Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 29/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 36/V-P/L/DKPP/2016 tanggal 6 Januari 2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 29/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : 1. Amus Atkana 2. Paskalis Semunya 3. Abdul Halim Shidiq 4. Christine Ruth Rumkabu 5. Yotam Senis Pekerjaan/Lembaga : Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat Alamat : Jalan SKMA, Kompleks Perkantoran Gubernur, Arfai II Manokwari, Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Para Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Muhamad Nur Namudat Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Fakfak Alamat : Jalan Jend. Sudirman Kompleks Pameran, Kelurahan Wagom, Distrik fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Romanus Higimur Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Fakfak Alamat : Jalan Jend. Sudirman Kompleks Pameran, Kelurahan 1  Wagom, Distrik fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Hairudin Kutanggas Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Fakfak Alamat : Jalan Jend. Sudirman Kompleks Pameran, Kelurahan Wagom, Distrik fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Hasanudin Rettob Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Fakfak Alamat : Jalan Jend. Sudirman Kompleks Pameran, Kelurahan Wagom, Distrik fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Novi s. Hiariey Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Fakfak Alamat : Jalan Jend. Sudirman Kompleks Pameran, Kelurahan Wagom, Distrik fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Telah membaca pengaduan Para Pengadu; Mendengar keterangan Para Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 36/V- P/L/DKPP/2016 tanggal 6 Januari 2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 29/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 16 Februari 2016 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 2 1. Setelah dikeluarkannya Putusan DKPP Nomr 38-39/DKPP-PKE-IV/2015 yang amar putusannya menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada komisioner KPU Kabupaten Fakfak Zainuddin S. Hakim dan Januard Hindom serta merehabilitasi tiga komisioner yang lainnya atas nama Muhamad Nur Namudat, Romanus Higimur, dan Khairudin Kutanggas, KPU Provinsi Papua Barat menetapkan pengganti antar waktu yaitu Hasanuddin Rettob dan Novi S. Hieriey; 2. Pada tanggal 17 September 2015, KPU Kabupaten Fakfak menerbitkan Keputusan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 yang menetapkan Pasangan Calon, yaitu: 1) Drs. Mohamad Uswanas, M.Si dan Ir. Abraham Sopaheluwakan; 2) Drs. Donatus Nimbitkendik, M.Tp dan H. Abdul Rahman, S.E.; 3) Ivan Ismail Madu, S.Sos dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si; 3. Pada tanggal 18 September 2015 KPU Kabupaten Fakfak menerbitkan SK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengundian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Fakfak dan Calon Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015; 4. Pada tanggal 22 September 2015 Pasangan Nomor Urut 3 mengajukan permohonan kepada Panwas Kabupaten Fakfak yang dicatat dalam buku Register Perkara Nomor 001/PS/PWSL.FKF.34.03/VIII/2015 (bukti terlampir); 5. Pada tanggal 29 September 2015 Panwas Kabupaten Fakfak menerbitkan Keputusan Nomor 001/PS/PWSL.FKF.34.03/IX/2015 yang amar putusannya adalah menetapkan Pasangan Calon yang lolos sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 adalah: 1) Drs. Mohamad Uswanas, M.Si dan Ir. Abraham Sopaheluwakan, M,Si; 2) Ivan Ismail Madu, S.Sos dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si; 6. Pada tanggal 26 Oktober 2015 KPU Kabupaten Fakfak menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015. Dalam keputusan tersebut dinyatakan: 1) Menyatakan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, M.Tp (Calon Bupati) dan H. Abdul Rahman, S.E. (Calon Wakil Bupati) Tidak Memenuhi Syarat (TMS); 2) Menetapkan Dua Pasangan Calon, yaitu: 1. Pasangan Nomor urut 1 Drs. Mohamad Uswanas, M.Si (Calon Bupati) dan Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si (Calon Wakil Bupati); 2. Pasangan Nomor Urut 3 Ivan Ismail Madu, S.Sos (Calon Bupati) dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si (Calon Wakil Bupati); 7. Pada tanggal 29 Oktober 2015 Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, M.Tp dan H. Abdul Rahman, S.E. mengajukan permohonan sengketa ke 3  Panwas Kabupaten Fakfak yang dicatat dengan Nomor Registrasi 02/PS/PWSL.FKF.34.02/X/2015; 8. Pada tanggal 9 November 2015 pukul 21.30 WIT Panwas Kabupaten Fakfak menerbitkan Keputusan Terjadinya