada hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai dugaan manipulasi hasil perolehan suara, DKPP tidak mendapatkan adanya bukti yang sah dan meyakinkan akan kebenaran perbuatan tersebut. Selain itu, dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Kabupaten Tolikara menggunakan sistem noken, yaitu suatu proses pengambilan keputusan yang ditempuh masyarakat adat melalui musyawarah. Konsekuensi penggunaan sistem noken dalam Pemilu di Kabupaten Tolikara adalah bahwa hasil Pemilu diperoleh melalui mekanisme musyawarah, tidak seperti lazimnya pemungutan suara dalam Pemilu yang dilakukan dalam suatu bilik suara dengan menerapkan prinsip one person one vote one value (OPOVOV). Dalam kondisi demikian maka ketiadaan bilik suara adalah dapat diterima, karena sejatinya bilik suara dipersyaratkan untuk menjamin kebebasan dan kerahasiaan pilihan. Terkait pokok aduan para Pengadu yang mendalilkan bahwa para Teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolikara, DKPP berdasarkan keterangan Pihak Terkait Panwaslu Kabupaten Tolikara berpendapat bahwa para Teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik karena rekomendasi dimaksud 26 diterima terlambat oleh para Teradu. Terhadap keterangan Pengadu III mengenai adanya pemberian uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Bupati Tolikara kepada para Teradu, DKPP berdasarkan keterangan Pengadu, Teradu, dan saksi dalam persidangan berpendapat bahwa pemberian uang yang oleh Teradu I dalam persidangan disebut sebagai bagian dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Tolikara dari alokasi sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah tidak dapat dibenarkan. Meskipun demikian, dalil Pengadu III yang menyebutkan bahwa pemberian uang telah memengaruhi kemandirian para Teradu adalah tidak beralasan, karena pada kenyataannya pemberian uang itu tidak memiliki korelasi dengan sikap dan keputusan para Teradu. Jika pemberian uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) sebagaimana dituduhkan Pengadu III atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana diakui Teradu II dan Teradu III memengaruhi kemandirian para Teradu maka selayaknya keputusan para Teradu akan menguntungkan Pengadu III. Realitasnya, Pengadu III sebagai Caleg Partai Demokrat dan Bupati yang memberikan uang selaku Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolikara ternyata tidak diuntungkan, malah sebaliknya dirugikan dalam penetapan jumlah kursi yang diputuskan para Teradu. Meskipun penerimaan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tolikara tidak mempengaruhi kemandirian para Teradu, tindakan para Teradu yang menerima dana dari Bupati Tolikara tanpa melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah menimbulkan syak wasangka dan nyata-nyata mengganggu tertib administrasi Pemilu dan melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 huruf b dan huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.10] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa keterangan para saksi dan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

27  1. Mengabulkan pengaduan para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Hosea Genongga, Teradu II atas nama Hendrik Lumalente, Teradu III atas nama Pieter Wanimbo, Teradu IV atas nama Yondiles Kogoya, Teradu V atas nama Dinggen Bogum selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara, dan Teradu VI atas nama Yutinus Padang selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara; 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ttd Ttd Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. 28 SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 29