Arsip Putusan DKPP RI

Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     PUTUSAN Nomor: 93/DKPP-PKE-IV/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 200/I- P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 93/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU 1. Nama : Inya Bay Tempat dan Tanggal Lahir : Fakfak, 07 Juli 1965 Organisasi/lembaga : Calon Bupati Kabupaten Fakfak Alamat : Jalan Tegal Parang V Nomor 30 Kavling 25,                      Mampang, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------Pengadu I;   TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Cyrillus Adopak Jabatan : Ketua Panwaslu Kabupaten Fakfak Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol, Wagom, Kabupaten Fakfak Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Dihuru Dekry Radjaloa Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Fakfak Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol, Wagom, Kabupaten Fakfak Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Gazali Letsoin Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Fakfak Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol, Wagom, Kabupaten Fakfak Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Muhammad Tahir Patiran Jabatan : Sekretaris Panwaslu Kabupaten Fakfak Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol, Wagom, Kabupaten Fakfak Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu IV; Selanjutnya Teradu I s.d. IV disebut sebagai-----------------------------Para Teradu;   [1.3] Membaca Pengaduan Para Pengadu; Mendengar keterangan Para Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu;

Bahwa Para Pengadu telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor: 200/I-P/L- DKPP/2015, tanggal 10 November 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 93/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu sebagaimana dibacakan dalam sidang pertama pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 menyampaikan Pengaduan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:   1. Pengadu adalah Calon Bupati Fakfak yang mendaftarkan diri atau didaftarkan dengan Pasangan Calon Wakil Bupati Fakfak pada Pendaftaran Pertama tanggal 28 Juli 2015 dan Pendaftarannya diterima oleh KPU Kabupaten Fakfak. 2. Para Teradu, secara sadar dan sengaja tidak menindaklanjuti Permohonan Sengketa yang Pengadu ajukan secara resmi dan tertulis dengan Permohonan Sengketa Nomor : 01/Lap-SGKT/IX/2015, tanggal 20 September 2015, Perihal : Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan terkait Keputusan KPU Fakfak No.2 Tahun 2015, Tindakan Para Teradu yang tidak menindaklanjuti permohonan sengketa yang Pengadu ajukan tanpa keterangan apapun dari Para Teradu, mengakibatkan Pengadu sebagai Calon Bupati tidak memperoleh kepastian hukum atas pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada Kabupaten Fakfak (Bukti P -01 : Model PS-2 Tanda Terima) dan (Bukti P- 02 : Putusan PANWAS Fakfak bagian akhir Menetapkan). 3. Para Teradu tidak pernah memberikan informasi maupun keterangan tertulis Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     kepada Pengadu tentang Permohonan sengketa yang diajukan, apakah diterima atau di tolak, sehingga Pengadu mengajukan gugatan ini ke DKPP. Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diamanatkan “Apabila Pemohon tidak melengkapi permohonannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekretariat menyampaikan Surat Pemberitahuan tentang Permohonan tidak dapat diregister”. Para Teradu tidak pernah memberitahukan kepada Pengadu sejak surat permohonan sengketa diterima oleh Para Teradu pada tanggal 21 September 2015 hingga tanggal 03 Oktober 2015 atau 12 (dua belas) hari batas akhir penyelesaian sengketa. 4. Berdasarkan Keterangan Teradu I sebagai Ketua Panwas Kabupaten Fakfak yang disampaikan secara lisan kepada Pengadu dan TIMSES Pengadu, bahwa Teradu II dan Teradu III tidak pernah memberitahukan kepada Teradu I, bahwa ada Permohonan sengketa Pemilihan yang Pengadu daftarkan pada tanggal 21 September 2015. Dari keterangan Teradu I serta fakta tidak ditindaklanjutinya Permohonan Sengketa Pengadu, memperlihatkan bahwa para Teradu tidak profesional dan tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas Pemilihan Umum. 5. Teradu II dan Teradu III, melarikan diri dari kedinasannya atau bersembunyi, dan tidak pernah masuk kantor Panwas Kabupaten Fakfak, sejak tanggal 02 Oktober sd, 30 Oktober 2015, bahkan baru ketemu disidang kode Etik DKPP tanggal 26 November 2015, sehingga pada saat itu Pengadu merasa kesulitan dan tidak dapat mengkonfirmasi tindaklanjut gugatan sengketa yang Pengadu ajukan. Jika Teradu II dan Teradu III merasa dirinya dalam acaman, seharusnya melaporkan kepada Pihak keamanan/kepolisian untuk mendapat pangamanan, bukan melarikan diri dan bersembunyi sehingga, membuat hak konstitusional Pengadu sebagai Calon Bupati Fakfak di rugikan. 