Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 85/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus padatingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 203/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 85/DKPP- PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh: 1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU [1.1] PENGADU 1. Nama : Namri Nasir Pekerjaan : Partai PAN Alamat : BTN Soreng Permai Blok H Kota Pare-Pare. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------Pengadu; TERHADAP: [1.2] TERADU 1. Nama : Baharia Tahir, SE Pekerjaan : Ketua PPK Kec.Soreang Kota Pare-Pare Alamat : Jl. Laupe Kantor Kec. Soreang Kota Pare-Pare Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Najib Pekerjaan : Ketua KPPS Bukit Indah 1  Alamat : Jl. A. Makkulau Kota Pare-Pare Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 3 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 203/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 85/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa terjadi pengurangan suara untuk Caleg PAN No Urut 5 Kec. Soreang a.n Namri Nasir, AMD. Di Tingkat PPS dan PPK dan ada tiga surat suara cobolos Partai dan Nomor Urut 5, namun disahkan suara ke Partai; 2. Bahwa saksi melakukan keberatan dan protes tetapi tidak dindahkan oleh petugas TPS kemudian peengadu melaporkan persoalan tersebut ke Panwaslu Kota Pare- Pare dan mengeluarkan rekomendsari ke PPK Kec Soreang dan KPU untuk ditindak lanjuti, tetapi rekomendasi dan keberatan saksi tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan; 3. Bahwa di TPS 18 Kelurahan bukit Indah yang dihitung pertama adalah DPRD Kotta Bukan DPR-RI; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. 2 [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Copy Rekomendasi Panwaslu Kota Pare-Pare Nomor 14/LP/Pileg/IV/2014; 2. Bukti P-2 : Copy Model D.1; 3. Bukti P-3 : Copy Penerusan laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke DKPP; 4. Bukti P-4 : Copy Model C1 asli; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.5.1] Secara umum para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.5.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu I bahwa rekomendasi Panwas telag ditindaklanjuti dengan klarifikasi perolehan suara dan menurut Teradu I tidak ada perbedaan antara C1 dengan C1 Plano; [2.5.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian diatas, para Teradumemohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untukmemutuspengaduanini, sebagaiberikut:

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP 3 [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. 4 Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat (Vide; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan aquo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1]Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan para Teradutelah melakukan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu, karena melanggar prosedur pada saat perhitungan suara, dimana di TPS 18 Bukit Indah dihitung terlebih dahulu adalah DRPD Kota. Berdasarkan keterangan Pengadu di TPS 18 Bukit Indah sebanyak 7 suara segharusnya 10 suara adalah tidak beralasan karena berdasarkan hasil kroscek C1 dan C1 Pleno sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu adalah tetap 7 suara. Saksi partai PAN pada saat perhitungan di TPS mapupun rekapitulasi di tingkat PPS tidak pernah mengajukan keberatan. [4.2]Menimbang, Para Teradu dalam jawabannya membantah seluruh dalil pengaduan Pengadu. Para Teradu telah melaksanakan rekomendasi Panwas dan telah ditindaklanjuti dengan klarifikasi perolehan suara dan menurut Teradu I tidak ada perbedaan antara C1 dengan C1 Plano. Berdasarkan fakta persidangan tidak terjadi kesalahan prosedur dalam proses perhitungan karena dimulai dari DRPD Kota. Sebab prosedur mendahulukan penghitungan DPRD Kota, tidak memiliki pengaruh pada perolehan suara Pengadu atau peserta lain di TPS 18 Bukit Indah. Berdasarkan hal fakta-fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa seluruh Teradu tidak terbukti melanggar asas jujur, adil, independensi, dan sumpah jabatan (Pasal 3 ayat (4), Pasal 5, Pasal 10, dan Pasal 12 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu) dengan demikian aduan Pengadu dapat dikesampingkan. 5 [4.3] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dalil Pengadu tidak beralasan menurut etika.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [4.3] Bahwa para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [4.4]Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik para Teradu;

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. MEREHABILITASI Teradu I dan Teradu II atas nama Baharia Tahir, SE (Ketua PPK Kec. Soreang Kota Pare-Pare), Najib (Ketua KPPS Bukit Indah) sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Ida Budhiati, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. 6  Dr. Anna Erliyana,Dr. ValinaSingkaSubekti, M. Si., Pdt. SautHamonanganSirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.,masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 7