Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 71/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 179/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 24 April 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 71/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Wawan Pekerjaan : Pedagang Alamat : Jl. Asrama Haji No. 3, RT 042/07, Desa Baamang Tengah Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Abdul Hafiz Jabatan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Alamat : Jl. M.T. Haryono No. 104, Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu; [1.3] Telah membaca Pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 1 Pengaduan Nomor 179/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 24 April 2014 dengan registrasi Perkara Nomor 71/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 21 Mei 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu menjanjikan kepada calon legislatif dari Partai Gerindra dengan nomor urut 10 atas nama Rosihanor mendapat kursi legislatif anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di dengan meminta uang secara bertahap dari nilai 100 juta sampai dengan jumlah total keseluruhan sebesar 1.200.000.000; 2. Bahwa Teradu meminta uang kepada calon legislatif atas nama Rosihanor dengan alasan untuk keperluan pencalegan Sdr. Roshiannor; 3. Bahwa Teradu telah menerima uang sebelum masa pencoblosan dari Sdr. Herry Wijono dan uang tersebut tidak dihitung jumlah nominalnya dan telah terbagi kepada kawan-kawan Teradu yang di Daerah, baik di Samuda, Ujung Pandaran, Desa Tarantang dan Bukit Sanutei. 4. Bahwa Teradu telah beberapa kali menerima uang, diantaranya di kantor DPD Partai Gerindra senilai Rp. 100.000.000 pertemuan di Sampit senilai Rp. 100.000.000 di Hitel Werra di kamar 37 senilai Rp. 20.000.000 selanjutnya uang senilai Rp. 100.000.000 yang diserahkan selama 4 (empat) kali, selanjutnya pada waktu H-1 pemungutan suara legislatif senilai Rp. 100.000.000 dan sebelum H-1 pemungutan suara legislatif sebesar Rp. 50.000.000; 5. Bahwa Teradu telah meminta uang kepada calon legislatif atas nama Rosihanor dilakukannya terakhir kali senilai Rp. 100.000.000 melalui rekening Bank Mandiri cabang Palangkaraya yang langsung di transfer ke rekening pribadi Teradu. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan 2  Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. PETITUM [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Menyatakan Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. 4. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu. [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Bukti setoran Bank Mandiri dari Herry Wiyono kepada Abdul Hafiz senilai Rp. 100.000.000; 2. Bukti P-2 : Bukti pengembalian uang via Bank Mandiri oleh Abdul hafiz kepada Herry Wiyono senilai Rp. 100.000.000; 3. Bukti P-3 : Bukti setoran Bank Mandiri dari Abdul Hafiz kepada Herry Wiyono senilai Rp. 50.000.000 tanggal 7 April 2014 4. Bukti P-4 : Bukti percakapan pesan singkat (sms); 5. Bukti P-5 : Bukti rekaman percakapan; 6. Bukti P-6 : Kajian laporan Model B.9-DD No. 176/LP/PILEG/BAWASLU/KT/IV/2014; 7. Bukti P-7 : Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah a.n Abdul Hafiz; 8. Bukti P-8 : Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah a.n Herry Wijono; 9. Bukti P-9 : Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah a.n Wawan; 10 Bukti P-10 : Berita Acara No. 188/BA/Bawaslu/KT/IV/2014 tentang Rekomendasi kepada DKPP atas laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Sdr. Abdul Hafiz Anggota KPU Kab. Kotawaringin Timur; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU 3 [2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 21 Mei 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa sebagai penyelenggara pemilu, baik secara pribadi maupun secara kedinasan Teradu tidak pernah menjanjikan perolehan kursi terhadap siapapun, kapanpun, dan dalam kesempatan apapun, termasuk kepada Caleg Partai Gerindra Dapil 2 Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 10 an. Rosihanor. Karena Teradu menyadari bahwa sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten Teradu tidak mempunyai kemampuan atau kewenangan untuk mengkondisikan perolehan kursi. Jadi, adalah tidak masuk akal apabila Teradu dituduh menjanjikan atau memastikan perolehan kursi terhadap calon tertentu. 2. Bahwa Teradu tidak pernah meminta uang kepada siapapun dalam kapasitas Teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Kotim, apalagi jika disebut untuk keperluan perolehan kursi salah satu calon. Terkait transfer uang sejumlah 100 juta ke rekening Teradu, dapat Teradu jelaskan sebagai berikut : a. Pada tanggal 16 April 2014, Teradu mendapat pemberitahuan transfer senilai 100 juta melalui SMS Banking. Ketika itu posisi Teradu di Dapil 5 Kotim (Kecamatan Antang Kalang, dll) selama 3 hari untuk keperluan tugas. b. Beberapa saat setelah pemberitahuan SMS Banking tersebut, pada tanggal yang sama Teradu mendapat SMS dari nomor yang tidak dikenal yang bernada meminta bantuan untuk memindahkan suara Partai Gerindra ke Caleg Nomor 10.Teradu menilai permintaan ini adalah perbuatan dzolim, curang, dan merupakan tindak pidana pemilu yang tidak mungkin Teradu lakukan. c. Belakangan, Teradu mengetahui bahwa uang 100 juta tersebut ditransfer oleh Sdr. Heri Wijono. Teradu bertanya-tanya, dari mana Sdr. Herry Wijono mengetahui rekening