Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 240/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 422/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 17 Mei 2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 240/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1.Nama : Tituk Bagus Novianto Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 17 November 1978 Pekerjaan : Saksi Mandat Provinsi Partai Demokrat Alamat : Jl. Kalamaya II Bacang, Bukit Intan Pangkal Pinang Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Ali Syahbana Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan Alamat Kantor : Jl. Kolong Dua Toboali, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Pudjiarti Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan Alamat Kantor : Jl. Kolong Dua Toboali, Bangka Selatan, 1  Kepulauan Bangka Belitung Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Budi Wardoyo Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan Alamat Kantor : Jl. Kolong Dua Toboali, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Amri Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan Alamat Kantor : Jl. Kolong Dua Toboali, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Lutpi Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan Alamat Kantor : Jl. Kolong Dua Toboali, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan dan keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan saksi Pengadu dan Teradu; Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya menduga Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pengadu menyampaikan pengaduannya baik secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan Kode Etik sebagai berikut: 1. Bahwa telah terjadi kecurangan, manipulasi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya di Daerah Pemilihan Bangka Selatan dalam proses penghitungan suara dan Rekapitulasi suara Pemilu 2014 yang merugikan dan mempengaruhi secara langsung perolehan suara Pengadu dalam pemilu anggota legislatif untuk dapat ditetapkan sebagai calon terpilih Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Bangka Selatan; 2 2. Bahwa terkait kecurangan, manipulasi, dan pelanggaran di Daerah Pemilihan Bangka Belitung 3, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terjadi, Pemohon telah melaporkan ke BAWASLU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 327/RK/Bawaslu-BB/V/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang; 3. Bahwa dari kesaksian Teradu, yang disampaikan oleh Pujiarti, ST Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan, dengan berbagai dalih seperti isi Rekomendasi BAWASLU yang tidak menyebutkan suara di tingkatan yang mana. Hal tersebut tidak benar karena di dalam surat Rekomendasi sudah dijelaskan pada paragraf dua, yang berisi dasar Rekomendasi Bawaslu adalah laporan dari Pemohon untuk permasalahan di Daerah Pemilihan Bangka Belitung 3, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 4. Bahwa KPU Kabupaten Bangka Selatan dengan sengaja tidak melaksanakan Rekomendasi BAWASLU Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan cara mengulur- ulur waktu sesuai dengan bukti rekaman suara Komisioner bernama Budi Wardoyo. Tindakan KPU Kabupaten Bangka Selatan dengan sengaja membuka kotak suara dan mengambil dokumen di dalam kotak suara merupakan tindakan melanggar Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 yang mengamanatkan KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara; 5. Bahwa berdasarkan bukti tambahan berupa rekaman Video, Audio dan Foto, semakin menegaskan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan dengan salah satu bukti pernyataan salah satu Komisioner bernama Pujiarti, ST yang menyatakan pernah membuka kotak suara se-Kecamatan Toboali sebelumnya; 6. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Bangka Selatan bernama Budi Wardoyo tidak professional dalam menjalankan tugas dan melanggar aturan terutama dalam Rapat Pleno Pembukaan Kotak Suara pada tanggal 16 Mei 2014, seperti mengenakan kaos oblong, menggunakan sandal, membawa anak dalam rapat Pleno KPU dibuktikan dengan photo; 7. Bahwa menurut kesaksian Saksi Teradu atas nama H. Abdul Raya, Komisioner KPU Kabupaten Bangka Selatan tidak mengindahkan sanggahan dalam Rapat Pleno KPU terkait adanya selisih suara sah dan suara tidak sah. Bahwa terkait selisih suara sah dan tidak sah ini, Komisioner menjawab hasil suara akan otomatis klop dengan sistem komputer. Selisih suara sah dan suara tidak sah tersebut kembali ditemukan dalam Rapat Pleno KPU tingkat Provinsi; 3  8. Bahwa sampai saat ini partai politik belum menerima Berita Acara tentang perubahan dan koreksi hasil yang dilakukan oleh Komisioner KPUD Bangka Selatan; 9. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Bangka Selatan tetap melaksanakan pembukaan kotak suara pada tanggal 16 Mei 2014, tanpa persetujuan seluruh partai politik dan tidak diawasi, tidak dihadiri, serta tidak disetujui oleh Panwaslu Kabupaten Bangka Selatan. Dalam persidangan, para Teradu melakukan kebohongan dengan menyebut pembukaan kotak suara pada tanggal 28 April 2014 mempunyai dasar hukum “legal standing”- seseorang secara hukum berhak mengajukan pengaduan karena kepentingannya dirugikan berupa Surat Edaran KPU Provinsi. [2.2] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu telah melanggar Undang-undang Pemili dan melanggar Kode Etik; 3. Memberhentikan para Teradu dari Jabatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. P-1 Fotokopi Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; 2. P-2 Fotokopi Model C1 DPRD Provinsi tentang Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014; 3 P-3 Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; 4 P-4 Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi tentang Sertifikasi 4  Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014; 5 P-5 Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi tentang Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014; 6 P-6 Fotokopi Model DB tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014; 7 P-7 Fotokopi Model DB 1 DPR; 8 P-8 Fotokopi Model D tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014; 9 P-9 Fotokopi Model DA tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014; 10 P-10 Fotokopi Model DA untuk DPR RI tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014; 11 P-11 Fotokopi Model DA untuk DPRD Provinsi tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014; 12 P-12 Fotokopi Model DA untuk DPRD Kab/Kota tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU 5 [2.4] Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 12 September 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa dugaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak ditindaklanjuti dan dilaksanakan, serta waktunya sengaja di ulur-ulur oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan, dapat dijelaskan bahwa: a. Tenggat waktu semenjak keluarnya Rekomendasi Bawaslu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai terbitnya Surat Edaran KPU No.421/KPU/V/2014 yang mengharuskan KPU Kabupaten untuk menghentikan pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu dan segera untuk melaksanakan penetapan perolehan kursi calon terpilih adalah 5 hari. b. Dalam perjalanannya semenjak keluarnya Rekomendasi sampai dihentikannya proses Rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Bangka Selatan segera menindaklanjuti dan melaksanakan, namun dalam proses pelaksanaannya dihentikan. Jadi selama 5 hari tersebut, KPU Kabupaten Bangka Selatan tidak pernah mengabaikan satu haripun dalam proses menindaklanjutinya. 