III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 20 Mei 2019 telah mengajukan
pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut
DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:
1. Bahwapada hari jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar jam 14.00 WIB di Kantor
Bawaslu Kabupaten Bandung telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan.
Awalnya Pengadu mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung untuk
memberikan Surat Laporan Informasi dari Partai Hanura dan ditermia oleh
Komarudin Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bandung, dan terjadi
argumentasi antara Pengadu (selaku Pelapor) dengan Komarudin. Kemudian
Saksi atas nama HJ. Atin Nurhayati menyampaikan kepada Komarudin bahwa
kalau Surat Laporan mau diterima, Pelapor minta tanda terimanya. Selanjutnya
Komarudin memberikan berkas surat kepada Fajrin untuk dibuatkan tanda
terimanya, kemudian Komarudin menelpon Teradu (Januar Solehudin) dan
kemudian datang ke Kantor Bawaslu. Setelah Teradu melihat berkas Surat yang
diberikan Pengadu selaku Pelapor, Teradu berargumentasi. Pengadu kemudian
menyampaikan kepada Teradu kalau mau berargumentasi jangan di sini tapi
dipersidangan nanti. Pada saat Pengadu meminta tanda terima dan mendekat
kepada Teradu untuk menyampaikan isi dari berkas surat tersebut, kemudian
Teradu melakukan pemukulan terhadap Pengadu pada bagian bibir sebelah kiri
sebanyak 1 kali sehingga Pengadu mengalami luka memar. Akibat kejadian
tersebut, Pengadu mengalami luka memar di bagian bibir sebelah kiri dan
melaporkannya ke Polres Bandung;
2. Bahwa Pengadu menyampaikan kronologis kejadian sebagai berikut:
a. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 3 Mei 2019, sekitar Pukul 14.00 WIB,
Pengadu dan temannya datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung
untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu;
b. Bahwa Pengadu kemudian diterima oleh salah seorang Anggota Bawaslu
Kabupaten Bandung atas namaKomarudin. Info yang Pengadu terima dari
Komarudin bahwa Terlapor selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung tidak
berada ditempat, sedang rapat di KPU Kabupaten Bandung;
c. Bahwa sekitar jam 15.00 WIB, Teradu datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten
Bandungdan langsung duduk dikursi bersebelahan menghadap Pengadu
dan rekannya, ikut membahas tentang laporan tersebut;
d. Saat Pengadu berdiri menghampiri untuk menunjukkan berkas laporan
dalam map. Bahwa setelah membuka map dan menunjukkan berkas
tersebut, tiba-tiba Teradu langsung berdiri kemudian memiting dan
memukul Pengadu hingga bibir Pengadu pecah dan muka Pengadubengkak;
e. Pada saat itu Pengadu mundur dan menghindari Teradu dan keluar dari
ruangan, tetapi Pengadu terus mengejar untuk memukul Pengadu. Pengadu
kemudian dipegangin erat-erat (ditahan) oleh Komarudin dan teman
Pengadu dan coba ditenangkan (dipeluk dan dikasih minum);
f. Pengadu dan Saksi (Teman Pengadu yang dating langsung ke Kantor
Bawaslu Kabupaten Bandung kemudian ke Polsek Soreang untuk
melaporkan kejadian penganiayaan tersebut, dan disarankan petugas untuk
langsung saja melapor ke Polres Kabupaten Bandung;
g. Pengadi kemudian diantar oleh Kanit Reskrim Polsek Soreang menuju ke
Polres Kabupaten Bandung, sampai di Polres sekitar pukul 16.30 WIB;
31922450, Fax. (021) 3192245,
h. Saat tiba di Polres Kabupaten Bandung, Pengadu disuruh menunggu dahulu
dan laporan Pengadu diterima sekitar jam 18.30 WIB (setelah Maghrib),
sekitar 2 jam Pengadu menunggu dulu, sebelum proses pelaporan di Polres.
Kemudian jam 19.30 WIB diantar oleh petugas Polres ke RSUD Soreang
untuk divisum, dan setelah itu Pengadu bersama Saksi kembali ke Polres
Kabupaten Bandunguntuk diperiksa dan juga di-BAP;
i. Bahwa selama dalam perjalanan ke Rumah Sakit petugas diskusi dengan
Pengadu, beliau bilang dalam perkara seperti ini biasanya “adu saksi”
(banyak-banyak-an saksi) dan “katanya” saksi di pihak Pengadu lebih
banyak daripada saksi di pihak Pengadu sebagai korban;
j. Jika memang model “menang kalah” pada perkara (pidana) ini adalah “adu
banyak- banyakan saksi”, fakta kejadian hanya ada 4 (empat) orang saksi, 2
orang saksi korban juga saksi teman saya dan 3 orang dari Bawaslu
Kabupaten Bandung. Karena hal tersebut, Pengadu takut jika model "adu
banyak-banyakan saksi” ini yang kemudian akan diterapkan penyidik,
bukan adu fakta materiil kejadian;
k. Bahwa ketakutan dan kekhawatiran Pengadu tersebut sepertinya terbukti,
ternyata pada malam itu juga Pengadu melihat pemberitaan media online
(terlampir) yang memberitakan judulnya “Ketua Bawaslu Kabupaten
Bandung Dianiaya Oknum Politikus Hanura”, dan diberitakan bahwa Ketua
Bawaslu sudah membuat laporan ke Polisi dan sudah di-visum, entah
darimana sumber berita tersebut, entah darimana media tersebut tahu soal
itu, yang pasti itu pemutarbalikan fakta kejadian;
l. Bahwa pada esok harinya muncul lagi satu pemberitaan (terlampir) yang
judulnya “Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Diduga Dianiaya Caleg Partai
Hanura”.Isi beritanya sama saja, pemutarbalikan fakta kejadian. Dalam
pemberitaan tersebut disebutkan bahwa Ketua Bawaslu melaporkan
kejadian penganiayaan tersebut dengan Nomer Laporan:
LP/B.198/V/2019/JBR/Res Bdg;
m. Bahwa laporan Teradu Nomornya: LP/B.198/V/2019/JBR/Res Bdg,artinya
jika Laporan Teradu benar adanya, maka laporan itu dilakukan setelah
laporan Pengadu Nomornya LP/B.197/V/2019/JBR/Res Bdg;
n. Isi pemberitaan kedua media tersebut tentang Laporan Polisi oleh Teradu
sepertinya kronologinya sama seperti laporan Pengadu ke Polres, hanya
posisinya yang dibalik, Teradu yang jadi korban, sementara Pengadu yang
jadi pelakunya;
o. Bahwa inilah yang Pengadu takutkan, Teradu sebagai pejabat negara
memang memiliki segalanya, mem-blow up kejadian ini dan/atau mem-peti
es-kan kejadian ini;
p. Logika sederhananya, Teradu saat ini adalah “media darling, primadona”,
jika Teradu dianiaya orang, tentu ini jadi headline nasional, framingnya
tentu Ketua Bawaslu = Pahlawan Pemilu dan saya jadi “Penjahat Pemilu”.
