III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1.1] PERKARA NOMOR 84-PKE-DKPP/II/2021
Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 68-P/L-
DKPP/II/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2021
dengan uraian sebagai berikut:
a. Bahwa Teradu I Agus Mariyanto, Teradu II Netty Kherawati, S.Ag., Teradu III
Heriyanto, Teradu IV Adiyanto dan Teradu V Handoko adalah sebagai Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, telah melanggar kode etik dan tidak
mempunyai integritas dan kapabilitas sebagaimana yang telah diatur oleh UUD
1945, Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PKPU 3 Tahun 2017 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gbernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta lampiran dan perubahannya,
dimana Para Teradu tidak secara nyata telah lalai, tidak cermat, tidak netral,
tidak profesional, responsif, terbukti dengan tidak melaksanakan kewajibannya
untuk melakukan verifikasi berkas persyaratan calon, sama sekali sampai dengan
saat ini tidak merespon pengaduan dari Paslon maupun masyarakat, khususnya
terkait dengan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Musi Rawas Utara Nomor Urut 1 atas nama H. Devi Suhartoni dan H.
Innayatullah, sehingga berkas pencalonan tersebut datanya berbeda-beda dan
bertentangan satu sama lain dan jelas tidak memenuhi syarat apa yang telah
dicantumkan dalam PKPU RI dan Peraturan teknis lainnya, dan Jelas terjadi
pembiaran yang nyata oleh Para Teradu dimana terdapat Kotak Suara Hasil Pleno
PPK se-Kecamatan Rupit pada saat Pleno Tingkat Kabupaten tidak disegel lagi
dan keberatan Saksi Paslon sama sekali tidak diindahkan dan direspon oleh Para
Teradu;
b. Bahwa berkas persyaratan calon yang tidak diverifikasi oleh Para Teradu meliputi:
1. Formulir Model BB. 1-KWK (Surat Pernyataan Bakal calon) atas nama
Innayatullah;
2. Formulir BB. 2-KWK (Daftar Riwayat Hidup) atas nama Innayatullah;
3. Ijazah SMA atas nama Innayatullah;
4. Ijazah S1 atas nama Innayatullah;
5. E-KTP atas nama Innayatullah ;
6. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih atas nama Innayatullah;
7. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang atas nama Innayatullah;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Innayatullah;
9. Tanda Terima LHKPN atas nama Innayatullah;
10. NPWP atas nama Innayatullah;
11. SK Gubernur Sumatera Selatan Tentang Pemberhentian sebagai PNS atas
nama Innayatullah;
12. Surat Keterangan Wajib Pakak 5 Tahun Terkahir atas nama Innayatullah;
13. Formulir Model BB. 1-KWK (Surat Pernyataan Bakal calon) atas nama Devi
Suhartoni;
14. Ijazah SMEA atas nama Devi Suhartoni
15. Bukti video Pleno Kabupaten yang jelas kotak suara PPK Kecamatan Rupit
tidak tersegel
16. Bukti Keberatan seluruh Saksi PPK dan Saksi Kabupaten dari Paslon Nomor
Urut 3
17. LPDK Paslon Nomor Urut 1 terbukti Tidak Patuh terhadap peraturan tentang
dana kampanye sesuai hasil audit dan diduga kuat terlambat menyampaikan
LPDK
c. Bahwa berkas persyaratan calon diatas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat
oleh Para Teradu dengan mengeluarkan Model BA. HP-KWK pada hari Minggu
tanggal 13 September 2020, hal ini membuktikan bahwa Para Teradu jelas dan
tegas tidak pernah melakukan verifikasi berkas persyaratan calon dari para
peserta pemilihan dan dianggap semuanya memenuhi syarat;
d. Bahwa :
1. Tidak melaksanakan kewajibannya dalam memverifikasi dan meneliti berkas
Pencalonan Kepala Daerah kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;
2. Tidak mengindahkan dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat maupun
paslon sampai dengan saat ini tidak ada jawabannya;
3. Tidak meneliti Laporan Dana Kampanye Paslon Nomor Urut 1, hal ini terbukti
dari hasil audit Kantor Akuntan Publik Mohammad Yudithama Al Kautsar ada
Pelanggaran dan Ketidakpatuhan Paslon Nomor Urut 1 dalam melaporkan
dana kampanye, dan diduga LPDK tidak dilaporkan sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan.
[2.1.2] PERKARA NOMOR 85-PKE-DKPP/II/2021
Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 69-P/L-
DKPP/II/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 85-PKE-DKPP/II/2021
dengan uraian sebagai berikut:
Bahwa Teradu I Munawair, S.S, Teradu II Paulina, S.Si., Teradu III
Muhammad Ali Asek, S.Pd.I adalah sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Musi Rawas Utara, telah melanggar kode etik dan tidak mempunyai integirtas dan
kapabilitas sebagaimana yang telah diatur dalam, Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum
dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota, dimana Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tidak meregister
serta menyidangkan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilukada yang diajukan
oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor
Urut 3 Drs. HM. Syarif HD dan Surian;
a. Bahwa pengajuan penyelesaian sengketa pemilihan oleh Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Urut 3 Drs. HM. Syarif
HD dan Surian terkait dengan dugaan Pelanggaran dan Kesalahan Administrasi
pada berkas Persyaratan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Urut 1 atas nama Devi Suhartoni dan
Innayatullah meliputi:
Formulir Model BB. 1-KWK (Surat Pernyataan Bakal calon) atas nama
Innayatullah;
Formulir BB. 2-KWK (Daftar Riwayat Hidup) atas nama Innayatullah;
Ijazah SMA atas nama Innayatullah;
Ijazah S1 atas nama Innayatullah;
E-KTP atas nama Innayatullah ;
Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih atas nama Innayatullah;
Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang atas nama Innayatullah;
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Innayatullah;
Tanda Terima LHKPN atas nama Innayatullah;
NPWP atas nama Innayatullah;
SK Gubernur Sumatera Selatan Tentang Pemberhentian sebagai PNS atas
nama Innayatullah;
Surat Keterangan Wajib Pakak 5 Tahun Terkahir atas nama Innayatullah;
Formulir Model BB. 1-KWK (Surat Pernyataan Bakal calon) atas nama Devi
Suhartoni;
Ijazah SMEA atas nama Devi Suhartoni
b. Bahwa berkas persyaratan calon diatas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat
oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dengan mengeluarkan Model BA. HP-KWK
pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, hal ini membuktikan bahwa Para
Teradu jelas dan tegas tidak pernah melakukan verifikasi berkas persyaratan
calon dari para peserta pemilihan dan dianggap semuanya memenuhi syarat;
c. Bahwa terkait dengan berkas persyaratan calon diatas, dikarenakan terdapat
banyak sekali kesalahan dan pelanggaran administrasi, maka diajukan
permohonan penyelesaian sengketa pemilukada pada Bawaslu Kabupaten Musi
Rawas Utara, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tidak me-register
dan tidak meyidangkan permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Urut 3 Drs. HM. Syarif HD dan Surian,
dimana menurut Bawaslu Tidak diregister dan disidangkannya Permohonan
tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materil karena tidak
menemukan kerugian secara langsung yang dialami oleh Pemohon Permohonan;
[2.2] PETITUM PENGADU
[2.2.1] PERKARA NOMOR 84-PKE-DKPP/II/2021
Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan
memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
[2.2.2] PERKARA NOMOR 85-PKE-DKPP/II/2021
Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus
dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
[2.3] BUKTI PENGADU
[2.3.1] PERKARA NOMOR 84-PKE-DKPP/II/2021
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-
23 sebagai berikut:
NO BUKTI SURAT KODE KETERANGAN
1. Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi P-1 -
Rawas Utara Nomor: 96/PL.02.3-
Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 dan
Lampiran Keputusan KPUDPL.02.3-
Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020
2. Model BB.1-KWK Atas Nama Innayatullah P-2 -
3. Model BB.2-KWK Atas Nama Innayatullah P-3 -
4. Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 2 P-4 -
Lubuklinggau No. 11 OB oe 0313947 Atas
Nama Ahmad Innayatullah tertanggal 23
Mei 1994
5. IJAZAH S1 No. 0045 SEKOLAH TINGGI P-5 -
AGAMA ISLAM An. Ahmad Innayatullah
tertanggal 1 Oktober 2002
6. KTP Atas Nama Innayatullah tertanggal 3 P-6 -
Oktober 2012
7. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut P-7 -
Hak Pilihnya No.
1911/SK/HK/08/2020/PN LLG Atas
Nama Innayatullah tanggal 14 Agustus
2020
8. Surat Keterangan Tidak Memiliki P-8 -
Tanggungan Utang Secara Perseorangan
dan/atau Secara Badan Hukum yang
menjadi tanggungjawabnya yang
merugikan keuangan negara No.
1931/SK/HK/09/2020/PN LLG Atas
Nama Innayatullah tanggal 4 September
2020
NO BUKTI SURAT KODE KETERANGAN
9. SKCK Atas Nama Innayatullah tanggal 11 P-9 -
Agustus 2020
10. Tanda terima laporan harta kekayaan P-10 -
penyelenggara negara Atas Nama
Innayatullah
11. Surat No. S.PILKADA- P-11 -
0005/WPJ.03/KP.04/2020 hal
keterangan pemenuhan kewajiban
perpajakan bakal calon kepala daerah
tanggal 4 september 2020
12. NPWP: 796790665303000 Atas Nama P-12 -
Ahmad Innayatullah
13. Surat keterangan tidak sedang P-13 -
dinyatakan pailit No.
80/SK/HK/08/2020/PN.JKT.PST Atas
Nama Innayatullah tanggal 18 Agustus
2020
14. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai P-14 -
terpidana No. 1910/SK/HK/08/2020/PN
LLG Atas Nama Innayatullah tanggal 14
Agustus 2020
15. Keputusan Gubernur Sumsel No. P-15 -
1384/KPTS/BKD.II/2020 Tentang
Pemberhentian PNS Atas Nama Ahmad
Innayatullah, S.Pdi tanggal 27 Mei 2020
16. Model BB.1-KWK Atas Nama H. Devi P-16 -
Suhartoni
17. Model BB.2-KWK Atas Nama H. Devi P-17 -
Suhartoni
18. Surat Tanda Tamat Belajar SMEA Negeri P-18 -
2 Palembang No. OC os 0004900 Atas
Nama Devi Suhartoni tertanggal 1 Mei
1989
19. Pengumuman KPU No. P-19 -
287/PL.02.5/1613/PU/KPU-
KAB/XII/2020
20. Hasil Audit Kantor Akuntan Publik P-20 -
Mohammad Yudithama Al Kautsar
21. Keberatan Saksi Tingkat PPK Kecamatan P-21 -
22. Keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 di P-22 -
Pleno Tingkat Kabupaten
23. Video Pleno Tingkat Kabupaten P-23 -
[2.3.2] PERKARA NOMOR 85-PKE-DKPP/II/2021
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-
21 sebagai berikut:
NO BUKTI SURAT KODE KETERANGAN
1. Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas P-1 -
Utara Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-
Kab/IX/2020 dan Lampiran Keputusan
KPUDPL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020
2. Model BB.1-KWK Atas Nama Innayatullah P-2 -
3. Model BB.2-KWK Atas Nama Innayatullah P-3 -
4. Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 2 P-4 -
Lubuklinggau No. 11 OB oe 0313947 Atas
Nama Ahmad Innayatullah tertanggal 23 Mei
1994
5. IJAZAH S1 No. 0045 SEKOLAH TINGGI P-5 -
AGAMA ISLAM An. Ahmad Innayatullah
tertanggal 1 Oktober 2002
6. KTP Atas Nama Innayatullah tertanggal 3 P-6 -
Oktober 2012
7. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak P-7 -
Pilihnya No. 1911/SK/HK/08/2020/PN LLG
Atas Nama Innayatullah tanggal 14 Agustus
2020
8. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan P-8 -
Utang Secara Perseorangan dan/atau Secara
Badan Hukum yang menjadi
tanggungjawabnya yang merugikan keuangan
negara No. 1931/SK/HK/09/2020/PN LLG
Atas Nama Innayatullah tanggal 4 September
2020
9. SKCK Atas Nama Innayatullah tanggal 11 P-9 -
Agustus 2020
10. Tanda terima laporan harta kekayaan P-10 -
penyelenggara negara Atas Nama
Innayatullah
11. Surat No. S.PILKADA- P-11 -
0005/WPJ.03/KP.04/2020 hal keterangan
pemenuhan kewajiban perpajakan bakal
calon kepala daerah tanggal 4 september
2020
12. NPWP: 796790665303000 Atas Nama Ahmad P-12 -
Innayatullah
13. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan P-13 -
pailit No. 80/SK/HK/08/2020/PN.JKT.PST
Atas Nama Innayatullah tanggal 18 Agustus
2020
14. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai P-14 -
terpidana No. 1910/SK/HK/08/2020/PN LLG
Atas Nama Innayatullah tanggal 14 Agustus
2020
15. Keputusan Gubernur Sumsel No. P-15 -
1384/KPTS/BKD.II/2020 Tentang
Pemberhentian PNS Atas Nama Ahmad
Innayatullah, S.Pdi tanggal 27 Mei 2020
NO BUKTI SURAT KODE KETERANGAN
16. Model BB.1-KWK Atas Nama H. Devi P-16 -
Suhartoni
17. Model BB.2-KWK Atas Nama H. Devi P-17 -
Suhartoni
18. Surat Tanda Tamat Belajar SMEA Negeri 2 P-18 -
Palembang No. OC os 0004900 Atas Nama
Devi Suhartoni tertanggal 1 Mei 1989
19. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan P-19 -
yang diajukan oleh Paslon Bupati dan Wakil
Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. HM.