2. Bahwa dugaan manipulasi suara dengan adanya selisih surat suara tidak sah sebanyak 428 saat Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi pada 23 April 2014, maka atas petunjuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten Bangka Selatan segera melakukan klarifikasi dengan langkah-langkah; a. Menelusuri dokumen Model DA-1, D-1, sampai Dokumen C1. Berkenaan dengan itu, KPU Kabupaten Bangka Selatan memerlukan dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan secara legal karena banyak versi dokumen yang beredar di luar. Dokumen yang digunakan oleh KPU Bangka Selatan adalah dokumen berhologram yang berada di dalam kotak suara, sesuai dengan Surat KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 219/KPU- Prop-009/IV/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Surat Edaran KPU Nomor 357/KPU/IV/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pmilihan Umum. b. Hasil penelusuran dokumen terkait selisih surat suara tidak sah sebanyak 428 suara, diketahui bahwa selisih surat suara tersebut terdapat pada 6 (enam) Desa/Kelurahan di Kecamatan Toboali. Menindaklanjuti temuan tersebut, Ketua PPK Toboali melakukan klarifikasi bahwa selisih surat suara sudah diketahui oleh seluruh saksi yang hadir pada Rekapitulasi tingka PPK Toboali dan tidak ada keberatan dari para Saksi dan Panwascam Toboali sebagaimana keterangan Ketua PPK Toboali saat sidang DKPP sebagai Saksi Teradu pada 12 September 2014. 6  c. Pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, tidak ada satupun keberatan, baik dari para saksi partai politik, maupun dari panwaslu kabupaten. Semua pihak menerima hasil Rekapitulasi, termasuk dari saksi Partai Demokrat. d. Pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi, selisih angka suara tidak sah 428 tersebut sudah dikoreksi berikut salinannya, dan diparaf oleh Ketua KPU Bangka Selatan. Partai Demokrat melalui Saksinya menyaksikan dan menyetujui hal tersebut. 3. Bahwa keberatan Pengadu atas pembukaan kotak suara, Teradu menjelaskan dalam sidang DKPP, yakni: a. Sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) Nomor: 292/KPU/IV/2014, yang ditetapkan oleh KPU, dokumen yang menjadi dasar untuk persiapan PHPU dan diakui keasliannya, serta yang memiliki kekuatan hukum, adalah dokumen yang berhologram. jumlahnya hanya satu dan keberadaannya terdapat dalam kotak suara. b. Berdasarkan perintah KPU yang dituangkan dalam Surat bernomor 397/KPU/V/2014 tentang Persiapan Penyelesaian Sengketa PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan ditegaskan melalui Surat Edaran KPU Nomor 357/KPU/IV/2014 tentang SOP untuk beracara di sidang Mahkamah Konstitusi, tidak ada alasan dari Teradu untuk tidak menindaklanjutinya. Pembukaan kotak suara ini pun dilakukan hampir seluruh KPU di wilayah Republik Indonesia. c. Keberadaan Saksi Peserta Pemilu dalam proses pembukaan kotak suara, sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor: 1149/KPU/V/2014 dalam kapasitasnya sebagai Saksi untuk menyaksikan pembukaan kotak suara. Teradu tidak perlu meminta persetujuan dari Pengadu untuk membuka kotak suara untuk keperluan mengumpulkan dokumen yang diperlukan. 4. Bahwa dugaan rekaman suara Pudjiarti dan Budi Wardoyo yang disampaikan Pengadu dalam sidang DKPP, dapat dijelaskan: a. Bahwa setelah mendengar dan menyimak hasil rekaman percakapan tersebut, Teradu tidak dapat mendengar dengan jelas hasil percakapan tersebut dan merasa bahwa suara perempuan pada percakapan tersebut bukan berasal dari suara Pudjiarti dan suara laki-laki pada rekaman percakapan tersebut pun tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai suara Budi Wardoyo. b. Pernyataan dari Pengadu hanya berdasarkan asumsi dan dugaan-dugaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena hasil rekaman percakapan tersebut didapatkan dari pihak lain, bukan pihak Pengadu sendiri yang melakukan perekaman. 7  c. Dalam persidangan terungkap bahwa pihak Pengadu tidak dapat membuktikan dan tidak meyakinkan bahwa suara dalam rekaman percakapan tersebut berasal dari Pudjiarti dan Budi Wardoyo. 5. Bahwa terkait keberadaan satu kotak suara dalam ruangan Ketua KPU Bangka Selatan, Teradu melakukan klarifikasikasi, yakni: a. Satu kotak suara tersebut merupakan kotak suara yang dibawa ke Provinsi untuk kegiatan Rekapitulasi di tingkat Provinsi tanggal 23 April 2014. Kotak suara tersebut untuk memuat dokumen hasil Rekapitulasi KPU tingkat Kabupaten untuk dibacakan di tingkat Provinsi. b. Setelah kegiatan rekapitulasi di tingkat provinsi selesai, kotak tersebut dibawa kembali ke kantor KPU Kabupaten Bangka Selatan dan sudah dalam keadaan kosong. c. Sesampai di Kabupaten, mengingat gudang penyimpanan kotak suara dikunci dan dijaga aparat keamanan. Atas kesepakan para Teradu kotak suara tersebut disimpan di ruangan Ketua untuk menghindari kecurigaan dan sangkaan masyarakat mengingat situasi waktu itu tidak kondusif. d. Dalam persidangan terungkap bahwa saksi Pengadu tidak mengetahui isi kotak suara dan tidak alat bukti apapun. 