Kesepakatan atas Permohonan Sengketa Nomor 02/PS/PWSL.FKF.34.02/X/2015 dengan hasil sebagai berikut; 1) Pemohon dan Termohon bersepakat untuk Pihak Termohon membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015; 2) Pemohon dan Termohon bersepakat untuk Pihak Termohon menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak dengan mengakomodir kembali Pasangan Calon Drs. Donatus Nimbitkendik, M.Tp (Calon Bupati) dan H. Abdul Rahman, S.E. (Calon Wakil Bupati); 9. Pada tanggal 9 November 2015 Panwas Kabupaten Fakfak menerbitkan Keputusan Sengketa dengn Nomor Permohonan yang sama yakni Nomor 02/PS/PWSL.FKF.34.02/X/2015, yang amar putusannya adalah: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak; 3) Meminta kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan Keputusan ini. 10. Kedua Keputusan tersebut, baik keputusan mengenai terjadinya kesepakatan maupun keputusan sengketa itu sendiri, hanya ditandatangani oleh Ketua Panwas Kabupaten Fakfak yang sejatinya tidak memenuhi kuorum, sedangkan untuk Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara musyawarah dan mufakat ditandatangani oleh Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP (Pemohon), Romanus Higimur, S.Si (Termohon) dan Cyrillus Adopak, S.E., M.M. (Pimpinan Musyawarah); 11. Pada tanggal 13 November 2015 KPU Kabupaten Fakfak menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Calon Drs. Donatus Nimbitkendik, M.Tp (Calon Bupati) dan H. Abdul Rahman, S.E. (Calon Wakil Bupati) Memenuhi Syarat (MS); 12. Pada tanggal 13 November 2015 Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor 0392/Bawaslu/XI/2015 perihal Pemberhentian Sementara Ketua Panwas Kabupaten Fakfak dan Pendampingan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten Fakfak. Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan menerbitkan Keputusan Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pemberhentian Sementara; 4 13. Pada tanggal 15 November 2015 KPU Provinsi Papua Barat menyurati KPU RI dengan Surat Nomor 249/KPU.Prov-032/XI/2015 perihal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, yang merekomendasikan kepada KPU RI untuk: 1) Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tetap diberlakukan karena didasarkan atas Keputusan Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 001/PS/PWSL.FKF.34.03/IX/2015. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa Pasangan Calon yang lolos sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 adalah: 1. Pasangan Nomor urut 1 Drs. Mohamad Uswanas, M.Si (Calon Bupati) dan Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si (Calon Wakil Bupati); 2. Pasangan Nomor Urut 3 Ivan Ismail Madu, S.Sos (Calon Bupati) dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si (Calon Wakil Bupati); 2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Fakfak agar segera mengadakan pencetakan surat suara dan formulir penghitungan dan rekapitulasi suara berdasarkan pada Rekomendasi Nomor 001/PS/PWSL.FKF.34.03/IX/2015 di atas; 3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan Rekomendasi ini dalam waktu 1x24 jam; 14. Pada tanggal 17 November 2015 KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 821/KPU/XI/2015 Perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, yang pada pokoknya berisi: 1) KPU Kabupaten Fakfak agar segera menetapkan keputusan baru tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dengan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 dan menetapkan kembali 2 (dua) Pasangan Calon yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015; 2) Segera melanjutkan proses produksi dan pendistribusian dukungan logistik sesuai tahapan yang telah ditetapkan; 3) KPU Provinsi Papua Barat agar melakukan supervisi terhadap pelaksanaan surat KPU ini kepada KPU Kabupaten Fakfak, dan segera melaporkannya kepada KPU; 15. Pada tanggal 18 November 2015 KPU Provinsi Papua Barat menyurati KPU Kabupaten Fakfak dengan surat Nomor 251/KPUProv.032/XI/2015 Perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebagai tindak lanjut atas Surat Ketua KPU RI Nomor 821/KPU/XI/2015; 16. Menanggapi surat tersebut, KPU Kabupaten Fakfak pada tanggal 20 November 2015 menerbitkan Keputusan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak. Dalam keputusan tersebut ditetapkan 2 Pasangan Calon sebagai Peserta dan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015; 5 17. Pada tanggal 21 November 2015 KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembangkangan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua Barat dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor 36/BA/KPU.FF/XI/2015 tentang Rapat Pleno dalam