Syarif HD dan Surian Nomor: 001/ Srt- Hon/
TIM- HK/ SEHATI/ MRU/ IX/ 2020
20. Formulir Model PSP-4 P-20 -
21. Formulir Model PSP-5 P-21 -
[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
[2.4.1] PERKARA NOMOR 84-PKE-DKPP/II/2021
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan
dilengkapi jawaban tertulis untuk Perkara Nomor Perkara Nomor 84-PKE-
DKPP/II/2021 sebagai berikut:
A. Bahwa tidak benar Para Teradu tidak melakukan verifikasi berkas pasangan calon.
Teradu telah cermat dalam melakukan verifikasi syarat Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati Musi Rawas Utara dan selalu berpedoman pada : Peraturan KPU
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,
Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU
Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020 tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan,
serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Verifikasi berkas pasangan calon telah dilaksanakan dari tanggal 6 s.d 12
September 2020. Bukan hanya terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil
Bupati atas nama Devi Suhartoni dan Innayatullah, tetapi juga terhadap seluruh
Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati telah terverifikasi dan sah. Serta
seluruh tahapan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. (DB.T.1,
T.2, T.3 )
B. Bahwa Tidak benar Para Teradu membiarkan kesalahan fatal administrasi
terhadap tindakan Teradu meloloskan Paslon Nomor Urut 1 atas nama Devi
Suhartoni dan Innayatullah, Bahkan pokok aduan Pengadu sama dengan yang
sudah diadukan ke Pengadilan Tinggi TUN Medan. Perkara tentang Penetapan
Pasangan Calon ini telah diputus oleh Pengadilan Tinggi TUN Medan dengan
putusan Nomor : 2/G/PILKADA/2020PTUNMDN dalam Amar Putusannya
menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dikuatkan dengan
putusan Mahkamah Agung Nomor 602K/TUN/PILKADA/2020 Majelis Hakim
Mahkamah Agung dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi dari
para pemohon kasasi. Pokok aduan Pengadu juga sudah pernah diadukan di
Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor
03/PHP.BUP-XIX/2021 dalam amar putusannya menyatakan Permohonan
Pemohon tidak dapat diterima. (DB.T.4, T.5, T.6)
C. Bahwa tidak benar kotak suara tidak bersegel, yang benar adalah D. Hasil
Kecamatan Rupit berada didalam kotak yang bersegel namun tidak bersampul, dan
tidak ada perubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.
Sebelum melakukan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, PPK sudah menyadari
D. Hasil Kecamatan tidak bersampul. Hal ini menjadi pokok keberatan saksi dan
sudah menjadi temuan oleh Bawaslu Musi Rawas Utara. Kemudian dilakukan
klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan telah mengeluarkan
rekomendasi kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melakukan sidang
Pelanggaran Kode Etik dengan hasil Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Rupit
dikenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis. (DB.T.7 s.d T.20)
Kronologis
A. Bahwa Para Teradu telah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana diamanatkan
Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,
Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU
Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020 tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan,
serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon telah dilaksanakan dari
tanggal 28 Agustus s.d 3 September 2020. Selanjutnya, KPU Kabupaten Musi
Rawas Utara melaksanakan Pendaftaran mulai dari tanggal 4 September s.d 6
September 2020. Bakal Pasangan Calon yang mendaftar di hari pertama adalah
pasangan Drs. H.M. Syarif, HD – Surian, yang mendaftar ke KPU Musi Rawas Utara
di hari pertama pada tanggal 4 September 2020 pukul 13:45 WIB. Kemudian
disusul di hari yang sama pada pukul 14:50 WIB, Bakal Pasangan Calon Devi
Suhartoni – Innayatullah mendaftarkan diri ke KPU Musi Rawas Utara. Bakal
Pasangan calon yang terakhir mendaftar adalah Pasangan Akisropi Ayub – Baikuni
mendaftar di Hari Sabtu, Tanggal 5 September 2020 pukul 09:45 WIB. Bahwa
Tidak Benar Para Teradu tidak merespon Pengaduan dari Paslon dan Masyarakat,
Keberatan tersebut tidak sepenuhnya berkaitan dengan berkas pencalonan dan
berkas calon. (DB.T.1, T.2, T.3. T.21, T.22 )
B. Bahwa tidak benar para Teradu tidak melakukan verifikasi persyaratan calon,
Para Teradu telah cermat dalam melakukan verifikasi persyarat Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati Musi Rawas Utara dan selalu berpedoman pada
Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020.
