Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 271-PKE-DKPP/VIII/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 290- P/L-DKPP/VIII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 271-PKE- DKPP/VIII/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Agus Purnama Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kab. Grobogan Alamat Kantor : Jl. Kapten Tendean No. 26, Kec. Purwodadi, Grobogan Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Pengadu I; 2. Nama : Moh. Syahirul Alim Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kab. Grobogan Alamat Kantor : Jl. Kapten Tendean No. 26, Kec. Purwodadi, Grobogan Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Pengadu II; Pengadu I dan Pengadu II selanjutnya disebut sebagai--------------- para Pengadu.

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Moch. Shohibul Mujib Al Anshori Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan Alamat Kantor : Jl. Kapten Tendean No. 26, Kec. Purwodadi, Grobogan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Teradu; [1.3] membaca pengaduan para Pengadu; mendengar keterangan para Pengadu; mendengar jawaban Teradu; mendengar Keterangan saksi; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para Pengadu dan Teradu.

[2.1] URAIAN PENGADUAN PARA PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 290-P/L-DKPP/VIII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 271-PKE-DKPP/VIII/2019,yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu I atas nama Agus Purnama adalah Anggota Bawaslu Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah sebagai Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Periode 2018-2023, sedangkan Pengadu II adalah Anggota Bawaslu Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa periode 2018-2023. 2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 pukul 07.00 WIB, Pengadu I bersama adik ipar dengan mengendarai kendaraan pribadi bermaksud pergi ke Kab. Blora karena ada kepentingan keluarga. Pada saat Pengadu I dan adik ipar melintas di depan Hotel Catra yang beralamat di RT 05 RW 07 Dusun Pancan, Desa Getasrejo, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan sekitar pukul 15.00 wib, adik ipar Pengadu I mendapatkan telepon sehingga menghentikan kendaraannya persis di depan Hotel Catra. 3. Bahwa pada saat itu Pengadu I melihat mobil Avansa Warna Hitam type G dengan nomor polisi H 9356 ZP bertuliskan BAWASLU Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah beserta logo Bawaslu sekitar pukul 15.05 Wib masuk ke dalam Hotel Catra. Pengadu I sangat mengenal mobil tersebut karena sehari-hari dipakai Teradu dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota Bawaslu Kab. Grobogan. 4. Bahwa setelah Pengadu I melihat mobil Avansa dimaksud, kemudian Pengadu I mengikuti mobil Avansa hitam tersebut masuk ke dalam Hotel Catra dan melihat seorang wanita turun dari mobil yang kemudian masuk ke lobby Hotel Catra. Peristiwa ini sempat diabadikan oleh Pengadu I lewat foto. 5. Bahwa setelah melihat kejadian ini, Pengadu I kemudian menelepon staf Bawaslu Kab. Grobogan atas nama Yudhi Atmaja dan Sulistiyono untuk memastikan bahwa yang membawa mobil tersebut adalah teradu dengan seorang wanita. 6. Bahwa konfirmasi terkait dengan siapa penyewa kamar dilakukan oleh Pengadu I dengan bertanya kepada kasir dan diperoleh informasi bahwa wanita yang berada di dalam mobil menyewa kamar nomor 208 hari rabu tanggal 31 Juli 2019 dengan KTP atas nama Setyowati. 7. Bahwa selain menelepon 2 orang staf Bawaslu Kab. Grobogan, Pengadu I juga menyampaikan informasi terkait mobil dinas Bawaslu yang masuk di Hotel Catra kepada Pengadu II. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pengadu II dengan mendatangi hotel dimaksud. 8. Bahwa Pengadu II berpesan kepada stafnya untuk menunggu sampai laki-laki yang berada dalam kamar 208 keluar bersama wanita yang bernama Seyowati adalah benar Teradu dengan mengambil foto atau rekaman video. Rekaman video dan foto bisa didapatkan dari oleh Pengadu II dengan bantuan dari Saudara Joko Susilo (teman Yudhi Atmaja Staf Bawaslu Kab. Grobogan). 9. Berdasarkan hasil rekaman video yang dikirimkan ke Pengadu I dan Pengadu II, didapatkan info bahwa benar yang berada di dalam kamar Hotel Catra kamar 208 adalah Teradu a.n. Moch. Shohibul Mujib Al Anshori dengan seorang wanita bernama Setyowati yang bukan merupakan istri sah Teradu sehingga patut diduga wanita tersebut adalah pasangan selingkuh Teradu yang juga diduga sebagai anggota PPK Kec. Gabus Kab Grobogan dalam Pemilu Tahun 2019. 