Tetapi faktanya hingga saat ini hanya 2 (dua) pemberitaan media yang masih
non-konfirmed, entah ada apa dengan kejadian ini, falhood/dusta dan media
sepertinya mulai bekerja;
q. Bahwa hingga saat ini, Pengadu masih mengalami ketakutan. Pengadu
punya istri dan 2 (dua) orang anak yang masih usia 8 tahun dan 13
tahun.Hingga saat ini Pengadu masih belum tahu nasib kelanjutan kejadian
ini, yang pasti muka Pengadu sudah bengkak dan Pengadu adalah korban.
[2.2] PETITUM PENGADU
31922450, Fax. (021) 3192245,
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu; dan
4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang
seadil adilnya
[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Surat Tanda Terima Laporan Polres Bandung Nomor:
LP/B.197/V/2019/JBR/Res Bdg, atas nama Cecep Supriatna,
tanggal 3 Mei 2019;
Bukti P-2 : Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Bandung Nomor: 054/DPC-
HRN/IV/2019, Perihal: Laporan Pelanggaran Pemilu, tanggal 2 Mei
2019;
Bukti P-3 : Surat Tugas DPC Partai Hanura Kabupaten Bandung Nomor:
027/ST-DPC-HANURA-KABBDG/XII/2018, Perihal: Laporan
Pelanggaran Pemilu, tanggal 14 Desember 2018;
Bukti P-4 : Surat Pernyataan Saksi atas nama Hj. Atin Nurhayati
Saksi Pengadu (Atin Nurhayati):
1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei Tahun 2019, kurang lebihnya Pukul
14.00 WIB, Kami (Atin Nurhayati dan Cecep Supriatna) tiba di Kantor
BawasluKabupaten Bandung, Kami mendatangi ruangan Sentra Penegakan
Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang saat itu dalam kondisi terbuka dan saya
mengucapkan salam, di dalam ruangan Gakkumdu tersebut ada 4 orang yaitu
atas nama Kahfiana, Komarudin, Fajrin dan Yuda;
2. Bahwa Pa Kahfiana (Komisaris Bawaslu) pamit pergi meninggalkan kami karena
ada tugas lain mau ke luar kota katanya;
3. Bahwa saat kami datang diterima oleh Pak Komarudin dan beliau bertanya
maksud kedatangan kami;
4. Bahwa disampaikan, kami dari Tim Advokasi Partai HANURA ingin
menyampaikan Laporan INFORMASI yang berbentuk SURAT perihal adanya
dugaan PELANGGARAN PEMILU;
5. Bahwa bapak Komarudin memberikan argument, menurutnya untuk pelaporan
tersebut disertai adanya syarat materil dan formil, harus disertai saksi-saki, dan
harus ada bukti-bukti;
6. Bahwa dalam perbincangan tersebut antara kami dan Pak Komarudin sedikit
terjadi perdebatan, lalu Pak Komarudin mengatakan seperti ini "Jadi menurut
Ibu (Atin Nurhayati) bahwa pemilu ini GAGAL?”;
7. Bahwa saya (Atin Nurhayati) tidak mengatakan demikian, akan tetapi bapak
(Komarudin) sendiri yang mengatakan nya ?;
8. Bahwa saya (Atin Nurhayati) sampaikan, apa yang bapak argumenkan/
sampaikan barusan lebih baik di tuangkan dalam surat, sebagai bentuk
jawaban pada surat yang kami berikan ini. kalau bapak mau terima informasi
tertulis ini, silahkan bapak buatkan tanda terima nya tetapi bila mana tidak
akan saya bawa pulang kembali, (dari argumen Pak Komarudin ada kesan
keengganan untuk menerima informasi laporan pelanggaran pemilu tersebut);
31922450, Fax. (021) 3192245,
9. Bahwa pada akhirnya berkas surat informasi pelaporan tersebut oleh Pak
Komarudin di berikan kepada Fajrin untuk di buat kan tanda terima nya;
10. Bahwa saat Fajrin sedang mengetik/ buat tanda terima, Pak Komarudin
menelefon kepada Pak Januar dan menyampaikan bahwa ada kami (Advokasi
Hanura);
11. Bahwa tak lama kemudian Pak Januar datang dan duduk di sebelah kanan
saya;
12. Bahwa saat itu beliau membuka map yang berisi surat informasi dari kami
tersebut dan beliau pun berargumen laporan ini harus adanya besikking (bukti
asli untuk pembanding dengan fotocopynya). Seperti bukti-bukti terkait
pelanggaran pemilu, juga surat mandat kami (padahal surat mandat kami ada di
KPU, karena kami pun sebagai saksi dari pihak partai);
13. Bahwa saat Pak Januar berargumen tersebut, Cecep Supriatna berbicara “nanti
saja argumentasi tersebut bisa disampaikan di persidangan, sekarang minta
tanda terima nya saja kalau surat laporan informasi tersebut mau di terima”;
14. Bahwa Selajutnya Pak Januar berbicara seperti ini "Da maneh mah ngomong
pengadilan-pengadilan wae sembari nunjuk ke arah Cecep", dan Cecep