6. Teradu II dan Teradu III berseberangan dengan Teradu I dalam kasus Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2015, kerena masing-masing Para Teradu pun mempunyai calon kandidat masing-masing, sehingga para Teradu saling melaporkan ke Pimpinan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI, sehingga terjadi kekosongan Komisioner Panwas Kabupaten Fakfak. 7. Bahwa permohonan sengketa pemilihan yang Pengadu ajukan merupakan hal yang penting dan prinsip, karena menurut Pengadu, proses Pilkada Fakfak diselenggarakan dengan penuh kecurangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun garis besar dari materi sengketa yang Pengadu ajukan ke Panwas Kabupaten Fakfak dapat dijelaskan sebagai berikut: A. ASPEK KESALAHAN DALAM PROSES PEMBUKAAN KEMBALI PENDAFTARAN 1) Berdasarkan hasil verifikasi ulang persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak bersama Teradu, Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     dinyatakan bahwa dari 4 (empat) Pasangan Calon yang mendaftar pada tanggal 26 s.d 30 Juli 2015, hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat yaitu Muhammad Uswanas - Abraham Sopehuluwakan, sedangkan 3 (tiga) Pasangan Calon lainnya yaitu Donatus Nimbitkendit - Abdurrahman, Ivan Ismail Madu – Fransiscus Hombore serta Pengadu (Inya Bay – Said Hindom) dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini sebagaiamana tertuang dalam Berita Acara hasil Verifikasi Nomor : 17/BA/VIII/2015; (Bukti P7 : Foto Copy Berita Acara No. 17/BA/VIII/2015 dan Berita Acara No. 19/BA/KPU FF/VIII/2015 ). 2) Oleh karena jumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang memenuhi persyaratan hanya 1 (satu) atau kurang dari 2 (dua) pasang, pada tanggal 28 s.d 30 Agustus 2015, KPU Kabupaten Fakfak membuka kembali pendaftaran. Menurut Pengadu, Pembukaan kembali pendaftaran bagi daerah yang hanya memiliki 1 (satu) Pasangan Calon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 89A ayat (1) PKPU No. 12 Tahun 2015, yaitu; Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari. 3) Menurut Pengadu, landasan hukum bagi KPU Kabupaten Fakfak untuk membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon sesuai ketentuan Pasal 89A ayat (1) PKPU No. 12 Tahun 2015. KPU Kabupaten Fakfak harus patuh terhadap seluruh ketentuan yang ada dalam Pasal 89A tersebut, termasuk ketentuan ayat (2) yang menegaskan : ‘Pasangan Calon yang telah ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4) Bahwa pada kenyataannya, dalam pembukaan kembali pendaftaran tanggal 28 s.d 30 Agustus 2015, 2 (dua) Pasangan Calon yaitu Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman serta Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore yang telah dinyatakan tidak memuhi syarat atau ditolak berdasarkan Berita Acara Nomor : 17/BA/VIII/2015, diterima pendaftarannya dan selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015. Menurut Pengadu, KPU Kabupaten Fakfak seharusnya tidak menerima pendaftaran Pasangan Calon Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman serta Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore pada pembukaan kembali pendaftaran tanggal 28 s.d 30 Agustus 2015, karena kedua Pasangan tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 89A ayat (2) PKPU No. 12 Tahun 2015, yakni; Pasangan Calon yang telah Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat diusulkan dalam perpanjangan pendaftaran. 5) Bahwa terkait dengan pembukaan kembali pendaftaran ini, memang ada surat dari KPU Nomor : 501/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang isinya memberi ruang bagi Pasangan Calon yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dapat dicalonkan kembali. Menurut Pengadu, apabila yang menjadi rujukan bagi KPU Kabupaten Fakfak dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman serta Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore pada pembukaan kembali pendaftaran tanggal 28 s.d 30 Agustus 2015 adalah surat KPU Nomor: 501/KPU/VIII/2015, hal tersebut tidak beralasan hukum, mengingat surat KPU bukanlah sebuah peraturan melainkan hanya surat biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Fakfak seharusnya bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan pada surat KPU yang justru bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada. ( Bukti P- 8 : surat KPU Nomor : 501). Isi Surat KPU Nomor : 501/KPU/VIII/2015 tersebut juga tidak konsisten dengan beberapa surat KPU yang telah dikeluarkan sebelumnya, antara lain ; Surat Nomor : 433/KPU/VIII/2015 poin 2 a,b dan c dan Surat Nomor: 510/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 poin 3. Baik surat Nomor : 433/KPU/VIII/2015 maupun Surat Nomor: 510/VIII/2015 intinya menekankan bahwa Pasangan Calon yang telah ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran, tidak dapat diajukan/didaftarkan kembali; (Bukti P- 09: Foto Copy Surat KPU No. 433 dan 510) 6) Selain pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, pembukaan kembali pendaftaran Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Fakfak harus dinyatakan