6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Teradu menyimpulkan sebagai berikut: a. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Teradu dan telah berupaya dengan sungguh- sungguh untuk menindaklanjuti dan melaksanakan dengan sesegera mungkin.saat itu dalam proses menyiapkan anggaran dan keperluan logistik meminta ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun dalam proses pelaksanaannya dihentikan, terkait perintah KPU melalui Surat Edaran Nomor 421/KPU/V/2014. b. Rekaman percakapan yang diperdengarkan saat sidang DKPP berlangsung, tidak dapat dijadikan alat bukti bahwa KPU Kabupaten Bangka Selatan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. c. Adanya selisih surat suara tidak sah sebanyak 428, sudah dilakukan klarifikasi langsung oleh Ketua PPK Toboali melalui persidangan DKPP sebagai saksi. Yang bersangkutan menyatakan hal tersebut sudah diketahui oleh para saksi dan Panwascam Toboali, karena hanya suara tidak sah maka hal tersebut tidak menjadi keberatan oleh para saksi dari Partai Politik dan Panwascam Toboali. d. Pembukaan kotak suara sudah sesuai dengan Standar Operasi Prosedur KPU, dalam rangka kepastian hukum terhadap dokumen yang diperlukan dan memenuhi asas penyelenggara pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan 8  umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan evektivitas. e. Satu kotak suara yang berada di ruang Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan merupakan kotak suara kosong yang dipergunakan saat rekapitulasi di tingkat provinsi untuk mengisi dokumen rekapitulasi Perolehan Hasil di KPU Kabupaten Bangka Selatan. f. Teradu sudah melaksanakan seluruh kegiatan Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD 2014 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditetapkan KPU. Alat Bukti No. Tanda Bukti Keterangan 1. T-1 Fotokopi Surat No. 219/KPU-Prov-009/IV/2014 tertanggal 25 April 2014 tentang Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; 2. T-2 Fotokopi Surat No. 357/KPU/IV/2014 tertanggal 26 April 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; 3. T-3 Fotokopi Berita Acara No. 036/BA/IV/2014 tertanggal 28 April tentang Pelaksanaan Rapat Terbuka dengan keputusan belum dapat Melaksanakan Pembukaan Kotak Suara di PPS se-Kecamatan Toboali guna melengkapi perolehan suara tidak sah; 4. T-4 Fotokopi Berita Acara tertanggal 10 April 2014 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Desa Model C1 oleh KPPS Desa Bedengung; 5. T-5 Fotokopi Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; 6. T-6 Fotokopi Model DA tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014; 7. T-7 Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi; 8. T-8 Fotokopi Model DB tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014; 9 T-9 Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Plano; 10 T-10 Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi Plano; 11 T-11 Berita Acara tentang Klarifikasi Rekapitulasi Perolehan Suara 9  Tidak Sah DPRD Provinsi Bangka Belitung 3 di Tingkat PPK Kecamatan Toboali; 12 T-12 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07- 08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014. [2.5] PETITUM Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, para Teradu memohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan tindakan para Teradu adalah sah menurut Undang-undang dan bukan merupakan pelanggaran kode etik; 3. Menyatakan bahwa para Teradu tetap dapat melaksanakan tugasnya. [2.5] KETERANGAN SAKSI 1. Saksi Pengadu Saksi Pengadu dalam persidangan memberikan kesaksian sebagai berikut: a. Abdul Raya: Saksi Partai Demokrat; Saat Rekapitulasi pertama, saya keberatan karena terdapat suara sah dan tidak sah yang tidak sesuai dengan jumlah suara. Ketua PPK dan Komisioner KPU Bangka Selatan mengatakan bahwa suara