menghampiri Januar (berada di tengah-tengah antara Januar dan saya) lalu
membuka map dan merinci bahwa ini surat nya ini bukti-bukti nya, dan ini
surat tugas nya. Terus Pak Januar bilang seperti ini "MUN KU SAYA TEU
DITARIMA KUMAHA?" lantas Cecep menjawab “Ya terserah”;
15. Bahwa tiba-tiba Pak Januar berdiri dan memiting leher Cecep, terus tangan kiri
nya megang mulut cecep dan tangan kanan nya ninju bibir Cecep. Sementara
tangan kiri Cecep menahan dada pak Januar supaya menjauh;
16. Bahwa saat itu saya( Atin Nurhayati) luar biasa kaget dan saya dengan Pak
Komarudin berusaha melerai mereka akan tetapi Januar terus menyerang
Cecep;
17. Bahwa pada saat Januar mau menyerang lagi dan saya mau dokumentasikan
tetapi pak Yuda melarang sembari menepis handphone saya untung tidak kena
dan kembali Januar dan Cecep mau bergumul tapi hanya wajah mereka saja yg
beradu seolah-olah keduanya meminta utk saling di pukul tetapi itu tidak terjadi
(karena Cecep di tarik Pak Komarudin dan Pak Januar di tarik oleh saya) dan
saya menyuruh Cecep keluar dan saya menyuruh Pak Januar untuk duduk dan
saya memberikan minum kepada beliau;
18. Bahwa pada saat sedang minum mata Pak Januar juga nafas nya penuh nafsu/
emosi kepada Cecep dan terus memandang Cecep yg duduk sedikit jauh dari
tempat duduk Januar, lantas saya menghalangi dengan badan saya supaya
Cecep tidak di lihat oleh Januar dan saat itu PIPI JANUAR SAYA TEPUK-TEPUK
DAN BILANG sabar, istigfar , malu sebagai pejabat negara. Dan akhir nya Pak
Januar emosi nya sedikit meredam, Cecep yang saat itu keluar ruanngan dan
sudah berada di mobil, sementara saya masih menunggu tanda terima dari
surat yg kami kirim tersebut dan selanjut nya saya pun pamit;
19. Bahwa Selanjutnya kami berangkat ke Polsek Soreang untuk melapor dan tiba
kurang lebih Pukul 16.00, dan kami menunggu kurang lebih 20 sampai 30
menit di Polsek Soreang;
20. Bahwa terkait laporan kami itu tidak di terima, karena menurut pak Sugeng
(Kanit Serse Polsek Soreang) sebagaimana instruksi dari Kapolsek Soreang
laporan tersebut harus dibawa ke POLRES. Karena yang dilaporkannya
setingkat Ketua Bawaslu makanya harus laporannya ke POLRES saja;
31922450, Fax. (021) 3192245,
21. Bahwa Kemudian setelah dari Polsek kami diantarkan oleh Pak kanit Sugeng
tersebut ke Polres Bandung. Setibanya di Polres Bandung kurangg lebih Pukul
17.00 Kami memasuki ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
dan di terima oleh petugas yang ada disana. Kemudian kami menunggu, karena
laporan kami belum di proses;
22. Bahwa pada saat menunggu ada beberapa polisi yg menanyakan kronologis
kejadian, nama polisi tersebut diantara nya Pak Agus dan satu lagi saya lupa
namanya. Setelah kurang lebih 30 menit kami menunggu, saat saya sedang
berdialog dengan Pak Agus cs, tiba-tiba Cecep menyela sebentar dan
mengatakan “Apakah laporan kami mau di terima tidak?” Kemudian saya bicara
pada Cecep “Nanti dulu ini kan saya masih bicara dengan Pak Agus;
23. Bahwa Setelah itu baru petugas jaga memanggil untuk menerima laporan kami
dan selanjutnya kami di suruh menuju ruang curanmor di lantai 2 dan di terima
oleh Pak Viktor dan kami di persilahkan duduk, tak lama kemudian datanglah
polisi yang bernama Pak Dadang, beliau pun bertanya “Sapa nih orang Pacet?”
Lantas saya menunjuk ke Cecep. “Oh ini yang datang ke bawaslu itu ya?” ujar
Pak Dadang. “Ya pak” sambung Cecep. Selanjutnta Pak Dadang menanyakan
mengenai kronogis nya seperti apa, dan saya cerita kan seperti yang saya tulis di
awal. Lantas Pak Dadang bilang bahwa ini baru sepihak dari ibu, sekarang saya
mau ke bawaslu. Selanjut nya cecep di suruh menghadap ke meja Pak Viktor,
untuk di lakukan BAP. Tapi tiba-tiba Pak Viktor menerima telpontidak tahu asal
usulnya dari siapa, setelah menerima telpon Pak Viktor mengajak untuk visum
ke RSUD Soreang.
24. Bahwa kurang lebih pukul 18.30 kami menuju RSUD Soreang menggunakan
mobil saya Atin Nurhayati) dan polisi yang ikut yaitu Pak Viktor dan Pak Dadang
dalam perjalanan menuju RSUD (Soreang tersebut, Pak Dadang bilang ke saya
"Bu kita ngobrol-ngobrol ya, menurut ibu ini ending nya mau di bawa kemana?