cacat prosedur karena KPU Kabupaten Fakfak tidak pernah melakukan pleno penundaan tahapan pendaftaran. Berdasarkan Pasal 89 ayat (4) PKPU No. 9 Tahun 2015 dinyatakan: “Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penundaan tahapan pencalonan”. Selanjutnya Pasal 90 poin (b) PKPU No. 9 Tahun 2015 menegaskan “penundaan tahapan pencalonan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota...dst....... Dengan demikian maka pembukaan kembali pendaftaran Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Fakfak pada tanggal 28 s.d 30 Agustus 2015 catat Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     prosedur dan bertentangan dengan PKPU No. 9 tahun 2015 sehingga harus dinyatakan tidak sah. 7) Bahwa dengan fakta ini menurut Pengadu, KPU Kabupaten Fakfak telah melakukan pelanggaran terhadap PKPU No. 12 Tahun 2015 dalam pembukaan kembali pendaftaran sehingga Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak cacat hukum. Ironisnya, Para Teradu yang seharusnya mengawasi proses pendaftaran guna memastikan pendaftaran benar-benar dilakukan sesuai aturan, justru melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi. 8) Maka pada tanggal 21 September 2015, Pengadu mengadukan Laporan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Teradu, namum Para Teradu sengaja abaikan dan tidak memproses permohonan sengketa Pengadu hingga melewati 12 hari batas penyelesaian sengketa. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 4 menyatakan : Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan dapat diajukan oleh : a. Pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; atau b. Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon. Selain berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa, Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor : 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dimohon oleh Bawaslu RI, dimana Point (4), bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 142 UU Nomor: 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015, pasangan calon yang sudah didaftarkan diri ke KPU Provinsi/Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan, memiliki legal standing untuk mengajukan ke Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 a quo. (Bukti P-10 : Fatwa Mahkama Angung no : 115/Tuaka.TUN/V/2015 terlampir) B. ASPEK KESALAHAN DALAM PROSES PEMBUKAAN KEMBALI PENDAFTARAN 1) Selain pelanggaran pada aspek pendaftaran ulang sebagaimana dijelaskan di atas, juga telah terjadi pelanggaraan aspek persyaratan Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon Ivan Ismail Madu – Fransiskus Hombore sebenarnya tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Kabupaten Fakfak. Menurut Pengadu, penetapan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore adalah tindakan melanggar hukum, karena Pasangan Calon tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Fakfak berdasarkan Berita Acara No. 17/BA/VIII/2015. Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Berita Acara No. 17/BA/VIII/2015 adalah merupakan Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak bersama Para Teradu sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Panwaslu Nomor : 02/PANWASLU/RKMDS/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015. 2) Bahwa dalam Berita Acara sebagaimana di atas, salah satu alasan yang menyebabkan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore dinyatakan tidak memenuhi syarat, adalah karena adanya rekomendasi ganda (Model B.1 KWK Parpol) dari DPP Partai Golkar Agung Laksono yang diberikan kepada Pasangan Calon yang berbeda, yaitu kepada Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore serta Pasangan Calon Inya Bay dan Said Hindom (Pengadu), sehingga sesuai ketentuan perundang- undangan, dinyatakan tidak memenuhi syara; (Bukti P-11 : Foto Copy Model B.1.KWK Parpol DPP Partai Golkar Agung Laksono terlampir Inya Bau – said Hindom dan Ivan Ismail Madu n Frasiskus Hombore). 3) Bahwa pada pembukaan kembali pendaftaran tanggal 28 s.d 30 Agustus 2015, Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore kembali mendaftar dengan menggunakan dokumen yang sama. Pendaftarannya diterima bahkan dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Fakfak. Menurut Pengadu, seharusnya Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, karena masih menggunakan dokumen persyaratan Model B.1 KWK Parpol dari DPP Partai Golkar Agung Laksono yang sama seperti yang digunakan pada pendaftaran pertama tanggal 26 s.d 28 Juli 2015. 4) Selain itu, Model B.1.KWK Parpol dari DPP Partai Golkar ARB yang diberikan kepada Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore sudah dicabut dan dialihkan kepada Pemohon terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2015; (Bukti P-12 Foto Copy Model B.1.KWK Parpol DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie) 5) Sekalipun pendaftaran PENGADU ditolak oleh KPU Kabupaten Fakfak dalam pendaftaran tanggal 28 s.d 30 Agustus 2015, namun Model B.1. KWK Parpol DPP Partai Golkar Agung Laksono dan Aburizal Bhakri yang dimiliki PENGADU adalah tetap sah secara hukum, dan sebaliknya Model B.1.KWK Parpol DPP Partai Golkar kedua kubu yang digunakan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore secara administratif maupun secara hukum tidak sah. 6) Dengan demikian, apa alasan dan dasar hukum bagi KPU Kabupaten Fakfak untuk meloloskan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore Dengan kenyataan ini, menurut Pengadu, Para Teradu dan KPU Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Kabupaten Fakfak telah melakukan pelanggaran karena telah meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015. 7) Inilah gambaran dan garis besar materi sengketa yang Pengadu ajukan ke Panwas Kabupaten Fakfak, namun hingga saat ini Para Teradu tidak menindaklanjut tanpa alasan apapun. Perbuatan Para Teradu sungguh tidak terpuji karena sebagai pengawas, Para Teradu tidak melakukan pengawasan secara bertanggungjawab malah justru secara sengaja dan sadar menyembunyikan pelanggaran yang terjadi dengan tidak memproses permohonan sengketa Pengadu. Akibatnya Pengadu tidak dapat melanjutkan upaya hukum ke PT TUN karena syarat penyampaian gugatan ke PT TUN adalah terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di Panwas. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian diatas, Pengadu menyimpulkan kesimpulan Pengaduan bahwa Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Koe Etik Penyelenggara Pemilu   PETITUM PENGADU [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa dan mengadili aduan Pengadu tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Fakfak; 2. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang diadukan; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu; dan 4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut: NO TANDA KETERANGAN BUKTI 1. P-01 Fotokopi Surat Pengaduan Pengadu No. 01//Lap-SGKT/IX/2015 tanggal 20 September 2015 2. P-02 Fotokopi Tanda Terima Form Model PS-2 dari Panwas Kabupaten Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Fakfak tanggal 21 September 2015 3. P-03 Fotokopi Putusan Panwas Bagian akhir tanggal 29 September 2015 4. P-04 Fotokopi tanda terima pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 Tanggal 28 Juli 2015 5. P-05 Fotokopi Berita Acara No. 17/VIII/2015 tentang Hasil Verifikasi Terbuka Berkas Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan Daftar Hadir 6. P-06 Fotokopi Keputusan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 7. P-07 Foto Copy Surat KPU No. 501/KPU/VIII/2015 perihal Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tanggal 21 Agustus 2015 8. P-08 Foto Copy Surat KPU No. 433/KPU/VIII/2015 perihal Pencalonan tanggal 3 Agustus 2015 dan 510/KPU/VIII/2015 perihal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan tanggal 23 Agustus 2015 9. P-09 Fatwa Mahkamah Agung no : 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 10. P-10 Model B.1.KWK Parpol DPP Partai Golkar Agung Laksono 11. P-11 Model B.1.KWK Parpol DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie     PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.5] Bahwa Teradu I, II dan III telah menyampaikan jawaban tertulis dan penjelasan lisan pada Sidang DKPP 26 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Terlebih dahulu Teradu II dan Teradu III menjawab terkait mengenai pokok aduan Pengadu yang menjelaskan bahwa permohonan pengajuan sengketa oleh Bakal Pasangan Calon Bupati Inya Bay dan Wakil Bupati Said Hindom pada tanggal 20 September 2015, tidak dapat diregister dan di proses karena pengajuan Permohonan tersebut tidak memenuhi hal-hal sebagai berikut:   a. Bahwa Pengadu dalam hal ini sebagai Pemohon Sengketa tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0231/Bawaslu/VIII/2015, Perihal Kedudukan Hukum Pemohon Sengketa Pemilihan Akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Kab/Kota Tentang Penetepan Pasangan Calon.   b. Bahwa sesuai Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0231/Bawaslu/VIII/2015, pada poin 2 menjelaskan Bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kab/Kota dapat Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     menerima Kedudukan Hukum Pasangan Calon sebagai pemohon apabila menyertakan dokumen sebagai berikut:   1) Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, atau   2) Dokumen yang menunjukkan bukti bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan telah datang dan mendaftarkan diri ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran sepertia Berita Acara atau Surat yang berisikan menyatakan diterima atau tidak dapat diterima pendaftaran pasangan calon yang dikeluarkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 2. Bahwa Pemohon dalam hal ini Pengadu yang mengajukan permohonan sengketa pada tanggal 20 September 2015 akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 September 2015, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena pada saat pendaftaran ke 2 (dua) yang dibuka oleh KPU Kabupaten Fakfak tanggal 28-30 Agsutus 2015 sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 501/KPU/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. 