Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 182-PKE-DKPP/VII/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 188-P/L-DKPP/VI/2019, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 182-PKE- DKPP/VII/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Edison Sumar Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/ Ketua DPD Partai Perindo Kab. Lima Puluh Kota Alamat : Jorong Padang Rantang Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Masnijon Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Alamat Kantor : Jl. Raya KM 6 Tanjung Pati, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------- Teradu I; Nama : Rina Fitri Jabatan : Anggota KPU Kab. Lima Puluh Kota Alamat Kantor : Jl. Raya KM 6 Tanjung Pati, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------- Teradu II; Nama : Amfreizer Jabatan : Anggota KPU Kab. Lima Puluh Kota Alamat Kantor : Jl. Raya KM 6 Tanjung Pati, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------- Teradu III; Nama : Arwantri Jabatan : Anggota KPU Kab. Lima Puluh Kota Alamat Kantor : Jl. Raya KM 6 Tanjung Pati, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------- Teradu IV; Nama : Eka Ledyana Jabatan : Anggota KPU Kab. Lima Puluh Kota Alamat Kantor : Jl. Raya KM 6 Tanjung Pati, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------- Teradu V; Selanjutnya Teradu I s.d V disebut sebagai----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Para Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait dan saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Pengadu menemukan tertukarnya nomor urut, foto, nama Caleg, dan alamat di Dapil 1 Lima Puluh Kota (Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh) di setiap TPS Dapil 1 Lima Puluh Kota (Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh) pada lembaran Pedoman/Petunjuk/DCT untuk Masyarakat pemilih yang ditempelkan di luar setiap TPS pada Dapil 1 Lima Puluh Kota (Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh). Foto, nama, dan alamat tersebut tertukar pada lembaran kertas DCT yang ditempelkan pada setiap TPS di Dapil 1 Lima Puluh Kota (Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh). Hal Ini sangat berpengaruh pada konstituen kedua Caleg dan berpengaruh terhadap pemilih dan terhadap perolehan suara. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu; 3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), berpendapat lain, mohon diputuskan dengan seadil-adilnya. [2.3] ALAT BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-2 sebagai berikut: P-1 : Foto Daftar Calon Tetap di lokasi TPS; P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) No. 82/Hk.03.1- Kpt/1307/KPU-Kab/IX/ 2018.; [2.4] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU 1. Bahwa Teradu mengetahui tertukarnya foto Caleg Partai Perindo Nomor Urut 4 dengan Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 1 tersebut, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar jam 23.50 Wib melalui pesan WhatsApp yang disampaikan oleh ketua DPC Partai Perindo An. Edison Sumar kepada Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Rina Fitri, yang menyampaikan foto caleg Dapil Lima Puluh Kota 1, An. Yedi Amri Dt. Bandaro (nomor urut 4) tertukar fotonya dengan Rismardi Kamsul (nomor urut 5). (Alat Bukti : T 1) Atas informasi tersebut, Rina Fitri, pada malam itu masih berada di Kantor KPU langsung melakukan pengecekan dengan menyandingkan antara SK DCT KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan DCT bahan sosialisasi dengan DCT yang ditempelkan di TPS (yang fotonya dikirim oleh Edison Sumar), dan benar didapati foto caleg partai Perindo Dapil 1 Nomor urut 4 dengan nomor urut 5 pada DCT yang ditempelkan di TPS, tertukar. (Alat Bukti T; 2, 3, 4) Selanjutnya, Rina Fitri menyampaikan (meneruskan) informasi tersebut kepada anggota KPU lainnya melalui WhatsApp grup Komisioner, kemudian Rina Fitri menemui Ketua KPU, Masnijon, yang pada malam itu masih berada di kantor KPU. Atas informasi dari Rina Fitri tersebut, Masnijon menyarankan permasalahan ini dibahas besok pagi, bersama komisioner lainnya, karena pada malam ini beberapa komisioner masih berada di lapangan melakukan monitoring proses pemungutan dan penghitungan suara. Arwantri di Kecamatan Kapur IX dan Amfreizer di Kecamatan Gunung Omeh. Sedangkan Eka Ledyana sedang sakit. Pada Kamis pagi, 18 April 2019 sekitar jam 09.15 Wib, di ruang kerja Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Komisioner KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengadakan diskusi membahas tertukarnya foto caleg Partai Perindo pada DCT