Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 50-PKE-DKPP/IV/2020 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 51- P/L-DKPP/IV/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 50-PKE-DKPP/IV/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Baironi Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Dusun IV RT.001, Desa Megang Sakti II, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Anasta Tias Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera KM.24 Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Wahyu Hidayat Setiadi Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera KM.24 Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Ania Trisna AD Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera KM.24 Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Syarifudin Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera KM.24 Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Apandi Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera KM.24 Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu V; Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V selanjutnya disebut sebagai--------------Para Teradu. [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU 1. Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2019, Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu aktif sebagai Panwascam Megang Sakti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; 2. Bahwa Pengadu dan Teradu I adalah sama-sama anggota Panwascam Megang Sakti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018; 3. Bahwa untuk ikut menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, Pengadu mendaftar sebagai peserta Calon Anggota PPK Kecamatan Megang Sakti; 4. Bahwa Pengadu adalah peserta seleksi Calon Anggota PPK Kecamatan Megang Sakti yang dinyatakan lulus seleksi wawancara dan menduduki peringkat ke-2. Hal ini berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor: 34/HK.03.1- Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Berdasarkan Peringkat 10 (sepuluh) Besar Rekruitmen Calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, tanggal 15 Februari 2020; 5. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020, pukul 14.00 wib, Pengadu mendapat informasi dari Binarno selaku peserta seleksi Calon Anggota PPK bahwa Teradu IV meminta kepada Pengadu datang ke KPU Kabupaten Musi Rawas untuk memberikan klarifikasi terhadap laporan masyarakat berkenaan dengan keterlibatan Pengadu sebagai Anggota Partai Republik. 6. Dalam forum tersebut, Pengadu bertemu dengan Teradu II dan Teradu III. Selanjutnya, mereka memperlihatkan bukti laporan berupa fotokopi KTA Partai Republik dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 7. Bahwa Teradu III mempertanyakan kebenaran keanggotaan Pengadu dalam Partai Republik; 8. Bahwa Pengadu menjelaskan tidak adanya keterlibatan dalam partai politik manapun, termasuk Partai Republik. Setelah proses klarifikasi, Pengadu menandatangani berita acara hasil klarifikasi; 9. Bahwa tanggal 28 Februari 2020, pukul 14.00 wib, Pengadu menyerahkan Surat Pernyataan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas terkait ketidakterlibatan dirinya dalam Partai Republik. Surat Pernyataan tersebut diterima oleh Dear Metalia sebagai Kasubbag Umum KPU Kabupaten Musi Rawas; 10. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020, pukul 19.00 wib, KPU Kabupaten Musi Rawas menerbitkan Pengumuman Nomor: 135/PP.04.2-Pu/1605/KPU- Kab/II/2020, Tentang Penetapan 5 (lima) orang Anggota PPK Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, dan Pengadu tidak masuk dalam 5 besar PPK Terpilih Kecamatan Megang Sakti; 11. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020, pukul 08.00 wib, Marzuki Ketua DPD Partai Republik Kabupaten Musi Rawas menelpon meminta bertemu pukul 12.00 wib di warung kopi Kelurahan Simpang Periuk Kota Lubuklinggau; 12. Bahwa dalam pertemuan tersebut Pengadu mempertanyakan kepada Marzuki mengenai masuknya Pengadu sebagai Anggota Partai Republik; 13. Bahwa Marzuki menegaskan Pengadu tidak pernah masuk dalam Partai Republik; 14. Bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas tidak pernah memanggil Marzuki untuk mengklarifkasi kebenaran Pengadu sebagai Anggota Partai Republik; 15. Bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas diduga tidak melakukan klarifikasi tanggapan masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 29, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu meminta kepada Ketua DKPP atau Majelis Pemeriksa untuk memutuskan hal sebagai berikut: 1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pengadu tidak pernah terlibat Partai Politik manapun dan berhak direhabilitasi; 3. Menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 4. Memberhentikan secara tetap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V; 5. Menyatakan batal dan tidak sah SK KPU Nomor: 43/Hk.03.1-Kpt/1605/KPU- Kab/II/2020 Tentang Pengumuman Penetapan 5 orang Calon Anggota PPK Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, Kecamatan Megang Sakti; 6. Menetapkan Pengadu sebagai Calon Anggota PPK Terpilih Kecamatan Megang Sakti; dan 7. Apabila Ketua DKPP atau Majelis Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. [2.3] ALAT BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-8 sebagai berikut: NO BUKTI KETERANGAN 1 Bukti P-1 Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 009/BAWASLU-PROV.SS/HK.01.01/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 1 November 2017; Kartu Tanda Penduduk a.n. Marzuki; Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik Nomor: SS059899.04.SKP.1217, Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Partai