Adapun dokumen persyarat pencalonan yaitu Formulir Model B-KWK Parpol,
Formulir Model B.1 KWK Parpol, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat
tentang kepengurusan Partai Politik, Formulir Model B-KWK Perseorangan, Salinan
BA.7 KWK Perseorangan. Dan Dokumen persyaratan Calon yaitu: Formulir Model
BB.1-KWK, Formulir Model BB.2-KWK, Fotocopy Ijazah, Fotocopy KTP El, Hasil
Pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter, Surat keterangan sedang
tidak dicabut hak pilihnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Tanda
Terima penyerahan laporan harta kekayaan, Surat keterangan tidak sedang
memiliki tanggungan utang, Surat keterangan tidak sedang dinyatakan Pailit,
Fotocopy NPWP, Tanda Terima penyampaian SPT pajak penghasilan untuk masa 5
(lima) tahun terakhir, Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak, surat
keterangan tidak pernah sebagai terpidana, dan Pas foto. Terhadap aduan yang
disampaikan Pengadu terhadap persyaratan calon, meliputi:
a. Bahwa Formulir BB.1-KWK atas nama Innayatullah telah sesuai indikator
keabsahan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-
Kpt/06/KPU/VIII/2020 terutama terdapat dalam Bab III Huruf B angka 1, tabel
3.1 tentang indikator keabsahan dokumen persyaratan, yakni : dalam hal
terdapat perbedaan format antara Formulir Model BB.1-KWK yang
diserahkan bakal pasangan calon dengan formulir yang tercantum dalam
peraturan KPU tentang pencalonan pemilihan, dapat diterima sepanjang
substansinya sesuai dengan Formulir Model BB.1-KWK sudah tercantum;
ditandatangai oleh bakal calon yang bersangkutan; dan dokumen calon
dilampirkan oleh Bakal Calon sesuai dengan daftar dokumen persyaratan
calon. (DB. T.23)
b. Bahwa Formulir BB.2-KWK atas nama Innayatullah telah sesuai indikator
keabsahan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-
Kpt/06/KPU/VIII/2020 terutama terdapat dalam Bab III Huruf B angka 1, tabel
3.1 tentang indikator keabsahan dokumen persyaratan yakni : dalam hal
terdapat perbedaan format antara Formulir Model BB.2-KWK yang
diserahkan bakal pasangan calon dengan formulir yang tercantum dalam
peraturan KPU tentang pencalonan pemilihan, dapat diterima sepanjang
substansinya sesuai dengan Formulir Model BB.1-KWK sudah tercantum;
Usia sesuai dengan yang tercantum dalam KTP Elektronik; Nama sesuai
dengan KTP Elektronik; Formulir Model BB.2 KWK ditandatangani oleh
bakal calon yang bersangkutan, Formulir Model BB.2 KWK ditandatangani
pimpinan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon (DB.T.24)
c. Bahwa ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA atas nama Innayatullah
telah sesuai indikator keabsahan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor
394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 terutama terdapat dalam Bab III Huruf B
angka 1, tabel 3.1 tentang indikator keabsahan dokumen persyaratan, yakni :
Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar telah dilegalisasi oleh instansi yang
berwenang; Masa berlaku legalisir ijazah tidak dibatasi; Dalam hal terdapat
perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan Ijazah
maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan klarifikasi
kesekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan
sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan Pemilik Ijazah, KPU Kabupaten
Musi Rawa Utara menuangkan hasil Klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil
Klarifikasi Ijazah atas Nama Innayatullah sebagai dokumen persyaratan
calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun
2020 Nomor 83/PL.02.2-BA/1613/KPU-Kab/IX/2020 serta adanya surat
keterangan dari SMA Negeri 2 Lubuk Linggau Nomor 420.1/080/SMA
N.2/Llg/2020. (DB.T.25, T.26, T.27, T.28)
d. Bahwa Ijazah S1 atas nama Innayatullah, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf
c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang
berbunyi “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau
sederajat”. Pada Formulir BB.2 KWK atas nama Innayatullah tidak
mencatumkan gelar akademik, dalam Keputusan KPU Republik Indonesia
Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 terutama terdapat dalam Bab III
Huruf B angka 1, tabel 3.1 tentang indikator keabsahan dokumen persyaratan
yakni “Pencantuman gelar akademik wajib disertai dengan dokumen ijazah
yang dilegalisir” . Maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara hanya melakukan
verifikasi terhadap ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA. . (DB. T.2,
T.3, T.24 )
e. Bahwa E-KTP atas nama Innayatullah telah sesuai indikator keabsahan
Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-
Kpt/06/KPU/VIII/2020 terutama terdapat dalam Bab III Huruf B angka 1, tabel
3.1 tentang indikator keabsahan dokumen persyaratan yakni : Bakal Calon
adalah benar Warga Negara Indonesia; Sejak Penetapan Pasangan Calon,
Bakal Calon berusia 44 tahun; Fotocopy KTP Elektronik sesuai dengan
dokumen persyaratan lainnya; KPU Kabupaten tidak perlu melakukan
penelitian keabsahan terhadap status pernikahan yang tercantum didalam
KTP elektronik; dan Fotocopy KTP Elektronik tidak wajib untuk dilegalisir.
(DB.T.29)
f. Bahwa Surat Keterangan sedang tidak dicabut hak pilih atas nama Innayatullah
Innayatullah telah sesuai indikator keabsahan Keputusan KPU Republik
Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 terutama terdapat dalam
Bab III Huruf B angka 1, tabel 3.1 tentang indikator keabsahan dokumen
persyaratan, yakni : Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah
nama bakal calon; Surat keterangan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri
yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yakni Pengadilan
Negeri Lubuk Linggau; informasi yang tercantum dalam surat keterangan
menyatakan bahwa bakal calon tidak sedang dicabut hak pilihnya.
(DB.T.30)
g. Bahwa Surat Ketarangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang atas nama
Innayatullah telah sesuai indikator keabsahan Keputusan KPU Republik
Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 terutama terdapat dalam
Bab III Huruf B angka 1, tabel 3.1 tentang indikator keabsahan dokumen
persyaratan, yakni : Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah
nama bakal calon; Surat keterangan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri
yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yakni Pengadilan
Negeri Lubuk Linggau; informasi surat keterangan menyatakan bahwa yang
bersangkutan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang
merugikan keuangan Negara. (DB.T.31)
h. Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Innayatullah
Innayatullah telah sesuai indikator keabsahan Keputusan KPU Republik
Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 terutama terdapat dalam
Bab III Huruf B angka 1, tabel 3.1 tentang indikator keabsahan dokumen
persyaratan, yakni : Nama yang tercantum pada SKCK sama dengan pemilik
KTP Elektronik; Masa berlaku SKCK masih dalam rentang waktu masa
pendaftaran; SKCK diterbitkan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan.