rangka menindaklanjuti surat KPU RI dan KPU Provinsi tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak berdasarkan hasil keputusan sengketa Panwas Kabupaten Fakfak Tahun 2015. KPU Kabupaten Fakfak mengadakan Rapat Pleno Tertutup dalam rangka Tidak Menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 821/KPU/XI/2015 dan Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 251/KPUProv.032/XI/2015, dan tetap menjalankan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015. Berita Acara ini ditandatangani oleh 4 komisioner KPU Kabupaten Fakfak; 18. Pada tanggal 21 November 2015 KPU Kabupaten Fakfak mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak. Keputusan ini menetapkan 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 6 Tahun 2015; 19. Pada tanggal 23 November 2015 KPU Provinsi menyurati Ketua KPU Kabupaten Fakfak dengan Surat Nomor 253/KPU Prov.032/XI/2015 perihal Pelaksanaan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 6 Tahun 2015. Surat tersebut bersifat peringatan keras. Namun, KPU Kabupaten Fakfak tidak menghiraukan, bahkan membangkang. Akhirnya, pada tanggal 23 November 2015 KPU RI memerintahkan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat melalui Surat Nomor 847/KPU/XI/2015 perihal Tindak Lanjut Permasalahan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, yang pada pokoknya memerintahkan sebagai berikut: 1) Memberhentikan sementara 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Fakfak; 2) Mengambil alih KPU Kabupaten Fakfak; 3) Menetapkan kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peserta Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015; 20. Berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 847/KPU/XI/2015 perihal Tindak Lanjut Permasalahan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, maka KPU Provinsi Papua Barat memberhentikan sementara 5 Anggota Komisioner KPU Kabupaten Fakfak dengan Surat Nomor 255/KPUProv.032/XI/2015 tanggal 24 November 2015. Terlampir bersama surat tersebut Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat Nomor 51/BA/KPU-PB/2015 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 64/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN 2015 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak tanggal 24 November 2015; 6 21. KPU Provinsi Papua Barat mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 64/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN 2015 tentang Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Trehadap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015; 22. Pada tanggal 25 November 2015 KPU Provinsi Papua Barat menerbitkan Keputusan Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN 2015 tentang membatalkan surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarki. Faktanya, KPU Kabupaten Fakfak in casu Teradu I, II, III, IV, dan V tidak mau mendengarkan masukan, saran, dan perintah KPU RI dan KPU Provinsi Papua Barat; 2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati yaitu melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. Faktanya, KPU Kabupaten Fakfak in casu Teradu I, II, III, IV, dan V melakukan pembangkangan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua Barat dengan mengeluarkan Berita Acara Tidak Menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 821/KPU/XI/2015 dan Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 251/KPUProv.032/XI/2015; 3. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi Papua Barat telah mengingatkan kepada KPU Kabupaten Fakfak bahwa Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tetap diberlakukan karena didasarkan atas Keputusan Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 001/PS/PWSL.FKF.34.03/2015, yang menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, yaitu: 1) Pasangan Nomor urut 1 Drs. Mohamad Uswanas, M.Si (Calon Bupati) dan Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si (Calon Wakil Bupati); dan 2) Pasangan Nomor Urut 3 Ivan Ismail Madu, S.Sos (Calon Bupati) dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si (Calon Wakil Bupati) 4. Tahapan Pilkada Kabupaten Fakfak sempat terhenti beberapa hari akibat KPU Kabupaten Fakfak tidak melaksanakan perintah dari KPU Provinsi Papua Barat. 7 PERMOHONAN [2.3] Berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu IV, dan Teradu V telah melanggar kode etik penyelengara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu IV, dan Teradu V, serta sanksi berupa teguran keras kepada Teradu III; 4. Memohon agar DKPP segera memproses aduan/laporan Pengadu; 5. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. [2.4] Para Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-19 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan paslon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015; 2. Bukti P-2 : Keputusan Sengketa Panwaslu Kabupaten Fakfak Nomor 001/PS/ PWSL.FKF.3403/IX/2015; 3. Bukti P-3 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 yang berisi penetapan paslon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015; 4. Bukti P-4 : Rekomendasi Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 07/Panwaslu/ RKMDS/XI/2015 Tentang Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk mengakomodir Paslon Donatus Nimbitkendik dan Abdul Rahman sebagai paslon peserta Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2015; 5. Bukti P-5 : Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat No. 02/PS/PWSL.FKF.34.02/X/2015; 6. Bukti P-6 : Keputusan Sengketa Panwas Nomor Permohonan 02/PS/ PWSL.FKF.34.02/X/2015 dengan Pemohon Donatus Nimbitkendik dan Abdul Rahman; 7. Bukti P-7 : Surat Bawaslu RI Nomor 0392/Bawaslu/XI/2015 Tertanggal 13 November 2015 perihal pemberhentian sementara Ketua Panwas Kabupaten Fakfak dan pendampingan pelaksanaan tugas dan wewenang Panwas dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Fakfak; 8. Bukti P-8 : Keputusan Bawaslu Papua Barat Nomor 01 Tahun 2015 tentang 8  pemberhentian sementara Ketua Panwas Kabupaten Fakfak; 9. Bukti P-9 : Surat KPU Papua Barat kepada KPU RI No. 249/KPU.Prov-32/XI/ 2015 Tertanggal 15 November 2015 perihal pelaksanaan Pemilihan Bupati Fakfak Tahun 2015; 10. Bukti P-10 : Surat KPU RI Kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor 821/KPU/XI/2015 Perihal Penetapan Paslon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015; 11. Bukti P-11 : Surat KPU Papua Barat kepada Ketua KPU Kabupaten Fakfak No. 251/KPUProv.032/XI/2015 Tertanggal 18 November 2015 perihal penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015; 12. Bukti P-12 : Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 6 Tahun 2015 Tertanggal 20 November 2015 perihal penetapan paslon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak; 13. Bukti P-13 : Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2015 Tertanggal 21 November 2015 perihal penetapan paslon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak; 14. Bukti P-14 : Surat KPU Prov. Papua Barat kepada KPU Kabupaten Fakfak Nomor 253/KPUProv.032/XI/2015 tanggal 23 November 2015 perihal peringatan keras kepada KPU Kabupaten Fakfak; 15. Bukti P-15 : Surat KPU RI kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor 847/KPU/XI/2015 Perihal tindak lanjut permasalahan penetapan paslon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015; 16. Bukti P-16 : Surat KPU Provinsi Papua Barat kepada KPU Kabupaten Fakfak Nomor 255/KPUProv.032/XI/2015 tanggal 24 November 2015 perihal pemberhentian sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak; 17. Bukti P-17 : Berita Acara Nomor 51/BA/KPU-PB/2015 Tertanggal 24 November 2015 perihal rapat pleno pemberhentian sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak; 18. Bukti P-18 : Petikan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 64/Kpts/ KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 tentang pemberhentian sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak; 19. Bukti P-19 : Petikan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 65/Kpts/ KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 tentang pelaksana tugas KPU Provinsi Papua Barat terhadap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU 9 [2.5] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Para Teradu selama menjalankan tugas sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat yang dalam hal ini adalah Pengadu. Semua pelaksanaan tahapan selalu meminta pendapat baik melalui surat tertulis maupun melalui telepon kepada Pengadu; 2. KPU Kabupaten Fakfak telah melaksanakan Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 001/PS/PWSL.FKF.3403/IX/2015 dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, dan memberitahukan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua Barat, dengan surat Nomor 198/KPU FF/PB/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015. Sebelum menindaklanjuti Keputusan Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 001/PS/PWSL.FKF.3403/IX/2015, Para Teradu berkonsultasi dengan KPU Provinsi Papua Barat melalui Surat Nomor 188/KPU Kab.FF-PB/IX/2015 tanggal 10 Oktober 2015 yang pada pokoknya meminta petunjuk atas Keputusan Panwas Kabupaten Fakfak dimaksud. KPU Provinsi Papua Barat menjawab dengan Surat Nomor 196/KPU Prov.032/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Fakfak wajib melaksanakan Keputusan Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 001/PS/PWSL.FKF.3403/IX/2015 tersebut. Para Teradu juga telah melakukan konsultasi dengan KPU RI bersama KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 16 Oktober 2015 di kantor KPU Republik Indonesia; 3. KPU Kabupaten Fakfak menerima Rekomendasi Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 07/Panwaslu/RKMDS/XI/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Rekomendasi untuk mengakomodir Pasangan Calon Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP dan Abdul Rahman, S.E. sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015; 4. Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten Fakfak tanggal 13 November 2015 didasarkan atas Rekomendasi Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 07/Panwaslu/ RKMDS/XI/2015 tanggal 10 November 2015. Para Teradu telah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Papua Barat Korwil Fakfak (Paskalis Semunya) untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Rekomendasi tersebut. Dalam Rapat Pleno dimaksud ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak 10  Tahun 2015, yang isinya menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, yakni Mohamad Uswanas-Abraham Sopaheluakan, Donatus Nimbitkendik- Abdul Rahman, dan Ivan Ismail Madu-Fransiscus Hombore. Keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Para Teradu baru mengetahui penonaktifan Ketua Panwas Kabupaten Fakfak pada tanggal 19 November 2015, yaitu setelah menerima surat dari Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 0396/Bawaslu/XI/2015 tentang Pemberhentan Sementara dan Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat; 5. Para Teradu sama sekali tidak bermaksud melakukan pembangkangan, karena hanya menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 07/Panwaslu/ RKMDS/XI/2015 tanggal 10 November 2015. Sebelum melakukan rapat pleno, Para Teradu telah melakukan konsultasi melalui telepon degan KPU Provinsi Papua Barat Korwil Fakfak (Paskalis Semunya) terkait rekomendasi tersebut. Akhirnya, pada tanggal 13 November 2015 bertempat di kantor KPU Kabupaten Fakfak dilakukan Rapat Pleno Tertutup guna membahas rekomendasi Panwas dimaksud. Hasilnya, diterbitkanlah Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015; 6. Pada tanggal 18 November 2015, Para Teradu menerima surat dari KPU Provinsi Papua Barat Nomor 251/KPU Prov.032/XI/2015 perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang pada pokoknya adalah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 tahun 2015; 7. Para Teradu berpendapat bahwa Keputusan KPU terkait pencalonan bupati dan wakil bupati hanya bisa dibatalkan oleh Panwas dan pengadilan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dan fatwa Mahkamah Agung RI untuk menyelesaikan persoalan Sengketa Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015; 8. Para Teradu tidak mengetahui jika ada kewenangan yang diberikan oleh undang- undang kepada KPU RI maupun KPU Provinsi untuk membatalkan keputusan Para Teradu. Atas dasar itu, Para Teradu menyampaikan Berita Acara Nomor 36/BA/KPU.FF/XI/2015 tanggal 21 November 2015 yang pada pokoknya tidak menindaklanjuti surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 251/KPU Prov.032/XI/2015 perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tanggal 18 November 2015 tersebut; 11 9. Keputusan KPU bisa diubah oleh KPU setingkat di atasnya berdasarkan Putusan DKPP, Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; 10. Para Teradu menerima Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 255/KPU Prov.032/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Empat Anggota KPU Kabupaten Fakfak dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 64/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN 2015, sementara pada tanggal tersebut Para Teradu sedang melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1) yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pleno, dan melakukan persiapan debat antarpasangan calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2015. Para Teradu juga telah menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan ini kepada KPU Provinsi Papua Barat. Hal ini mengacu pada Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 14/Kpts/KPU.Kab FF-PB/IX/2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 12/Kpts/KPU.Kab FF- PB/VIII/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015. KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Para Teradu telah melaksanakan Keputusan Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 001/PS/PWSL.FKF.3403/IX/2015 dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 TAHUN 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015; 2. KPU Kabupaten Fakfak menerbitkan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 berdasarkan Rekomendasi Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 07/ Panwaslu/RKMDS/XI/2015 yang diterima tanggal 10 November 2015. Tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa “keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat”; 3. KPU Kabupaten Fakfak sebelum menerbitkan Surat Keputusan Nomor 5 TAHUN 2015 sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Fakfak tidak pernah melakukan pembangkangan terhadap atasan. [2.7] PERMOHONAN 12 Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Para Teradu; 3. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan 4. Merehabilitasi nama baik Para Teradu. [2.8] Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-18 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015; 2. Bukti T-2 : Surat KPU Kabupaten Fakfak Nomor 198/KPU FF/PB/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pengantar yang ditembuskan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat; 3. Bukti T-3 : Surat KPU Kabupaten Fakfak Nomor 198/KPU FF/PB/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pengantar yang ditembuskan kepada Ketua KPU RI; 4. Bukti T-4 : Surat KPU Kabupaten Fakfak Nomor 188/KPU FF/PB/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 perihal Permintaan Petunjuk Atas Putusan Hasil Musyawarah dan Jawaban Sanggahan Atas Putusan Sengketa; 5. Bukti T-5 : Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 196/KPU Prov.032/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015 perihal Pelaksanaan Keputusan Panwas Kabupaten Fakfak; 6. Bukti T-6 : Kesimpulan Rapat Koordinasi dan Supervisi KPU, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten Fakfak dan KPU Kabupaten Kaimana pada tanggal 16 Oktober 2015; 7. Bukti T-7 : Lembar Disposisi KPU Kabupaten Fakfak atas Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 07/Panwaslu/RKMDS/XI/2015 yang diterima tanggal 10 November 2015; 8. Bukti T-8 : Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015; 9. Bukti T-9 : Berita Acara KPU Kabupaten Fakfak Nomor 32/BA/KPU.FF/ IX/2015 tentang Rapat Pleno Perubahan Penetapan Pasangan Calon 13  sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak berdasarkan Hasil Rekomendasi Panwas Tahun 2015; 10. Bukti T-10 : Buku Catatan Surat Masuk dari Bawaslu RI mengenai Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Papua Barat; 11. Bukti T-11 : Lembar Disposisi KPU Kabupaten Fakfak atas Surat Bawaslu RI Nomor 0396/Bawaslu/XI/2015 yang diterima tanggal 19 November 2015 perihal Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Papua Barat; 12. Bukti T-12 : Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 251/KPU Prov.032/XI/2015 tanggal 18 November 2015 perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Fakfak; 13. Bukti T-13 : Surat KPU RI Nomor 821/KPU/XI/2015 tanggal 17 November 2015 perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Fakfak; 14. Bukti T-14 : Berita Acara KPU Kabupaten Fakfak Nomor 36/BA/KPU.FF/ XI/2015 tentang Rapat Pleno Dalam Rangka Menindaklanjuti Surat KPU RI dan KPU Provinsi Tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Berdasarkan Hasil Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Fakfak Tahun 2015; 15. Bukti T-15 : Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 255/KPU Prov.032/XI/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Pemberhentian Sementara KPU Kabupaten Fakfak; 16. Bukti T-16 : Petikan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 64/Kpts/ KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 tentang pemberhentian sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak; 17. Bukti T-17 : Berita Acara KPU Kabupaten Fakfak Nomor 33/BA/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Tingkat Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015; 18. Bukti T-18 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 14/Kpts/ KPU.Kab FF-PB/IX/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 12/Kpts/KPU.Kab. FF-PB/VIII/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015. [2.9] DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait Panwas Kabupaten Fakfak. Dalam keterangannya Pihak Terkait menyampaikan sebagai berikut: 1. Para Teradu diduga kuat melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yakni tidak mau mendengar masukan, saran, dan perintah dari KPU RI dan KPU 14  Provinsi Papua Barat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis”; 2. Para Teradu terbukti melakukan pembangkangan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua Barat dengan melakukan Rapat Pleno Tertutup pada Sabtu, 21 November 2015 dalam rangka tidak menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 821/KPU/XI/2015 dan surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 251/KPU Prov.032/XI/2015 dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor 36/BA/KPU.FF/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 dan tetap menjalankan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Teradu I, II, IV, dan V. Para Teradu membangkang perintah KPU RI dan KPU Provinsi Papua Barat karena tetap mengakomodir Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai Keputusan Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 001/PS/PWSL.34.03/IX/2015 tanggal 19 September 2015; 3. KPU Provinsi Papua Barat telah mengambil tindakan atas pembangkangan tersebut dengan memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Para Teradu melalui Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 64/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tanggal 24 November 2015, sekaligus mengambil alih pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2015. [2.10] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP 15 [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Para Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. 16 [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo dan Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu mendalilkan Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena melakukan pembangkangan terhadap perintah atasan, baik KPU Provinsi Papua Barat maupun KPU Republik Indonesia. Para Teradu mengeluarkan Berita Acara Tidak Menindaklanjuti Surat KPU RI No. 821/KPU/XI/ 2015 dan Surat KPU Provinsi Papua Barat No. 251/KPUProv.032/XI/2015 terkait penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2015; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu tidak pernah melakukan pembangkangan baik terhadap KPU Provinsi Papua Barat maupun KPU Republik Indonesia. Keputusan Para Teradu menetapkan 3 Pasangan Calon sebagai peserta Pilkada Kabupaten Fakfak merupakan tindak lanjut atas Rekomendasi Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 07/Panwaslu/ RKMDS/XI/2015 tanggal 10 November 2015. Sebelum melakukan rapat pleno, Para Teradu juga melakukan konsultasi melalui telepon dengan KPU Provinsi Papua Barat Korwil Fakfak atas nama Paskalis Semunya. Mengutip ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa “keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat”, Para Teradu berpendapat bahwa Rekomendasi Panwas bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, meskipun KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan surat Nomor 251/KPUProv.032/XI/2015 perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Fakfak menetapkan hanya 2 Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2015, Para Teradu bersikukuh untuk tidak mengubah keputusannya tersebut. Sikap Para Teradu didasarkan atas pertimbangan bahwa keputusan Para Teradu hanya dapat diubah oleh keputusan sengketa Panwas, putusan pengadilan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, atau fatwa Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut, Para Teradu tidak melihat adanya kewajiban atau keharusan untuk menindaklanjuti surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor Nomor 251/KPUProv.032/XI/2015 dimaksud. Oleh 17 karena itu, Para Teradu pada tanggal 21 November 2015 menerbitkan Berita Acara Nomor 36/BA/KPU.FF/XI/2015 tentang Rapat Pleno dalam rangka menindaklanjuti surat KPU RI dan KPU Provinsi tentang penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak berdasarkan hasil keputusan sengketa Panwas Kabupaten Fakfak Tahun 2015 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 821/KPU/XI/2015 dan surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 251/KPUProv.032/ XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, dan tetap menjalankan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015; [4.3] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Panwas memiliki konsekuensi yang berbeda dengan keputusan sengketa. Jika keputusan sengketa Panwas bersifat final dan mengikat, maka tidak demikian halnya dengan Rekomendasi Panwas. Oleh karena itu, dalil Pengadu yang bersikukuh tidak mengubah keputusannya dengan dalih menjalankan Rekomendasi Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 07/Panwaslu/ RKMDS/ XI/2015 adalah keliru. Tindakan Para Teradu semakin sulit dipahami manakala pada waktu dan kesempatan yang lain, Ketua Panwas Kabupaten Fakfak saat itu atas nama Cyrillus Adopak bersama Teradu II Romanus Higimur dan Calon Bupati Donatis Nimbitkendik menandatangani dokumen yang diklaim sebagai Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 02/PS/PWSL.FKF.34.02/X/2015. Dalam dokumen tersebut dinyatakan telah terjadi kesepakatan antara Donatus Nimbitkendik dengan Anggota KPU Kabupaten Fakfak atas nama Romanus Higimur untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 yang didalamnya terdapat pernyataan bahwa Pasangan Calon Donatus Nimbitkendik dan Abdul Rahman tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2015. Selain itu juga termuat pernyataan kesepakatan untuk menerbitkan surat keputusan baru yang di dalamnya mengakomodir Pasangan Calon Donatus Nimbitkendik dan Abdul Rahman sebagai peserta Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2015. Selang beberapa hari kemudian diketahui bahwa dokumen yang diklaim sebagai Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 02/PS/PWSL.FKF.34.02/X/2015 tersebut diterbitkan tanpa melalui mekanisme Rapat Pleno oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Fakfak. Keputusan tersebut dilakukan sendiri oleh Cyrillus Adopak. Fakta inilah yang menjadi salah satu alasan bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat memberhentikan sementara Cyrillus Adopak dari jabatannya selaku Ketua Panwas Kabupaten Fakfak. Berdasarkan hal tersebut, maka DKPP membenarkan sikap dan tindakan Pengadu yang memerintahkan Para Teradu untuk tetap pada sikap semula yaitu menetapkan hanya 2 pasangan calon yang memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 001/ PS.PWSL.FKF.34.03/IX/2015; [4.4] Menimbang bahwa Teradu II telah melibatkan diri dalam permufakatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bersama dengan Calon Bupati 18 Fakfak atas nama Donatus Nimbitkendik dan Ketua Panwas Kabupaten Fakfak pada saat itu Cyrillus Adopak, maka DKPP berpendapat bahwa Teradu II telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 huruf a dan huruf c, dan asas profesionalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Adanya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu II pada satu sisi juga menunjukkan ketidakmampuan Teradu I dalam menjalankan tugasnya selaku Ketua KPU Kabupaten Fakfak secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam perkara yang bersifat strategis, Teradu I tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh Teradu II. Padahal, tahapan pencalonan merupakan salah satu tahapan Pilkada yang sensitif dan krusial. DKPP menilai bahwa Teradu II turut menyumbang bagi terjadinya kisruh dalam proses pencalonan peserta Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2015. Teradu II telah melanggar asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 huruf b Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.5] Menimbang bahwa Teradu IV dan Teradu V turut menandatangani Berita Acara Nomor 36/BA/KPU.FF/XI/2015 tentang Rapat Pleno dalam rangka menindaklanjuti surat KPU RI dan KPU Provinsi tentang penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak berdasarkan hasil keputusan sengketa Panwas Kabupaten Fakfak Tahun 2015 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 821/KPU/XI/2015 dan surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 251/KPUProv.032/ XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, dan tetap menjalankan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015, DKPP menilai Teradu IV dan Teradu V telah ikut serta dalam tindak pembangkangan terhadap atasannya baik KPU Provinsi Papua Barat maupun KPU Republik Indonesia, hal mana tidak dilakukan oleh Teradu III. Oleh karena itu, DKPP berkesimpulan bahwa Teradu IV dan V telah melanggar ketentuan Pasal 10 huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sedangkan Teradu III tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.6] Menimbang dalil Para Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu; 19 [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu III tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I atas nama Muhamad Nur Namudat selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Fakfak dan Teradu II atas nama Romanus Higimur selaku Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Teradu IV atas nama Hasanudin Rettob dan Teradu V atas nama Novi S. Hieriey selaku Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat; 4. Merehabilitasi nama baik Teradu III atas nama Hairudin Kutanggas selaku Anggota KPU Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat; 5. Memerintahkan KPU Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing- masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 20  ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 21