Arsip Putusan DKPP RI

KETETAPAN No. 241/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Menimbang : a. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari Mohamad Taufiqurrohman selaku kuasa dari Moh. Taufik dengan Nomor pengaduan 256/I-P/L-DKPP/2018 dalam pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh Teradu I Betty Epsilon Idroos, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, dan Teradu II Partono, Teradu III Sunardi, Teradu IV Nurdin, Teradu V Muhaimin, Teradu VI Dety Kurniawati, dan Teradu VII Marlina masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta serta Teradu VIII Arief Budiman, selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI, Teradu IX Ilham Saputra, Teradu X Wahyu Setiawan, Teradu XI Pramono Ubaid Tantowi, Teradu XII Viryan, Teradu XIII Evi Novida Ginting Manik, dan Teradu XIV Hasyim Asy’ari masing-masing selaku Anggota KPU RI; b. Bahwa Pengadu pada sidang pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2018 mencabut Pengaduan dan/atau Laporan kepada Para Teradu Betty Epsilon Idroos, selaku Ketua merangkap Anggota KPU DKI Jakarta, dan Partono, Sunardi, Nurdin, Muhaimin, Dety Kurniawati, dan Marlina selaku Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta serta Arief Budiman, selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tantowi, Viryan, Evi Novida Ginting Manik, dan Hasyim Asy’ari selaku Anggota KPU RI. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); 3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338); 4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404); 5. Hasil Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2018.

Menyatakan : 1. Pengaduan Pengadu tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena Pengadu telah mencabut Pengaduan dan/atau Laporan kepada Teradu I Betty Epsilon Idroos, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, dan Teradu II Partono, Teradu III Sunardi, Teradu IV Nurdin, Teradu V Muhaimin, Teradu VI Dety Kurniawati, dan Teradu VII Marlina masing- masing selaku Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta serta Teradu VIII Arief Budiman, selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI, Teradu IX Ilham Saputra, Teradu X Wahyu Setiawan, Teradu XI Pramono Ubaid Tantowi, Teradu XII Viryan, Teradu XIII Evi Novida Ginting Manik, dan Teradu XIV Hasyim Asy’ari masing- masing selaku Anggota KPU RI pada tanggal 11 Oktober 2018; 2. Memerintahkan kepada Kepala Biro Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Pengaduan/Laporan. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alffitra Salam Ida Budhiati Asli ketetapan ini telah ditandatangani secukupnya, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si