(DB.T.32)
i. Bahwa Tanda Terima LHKPN atas nama Innayatullah telah sesuai indikator
keabsahan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-
Kpt/06/KPU/VIII/2020 terutama terdapat dalam Bab III Huruf B angka 1, tabel
3.1 tentang indikator keabsahan dokumen persyaratan, yakni : Nama pada
tanda terima sama dengan nama bakal calon; Tanda terima penyerahan
Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan
Korupsi; KPU Kabupaten telah mengecek barcode yang tercantum dalam
tanda terima untuk memastikan bahwa informasi dalam hardcopy tanda
terima dengan informasi pada link barcode sama. (DB.T.33)
j. Bahwa NPWP atas nama Innayatullah telah sesuai indikator keabsahan
Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-
Kpt/06/KPU/VIII/2020 terutama terdapat dalam Bab III Huruf B angka 1, tabel
3.1 tentang indikator keabsahan dokumen persyaratan, yakni : Nama yang
tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon. (DB.T.34)
k. Bahwa SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberhentian sebagai PNS atas
nama Innayatullah menerangkan bahwa yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. (DB.T.35)
l. Bahwa Surat Keterangan Wajib Pajak 5 (lima) tahun terakhir atas nama
Innayatullah telah sesuai indikator keabsahan Keputusan KPU Republik
Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 terutama terdapat dalam
Bab III Huruf B angka 1, tabel 3.1 tentang indikator keabsahan dokumen
persyaratan, yakni : Nama yang tercantum dalam tanda terima adalah bakal
calon dan NPWP sesuai dengan NPWP yang diserahkan kepada KPU
Kabupaten; Masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak
Penghasilan dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
(DB.T.34, T.36)
m.Bahwa Formulir BB.1-KWK atas nama Devi Suhartoni telah sesuai indikator
keabsahan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-
Kpt/06/KPU/VIII/2020 terutama terdapat dalam Bab III Huruf B angka 1, tabel
3.1 tentang indikator keabsahan dokumen persyaratan, yakni : dalam hal
terdapat perbedaan format antara Formulir Model BB.1-KWK yang
diserahkan bakal pasangan calon dengan formulir yang tercantum dalam
peraturan KPU tentang pencalonan pemilihan, dapat diterima sepanjang
substansinya sesuai dengan Formulir Model BB.1-KWK sudah tercantum;
ditandatangai oleh bakal calon yang bersangkutan; dan dokumen calon
dilampirkan oleh Bakal Calon sesuai dengan daftar dokumen persyaratan
calon. (DB.T.37)
n. Bahwa ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMEA ata nama Devi
Suhartoni telah sesuai indikator keabsahan Keputusan KPU Republik Indonesia
Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 terutama terdapat dalam Bab III
Huruf B angka 1, tabel 3.1 tentang indikator keabsahan dokumen persyaratan,
yakni : Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar telah dilegalisasi oleh instansi
yang berwenang; Nama Bakal Calon sesuai dengan KTP Elektronik, Masa
berlaku legalisir ijazah tidak dibatasi. KPU Kabupaten Musi Rawa Utara
melaui staf sekretariat yang didampingi oleh Bawaslu Musi Rawas Utara telah
melakukan klarifikasi kesekolah yang bersangkutan terkait perbedaan
nomenklatur di ijazah dengan legalisir pada tanggal 9 September 2020, bahwa
memang terjadi perubahan nomenklatur sekolah tersebut berdasarkan Surat
dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 00403/III.08/MN/1997 tentang Perubahan
Nomenklatur SMKTA menjadi SMK Provinsi Sumatera Selatan. (DB.T.38, T.39,
T.40).
o. Bahwa tidak benar pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat Kabupaten kotak suara PPK Kecamatan Rupit tidak
bersegel. (DB.T.17, T.45)
p. Bahwa tidak benar terdapat Keberatan saksi Paslon Nomor Urut 3 di seluruh
Kecamatan (7 Kecamatan), yang ada hanya 4 kecamatan. Keberatan tersebut
tidak menyangkut perbedaan perolehan suara. Dan Keberatan tersebut sudah
ditindak lanjuti dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat Kabupaten.(DB.T.44, T.45)
q. Bahwa Tidak Benar Paslon Nomor Urut 1 terlambat menyampaikan LPPDK, pada
tanggal 6 Desember 2020 pukul 17.59 WIB KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Paslon Nomor Urut 1 yang
dituangkan dalam Berita Acara Nomor:143 /PL.02.5/BA/1613/ KPU
KAB/XII/2020 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Dan
Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi
Rawas Utara tahun 2020.
Bahwa tidak benar hasil audit laporan dana kampanye Paslon Nomor Urut 1
atas nama Devi Suhartoni dan Innayatullah tidak patuh. Hasil Audit yang
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Mohammad Yudhitama Al Kautsar,
Asersi Pasangan Calon Devi Suhartoni dan Innayatullah dalam Laporan Dana
Kampanye dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang
berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kecuali untuk
ketidakpatuhan sebagai berikut: tidak dibuatkan surat pernyataan
penyumbang, terdapat sumbangan dari Pasangan Calon Devi Suhartoni dalam
bentuk uang tunai sebesar Rp 250.000,- yang merupakan setoran saldo awal
pembukaan RKDK tidak tercatat dalam RKDK, transaksi pengeluaran dalam
LPPDK tidak dilengkapi dengan bukti pendukungnya. (DB.T.42, T.43)
Sesuai Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-
Kpt/06/Kpu/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan
Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada BAB III halaman 70
dalam Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon, berbunyi:
“Dalam hal Bakal calon mencantumkan nama yang berbeda antar KTP
Elektronik 1. Penulisan nama pada Formulir Model BB.1-KWK dan
Formulir Model BB.2-KWK harus sesuai dengan fotokopi KTP Elektronik. 2.