Republik Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2017-2022, tanggal 8 Desember 2017; 2 Bukti P-2 Surat Pernyataan Saksi a.n. Bustamil Arifin; Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Bustamil Arifin; Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 008/SK/BAWASLU- PROP.SS.06/SET/KP.01.03/XI/2017, Tentang Penunjukkan/Penetapan Kepala Sekretariat Di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, tertanggal 3 November 2017; Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 40/SK/BAWASLU- PROP.SS.06/SET/KP.01.03/I/2018, Tentang Penetapan Kepala Sekretariat Dan Bendahara Penerima Uang Muka Kegiatan (PUMK) Di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Dan DPD RI Tahun 2019, tertanggal 12 September 2018; 3 Bukti P-3 Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 83/PP.04.2-Pu/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Berdasarkan Peringkat 10 (Sepuluh) Besar Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, tertanggal 15 Februari 2020; 4 Bukti P-4 Kartu Anggota Partai Republik a.n. Baironi; 5 Bukti P-5 Surat Pernyataan dan Permohonan a.n. Baironi, tertanggal 28 Februari 2020; 6 Bukti P-6 Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 136/PP.04.2-PU/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang Penetapan 5 (lima) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020; 7 Bukti P-7 Surat Pernyataan a.n. Marzuki; 8 Bukti P-8 Surat Pernyataan Saksi a.n. Marzuki; [2.4] KESIMPULAN PENGADU Setelah mengikuti dengan seksama sidang pemeriksaan Perkara Nomor : 50-PKE- DKPP/IV/2020 perihal dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas. Sidang pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2020. Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : 1. Bahwa benar pada tahun 2018 sampai dengan 2019 Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu aktif sebagai Panwascam Kecamatan Megang Sakti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 dan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019; 2. Bahwa benar Pengadu dan teradu 1 (satu) adalah sama-sama Anggota Panwascam Kecamatan Megang Sakti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018; 3. Bahwa benar Pengadu adalah peserta seleksi Calon Anggota PPK Kecamatan Megang Sakti dan dinyatakan lulus seleksi wawancara peringkat ke-2 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor : 34/HK.03.1-Kpt/1605/KPU- Kab/II/2020 tentang Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Berdasarkan Peringkat 10 (sepuluh) Besar Rekruitmen calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 tanggal 15 Februari 2020; 4. Bahwa benar KPU Kabupaten Musi Rawas mendapat laporan masyarakat dalam bentuk fotokopi KTA Partai Republik atas nama Pengadu yang dikirim melalui Ojek; 5. Bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas tidak mengungkapkan Identitas Pelapor dugaan Pengadu terlibat keanggotaan Partai Republik di dalam Sidang DKPP; 6. Bahwa diduga laporan tersebut berbentuk Surat Kaleng (Laporan Tanpa Identitas) yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5, 6, dan 7 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 yang mana pasal tersebut tidak mengalami perubahan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019; 7. Bahwa benar Pengadu menjelaskan dan mengklarifikasi tidak terlibat di dalam partai politik manapun, termasuk di Partai Republik dan tertuang dalam Berita Acara hasil klarifikasi KPU Kabupaten Musi Rawas yang ditanda tangani oleh Pengadu; 8. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2020 KPU Kabupaten Musi Rawas menerima surat pernyataan Pengadu tidak terlibat keanggotaan di Partai Republik; 9. Bahwa benar KPU Kabupaten Musi Rawas tidak pernah melakukan klarifikasi terkait dugaan Pengadu terlibat keanggotaan Partai Republik ke Pengurus Partai Republik Kabupaten Musi Rawas; 10. Bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas tidak melakukan upaya lain dalam proses klarifikasi terkait dugaan Pengadu terlibat keanggotaan Partai Republik kepada Pihak Terkait dalam hal ini Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Musi Rawas; 11. Bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas menjadikan laporan masyarakat yang diduga tidak memenuhi syarat sebagai referensi dalam melakukan tindakan ataupun pengambilan keputusan untuk tidak meluluskan Pengadu sebagai Calon Anggota PPK terpilih untuk Kecamatan Megang Sakti sebagaimana tertuang dalam Pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor: 135/PP.04.2-Pu/1605/KPU- Kab/II/2020 tentang Penetapan 5 (lima) orang calon anggota PPK Terpilih pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; 12. Bahwa benar Marzuki sebagai Ketua DPD Partai Republik Kabupaten Musi Rawas menyatakan dengan sebenarnya bahwa Pengadu bukanlah Pengurus maupun Anggota Partai Republik Kabupaten Musi Rawas; 13. Bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas diduga tidak melakukan klarifikasi tanggapan masyarakat sebagaimana mestinya sesuai ketentuan pasal 29 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; 14. Bahwa berdasarkan kesimpulan-kesimpulan 1 (satu) sampai dengan 13 (tiga belas) diduga tindakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Dengan kesimpulan yang Pengadu kemukakan di atas maka Pengadu meminta kepada Ketua DKPP atau Majelis Sidang DKPP berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pengadu tidak pernah terlibat Partai Politik manapun dan berhak direhabilitasi; 3. Menyatakan Teradu I sampai dengan Teradu V melanggar kode etik penyelenggara pemilu Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 4. Memberhentikan secara tetap Teradu I sampai dengan Teradu V; 5. Menyatakan batal dan tidak sah SK KPU Nomor 43/Hk.03.1Kpt/1605/KPU- Kab/II/2020 tentang Pengumuman Penetapan 5 orang calon anggota PPK Terpilih pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan masyarakat Tahap II untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, untuk Kecamatan Megang Sakti; 6. Menetapkan pengadu sebagai calon anggota PPK Terpilih Kecamatan Megang Sakti; 7. Apabila Ketua DKPP atau majelis pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.5] SAKSI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi yakni Marzuki dan Bustamil Arifin yang memberikan kesaksian dalam sidang pemeriksaan tanggal 11 Juni 2020 sebagai berikut: Marzuki  Saksi menerangkan tidak saling mengenal dengan Pengadu. Saksi baru mengenal Pengadu setelah bertemu.  