Kan ibu orang hukum nih sebagai pengacara, kita liat fakta hukum yang ada
dari ibu kan saksi hanya seorang sementara dari Pak Januar itu ada 3 saksi. Ok
dari saudara Cecep ini ada visum tapi kan Pak Januar juga mau melaporkan
juga ke polisi, jadi menurut ibu mau di bawa kemana ending nya?”. Lantas saya
jawab "Berhubung saya dan Pak Cecep sebagai Tim Advokasi dari partai Hanura,
sehingga saya harus rembug dulu dengan partai. Jadi maaf belum bisa saya
jawab’. Akhirnya sesampainya di RSUD Soreang Cecep di visum dan hasil visum
nya saya melihat yaitu "BIBIR KIRI MEMAR";
25. Bahwa Setelah selesai dari RSUD Soreang, kami pun kembali ke Polres Bandung
dan sdr Cecep dibuat Berita Acara Pemeriksaanya (BAP), proses tersebut
memakan kurang lebih 6 jam dan setelah selesai kami pulang.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.4] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan
DKPP pada tanggal 24 Juni 2019yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut:
1. BahwaTeradu menolak semua dalil aduan Pengadu, kecuali yang secara tegas
diakui oleh Teradu dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Bawaslu Kabupaten Bandung menerima
surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Bandung nomor
053/DPC-HNR/IV/2019 perihal Permintaan Rekomendasi Salinan C1 ke KPU
Kabupaten Bandung yang pada pokoknya meminta Bawaslu Kabupaten
Bandung untuk merekemendasikan kepada KPUD Kabupaten Bandung untuk
segera memberikan soft copy/hard copy salinan C1 kepada Partai
31922450, Fax. (021) 3192245,
HanuraKabupaten Bandung dan Menarik semua formulir C1 dari KPPS (Salinan
C1 untuk saksi yang tidak digunakan) urgensi dari penarikan tersebut untuk
menghindari penyalahgunaan yang dapat mengganggu Rekapitulasi di KPUD
nanti; (Bukti T-1)
3. Bahwa menanggapi Surat DPC Hanura Kabupaten Bandung, pada tanggal 26
April 2019 Bawaslu Kabupaten Bandung mengirim surat kepada Dewan
Pimpinan Cabang Partai Hanura surat Nomor: 249/K.Bawaslu.JB-
01/TU.03.00/III/2019 perihal Jawaban Permintaan Rekomendasi yang pada
pokoknya menjelaskan terkait kewenangan penyampaian salinan formulir model
C-KPU dan prosedur penyusunan rekomendasi Pengawas Pemilu sebagai salah
satu output dari penanganan dugaan pelanggaran Pemilu; (Bukti T-2)
4. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Bandung menerima surat
dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Bandung Nomor
054/DPC-HNR/IV/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal Laporan Pelanggaran
Pemilu yang pada intinya berisi laporan terkait adanya perbedaan/perubahan
angka yang ada di hasil scan sertifikat hasil penghitungan suara model C1
dengan sertifikat rekapitulasi tingkat kecamatan model DAA 1; (Bukti T-3)
5. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Bandung mengirim surat
jawaban kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Bandung
surat Nomor: 252/K.BAWASLU.JB-01/TU.03.00/V/2019 tanggal3 Mei 2019
perihal Jawaban Tentang Laporan Pelanggaran Pemilu atas surat Dewan
Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Bandung yang pada pokoknya
menjelaskan prosedur penyelesaian keberatan dalam Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan prosedur penanganan Temuan/Laporan
dugaan pelanggaran Pemilihan Umum; (Bukti T-4)
6. Bahwa selanjutnya, dapat dijelaskan terkait tindaklanjut terhadap Laporan
Pelanggaran Pemilu melalui surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura
Kabupaten Bandung nomor 054/DPC-HNR/IV/2019 tanggal 2 Mei 2019,
Bawaslu Kabupaten Bandung telah menindaklanjuti berdasarkan surat Nomor:
252/K.BAWASLU.JB-01/TU.03.00/V/2019 tanggal 03 Mei 2019 sebagaimana
tercantum di atas. Hal tersebut dilakukan mengingat seharusnya laporan
dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan secara langsung di Kantor Pengawas
Pemilu dan ditandatangani oleh Pelapor dalam formulir penerimaan Laporan
Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan
Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilu;
7. Bahwa apa yang menjadi pokok aduan Pengadu tidak sesuai dengan
fakta,adapun fakta kejadian/kronologi adalah sebagai berikut:
a. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Cecep
Supriyatna yang merupakan Caleg DPRD Partai Hanura Dapil 7 sekaligus
menjabat sebagai Liaison Officer didampingi oleh Sdri. Atin yang mengaku
sebagai kuasa hukum partai Hanura datang ke kantor Bawaslu Kabupaten
Bandung dengan maksud untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dan
diterima oleh Sdr. Komarudin yang merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten
Bandung yang juga selaku Kordiv Penindakan dan di dampingi oleh Staff
penindakan Sdr. Fajrin dan Sdr. Yuda. Kemudian Sdr. Komarudin
menanyakan perihal kelengkapan syarat materil dan formil terutama saksi
sebagai syarat materil agar kelengkapan laporan dapat diterima namun
Pengadu dan Sdri. Atin tidak bisa menyertai saksi tersebut dalam laporan
tersebut sehingga laporan tersebut diterima sebagai Informasi awal saja. Lalu
31922450, Fax. (021) 3192245,
Sdr. Komarudin menjelaskan tentang tata cara pelaporan yang sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu 7 tahun 2018 terkait
tata cara pelaporan dugaan pelanggaran pemilu dan melakukan pemeriksaan
berkas-berkas terkait informasi awal yang akan dilaporkan. Namun Pengadu
dan Sdri. Atin tetap bersikeras dan membantah dengan memberikan
argumentasi yang tidak jelas bahwa itu sudah tugas Bawaslu untuk
melengkapi persyaratan tersebut walaupun hal tersebut sudah dijelaskan oleh
Sdr. Komarudin bahkan Pengadu mengatakan “jika mau beragumentasi
jangan disini tetapi nanti di ruang persidangan”;
b. Bahwa setelah itu Sdr. Komarudin menyerahkan berkas tersebut kepada Sdr.
Fajrin untuk dibuatkan tanda terima sambil menghubungi Teradu yang pada
saat itu sedang melaksanankan tugas mengawasi rekapitulasi di KPU
Kabupaten Bandung untuk menanyakan perihal surat. Setelah mendapatkan
kabar tersebut Teradu segera berangkat ke kantor Bawaslu Kabupaten
Bandung, sesampainya di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Teradu
menjelaskan bahwa Surat yang ditanyakan oleh Sdri. Atin sudah dikirim
kembali ke Kantor DPC Hanura. Kemudian Teradu kembali mejelaskan
perihal proses penyampaian laporan sambil melakukan pemeriksaan berkas-
berkas yang dibawa oleh Pengadu serta menjelaskan juga terkait SOP dan
Mekanisme penerimaan laporan tersebut harus memenuhi syarat formil dan
materil sementara berkas yang dibawa tersebut hanya sebatas Fotokopi saja
yang berupa Salinan C1, surat mandat, salinan DAA 1 dan Scannan C1 Plano
saja serta surat asli pengantar laporan perihal pelanggaran pidana pemilu dan
Pengadu tidak bisa memperlihatkan berkas yang asli. Setelah melihat berkas-
berkas tersebut saya menanyakan kepada Sdri. Atin terkait keberadaan
berkas aslinya, dan kemudian Sdri. Atin menanyakan kepada
Pengadukeberadaan surat mandat yang aslinya lalu Pengadu menjawab
bahwa surat mandat tersebut berada di Kantor KPU serta mengatakan kepada
Teradu dengan nada tinggi “Sudahlah jangan banyak beragumentasi nanti
saja beragumentasinya di pengadilan Sentra Gakumdu”;
c. Bahwa kemudian Pengadu menghampiri Teradu dan berbicara dengan nada
tinggi “mau ditindak mangga, tidak juga tidak apa-apa, terserah, karena itu
sudah tugas Bawaslu tapi saya meminta tanda terima laporan saja”.