3. Bahwa pada saat mengajukan Permohonan sengketa tersebut pada tanggal 20 September 2015, pemohon tidak menyertakan berkas-berkas diantaranya: a) Tanda Terima Pendaftaran atau Model TT 1 yang menandakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan mendaftar pada pendaftaran ke 2 (dua) tanggal 28-30 Agustus 2015, melainkan yang bersangkutan membawa Bukti Tanda Terima atau Model TT 1 pada saat mendaftar pendaftaran ke 1 (satu) di KPU Kabupaten Fakfak tanggal 28 Juli 2015 sebagaimana dibuka pendaftaran pertama tanggal 26-28 Juli 2015.   b) Dokumen yang menunjukkan bukti bahwa pasangan calon yang bersangkutan telah datang dan mendaftarkan diri ke KPU Kabupten Fakfak pada masa pendaftaran 28-30 Agustus 2015, seperti Berita Acara atau Surat yang berisikan menyatakan diterima atau tidak dapat diterima pendaftaran pasangan calon yang dikeluarkan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota. 4. Bahwa terkait mengenai alasan tidak diterima atau tidak diregistrasi pengajuan gugatan sengketa pemohon tersebut, sudah disampaikan kepada Saudara Yusuf Wanandi Patiran dan Nyong Kerubun (Tim Sukses Pengusung Pasangan Calon Inya Bay dan Said Hindom) secara lisan bertempat di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Fakfak. 5. Selanjutnya Teradu II dan Teradu III menjawab mengenai Pokok aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh KPU Kab. Fakfak yang seharusnya Panwaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan rekomendasi untuk menolak pendaftaran 2 Paslon lain yang tidak memenuhi syarat sebab pada masa pendaftaran sebelum Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     masa perpanjangan masa pendaftaran Paslon ini ditolak/tidak memenuhi syarat tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana ketentuan Pasal 89A (2) PKPU NO. 12 Tahun 2015, diterangkan bahwa dasar pendaftaran ke-2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak pada tanggal 28-30 Agustus 2015 adalah mengacu pada Surat KPU RI Nomor 501/KPU/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada point 3 menyebutkan bahwa mengingat Jumlah Pasangan calon tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang maka KPU Kabupaten Fakfak perlu menempuh langkah-langkah sebagai berikut:   a) Membuka kembali pendaftaran selama 3 (tiga) Hari yang didahului dengan melakukan sosialisasi selama 3 (tiga) hari.   b) Partai Politik yang ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi syarat atau beluk mendaftarkan pasangan calon pada masa pendaftaran, dapat mendaftarkan psangan calon.   c) Calon atau pasangan calon yang telah ditolak atau telah dinyakan tidak memenuhi tidak memenuhi syarat dapat mendaftar atau didaftarkan. 6. Bahwa atas dasar pendaftaran ke-2 (dua) tersebut Panwaslu Kabupaten Fakfak menilai bahwa pada poin c diatas sebagaimana juga yang disampaikan oleh Pengadu bertentangan dengan pasal 89A Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga demi kelancaran serta terpenuhinya Asas Kepastian Hukum maka Panwaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan Rekomendasi Nomor 03/PANWASLU/RKMDS/IX/2015 tertanggal 01 September 2015 kepada KPU Kabupaten Fakfak yang mana isi rekomendasi pada poin c yaitu melakukan klarifikasi ke KPU RI terkait surat KPU Nomor 501/KPU/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat di Manokwari.   7. Bahwa berkaitan dengan Rekomendasi Nomor 03/PANWASLU/RKMDS/IX/2015 tertanggal 01 September 2015 kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Fakfak dengan melakukan konsultasi langsung ke KPU RI dan hasilnya yang disampaikan ke Panwaslu Kabupaten Fakfak bahwa dasar pendaftaran ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sudah sesuai dengan prosedur karena pada pendaftaran pertama hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon saja yang dinyatakan memenuhi syarat sehingga KPU RI mengambil langkah-langkah dengan mengeluarkan Surat KPU RI Nomor 501/KPU/VIII/2015 kepada KPU Provinsi sebagai dasar pendaftaran kembali Pasangan Calon di Kabupaten Fakfak.   8. Bahwa dugaan tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Para Teradu dalam meloloskan 2 (dua) bakal pasangan lain yang tidak memenuhi syarat yakni Donatus Nimbekindik-Abdulrahman dan Ivan Ismail-Frans Hombore sama sekali Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     tidak berdasar karena sesungguhnya kedua Pasangan Calon tersebut mendaftar pada tanggal 28-30 Agustus 2015 dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Fakfak. Selanjutnya KPU Kabupaten Fakfak tidak melakukan Tahapan Penilitian Berkas Pencalonan, sehingga Panwaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi Nomor 03/PANWASLU/RKMDS/IX/2015 tanggal 1 September 2015 yang isinya merekomandasikan kepada KPU Kabupaten Fakfak agar:   a) Melakukan Klarifikasi tentang persyaratan dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2015;   b) Melakukan Klarifikasi kepemimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang keabsahan Dokumen partai politik khusunya Partai Golkar;   c) Melakukan Klarikasi ke KPU RI tentang Surat KPU Nomor 501/KPU/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 tentang Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat di Manokwari.   9. Selanjutnya Teradu II dan Teradu III menjawab mengenai Pokok aduan Pengadu yang menyebutkan bahwa ketidakhadiran Teradu II dan Teradu III di Kantor Panwaslu Kabupaten Fakfak sejak tanggal 2-30 Oktober 2015, sehingga mengakibatkan laporan Pengadu menjadi daluarsa sangat tidak berdasar sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyeleseaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 9 ayat (1) berbunyi ‘Permohonan Penyelesaian sengketa diajukan waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan’.   10. Bahwa pengajuan permohonan sengketa yang diajukan pemohon tertanggal 20 September 2015 baru diterima oleh Panwaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 21 September 2015 dan kemudian diperiksa berkas permohonan tersebut setelah itu disampaikan agar melengkapi berkas sebagaimana ketentuan yang diatur dalam surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0231/Bawaslu/VIII/2015 perihal Kedudukan Hukum Pemohon Sengketa Pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon. Namun Pemohon dalam hal ini yang diwakili oleh Saudara Yusuf Wanandi Patiran dan Nyong Kerubun (Tim Sukses Pengusung Pasangan Calon Inya Bay dan Said Hindom) menyampaikan bahwa berkas-berkas tersebut tidak ada karena Pasangan Calon Inya Bay dan Said Hindom ketika mendaftar ulang pada Pendaftaran ke 2 (dua) yaitu pada tanggal 30 Agustus 2015 tidak diterima KPU Kabupaten Fakfak sehingga berkas tersebut tidak diberikan, untuk itu atas keterangan dari Tim Sukses Pengadu Panwaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa berkas Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     permohonan sengketa pemohon tidak dapat diproses.diregister karena permohonan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sengketa.   11. Selanjutnya Teradu I menjawab dengan berbeda jawaban dengan Teradu II dan Teradu III mengenai Pokok aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa menolak menindaklanjuti laporan Pengadu mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015:   a. Bahwa sesungguhnya saya pribadi (Teradu I) sama sekali tidak mengetahui (tidak diberitahukan oleh Teradu II, Teradu III dan Teradu IV) bahwa Pengadu telah menyampaikan Laporan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terhadap Keputusan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015;   b. Justru sebaliknya Teradu II, Teradu III dan Teradu IV memaksakan kehendak untuk mengakomodir Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang di laporkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore;   c. Bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 serta pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 maka sesungguhnya saudara Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam menyampaikan laporan Sengketa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Calon Kepala Daerah karena yang bersangkutan adalah Calon yang juga telah di tetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2015. Selanjudnya bahwa Materi Permohonan yang bersangkutan adalah terkait Persyaratan Pencalonan dari Pasangan Calon Donatus Nimbikindik dan H.Abdul Rahman dimana sesungguhnya setelah KPU Kabupaten Fakfak menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah maka proses Persyaratan Pencalonan telah selesai.   12. Selanjutnya Teradu I menjawab mengenai Pokok aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Para Teradu melakukan pembiaran terhadap tindakan KPU Kabupaten Fakfak dengan meloloskan dua bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat, yakni Donatus Nimbikindik - H.Abdul Rahman dan Ivan Ismail Madu – Fransiscus Hombore, bahwa sesungguhnya Teradu II, Teradu III dan Teradu IV berada dalam Kelompok Kepentingan Politik Pilkada Kabupaten Fakfak. Kelompok ini telah melekat bersama beberapa Anggota Penyelenggara Pemilu baik di Panwaslu maupun di KPU Kabupaten Fakfak. Hal ini dapat di buktikan dengan Laporan Pelanggaran Kode Etik yang di sidangkan oleh DKPP, sehingga Pemberhentian tetap terhadap 2 (dua) Anggota Komisioner KPU Kabupaten Fakfak yakni Ketua dan Ketua Pokja Pencalonan. Perlu disampaikan bahwa di Panwaslu Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Kabupaten Fakfak masih berada Teradu II, Teradu III dan Teradu IV yang sangat jelas merupakan jaringan dari Kelompok Kepentingan Politik sebagaimana dijelaskan terdahulu.   