Saksi bertemu dengan Rita selaku Staf KPU Kabupaten Musi Rawas. Rita menerangkan Pengadu sedang mencari dirinya.  Rita bercerita bahwa Pengadu tidak diterima sebagai PPK karena namanya tercantum sebagai pengurus Partai Republik. Padahal Saksi dengan Pengadu tidak saling mengenal.  Saksi merasa kasihan terhadap Pengadu, sehingga kemudian menghubungi Pengadu. Saksi mendapatkan nomor telepon Pengadu melalui Rita.  Saksi menghubungi Pengadu dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saksi kemudian bertemu dengan Pengadu, dan membahas permasalahan tersebut. Saksi menegaskan bahwa Pengadu bukanlah anggota pengurus Partai Republik.  Saksi mendapatkan informasi mengenai dugaan keterlibatan Pengadu sebagai pengurus Partai Republik dari Rita.  Saksi bertemu dengan Rita pada saat proses seleksi calon anggota PPS.  Saksi merupakan calon anggota PPS, yang tidak terpilih sebagai anggota PPS.  Saksi merupakan Ketua Cabang Partai Republik di Kabupaten Musi Rawas.  Saksi menerangkan Pengadu tidak pernah tercantum dalam SK. Saksi juga tidak pernah menandatangani SK maupun KTA atas nama Baironi.  Saksi menerangkan Partai Republik tidak memiliki kesekretariatan di Kabupaten Musi Rawas  Saksi Menjabat sebagai Ketua DPD Partai Republik Kabupaten Musi Rawas semenjak Tahun 2017, sekaligus sebagai penghubung yang menyerahkan berkas verifikasi administrasi kepengurusan partai politik kepada KPU Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2017. Bustamil Arifin  Saksi merupakan ASN/PNS di Pemda Kabupaten Musi Rawas.  Saksi merupakan Kepala Sekretariat Panwascam Megang Sakti saat tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, anggota DPD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.  Saksi menerangkan Pengadu dan Teradu I merupakan Anggota Panwascam Megang Sakti dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.  Saksi menerangkan Pengadu menjabat sebagai Anggota Panwascam Megang Sakti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, anggota DPD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.  Saksi menerangkan Teradu I merupakan Ketua Panwascam Megang Sakti.  Saksi tidak mengetahui adanya keterlibatan Pengadu dalam Partai Republik.  Saksi menerangkan tidak terdapat permasalahan antara Pengadu dan Teradu I ketika menjabat sebagai Panwascam Megang Sakti.  Saksi tidak pernah melihat SIPOL dan SILON.  Saksi menerangkan ketika tahapan Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, anggota DPD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Teradu I sudah menjadi Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas. Hubungan kolega antara Pengadu dan Teradu I hanya pada saat tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. [2.6] PENJELASAN DAN JAWABAN PARA TERADU Dengan ini mengajukan jawaban terhadap pengaduan Pengadu Perkara Nomor 50- PKE-DKPP/IV/2020 yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa benar KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan Tahapan Rekrutmen Calon Peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 di 14 (empat belas) kecamatan se- Kabupaten Musi Rawas dengan berpedoman pada PKPU, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas; 2. Bahwa Tahapan Rekrutmen Calon Peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terdiri dari 3 tahap seleksi, yakni: 2.1. Tahapan Seleksi Administrasi 2.2. Tahapan Seleksi Tertulis 2.3. Tahapan Seleksi Wawancara Pada tahapan seleksi tersebut terdapat 2 (dua) kali tanggapan masyarakat terhadap peserta PPK yang sedang mengikuti seleksi tahapan. Tanggapan masyarakat I (pertama) dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi tertulis, tanggal 28 Januari 2020-5 Februari 2020. Tanggapan masyarakat II (kedua) dilakukan tanggal 15-21 Februari 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020, Tentang Pengumuman Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020. Adapun persyaratan rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Musi Rawas dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 03/HK.03.1- Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020; 3. Bahwa pada Tahap Seleksi Administrasi Peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diumumkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor: 19/Pu/1605/KPU-Kab/I/2020 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020. Pada poin 5 yakni “tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan”; 4. Bahwa benar Pengadu adalah peserta seleksi PPK di Kecamatan Megang Sakti yang lulus seleksi wawancara peringkat 10 (sepuluh) besar dan tidak terpilih ke 5 (lima) besar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas; 5. Bahwa benar pada saat tanggapan masyarakat ke II, Pengadu sebagai Peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Megang Sakti Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 mendapat laporan masyarakat yang dikirim melalui Grab/ojek online ke Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas tanggal 21 Februari 2020, serta telah diregister dengan surat masuk Nomor 54 yang berisi fotokopi Partai Republik Salinan KTA/E-KTP Partai Republik Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Megang Sakti, Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n. Pengadu dan KTP a.n. Pengadu; 6. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, KPU Kabupaten Musi Rawas menindaklanjuti tanggapan masyarakat ke II (dua) terkait keterlibatan Pengadu sebagai Anggota Partai Republik dengan memanggil Pengadu melalui Surat Undangan Nomor: 129/1605/KPU-Kab/II/2020 untuk diklarifikasi. Selanjutnya, Pengadu bertemu dengan Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. Teradu III meminta KTP asli Pengadu, kemudian difotokopi. Berdasarkan hasil klarifikasi, Pengadu tidak mengakui bahwa ia adalah Anggota Partai Republik. Teradu II dan Teradu III meminta Pengadu untuk memberikan keyakinan yang kuat bahwa ia bukan Anggota Partai Republik. KPU Kabupaten Musi Rawas dan Pengadu tidak mengetahui keberadaan kantor dan pengurus Partai Republik Kabupaten Musi Rawas. Teradu II dan Teradu III di hadapan Dear Kasubag Umum KPU Kabupaten Musi Rawas, meminta Pengadu untuk bersama-sama mencari keberadaan kantor dan pengurus Partai Republik, karena nomor pengurus Partai Republik sudah tidak aktif. Setelah melakukan klarifikasi terhadap Pengadu, Teradu III bersama dengan Andriansah, S.H., Kasubag Hukum langsung mencari alat bukti lainnya untuk memastikan Pengadu terlibat dalam kepengurusan Anggota Partai Republik atau tidak; 7. Bahwa benar Andriansah, S.H., Kasubag Hukum KPU Kabupaten Musi Rawas, menemukan berkas KPU Kabupaten Musi Rawas. Marzuki telah memberikan berkas keanggotaan Partai Republik kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019 dan diterima oleh M. Zaein selaku Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019 saat Tahapan Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Secara administrasi berkas Model TT.KPU.KABKOTA-PARPOL Tentang Tanda Bukti Penerimaan Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan dari Partai Republik dengan jumlah 230, diserahkan Marzuki selaku Petugas Penghubung dan dicap dengan stempel DPD Partai Republik Kabupaten Musi Rawas, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017 kepada Andriansah selaku petugas pendaftaran; 8. Bahwa pada tanggal 29 November 2017, KPU Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019 sudah melaksanakan rapat pleno berkenaan dengan Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL Tentang Lembaran Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai Republik. Pengadu berada di nomor 22 dengan Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) 16051288101211 dan Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1605121210880005 yang beralamat di Dusun IV RT.1 Kecamatan Megang Sakti Kelurahan Megang Sakti II dengan keterangan Memenuhi Syarat (MS); 9. Bahwa benar nama Pengadu terdapat di SIPOL resmi akun milik KPU Kabupaten Musi Rawas, dalam Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL Tentang Lembaran Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai Republik, Pengadu berada di nomor urut 22 dengan Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) 16051288101211 dan Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1605121210880005 yang beralamat di Dusun IV RT.1 Kecamatan Megang Sakti Kelurahan Megang Sakti II dengan keterangan Memenuhi Syarat (MS); 10. Bahwa benar KTP dan KTA Pengadu yang dikirimkan oleh masyarakat saat Tanggapan Masyarakat ke II (dua) sama dengan KTP dan KTA yang ada dalam pemberkasan KPU Kabupaten Musi Rawas; 11. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020, Pengadu mengirimkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas, Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa ia bukan Anggota Partai Republik; 12. Bahwa benar sebelum Rapat Pleno Penetapan Peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 yang akan dipilih menjadi 5 (lima) besar yang dilakukan Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV (Teradu I dan Teradu V melaksanakan dinas ke luar kota), KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan: 12.1. Menghubungi via telepon untuk meminta izin kepada Pimpinan (Hepriyadi, S.H., M.H., selaku Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) untuk meminta penyelesaian Pengadu yang diduga Anggota Partai Republik Tahun 2017. Hepriyadi, S.H., M.H., menjelaskan dan didengarkan oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas bahwa tidak boleh di dalam aturan seorang Anggota PPK adalah anggota partai politik selama 5 (lima) tahun lamanya meskipun partai tersebut tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum; 12.2. Mengundang Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas ke Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas untuk berkoordinasi meminta pendapatnya mengenai Peserta PPK a.n. Pengadu yang diduga Anggota Partai Republik. Pada saat itu datang Oktureni Sandra Kirana selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dan Khoirul Anwar selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas. Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas memberikan pendapatnya bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas dalam melakukan penetapan 5 (lima) besar harus sesuai dengan aturan yang berlaku. 13. Bahwa benar KPU Kabupaten Musi Rawas mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 43/HK.03.1-Kpt/1605/KPU- Kab/II/2020 Tentang Pengumuman Penetapan 5 (lima) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; 14. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas diundang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas terkait Laporan Nomor: 002/LP/PB/Kab/06.10/II/2020 untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan Pengadu sebagai Pelapor sedang KPU Kabupaten Musi Rawas sebagai Terlapor; 15. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2020 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pengadu sebagai Pelapor dan KPU Kabupaten Musi Rawas sebagai Terlapor dengan Laporan Nomor: 002/LP/PB/Kab/06.10/II/2020 dengan hasil penelitian dan pemeriksaan bahwa status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran. KESIMPULAN PARA TERADU 1. Bahwa benar Pengadu atas nama Baironi adalah Peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Megang Sakti Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 yang tidak terpilih 5 (lima) besar; 2. Bahwa berdasarkan alat bukti Peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Megang Sakti Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 yang tidak terpilih 5 (lima) besar a.n. Baironi adalah Anggota Partai Republik; 3. Bahwa para Teradu sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan Tahapan Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 telah bekerja dan bertindak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan Tahapan Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 dan menolak tegas yang dituduhkan Pengadu kepada para Teradu. Hal ini karena para Teradu taat dengan hukum. [2.7] PETITUM PARA TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutuskan pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak dalil pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas tidak bersalah dan tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan memohon agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk merehabilitasi nama baik para Teradu; 3. Menerima jawaban para Teradu sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas untuk seluruhnya; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain mohon kiranya memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Teradu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai T-13 sebagai berikut: NO BUKTI KETERANGAN 1 Bukti T-1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 66/PP.06.4-KPT/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 Perihal Arahan Tindaklanjut Terhadap Potensi Masalah Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 04/HK.03.01-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pengumuman Tahapan Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; 2 Bukti T-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020 Tentang Persyaratan Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Tahapan Seleksi Administrasi yang dituangkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020, Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020, Tentang Laporan Rekapitulasi Penerimaan Berkas Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 08/ HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020, Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Administrasi Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 10/ HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020, Tentang Pengumuman Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; Tahapan Seleksi Tertulis yang dituangkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 14/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020, Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Soal Tes Seleksi Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 18/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020, Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang Hasil Pemeriksaan Seleksi Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 69/PP.04.2-Pu/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang Penetapan Nama-Nama 10 (sepuluh) Besar Hasil Pemeriksaan Seleksi Tertulis Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; Tahapan Seleksi Wawancara yang dituangkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang Pembentukan Tim Penguji Seleksi Wawancara Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 25/BA/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang Rapat Pleno Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Dan Tata Tertib Seleksi Wawancara Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Dan Tata Tertib Seleksi Wawancara Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 34/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Berdasarkan Peringkat 10 (Sepuluh) Besar Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; 3 Bukti T-3 Pengumuman Nomor: 19/Pu/1605/KPU-Kab/I/2020, Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; 4 Bukti T-4 Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor:124/Spt/1605/KPU- Kab/II/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 43/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang Pengumuman Penetapan 5 (Lima) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 44/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 48.a/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/III/2020, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020; 5 Bukti T-5 Salinan KTA/E-KTP Partai Republik Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas; 6 Bukti T-6 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 129/1605/KPU-Kab/II/2020, Perihal Undangan Klarifikasi, tanggal 27 Februari 2020; Kartu Tanda Penduduk a.n. Baironi; Pertanyaan Peserta Calon PPK yang mendapat tanggapan masyarakat (Masalah Partai Politik) a.n. Baironi, tanggal 27 Februari 2020; Dokumentasi Foto; Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 131/1605/KPU-Kab/II/2020. tanggal 27 Februari 2020; 7 Bukti T-7 Dokumentasi Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Oleh Marzuki Kepada Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Periode Tahun 2014-2019 di Muara Beliti Bulan November 2017; Tanda Bukti Penerimaan Kartu Tanda Anggota Partai Politik Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan; 8 Bukti T-8 Lembar Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, Partai Republik; 9 Bukti T-9 Sistem Informasi Partai Politik, sipol.kpu.go.id; 10 Bukti T-10 Salinan KTA/E-KTP Partai Republik Kabupaten Musi Rawas; 11 Bukti T-11 Surat Pernyataan dan Permohonan a.n. Baironi, tanggal 28 Februari 2020; 12 Bukti T-12 Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 048/BAWASLU-PROV.SS-06/TU.00.02/III/2020, Perihal Undangan Klarifikasi, tanggal 2 Maret 2020; 13 Bukti T-13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, Nomor Laporan 002/LP/PB/Kab/06.10/II/2020; Kartu Tanda Penduduk a.n. Andriansah,SH. [2.9] KESIMPULAN PARA TERADU Berdasarkan jawaban para Teradu dalam Persidangan Perkara Nomor: 50-PKE- DKPP/IV/2020, tanggal 11 Juni 2020, maka para Teradu memberikan kesimpulan sebagai berikut : 1. Bahwa benar Pengadu atas nama Baironi adalah peserta Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Megang Sakti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas yang tidak terpilih 5 (lima) besar. 2. Bahwa benar Pengadu atas nama Baironi Peserta Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Megang Sakti yang dilaporkan/diadukan oleh masyarakat dugaan Anggota Partai Politik dari Partai Republik yang dikirimkan masyarakat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Republik pada Tanggapan Masyarakat Tahap II (dua) pada tanggal 21 Februari 2020 dan telah diregister dengan nomor 54 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas mengenai 3. Bahwa benar KPU Kabupaten Musi Rawas dalam Penyelesaian terhadap Potensi Masalah atas laporan masyarakat pada Tanggapan Masyarakat berpedoman pada Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor : 153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 Tentang Arahan Tindaklanjut terhadap Potensi Masalah dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah menjalankan Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor : 153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 Tentang Arahan Tindaklanjut terhadap Potensi Masalah dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhadap laporan masyarakat mengenai Potensi Masalah keberadaan nama calon anggota Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) dalam SIPOL dengan langkah-langkah yang dilakukan antara lain : (a) Koordinasi Bawaslu, (b) Klarifiksi atau Pernyataan dari Parpol dan (c) Klarifikasi kepada calon anggota PPK dalam wawancara. 5. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah menindaklanjuti laporan masyarakat nomor 54 dengan mengklarifikasi Pengadu atas nama Baironi. 6. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tidak melakukan klarifikasi terhadap Partai Republik karena telah berupaya mencari keberadaan dari Letak Kantor Partai Republik dan Keberadaan Pengurus dari Partai Republik, bahkan Pengurus Partai Republik nomor handphone yang ada di dalam arsip KPU Kabupaten Musi Rawas tidak aktif lagi saat dihubungi. 7. Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan Saksi atas nama Marzuki tidak dapat dihubungi dan baru ditemukan orangnya ketika Saksi Marzuki mengikuti Seleksi Pengrekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada bulan Maret Tahun 2020. 8. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah mencari alat bukti terhadap kebenaran atas laporan masyarakat dengan registrasi nomor 54 dan melihat Data, Dokumen dan SIPOL yang ada di KPU Kabupaten Musi Rawas. 9. Bahwa benar Saksi atas nama Marzuki adalah orang yang menyerahkan berkas Keanggotaan Partai Republik dengan jabatan penghubung pada tahun 2017 Ke kantor KPU Kabupaten Musi Rawas dengan dengan menyerahkan kepada Andriansah,S.H. dengan jabatan Penerimaan Berkas berdasarkan alat bukti Para Teradu. 10. Bahwa benar Berkas Keanggotaan Partai Republik Tahun 2017 telah di Plenokan atau disahkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019 berdasarkan alat bukti Para Teradu. 11. Bahwa benar Pengadu atas nama Baironi ada di dalam SIPOL akun Resmi Milik KPU Kabupaten Musi Rawas terdapat nama Baironi sebagai Anggota Partai Republik dengan Keterangan Memenuhi Syarat berdasarkan alat bukti Para Teradu. 12. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Republik Pengadu atas nama Baironi yang dilaporkan masyarakat dengan registrasi Nomor 54 sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Republik yang ada di dokumen KPU Kabupaten Musi Rawas berdasarkan alat bukti Para Teradu. 13. Bahwa benar data ataupun identitas Pengadu atas nama Baironi yang dilaporkan masyarakat pada Tanggapan masyarakat tahap II sesuai dengan data dan identitas yang ada di KPU Kabupaten Musi Rawas baik dalam SIPOL KPU, Dokumen dan Arsip lainnya. 14. Bahwa benar KPU Kabupaten Musi Rawas sebelum melakukan penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih 5 (lima) besar KPU Kabupaten Musi Rawas telah melakukan koordinasi secara resmi dengan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas terkait Calon PPK yang diduga Partai Politik terutama berkoordinasi mengenai Pengadu atas nama Baironi yang di duga terlibat anggota Partai Republik. 15. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2020 KPU Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih 5 (lima) besar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 16. Bahwa benar Pengadu atas nama Baironi telah melaporkan KPU Kabupaten Musi Rawas ke Kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dengan Nomor Laporan : 002/LP/PB/Kab/06.10/II/2020 atas dugaan pelanggaran dengan Nomor Laporan : 002/LP/PB/Kab/06.10/II/2020. 17. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2020 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas telah mengeluarkan Pemberitahuan status laporan pengadu dengan Nomor Laporan : 002/LP/PB/Kab/06.10/II/2020 dengan hasil penelitian dan pemeriksaan bahwa status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran. [2.10] SAKSI TERADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi yakni Andriansah yang memberikan kesaksian dalam sidang pemeriksaan tanggal 11 Juni 2020 sebagai berikut:: Andriansah  Saksi menerangkan berdasarkan tanda terima peserta keanggotaan partai politik, nama Pengadu terdapat dalam data SIPOL KPU Kabupaten Musi Rawas.  Saksi menerangkan terdapat aduan masyarakat berkenaan dengan proses seleksi Calon Anggota PPK. Aduan tersebut disampaikan melalui surat tanpa adanya nama Pelapor.  Saksi tidak mengikuti proses klarifikasi Pengadu.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga tidak meloloskan Pengadu sebagai Anggota PPK Megang Sakti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 tanpa terlebih dahulu melakukan proses klarifikasi kepada para pihak terkait atas dugaan keterlibatan Pengadu sebagai anggota Partai Republik. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menerangkan bahwa pada Tahap Seleksi Administrasi Peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diumumkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor: 19/Pu/1605/KPU-Kab/I/2020 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020. Pada poin 5 yakni “tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan”. Pengadu merupakan peserta seleksi PPK di Kecamatan Megang Sakti yang lulus seleksi wawancara peringkat 10 (sepuluh) besar tetapi tidak terpilih dalam 5 (lima) besar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 43/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020, Tentang Pengumuman Penetapan 5 (Lima) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020. Pada saat tanggapan masyarakat ke II, terdapat laporan masyarakat yang dikirim melalui Grab/ojek online ke Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas tanggal 21 Februari 2020, yang teregister dengan Nomor 54. Di dalamnya terdapat fotokopi KTA/E-KTP Partai Republik Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Megang Sakti, a.n. Baironi. Pada tanggal 27 Februari 2020, para Teradu menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap Pengadu sebagaimana Surat Undangan Nomor: 129/1605/KPU-Kab/II/2020. Pengadu bertemu dengan Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan hasil klarifikasi, Pengadu tidak mengakui keterlibatannya sebagai Anggota Partai Republik. Teradu II dan Teradu III meminta Pengadu untuk meyakinkan bahwa ia bukan Anggota Partai Republik. Para Teradu tidak mengetahui alamat Kantor Sekretariat DPD Partai Republik Kabupaten Musi Rawas, sehingga meminta Pengadu untuk bersama-sama mencari alamat Kantor Sekretariat Pengurus Partai Republik. Selain itu, nomor telepon Pengurus Partai Republik sudah tidak aktif. Setelah proses klarifikasi, Teradu III dan Andriansah Kasubag Hukum mencari alat bukti lainnya untuk memastikan keterlibatan Pengadu dalam kepengurusan Anggota Partai Republik. Andriansah menemukan berkas kepengurusan Partai Republik yang diserahkan oleh Marzuki selaku Petugas Penghubung Partai Republik kepada M. Zaein selaku Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019 saat Tahapan Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Dilengkapi dengan Tanda Bukti Penerimaan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan (Model TT.KPU.KABKOTA-PARPOL) dengan jumlah keseluruhan KTA 230 dan KTP 230, yang ditandangani oleh Marzuki disertai stempel DPD Partai Republik Kabupaten Musi Rawas, dan Andriansah selaku petugas penerima pendaftaran pada tanggal 22 November 2017. Pada tanggal 29 November 2017, KPU Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019 sudah melaksanakan rapat pleno berkenaan dengan Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL Tentang Lembaran Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai Republik. Pengadu berada di nomor 22 dengan Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) 16051288101211 dan Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1605121210880005 yang beralamat di Dusun IV RT.1 Kecamatan Megang Sakti Kelurahan Megang Sakti II dengan keterangan Memenuhi Syarat (MS). Selain itu nama Pengadu terdapat dalam SIPOL resmi akun milik KPU Kabupaten Musi Rawas, dalam Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL Tentang Lembaran Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai Republik, Pengadu berada di nomor urut 22 dengan Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) 16051288101211 dan Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1605121210880005 yang beralamat di Dusun IV RT.1 Kecamatan Megang Sakti Kelurahan Megang Sakti II dengan keterangan Memenuhi Syarat (MS). Terdapat kesesuaian antara KTP dan KTA Pengadu yang disampaikan oleh masyarakat pada saat Tanggapan Masyarakat Tahap ke II (dua) dengan KTP dan KTA yang ada dalam pemberkasan KPU Kabupaten Musi Rawas. Pada tanggal 28 Februari 2020, Pengadu mengirimkan surat pernyataan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas, yang menerangkan bahwa ia bukan Anggota Partai Republik. Sebelum Rapat Pleno Penetapan 5 (lima) Orang Calon Anggota PPK Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020, para Teradu telah berkonsultasi kepada Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan serta berkoordinasi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas. Rapat Pleno Penetapan 5 (lima) Orang Calon Anggota PPK Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 yang dihadiri Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV, memutuskan untuk tidak mengikutsertakan Pengadu dalam 5 (lima) besar Calon Anggota PPK. Teradu I dan Teradu V tidak hadir dalam rapat pleno karena sedang melaksanakan dinas ke luar kota. Para Teradu kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor: 43/HK.03.1- Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pengumuman Penetapan 5 (lima) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas menyampaikan kepada para Teradu, Surat Nomor: 048/BAWASLU-PROV.SS-06/TU.00.02/III/2020, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 2 Maret 2020. Menindaklanjuti surat tersebut, maka pada tanggal 3 Maret 2020, para Teradu melakukan klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas berkenaan dengan Laporan Nomor: 002/LP/PB/Kab/06.10/II/2020 yang disampaikan oleh Pengadu. Pada tanggal 7 Maret 2020 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 002/LP/PB/Kab/06.10/II/2020 yang menerangkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran. Berdasarkan hal tersebut menurut para Teradu, dalil aduan Pengadu tidak beralasan. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, Saksi, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah melakukan klarifikasi terhadap Pengadu pada tanggal 27 Februari 2020 atas laporan dan tanggapan masyarakat diterima para Teradu pada tanggal 21 Februari 2020 yang dikirimkan melalui Grab/ojek online ke Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. Pengadu diklarifikasi oleh Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan hasil klarifikasi, Pengadu tidak mengakui keterlibatannya sebagai Anggota Partai Republik. Teradu II dan Teradu III meminta Pengadu untuk meyakinkan bahwa ia bukan Anggota Partai Republik. Pengadu dan para Teradu telah berupaya untuk mencari keberadaan kantor sekretariat dan pengurus Partai Republik Kabupaten Musi Rawas, namun tidak ditemukan. Bahkan nomor telepon pengurus Partai Republik sudah tidak aktif. Teradu III dan Andriansah Kasubag Hukum berusaha mencari alat bukti lainnya untuk memastikan keterlibatan Pengadu dalam kepengurusan Anggota Partai Republik. Dalam berkas kepengurusan Partai Republik yang diserahkan oleh Marzuki selaku Petugas Penghubung Partai Republik dan M. Zaein selaku Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019 saat Tahapan Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Pada tanggal 29 November 2017, KPU Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019 sudah melaksanakan rapat pleno berkenaan dengan Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL Tentang Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai Republik. Pengadu berada di nomor 22 dengan Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) 16051288101211 dan Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1605121210880005 yang beralamat di Dusun IV RT.1 Kecamatan Megang Sakti Kelurahan Megang Sakti II dengan keterangan Memenuhi Syarat (MS). Hal tersebut singkron dengan data SIPOL KPU Kabupaten Musi Rawas. Selain itu, terdapat kesesuaian antara KTP dan KTA Pengadu yang disampaikan oleh masyarakat pada saat Tanggapan Masyarakat Tahap ke II (dua) dengan KTP dan KTA yang ada dalam pemberkasan KPU Kabupaten Musi Rawas. Setelah berkonsultasi baik kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas maupun ke Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, dalam rapat Rapat Pleno yang dihadiri Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV serta atas persetujuan Teradu I dan Teradu V yang saat itu sedang melaksanakan tugas di luar daerah, menetapkan 5 (lima) orang calon terpilih Anggota PPK yang diumumkan melalui Keputusan Nomor: 43/HK.03.1- Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pengumuman Penetapan 5 (lima) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020. Setelah pengumuman hasil seleksi anggota PPK, para Teradu mendapat undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Musi Rawas berdasarkan surat Nomor: 048/BAWASLU-PROV.SS-06/TU.00.02/III/2020 tertanggal 2 Maret 2020 terkait laporan Pengadu Nomor: 002/LP/PB/Kab/06.10/II/2020. Berdasarkan hasil klarifikasi tanggal 3 Maret 2020, status laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur. Mengingat Pengadu pernah menjadi kolega Teradu I ketika sama-sama sebagai Panwascam Megang Sakti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, serta Panwascam Megang Sakti pada pemilu Tahun 2019, dapat menjadi pertimbangan para Teradu, untuk benar-benar memastikan dugaan keterlibatan Pengadu sebagai anggota partai politik dengan memperluas pihak terkait yang relevan untuk diklarifikasi guna mendapatkan informasi yang akurat dalam menentukan kelulusan Calon Anggota PPK. Antara lain mekakukan klarifikasi kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas dan Pengurus DPD Partai Republik Provinsi Sumatera Selatan. Demikian halnya kepada Pengadu sepatutnya menempuh upaya hukum dan berbagai langkah yang dipandang penting untuk membersihkan nama dan meyakinkan para Teradu jika tidak terlibat partai politik. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu tidak beralasan dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu. [4.4] Menimbang terhadap dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pokok pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Anasta Tias Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, Teradu II Wahyu Hidayat Setiadi, Teradu III Ania Trisna AD, Teradu IV Syarifudin, Teradu V Apandi masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Mochammad Afifuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir