Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 150-PKE-DKPP/VI/2021 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 144- P/L-DKPP/VI/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 150-PKE-DKPP/VI/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Puga Hilal Bayhaqie Pekerjaan/Lembaga : Swasta Alamat : Kp. Sarijaya RT 006 RW 008 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Abdullah Dahlan Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25, Kota Bandung Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Teradu I; 2. Nama : Lolly Suhenty Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25, Kota Bandung Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Sutarno Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25, Kota Bandung Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : H.M Wasikin Marzuki Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25, Kota Bandung Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu IV; 5. Nama : Yulianto Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25, Kota Bandung Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Teradu V; 6. Nama : Yusup Kurnia Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25, Kota Bandung Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu VI; 7. Nama : Zaki Hilmi Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25, Kota Bandung Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu VII; Teradu I s.d Teradu VII selanjutnya disebut sebagai-------------------------- Para Teradu. [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 144-P/L-DKPP/VI/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 150-PKE-DKPP/VI/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: - Bahwa pada Rabu, 31 Maret 2021 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan putusan perkara Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021 yang mana isi putusan 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Kursin Kurniawan selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Karawang, Teradu II Roni Rubiat Machri, Teradu III Charles Silalahi, Teradu IV Syarif Hidayat dan Teradu V Suryana Hadi Wijaya masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. - Bahwa pada Selasa 20 April 2021 Pengadu berinisiatif mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan maksud mencari informasi mengenai tindaklanjut Putusan DKPP. Kemudian Pengadu menyerahkan sepucuk surat permohonan informasi mengenai tindaklanjut hasil putusan DKPP, surat permohonan tersebut diserahkan ke bagian penerima tamu di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dengan tanda terima (P-1) dan juga rekaman video terkait permintaan surat tersebut (P-6 Video). - Bahwa pada Jumat 30 April 2021, Pengadu berinsiatif menelpon Komsioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat H.M Wasikin Marzuki (P-7). Kepada yang bersangkutan Pengadu mengenalkan diri hingga menanyakan ihwal tindaklanjut Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait putusan DKPP. H. Waskin Marzuki kemudian menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai tindaklanjut dari putusan DKPP dan menyarankan untuk menghubungi Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dirinya juga tidak mengetahui mengenai surat permohonan tindaklanjut Putusan DKPP yang Pengadu ajukan. “Yang kami urus bukan persoalan anda saja,” kata dia. - Bahwa Pengadu kemudian mencoba menghubungi nomor (022) 6150245 yang merupakan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Hanya saja tidak ada jawaban setelah beberapa kali dihubungi. Sekitar 15 Menit kemudian H.M. Wasikin Marzuki, menelpon Pengadu (P-8), ia menyampaikan bahwa surat tindaklanjut telah dikirim dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat ke Bawaslu Kabupaten Karawang, pada 22 April 2021. (P-9 Rekaman Suara). “Silahkan temui Pak Kursin (Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang), bila ada kendala silahkan hubungi saya lagi,” tutur H.M. Wasikin. - Bahwa setelah mendapat informasi dari Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat H.M. Wasikin Marzuki. Pengadu berinisiatif mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Karawang. Di kantor Bawaslu Kabupaten Karawang, Pengadu diterima oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang, Kursin Kurniawan dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Karawang Roni Rubiat Machri. Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang Kursin Kurniawan memerintahkan staf untuk mem-print Penerusan Putusan DKPP RI Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat (P-2) dan menyerahkan tanda terima surat (P-3). “Saya baru menerima surat ini kemarin (Kamis, 29 April 2021), itu pun baru sebatas kiriman WA. Bentuk hard (Asli) belum saya terima, mungkin masih dalam perjalanan,” kata Kursin Kurniawan. Ia pun menyarankan untuk mendatangi Bawaslu Kabupaten Karawang bila membutuhkan surat lainnya. - Bahwa Surat Penerusan Putusan DKPP RI Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021 dengan titimangsa Bandung, 6 April 2021 dikirim pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana yang disampaikan oleh oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat H.M. Wasikin Marzuki. Hanya saja hingga 30 April 2021, Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang Kursin Kurniawan belum menerima surat tersebut dalam bentuk fisik. Sementara hal yang tidak mungkin bila file dalam bentuk whatapp dikirim pada 22 April 2021, kemudian terbaca pada 29 April 2021. - Bahwa pengakuan dari oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat H.M. Wasikin Marzuki yang menyebutkan Surat Penerusan Putusan DKPP RI Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021 dikirim pada tanggal 22 April 2021, telah melanggar Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 39 Ayat (2) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan dibacakan. Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu dalam hal ini menjalankan Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP. Bahkan telah melampaui 16 hari kalender setelah dibacakannya Putusan oleh DKPP. - Bahwa dengan demikian bentuk kelalaian tersebut telah melanggar Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu. Pasal 15 Dalam menjalankan prinsif profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: huruf f. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan subtansi profesi administrasi Pemilu; huruf h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu. - Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak mampu menjaga integritas dan profesionalitas sebagai Penyelenggara Pemilu, sehingga tugas, wewenang dan kewajiban tidak bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu. Pasal 6 Ayat (1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsif Penyelenggara Pemilu. Ayat (2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsif : huruf d. akuntabel bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. - Bahwa isi putusan Surat Penerusan Putusan DKPP RI Nomor 14-PKE- DKPP/I/2021 yang dibuat Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak mampu mengejawartakan Putusan DKPP RI Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021. Dalam putusan DKPP (P-4) pada halaman 20 disebutkan …Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sanksi pemberhentian tetap dan tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu telah menghilangkan kesempatan Pengadu untuk memperbaiki profesionalitasnya pada penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang… Idealnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat memerintahkan Bawaslu Kabupaten Karawang untuk mengubah/mencabut/menganulir/merevisi/mengganti atau melakukan Putusan baru mengenai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor : 01/BAWASLU.JB-10/HK.01.01/X/2020 Tentang Pemberhentian Tetap Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Tahun 2020. (P-5) - Bahwa isi dari Surat Penerusan Putusan DKPP RI Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021 menunjukan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak menjalankan Profesionalitas sebagai Penyelenggara Pemilu hal yang berkenaan dengan pedoman prinsif berkepastian hukum. Perintah tindaklanjut dari DKPP tanpa membuat keputusaan yang berkaitan dengan tindaklanjut yang dimaksud menunjukan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak mentaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu. Pasal 6 Ayat (3) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsif : huruf a. Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Dalam menjalankan prinsif berkepastian hukum. Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: huruf c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan mentaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-9 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN Surat tanda terima Permohonan tindaklanjut Putusan DKPP yang 1. P-1 dimohonkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat; 2. P-2 Penerusan Putusan DKPP RI Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat; 3. P-3 Tanda terima surat dari Bawaslu Kabupaten Karawang; 4. P-4 Putusan DKPP RI Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021; 5. P-5 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor : 01/BAWASLU.JB-10/HK.01.01/X/2020 Tentang Pemberhentian Tetap Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Tahun 2020; 6. P-6 video terkait permintaan surat tindaklanjut Putusan DKPP yang direkam di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 20 April 2021; 7. P-7 Tangkap layar ketika menelpon Komsioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat H.M Wasikin Marzuki pada Jumat, 30 April 2021; 8. P-8 Tangkap layar ketika ditelpon oleh Komsioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat H.M Wasikin Marzuki Jumat, 30 April 2021; 9. P-9 Isi rekaman suara dari Komsioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat H.M Wasikin Marzuki yang menyampaikan bahwa surat tindaklanjut telah dikirim dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat ke Bawaslu Kabupaten Karawang; [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Dalam Pokok Pengaduan------------------------------------------------------------ 1.1 Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga terlambat menerbitkan tindaklanjut penerusan putusan DKPP-RI Nomor: 14-PKE- DKPP/I/2021;-------------------------------------------------- 1.2 Bahwa Para Teradu dalam menindaklanjuti isi putusan diduga tidak sesuai dengan substansi persoalan yang harus diputuskan. --------- 2. Jawaban atas Pokok Perkara------------------------------------------------------- 2.1 Bahwa benar Para Teradu merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana Salinan Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0454/K.BAWASLU /HK.01.01/VI/2018 TanggaL 22 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; (Bukti T-1) ------------------- 2.2 Bahwa Teradu, menolak semua dalil Pengaduan Pengadu, kecuali yang secara tegas diakui oleh Teradu dalam jawaban ini;- 2.3 Bahwa sebelum menjawab pokok pengaduan a quo, terlebih dahulu Teradu menjelaskan terkait Proses tindaklanjut Putusan DKPP RI perkara Nomor: 14- PKE-DKPP/I/2021 sebagai berikut; - a) Bahwa diketahui pembacaan putusan DKPP RI atas perkara Nomor: 14- PKE-DKPP/I/2021 oleh Majelis DKPP RI dilakukan secara daring pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, yang pada pokoknya dalam amar putusan memutuskan antara lain: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;------- 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Kursin Kurniawan selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang, Teradu II Roni Rubiat Machri, Teradu III Charles Silalahi, Teradu IV Syarif Hidayat dan Teradu V Suryana Hadi Wijaya masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang sejak putusan ini dibacakan;------ 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;dan----------------------- 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.---------------------------- b) Bahwa kemudian dalam melaksanakan perintah putusan a quo untuk memenuhi proses administrasi tindaklanjut putusan terdapat surat pengantar putusan beserta lampiran berisi berkas putusan yang disampaikan oleh Sekretariat DKPP RI;-- c) Bahwa diketahui surat pengantar putusan tersebut dalam perkara a quo diterima oleh Staff Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas nama Latifatul Qolbi pada tanggal 6 April 2021 pukul 20.09 WIB melalui pesan Whatsapp yang disampaikan oleh Staff DKPP RI atas nama Yulia, pesan WA tersebut berisi Surat Nomor: 0970-4/SET-04/III/2021 bertanggal 31 Maret 2021 dan Salinan Putusan Nomor: 14-PKE-DKPP/I/2021; (Bukti T-2, Bukti T3 dan Bukti T-4) ---------------------------------- d) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui surat pengantar putusan DKPP a quo diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat tepat di hari ke 7 (tujuh) setelah putusan dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP RI terhitung sejak hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021;------------------------------------------- e) Bahwa diketahui sampai dengan disusunnya Jawaban ini Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum menerima dokumen fisik Surat Nomor: 0970-4/SET- 04/III/2021 bertanggal 31 Maret 2021 dan Salinan Putusan Nomor: 14- PKE-DKPP/I/2021 di atas; ---------------------------------------------------------- 3. Jawaban atas Kronologi Perkara--------------------------------------------------- 3.1 Bahwa berdasarkan pengaduan Pengadu yang menerangkan Pengadu menyampaikan surat tertanggal 20 April 2021 perihal Permintaan Tindaklanjut Putusan DKPP ke kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dapat dijelaskan sebagai berikut: ----------------- a) Bahwa surat tertanggal 20 April 2021 yang disampaikan oleh Pengadu telah diterima oleh Sekretariat Bawaslu Jawa Barat;--- b) Bahwa tindaklanjut atas putusan DKPP RI a quo tidak berdasarkan kepada surat Pengadu bertanggal 20 April 2021 sebagaimana di atas, melainkan inisiatif dari Para Teradu mengingat dokumen fisik surat pengantar putusan Nomor: 0970-4/SET-04/III/2021 bertanggal 31 Maret 2021 dan salinan putusan Nomor: 14-PKE-DKPP/I/2021 yang diketahui tidak kunjung diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat;--------------- c) Bahwa kendatipun demikian atas adanya putusan tersebut selain menindaklanjuti sebagaimana perintah dalam amar putusan Nomor: 14- PKE-DKPP/I/2021, Para Teradu telah melakukan pembinaan terhadap Bawaslu Kabupaten Karawang, hal tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyebutkan “selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dilakukan berdasarkan Putusan DKPP atau tindaklanjut