yang ditempelkan di TPS Dapil Lima Puluh Kota 1. Hadir dalam diskusi tersebut, Masnijon, Rina Fitri dan Arwantri. Hasil dari pertemuan tersebut, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyayangkan baru mengetahui peristiwa tersebut setelah selesai pencoblosan. Sekiranya, informasi tertukarnya foto tersebut diketahui pagi pada saat sebelum pencoblosan, tentu ada tindakan yang bisa dilakukan segera, seperti membuat pengumuman dan menyampaikan kepada seluruh KPPS Dapil Lima Puluh Kota 1 melalui PPK dan PPS, atau memindahkan foto yang tertukar ataupun memberikan tanda panah pada foto caleg yang tertukar posisi letaknya. Namun kejadian sudah selesai, KPU tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menyiapkan kronologis dan menyampaikan permintaan maaf kepada pengurus Partai Perindo, serta menginformasikan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. 2. Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam proses pengadaan DCT adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. d. Surat Keputusan KPU RI No 99/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 yang telah diubah dengan Keputusan KPU RI No: 600/ HK.03.1- Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. e. surat KPU RI Nomor: 293/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 perihal Pencetakan Daftar Calon Tetap (DCT untuk Pengumuman di TPS) ( Alat Bukti T: 5) f. Surat KPU Provinsi Sumatera Barat No. 60/PL.01.4/SD/Prov/II/2019 perihal Template DCT Pengumuman di TPS. ( Alat Bukti T: 6) Bahwa Pada PKPU No 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dijelaskan sebagai berikut : Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Ayat 1 berbunyi : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan c. anggota DPD. Ayat 2 berbunyi : Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Perlengkapan Pemungutan Suara; dan b. Dukungan Perlengkapan Lainnya. Bahwa Pada pasal 5 dinyatakan sebagai berikut: Dukungan Perlengkapan Lainnya yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. sampul kertas; b. tanda pengenal KPPS/KPPSLN, petugas ketertiban, dan saksi; c. karet pengikat surat suara; d. lem/perekat; e. kantong plastik; f. pena balpoin (ballpoint); g. gembok atau alat pengaman lainnya; h. spidol; i. formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya; j. stiker kotak suara; k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; l. alat bantu tunanetra; m. daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap; dansalinan daftar pemilih tetap n. salinan daftar pemilih tetap 3. Bahwa DCT untuk Pengumuman di TPS ini kami lakukan berdasarkan permintaan dari KPU Provinsi (menindaklanjuti surat KPU RI Nomor: 293/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 perihal Pencetakan Daftar Calon Tetap (DCT untuk Pengumuman di TPS) untuk mengisi file template DCT yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan pencetakan DCT pengumuman di TPS. Adapun master file template DCT yang diisi tersebut diberikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengisi file template DCT dengan cara memindahkan satu persatu data file DCT KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam template DCT yang diberikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. File yang dipindahkan sebanyak 469 orang Caleg dari 14 partai politik yang mengajukan Caleg. Data yang dipindahkan terdiri enam elemen data: yakni nama partai, nomor urut, foto, nama lengkap, jenis kelamin dan alamat tempat tinggal calon. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 20.00 hingga pukul 22.30 Wib, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan rapat divisi untuk memeriksa dan memvalidasi template DCT dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan Spesimen Surat Suara serta SK KPU Nomor: 82/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/IX/2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor: 125/Hk.03.1- Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 120/Hk.03.1- Kpt/1307/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam DCT DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilu 2019. Setelah rapat Divisi Teknis berakhir, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota langsung melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Template DCT. (Alat Bukti T: 7 dan 8) 4. Bahwa Pengadu menemukan tertukarnya nomor urut, foto, nama Caleg dan alamat pada lembaran Pedoman/Petunjuk DCT untuk masyarakat pemilih yang ditempelkan di setiap TPS pada Dapil 1 (Kecamatan Harau dan Payakumbuh), adalah Tidak benar adanya. Setelah Teradu meneliti dan memeriksa, yang tertukar adalah foto Caleg nomor urut 4 dengan nomor urut 5. Sedangkan elemen lain seperti nomor urut, nama, dan alamat tidak terdapat kesalahan/tidak tertukar. 5. Bahwa menurut Pengadu peristiwa tertukarnya foto Caleg ini sangat berpengaruh terhadap konstituen kedua Caleg dan terhadap pemilih serta perolehan suara. Dapat Teradu sampaikan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 262/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019, Surat Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 265/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai PolitikPeserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 266/Hk.03.2- Kpt/1307/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019. ( Alat Bukti T: 9, 10 dan 11) Bahwa perolehan kursi partai politik berdasarkan Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 1, Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 2, Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 3, Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 4 dan Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 5, Partai Perindo tidak memperoleh kursi pada setiap Dapil. TABEL PEROLEHAN SUARA SAH PADA SETIAP DAPIL PEROLEHAN JUMLAH SUARA PEROLEHAN DAERAH PEMILIHAN SUARA SAH KURSI TERENDAH (Perindo) Dapil Lima Puluh Kota 496 3273 (kursi peringkat 8) 1 Dapil Lima Puluh Kota 1494 2941 (kursi peringkat 5) 2 Dapil Lima Puluh Kota 436 3509 (kursi peringkat 8) 3 Dapil Lima Puluh Kota 637 1597 (kursi peringkat 9) 4 Dapil Lima Puluh Kota 174 2648 (kursi peringkat 5) 5 RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI PERINDO UNTUK DAPIL LIMA PULUH KOTA 1 PEROLEHAN SUARA JUMLAH KECAMATAN KECAMATAN PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN PAYAKUMBUH HARAU SUARA CALON SUARA Suara Partai 37 51 88 1. Edison Sumar, S.H 40 216 256 2. Yulia Larefa. A.Md.KG 21 10 31 3. Liza Anggraini 8 9 17 4. Yedi Amri, Dt Bandaro 2 17 19 5. Rismadi Kamsul 17 5 22 6. Upit Kusuma Rita 2 14 16 7. Heriadi 1 46 47 Total Perolehan Suara 496 6. Bahwa menurut Pengadu, Teradu telah melanggar pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 15 dan 16 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu tahun 2019. Bahwa menurut Teradu, tuduhan Pengadu adalah kabur atau tidak jelas, karena tidak disebutkan secara rinci ayat dan poin (huruf) mana yang telah Teradu langgar pada pasal-pasal yang disebutkan Pengadu. [2.5] PETITUM PARA TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu tidak terbukti dalam melakukan pelanggaran Etik sebagaimana yang disampaikan para Pengadu; 3. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.6] ALAT BUKTI PARA TERADU Bahwa para Teradu telah mengetengahkan alat bukti yang ditandai dengan Bukti T-1- T-12 sebagai berikut: T-1 : - Screen shoot percakapan Edison sumar; - Daftar Calon Tetap Partai Perindo; T-2 : Posters Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Dapil 1; T-3 : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Dapil 1; T-4 : Berita Acara Nomor 30.a/PL/01.6-BA/1307/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Template DCT Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilu Tahun 2019; T-5 : Surat KPU RI Nomor 293/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 perihal Pencetakan DCT untuk Pengumuman di TPS tanggal 18 Februari 2019; T-6 : Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 60/PL,01.4/SD.13/PROV/II/2019 perihal Templete DCT Pengumuman di TPS tanggal 28 Februari 2019; T-7 : Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Noor 82/HK.03.10Kpt/1307/KPU-Kab/IX/2018; T-8 : Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 120/HK.03.1- Kpt/1307/KPU-Kab/X/2018; T-9 : Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 125/HK.03.1- Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2018; T-10 : Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 262/HK.03.1- Kpt/1307/KPU-Kab/V/2019; T-11 : Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 265/HK.03.1- Kpt/1307/KPU-Kab/VII/2019; T-12 : Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 266/HK.03.1- Kpt/1307/KPU-Kab/VII/2019; KETERANGAN SAKSI MARIA SUSANTI (BENDAHARA DPC PARTAI PERINDO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA) - Saksi mendatangi TPS pada 17 April 2019 untuk mencoblos pada pukul 09.30 WIB. - Setelah selesai mencoblos, saksi melihat ada kejanggalan pada papan pengumuman DCT, di mana letak foto caleg nomor urut 4 dari Partai Perindo tertukar dengan caleg nomor urut 5. - Saksi langsung melaporkan peristiwa/kejadian tersebut kepada Petugas TPS dan Petugas TPS mengatakan mereka menerima logistik tersebut sudah demikian adanya. - Saksi melakukan pengecekan ke TPS lain dan mendapati peristiwa/kejadian serupa yakni tertukarnya foto caleg Perindo dalam pengumuman DCT di TPS. - Saksi melaporkan peristiwa/kejadian tersebut ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PPS mengatakan terhadap kasus tersebut bukan wewenang mereka untuk menyikapinya karena PPS menerima logistik tersebut sudah demikian adanya. KETERANGAN PIHAK TERKAIT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA - Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota mengatakan pihaknya tidak mendapat informasi tentang peristiwa/kejadian tertukarnya foto caleg Partai Perindo di Dapil Limapuluh Kota 1 dari Pengawas TPS yang bekerja di lapangan. - Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota mengatakan Pengawas TPS tidak melakukan pengawasan terhadap konten/isi dari perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan pemungutan suara yang akan digunakan untuk kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. - Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota mengatakan objek pengawasan dari Pengawas TPS hanya memastikan DCT sudah ditempel dan diumumkan kepada masyarakat. Kebenaran konten/informasi yang ada di dalam DCT tersebut tidak termasuk objek yang diawasi oleh Pengawas TPS. - Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota mengetahui peristiwa/kejadian tersebut setelah menerima Pengaduan dan/atau Laporan tertukarnya foto caleg Partai Perindo di Dapil Limapuluh Kota 1 dari Edison Sumar, SH, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 22 April 2019. - Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota selanjutnya melakukan kajian awal terhadap Pengaduan dan/atau Laporan tersebut. - Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota menyatakan terpenuhi syarat formil dan materil untuk memproses lebih lanjut laporan tersebut. - Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota meregister laporan, membentuk tim klarifikasi dan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi. - Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota menemukan fakta tertukarnya foto caleg Partai Perindo di Dapil Limapuluh Kota 1. - Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota berkesimpulan tertukarnya foto caleg Partai Perindo Dapil Limapuluh Kota 1 dalam pengumuman DCT di TPS menunjukkan KPU Kabupaten Limapuluh Kota tidak teliti dalam bekerja, yakni tidak teliti dalam pengisian template DCT yang akan dikirim ke KPU Provinsi Sumatera Barat dan tidak teliti mengecek logistik yang diterima, sebelum didistribusikan ke PPK, PPS dan TPS. - Rapat Pleno KPU Kabupaten Limapuluh Kota menetapkan Laporan tersebut sebagai pelanggaran kode etik dan meneruskan Laporan tersebut ke DKPP.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.” Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.” [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa: a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau b. Rekomendasi DPR. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu tidak profesional dalam menyiapkan logistik Pemilu sehingga mengakibatkan tertukarnya foto Caleg Partai Prindo untuk DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Nomor Urut 4 dan 5 Dapil Lima Puluh Kota 1. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menjelaskan Para Teradu mengetahui tertukarnya foto Caleg Partai Perindo Nomor Urut 4 dengan Nomor Urut 5 Dapil Lima Puluh Kota 1 pada tanggal 17 April 2019 pukul 23.50 WIB melalui pesan WhatsApp yang disampaikan oleh Pengadu kepada Teradu II. Atas informasi tersebut, Teradu II pada malam itu masih berada di Kantor KPU langsung melakukan pengecekan dengan menyandingkan antara SK DCT KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan DCT bahan sosialisasi dengan DCT yang ditempelkan di TPS. Teradu II kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Anggota KPU lainnya melalui WhatsApp grup Komisioner dan menemui Teradu I yang masih berada di kantor. Teradu I menyarankan kepada Teradu II agar permasalahan ini dibahas pada pagi hari bersama para Teradu. Tanggal 18 April 2019 Teradu I, Teradu II dan Teradu IV mengadakan rapat, dimana para Teradu menyayangkan baru mengetahui peristiwa tersebut setelah selesai pencoblosan. Para Teradu berasalan jika diketahui pagi hari pada saat sebelum pencoblosan masih ada tindakan yang bisa dilakukan segera, seperti membuat pengumuman dan menyampaikan kepada seluruh KPPS Dapil Lima Puluh Kota 1 melalui PPK dan PPS, memindahkan foto yang tertukar, ataupun memberikan tanda panah pada foto caleg yang letaknya tertukar. Para Teradu tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menyiapkan kronologis dan menyampaikan permintaan maaf kepada Pengadu serta menginformasikan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Para Teradu menjelaskan tidak benar yang tertukar adalah nomor urut, foto, nama Caleg dan alamat pada lembaran Pedoman/Petunjuk DCT untuk masyarakat pemilih yang ditempelkan di setiap TPS pada Dapil 1 (Kecamatan Harau dan Payakumbuh). Akan tetapi setelah diperiksa yang tertukar adalah foto Caleg nomor urut 4 dengan nomor urut 5, sedangkan elemen lain seperti nomor urut, nama, dan alamat tidak tertukar. [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, pada tanggal 24 Februari 2019 para Teradu melaksanakan Rapat Divisi Teknis. Rapat tersebut bertujuan memeriksa dan melakukan validasi template pengumuman DCT di TPS dalam bentuk hardcopy dan softcopy kesesuaiannya dengan SK KPU Lima puluh Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap dan Persentase Keterwakilan Perempuan serta pencermatan terhadap specimen Surat Suara. Hasil validasi tersebut dilanjutkan Rapat Pleno Penetapan Template Pengumuman DCT di TPS yang dihadiri oleh Teradu I, Teradu II dan Teradu IV. Dalam persidangan terungkap Teradu I mengisi file template Pengumuman DCT di TPS dengan memindahkan satu per satu data file DCT KPU Kabupaten Limapuluh Kota ke dalam template pengumuman DCT yang diberikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. File yang dipindahkan sebanyak 469 Caleg dari 14 partai politik di Kabupaten Lima Puluh Kota. Data tersebut terdiri dari 6 (enam) elemen data, yakni nama Partai, nomor urut Caleg, foto, nama lengkap, jenis kelamin dan alamat tempat tinggal Caleg. Para Teradu mengakui tidak melibatkan partai politik dalam melakukan validasi template Pengumuman DCT di TPS. Hal ini berbeda dengan proses validasi specimen Surat Suara yang memerlukan approval partai politik. Setelah seluruh cakupan informasi pada template Pengumuman DCT di TPS divalidasi, selanjutnya dikirim ke KPU Provinsi Sumatera Barat melalui email Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Teradu I selaku penanggungjawab Divisi Logistik tidak mendampingi Staff Sekretariat untuk memastikan file yang dikirimkan melalui email tidak terdapat kekeliruan. Pengiriman file template Pengumuman DCT a quo tidak disertai dengan Berita Acara serah terima dokumen. Terungkap fakta Teradu I menerima hasil pencetakan template Pengumuman DCT dan perlengkapan logistik lainnya pada tanggal 28 Maret 2019, namun tidak melakukan pengecekan kesesuaian nama dan foto pada lembar Pengumuman DCT di TPS. Pengecekan hanya dilakukan untuk memastikan kondisi surat suara. DKPP berpendapat Teradu I selaku Penanggung jawab Divisi Logistik mempunyai tanggungjawab untuk memastikan seluruh cakupan informasi dalam file template Pengumuman DCT akurat sehingga informasi tentang identitas calon DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota diterima oleh publik secara jelas dan valid. Terungkap pula fakta Para Teradu tidak berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota pada proses pengisian template Pengumuman DCT. Para Teradu seharusnya memahami desain kelembagaan penyelenggara Pemilu dibangun dengan prinsip check dan balance. Para Teradu sepatutnya berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu untuk mendapat feedbcak terkait keakuratan data dan cakupan informasi DCT. Selain itu terbukti tidak ada koordinasi intensif antara Para Teradu dengan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota setelah Pleno validasi tamplate pengumuman DCT tanggal 24 Februari 2019. File tamplate pengumuman DCT yang dikirim via email oleh Staff Sekretariat tanpa melalui kontrol Para Teradu. DKPP perlu mengingatkan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Limapuluh Kota untuk bekerja lebih profesional, cermat dan teliti dalam menyiapkan data dan informasi sebagai bahan para Teradu dalam mengambil keputusan. Dengan demikian para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf e, huruf f dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu para Teradu serta mendengar keterangan Pihak Terkait dan Saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perdoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Masnijon selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu II Rina Fitri, Teradu III Amfreizer, Teradu IV Arwantri dan Teradu V Eka Ledyana masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (Lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati masing- masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Muhammad Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir