Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 202/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 193/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 202/DKPP-PKE- VII/2018, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Torang Lumbantobing Pekerjaan/Lembaga : Pensiunan/ Tim Kampanye Calon Nomor Urut 3 Alamat : Jl. Kapten Pierre Tandean No. 1 Kel/Desa Hutatoruan X, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara MEMBERI KUASA KHUSUS KEPADA: Nama : Samot Meison Hutagaol Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Desa Sosunggulon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Sardion Situmeang Jabatan : Ketua Panwas Kabupaten Tapanuli Utara Alamat Kantor : Jl. Raja Johannes No.5 Hutagalung Harean, Provinsi Sumatera Utara info@dkpp.go.id Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Arthur Simanungkalit Jabatan : Anggota Panwas Tapanuli Utara Alamat Kantor : Jl. Raja Johannes No.5 Hutagalung Harean, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Edward Viktor Tulus Lumban Tobing Jabatan : Anggota Panwas Kabupaten Tapanuli Utara Alamat Kantor : Jl. Raja Johannes No.5 Hutagalung Harean, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : Rudolf Sirait Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara Alamat Kantor : Jl. SM Simanjuntak No.2 Tarutung, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------- Teradu IV; 5. Nama : Kopman Pasaribu Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara Alamat Kantor : Jl. SM Simanjuntak No.2 Tarutung, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu V; 6. Nama : Barisman Panggabean Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara Alamat Kantor : Jl. SM Simanjuntak No.2 Tarutung, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------- Teradu VI; 7. Nama : Julita Siregar Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara Alamat Kantor : Jl. SM Simanjuntak No.2 Tarutung, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------ Teradu VII; 8. Nama : Galumbang Hutagalung Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara Alamat Kantor : Jl. SM Simanjuntak No.2 Tarutung, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------- Teradu VIII; Selanjutnya Teradu I-VIII selanjutnya disebut sebagai-------------------------- ---------------------------------------------------------------------------Para Teradu; [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

[2.1] ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU info@dkpp.go.id 1. Bahwa Teradu I, Teradu II dan Teradu III tidak profesional dan tidak trasnparan dalam penanganan setiap Laporan yang diajukan oleh Pengadu kepada Para Teradu dengan alasan laporan tidak dapat diterima dan dianggap kadaluarsa; 2. Bahwa Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII tidak menindaklanjuti kegiatan kampanye pada masa tenang dan tidak profesional dalam menetapkan DPT dengan adanya Pemilih yang terdaftar dalam 2 (dua) Desa. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Pembehentian Tetap kepada para Teradu; 4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-10 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. P-1 Form Penerimaan Laporan Panwas Kabupaten Dairi tidak bernomor dan tidak ada penerima laporan atas nama Pelapor Tulus P. Heramanik 2. P-2 Form Penerimaan Laporan Panwas Kabupaten Dairi tidak bernomor dan penerima laporan atas nama Jepta Sitompul dan pelapor atas nama Toman Uli Panggabean 3. P-3 Form Penerimaan Laporan Panwas Kabupaten Dairi tidak bernomor dan tidak ada penerima laporan atas nama Pelapor Rahmat Lumban Tobing 4. P-4 Surat Keterangan (Suket) Nomor 1202042002/SURKET/01/220618/0015 atas nama Romauli Br Sihombing dengan NIK 1271074101880008 5. P-5 Surat Keterangan (Suket) Nomor 1202042002/SURKET/01/080618/0004 atas nama Romauli Br Sihombing dengan NIK 1271074101880008 6. P-6 Surat Keterangan (Suket) Nomor 1202042002/SURKET/01/220618/0014 atas nama Junaidi Pardamean Mauliate Silitonga dengan NIK 1271072811860001 7. P-7 Copy Form Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepad Pemilih atas nama Toman Uli Panggabean 8. P-8 Form Model A-3 KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan info@dkpp.go.id Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Tarutung Desa Partali Toruan TPS 001 9. P-9 Form Model A-3 KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Tarutung Desa Partali Toruan TPS 002 10. P-10 Form Model A-3 KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Tarutung Desa Partali Toruan TPS 003 11. P-11 Form Model A-3 KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Tarutung Desa Partali Toruan TPS 004 12. P-12 Dokumentasi Foto-foto dan Video 13. P-13 Copy Surat Keputusan Tim Relawan Pemenangan Chrismanto- Hotman (TOMAN) No.3 Tapanuli Utara Nomor 027/Skep/TRPCH/VI/2018, tentang Pengesahan Tim Advokasi Relawan Pemenangan Chrismanto-Hotman (TOMAN) No.3 Tapanuli Utara, tertanggal 26 Juni 2018 14. P-14 Copy surat dari Tim Relawan Pemenangan Chrismanto-Hotman (TOMAN) No.3 Tapanuli Utara atas surat Laporan Khusus Pilkada Tapanuli Utara dengan Nomor 52/SP/TOMAN/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara 2018. 