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama bakal calon, dapat
memperbaiki Formulir Model BB.2-KWK yang disesuaikan dengan penulisan
nama pada KTP Elektronik atau melampirkan surat penetapan pengadilan
tentang perubahan nama calon yang bersangkutan. 3. Dalam hal bakal
calon mencantumkan nama yang berbeda antara KTP Elektronik dengan
dokumen pencalonan, tetapi sepanjang nama yang berbeda tersebut
merupakan pengurangan atau penyingkatan nama di KTP Elektronik, maka
tidak perlu mencantumkan surat penetapan pengadilan” (DB.T.3)
C. Bahwa tidak benar para teradu tidak pernah melakukan verifikasi berkas
persyaratan calon. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, setelah
melaksanakan verifikasi berkas persyaratan calon dari tanggal 6 s.d 12 September
2020, sesuai Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-
Kpt/06/KPU/VIII/2020 KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun hasil
penelitian kebenaran dan keabsahan isi yang tercantum dalam dokumen
persyaratan calon , mengadakan rapat pleno dan dituangkan kedalam Berita Acara
Model BA.HP-KWK dan lampirannya. (DB.T.3, T.41)
D. Bahwa:
a. Bahwa tidak benar Para Teradu tidak melaksanakan kewajibannya dalam
memverifikasi berkas Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Teradu telah cermat dalam melaksanakan kewajibannya dan selalu
berpedoman pada : Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota
Dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor
394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,
Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian
Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Verifikasi
berkas pasangan calon telah dilaksanakan dari tanggal 6 s.d 12 September
2020. Bukan hanya terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati
atas nama Devi Suhartoni dan Innayatullah, tetapi juga terhadap seluruh Bakal
Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati telah terverifikasi dan sah. (DB.T.1,
T.2, T.3 )
b. Bahwa Tidak Benar Para Teradu tidak mengindahkan dan menindaklanjuti
laporan dari masyarakat maupun paslon. Bahwa keberatan tersebut tidak
sepenuhnya berkaitan dengan berkas pencalonan dan berkas calon. (DB.T.22 )
c. Bahwa tidak benar hasil audit laporan dana kampanye Paslon Nomor Urut 1
atas nama Devi Suhartoni dan Innayatullah tidak patuh. Hasil Audit yang
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Mohammad Yudhitama Al Kautsar,
Asersi Pasangan Calon Devi Suhartoni dan Innayatullah dalam Laporan Dana
Kampanye dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang
berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kecuali untuk
ketidakpatuhan sebagai berikut: tidak dibuatkan surat pernyataan
penyumbang, terdapat sumbangan dari Pasangan Calon Devi Suhartoni dalam
bentuk uang tunai sebesar Rp 250.000,- yang merupakan setoran saldo awal
pembukaan RKDK tidak tercatat dalam RKDK, transaksi pengeluaran dalam
LPPDK tidak dilengkapi dengan bukti pendukungnya.
Bahwa tidak benar Paslon Nomor Urut 1 terlambat menyampaikan LPPDK, pada
tanggal 6 Desember 2020 KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah menerima
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor:143
/PL.02.5/BA/1613/KPUKAB/XII/2020 Tentang Hasil Penerimaan Laporan
Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2020, Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Nomor Urut 1 Devi Suhartoni dan Innayatullah melaporkan LPPDK
belum lewat waktu yaitu pukul 17.59 WIB. (DB.T.42, T.43)
Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh
Para Teradu dalam kronologis di atas, terhadap dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu sebagaimana dituduhkan oleh pihak pengadu terhadap Para
Teradu adalah Tidak Benar. Para Teradu yaitu KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
telah menjalankan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 sesuai dengan regulasi dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan KPU Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau
Walikota Dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor
394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian
dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Para Teradu dalam melaksanakan
Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Musi
Rawas Utara dengan dasar Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota. Hal ini dapat dibuktikan Para Teradu berdasarkan bukti-bukti yang
ada.
[2.4.2] PERKARA NOMOR 85-PKE-DKPP/II/2021
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan
dilengkapi jawaban tertulis untuk Perkara Nomor Perkara Nomor 85-PKE-
DKPP/II/2021 sebagai berikut:
a. bahwa, benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas
Utara nomor urut 03 (Drs. HM. Syarif Hidayat dan Surian) melalui kuasa hukum
yang telah diberi kuasa khusus oleh Drs. HM. Syarif Hidayat dan Surian kepada
ADV. Ilham Fatahillah, ADV Randa Alala, ADV Alamsyah, dan Abdul Aziz telah
menyampaikan permohonan Sengketa. Permohonan sengketa tersebut di
mohonkan ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 28 September
2020 pada hari Senin. Yang diserahkan oleh Abdul Aziz (Bukti T1), kemudian
Pimpinan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan rapat pleno
terhadap permohonan sengketa yang telah dimohonkan sesuai dengan
Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 pasal 23 ayat (3) bahwa waktu untuk
melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen permohonan sengketa oleh
pemohon, kemudian setalah dilakukan verifikasi dokumen Bawaslu Kabupaten
Musi Rawas Utara menyatakan bahwa pemohonan sengketa yang diajukan oleh
pemohon belum lengkap, dan diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi
dokumen-dokumen yang menjadi syarat dalam penyampaian permohonan
sengketa ke Bawaslu (Bukti T2). Dan setelah diberitahukan kepada pemohon,
kemudian pemohon melengkapi dokumen yang dinyatakan belum lengkap dalam
Formulir PSP 2, pada hari Rabu Tanggal 30 September Tahun 2020 saudara ADV
Randa Alala melengkapi persyaratan yang belum lengkap (Bukti T3). Setelah
dilengkapi oleh pemohon, maka pimpinan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara
melakukan Rapat Pleno guna untuk memverifikasi terhadap kelengkapan
dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh pemohon. Hasil dari rapat pleno
yang dilakukan oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara (Teradu
Munawir, Muhamad Ali Asek, Dan Paulina bahwa pemohon dalam hal pengajuan
permohonan sengketa terhadap objek sengketa SK KPU Nomor : 96/PL.02.3-
Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 dan Lampiran keputusan KPUDPL.02.3-
Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020”. Dalam
SK yang dikeluarkan oleh KPU Musi Rawas Utara bahwa Pemohon (Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor urut 03 atas
nama HM Syarif HD dan Surian) dinyatakan Memenuhi syarat menjadi Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Bukti T4). Pimpinan Bawaslu Kabupaten
Musi Rawas Utara melakukan verifikasi dan melakukan kajian terhadap
permohonan sengketa yang dimohonkan oleh Pasangan Calon nomor urut 03
melalui kuasa hukum nya bahwa, sesuai dengan Perbawaslu Nomor 02 Tahun
2020 tentang “Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakl Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota” Pada
Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : “ sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat 1 huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU
Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta
Pemilihan dirugikan secara langsung”. (Bukti T5) Dan sesuai dengan Keputusan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0419/
K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang “petunjuk Tehnis Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota” pada halaman 14 dan 15 huruf g tentang “Verifikasi
Kelengkapan Dokumen secara Materil” pada tabel penjelasan SK/BA Objek
Sengketa dengan keterangan bahwa Penilaian terhadap objek sengketa yang
memberikan kerugian secara langsung kepada pemohon (Contoh : Menyebabkan
berubahnya status pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat) Bukti T6.
Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah berkonsultasi dengan
Pimpinan Bawaslu Provinsi Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa secara
langsung di hotel Daffam Kota Lubuklinggau (Bukti T7) dan juga berkonsultasi
dengan Staff penyelesaian sengketa Bawaslu RI Via Telepon tentang permohonan
sengketa nomor : 001/PS.PNM.LG/16.1613/IX/2020 dan juga tentang Pasal 4
pada Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dan juga Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor : 0419/ K.Bawaslu/PM.07.00/VII /2020.
Maka Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara mengambil kesimpulan
bahwa Pemohon dalam hal ini Pasangan Calon nomor 03 atas nama HM Syarif
HD dan Surian tidak dirugikan secara langsung karena pemohon dinyatakan
Memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon oleh KPU Musi Rawas Utara. Dan
Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal ini tidak menemukan kerugian
yang dialami secara langsung oleh Pemohon Pasangan Calon nomor 03 atas
nama HM Syarif HD dan Surian.Bukti T8 (PSP 5)
A. Keterangan Tambahan
1. Pada tanggal 28 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah
melakukan upaya pencegahan dengan melayangkan surat himbauan kepada
seluruh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas
Utara, kemudian kepada Partai Politik dan KPU Musi Rawas Utara agar
memperhatikan tahapan pendaftaran sebagai calon, penelitian Administrasi dan
penetapan sebagai Pasangan Calon dan Bawaslu Musi Rawas Utara telah
menghimbau kepada Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati untuk memberikan salinan dokumen syarat Calon dan syarat pencalonan
kepda Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara guna untuk melaksanakan tugas
dan fungsi pengawsan dari Bawaslu. Bukti T9
2. Pada tanggal 28 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara juga telah
melayangkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk
memperhatikan dan melaksanakan tahapan pendaftaran, penelitian Administrasi
dan penetapan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan serta memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Bukti T10
3. Pada tanggal 4 September 2020 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah
melayangkan surat himbauan kepada KPU Musi Rawas Utara bahwa kepada
Pimpinan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
telah memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil Verifikasi Faktual atau
Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan serta Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh
Partai politik atau Gabungan Partai Politik ditingkat masing-masing unutk
memperhatikan hal-hal berikut, diantaranya pada point 1. Memenuhi seluruh
persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuia dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bukti T11
4. Pada tanggal 04 September 2020 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah
melakukan pengawasan secara langsung pendaftaran Bakal Pasangan Calon
nomor urut 03 (HM. Syarif Hidayat dan Surian) dan juga Bakal Pasangan Calon
nomor urut 01 (Devi Suhartoni dan Innaytullah).Bukti T12
5. Pada tanggal 05 September 2020 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah
melakukan pengawasan secara langsung pendaftaran Bakal Pasangan Calon
nomor urut 02 (Akis Ropi Ayub dan Baikuni Anwar). Bukti T13
6. Pada tanggal 07 September 2020 Bawaslu kembali melayangkan surat himbauan
dan saran kepada KPU Musi Rawas Utara untuk melaksanakan Verifikasi secara
Faktual terhadap surat B.1 KWK Parpol PDIP yang mengusung pasangan calon
nomor urut 01 (Devi Suhartoni dan Innayatullah). Bukti T14
7. Pada tanggal 09 September Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan secara
langsung terhadap verifikasi syarat dukungan surat B.1 KWK Parpol PDIP yang
mengusung bakal pasangan calon nomor urut 01 (Devi Suhartoni dan
Innayatullah). Bukti T15
8. Pada tanggal 10 dan 11 September 2020 Bawaslu melakukan pengawasan secara
langsung terhadap kegiatan verifikasi ijazah ke tiga bakal Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara. Bukti T16
Sesuai dengan Jawaban atas pokok aduan dan keterangan diatas, maka
dengan ini Kami Teradu Munawir, Muhamad Ali Asek, Dan Paulina menyatakan
bahwa:
1. Kami (Teradu Munawir, Muhamad Ali Asek, Dan Paulina) telah melaksanakan
tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Bawaslu Kabupaten Musi Rawas
Utara sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, berpedoman atas asas-asas
penyelenggara pemilu yaitu mandiri, transparan, adil, kepastian hukum,
tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,
akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dengan tepat dan cermat sesuai
prosedur, tahapan dan pedoman Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota.
2. Kami (Teradu Munawir, Muhamad Ali Asek, Dan Paulina) dengan ini
menyatakan Menolak segala aduan yang disampaikan oleh Pengadu sejauh
segala sesuatu yang berkaitan dengan Teradu Munawir, Muhamad Ali Asek,
Dan Paulina.