13. Selanjutnya Teradu I menjawab mengenai Pokok aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu II dan Teradu III tidak menjalankan tugasnya dan tidak pernah ada di kantor Panwas Kabupaten Fakfak sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai 30 Oktober 2015 sehingga laporan Pengadu menjadi daluarsa dan tidak dapat ditindaklanjuti, bahwa sesungguhnya terhitung sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan hari ini Kamis 26 November 2015 Sidang DKPP, Teradu II dan Teradu III telah melarikan diri pergi entah kemana meninggalkan Kabupaten Fakfak serta tidak menjalankan tugas setelah melakukan manupulasi Putusan Sengketa yang mengakomodir Permohonan dari Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore mengatasnamakan Panwaslu Kabupaten Fakfak. (Sampai saat ini telah 58 hari Teradu II dan Teradu III tidak melaksanakan tugas serta tidak tahu keberadaannya dimana). Teradu I juga memberi keterangan tambahan bahwa selama 2 (dua) bulan, Teradu I sendirian bekerja menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Panwas Kabupaten Fakfak sedangkan Teradu II dan Teradu III melarikan diri dan entah dimana keberadaan mereka.   [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu I s.d IV meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili Pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu (khususnya Teradu I s.d IV) tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu (khususnya Teradu I s.d IV) ; dan 4. Apabila majelis DKPP berkeyakinan lain, mohon Putusan seadil-adilnya.   [2.7] Bahwa untuk menguatkan dali-dalilnya, maka Teradu II dan Teradu III mengajukan bukti berupa: NO TANDA KETERANGAN BUKTI 1. T-01 Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 2. T-02 Fotokopi Tanda Terima Form Model PS-2 dari Panwas Kabupaten Fakfak tanggal 21 September 2015 3. T-03 Surat KPU RI Nomor 501/KPU/VIII/2015 perihal Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tanggal 21 Agustus 2015 Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     4. T-04 Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0231/BAWASLU/VIII/2015 perihal Kedudukan hukum Pemohon Sengketa Pemilihan Akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon tanggal 24 Agustus 2015 5. T-05 Tanda Terima Pendaftaran Model TT. I -KWK tanggal 28 Juli 2015 6. T-06 Surat KPU RI Nomor 501/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 7. T-07 Rekomendasi Panwas 03/PANWASL/RKMDS/IX/2015 tanggal 1 September 2015     [2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2003, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengadukan Teradu I, II, III dan IV atas tindakannya yang tidak menindaklanjuti Permohonan Sengketa diajukan oleh Pengadu dengan Nomor: 01/Lap-SGKT/IX/2015, tanggal 20 September 2015, Perihal : Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan terkait Keputusan KPU Kabupaten Fakfak No.2 Tahun 2015, tindakan Para Teradu yang tidak menindaklanjuti permohonan sengketa yang Pengadu ajukan tanpa keterangan apapun dari Para Teradu, sehingga berakibat Pengadu tidak memperoleh kepastian hukum sebagai Calon Bupati Kabupaten Fakfak atas pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada di Kabupaten Fakfak. Bahwa Pengadu mengadukan Teradu II dan Teradu III atas tindakannya yang melarikan diri dari kedinasannya dan bersembunyi, serta tidak pernah masuk kantor Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Panwaslu Kabupaten Fakfak, sejak tanggal 02 s.d 30 Oktober 2015, bahkan Para Teradu baru terlihat pada sidang Kode Etik DKPP tanggal 26 November 2015 yang bertempat di Mabes Polri. Hal ini berdampak Pengadu merasa kesulitan dan tidak dapat mengkonfirmasi tindaklanjut gugatan sengketa yang Pengadu ajukan sehingga membuat hak konstitusional Pengadu sebagai Calon Bupati Fakfak terlanggar.   [4.2] Menimbang bahwa Teradu II dan III telah menjawab di muka sidang bahwa Laporan Permohonan Sengketa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Fakfak No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 yang diajukan oleh Pengadu dalam hal ini sebagai Pemohon Sengketa tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0231/Bawaslu/VIII/2015, serta dalam pengajuan permohonan sengketa yang diajukan pemohon tertanggal 20 September 2015 baru diterima oleh Panwaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 21 September 2015. Selanjutnya Teradu II dan Teradu III membantah melakukan pembiaran terhadap tindakan KPU Kabupaten Fakfak yang tidak prosedural dalam membuka kembali pendaftaran sama sekali tidak berdasar karena Panwaslu Kabupaten Fakfak telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 03/PANWASLU/RKMDS/IX/2015 tanggal 1 September 2015. Teradu II dan Teradu III juga membantah tentang ketidakhadiran mereka di kantor Panwas Kabupaten Fakfak sejak tanggal 02-30 Oktober 2015. Teradu II dan Teradu III mendalilkan bahwa ketidakhadiran keduanya di Kantor Panwaslu Kabupaten Fakfak sejak tanggal 2-30 Oktober 2015 sehingga mengakibatkan laporan Pengadu menjadi daluarsa sangat tidak berdasar karena sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyeleseaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 9 ayat (1) berbunyi ‘Permohonan Penyelesaian sengketa diajukan waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan’. Pengajuan permohonan sengketa yang diajukan Pengadu/Pemohon tertanggal 20 September 2015 baru diterima oleh Panwaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 21 September 2015. [4.3] Menimbang bahwa Teradu I telah menjawab di muka sidang bahwa tidak mengetahui adanya Laporan dari Pengadu mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Kabupaten Fakfak karena tidak diberitahu oleh Teradu II, III dan IV. Teradu I berpendapat bahwa sesungguhnya Teradu II, III dan IV berada dalam kelompok kepentingan Politik Pilkada Kabupaten Fakfak dan kelompok ini telah melekat di Kesekretariatan baik di Panwaslu maupun di KPU Kabupaten Fakfak sehingga terjadi pembiaran terhadap tindakan KPU Kabupaten Fakfak yang meloloskan dua Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat yakni Donatus Nimbindik-H. Abdul Rahman dan Ivan Ismail Madu-Fransiscus Hombore. Teradu I membenarkan Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     bahwa Teradu II dan Teradu III tidak menjalankan tugasnya dan tidak pernah ada di Kantor Panwaslu Kabupaten Fakfak sejak 2 s.d 30 Oktober 2015 bahkan sejak tanggal 29 September 2015, baru terlihat pada Sidang Kode Etik pada tanggal 26 November 2015. Ditegaskan bahwa Teradu II dan Teradu III meninggalkan Kabupaten Fakfak setelah melakukan manipulasi terhadap keputusan Sengketa yang mengakomodir Permohonan dari Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore dengan mengatasnamakan Panwaslu Kabupaten Fakfak.   [4.4] Bahwa setelah memeriksa secara seksama bukti yang diajukan Pengadu serta Para Teradu dan fakta persidangan pengaduan Pengadu tentang permohonan sengketa Nomor 01/Lap-SGKT/IX/2015 tertanggal 20 September 2015 sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 dan diumumkan pada tanggal 18 September, DKPP berpendapat, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasar Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0231/Bawaslu/VIII/2015, Permohonan sengketa Pengadu sekalipun tidak diproses dan diregister terkait dengan ketiadaan kedudukan hukum (legal standing) pengadu karena tidak terdaftar sebagai peserta pilkada, seharusnya Teradu II dan Teradu III memberikan jawaban tertulis kepada pengadu, bukan dengan jawaban lisan kepada tim suksesnya. Sebagai akibat dari tidak adanya kepastian hukum yang diberikan pada pengadu oleh Teradu II dan III, Pengadu kehilangan hak konstitusionalnya untuk dapat melakukan upaya banding. Selain itu Tindakan Teradu II dan Teradu III yang meninggalkan dinas terhitung 02-30 Oktober 2015 sebagai akibat adanya tekanan massa tidak dapat dibenarkan. Teradu II dan Teradu III secara nyata telah terbukti melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan fakta persidangan, Teradu I a.n Cyrillus Adopak sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Fakfak bersikap tidak melayani Pengadu. Tindakan Teradu I yang menyatakan Pemohon Sengketa bukan merupakan tugasnya untuk menindaklanjuti permohonan sengketa tidak dapat dibenarkan. DKPP menilai Tindakan Teradu I berakibat fatal atas hilangnya Hak Konstitusional Pengadu untuk dapat melakukan upaya banding ke PTTUN. Teradu I selaku Ketua Panwas Kabupaten Fakfak juga telah secara nyata tidak mampu menjaga hubungan harmonis dengan para anggotanya Teradu II dan Teradu III. Teradu I melakukan pembiaran dan tidak membantu para anggotanya saat terjadi tekanan dan ancaman massa pasca keputusan sengketa tertanggal 29 September 2015 yang mengakibatkan Teradu II dan Teradu III harus mengamankan diri keluar dari Kabupaten Fakfak sehingga tidak berdinas di Panwas Kabupaten Fakfak selama 02-30 Oktober 2015. Teradu I telah secara nyata melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 5 huruf d dan Pasal 7 huruf a tentang asas kepastian hukum dan kewajiban memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Penyelenggara Pemilu. DKPP berpendapat Teradu IV yang tidak hadir dalam persidangan sangat tidak terpuji dan tidak menghormati DKPP sebagai Peradilan yang menjunjung tinggi Etika bagi Penyelenggara Pemilu. [4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu.

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I a.n Cyrillus Adopak Selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Fakfak; 3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Teradu II a.n Dihuru Dekry Radjaloa, Teradu III a.n Gazali Letsoin selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Fakfak; 4. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Teradu IV a.n Muhammad Tahir Patiran selaku Sekretaris Panwaslu Kabupaten Fakfak; 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.   6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.       Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Minggu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.S.os., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu/kuasanya dan dihadiri Para Teradu/Kuasanya.   KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si.