Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 57/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 134/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 57/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Rukun Santoso Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi DKI - Jakarta Alamat : Jati Padang Poncol III/21 Rt. 003/Rw.008 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------Pengadu Prinsipil; 2. Nama : Yanwar Mukhlisin Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jln. H. Saidi Tj. Barat No. 35 Rt.007/Rw.005, Kec. Jagakarsa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------Pengadu Prinsipil; Dalam hal ini berdasarkan Surat Khusus Nomor: 001/SK/Lawyer/5/2014 tertanggal 1 Mei 2014, memberikan kuasa untuk bertindak baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama kepada: Nama : Bismar Ginting, S.H.,M.H. 1  Pekerjaan : Wartawan / Advokat Alamat : Jln. RRI. No. 12 Rt.002/Rw.020 Kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------Pengadu ;

TERHADAP: [1.2] TERADU 1. Nama : Yusuf Satyanegara Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan Alamat : Jalan Buncit Raya No.11 Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Ahmad Ari Masyhuri Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan Alamat : Jalan Buncit Raya No.11 Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Anwar Ahmad Sanusi Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan Alamat : Jalan Buncit Raya No.11 Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu III; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1.1] Menimbang Bahwa Pengadu pada tanggal 2 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 143/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 52/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 2 1. Bahwa Bahwa sehubungan ada temuan pelanggaran pemilihan umum legeslatif tahun 2014 yang lalu di daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan maka pemberi kuasa telah melaporkan hal tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, adapun laporan sekitar tanggal 14–04–2014 jam 16.45 Wib lalu diterima oleh petugas dan tembuasan di sampaikan ke Panwas Provinsi DKI–Jakarta. (Tanda terima laporan dan atau pengaduan terlampir); 2. Bahwa hingga pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 atau sudah 5 (lima) hari laporan dan atau pengaduan tersebut diatas tidak diproses oleh Panitia Pengawas Pemilihanh Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka terpakasa pemberi kuasa mencabut laporan tersebut diatas. (bukti pencabutan laporan dan atau pengaduan terlampir); 3. Bahwa akibat dari tindakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan kurang professional maka pemberi kuasa mencoba menanyakan/konfirmasi ke Panwaslu Provinsi DKI–Jakarta terkait tembusan surat pengaduan yang di layangkan oleh pemberi kuasa, namun berdasarkan informasi commisioner panwaslu Provinsi DKI–Jakarta bahwa laporan/pengaduan yang di laporkan oleh pemberi kuasa tidaklah benar alias tidak ada money politic yang dilakukan oleh Wahyu Dewanto selaku caleg dari Partai Hanura satu dapil dengan pemberi kuasa. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). 3 [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu/Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : B1 Penerimaan Laporan 2. Bukti P-2 : B4 tanda bukti penerimaan Laporan 3. Bukti P-3 : B6 keterangan/klarifikkasi dibwah sumpah/janji 4. Bukti P-4 : B8 Berita Acara Klarifikasi 5. Bukti P-5 : B9 Kajian Laporan 6. Bukti P-6 : B13 pemberitahan tentang status Laporan/temuan 7. Bukti P-7 : SG 1-2 Undangan Rapat Sentra Gakkumdu 8. Bukti P-8 : SG 3 Berita Acara hasil Rapat Pleno sentra Gakkumdu [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP PENGADU [2.4.1] Menimbang bahwa Teradu/Terlapor secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu/Terlapor memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut; 1. Bahwa pada hari senen tanggal 14 April 2014, saudara pelapor (Sdr Yanwar Mukhlisin) pada jam 15.20 Wib telah datang ke Panwaslu Jakarta Selatan; 2. Pelapor membawa surat laporan adanya dugaan money politik yang dilakukan tim sukses caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 1 dapil 8 dari Partai Hanura, saudara pelapor melaporkan atas nama RCC tim sukses caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 10 dapil 8 dari partai Hanura; 3. Laporan tersebut kami terima dengan merigister pada formulir B.1 DD (nomor: 26/Pileg/IV/2014) dan kami sampaikan kepada pelapor tanda terima laporan dalam nomor register yang sama dalam formulir B.3 DD, adapun isi laporan pelapor berupa surat laporan dengan lampiran data rekapan pelanggaran yang berisi klaim dugaan pelanggaran; 4. Pada hari bersamaan pelapor langssung kami mintakan keterangan atau klarifikasi dalam berita acara, dibawah sumpah atau janji dengan bermaterai Rp 6000 yang dtuangkan dalam formulir B.6 DD, lalu kemudian dilanjutkan dengan proses klarifikasi yang dituangkan dalam formulir B.8 DD, dengan bermaterai Rp. 6000; 5. Bahwa inti dari pertanyaan klarifikasi atau keterangan tersebut adalah kapan pelapor akan menyerahkan bukti-bukti yang disangkakan sebagai kelengkapan bukti-bukti laporan dugaan pelanggaran tersebut, pelapor 4  menjanjikan bahwa hari selasa tanggal 15 april 2014 akan menyampaikan bukti-bukti dimaksud ke kantor panwaslu jaksel, kemudian pelapor menegaskan kembali dalam pertanyaan penutup “ bahwa pelapor akan datang kembali dengan membawa bukti-bukti yang dijanjikan; 6. Bahwa sampai dengan tanggal 17 april 2014 pelapor tidak kunjung menyampaikan bukti-bukti sesuai dengan yang dijanjikan, bertepatan dengan itu kami di Panwaslu Jaksel sedang sibuk melakukan pengawasan proses input data formulir C1 di tingkat PPS Kelurahan dan Kecamatan, dan disamping itu pada saat bersamaan kami juga menerima banyak pengaduan, sehingga kami putuskan pada tanggal 17 April 2014 malam kami mengundang anggota Sentra Gakkumdu di Panwaslu jaksel untuk membahas semua kasus yang diterima, termasuk laporan saudara Yanwar Mukhlisin; 7. Pembahasan dan kajian dalam sentral Gakkumdu atas laporan register nomor; 26/pileg/IV/2014, bahwa untuk kejadian tanggal 4 dan 6 april 2014 dinyatakan telah melewati batas waktu pelaporan pelanggaran pemilu / kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 249 ayat Undang-undang Nomo 8 tahun 2012, sedangkan untuk laporan kejadian tanggal 8 april 2014 mengacu pada pasal 84 undang-undang nomor 8 tahun 2014, hal tersebut tidak diatur dalam pasal dimaksud dengan catatan apabila laporan tersebut disertai dengan buktil-bukti, namun karena sampai pembahasan dengan sentra gakkumdu, tidak diterimanya bukti-bukti tersebut, maka kasus pelaporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu; 8. Hasil pembahasan dalam sentral gakkumdu tersebut diatas kami tuangkan dalam formulir SG-3 dan kemudian kami lakukan pleno di Panwaslu Jaksel terhadap beberapa kasus, termasuk kasus yang dilaporkan saudara yanwar Mukhlisin dalam formulir B.9 DD; 9. Pada tanggal 18 April 2014, kami mengumunkan dikantor Panwaslu jaksel dalam bentuk pemberitahuan tentang status laporan yang dituangkan dalam formulir model B.13.DD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Bab V tentang status penangan dugaan pelanggaran Pasal 22 bahwa 5  penanganan dugaan pelanggaran diumumkan di secretariat Pengawas Pemilu dengan menggunakan formulir model B.13-DD; 10. Pada tanggal 19 April 2014, kami sampaikan laporan penanganan kasus tersebut ke Bawaslu DKI Jakarta dan pada tanggal yang sama, saudara pelapor mengutus kurir (Muhammad) menyampaikan surat pemberitahuan bahwa laporan pengaduan terdahulu dinyatakan dicabut dan dialihkan ke Bawaslu DKI Jakarta dengan bukti surat pencabutan dari pealapor; 11. Kepada kurir tersebut, kami sampaikan bahwa laporan tersebut sudah kami proses dan diumumkan disekretariat dan kami tegaskan bahwa pelapor telah menjanjikan untuk memberikan bukti-bukti tetapi sampai tanggal 17 April 2014 tidak ada pemberitahuan dan kami dibatasi oleh waktu untuk setiap penanganan dugaan pelanggaran pemilu diatur oleh peraturan perundang-undangan; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menerima eksepsi dari Teradu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menyatakan Permohonan Pengadu tidak dapat diterima (Niet on Vanklijk Verklard); 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono).