Teradu, padahal Teradu tidak pernah memberitahukan nomor rekening Teradu kepada yang bersangkutan. d. Sepulang dari tugas di Dapil 5 Kotim, pada tanggal 19 April 2014 Teradu meminta nomor rekening Sdr. Herry Wijono dengan maksud untuk mengembalikan uang 100 juta yang ditransfer ke rekening Teradu. Pengembalian uang dimaksud baru dapat Teradu lakukan pada Hari Senin tanggal 21 April 2014 karena Hari Sabtu dan Minggu, yaitu tanggal 19 April dan 20 April 2014 merupakan hari libur. (Bukti T-1) e. Atas tuduhan telah menjanjikan perolehan kursi dan meminta uang sampai dengan nilai 1,2 milyar tersebut di atas, Teradu merasa difitnah dan disudutkan. Teradu tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan pelapor dengan membuat fitnah terhadap Teradu. [2.6] PERMOHONAN 4 Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diadukan oleh Pengadu. [2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu mengajukan bukti berupa Bukti pengembalian setoran Bank Mandiri dari Abdul Hafiz kepada Hery Wiyono senilai Rp. 100.000.000. 2.8] Bahwa persidangan DKPP juga telah mendengarkan keterangan dari Para Saksi, sebagai berikut: Saksi : Hamzah Bahwa pada pokoknya saksi menjelaskan kejadian pada tanggal 7 saksi berada di rumah H. Iwan Kurniawan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Tengah. Pada pagi harinya saksi diajak H. Iwan Kurniawan untuk ke Bank, dan saksi permintaan beliau tidak mungkin saksi tolak, karena beliau adalah pimpinannya. Dan saksi disuruh untuk mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. Abdul Hafiz sebagai Pemilik rekening. Saksi : Herry Wijono Bahwa pada pokoknya saksi menjelaskan kejadian mengenai adanya transaksi pemberian uang kepada Sdr. Abdul Hafiz dengan H. Iwan Kurniawan. Pada saat itu saksi dipanggil oleh H. Iwan Kurniawan. Dan H. Iwan Kurniawan mau menanyakan uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000.000. Saksi pada saat itu saksi tidak memegang uang sebesar itu. Namun saksi punya cek, tetapi akhirnya menggunakan uang dari Hasanudin salah satu Caleg dari Gerindra untuk mentransfer uang kepada Sdr. Abdul Hafiz. [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut: 5  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; 6  b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Pedagang yang dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan perbuatan Teradu yang meminta uang kepada calon legislatif dari Partai Gerindra dengan nomor urut 10 atas nama Rosihanor dengan alasan untuk keperluan pencalegan, dan Teradu juga menjanjikan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Teradu juga menjanjikan mendapat kursi kepada calon legislatif dari Partai Gerindra dengan nomor urut 10 atas nama Rosihanor dengan meminta uang secara berkali- kali sampai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000.000; [4.2] Bahwa Pengadu juga mendalilkan Teradu telah beberapa kali menerima uang, diantaranya di kantor DPD Partai Gerindra senilai Rp. 100.000.000 pertemuan di Sampit senilai Rp. 100.000.000 di Hotel Werra di kamar 37 senilai Rp. 20.000.000, selanjutnya uang senilai Rp. 100.000.000 yang diserahkan selama 4 (empat) kali, selanjutnya pada waktu H-1 pemungutan suara legislative Teradu menerima uang senilai Rp. 100.000.000 dan sebelum H-1 pemungutan suara legislatif sebesar Rp. 50.000.000; [4.3] Menimbang bahwa Teradu menyangkal pengaduan Pengadu, dan menyatakan sebagai penyelenggara pemilu, baik secara pribadi maupun secara kedinasan Teradu tidak pernah menjanjikan perolehan kursi terhadap siapapun, kapanpun, dan dalam kesempatan apapun, termasuk kepada Caleg Partai Gerindra Dapil 2 (dua) Provinsi Kalteng Nomor Urut 10 atas nama Rosihanor. Teradu mengatakan bahwa sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, Teradu tidak mempunyai kemampuan atau kewenangan untuk mengkondisikan perolehan kursi. Namun Teradu mengakui telah menerima uang sebelum hari pencoblosan dari Saksi Sdr. Herry Wijono, uang tersebut tidak dihitung jumlah nominalnya, dan uang tersebut telah terbagi kepada kawan-kawan Teradu. Teradu juga telah mengakui beberapa kali menerima uang, di antaranya, di Hotel Werra senilai Rp. 100.000.000. Pada waktu H-1 pemungutan 7 suara legislatif Teradu juga menerima uang senilai Rp. 100.000.000. Teradu juga menerima uang sebesar Rp. 50.000.000, perbuatan mana merupakan pelanggaran kode etik penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.4] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, Teradu mengakui menerima sejumlah uang Rp. 100.000.000 untuk pendistribusian bahan kampanye dan kaos partai, serta kartu nama H. Iwan Kurniawan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Tengah dan Roshianor. Teradu juga mengakui membantu mensosialisasikan Partai Gerindra dengan cara menitipkan kartu nama dan kaos Partai Gerindra kepada PPK yang datang ke kantor KPU Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat melaksanakan tugas sosialisasi di kecamatan-kecamatan. Perbuatan yang dilakukan oleh Teradu merupakan pelanggaran kode etik karena tidak menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, 8

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Abdul Hafiz selaku Anggota KPU Kotawaringin Timur terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Nur Hidayat Sardini, masing- masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ttd Ttd 9 Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 10