dari Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota”;------------------------- d) Bahwa lebih lanjut diketahui pembinaan tersebut dilakukan oleh Teradu I pada tanggal 18 sampai dengan 19 Mei 2021 dalam kegiatan Pembinaan Tindaklanjut Putusan DKPP Nomor: 14-PKE-DKPP/I/2021 serta Monitoring dan Evaluasi Persiapan SP2HL Tahap 2 dan SP4HL Pilkada Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Surat Tugas Nomor 141/KU/K/05/2021 bertanggal 18 Mei 2021 dan Laporan Perjalanan Dinas Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat bertanggal 19 Mei 2021; (Bukti T-5 dan Bukti T-6)----------------- 3.2 Bahwa dalam pengaduan Pengadu yang pada pokoknya mencari informasi terkait tindaklanjut putusan DKPP RI oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan cara menelpon Anggota dan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dapat dijelaskan sebagai berikut :---------------------------------------------------------------- a) Bahwa diketahui dalam uraian penjelasan point 3.1 di atas, putusan DKPP a quo telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Penerusan Putusan DKPP Nomor: 066/HK.01.01/ K.JB/04/2021 bertanggal 6 April 2021 dan Pembinaan Tindaklanjut Putusan DKPP Nomor: 14-PKE-DKPP/I/2021;------ b) Bahwa dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat atau dalam hal ini Teradu IV telah merespon pertanyaan Pengadu terkait informasi mengenai surat tindaklanjut putusan DKPP a quo yang pada pokoknya menyampaikan bahwa putusan tersebut telah ditindaklanjuti dan telah tersampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Karawang, hal tersebut sebagaimana diakui oleh Pengadu dalam uraian pokok Pengaduan Pengadu;-------------------------------------------------------- 3.3 Bahwa selanjutnya terhadap pengaduan Pengadu yang pada pokoknya menyatakan surat penerusan putusan DKPP RI Nomor: 14-PKE-DKPP/I/2021 in casu dengan titimangsa Bandung, 6 April 2021 dikirim pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana yang disampaikan oleh Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa: “Penyelenggara Pemilu Wajib Melaksanakan Putusan DKPP Paling Lama 7 (tujuh) Hari Sejak Putusan Dibacakan”, dapat dijelaskan sebagai berikut:---------------------------------------------------- a) Bahwa para Teradu telah menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud dengan melakukan penerbitan surat Nomor: 066/HK.01.01/K.JB/04/2021 bertanggal 6 April 2021 perihal Penerusan Putusan DKPP RI Nomor: 14-PKE- DKPP/I/2021 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang; (Bukti T-7)---------------------------------------- b) Bahwa kemudian surat tersebut diketahui tersampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Karawang pada tanggal 22 April 2021dikarenakan terdapat kendala teknis pada sekretariat sebagai berikut:------------------------------------ (1) Bahwa karena kondisi pandemi Covid-19 banyak staf sekretariat yang terpapar sehingga dilingkungan sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat diterapkan kebijakan Wfh sebagaimana merujuk kepada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0229/K.Bawaslu/OT.03/IX/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Lingkungan Bawaslu, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat tidak dapat dilakukan secara optimal;(Bukti T-8 dan Bukti T-9)--------------------------- (2) Bahwa sekretariat Bawaslu Jawa Barat atau dalam hal ini yang bertugas mengelola persuratan dalam memproses surat tindaklanjut putusan DKPP in casu terlebih dahulu menunggu berkas fisik Surat Nomor: 0970- 4/SET-04/III/2021 bertanggal 31 Maret 2021 dan Salinan Putusan Nomor: 14-PKE-DKPP/I/2021 yang sebelumnya telah disampaikan oleh staff DKPP melalui Whatsapp;----------------------------------------- (3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas berpengaruh terhadap fasilitasi tugas pimpinan, sehingga surat Nomor: 0970-4/SET-04/III/2021 bertanggal 31 Maret 2021 dan Salinan Putusan Nomor: 14-PKE- DKPP/I/2021 sebagaimana terdapat dalam pokok pengaduan Pengadu in casu baru tersampaikan kepada Teradu I pada tanggal 21 April 2021 melalui pesan Whatsapp dan secara langsung dibuat lembar disposisi ;(Bukti T-10) -------------------------------------------------- 3.4 Bahwa terhadap pengaduan Pengadu yang pada pokoknya Para Teradu tidak mampu menjaga integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu karena tidak mampu mengejewartakan Putusan DKPP RI Nomor 14- PKE-DKPP/I/2021 in casu, yang idealnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat memerintahkan Bawaslu Kabupaten Karawang untuk mengubah/mencabut/menganulir/merevisi/mengganti atau melakukan putusan baru sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan DKPP, dapat dijelaskan sebagai berikut:-------------------------------------------------- a) Bahwa tindaklanjut putusan DKPP oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak bertentangan dengan putusan DKPP, hal tersebut