15. P-15 Copy surat Tim Relawan Pemenangan Chrismanto-Hotman (TOMAN) No.3 Tapanuli Utara yang diwakilkan oleh Bapak Morton L.Tobing, S.H yang melaporkan bentuk dan temuan pelanggaran kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (Panwas) dengan tanda bukti penerimaan laporan Nomor: 34/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018, tertanggal 29 Juni 2018 16. P-16 Copy surat tanggal 30 Juni 2018 berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan dan hasil kajian pengawas pemilu, status laporan dengan Nomor: 34/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018, tertanggal 29 Juni 2018 tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil 17. P-17 Copy surat tanggal 03 Juli 2018, pihak Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (Panwas) Nomor: B-96/Panwas-24/KP.01.00/7/2018 memberikan jawaban surat Tim Advokasi TOMAN Nomor: 52/SP/TOMAN/VI/2018 tidak dapat ditindaklanjuti dikarekan format aduan harus sesuai dengan format resmi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), tentang Penanganan Laporan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 18. P-18 Copy surat tanggal 04 Juli 2018, Tim Relawan Pemenangan Chrismanto-Hotman (TOMAN) No.3 Tapanuli Utara info@dkpp.go.id memperbaiki/ merevisi bentuk format aduan dan menyampaikannya kembali kepada pihak Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (Panwas) antara lain 10 laporan adauan dan 1(satu) unit Flashdisk (Berisikan data Video temuan pelanggaran sebelum dan sesudah masa kampanye) akan tetapi laporan tersebut pihak Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (Panwas) tidak memberikan tanda terima laporan dan atau aduan 19 P-19 Copy surat tanggal 04 Juli 2018, Tim Relawan Pemenangan Chrismanto-Hotman (TOMAN) No.3 Tapanuli Utara melayangkan surat dengan Nomor 02/SP/TIM-ADVOKASI TOMAN/VII/2018 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, tentang Adanya Dugaan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara. 20. P-20 Copy pada tanggal 04 Juli 2018, Tim Relawan Pemenangan Chrismanto-Hotman (TOMAN) No.3 Tapanuli Utara melayangkan surat dengan Nomor 03/SP/TIM-ADVOKASI TOMAN/VII/2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, tentang Adanya Dugaan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara 21. P-21 Copy surat tanggal 04 Juli 2018, Tim Relawan Pemenangan Chrismanto-Hotman (TOMAN) No.3 Tapanuli Utara melayangkan surat dengan Nomor 06/SP/TIM-ADVOKASI TOMAN/VII/2018 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, tentang Adanya Dugaan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara. 22. P-22 Copy surat tanggal 04 Juli 2018, Tim Relawan Pemenangan Chrismanto-Hotman (TOMAN) No.3 Tapanuli Utara melayangkan surat dengan Nomor 15/SP/TP-TOMAN/VII/2018 kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara, tentang Adanya Dugaan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara 23. P-23 Temuan copy dokumen yang berisi Surat Pernyataan dan Tuntutan Panwas Kabupaten Tapanuli Utara yang ditandatangani oleh Sardion Situmeang, S.H dan Eduard VT Lumban Tobing, S.H pada tanggal 28 Juni 2018 yang berisikan pernyataan sikap Panwas Kabupaten Tapanuli Utara atas bukti- bukti kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Paslon No.1. 24. P-24 pada tanggal 06 Juli 2018, pihak Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara (Panwas) menyampaikan surat jawaban ke Pusat Center Toman yang ditujukan kepada saksi pelapor atas nama Rahmat Lumbantobing dan Tulus P.Hutauruk bahwa laporan aduan tidak dapat diterima dan tidak dapat diregister dengan alasan sudah kedaluarsa 25. P-25 Copy surat tanggal 15 Juli 2018 Badan Pengawas Pemilihan umum provinsi sumatera utara mengeluarkan surat pemberitahuan tentang status laporan dengan status diteruskan, dengan alasan bahwa laporan merupakan Pelanggaran Kode Etik dan Diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia. [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.4.1] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I info@dkpp.go.id Sekaitan dengan laporan Pengaduan dari Torang Lumbangtobing sebagai Tim Pemenangan dari Paslon No. urut 3 (TOMAN) dengan Pengaduan Nomor 193/I-P/L-DKPP/2018 dalam perkara Nomor 202/DKPP-PKE-VII/2018 dimana saya Sardion Situmeang selaku Teradu I dengan ini saya menyatakan bahwa adapun laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Tim Relawan Pemenangan Chrismanto-Hotman (TOMAN) yang diwakili oleh Morton Lumbantobing kepada Panwas Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 29 Juni 2018 dan kemudian direvisi kembali pada tanggal 04 Juli 2018 sama sekali tidak pernah mengalami pembahasan dalam rapat pleno Gakkumdu sebagaimana umumnya dan layaknya untuk penanganan atau penyelesaian setiap adanya laporan ataupun temuan, hal demikian terjadi karena oknum divisi Kordiv. PP (selaku Teradu II) tidak pernah memberitahukan tentang adanya laporan tersbut atau dengan kata lain bahwa saya selaku Ketua Panwasli Kabupaten Tapanuli Utara saat itu dan selaku Teradu I saat ini tidak pernah diberitahukan tentang laporan dimaksud dan bilamana pun oleh oknum (Teradu II) berusaha menyelesaikan laporan tersebut sendiri/oknum hal demikian tentuny sangat bertangan dengan tugas dan fungsi Panwas yang bekerja secara kolektif dan kolegial yang akhirnya membuat kesan yang sangat buruk terhadap saya/Teradu I selaku Panwas Kabupaten Tapanuli Utara yang dengan sendirinya berdampak buruk serta merugikan nama baik saya pada saat perekrutan anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan baru-baru ini. Sebagai tambahan bahwa saya/Teradu I sama sekali tidak pernah menandatangani surat atau bentuk apapun yang menyangkut penyelesaian ataupun pembahasan yang berhubungan dengan laporan yang disampaikan oleh Morton Lumbantobing tersbut. Demikian jga sama halnya laporan yang disampaikan oleh Paslon Nomor uru 2 (JTP FRENDS) bahwa dengan adanya 3 (tiga) laporan yang terakhir sama sekali tidak pernah diberitahukan bahkan diusahakan untuk mengendap oleh Teradu II. Hal ini terungkap ketika adanya kunjungan dari beberapa staf dan anggota Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ke Sekretariat Panwas Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan supervisi untuk penanganan Penyelesaian atas setiap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Tapanuli Utara, namun saya selaku Teradu I beserta staf dan anggota Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sangat terkejut dan heran bahwa semua (ketiga) laporan terakhir dari Paslon Nomor urut 2 selain tidak pernah diberitahukan oleh karenanya dipastikan tidak pernah dibahas bahkan terungkap bahwa ketiga laporan dimaksud berusaha oleh Kordiv PP/ Teradu II ketika diadakan rapat bersama antara Panwas Kabupaten Tapanuli Utara dengan beberapa staf dan anggota Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, kemudian penanganan ketiga Laporan ini diambil alih/ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. [2.4.2] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU II DAN TERADU III KETERANGAN PENGAWASAN PANWAS KABUPATEN TAPANULI UTARA 1. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Bahwa Pada hari Kamis, 5 Juli 2018 bertempat di Gedung Sopo Partukkoan Tarutung Panwas Kabupaten Tapanuli Utara telah menghadiri dan mengawasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten info@dkpp.go.id dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 yang dimulai pukul 10.00 s.d 23.00 Wib. Bahwa terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, maka dengan ini rincian peroleh suara pasangan calon disampaikan sebagai berikut: No Pasangan Calon Perolehan Suara 1 Pasangan Calon No. Urut 1 69.375 Suara 2 Pasangan Calon No. Urut 2 61.046 Suara 3 Pasangan Calon No. Urut 3 20.010 Suara Total Perolehan Suara 150.431 Suara 2. Keterangan Pengawasan Terkait Netralitas Penyelenggara Pemilu a. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwas Kabupaten Tapanuli Utara, tidak pernah menerima laporan terkait dengan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berkaitan dengan proses penetapan DPT dimulai dari DP4, DPS, DPSHP hingga DPT. b. Bahwa dalam pengawasan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Panwas Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan langkah-langkah pengawasan, sebagai berikut :  Pengawasan Proses Pencocokan dan Penelitian data pemilih (COKLIT) yang melibatkan jajaran pengawasan sebanyak total 252 anggota Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang tersebar di 252 desa/kelurahan. Sedangkan pelaksanaan coklit dilaksanakan sebanyak 765 anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Proses coklit berlangsung sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai 18 Februari 2018. Selanjutnya Panwas Kabupaten Tapanuli Utara dibantu jajaran pengawas di kecamatan, melakukan data progrescoklit (pengawasan melekat terhadap proses coklit) sebanyak 7 kali secara bertahap yang dilaksanakan PPL dalam melakukan pengawasan melekat proses coklit terhadap PPDP, dengan hasil sebagai berikut: No Progres Coklit Jumlah Pemilih di Coklit 1 Progres Coklit Pertama 27.595 Pemilih 2 Progres Coklit Kedua 30.823 Pemilih 3 Progres Coklit Ketiga 22.742 Pemilih 4 Progres Coklit Keempat 12.625 Pemilih 5 Progres Coklit Kelima 33.889 Pemilih 6 Progres Coklit Keenam 15.322 Pemilih 7 Progres Coklit Ketujuh 21.336 Pemilih Total Jumlah Pemilih di Coklit 164.332 Pemilih info@dkpp.go.id  Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil Pemuktahiran Data Pemilih. Bahwa Panwas Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pengawasan aktif, langsung dan melekat dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan total jumlah DPS 207.241.  Selanjutnya, pengawasan penetapan DPS di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa Panwas Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pencermatan atas penetapan DPS tersebut, serta membuka Posko P2DP2 (Penerimaan Pengaduan Daftar Pemilih Pemilihan). Bahwa hingga penetapan DPT, Panwas Kabupaten Tapanuli Utara, tidak ada pernah menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang keberatan menyangkut penetapan DPS tersebut;  Selanjutnya Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT Kabupaten Tapanuli Utara. Bahwa Panwas Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan pengawasan aktif, langsung dan melekat dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 di Hotel Hosea Sipoholon dengan jumlah DPT Kabupaten Tapanuli Utara 197.479 Pemilih.  Bahwa Pada hari Senin, 25 Juni 2018 Panwas Kabupaten Tapanuli Utara menghadiri sekaligus mengawasi rapat koordinasi tentang kesiapan akhir pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi surat suara di kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara bersama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Utara, dan dihadiri oleh seluruh tim Pemenangan Paslon, baik No.Urut 1, No. Urut 2, dan No. Urut 3. Adapun hasil pengawasan terkait rapat koordinasi tersebut adalah Penyampaian Surat Keterangan (Suket) khusus dari Disdukcapil KPU Kab. Tapanuli Utara untuk didistribusikan secara berjenjang dan suket Pemilih yang diterbitkan sebanyak 8.946 daftar pemilih suket. 3. Keterangan Pengawasan Terkait Dugaan Pelanggaran Pasca Pencoblosan Bahwa pasca pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018, Jajaran Panwas Kabupaten Tapanuli Utara menemukan dan menangani sebanyak 2 (dua) Temuan Kasus dugaan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018. Adapun kedua temuan dimaksud adalah sebagai berikut : a. Nomor 01/TM/PB/CamSiborongborong/02.26/VI/2018 tentang pembukaan Kotak surat suara tersegel, setelah jajaran Panwas Kabupaten Tapanuli Utara membuat Temuan, tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan klarifikasi dan kajian dimana PPS benar membuka kotak suara dengan alasan untuk menggantikan Form C1 yang berhologram yang harusnya di dalam kotak suara justru ada di luar kotak suara, pembahasan pertama bersama bersama Sentra Gakkumdu yang pada intinya menyimpulkan bahwa temuan tersebut ditindaklanjuti untuk info@dkpp.go.id dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor, selanjutnya Panwas Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu yang menyimpulkan bahwa Temuan dilanjutkan untuk dilakukan penyidikan, dan setelah pembahasan kedua Panwas Kabupaten Tapanuli Utara melalui rapat pleno, menerbitkan status temuan bahwa temuan merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan diteruskan ke tahap persidangan dan sudah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Trt b. Nomor 02/TM/PB/CamSiborongborong/02.26/VI/2018 tentang Penghilangan hasil penghitungan surat suara, yang menjadi Temuan jajaran Panwas Kabupaten Tapanuli Utara. Kejadian dimaksud terjadi pada tanggal 27 Juni 2018 sore di Kantor Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Siborong-borong setelah PPS mengantar kotak suara ke KantorPanitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Siborong-borong dimana vidio pertama yang beredar dan viral di media sosial menggambarkan telah terdapat kotak suara kosong di Kantor Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Siborong-borong, sehingga memancing kemarahan sebahagian warga yang berujung pada demonstrasi di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 27 Juni malam hingga tanggal 28 Juni 2018 subuh. Namun berikutnya beredar dan viral vidio dengan durasi yang lebih lengkap dimana terlihat oknum yang sengaja membuka, mengambil dan menghilangkan dokumen yang ada di dalam kotak suara. Menyangkut temuan dimaksud Panwas Kabupaten Tapanuli Utara melakukan klarifikasi dan kajian dan di lanjutkan ke pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu yang pada intinya menyimpulkan bahwa temuan tersebut ditindaklanjuti untuk dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor, selanjutnya Panwas Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu yang menyimpulkan bahwa Temuan dilanjutkan untuk dilakukan penyidikan, dan setelah pembahasan kedua panwas Kabupaten Tapanuli Utara melalui rapat pleno, menerbitkan status temuan bahwa temuan merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dimana saat ini telah ditetapkan tersangka dan sudah dikeluarkan putusan di Pengadilan Negeri Tapanuli Utara No 113/Pid.Sus/2018/PN Trt A. KETERANGAN ATAS KRONOLOGI PENGADUAN : Bahwa terhadap dalil-dalil pokok pengaduan yang disampaikan pengadu terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Panwas Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tertuang dalam pokok pengaduan pengadu, dalam hal ini Teradu I, Teradu II dan Teradu III yang yakni Panwas Kabupaten Tapanuli Utara dengan ini membantah dalil-dalil tersebut. Adapun yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta nya antara lain: 1. Bahwa terkait dengan laporan tim Paslon Nomor 3 dengan nomor 34/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 adalah benar sudah ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Tapanuli Utara dan dibuktikan dengan tanda terima dan selanjutnya sudah ditindaklanjuti dengan kajian dugaan pelanggaran dan status laporan tidak memenuhi info@dkpp.go.id syarat formil karena pelapornya bukan sebagai warga Negara yang mempunyai hak pilih di wilayah pemilihan. Hal terhadap syarat formil ini sudah sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- undang berbunyi : “Laporan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat” Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 yang berbunyi : “Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dapat disampaikan oleh : a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan setempat”. 