[2.5] ALAT BUKTI
[2.5.1] PERKARA NOMOR 84-PKE-DKPP/II/2021
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan
alat bukti dengan kode bukti T.1 s.d T.43 sebagai berikut:
NO DAFTAR KETERANGAN
BUKTI
1 T.1 Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal
NO DAFTAR KETERANGAN
BUKTI
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020
2 T.2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
3 T.3 Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-
Kpt/06/Kpu/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,
Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta
Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4 T.4 Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor :
2/G/PILKADA/2020 PTUNMDN
5 T.5 Putusan Mahkamah Agung Nomor 602K/TUN/PILKADA/2020
6 T.6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021
7 T.7 Formulir D. Keberatan Saksi Kabupaten
8 T.8 Surat Bawaslu Musi Rawas Utara Nomor 342/BAWASLU-
PROV.SS-07/TU-00.01/XII/2020 Perihal Rekomendasi
9 T.9 BA KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 149.1/PK.01-
BA/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran
Kode Etik oleh Badan Adhoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020
10 T.10 Surat KPU Musi Rawas Utara Nomr 283.a / PY.02.2-
Und/1613/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Klarifikasi
11 T.11 BA KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 149.2/PK.01-
BA/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Klarifikasi dan Verifikasi
Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji,
dan atau Pakta Integritas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2020
12 T.12 Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor
305/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 tentang
Pemberhentian Sementara Anggota PPK Rupit Terkait Dugaan
Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku , Sumpah/Janji, dan/atau
Pakta Integritas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi
Rawas Utara Tahun 2020
13 T.13 BA KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 149.3/PK.01-
BA/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa
14 T.14 Surat KPU Musi Rawas Utara Nomor 283.b / PY.02.2-
Und/1613/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Sidang Etik
15 T.15 BA KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 154/PK.01-
BA/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Penanganan Dugaan
Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku , Sumpah/Janji, dan/atau
Pakta Integritas
16 T.16 Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor
306/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pengaktifan
NO DAFTAR KETERANGAN
BUKTI
Kembali dan Penjatuhan Sanksi Peringatan Tertulis Anggota PPK
Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020
17 T.17 Dokumentasi Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
18 T.18 Dokumentasi Pemeriksaan Sidang Kode Etik PPK Rupit
19 T.19 Berita Acara PPK Rupit Nomor 7/PPK-RPT/XII/2020 tentang
Klarifikasi Serah Terima Kotak Suara PPK Rupit ke Kantor KPU
Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020
20 T.20 Formulir C Hasil KWK di seluruh Kecamatan Rupit
21 T.21 BA Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati
dan Wakill Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, Surat
Keputusan KPU Musi Rawas Utara Nomor 94 / HK.03.1-
Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara
Nomor 221/HK.03.1-KPT/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang
Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020,
Berita Acara Hasil Penelitian keabsahan Dokumen Persyaratan
Calon atas nama Akisropi dan Baikuni, dokumentasi foto
penelitian dokumen.
22 T.22 Kumpulan Tanggapan / Keberatan Masyarakat
23 T.23 Formulir BB.1-KWK atas nama Innayatullah
24 T.24 Formulir BB.2-KWK atas nama Innayatullah
25 T.25 Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA atas nama Innayatullah
No: 11 OB oe 0313947
26 T.26 Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor
83/PL.02.2-BA/1613/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Klarifikasi
Ijazah sebagai Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020
27 T.27 Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Linggau
Nomor 420.1/080/SMA N.2/Llg/2020 tanggal 11 September 2020
28 T.28 Dokumentasi Verifikasi Ijazah Innayatullah di SMA Negeri 2
Lubuk Linggau pada tanggal 11 September 2020
29 T.29 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama
INNAYATULLAH
30 T.30 Surat Keterangan Tidak sedang Dicabut Hak Pilihnya dari
Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor
1911/SK/HK/08/2020/PN Llg atas nama Innayatullah
31 T.31 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang secara
Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi
Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara dari
Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor
1931/SK/HK/09/2020/PN Llg atas nama Innayatullah
32 T.32 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama
Innayatullah
33 T.33 Laporan Tanda Terima Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas
nama Innayatullah
NO DAFTAR KETERANGAN
BUKTI
34 T.34 NPWP atas nama Innayatullah
35 T.35 SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberhentian sebagai
PNS atas nama Innayatullah
36 T.36 Surat Keterangan Wajib Pajak 5 (lima) tahun terakhir atas nama
Innayatullah
37 T.37 Formulir BB.1-KWK atas nama Devi Suhartoni
38 T.38 Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMEA atas nama Devi
Suhartoni No: OC os 0004900
39 T.39 Surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 00403/III.08/MN/1997
tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK Provinsi
Sumatera Selatan
40 T.40 Dokumentasi Verifikasi Ijazah Devi Suhartoni di SMK Negeri 3
Palembang pada tanggal 9 September 2020
41 T.41 Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya atas nama Devi
Suhartoni dan Innayatullah
42 T.42 Laporan Asurans Independen atas Asersi Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara H.DEVI
SUHARTONI dan H. INNAYATULLAH tentang Kepatuhan Pasangan
Calon Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam
Melaporkan Dana Kampanye untuk Periode 23 September sampai
dengan 5 Desember 2020
43 T.43 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Utara Nomor:143 /PL.02.5/BA/1613/ KPU KAB/XII/2020
Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran
Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi
Rawas Utara tahun 2020
44 T.44 Kumpulan Formulir Model D. Keberatan Saksi/Kejadian Khusus
Kecamatan
45 T.45 Video Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara di tingkat Kabupaten
[2.5.2] PERKARA NOMOR 85-PKE-DKPP/II/2021
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan
alat bukti dengan kode bukti T.1 s.d T.16 sebagai berikut:
No Bukti Keterangan
1 Bukti T1 PSP 2 (serah terima permohonan sengketa)
2 Bukti T2 PSP 3 (BA Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa)
3 Bukti T3 PSP 2 (serah terima perbaikan permohonan sengketa)
4 Bukti T4 SK Penetapan Pasangan Calon
5 Bukti T5 Perbawaslu 2 Tahun 2020
6 Bukti T6 Keputusan Bawaslu Nomor : 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020
7 Bukti T7 Foto Konsultasi
8 Bukti T8 PSP 5 (Pemberitahuan registrasi permohonan)
9 Bukti T9 Surat Himbauan
10 Bukti T10 Surat Himbauan
11 Bukti T11 Surat Himbauan
12 Bukti T12 Form A Pengawasan
13 Bukti T13 Form A Pengawasan
14 Bukti T14 Surat Himbauan dan Saran
15 Bukti T15 Form A Pengawasan
16 Bukti T16 Form A Pengawasan
[2.6] PETITUM TERADU
2.6.1] PERKARA NOMOR 84-PKE-DKPP/II/2021
Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan, sebagai
berikut :
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu;
Mohon Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutuskan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.6.2] PERKARA NOMOR 85-PKE-DKPP/II/2021
1. Kami (Teradu Munawir, Muhamad Ali Asek, Dan Paulina) memohon kepada yang
mulia majelis sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesia untuk membatalkan dan menolak segala tuntutan dan aduan
Pengadu sejauh yang berkaitan dengan Teradu Munawir, Muhamad Ali Asek, Dan
Paulina.
2. Kami (Teradu Munawir, Muhamad Ali Asek, Dan Paulina) dengan ini memohon
kepada yang mulia majelis sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu Republik Indonesia unutk merehabilitasi nama baik kami Teradu
Munawir, Muhamad Ali Asek, dan Paulina.
