Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 61/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 117/VI-P/L/DKPP/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 61/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Agus Muhammad Yasin Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslih Kota Yogyakarta Alamat : Jalan Suryopranoto No. 54, Gunungketur, Pakualaman Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Suwendro Pekerjaan/Lembaga : Ketua PPK Kecamatan Umbulharjo Alamat : Gambiran UH 5 Nomor 38 RT 32 RW 08, Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Pengadu pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Pada tanggal 25 Februari 2017 Susanto Dwi Antoro datang ke kantor Panwaslih Kota Yogyakarta untuk melaporkan Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo yang diduga tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwascam Umbulharjo saat proses rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan Umbulharjo; 2. Terhadap laporan tersebut Panwaslih Kota Yogyakarta melakukan proses penanganan pelanggaran dan disimpulkan bahwa laporan Susanto Dwi Antoro terhadap Ketua PPK Umbulharjo tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi syarat formal sebuah laporan yaitu waktu pelaporan sudah melebihi batas waktu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak diketahui, sehingga dinyatakan laporan sudah kadaluwarsa; 3. Sesuai ketentuan Pasal 33 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 berbunyi “Dalam hal laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu dengan melakukan penelusuran untuk dapat dijadikan Temuan”; 4. Panwaslih Kota Yogyakarta lalu melakukan penelusuran dengan mengundang Panwascam Umbulharjo dan PPL Muja Muju secara informal untuk mendapatkan gambaran bahwa memang benar ada indikasi apabila Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Umbulharjo pada saat tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan; 5. Informasi secara informal dari Panwascam Umbulharjo dan PPL Muja Muju kemudian dimasukkan ke dalam Form A untuk melengkapi berkas pengawasan; 6. Setelah mengisi Form A tersebut Panwaslih Kota Yogyakarta selanjutnya melakukan pleno tanggal 6 Maret 2017 untuk memutuskan informasi awal tersebut menjadi Temuan; 7. Terhadap temuan dugaan pelanggaran tersebut Panwaslih Kota Yogyakarta kemudian menuangkannya ke dalam Form A2dengan pokok masalah tentang dugaan Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Umbulharjo pada saat tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selanjutnya pada hari yang sama dikeluarkan nomor register 017/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017 oleh Divisi Penindakan Pelanggaran; 8. Hasil rapat pleno tingkat komisioner sepakat untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan proses penanganan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015; 9. Hasil klarifikasi yang dilakukan pada Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 13.00 WIB– selesai, didapat keterangan dari PPL Muja Muju By Nurlaeli sebagai berikut: 1) By Nurlaeli menyatakan ia hadir dan mengikuti proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Umbulharjo di Kelurahan Muja Muju; 2) Proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Umbulharjo dibagi 3 secara paralel yaitu Semaki, Muja Muju, Tahunan; 3) Pada saat proses rekapitulasi surat suara di TPS 4 Muja Muju ditemukan surat sah masuk ke dalam surat suara tidak sah dengan coblosan 3 di Paslon Nomor 2; 4) By Nurlaeli menyatakan bahwa suasana rekapitulasi sedikit memanas karena Saksi Paslon Nomor Urut 1 menginginkan surat suara tidak sah dibuka 3 sampel, sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 2 menginginkan hanya dibuka 1 sampel; 5) Anggota PPK Umbulharjo Agus mempersilahkan Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 masing-masing berpendapat dan akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa kotak surat suara tidak sah dibuka saja; 6) By Nurlaeli selaku Panitia Pengawas Lapangan telah merekomendasikan untuk dibuka 2 sampel; 7) Saksi Paslon Nomor Urut 1 Eko Haryanto hanya menginginkan dibuka sampel saja, tidak dibuka semua. Saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak memberi komentar apa-apa; 8) Agus selaku PPK yang mengampu Kelurahan Muja Muju mengatakan kalau ada surat suara tidak sah 15 baru dibuka 1 sampel dan proses tersebut berjalan lancar sampai pada TPS 11; 9) Setelah proses pembukaan kotak surat suara tidak sah sampai pada TPS 11 tiba-tiba Suwendro selaku ketua PPK Umbulharjo mengatakan sesuai regulasi yang telah ditentukan suara surat tidak sah tidak perlu dibuka; 10) Atas kejadian tersebut Saksi Paslon Nomor Urut 1 mengisi form keberatan lalu walk out dari lokasi; 10. Hasil klarifikasi yang dilakukan pada Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 13.30 WIB– selesai, didapat keterangan dari Ketua Panwascam Umbulharjo Anis Susila Abadi sebagai berikut: 1) Anis Susila Abadi mengaku pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan ia tidak fokus dalam 1 lokasi rekapitulasi, karena dibagi 3 secara paralel; 2) Anis Susila Abadi selaku Ketua Panwascam melakukan pengawasan secara mobile (berkeliling melihat proses rekapitulasi di beberapa kelurahan) tetapi lebih banyak melakukan pengawasan di Kelurahan Semaki karena disana banyak masalah yaitu banyak protes dari Saksi Paslon Nomor Urut 1; 3) Ada permintaan agar surat suara tidak sah dibuka di Muja Muju. Akhirnya, surat suara tidak sah dibuka dengan mengambil 2 lembar per TPS sebagai sampel. Pembukaan hanya dilaksanakan sampai dengan TPS 11, karena TPS 12 dan seterusnya oleh Suwendro diminta untuk tidak dibuka; 4) Suwendro menghentikan pembukaan surat suara tidak sah tanpa meminta persetujuan Panwascam atau PPL; 5) Proses rekapitulasi surat suara di Kelurahan Tahunan juga diwarnai protes dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang meminta untuk dibuka surat suara tidak sah. Selanjutnya rekomendasi dari PPL agar surat suara tidak sah dibuka dengan sampel 2 per TPS, disetujui oleh saksi kedua paslon; 6) Selanjutnya, Indra Raharja selaku PPK yang mengampu Kelurahan Tahunan menindaklanjuti rekomendasi dari PPL sehingga proses rekapitulasi surat suara di Kelurahan Tahunan berjalan lancar; 11. Hasil klarifikasi yang dilakukan pada Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 14.30 WIB– selesai, didapat keterangan dari Ketua PPK Umbulharjo Suwendro sebagai berikut: 1) Proses rekapitulasi di Umbulharjo dilakukan secara paralel menjadi 3 tempat yang dipimpin oleh salah satu anggota PPK. Ide tersebut merupakan keputusan bersama seluruh PPK dengan pertimbangan efektivitas waktu; 2) Acara rekapitulasi di tingkat Kecamatan Umbulharjo dibuka sekitar jam 09.15 WIB. Pembukaan diawali sambutan oleh Suwendro yang menjelaskan aturan sesuai buku pedoman dan saksi setuju dibuat paralel; 3) Pada saat proses rekapitulasi terdengar ada keributan, ternyata Saksi Paslon Nomor Urut 1 meminta agar surat suara tidak sah dibuka; 4) Ketika mengetahui ada keributan, Camat Umbulharjo mengundang untuk berdiskusi di ruangannya. Turut hadir Anggota KPU Provinsi DI Yogyakarta, 2 Anggota KPU Kota Yogyakarta, Anggota PPK, dan Anis selaku Ketua Panwascam; 5) Berdasarkan hasil diskusi tersebut akhirnya diputuskan untuk tidak membuka surat suara tidak sah; 6) Suwendro menyatakan tidak mengetahui apabila di Kelurahan Tahunan dan Muja Muju ada proses pembukaan kotak surat suara tidak sah atas saran/rekomendasi dari PPL dan ditindaklanjuti oleh Indra Raharja selaku anggota PPK; 7) Saksi Paslon Nomor Urut 1 Susanto Dwi Antoro setelah mengetahui tidak diperbolehkan membuka surat suara tidak sah, lalu mengambil pengeras suara dan menyatakan walk out karena keinginannya tidak dipenuhi; 8) Suwendro berpendapat ketentuan membuka surat suara hanya dilakukan kalau ada selisih penghitungan suara; 9) Suwendro tidak mengetahui jika By Nurlaeli selaku PPL telah memberikan rekomendasi untuk membuka surat suara tidak sah dengan sistem sampel 2 surat suara tidak sah per TPS; 10) Suwendro mengakui permintaan penghentian pembukaan surat suara tidak sah tidak meminta pendapat dari Saksi Paslon ataupun PPL dan Panwascam yang ada di lokasi tersebut; 12. Hasil klarifikasi yang dilakukan pada Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 15.30 WIB– selesai, didapat keterangan dari PPS Muja Muju Tri Harummurti sebagai berikut: 1) Tri Harummurti selaku PPS Muja Muju berada di lokasi rekapitulasi surat suara. Pada saat proses rekapitulasi terjadi perselisihan (Saksi Paslon Nomor Urut 1 meminta surat suara tidak sah dibuka); 2) Atas perselisihan tersebut PPL memberikan rekomendasi kepada PPK dan Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 untuk membuka surat suara tidak sah secara sampling; 3) Pada awalnya Saksi Paslon Nomor Urut 1 meminta untuk membuka semua surat suara tidak sah yang mengakibatkan terjadi perdebatan, akhirnya disepakati pembukaan kotak surat suara dengan sistem sampling 2 surat suara tidak sah per TPS; 4) Selanjutnya proses berjalan lancar sampai TPS 11, namun tiba-tiba Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo menghentikan pembukaan kotak surat suara tidak sah tersebut; 5) Tri Harummurti tidak mengetahui apakah keputusan untuk menghentikan membuka kotak surat suara tidak sah adalah keputusan Suwendro sendiri atau bukan; 6) Suwendro datang ke lokasi sebelum proses pembukaan kotak surat suara tidak sah di TPS 11 selesai, namun ketika memasuki proses pembukaan kotak surat suara tidak sah di TPS 12 tiba-tiba Suwendro menghentikan untuk pembukaan surat suara tidak sah; 7) Saksi Paslon Nomor Urut 1 walk out sebelum rekapitulasi selesai sampai TPS 22, sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 2 masih di tempatnya; 8) Setelah rekapitulasi seluruh TPS selesai, tidak ada kesepakatan lain. PPK langsung menyiapkan untuk proses rekapitulasi berikutnya yaitu kelurahan Pandeyan; 9) Agus selaku PPK yang mengampu Kelurahan Muja Muju memperbolehkan untuk membuka kotak surat suara tidak sah berdasarkan kesepakatan bersama Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan PPL; 10) Tri Harummurti mengetahui saat Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo menghentikan proses pembukaan surat suara tidak sah; 11) Suwendro menghentikan pembukaan kotak surat suara tidak sah tersebut tanpa lebih dulu meminta pendapat para pihak yang hadir (saksi paslon dan PPL), tetapi langsung memutuskan sendiri. 13. Mengenai pokok permasalahan, Panwaslih Kota Yogyakarta menguraikan sebagai berikut: 1) Sesuai ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan penyelenggara pemilu berpedoman pada asas keterbukaan; 2) Sesuai ketentuan Pasal 2 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan penyelenggara pemilu berpedoman pada asas akuntabilitas; 3) Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan Kode Etik berlandaskan pada asas penyelenggara pemilu; 4) Sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan Kode Etik bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; 5) Sesuai Pasal 5 huruf g Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas keterbukaan; 6) Sesuai Pasal 5 huruf j Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas akuntanbilitas; 7) Sesuai ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan penyelenggara pemilu berkewajiban menghargai dan menghormati sesama penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan pemilu; 8) Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf g Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu berkewajiban memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik; 9) Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 disebutkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh 10) Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2016 disebutkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan WakilWalikota dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: a. kecamatan; dan b. kabupaten/kota 11) Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 disebutkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan salah satunya PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan; 12) Sesuai Buku panduan PPK (Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan) Pilkada 2017, pada Bab III (Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara) hal 22 poin 3.1 tentang Penyelesaian Keberatan nomor 6 disebutkan dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPK masih terdapat keberatan dari saksi, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Pemilihan Kecamatan yang hadir; 13) Sesuai Buku panduan PPK (Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan) Pilkada 2017, pada Bab III (Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara) hal 23 poin 3.1 tentang Penyelesaian Keberatan nomor 7 disebutkan PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Kecamatan; 14. Dalam kajiannya, Panwaslih Kota Yogyakarta menyampaikan sebagai berikut: 1) Sesuai ketentuan Pasal 2 huruf g dan j UU Nomor 15 Tahun 2011 Jo Pasal 5 huruf g dan j Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu berpedoman pada asas keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga dalam menjalankan tugasnya penyelenggara pemilu harus mengedepankan prinsip keterbukaan dengan memberikan informasi yang akurat, terbuka dan tepat dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Asas akuntabilitas juga merupakan suatu pertanggungjawabkan kepada publik terhadap segala hal yang menyangkut proses hasil rekapitulasi. Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo dalam mengambil keputusan pada saat rekapitulasi penghitungan suara diduga tidak sesuai kode etik tersebut; 2) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan Kode etik berlandaskan pada asas penyelenggara pemilu. Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo seharusnya menerapkan asas penyelenggaraan pemilu yaitu mengedepankan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat tahap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan; 3) Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, kode etik ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua penyelenggara pemilu. Panwascam Umbulharjo telah memberikan masukan/saran/rekomendasi kepada Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo untuk menjalankan asas keterbukan dan akuntabilitas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan, namun masukan/saran/rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Suwendro. Atas dasar hal itu maka Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo diduga tidak menerapkan kode etik penyelenggara pemilu; 4) Sesuai ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Seharusnya Suwendro menghargai dan menghormati Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang diberi kewenangan untuk memberikan masukan/saran/rekomendasi kepada PPK untuk ditindaklanjuti. Dengan tidak menindaklanjuti masukan/ saran/rekomendasi Panwascam Umbulharjo pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan diduga tindakan Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bersama tersebut; 5) Berdasarkan Buku panduan PPK (Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan) Pilkada 2017, pada Bab III (Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara) hal 22-23 poin 3.1 tentang Penyelesaian Keberatan nomor 6 dan 7 dicantumkan apabila ada keberatan dari saksi maka PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Pemilihan Kecamatan yang hadir. Selanjutnya PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Kecamatan. Dengan tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Umbulharjo maka Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo diduga melanggar ketentuan dalam Buku Pedoman PPK tersebut; KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Teradu telah melanggar asas transparansi dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu karena tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Umbulharjo terkait pembukaan surat suara tidak sah pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Umbulharjo; 2. Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. PERMOHONAN [2.3] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu telah melanggar kode etik penyelengara Pemilu; dan 3. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukannya. [2.4] Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan Berita acara Rapat Pleno Tentang Kesimpulan Kajian Nomor 008/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 tanggal 25 Februari 2017; 2. Bukti P-2 : Salinan Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 008/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 tanggal 1 Maret 2017; 3. Bukti P-3 : Salinan Berita Acara Rapat Pleno Tentang Kesimpulan Kajian Nomor 008/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 tanggal 1 Maret 2017; 4. Bukti P-4 : Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Nomor 017/TM/ PANWASKOTA-YKA/03/2017 tanggal 6 Maret 2017; 5. Bukti P-5 : Salinan Formulir Model A.2 Formulir Temuan Nomor 017/TM/PANWASKOTA-YKA/03/2017 tanggal 6 Maret 2017; 6. Bukti P-6 : Salinan Berita Acara Rapat Pleno Tindak Lanjut Penanganan Laporan yang Selanjutnya Dijadikan Temuan Terhadap Suwendro Selaku Ketua PPK Umbulharjo yang Diduga Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi dari Panwascam Umbulharjo pada Saat Tahap Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Nomor 017/TM/PANWASKOTA- YKA/03/2017 tanggal 6 Maret 2017; 7. Bukti P-7 : Salinan Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi tanggal 6 Maret 2017; 8. Bukti P-8 : Salinan Formulir Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji; 9. Bukti P-9 : Salinan Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi oleh Panwaslih Kota Yogyakarta tanggal 7 Maret 2017; 10. Bukti P-10 : Salinan Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 017/TM/PANWASKOTA-YKA/03/2017 tanggal 11 Maret 2017; 11. Bukti P-11 : Salinan Berita Acara Rapat Pleno Tentang Kesimpulan Kajian Nomor 017/TM/PANWASKOTA-YKA/03/2017 tanggal 11 Maret 2017; 12. Bukti P-12 : Salinan Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 11 Maret 2017; 13. Bukti P-13 : Salinan Formulir Model A.12 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 017/TM/PANWASKOTA-YKA/03/2017 tanggal 11 Maret 2017; 14. Bukti P-14 : Salinan Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Umbulharjo. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut: 1. Rekomendasi Panwascam Umbulharjo telah ditindaklanjuti dengan cara membuka surat suara tidak sah di Kelurahan Muja Muju dan Tahunan. Bahkan, Ketua Panwascam Umbulharjo mengarahkan agar proses rekapitulasi terus dilanjutkan tanpa perlu lagi membuka surat suara tidak sah; 2. Penyelenggaraan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta berlangsung di Pendopo Kecamatan Umbulharjo yang beralamat di Jalan Glagahsari Nomor 99 Yogyakarta pada 16 Februari 2017 pukul 09.15 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Rapat dimulai sambutan Ketua PPK dengan membacakan aturan dari buku pedoman dan dihadiri oleh saksi para Paslon, serta Panwascam, sebagai berikut: 1) Susanto Dwi Antoro, Heronymus Budi Harinanto, Herobertus Dwi Prabowo, Andi Kartolo, dan Supardi sebagai Saksi Paslon Nomor Urut 1 Imam Priyono dan Ahmad Fadli; 2) M. Uswat, Jumadi, Prihastuti, Rahmat Setiadi, Pramu Atmaji, dan Anton Dwi Isnanto sebagai Saksi Paslon Nomor Urut 2 Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi; 3) Anis Susilo Abadi, Rendra Brahma Kusuma, dan Nurhidayati dari Panwascam Umbulharjo; 3. Proses penyelenggaraan rekapitulasi untuk masing-masing PPS adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini: 1) Pelaksanaan rekapitulasi PPS Muja Muju Rekapitulasi dihadiri Anggota PPK Umbulharjo Agus Sudrajat, Ketua dan Anggota PPS Muja Muju Tri Harummurti, Y. Reisa Agung Priambodo, dan Suyadi, sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang hadir adalah Eko Haryanto sementara Saksi Paslon Nomor Urut 2 yang hadir adalah Anton Dwi Istanto. Rapat juga dihadiri PPL Muja Muju By Nurlaeli. Proses rekapitulasi mulanya berjalan lancar. Tak lama setelah dibuka, Saksi Paslon Nomor Urut 1 meminta agar semua surat suara tidak sah, namun Saksi Paslon Nomor Urut 2 menolak. Akhirnya disepakati bahwa surat suara tidak sah bisa dibuka dengan menggunakan sampling 1 lembar untuk setiap 15 surat suara. 2) Pelaksanaan rekapitulasi PPS Tahunan Rekapitulasi dilaksanakan bersamaan dengan Kelurahan Semaki dan Muja Muju. Pelaksanaannya dihadiri Anggota PPK Umbulharjo Indra Raharja dan Anggota PPS Tahunan Edy Novianto dan Sukamto. Saksi Paslon Nomor Urut 1 Susanto Dwi Antoro dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 Muhammad Uswat juga hadir, bersama dengan Pengawas Pemilu Sri Harjanti. Pada saat proses rekapitulasi berlangsung, Saksi Paslon Nomor Urut 1 meminta agar dapat melihat contoh surat suara yang tidak sah. Menanggapi permintaan tersebut, pimpinan rapat menanyakan pendapat Saksi Paslon Nomor Urut 2 yang kemudian dijawab bahwa Saksi Paslon Nomor Urut 2 keberatan dengan permintaan tersebut. Selanjutnya, pimpinan rapat meminta pendapat Panwascam yang kemudian dijawab bahwa jika permintaannya hanya untuk melihat contoh surat suara yang tidak sah maka hal tersebut diperbolehkan. Berdasarkan pendapat Panwascam tersebut maka disepakati untuk membuka surat suara tidak sah di TPS 1 sampai dengan TPS 19 dengan menggunakan sampling 2 lembar untuk setiap TPS. Sepanjang pembukaan surat suara tidak sah tersebut tidak ditemukan permasalahan dan keberatan baik dari saksi Paslon maupun PPL/Panwascam sampai rekapitulasi selesai. KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Teradu telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Umbulharjo dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 2. Teradu telah bersikap terbuka dan akuntabel sepanjang proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Umbulharjo; 3. Teradu tidak melanggar asas keterbukaan dan asas akuntabilitas penyelenggara Pemilu. [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar asas transparansi dan asas akuntabilitas penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu; [2.8] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-2 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Salinan Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta; 2. Bukti T-2 : Salinan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 22/Kpts/KPU- Kota-013.329631/2016 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 tanggal 15 Juli 2016. [2.9] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Ketua Panwaslih Kota Yogyakarta, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1.] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu telah melanggar asas transparansi dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu karena tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Umbulharjo terkait pembukaan surat suara tidak sah pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Umbulharjo; [4.2.] Menimbang jawaban Teradu yang pada pokoknya membantah aduan Pengadu karena faktanya Teradu telah membuka surat suara tidak sah yang terdapat di Kelurahan Muja Muju dan Kelurahan Tahunan. Penghentian pembukaan surat suara tidak sah pada kotak suara TPS ke 11 dari 22 kotak suara TPS yang direncanakan dilakukan atas kesepakatan antara PPK, Panwascam, dan para Saksi Paslon. Oleh karena itu, tuduhan Pengadu bahwa Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Umbulharjo, tidak transparan dan tidak akuntabel dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah tidak beralasan; [4.3.] Menimbang keterangan para pihak, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, pembukaan surat suara tidak sah merupakan hasil kesepakatan antara PPK, PPS Muja Muju, PPL Muja Muju, dan para Saksi Paslon dalam rangka menyikapi permintaan Saksi Paslon Nomor Urut 1. Mulanya, ada surat suara sah yang masuk ke kotak surat suara tidak sah di TPS 4 Muja Muju. Saksi Paslon Nomor Urut 1 meminta agar dibuka 3 (tiga) surat suara tidak sah dari setiap TPS sebagai sampel. Permintaan tersebut ditolak Saksi Paslon Nomor Urut 2 sambil mengusulkan agar surat suara tidak sah yang dibuka cukup 1 saja dari setiap TPS. PPL Muja Muju kemudian mengusulkan jalan tengah yakni cukup 2 (dua) sampel dari setiap TPS. Anggota PPK Umbulharjo Agus akhirnya memutuskan untuk setiap 15 surat suara tidak sah akan dibuka 1 (satu) surat suara tidak sah sebagai sampel. Kesepakatan ini berjalan sampai dengan TPS 11, sedangkan TPS 12 dan seterusnya tidak dibuka. Fakta persidangan mengungkap bahwa penghentian pembukaan surat suara tidak sah dilakukan atas arahan Anggota KPU Kota Yogyakarta dengan alasan bahwa saat itu tidak ada kondisi yang mengharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar surat suara tidak sah dibuka. Mendapatkan arahan tersebut, Teradu dengan persetujuan Panwascam Umbulharjo dan para Saksi Paslon kemudian menghentikan pembukaan surat suara tidak sah di Kelurahan Muja Muju yang telah memasuki TPS ke- 11. Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa PPL Muja Muju dan Panwascam Umbulharjo selaku jajaran pengawas Pemilu tidak mempunyai pemahaman yang cukup mengenai teknis pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Padahal, pengetahuan tersebut penting dimiliki jajaran pengawas Pemilu karena dengannya setiap permasalahan yang muncul sepanjang proses rekapitulasi hasil penghitungan suara seharusnya dapat diselesaikan secara segera dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Terhadap kondisi ini, Pengadu Panwaslih Kota Yogyakarta sepatutnya melakukan pembinaan secara intensif kepada jajaran pengawas Pemilu di bawahnya, sehingga profesionalitas pengawas Pemilu tetap terjaga dan kelemahan-kelemahan serupa tidak lagi hadir di ruang dan waktu yang lain. Berdasarkan fakta tersebut DKPP berpendapat Teradu sejatinya telah bersikap transparan, akuntabel, dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan Teradu selaku Ketua PPK Umbulharjo menindaklanjuti Rekomendasi PanwascamUmbulharjo. DKPP menilai Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [4.4.] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1.] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2.] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan; [5.3.] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu Suwendro selaku Ketua PPK Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tanpa dihadiri Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si