Kemudian Teradu menjawab “pasti akan ditindak lanjuti, kalau tidak
bagaimana, namun syarat formil dan materil harus terpenuhi diantaranya
salinan C1 harus asli dan surat mandat pun harus asli”. Pada saat Teradu
menjelaskan hal tersebut Pengadu sambil menunjuk dan menggrebak tangan
kanannya mengenai kepala bagian kiri Teradu kemudian Teradu langsung
reflek berdiri memutar badan menghadap Pengadu lalu mendorong dada
sambil mengatakan “naon maneh” kemudian Pengadu langsung menarik
kerah baju Teradu dan dibalas dengan menarik kerah baju Pengadu (saling
tarik kerah baju) setelah itu kepala bagian kiri Teradu dipukul oleh Pengadu
kemudian kejadian tersebut dipisah oleh Sdr. Komarudin dan Sdr. Yuda.
Setelah kejadian tersebut dipisahkan oleh Sdr. Komarudin tiba-tiba Pengadu
kembali menghampiri Teradu dan menyodorkan mukanya kepada Teradu
sehingga saling beradu wajah sehingga dipisahkan kembali oleh Sdr.
Komarudin dan Sdr. Yuda. Setelah kejadian tersebut Pengadu dan Sdri. Atin
menerima tanda terima dan langsung meninggalkan kantor Bawaslu
Kabupaten Bandung.Bahwa Teradu telah melakukan Visum, dan melaporkan
pemukulan yang dilakukan oleh Pengadu Ke Polres Bandung;
31922450, Fax. (021) 3192245,
8. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Pukul 19.41 Teradu membuat laporan kepada
Kepolisian Resort Bandung sebagaimana Surat Tanda Penerimaan
Laporan/Pengaduan Nomor: LP/B.198/V/2019/JBR/Res.Bdg; (Bukti T-5)
9. Bahwa atas laporan yang disampaikan oleh Teradu ke Polres Bandung telah
terdapat tindaklanjut berupa Pemberitahuan Hasil Penyelidikan sebagaimana
Surat Kepala Satuan Reskrim Polres Bandung Nomor: B/186/V/2019/Reskrim
bertanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya memberitahukan waktu
pelaksanaan penyelidikan dan Contact Person Penyidik dalam upaya mepercepat
proses penyelidikan; (Bukti T-6)
10. Bahwa Teradu menolak dituduh melakukan Penganiayaan terhadap Pengadu,
karena Teradu di pukul lebih dahulu oleh Pengadu dan Teradu hanya
melakukaan pembelaan diri;
11. Bahwa Teradu melakukan pembelaan diri karena saat terpaksa, dimana Teradu
sedang dalam keadaan Overmacht;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 48 KUHP yang berbunyi “orang yang melakukan
tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana”, dimana
seperti tindakan Teradu mendorong Sdr. Cecep Supriatna merupakan bentuk
pengaruh daya paksa membela diri, seingga Teradu tidak dapat diberikan sanksi
atau hukuman;
13. Bahwa keadaan yang dihadapkan Teradu merupakan Overmacht yang bersifat
mutlak, dimana sesuatu yang dialami Teradu merupakan sesuatu yang sama
sekali tidak dapat Teradu elakkan;
14. Bahwa Tindakan yang dilakukan Teradu merupakan perbuatan “pembelaan
darurat” atau “pembelaan terpaksa” (noodweer) sesuai dengan Pasal 49 KUHP
Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:
(1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk
mempertahankan dirinya atau diri oranglain, mempertahankan
kehormatan harta benda sendiri atau kepunyaan oranglain, daripada
serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu
juga, tidak boleh dihukum;
(2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu
dengan sekonyong-konyong dilakukan dengan perasaan tergoncang
dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.
15. Teradu secara Pribadi memiliki Hak untuk mempertahankan diri dari hal-hal
yang mengancam dan berbahaya, Dan secara kelembagaan Teradu Merupakan
Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung sehingga wajib mempertahankan
kehormatan lembaga dari tindakan yang melawan hak dan mengancam dalam
hal ini yang dilakukan Pengadu.
KESIMPULAN TERADU
[2.5] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Teradu menyampaikan kesimpulan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari jawaban Teradu bertanggal 26Juni 2019 yang
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bahwadiketahui dalam fakta persidangan Pengadu dan Saksi mengakui telah
diberikan penjelasan oleh Teradu dan Pihak Terkait atas nama Komarudin
selaku Koordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung mengenai
tata cara dan prosedur penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa diketahui dalam persidangan Pengadu dan Saksi mengakui telah
menerima jawaban surat dengan Nomor: 252/K.BAWASLU.JB-
31922450, Fax. (021) 3192245,
01/TU.03.00/V/2019 bertanggal 03 Mei 2019 atas surat laporan pelanggaran
yang disampaikan oleh Pengadu;
3. Bahwa diketahui dalam fakta persidangan Teradu dan Pihak Terkait telah
menyampaikan penjelasan terkait tindaklanjut terhadap Laporan Pelanggaran
Pemilu melalui surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten
Bandung nomor 054/DPC-HNR/IV/2019 tanggal 02 Mei 2019, Bawaslu
Kabupaten Bandung telah menindaklanjuti berdasarkan surat nomor:
252/K.BAWASLU.JB-01/TU.03.00/V/2019 tanggal 03 Mei 2019 sebagaimana
tercantum dalam huruf d di atas. Hal tersebut dilakukan mengingat seharusnya
laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan secara langsung di Kantor
Pengawas Pemilu dan ditandatangani oleh Pelapor dalam formulir penerimaan
Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8
Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Pengadu dalam sidang DKPP
tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
5. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Pengadu berbeda dengan
kronologis dari jawaban Teradu;
6. Bahwa Teradu menolak dituduh melakukan Penganiayaan terhadap Pengadu,
karena Teradu dipukul lebih dahulu oleh Pengadu dan Teradu hanya melakukan
pembelaan diri;
7. Bahwa Teradu melakukan pembelaan diri karena saat terpaksa, dimana Teradu
sedang dalam keadaan Overmacht;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 48 KUHP yang berbunyi “orang yang melakukan
tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana”, dimana
seperti tindakan Teradu mendorong Sdr. Cecep Supriatna merupakan bentuk
pengaruh daya paksa membela diri, sehingga Teradu tidak dapat diberikan
sanksi atau hukuman;
9. Bahwa keadaan yang dihadapkan Teradu merupakan Overmacht yang bersifat
mutlak, dimana sesuatu yang dialami Teradu merupakan sesuatu yang sama
sekali tidak dapat Teradu elakkan;
10. Bahwa Tindakan yang dilakukan Teradu merupakan perbuatan “pembelaan
darurat” atau “pembelaan terpaksa” (noodweer) sesuai dengan Pasal 49 KUHP
Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:
(1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk
mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan
harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang
melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh
dihukum;
(2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan
sekonyong-konyong dilakukan dengan perasaan tergoncang dengan segera
pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”
Teradu secara Pribadi memiliki Hak untuk mempertahankan diri dari hal-hal
yang mengancam dan berbahaya, Dan secara kelembagaan Teradu Merupakan
Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung sehingga wajib mempertahankan
kehormatan lembaga dari tindakan yang melawan hak dan mengancam dalam
hal ini yang dilakukan Pengadu;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah di uraikan, Teradu tidak melanggar
Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
31922450, Fax. (021) 3192245,
12. Bahwa dalam sidang pemeriksaan didapatkan keterangan Pihak Terkait, yang
menerangkan jawaban atas Pengaduan Pengadu yang pada pokoknya sebagai
berikut:
a. Pihak Terkait I
Komaruddin selaku Pihak Terkait dan sekaligus Anggota Bawaslu
Kabupaten Bandung menerangkan bahwa telah terjadi laporan pelanggaran
pemilu 2019 yang disampaikan oleh Sdr. Cecep Supriatna dan Sdr. Hj. Atin
pada tanggal 03 Mei 2019 di kantor Bawaslu Kabupaten Bandung dan
menyerahkan surat laporan pelanggaran tersebut. Setelah berkas diterima
dan kemudian diperiksa serta melihat bahwa syarat-syarat laporan
tersebut tidak lengkap yaitu tidak disertai saksi sebagai syarat Materil
sehingga tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7
Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
Pemilihan Umum dan kemudian Sdr. Komarudin menerangkan tatacara
pelaporan kepada Sdr. Cecep Supriatna dan Sdr. Hj. Atin yang sesuai
dengan regulasi tersebut;
Bahwa kemudian Sdr. Komarudin hanya menerima surat laporan tersebut
sebagai informasi awal dan memerintahkan saudara Fajrin selaku staff
sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung agar dibuatkan tanda terima
surat laporan saja;
Bahwa kemudian Sdr. Komarudin menghubungi Teradu melalui telepon
genggam agar datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung;
Bahwa setelah Teradu datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung dan
memeriksa berkas laporan kemudian mempertanyakan keaslian dokumen
tersebut agar sesuai dengan prosedur pelaporan pelanggaran pemilu akan
tetapi apa yang disampaikan oleh Teradu disanggah dengan tendensius
oleh Sdr. Cecep Supriatna yang kemudian menghampiri Sdr. Teradu sambil
memperlihatkan berkas yang ada di Teradu sehingga tangan dari Sdr.
Cecep Supriatna terlihat menyentuh kepala bagian kiri Teradu kemudian
Teradu langsung reflek berdiri memutar badan menghadap Pengadu lalu
mendorong dada sambil mengatakan “naon maneh” kemudian Pengadu
langsung menarik kerah baju Teradu dan dibalas dengan menarik kerah
baju Pengadu (saling tarik kerah baju) setelah itu kepala bagian kiri Teradu
dipukul oleh Pengadu kemudian kejadian tersebut dipisah oleh Sdr.
Komarudin dan Sdr. M. Adriansyah Prayuda. Setelah kejadian tersebut
dipisahkan oleh Sdr. Komarudin tiba-tiba Pengadu kembali menghampiri
Teradu dan menyodorkan mukanya kepada Teradu sehingga saling beradu
wajah sehingga dipisahkan kembali oleh Sdr. Komarudin dan Sdr. M.
Adriansyah Prayuda. Setelah kejadian tersebut Pengadu dan Sdri. Atin
menerima tanda terima dan langsung meninggalkan kantor Bawaslu
Kabupaten Bandung;
b. Pihak Terkait II
Fajrin selaku Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung mendampingi
sdr. Komarudin beserta Sdr. M. Adriansyah Prayuda. Kemudian setelah
ikut mendampingi Sdr. Komarudin setelah menerima surat laporan dari
Sdr. Cecep Supriatna dan Sdr. Hj. Atin bahwa sdr. Fajrin diperintahkan
untuk membuat tanda terima surat laporan. Setelah itu sdr. Fajrin
menerima berkas yang kemudian akan dibuatkan tanda terima surat
31922450, Fax. (021) 3192245,
tersebut diruangan lainnya dan setelah itu Sdr. Fajrin tidak melihat adanya
peristiwa pemukulan tersebut.
c. Pihak Terkait III
M. Adriansyah Prayuda selaku Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Bandung mendampingi Sdr. Komarudin beserta Sdr. Fajrin. Bahwa benar
setelah Teradu datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung dan
memeriksa berkas laporan kemudian mempertanyakan keaslian dokumen
tersebut agar sesuai dengan prosedur pelaporan pelanggaran pemilu akan
tetapi apa yang disampaikan oleh Teradu disanggah dengan tendensius
oleh Sdr. Cecep Supriatna yang kemudian menghampiri Sdr. Teradu sambil
memperlihatkan berkas yang ada di Teradu sehingga tangan dari Sdr.
Cecep Supriatna terlihat menyentuh kepala bagian kiri Teradu kemudian
Teradu langsung reflek berdiri memutar badan menghadap Pengadu lalu
mendorong dada sambil mengatakan “naon maneh” kemudian Pengadu
langsung menarik kerah baju Teradu dan dibalas dengan menarik kerah
baju Pengadu (saling tarik kerah baju) setelah itu kepala bagian kiri Teradu
dipukul oleh Pengadu kemudian kejadian tersebut dipisah oleh Sdr.
Komarudin dan Sdr. M. Adriansyah Prayuda. Setelah kejadian tersebut
dipisahkan oleh Sdr. Komarudin tiba-tiba Pengadu kembali menghampiri
Teradu dan menyodorkan mukanya kepada Teradusehingga saling beradu
wajah sehingga dipisahkan kembali oleh Sdr. Komarudin dan Sdr. M.
Adriansyah Prayuda. Setelah kejadian tersebut Pengadu dan Sdri. Atin
menerima tanda terima dan langsung meninggalkan kantor Bawaslu
Kabupaten Bandung.
[2.6] PETITUM TERADU
Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu; dan
4. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo
berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya.
[2.7] Bukti Teradu
Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu telah menyerahkan alat bukti sebagai
berikut:
Bukti T-1 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Bandung
nomor 053/DPC-HNR/IV/2019 perihal Permintaan Rekomendasi
Salinan C1 ke KPU Kabupaten Bandung;
Bukti T-2 : Surat Bawaslu Kabupaten Bandung kepada DPC Partai Hanura
Nomor: 249/K.Bawaslu.JB-01/TU.03.00/III/2019 perihal Jawaban
Permintaan Rekomendasi sebagai jawaban atas surat Dewan
Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Bandung nomor
053/DPC-HNR/IV/2019 perihal Permintaan Rekomendasi Salinan
C1 ke KPU Kabupaten Bandung;
Bukti T-3 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Bandung
Nomor: 054/DPC-HNR/IV/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal
Laporan Pelanggaran Pemilu dan Tanda terima penyerahan
informasi awal laporan pelanggaran pemilu dari DPC Hanura
31922450, Fax. (021) 3192245,
Kabupaten Bandung;
Bukti T-4 : Surat jawaban kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura
Kabupaten Bandung surat Nomor 252/K.BAWASLU.JB-
01/TU.03.00/V/2019, tanggal 03 Mei 2019 perihal Jawaban
Tentang Laporan Pelanggaran Pemilu atas surat Dewan Pimpinan
Cabang Partai Hanura Kabupaten Bandung;
Bukti T-5 : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan kepada Kepolisian
Resor Bandung Nomor: LP/B.198/V/2019/JBR/Res Bdg, tanggal 3
Mei 2019;
Bukti T-6 : Surat Kepala Satuan Reskrim Polres Bandung Nomor:
B/186/V/2019/Reskrim bertanggal 13 Mei 2019;
Keterangan Pihak Terkait
Bawaslu Kabupaten Bandung
1. Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung atas nama Komarudin
Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019, Pengadu bersama Sdri dan Sdri. Hj. Atin
Nurhayati, SH. (Saksi Pengadu), datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten
Bandung untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran Pemilu dan diterima
oleh Pihak Terkait selaku Kordiv Penindakan Bawaslu Kabupaten Bandung;
Bahwa karena dokumen laporan Pengadu tersebut dianggap belum memenuhi
kelengkapan persyaratan formal dan materil, kemudian Pihak Terkait
menjelaskan persyaratan dan tata cara pelaporan;
Bahwa karena Pengadu dan Sdri. Hj. Atin Nurhayati, SH. (Saksi Pengadu) tetap
meminta tanda terima laporan, laporan tersebut akhirnya diterima sebagai
Informasi Awal;
Bahwa kontak fisik antara Pengadu dan Teradu diakibatkan adu argument
antara Pengadu dan Teradu terkait dengan syarat formil dan materiel Laporan;
2. Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung atas namaFajrin Sidek
Bahwa Pihak Terkait merupakan Staf Sekretariat Divisi Hukum dan
Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung;
Saksi menyatakan pada saat Pengadubersama dengan Atin Nurhayati hadir di
Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung bersama dengan Atin Nurhayati, diterima
oleh Komarudin Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung;
Bahwa Saksi tidak melihat adu fisik/perkelahian antara Pengadu dan Teradu,
karena sedang membuatkan tanda terima Laporan Pengadu;
Bahwa Teradu tidak melihat dan mengetahui siapa yang memulai pemukulan
antara Pengadu dan Teradu;
Pada saat terjadi perselisihan tersebut, Saksilangsung melerai/memisahkan
antara Pengadu dan Teradu dibantu oleh Komarudin, Atin Nurhayati, dan
Petugas Kepolisian yang ada di tempat;
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu
selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu. Teradu diduga melakukan Tindak Pidana Penganiayaan
terhadap Pengadu tanggal 3 Mei 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung.
Pengadu bersama Atin Nurhayati mewakili Partai Hanura Kabupaten Bandung
mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung untuk memberikan Surat Laporan
Informasi Pelanggaran Pemilu dan diterima oleh Komarudin selaku Anggota Bawaslu
Kabupaten Bandung. Bahwa pada saat menyampaikan laporan tersebut, terjadi adu
argumentasi antara Pengadu dengan Komarudin, kemudian Atin Nurhayati
menyampaikan kalau Surat Laporan mau diterima, Pelapor minta tanda terimanya.