sah dan tidak sah akan klop dengan sendirinya. Semua Partai politik hadir dalam perhitungan rekap suara di tingkat Kecamatan dan menandatangani Berita Acara kecuali Partai Demokrat karena hasil print out di PPK terdapat selisih suara sah dan tidak sah. Saya melihat penandatangan itu. Kita perintahkan kepada saksi agar tidak menandatangani karena terdapat selisih suara. Saya bertanya, “kok berubah’? maka dijawab oleh Teradu nanti akan klop sendiri, lalu saya lihat rekapitulasi suara di Provinsi klop sendiri b. Andi Prayetno: Saksi Pembukaan Kotak Suara KPU Bangka Selatan di Bawaslu Provinsi menerangkan bahwa, Saya menerima undangan pembukaan kotak suara tanggal 28 April di KPU Bangka Selatan. 2. Saksi Teradu Saksi Teradu dalam persidangan memberikan kesaksian sebagai berikut a. Saksi Teradu, dalam persidangan memberikan kesaksian Yuswardie: eks PPK Toboali Rekapitulasi di tingkat PPK dihadiri oleh semua Saksi Partai Politik dan Panwascam. Pada Pleno di tingkat PPK tanggal 13-14 April dihadiri oleh semua Partai Politik. Di Kecamatan Toboali terdapat 160 TPS. Pada saat pembacaan hasil rekap tingkat TPS para Saksi membawa Model C1 dari Partai Politik dan dari TPS. PPS dan partai 10  politik diberikan waktu untuk komplain jika ada kesalahan, saya akan memanggil ketua PPK dan akan saya selesaikan. Tidak ada satupun partai politik yang komplain, termasuk Pelapor. Tidak ada perubahan perolehan suara, semua partai politik dan Panwascam menandatangani hasil Pleno. Pada 17 April saya serahkan logistik kepada KPU. Saat Pleno di tingkat PPK, semua Saksi membawa mandat, dihadiri semua saksi partai politik, DPD dan Saksi Pengadu. Selisih suara yang tidak jelas tersebut sudah saya jelaskan, dan telah disetujui oleh para Saksi. Saya punya dokumennya dan akan kami serahkan kepada Majelis. b. Pihak Terkait Panwaslu Kabupaten Bangka Selatan Abdul Rahman dan Huzaiman memberikan keterangan sebagai berikut: Kami yang membawa dan menyampaikan Rekomendasi Bawaslu Nomor: 327/RK/Bawaslu-BB/V/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang kepada KPU Bangka Selatan di atas jam 24.00. Rekomendasi sudah dijalankan oleh KPU. Persoalan selain itu, saya tidak mengetahuinya. [2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan, yang merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi : Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu : “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 11  b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum Pengadu [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan ide ntitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Peserta Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo.Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan; 1) Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 327/RK/Bawaslu-BB/V/2014 Tentang Penghitungan Suara Ulang dengan cara 12 mengulur-ulur waktu. Para Teradu dengan sengaja membiarkan angka yang tidak sesuai antara pengguna hak pilih, baik yang sah maupun tidak sah yang seharusnya berjumlah 102.670, tetapi dalam Form DA PPK Toboali berjumlah 103.098; 2) Para Teradu melakukan pelanggaran kode etik atas tindakannya membuka kotak suara dan mengambil dokumen Form D1 se Kabupaten Bangka Selatan pada 16 Mei 2014, tanpa dihadiri, diawasi dan disetujui saksi Partai maupun Panwaslu Kabupaten Bangka Selatan; [4.2] Menimbang jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan pengadu dan menyatakan bahwa tidak benar Para Teradu tidak menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 327/RK/Bawaslu- BB/V/2014 Tentang Penghitungan Suara Ulang. Para Teradu telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu sejak surat diterima pada 4 Mei 2014 atau 5 (lima) hari sebelum penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota pada 9 Mei 2014. Proses tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu terpaksa diberhentikan terkait dengan Surat Edaran KPU No.421/KPU/V/2014 yang memerintahkan KPU Kabupaten menghentikan pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu yang belum sempat diselesaikan sejak penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pada 