diketahui dalam amar putusan DKPP RI Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021 tidak terdapat diktum yang memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk mengubah/mencabut/ menganulir/merevisi/mengganti atau melakukan putusan baru terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang, hal tersebut sebagaimana asas Presumptio Iustae Causa yakni setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh haik administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum; b) Bahwa kemudian sifat putusan lembaga peradilan atau dalam hal ini Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki sifat Final and Binding kepada para pihak sehingga para Teradu tidak dapat merubah isi amar putusan DKPP;-------- c) Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tuduhan Pengadu dalam dalil-dalil Pokok Pengaduan Pengadu merupakan tuduhan yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;----------------------- [2.5] PETITUM PARA TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-10, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0454/K.BAWASLU/ HK.01.01/VI/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tanggal 22 Juni 2018 2. T-2 Tangkap Layar Pesan Whatssapp dari Yulia DKPP tanggal 6 April 2021 pukul 20.09 WIB 3. T-3 Surat Nomor: 0970-4/SET-04/III/2021 bertanggal 31 Maret 2021 4. T-4 Salinan Putusan Nomor: 14-PKE-DKPP/I/2021 5. T-5 Surat Tugas Nomor: 141/KU/K/05/2021 Tanggal 18 Mei 2021 Perihal Penugasan Pembinaan Tindaklanjut Putusan DKPP Nomor: 14-PKE- DKPP/I/2021 serta Monitoring dan Evaluasi Persiapan SP2HL Tahap 2 dan SP4HL Pilkada Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021 6. T-6 Laporan Perjalanan Dinas Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat ke Bawaslu Kabupaten Karawang Tanggal 18 sampai dengan 19 Mei 2021 7. T-7 Surat Nomor: 066/HK.01.01/K.JB/04/2021 bertanggal 6 April 2021 perihal Penerusan Putusan DKPP RI Nomor: 14-PKE-DKPP/I/2021 8. T-8 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0229/K.Bawaslu/OT.03/IX/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Lingkungan Bawaslu; 9. T-9 Hasil Swab Pegawai Bawaslu Provinsi Jawa Barat; 10. T-10 Surat Nomor: 0970-4/SET-04/III/2021 Tanggal 31 Maret 2021 dan Salinan Putusan Nomor: 14-PKE-DKPP/I/2021 [2.7] PIHAK TERKAIT Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa tindaklanjut atas Putusan DKPP dengan Nomor perkara 14-PKE-DKPP/I/2021 telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan menerbitkan surat Nomor 066/HK.01.01/K.JB/04/2021. Bahwa surat tersebut telah diterima Bawaslu Kabupaten Karawang pada tanggal 22 April 2021 melalui WA Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang. Bahwa Teradu 1 telah melakukan pembinaan terhadap Bawaslu Kabupaten Karawang terhadap Putusan DKPP pada tanggal 18 Mei 2021.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga bertindak tidak berkepastian hukum dalam melaksanakan Putusan DKPP Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021 tertanggal 31 Maret 2021. Putusan tersebut menjatuhkan sanksi Peringatan terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang. Selain melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari, surat Para Teradu tidak memerintahkan pencabutan Keputusan Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 01/Bawaslu.JB-10/HK.01.01/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang memberhentikan Pengadu dari keanggotaan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Puseurjaya Kecamatan Teluk Jambe Timur. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Terhadap Putusan DKPP Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021 yang dibacakan tanggal 31 Maret 2021, Para Teradu menjelaskan bahwa salinan Putusan tersebut diterima melalui pesan whatsapp pada tanggal 6 April 2021 pukul 20.09 WIB. Para Teradu menindaklanjuti berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020, antara lain dengan menerbitkan Surat Nomor 066/HK.01.01/K.JB/04/2021 tertanggal 6 April 2021 perihal Penerusan Putusan DKPP RI Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang. Akan tetapi karena kendala teknis banyak staff sekretariat yang terpapar Covid-19, surat tersebut baru tersampaikan ke Bawaslu Kabupaten Karawang pada tanggal 22 April 2021. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0229/K.Bawaslu/OT.03/IX/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Lingkungan Bawaslu, pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat tidak dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya Para Teradu menerangkan bahwa tindaklanjut putusan DKPP oleh Para Teradu tidak bertentangan dengan Putusan DKPP Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021. Dalam amar putusan a quo tidak terdapat diktum yang memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk mengubah atau mencabut Keputusan Bawaslu Kabupaten Karawang yang sebelumnya memberhentikan Pengadu sebagai Anggota PKD Puserjaya Kecamatan Teluk Jambe Timur. Hal ini berlandasarkan pada presumptio iustae causa, yakni setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Bahwa kemudian sifat putusan lembaga peradilan atau dalam hal ini Putusan DKPP memiliki sifat final and binding kepada para pihak sehingga Para Teradu tidak dapat merubah isi amar Putusan DKPP. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Para Teradu, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pada tanggal 31 Maret 2021 DKPP menerbitkan Putusan Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021 yang amarnya menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang karena terbukti tidak profesional dalam menerbitkan SK Pemberhentian Pengadu sebagai Anggota Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Puseurjaya Kecamatan Teluk Jambe Timur. Untuk itu, DKPP memerintahkan Para Teradu selaku atasan Bawaslu Kabupaten Karawang agar melaksanakan putusan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakan. Menindaklanjuti putusan DKPP, Para Teradu menerbitkan Surat Nomor 066/HK.01.01/K.JB/04/2021 tentang penerusan Putusan DKPP Nomor 14-PKE- DKPP/I/2021 kepada Bawaslu Kabupaten Karawang. Terungkap fakta dalam surat tersebut Para Teradu tidak memerintahkan Bawaslu Kabupaten Karawang untuk mencabut SK Nomor 01/Bawaslu.JB-10/HK.01.01/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang memberhentikan Pengadu sebagai Anggota PKD Puseurjaya Kecamatan Teluk Jambe Timur karena tidak diperintahkan dalam amar Putusan DKPP Nomor 14-PKE- DKPP/I/2021. Selanjutnya pada tanggal 18 s.d 19 Mei 2021, Teradu I melakukan pembinaan tindaklanjut Putusan DKPP kepada Bawaslu Kabupaten Karawang dibuktikan dengan Surat Tugas Nomor 141/KU/K/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 dan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 19 Mei 2021 (vide Bukti T-5 dan Bukti T-6). Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP menilai tindakan Para Teradu melaksanakan Putusan DKPP Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021 tertanggal 31 Maret 2021 beralasan menurut hukum dan etika. Para Teradu telah menindaklanjuti putusan DKPP dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari melalui Surat Nomor 066/HK.01.01/K.JB/04/2021 tanggal 6 April 2021 sesuai amar putusan. Sesuai alat bukti putusan DKPP Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021, benar bahwa DKPP dalam amar putusannya tidak memerintahkan Bawaslu Kabupaten Karawang untuk mencabut SK Pemberhentian Pengadu selaku Anggota PKD Puseurjaya. Dengan demikian dalil pada angka [4.1] tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Meskipun Para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, DKPP perlu mengingatkan agar kedepan Para Teradu tetap bekerja profesional dalam situasi apapun. Pandemi dan kondisi beberapa Staff terpapar Covid-19 tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar untuk menunda pelaksanaan tugas teknis sehingga menyebabkan Bawaslu Kabupaten Karawang baru menerima surat Para Teradu tanggal 22 April 2021. Situasi darurat kesehatan Covid-19 tidak bisa menjadi dalih untuk menunda pekerjaan karena dapat menimbulkan tidak kepastian pelaksanaan putusan. Para Teradu sebagai pejabat publik sepatutnya mempunyai pengetahuan bahwa seluruh aparatur birokrasi wajib bekerja secara cepat, efektif, efisien didukung teknologi informasi. Sebagai komitmen terhadap kebijakan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan dan upaya penanggulangan Covid- 19, semestinya Para Teradu segera menyampaikan informasi kepada bawahan melalui surat elektronik. Selain itu dalam melaksanakan putusan DKPP, Para Teradu semestinya memperhatikan struktur kelembagaan Bawaslu yang bersifat hierarkhis. Para Teradu sebagai atasan langsung Bawaslu Kabupaten Karawang, dalam melaksanakan amar putusan DKPP berwenang melakukan tindakan administrasi memberi sanksi peringatan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten dengan menerbitkan Surat Keputusan. Tindakan administrasi tersebut lebih memberikan kepastian hukum atas pelaksaan putusan DKPP, dibandingkan sekedar kegiatan fisik pembinaan ke Kantor Bawaslu Bawaslu Kabupaten Karawang yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dimasa pandemi untuk berjaga jarak dan meminimalkan tatap muka kecuali sektor esensial. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, Pihak Terkait dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI dan Teradu VII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Abdullah Dahlan selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Teradu II Lolly Suhenty, Teradu III Sutarno, Teradu IV H.M Wasikin Marzuki, Teradu V Yulianto, Teradu VI Yusup Kurnia dan Teradu VII Zaki Hilmi masing-masing selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Mochammad Afifuddin, dan Pramono Ubaid Tanthowi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI Bugi Kurnia Widianto