Pada saat akan diberikan tanda terima laporan, Teradu datang ke Kantor Bawaslu
Kabupaten Bandung setelah ditelepon oleh Komarudin. Teradu kemudian memeriksa
berkas Laporan tersebut dan langsung berargumentasi bahwa Laporan Pengadu tidak
memenuhi Syarat Formil dan Materiel. Pengadu kemudian menyampaikan kepada
Teradu kalau mau berargumentasi jangan di sini, tetapi di persidangan nanti. Pada
saat Pengadu meminta tanda terima dan mendekat kepada Teradu untuk
menyampaikan berkas laporan tersebut, Teradu melakukan pemukulan terhadap
Pengadu yang mengakibatkan bagian bibir sebelah kiri Pengadu mengalami luka
memar. Bahwa akibat kejadian tersebut, Pengadu langsung melaporkannya ke Polres
Kabupaten Bandung. Berdasarkan fakta tersebut, Pengadu menyatakan bahwa
Teradu selaku Penyelenggara Pemilu telah melakukan pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh
dalil aduan Pengadu. Teradu menyatakan telah menindaklanjuti Laporan Pengadu
sesuai dengan ketentuan dan prosedur penanganan Laporan dugaan pelanggaran
Pemilu yang berlaku. Pengadu menyatakan bahwa apa yang menjadi pokok aduan
Pengadu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei
2019 sekitar pukul 14.00 WIB, Pengadu bersama Atin Nurhayati yang mengaku
sebagai kuasa hukum Partai Hanura Kabupaten Bandung datang ke kantor Bawaslu
Kabupaten Bandung untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. Bahwa Laporan
Pengadu telah diterima dan ditindaklanjuti oleh Anggota Bawaslu Kabupaten
Bandung atas nama Komarudin yang merupakan Kordiv Penindakan dan didampingi
oleh Staff atas nama Fajrin dan Yuda. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan,
Laporan Pengadu belum memenuhi syarat formil dan materiel. Pada saat akan
menyampaikan kekurangan kelengkapan syarat formil dan materil, terutama saksi
sebagai syarat materil, Pengadu menyatakan tidak bisa menyertakan saksi sehingga
laporan tersebut diterima sebagai Informasi awal saja. Namun Pengadu dan Atin
Nurhayati tetap bersikeras dengan argumentasi yang tidak jelas bahwa laporan
tersebut harus diterima. Bahwa pada saat akan dibuatkan tanda terima, Komarudin
menghubungi Teradu untuk menanyakan perihal surat. Teradu kemudian segera
berangkat ke kantor Bawaslu Kabupaten Bandung. Bahwa setelah sampai, Teradu
melakukan pemeriksaan berkas-berkas Laporan Pengadu serta menjelaskan terkait
SOP dan Mekanisme penerimaan laporan tersebut harus memenuhi syarat formil dan
materil. Pada saat menanyakan kelengkapan berkas tersebut, Pengadu mengatakan
31922450, Fax. (021) 3192245,
dengan nada tinggi “Sudahlah jangan banyak beragumentasi nanti saja
beragumentasinya di pengadilan Sentra Gakumdu”. Pada saat itu Pengadu menunjuk
berkas dan tangan kanannya mengenai kepala bagian kiri Teradu. Teradu secara
refleks langsung berdiri lalu mendorong dada Pengadu. Kemudian terjadilah tarik
menarik kerah baju antara Teradu dan Pengadu, serta disusul pukulan Pengadu ke
kepala bagian kiri Teradu sebelum dipisah oleh Komarudin dan Yuda. Setelah
kejadian tersebut Pengadu dan Atin Nurhayati menerima tanda terima dan langsung
meninggalkan kantor Bawaslu Kabupaten Bandung. Bahwa Teradu telah melakukan
visum, dan melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Pengadu ke Polres
Kabupaten Bandung. Teradu menolak dalil aduan Pengadu yang menyatakan Teradu
telah melakukan penganiayaan terhadap Pengadu, karena faktanya Teradu dipukul
lebih dahulu oleh Pengadu, dan Teradu hanya melakukaan pembelaan diri. Teradu
secara Pribadi memiliki Hak untuk mempertahankan diri dari hal-hal yang
mengancam dan berbahaya, dan secara kelembagaan Teradu wajib mempertahankan
kehormatan lembaga dari tindakan yang melawan hak dan mengancam dalam hal ini
yang dilakukan Pengadu. Berdasarkan fakta tersebut, Teradu menyatakan tidak
melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah
didalilkan oleh Pengadu.
[4.3] Menimbang jawaban, keterangan para Pihak, dokumen, dan bukti dalam sidang
pemeriksaan, terungkap fakta bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2019, Pengadu
bersama Atin Nurhayati mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung untuk
menyampaikan Laporan Informasi Pelanggaran Pemilu. Pengadu diterima langsung
oleh Komarudin selaku Pihak Terkait yang merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten
Bandung. Laporan yang disampaikan Pengadu dinyatakan belum memenuhi syarat
formil dan materiel oleh Pihak Terkait. Selanjutnya karena Pengadu menyatakan
laporannya harus diterima, Pihak Terkait Komarudin menyatakan akan menerima
Laporan tersebut sebagai informasi awal bagi Bawaslu Kabupaten Bandung. Pada
saat Teradu hadir di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung, setelah dihubungi oleh
Pihak Terkait, Teradu langsung memeriksa dokumen Laporan Pengadu. Kemudian
Teradu menyatakan bahwa laporan Pengadu belum memenuhi syarat formil dan
materiel sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu. Pada saat Teradu
menyampaikan hal tersebut, Pengadu langsung menyatakan bahwa Laporannya telah
diterima dan dibuatkan tanda terima oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. Terungkap
fakta, akibat adu argumentasi antara Pengadu dan Teradu mengakibatkan terjadi
kontak fisik, yang berujung pada Laporan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Pengadu
dan Teradu ke Polres Kabupaten Bandung. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP
berpendapat mengingat dalil aduan a quo merupakan ranah hukum pidana, maka
menjadi kewenangan aparat hukum untuk memutuskan terkait dengan objek hukum
tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh Pengadu dan Teradu. DKPP sesuai
kewenangannya memeriksa, menilai, dan memutuskan pelanggaran Kode Etik yang
dilakukan oleh Teradu dalam jabatannya sebagai penyelenggara Pemilu. Berdasarkan
fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Pengadu dan Teradu mengakui
terjadi kontak fisik antara mereka yang berujung pada laporan tindak pidana
penganiayaan ke Pihak Kepolisian. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Pihak
Terkait dan Saksi dalam sidang pemeriksaan. Tindakan Teradu menurut DKPP tidak
dapat dibenarkan menurut Etika Penyelenggara Pemilu. Tindakan Teradu telah
mencederai integritas, kehormatan dan marwah lembaga Penyelenggara Pemilu. Dalil
Teradu yang menyatakan bahwa Teradu melakukan pembelaan diri karena dalam
situasi daya paksa (overmacht) tidak beralasan menurut hukum dan etika
Penyelenggara Pemilu. Teradu harus mengedepankan aspek pelayanan mengingat
31922450, Fax. (021) 3192245,
kejadian tersebut terjadi di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung dan menghindari
potensi kontak fisik dengan para pencari keadilan. Tindakan Teradu telah mencederai
lembaga Penyelenggara Pemilu. DKPP perlu mengingatkan Teradu ke depan untuk
lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan bertindak
secara arif dan bijaksana dalam memberikan pelayanan publik. Berdasarkan fakta
tersebut, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP.
Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