9 Mei 2014. Terkait selisih jumlah suara sebanyak 428 pada PPK Toboali dari total jumlah suara sah sebanyak 95.486 dan tidak sah sebanyak 7.184 memang benar dan telah dilakukan pembetulan saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembetulan dilakukan dengan pencermatan dokumen Model DA-1, D-1, sampai Dokumen C1 berhologram dan hasilnya diketahui selisih surat suara tersebut terdapat pada 6 (enam) Desa/Kelurahan di Kecamatan Toboali. Para Teradu melakukan pembukaan Kotak Suara berdasarkan Surat KPU Nomor: 397/KPU/V/2014 tentang Persiapan Penyelesaian Sengketa PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut tidak alasan bagi Para Teradu untuk tidak melakukan pembukaan Kotak Suara. Keberadaan Saksi Peserta Pemilu dalam proses pembukaan kotak suara, sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor: 1149/KPU/V/2014 adalah dalam kapasitasnya sebagai Saksi untuk menyaksikan pembukaan kotak suara. Para Teradu tidak perlu meminta persetujuan para saksi terkait tindakan Para Teradu untuk membuka kotak suara dalam mempersiapkan dokumen sebagai alat bukti dalam menghadapi sengketa PHPU; [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Pengadu dan para Teradu, saksi dan pihak terkait serta bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Para Teradu degan sengaja mencari pembenaran atas tindakannya untuk tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 327/RK/Bawaslu-BB/V/2014 Tentang Penghitungan Suara Ulang. Jarak waktu antara 13 rekomendasi Bawaslu, 4 Mei dengan SE KPU Nomor: 1149/KPU/V/2014 yang diterbitkan di atas tanggal 9 Mei, lebih dari cukup bagi para Teradu untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang. Para Teradu yang telah mengetahui adanya perbedaan jumlah yang sesungguhnya sejak rekapitulasi di tingkat PPK dan keberatan saksi-saksi di dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dipimpin para Teradu, seharusnya mengikat, memotivasi dan mendorong para Teradu untuk bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan tersebut. Rekomendasi Bawaslu sesua ketentuan peraturan perundang- undangan mengikat dan wajib ditindaklanjuti para Teradu. Ketidaktatan melakukan rekomendasi Bawaslu tanpa alasan hukum dan dasar faktual yang kuat, merupakan tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Pembukaan kotak suara yang dilakukan para Teradu pada tanggal 18 Mei 2014, bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan tindaklanjut atas SE KPU Nomor: 1149/KPU/V/2014. Pembukaan kotak suara juga tidak menyimpang dari tujuan untuk persiapan sengketa PHPU di MK dan sama sekali tidak ada indikasi atau bukti untuk mengubah angka dan data dokumen. Namun pembukaan kotak suara tanpa melibatkan Para Saksi dan Panwaslu, merupakan tindakan yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan perintah yang tercakup SE KPU dimaksud. Tindakan Para Teradu membuka kotak suara tidak terbukti disertai dengan tindakan mengubah data dokumen serta bukan merupakan tindakan berdiri sendiri, tetapi perintah KPU RI. Berdasarkan hal tersebut di atas, DKPP berpendapat, dalil Pengadu sangat beralasan dan para Teradu terbukti melakukan pelanggaran terkait kepastian hukum, profesionalitas dan kejujuran, Pasal 5 (lima) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor, 1, 11, 13 Tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.5] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 14  [5.4] Bahwa DKPP harus menjatuhkan sanksi terhadap Teradu I, II, III, IV dan V sesuai derajat pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Ali Syahbana selaku Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan, Teradu II atas nama Pudjiarti, Teradu III atas nama Budi Wardoyo, Teradu IV atas nama Amri, dan Teradu V atas nama Lutpi masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan Putusan ini; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, MSi., Ir. Nelson Simanjuntak dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. dan Ida Budhiati, SH. M.H, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. 15  Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 16