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut Teradu diduga tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Anggota Bawaslu Kab. Grobogan dengan baik dan bertanggungjawab karena meninggalkan kantor dan kemudian menyewa kamar di Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Hotel Catra Kamar 208 bersama seorang wanita pada saat jam kerja masih berlangsung. 11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Teradu secara jelas merusak nama baik Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. [2.2] PETITUM PARA PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal- hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3) Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PARA PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-3 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN Dokumentasi berupa screenshoot WA antara wanita yang bernama setyowati dengan petugas hotel bagian pemesanan kamar, foto mobil 1. P-1 dinas Bawaslu yang terparkir, foto kamar 208, foto buku tamu, foto KTP pemesan kamar atas nama Setyowati, screenshoot FB wanita a.n Setyowati; 2. P-2 KTP saksi atas nama Muhammad Wahyudin, Siswanto, Mochamad yusup dan Joko Susilo (semua saksi adalah pegawai hotel Catra); 3. P-3 Video rekaman.; [2.4] SAKSI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi, 1. Sulistiono Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 ke Hotel Catra untuk mengambil gambar Teradu dan Mobil. Saksi datang bersama Yudi. Saksi tidak foto Teradu namun hanya mengambil gambar Mobi dan tidak melihat Teradu. pada tanggal 5 Agustus 2019, saksi ikut ke Hotel dan tidak masuk kamar hanya di Pintu. Saksi melihat dari pintu dan melihat Teradu memakai baju merah dan perempuan keluar dari kamar mandi memakai baju dan memakai kerudung dan menangis. Saksi melihat kondisi tempat tidur acak acakan dan melihat ada handuk yang telah dipakai. 2. Joewadi Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, staf Bawaslu Kabupaten Grobogan yang ikut ke Hotel sebanyak 11 orang, saksi meihat Teradu memakai baju merah dan ada teman perempuan dan sedang di toilet. Saksi tidak bertanya kepada perempuannya dan melihat kamar telah acak acakan. 3. Siswanto Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa saksi merupakan Room Boy Hotel Catra. Saksi bertugas adalah antar Tamu ke kamar dan saksi tidak pernah melihat wajah Teradu secara langsung namun hanya melihat mobilnya saja. Saksi pernah melihat wajah Teradu sekilas pada tanggal 31 Juli 2019 dan melihat mobilnya sebanyak 5 kali di hotel. Pada tanggal 31 Juli 2019, saksi tidak masuk ke kamar hotel Teradu. Saksi tidak membersihkan kamar Teradu setelah disewa. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Teradu menyatakan tidak benar bahwa teradu tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilu dengan cara meninggalkan kantor Bawaslu Kabupaten Grobogan dan pergi serta menyewa kamar hotel CATRA Nomor 208 bersama wanita pada saat jam kerja berlangsung. Karena pada tanggal 31 Juli 2019, Teradu menjalankan aktivitas kerja di kantor Bawaslu Kab. Grobogan seperti hari-hari biasanya sampai dengan mendapat telepon dari Setyowati yang minta dijemput. Kemudian Teradu mohon ijin keluar kepada Ketua Bawaslu Kab. Grobogan untuk meninggalkan kantor. Sedangkan Pengadu I sendiri pada tanggal 31 Juli 2019 ijin tidak masuk ke kantor Bawaslu Kab. Grobogan (bukti screnshoot group WA terlampir). 2. Bahwa Teradu mengenal Setyowati yang disebutkan oleh Pengadu. Bahwa Setyowati adalah anggota PPK Kecamatan Gabus pada Pemilu serentak Tahun 2019 dan dia berakhir masa jabatannya sebagai anggota PPK Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan pada bulan Juni tanggal 16 tahun 2019. Jadi pada tanggal 31 Juli 2019 dia tidak lagi sebagai anggota PPK Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. 3. Bahwa Teradu mengenal wanita yang disebutkan oleh Pengadu sudah lama sejak Pemilu Gubernur Tahun 2013 dan Pemilu Legislatif 2014, karena sesama sebagai Anggota PPK pada saat itu. Teradu mengenal Setyowati sudah seperti keluarga sendiri begitu juga sebaliknya Setyowati juga mengenal Teradu dan menganggap Teradu seperti keluarga sendiri. 4. Bahwa Setyowati sering menyampaikan keluhannya untuk mengurus pensiunan Jandanya semenjak suaminya meninggal dunia kurang lebih empat tahun yang lalu belum bisa berhasil. 5. Untuk menanggapi keluh kesah Setyowati, Teradu mencoba memberikan masukan jalan keluar kepada Setyowati agar dalam mengurus pensiunan Jandanya segera berhasil. 6. Bahwa Selain itu juga keluh kesah terkait ekonomi keluarga, pekerjaan sebagai Kepala TK yang baru dan lain-lain disampaikan kepada Teradu. 7. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Teradu berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah mendapat telepon dari Setyowati bahwa dia meminta Teradu untuk menjemputnya di bundaran tugu tani sebelah barat terminal bus Purwodadi . 8. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Teradu mohon ijin kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah untuk keluar meninggalkan Kantor. 9. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 sore Teradu menjemput Setyowati di bundaran tugu tani , sebelah barat terminal bus Purwodadi, dan meminta pada Teradu untuk diantarkan ke Hotel CATRA dan Setyowati memesan salah satu kamar di hotel CATRA tersebut. Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 10. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 pertemuan Teradu dengan Setyowati di Hotel CATRA kamar 208, Teradu akui benar adanya. Dan dalam pertemuan itu ternyata Setyowati menyampaikan kepada Teradu bahwa dalam mengurus pensiunan Jandanya bisa berhasil dan berterima kasih kepada Teradu . 11. Bahwa wanita yang bernama Setyowati ini, sudah tidak lagi sebagai anggota PPK kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan terhitung tanggal 16 Juni 2019, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor :78/PL 01.9- Kpt/3315/KPU.Kab/VI/2019 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK ) se Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum tahun 2019 ( Bukti terlampir ). 12. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 saat Teradu dengan Setyowati meninggalkan hotel CATRA, Teradu melihat seorang tamu hotel yang belum Teradu kenal sama sekali dan tidak melihat keberadaan kedua staf Bawaslu Kabupaten Grobogan Yudhi Atmaja dan Sulistiyono yang ditunjuk oleh Pengadu untuk memastikan keberadaan Teradu dengan Setyowati di Hotel CATRA seperti disebutkan dalam aduannya. 13. Bahwa sampai pada saat ini Teradu belum pernah sama sekali diajak untuk membicarakan masalah yang diadukan oleh Pengadu ke DKPP secara pribadi. 14. Bahwa Pengadu menyampaikan pengaduan kepada DKPP seperti tersebut pada Pengaduan Nomor 290-P/L-DKPP/VIII/2019, menjadikan Teradu bertanya-tanya dalam hati Teradu ada maksud dan tujuan apa Pengadu terhadap diri Teradu? 15. Bahwa menurut Teradu, patut diduga secara sepihak Pengadu telah menaruh ujaran kebencian kepada Teradu dengan aduannya kepada DKPP Nomor : 290- P/L-DKPP/VIII/2019. [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-2 , sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Screenshoot WAG Bawaslu Grobogan; 2. T-2 Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 78/PL01.9- Kpt/3315/KPU.Kab/VI/2019 tentang Pemberhentian Anggota PPK Se Kabupaten Grobogoan pada Pemilu 2019;

Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu selaku Anggota Bawaslu Kab. Grobogan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam tindakannya meninggalkan tugas dan kewajibannya pada jam kerja, pergi menyewa kamar Hotel Catra bersama seorang perempuan. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu. Teradu menyatakan pada tanggal 31 Juli 2019 dirinya menjalankan aktivitas kerja di kantor Bawaslu Kab. Grobogan seperti hari-hari biasanya sampai dengan mendapat telepon dari Setyowati yang minta dijemput. Kemudian Teradu mohon izin keluar kepada Ketua Bawaslu Kab. Grobogan untuk meninggalkan kantor. Sedangkan Pengadu I sendiri pada tanggal 31 Juli 2019 ijin tidak masuk ke kantor Bawaslu Kab. Grobogan. Teradu menjelaskan bahwa mengenal Setyowati yang disebutkan oleh para Pengadu. Bahwa Setyowati adalah anggota PPK Kecamatan Gabus pada Pemilu serentak tahun 2019 dan dia berakhir masa jabatannya sebagai anggota PPK Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan pada tanggal 16 Juni 2019 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 78/PL 01.9- Kpt/3315/KPU.Kab/VI/2019 tentang pemberhentian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum tahun 2019.. Jadi pada tanggal 31 Juli 2019 dia tidak lagi sebagai anggota PPK Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. Teradu mengenal wanita yang disebutkan oleh Pengadu sudah lama sejak Pemilu Gubernur Tahun 2013 dan Pemilu Legislatif 2014, karena sesama sebagai anggota PPK. Teradu mengenal Setyowati sudah seperti keluarga sendiri begitu juga sebaliknya Setyowati juga mengenal Teradu dan menganggap seperti keluarga sendiri. Teradu menjelaskan bahwa Setyowati sering menyampaikan keluhannya untuk mengurus pensiunan jandanya semenjak suaminya meninggal dunia kurang lebih empat tahun yang lalu belum bisa berhasil. Untuk menanggapi keluh kesah Setyowati, Teradu mencoba memberikan masukan jalan keluar kepada Setyowati agar dalam mengurus pensiunan jandanya segera berhasil. Bahwa Selain itu juga keluh kesah terkait ekonomi keluarga, pekerjaan sebagai Kepala TK yang baru dan lain-lain disampaikan kepada Teradu. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Teradu berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah mendapat telepon dari Setyowati meminta dijemput di bundaran tugu tani sebelah barat Terminal Bus Purwodadi. Kemudian Teradu sekitar pukul 15.00 WIB mohon ijin kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan untuk keluar meninggalkan Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, kantor. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB Teradu menjemput Setyowati di lokasi yang telah disepakati dan kemudian minta untuk diantarkan ke Hotel CATRA karena Setyowati memesan salah satu kamar di hotel tersebut. Teradu mengakui kebenaran pada tanggal 31 Juli 2019 dirinya bersama dengan Setyowati di Hotel CATRA kamar 208. Dalam pertemuan itu ternyata Setyowati menyampaikan kepada Teradu bahwa dalam mengurus pensiunan jandanya bisa berhasil dan berterima kasih. Kemudian, saat Teradu dengan Setyowati meninggalkan hotel CATRA, Teradu melihat seorang tamu hotel yang belum dikenal sama sekali dan tidak melihat keberadaan kedua staf Bawaslu Kabupaten Grobogan, Yudhi Atmaja dan Sulistiyono yang ditunjuk oleh Pengadu untuk memastikan keberadaan Teradu dengan Setyowati di Hotel CATRA seperti disebutkan dalam aduannya. Bahwa sampai pada saat ini Teradu belum pernah sama sekali diajak untuk membicarakan masalah yang diadukan oleh Pengadu ke DKPP secara pribadi. Bahwa menurut Teradu, patut diduga secara sepihak Pengadu telah menaruh ujaran kebencian kepada Teradu; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pengadu, Teradu, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Teradu mengakui pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 15.00 WIB meninggalkan Kantor Bawaslu Kabupaten Grobogan dengan mobil dinas Toyota Avanza warna hitam type G dengan nomor polisi H 9356 ZP dan di lambung mobil sebelah kanan di bagian belakang memuat logo BAWASLU Provinsi Jawa Tengah untuk menemui seorang perempuan bernama Setyowati di Hotel CATRA yang beralamat di RT 005 RW 007, Dusun Pancan, Desa Getasrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Dalam persidangan terungkap Teradu bertemu Setyowati yang notabene bukan isterinya di dalam kamar Hotel Catra selama kurang lebih 3 (tiga) jam. Pertemuan Teradu dengan Setyowati di kamar hotel terjadi beberapa kali yaitu tanggal 8 Juli 2019, 16 Juli 2019, 24 Juli 2019, 31 Juli 2019 dan tanggal 5 Agustus 2019. Bahkan ada pertemuan baru selang 5 (lima) hari setelah adanya pengaduan ke DKPP pada 4 September 2019. Tindakan Teradu yang dinilai melanggar asas kepatutan dan kepantasan tersebut dibuktikan dengan rekaman video tentang peristiwa penggerebekan oleh para Pengadu bersama staf Bawaslu Kabupaten Grobogan. DKPP berpendapat tindakan Teradu meninggalkan kantor pada jam kerja bertemu dan berdua-duaan dengan perempuan bukan isterinya di kamar hotel merupakan perbuatan yang merendahkan kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu. Terungkap fakta, Setyowati berstatus sebagai anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Dalam kedudukannya sebagai pengawas Pemilu, Teradu terbukti memanfaatkan relasi kuasa antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten dengan penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan tidak dapat dibenarkan menurut etika penyelenggara Pemilu. Sepatutnya Teradu bersikap dan bertindak memberikan teladan kepada masyarakat bukan sebaliknya melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial. Alasan Teradu berempati terhadap masalah personal yang sedang dihadapi Setyowati justru menunjukkan muslihat dibalik relasi kuasa secara nyata melanggar moral publik dan etika penyelenggara Pemilu. Teradu terbukti melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (3), Pasal 12 huruf b dan huruf c dan Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan para Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen para Pengadu dan Teradu, dan mendengarkan keterangan saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan Pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Moch. Shohibul Mujib Al Anshori sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari, dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Muhammad Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Osbin Samosir Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,