Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 258/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 671/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 258/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU 1. Nama : Awalluddin Lessy Tempat/Tanggal Lahir : Lolobata/ 21 Juli 1982 Jabatan : Ketua Panwaslu Halmahera Timur Alamat : Jl. Raya Tewil Kec. Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Din Hakim Tempat/Tanggal Lahir : Waci/ 14 Mei 1976 Jabatan : Anggota Panwaslu Halmahera Timur Alamat : Jl. Raya Tewil Kec. Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Pengadu II;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Rustam Adam Jabatan : Ketua KPU Kab. Halmahera Timur Alamat Kantor : Jl. Raya Tewil Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Mamat Jalil Jabatan : Anggota KPU Kab. Halmahera Timur Alamat Kantor : Jl. Raya Tewil Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur 1  Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Ade Kamaludin Jabatan : Anggota KPU Kab. Halmahera Timur Alamat Kantor : Jl. Raya Tewil Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Asbur Somadayo Jabatan : Anggota KPU Kab. Halmahera Timur Alamat Kantor : Jl. Raya Tewil Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Nur Syamsi Jabatan : Anggota KPU Kab. Halmahera Timur Alamat Kantor : Jl. Raya Tewil Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 7 Agustus 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 671/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 258/DKPP/PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui surat Nomor 50/PANWASLU- HT/VII/2014 tertanggal 14 Juli 2014 merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji, serta TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur karena ditemukan adanya pelanggaran berupa menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan/atau pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Juli 2  2014 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Bahwa atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Timur melalui Surat Keputusan Nomor 49/KPTS/KPU- Haltim/-029.436333/2014, tanggal 14 Juli 2014 memutuskan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Juli 2014; 3. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan penonaktifan ketua dan anggota KPPS pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur dan mengangkat staf KPU dan staf pada kantor Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur sebagai KPPS untuk melaksanakan PSU; 4. Bahwa staf dari Kantor Desa Soasangaji pada tanggal 15 Juli 2014 tidak bersedia menjadi anggota KPPS untuk pelaksanaan PSU, sehingga yang menjadi KPPS hanya masing-masing 3 orang dari staf KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, tanpa sebelumnya diberikan pembekalan; 5. Bahwa staf dan anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 14 Juli 2014 tidak pernah datang ke Desa Soasangaji untuk persiapan dan sosialisasi pelaksanaan PSU di Desa Soasangaji tersebut; 6. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Timur hanya memberitahukan terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan melalui pesan singkat SMS kepada pemerintah Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur pada malam hari sebelum pelaksanaan PSU tersebut; 7. Bahwa KPPS tidak memberikan formulir model C6 PPWP sebagai undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK sebagai pemberitahuan terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 15 Juli 2014; 8. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak memberitahukan dan meminta kepada saksi pasangan calon terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 15 Juli 2014 tersebut agar saksi mandat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hadir dan menyaksikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut. Atas hal tersebut saksi mandat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hadir mengikuti dan menyaksikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur tersebut; 9. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan atau Kepala Satuan Pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK dan tercatat dalam DPKTb pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur; 3 10. Bahwa staf KPU dan anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur datang ke Desa Soasangaji pada Tanggal 15 Juli 2014 dan pada saat itu juga staf KPU yang diangkat menjadi KPPS baru mempersiapkan TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji untuk pelaksanaan PSU; 11. Bahwa sampai sekitar Pukul 10.30 WIT belum ada satu pun warga masyarakat yang mendatangi TPS baik TPS 1 maupun TPS 2 Desa Soasangaji untuk menggunakan hak pilihnya pada PSU tersebut, sehingga atas inisiatif KPU Halmahera Timur diadakan pertemuan dengan kepala Desa Soasangaji agar kepala Desa Soasangaji meminta warganya untuk datang ke TPS agar dapat menggunakan hak pilihnya, namun kepala Desa Soasangaji tidak bersedia menyampaikan kepada warganya, karena merasa tersinggung sebelumnya KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak pernah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis akan dilaksakan PSU, pemberitahuan disampaikan hanya melalui sms dan telpon; 12. Bahwa DPT pada TPS 1 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur berjumlah 547, yang terdiri atas laki-laki berjumlah 339 dan perempuan berjumlah 208. Sedangkan pada TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Maba Kota Kabupaten Halmahera Timur, dalam dokumen model C1 PPWP TPS 2 Desa Soasangaji diketahui dari Daftar Pemilih Tetap yang berjumlah 466 jiwa, laki-laki berjumlah 275 dan perempuan berjumlah 191; 13. Bahwa sampai berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, tidak ada satu pun pemilih yang mendatangi TPS baik TPS 1 maupun TPS 2 untuk melakukan pencoblosan sehingga tidak ada satupun perolehan suara yang ditulis KPPS dalam formulir C, C1 dan lampirannya untuk masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; 14. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi, saksi pasangan calon nomor urut 1 mengajukan keberatan terkait dengan hasil PSU pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba karena merasa dirugikan; 15. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 49/KPTS/KPU-Haltim/-029.436333/2014 tanggal 14 Juli 2014 pada diktum memutuskan menetapkan pada poin kesatu angka 3 (tiga) menyatakan bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji, serta TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba pada tanggal 9 Juli 2014 tidak berlaku; 16. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Timur telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 09/BA/KPU-Haltim/029.436.333/VII/2014 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil pada tanggal 15 Juli 2014. Atas dasar itu, maka berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil (Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran model C1 PPWP) dan Berita Acara rekapitulasi Penghitungan Suara di 4  PPS Desa Soasangaji da PPS Desa Tewil (Model D PPWP, dan D1 PPWP serta Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kota Maba (Model DA PPWP, dan Model DA1 PPWP) dinyatakan tidak berlaku dan telah dilakukan pembetulan atau perbaikan pada Berita Acara ditingkat PPS Desa Soasangaji dan PPS Desa Tewil serta berita Acara Rekapitulasi tingkat PPK Kota Maba, dengan mengacu pada hasil pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil tanggal 15 Juli 2014; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh pengaduan Pengadu; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan 4. atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. P-1 Photo copy rekomendasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor 50/PANWASLU-HT/VII/2014 Perihal Rekomendasi PSU pada TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 14 Juli 2014; 2. P-2 Photo copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 49/KPTS/KPU-Haltim/-029.436333/2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tertanggal 14 Juli 2014; 3. P-3 Photo copy Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 09/BA/KPU-Haltim/029.436.333/VII/2014, tertanggal 17 Juli 2014; 4. P-4 Photo copy Berita Acara Formulir Model C, C-1 dan lampirannya sebelum pelaksanaan PSU dan sesudah pelaksanaan PSU TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 9 Juli 2014; 5. P-5 Photo copy Berita Acara Formulir Model D1 dan lampirannya, dan Formulir Model DA1 dan lampirannya sebelum dan setelah Pemungutan Suara Ulang; 5 6. P-6 Photo copy Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap Ketua dan 3 orang anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 19 Juli 2014; 7. P-7 Photo copy Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap Ketua KPPS TPS 1 Desa Soasangaji, tertanggal 19 Juli 2014; 8. P-8 Photo copy Kajian Dugaan Pelanggaran No: 06/KT/PANWASLU- HT/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014; 9. P-9 Photo copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan tanggal 13 Agustus dan 14 Agustus 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa apa yang dilaporkan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur selaku Pengadu 1 (Salahuddin Lessy) dan Pengadu 2 (Din Hakim) dengan mendalilkan kepada Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur selaku Teradu 1 (Rustam Adam), Teradu 2 (Mamat Jalil), Teradu 3 (Ade Kamaludin), Teradu 4 (Asbur Somadayo), dan Teradu 5 (Nur Syamsi) tidak melakukan persiapan pelaksanaan PSU secara baik dan benar adalah sangat berlebihan. KPU Kabupaten Halmahera Timur sukses melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Tewil tanggal 15 Juli 2014 sebagaimana rekomendasi pelaksanaan PSU yang tertuang dalam surat Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 50/PANWASLU-HT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 meliputi 3 (tiga) TPS di Kecamatan Kota Maba, yakni TPS 1 Desa Tewil, dan TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji. Padahal di TPS 1 Desa Tewil masa persiapan yang sama yakni berselang satu hari sejak keluarnya rekomendasi PSU; 2. Bahwa laporan yang mengatakan KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat desa Soasangaji terkait pelaksanaan PSU di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji tanggal 15 Juli 2014, juga tidak benar. Melalui Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur Bustam Latawan, KPU melakukan komunikasi sejak sore pukul 17:00 WIT pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 dengan ketua PPS Udin Kamis yang juga menjabat sebagai Sekertaris Desa untuk memberitahukan kepada masyarakat Desa Soasangaji bahwa akan diadakan PSU di Desa Soasangaji. Mengingat jarak desa Soasangaji dengan kantor KPU Halmahera Timur sekitar 35 km maka KPU melakukan komunikasi melalui telepon dengan ketua PPS Desa Soasangaji. Kemudian Kepala Desa Soasangaji H. Ismail Marsaoly juga melakukan komunikasi dengan Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur Bustam Latawan pada malam hari tanggal 14 Juli 2014 terkait dengan PSU yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur; 6 3. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Timur mengangkat petugas KPPS untuk pelaksanaan PSU di TPS 1 dan 2 Desa Soasangaji tanggal 14 Juli 2014 pada malam hari, juga tidak benar. KPU Kabupaten Halmahera Timur bertindak cepat dan tegas, dimana seluruh petugas KPPS yang ditugaskan di TPS 1 dan 2 Desa Soasangaji serta Petugas KPPS Desa Tewil dipecat berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014. Kemudian KPU Kabupaten Halmahera Timur merekomendasikan Staf sekretariat sebagai Petugas KPPS Desa Soasangaji dan Desa Tewil; 4. Bahwa adanya laporan KPU Kabupaten Halmahera Timur baru membuka TPS 2 Desa Soasangaji pada sekitar pukul 10.30 WIT adalah benar. Keterlambatan membuka TPS 2 Desa Soasangaji bukan karena disengaja tetapi ada masalah teknis terkait dengan fasilitas gedung pertemuan yang tidak bisa dipinjamkan oleh pengelola gedung; 5. Bahwa laporan tentang KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak memberikan formulir Model C6 PPWP kepada pemilih, tidak seluruhnya benar. Di TPS 1 Desa Tewil, Model C6 dibagikan kepada warga yang namanya terdaftar dalam DPT. Sedangkan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji, Model C6 belum sempat dibagikan kepada warga karena keterlambatan menulis nama-nama pemilih, petugas KPPS yang belum mengenal identitas pemilih selain, serta karena adanya keberatan atau penolakan warga setempat; 6. Bahwa laporan tentang KPU Halmahera Timur tidak menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan instansi/lembaga/perusahaan atau kepala satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada pemilih di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji, memang benar; 7. Bahwa laporan tentang KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak memberitahukan dan meminta kepada saksi pasangan calon terkait dengan pelaksanaan PSU juga tidak benar. Peristiwa yang benar adalah KPU telah melayangkan surat nomor: 28/KPU- Haltim/029.436333/VII/2014 pada tanggal 14 Juli 2014 yang isinya meminta kepada Ketua Tim Pemenangan kedua pasangan calon untuk hadir pada pelaksanaan PSU tanggal 15 Juli 2014 di Desa Soasangaji. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran saksi pasangan calon Nomor Urut 2 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji dengan membawa surat mandat nomor: 009/EX/JKWJK/HT/VII/2014; 8. Bahwa laporan tentang tidak adanya satu pun pemilih yang mendatangi TPS untuk melakukan pencoblosan saat pelaksanaan PSU di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji tidak sepenuhnya benar karena di sekitar kedua TPS tersebut, ada warga yang mendekati lokasi TPS tetapi tidak mau masuk ke lokasi TPS untuk mencoblos; 9. Kronologis Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Verifikasi Dokumen;  Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 pukul 10:00 WIT, KPU Kabupaten Halmahera Timur menerima dokumen yang berisi surat dari Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 50/PANWASLU-HT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji serta TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba. Dalam rekomendasi 7  tersebut dilampirkan kajian temuan pelanggaran nomor: 05/TM/PILPRES/PANWASLU/VII/2014 yang ditandatangani oleh Awaluddin Lessy selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, dan 2 (dua) anggota yaitu Sarina Mahmud dan Din Hakim. Selain itu, juga dilampirkan salinan Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran Model C1 PPWP masing-masing untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji serta TPS 1 Desa Tewil serta DPT TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji serta DPT TPS 1 Desa Tewil;  Bahwa setelah menerima rekomendasi tersebut sekitar pukul 11:00 WIT KPU Kabupaten Halmahera Timur melakukan pemeriksaan dan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang meliputi Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran Model C1 PPWP, DPT di 3 (tiga) TPS, Model C6 PPWP dan C7 PPWP. Dokumen Model C6 PPWP dan C7 PPWP diperoleh dengan membuka kotak suara TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil. Pembukaan 3 (tiga) kotak tersebut disaksikan dan diawasi oleh anggota Panwaslu kabupaten Halmahera Timur Din Hakim yang juga sebagai koordinator Devisi Penindakan dan Tindak Lanjut pelanggaran Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur;  Bahwa dari hasil verifikasi, KPU Kabupaten Halmahera Timur menemukan data dan fakta bahwa pengisian Model C1 dan lampiran Model C1 PPWP tidak sesuai atau tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi yaitu Model C6 PPWP dan Model C7 PPWP. Pada TPS 1 Desa Soasangaji, setelah kotak suara dibuka dan dihitung dokumen didalamnya tidak ditemukan Model C6 PPWP dan Model C7 PPWP, sedangkan di TPS 2 Desa Soasangaji hanya ditemukan Model C7 PPWP, tetapi Model C6 PPWP tidak ada. Model C7 PPWP sulit untuk diterima kebenarannya karena pengisiannya hanya menyalin berdasarkan daftar urut pemilih dalam DPT. Selain sulit dipertanggungjawabkan, jumlah pemilih dalam Model C7 tidak sama dengan jumlah pemilih yang menggunkan hak pilih dalam C1. Pada Model C1 PPWP, tertulis jumlah seluruh pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 458. Sementara pada Model C7, jumlah pemilih yang disalin berdasarkan nomor urut dalam DPT berjumlah 440. Itu artinya ada selisih 18 suara pemilih yang tidak jelas identitasnya karena tidak disalin ke dalam Model C7. Bukti administrasi pada Model C7 PPWP tidak ditemukan 18 nama pengguna hak pilih di TPS1 Desa Soasangaji. Di TPS 1 Desa Tewil juga bermasalah secara administrasi. Pada Model C1 PPWP didapati bahwa data pemilih, pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan sama yaitu 261. Padahal bukti administrasi pada Model C6 PPWP setelah dihitung berjumlah 243 lembar, sementara bukti pada Model C7 PPWP tidak ada;  Bahwa pada pukul 12.00 WIT, KPU Kabupaten Halmahera Timur menggelar rapat pleno memutuskan dan menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur untuk melakukan PSU di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil. Pleno juga menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS 8  tersebut yaitu, selasa 15 Juli 2014. Keputusan rapat pleno dituangkan dalam berita acara nomor: 08/BA/KPU-HALTIM/7/2014 tertanggal 14 Juli 2014. Selain berita acara, KPU Kabupaten Halmahera Timur juga menerbitkan Keputusan Nomor: 49/KPS/KPU-HALTIM/029/43/63/33/2014 tentang Pemungutan dan Perihitungan Suara Ulang di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014; [2.5] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. T-1 Photo copy rekomendasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor 50/PANWASLU-HT/VII/2014 Perihal Rekomendasi PSU pada TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 14 Juli 2014; 2. T-2 Photo copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 49/KPTS/KPU-Haltim/-029.436333/2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tertanggal 14 Juli 2014; 3. T-3 Photo copy Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 09/BA/KPU-Haltim/029.436.333/VII/2014, tertanggal 17 Juli 2014; 4. T-4 Photo copy Berita Acara Formulir Model C, C-1 dan lampirannya sebelum pelaksanaan PSU dan sesudah pelaksanaan PSU TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, tertanggal 9 Juli 2014; 9  5. T-5 Photo copy Berita Acara Model D1 dan Lampirannya, dan Formulir DA1 dan lampirannya Kec. Kota Maba, Kab.Halmahera Timur, tertanggal 15 Juli 2014; 6. T-6 Photo copy Tanda Terima dan Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 28/KPU- Haltim/029.436333/VII/2014 , tertanggal 14 Juli 2014; [2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi : Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu : “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu : DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. 10 [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo. Kedudukan Pengadu [3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan para Teradu atas dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait pelaksanaan rekomendasi Pengadu kepada KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji serta TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur karena ditemukan adanya pelanggaran berupa penggunaan hak pilih lebih dari satu kali pada pemungutan suara 9 Juli 2014. Ternyata KPU Halmahera Timur gagal melakukan PSU di dua TPS yakni di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji. Kegagalan tersebut didasarkan pada sejumlah alasan yakni: (1) KPU Kabupaten Halmahera Timur sangat terburu-buru melaksanakan rekomendasi Panwaslu yang diterima tanggal 14 Juli sementara PSU dilaksanakan tanggal 15 Juli tanpa persiapan yang matang, (2) KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak mengirimkan formulir C-6 sebagai undangan kepada pemilih sehingga tidak ada pemilih yang datang ke kedua TPS dimaksud, (3) KPU Kabupaten Halmahera Timur melakukan pemecatan secara tiba-tiba kepada petugas KPPS pada malam hari tanggal 14 Juli hanya beberapa jam sebelum PSU dilakukan, (4) dan KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak melakukan koordinasi dengan Kepala Desa terkait pelaksanaan PSU, justru koordinasi dengan Kepala Desa baru dilakukan pada hari-H pelaksanaan PSU, yakni sekitar pukul 10.30 WIT dimana akhirnya Kepala Desa menolak pelaksanaan PSU. [4.2] Menimbang bahwa Teradu membantah dalil aduan Pengadu, karena telah memutuskan dalam rapat pleno untuk melakukan rekomendasi Panwaslu di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba. Para Teradu telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa Soasangaji, melalui Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur Bustam Latawan, yang melakukan koordinasi lewat telepon sejak sore pukul 17.00 WIT pada tanggal 14 Juli 2014 kepada Ketua PPS Udin Kamis yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa. Dalam persiapan pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten Halmahera Timur mengangkat petugas KPPS dari Staf sekretariat untuk pelaksanaan PSU di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji tanggal 14 Juli 2014. Teradu 11 melakukan tindakan cepat dan tegas dengan memecat seluruh petugas KPPS yang ditugaskan di TPS 1 dan 2 Desa Soasangaji serta Petugas KPPS Desa Tewil, karena melakukan pelanggaran Pemilu mencoblos sisa surat suara. Tindakan untuk tidak lagi melibatkan ketua dan anggota KPPS di TPS dimaksud, sangat tepat. Namun, pemberitahuan terhadap hal tersebut harus memperhitungkan waktu yang tepat, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan pemilu, khususnya PSU. Terkait dengan permasalahan TPS 2 Desa Soasangaji yang baru dibuka pada pukul 10.30 WIT menurut Teradu kejadian tersebut dilakukan tanpa kesengajaan melainkan terkait masalah teknis karena fasilitas gedung pertemuan yang tidak bisa dipinjamkan oleh pengelola gedung. Para Pemilih tidak melaksanakan hak pilihnya adalah disebabkan kehendak dari Pemilih sendiri, melalui kesepakatan warga dan Kepala Desa Soasangaji untuk menolak pelaksanaan PSU; [4.3] Menimbang berdasarkan keterangan para Pihak, saksi-saksi, bukti dan dokumen yang diajukan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Teradu terlalu terburu-buru melaksanakan PSU. Berdasarkan ketentuan, batas akhir pelaksanaann PSU adalah tanggal 19 Juli 2014, dan karena itu keputusan untuk melaksanakan pada tanggal 15 Juli, merupakan langkah yang mengakibatkan kurangnya persiapan, koordinasi, dan sosialisasi kepada seluruh pihak. Pemberhentian terhadap ketua dan anggota KPPS yang sangat mendadak dan mendekati pelaksanaan PSU menunjukkan sikap para Teradu yang tidak memiliki perencanaan dan perhitungan yang baik. PSU yang nilai dan substansinya sama dengan Pemilu itu sendiri tidak dianggap penting oleh para Teradu. Sikap penolakan yang dilakukan aparatus pemerintahan desa dengan warga setempat tidak terlepas dari pelaksanaan PSU yang mendadak. Pembukaan yang dimulai pada pukul 10.30 merupakan bagian dari perencanaan yang kurang terkordinasi dengan baik. Hal itu sepenuhnya merupakan tanggungjawab utama dari para Teradu. Dengan demikian dalil Pengadu sangat beralasan dan para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik yaitu asas profesionalitas, kewajiban penyelenggara pemilu untuk menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggara Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf c dan i dan Pasal 9 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan 12 memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan para Teradu;

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I, II, III, IV dan V atas nama Rustam Adam, Mamat Jalil, Ade Kamaludin, Asbur Somadayo, SE, Nur Syamsi selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas, dengan pendapat berbeda yang diajukan anggota Nur Hidayat Sardini, yang dibacakan secara terpisah, namun menjadi bagian dari putusan ini. Dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas oleh yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA 13  Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 14