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: 6 Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: 7 Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat (Vide; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait tidak diakomodirnya laporan Pengadu terhadap adanya dugaan money politic yang dilakukan oleh Wahyu Dewanto Caleg Partai Hanura di salah satu Dapil Kota Administrasi Jakarta Selatan. [4.2] Menimbang bahwa dalam keterangannya Teradu menolak seluruh aduan Pengadu dan telah melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teradu sudah memberikan penjelasan 8 kepada pelapor harus menyerahkan bukti-bukti yang disangkakan sebagai kelengkapan bukti-bukti laporan dugaan pelanggaran tersebut dan Pengadu menjanjikan bahwa hari Selasa tanggal 15 april 2014 akan menyampaikan bukti-bukti dimaksud ke kantor Panwaslu Jakarta Selatan. [4.3] Menimbang bahwa dalam keterangannya, Teradu menerangkan sampai dengan tanggal 17 april 2014. Pengadu tidak kunjung menyampaikan bukti- bukti sesuai dengan yang dijanjikan, bertepatan dengan itu Panwaslu Jaksel sedang sibuk melakukan pengawasan proses input data formulir C1 di tingkat PPS Kelurahan dan Kecamatan, Di samping itu pada saat bersamaan para Teradu juga menerima banyak pengaduan, sehingga para Teradu memutuskan pada tanggal 17 April 2014 malam mengundang anggota Sentra Gakkumdu di Panwaslu jaksel untuk membahas semua kasus yang diterima, termasuk laporan saudara Yanwar Mukhlisin. Berdasarkan kajian, Terbukti bahwa laporan Pengadu telah melampaui batas waktu (daluwarsa) dan karena itu tidak dapat ditindaklanjuti; [4.4] Menimbang berdasarkan keterangan para pihak, bukti dan dokumen disampaikan dalam sidang pemeriksaan, maka DKPP berpendapat bahwa Teradu telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti; [4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian dalil Pengadu tidak beralasan menurut etika.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; 9 [5.3] Bahwa para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; [5.4]Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu;

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. MEREHABILITASI nama baik Teradu I, Teradu II dan Teradu III atas nama Yusuf Satyanegara, Ahmad Ari Masyhuri, dan Anwar Ahmad Sanusi masing-masing selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos,M.Si., Ida Budhiarti, SH., M.H., Dan Ir. Nelson Simanjuntak., S.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana., S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya. KETUA Ttd 10  Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak., S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 11