2. Selanjutnya terkait dengan pokok pengaduan point (c), bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 bahwa benar surat panwas nomor: B-96/Panwas- 24/KP.01.00/VII/2018 benar dikeluarkan Panwas Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjawab isi surat Pengadu Nomor: 52/SP/TOMAN/VI/2018 yang disampaikan Tim Pasangan Calon No. 3 yang disampaikan pada tanggal 28 Juni 2018 Perihal laporan khusus pilkada Tapanuli Utara. Dan Panwas Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 03 Juli 2018 menjawab surat tersebut dengan isi sebagai berikut: “Menindaklanjuti surat Laporan Tim Advokasi dan/atau Ketua Tim Relawan Paslon No. 3 serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 28 Juni 2018 Nomor 52/SP/TOMAN/VI/2018 Perihal Laporan khusus Pilkada Tapanuli Utara dan Bahwa surat yang saudara tujukan kepada Panwas Kabupaten Tapanuli Utara hanya dapat ditindaklanjuti, jika dituangkan/dituliskan sesuai format/formulir resmi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6) tentang Penanganan Laporan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota” 3. Bahwa terhadap point (D) tersebut, pada tanggal 04 Juli 2018 tim Relawan Paslon No. 3 datang ke Kantor Panwas Kabupaten Tapanuli Utara bukan untuk membuat melengkapi formulir hanya berkonsultasi dan meminta formulir resmi sebagaimana yang di sebutkan dalam surat Panwas No : B-96/Panwas-24/KP.01.00/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018. Selanjutnya oleh pihak tim relawan paslon no. 3 kembali dari kantor Panwas Kabupaten Tapanuli Utara dan pada malam hari tim relawan datang ke Kantor Panwas Kabupaten Tapanuli Utara hanya membawa bukti-bukti pendukung kepada Panwas Kabupaten Tapanuli Utara yang diterima oleh staf Panwas dan selanjutnya staf memberikan tanda terima laporan pengaduan yang di tandatangani oleh Staf Panwas Kabupaten Tapanuli Utara namun setelah di cek oleh staf ternyata masih ada kekurangan dalam formulir A1 tersebut yaitu tidak adanya nama- nama saksi dan tanggal kejadian. Selanjutnya oleh staf Panwas Kabupaten Tapanuli Utara sudah mengkomunikasikan kembali kepada pihak pengadu bahwa form A1 mereka masih belum lengkap sehingga oleh Panwas dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan. info@dkpp.go.id Adapun syarat formilnya terkait batasan waktu melaporkan dengan peristiwa yang diketahui dilaporkan dan syarat materil terkait tidak ada nama-nama saksi dalam Form A.1 sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 Pasal 7 ayat(1) dan Pasal 10 ayat (2), (3), tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Panwas sudah menyuruh tim relawan Paslon No. 3 untuk memperbaiki laporan tersebut, namun mereka tidak terima akan kekurangan tersebut dan meminta agar laporan mereka diterima oleh staf Panwas dan juga atas desakan Wakapolres yang meminta agar staff juga menerima laporan itu guna menghindari terjadinya keributan di kantor Panwas karena massa dari tim Paslon No. 3 sudah semakin banyak yang hadir pada saat itu. 4. Bahwa terkait surat pernyataan yang ditandatangani oleh Panwas Kabupaten Tapanuli Utara perlu dijelaskan Alasan mengapa Panwas Kabupaten Tapanuli Utara bersedia untuk menandatangani surat tuntutan yang dimaksud, yakni untuk menghadapi demonstran yang cukup banyak di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan pada saat itu Panwas Kabupaten Tapanuli Utara diminta untuk segera datang ke Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara oleh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Sesampainya Panwas Kabupaten Tapanuli Utara (Sardion Situmeang dan Edward Lumbantobing) di Kantor KPU, Massa dengan kerasnya menyampaikan tuntutan mereka secara orasi kepada Panwas Kabupaten Tapanuli Utara. Atas tuntutan orasi massa tersebut, Panwalih Kabupaten Tapanuli Utara menanggapi tuntutan massa tersebut dan akan memproses semua tuntutan mereka sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Namun, atas jawaban lisan dari Panwas Kabupaten Tapnuli Utara tersebut, massa tidak merasa senang atau puas akan jawaban tersebut. Hingga akhirnya massa tidak menerima hanya jawaban lisan saja dan Tim Paslon No. 2 telah menyiapkan konsep tuntutan yang ada di Surat Pernyataan tersebut. Bahwa Panwas juga ingin menjelaskan bahwa di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara jumlah massa yang cukup banyak tidak sebanding dengan pihak keamanan. Para demonstran berjanji akan membubarkan diri JIKA Panwas Kabupaten Tapanuli Utara (Sardion Situmeang dan Edward Lumbantobing) menandatangani surat tuntutan yang mereka sodorkan. Bahwa ternyata surat tuntutan dari pihak Tim Paslon No.2 adalah meminta Panwas Kabupaten Tapanuli Utara untuk menindaklanjuti setiap laporan dari Tim Paslon no. 2 sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan. Menurut Panwas, hal yang wajar sebagai tupoksi Pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti setiap laporan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Pasal (30 b,c,d,e) berbunyi Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/ kota yakni: - Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan; - Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; info@dkpp.go.id - Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk ditindaklanjuti; - Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; Dan bahwa surat pernyataan tersebut menunjukkan tupoksi Panwas Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pengawas Pemilu yaitu untuk menindaklanjuti semua laporan Paslon No. 2. Dan terhadap isi surat pernyataan tersebut, Panwas Kabupaten Tapanuli Utara sudah menindaklanjuti laporan Paslon No. 2 tersebut dan telah menjawab surat pernyataan baik secara lisan dan melalui surat jawaban. Bahwa sebagaimana kondisi keadaan yang Panwas jelaskan diatas dapat disaksikan keadaannya melalui video keadaan pada saat adanya permintaan Tim Pasalon No. 2 agar Panwas Kabupaten Tapanuli Utara membacakan surat tuntutan yang mereka sodorkan di depan kantor KPU tanggal 28 Juni 2018 dan Video ketika Panwas Kabupaten menjawab tuntutan dari pendukung Paslon No. 2 5. Bahwa terkait dalil pengadu pada point terakhir hal ini tidak berkesesuaian dengan pokok pengaduan yang ada, yakni “bahwa pelanggaran- pelanggaran yang sudah dijelaskan tersebut diatas sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari Konstitusi Demokrasi dan Hak- hak warga Negara (Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undang lainnya yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia” dan hal ini sudah tegas dinyatakan dalam proses pengajuan permohonan tim Paslon No. 3 ke Mahkamah Konstitusi dimana mereka juga mendalilkan tentang pelanggaran tersebut. Dan Mahkamah Konstitusi menolak terhadap seluruh dalil-dalil yang disampaikan baik itu terhadap seluruh pelanggaran-pelanggaran dengan isi putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XVI/2018 dan oleh Mahkamah Konstitusi tidak meyakini Permohonan Pengadu dan menyatakan permohonan pengadu tidak dapat diterima. [2.5] BUKTI TERADU II DAN TERADU III Bahwa Teradu II dan Teradu III telah mengetengahkan bukti sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. T1-1 Laporan Hasil Pengawasa Panwas Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Edward Edward VT. Lumbantobing tanggal 5 Juli 2018; 2. T1-2 Laporan Laporan Pengawasan Progres Coklit Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 23 Januari 2018; 3. T1-3 Laporan Hasil Pengawasa Panwas Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Edward Edward VT. Lumbantobing tanggal 16 Maret 2018; 4. T1-4 Laporan Hasil Pengawasa Panwas Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Edward Edward VT. Lumbantobing tanggal 19 April 2018; info@dkpp.go.id 5. T1-5 Laporan Hasil Pengawasa Panwas Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Edward Edward VT. Lumbantobing tanggal 25 Juni 2018; 6. T1-6 Kutipan Putusan Pengadilan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Trt; 7. T1-7 Kutipan Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Trt; 8. T1-8 Penerimaan Laporan Nomor 34/LP/Pilkada/04/2018 atas nama Pelapor Morton Lumbangtobing tanggal 27 Juni 2019; 9. T1-9 Surat Panwas Kabupaten Tapanuli Utara Nomor B- 96/Panwas-24/KP.01.007/7/2018 perihal Jawaban Surat Nomor 52/SP/T0MAN/VI/2018 tertanggal 3 Juli 2018; 10. T1-10 Tanda Terima Laporan, 10 Laporan pada tanggal 4 Juli 2018 yang menyerahkan atas nama Tulus P. Hutauruk; 11. T1-11 Surat tuntutan Panwas Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 28 Juni 2018; 12. T1-12 Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XVI/2018; 13. T1-13 Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan sementara suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018; 14. T1-14 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 34/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018; 15. T1-15 Berita Acara Rapat Pleno Panwas Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 30 Juni 2018 Laporan Nomor 34/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018; 16. T1-16 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 34/LP/PB /KAB/02.26/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018; 17. T1-17 Pemberitahuan tentang status laporan/temuan Nomor Laporan 34/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018; 18. T1-18 Surat dari Panwas Tapanuli Utara ke Rahmat Lumbangtobing tanggal 6 Juli 2018; 19. T1-19 Form Penerimaan Laporan yang belum diregister dengan nama Pelapor Rahmat Lumbantobing tanggal 4 Juli 2018; 20. T1-20 Form Penerimaan Laporan yang belum diregister dengan nama Pelapor Rahmat Lumbantobing tanggal 4 Juli 2018; 22 T1-21 Surat dari Panwas Tapanuli Utara ke Tulus P. Hutauruk tanggal 6 Juli 2018; 23. T1-22 Form Penerimaan Laporan yang belum diregister dengan nama Pelapor Tulus P. Hutauruk tanggal 4 Juli 2018; [2.6] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU IV, TERADU V, TERADU VI, TERADU VII, DAN TERADU VIII DALAM POKOK PENGADUAN info@dkpp.go.id - Bahwa terkait dalil Pengadu pada point 2 huruf a yaitu berupa kegiatan yang dilakukan paslon nomor urut 1 pada saat Hari Kesadaran Nasional dan memberikan beasiswa kepada siswa-siswi SMP yang diketahui pada tanggal tersebut adalah minggu tenang kampanye, bersama ini disampaikan bahwa dalil tersebut adalah keliru dan kabur karena pengadu tidak dapat membuktikan tindakan tersebut memiliki kaitan langsung dengan apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari Para Teradu; - bahwa dalam pelaksanaan tahapan masa Tenang Kampanye sesuai dengan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 adalah pada tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan 26 Juni 2018, Para Teradu sudah menyurati seluruh pasangan calon melalui surat Nomor: 1718/PL.03.4-Und/1202/KPU-Kab/VI/2018, tanggal 20 Juni 2018 yang isinya menghimbau agar seluruh pasangan calon dan tim kampanye tidak melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang tersebut - Bahwa terkait dalil pengadu yang menyatakan adanya pelanggaran kampanye pada masa tenang yang dilakukan paslon 1 sebagaimana dimaksud, Para Teradu tidak pernah menerima rekomendasi Panwas Kabupaten Tapanuli Utara berupa laporan pelanggaran masa tenang kampanye; - Bahwa terkait dalil Pengadu pada point 2 huruf b yang menyatakan adanya laporan dari masyarakat yang melihat Camat Sipoholon mengadakan pertemuan dengan Panwaslu Kecamatan Sipoholon di rumah Kepala Desa Situmeang Hasundutan pada subuh (dini hari), yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada pihak Polsek untuk dilakukan pemeriksaan, bersama ini disampaikan bahwa dalil tersebut adalah keliru dan kabur karena pengadu tidak dapat membuktikan tindakan tersebut memiliki kaitan langsung dengan apa yaBahwa terkait dalil Pengadu pada point 2 huruf c yang menyatakan adanya kegiatan pertemuan oleh beberapa istri kepala desa di rumah dinas Bupati Tapanuli Utara yang oleh Pengadu hal tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran masa tenang kampanye, bersama ini disampaikan bahwa dalil tersebut adalah keliru dan kabur karena pengadu tidak dapat membuktikan tindakan tersebut memiliki kaitan langsung dengan apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari Para Teradu dan dalam tahapan masa tenang kampanye Para teradu juga sudah menghimbau seluruh pasangan calon untuk tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang kampanyeng menjadi tugas dan kewenangan dari Para Teradu; - Bahwa terkait dalil Pengadu pada point 2 huruf d yang menyatakan adanya temuan SUKET ganda yang dikeluarkan oleh DISDUKCATPIL Tapanuli Utara, bersama ini disampaikan bahwa dalil tersebut adalah keliru dan kabur dikarenakan Pengadu juga tidak dapat menyebutkan nama-nama pemilik, alamat pemilik Surat Keterangan Ganda tersebut dan perlu disampaikan bahwa Teradu juga tidak memiliki kapasitas untuk menilai keabsahan Suket tersebut oleh karena kewenangan untuk mengeluarkan suket tersebut adalah instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara; info@dkpp.go.id - Bahwa terkait dalil Pengadu pada point 2 huruf e yang menyatakan adanya KTP ganda oleh pelapor atas nama Hendra L Tobing yang diterbitkan oleh DISDUKCATPIL Kabupaten Tapanuli Utara, bersama ini disampaikan bahwa dalil Pengadu adalah kabur karena perlu disampaikan bahwa kewenangan dalam menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah bukan merupakan kewenangan dari Teradu dan Pengadu tidak dapat membuktikan bahwa keberadaan KTP ganda tersebut digunakan lebih dari satu kali pada saat pemungutan suara ; - Bahwa terkait dalil Pengadu pada point 2 huruf f berupa adanya perbuatan istri Kepala Desa Sitabo-tabo yang mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 1 bersama ini disampaikan bahwa dalil tersebut adalah keliru dan kabur karena pengadu tidak dapat membuktikan tindakan tersebut memiliki kaitan langsung dengan apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari Para Teradu dan perlu disampaikan bahwa Para Teradu tidak pernah menerima rekomendasi Panwas Kabupaten Tapanuli Utara yang menyatakan tindakan tersebut adalah bentuk pelanggaran Pemilihan; - Bahwa terkait dalil Pengadu pada point 2 huruf g yang menyatakan adanya Pemilih yang sudah meninggal dan terdaftar dalam DPT, bersama ini disampaikan bahwa dalam penetapan DPS Teradu telah mengundang masing-masing perwakilan tim paslon, Panwas Kabupaten Tapanuli Utara dan peserta rapat lainnya, dimana pada saat penetapan DPS tersebut tidak satupun dari tim pasangan calon yang keberatan terhadap Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut. - Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018, Teradu telah menyerahkan softfile Daftar Pemilih Sementara (DPS) by name/by address kepada perwakilan tim pasangan calon, Panwas Kabupaten Tapanuli Utara dimana pada kesempatan tersebut Teradu juga meminta kepada tim pasangan calon supaya memberikan tanggapan terhadap DPS yang telah diserahkan yaitu pada masa tanggapan tanggal 24 maret 2018 s/d 2 April 2018 sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) - bahwa pada tanggal 19 April 2018, Para Teradu telah menetapkan DPT yang dihadiri oleh tim paslon, Panwas Kabupaten Tapanuli Utara dan peserta rapat lainnya dimana pada saat penetapan DPT tersebut tidak satupun perwakilan dari tim paslon yang mengajukan keberatan. - bahwa pada tanggal 28 April 2018, Teradu telah menyerahkan softfile DPT kepada masing-masing tim paslon, Panwas kabupaten Tapanuli Utara dimana pada saat penyerahan tidak satupun dari perwakilan pasangan calon mengajukan keberatan - Bahwa terkait dalil Pengadu pada point 2 huruf h yang menyatakan bahwa adanya pemilih ganda atas nama Toman Panggabean yang terdaftar di 2 desa yaitu Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita dan Desa Lumban Siagian Kecamatan Siatas Barita dengan ini ditegaskan dalil tersebut adalah keliru dan kabur karena identitas an. Toman Panggabean memang benar terdaftar di dua TPS pada Daftar Pemilih Tetap namun dengan identitas berbeda seperti NIK yang berbeda info@dkpp.go.id - Bahwa identitas pertama an.Toman Panggabean memang benar terdaftar di TPS 1 (satu) Desa Lumban Siagian Julu Kecamatan Siatas Barita dengan keterangan : No urut DPT NIK Tempat lahir Alamat 266 1202022908170002 Tarutung Topi Dalan Julu - Bahwa identitas kedua an.Toman Panggabean memang benar terdaftar di TPS 2 (dua) Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas Barita dengan keterangan : No urut DPT NIK Tempat lahir Alamat 120 1471126801800020 Pansur napitu Parhombanan 2 - bahwa terkait dalil Pengadu pada point 2 huruf I yang menyatakan pada tanggal 27 Juni 2018 di TPS III Desa Sitabo-tabo Kecamatan Siborong-borong ditemukan adanya formulir C1-KWK, Kotak Suara Kosong, gembok kotak suara rusak, sisa kertas suara dengan jumlah yang banyak dan masih terbungkus plastik serta ditemukan amplop yang berisi surat pernyataan kemenangan paslon no. 1 adalah keliru dan tidak berdasar hal tersebut dikarenakan Teradu tidak pernah menerima laporan pelanggaran dari Panwas Kabupaten Tapanuli Utara terkait peristiwa dimaksud ; - Bahwa terkait seluruh dalil yang diajukan oleh Pengadu terhadap para Teradu adalah tidak benar dan keliru maka sangat berdasar bagi Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pengadu atau setidak-tidaknya mengesampingkan; [2.7] PETITUM TERADU IV, TERADU V, TERADU VI, TERADU VII, DAN TERADU VIII Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu tidak terbukti dalam melakukan pelanggaran Etik sebagaimana yang disampaikan Pengadu; 3. Memulihkan (merehabilitasi) nama baik para Teradu; 4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.8] BUKTI TERADU IV, TERADU V, TERADU VI, TERADU VII, DAN TERADU VIII Bahwa Teradu IV, Teradu V, VI, Teradu VII dan Teradu VIII telah mengetengahkan bukti sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN info@dkpp.go.id 1. T2-1 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor:1718/PL.03.4- Und/1202/KPU-Kab/VI/2018, tanggal 20 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Masa Tenang Kampanye 2. T2-2 Berita Acara Komis Pemilihan Umum Nomor: 43/PK01- BA/1202/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 3. T2-3 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor:15/PK.01-BA/1202/KPU-Kab/III/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tapanuli Utara tahun 2018 4. T2-4 Tanda terima distribusi salinan DPS dalam bentuk softfile kepada tim pasangan calon 5. T2-5 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor:19/PK.01-BA/1202/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tapanuli Utara tahun 2018 6. T2-6 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 1233/PL.03.1-SD/1202/KPU-Kab/IV/2018, tanggal 26 April 2018 7. T2-7 Daftar Pemilih tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 TPS 1 Desa lumban Siagian Julu Kecamatan Siatas Barita 8. T2-8 Daftar Pemilih tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 TPS 2 Desa Pansur Batu Kecamatan Siatas Barita [2.9] KETERANGAN SAKSI PENGADU RAHMAT LUMBANTOBING - Saksi pada tanggal 4 Juli 2018 ke kantor Panwas Tapanuli Utara untuk merivisi laporan per tanggal 29 Juni 2018 - Saksi tidak melihat satupun dari Komisioner Panwas Tapanuli Utara pada tanggal 4 Juli 2018 dan hanya ada staf Panwas Tebing Tinggi yang diperbantukan dan memakai celana pendek - Saksi telah merevisi laporan yang pada tanggal 29 Juni 2018 dan baru diterima pada tanggal 5 Juli 2018 - Pada tanggal 29 Juni 2018, saksi melaporkan dan diterima oleh Komisioner Panwas Tapanuli Utara - Saksi menghubungi Arthur Simanungkalit pada tanggal 4 Juli 2018 dan berjanji akan bertemu pada tanggal 5 Juli 2018 -

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; info@dkpp.go.id [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Tim Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; info@dkpp.go.id [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu yang mendalilkan sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa Teradu I, Teradu II dan Teradu III tidak profesional dan tidak trasnparan dalam penanganan setiap laporan yang diajukan oleh Pengadu kepada Para Teradu dengan alasan laporan tidak dapat diterima dan dianggap kadaluarsa; [4.1.2] Bahwa Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII tidak menindaklanjuti kegiatan kampanye pada masa tenang dan tidak profesional dalam menetapkan DPT dengan adanya Pemilih yang terdaftar dalam 2 (dua) Desa, yakni Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita dan Desa Lumban Siagian Kecamatan Siatas Barita. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu. [4.2.1] Terhadap dalil aduan Pengadu, Teradu II dan Teradu III menjelaskan bahwa terkait laporan Tim Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Pilkada 2018 Nomor Urut 3 dengan Nomor 34/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 telah ditindaklanjuti dengan kajian dugaan pelanggaran dan status laporan tidak memenuhi syarat formil. Laporan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Kemudian pada tanggal 03 Juli 2018, Teradu II dan Teradu III mengeluarkan surat Nomor B-96/Panwas-24/KP.01.00/VII/2018 sebagai jawaban atas surat Pengadu Nomor 52/SP/TOMAN/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa surat yang disampaikan para Pengadu harus sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1),(2),(3),(4),(5), dan (6) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017. Selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2018 Tim Relawan Paslon Nomor Urut 3 datang ke Kantor Panwas Kabupaten Tapanuli Utara dan hanya berkonsultasi dan meminta formulir resmi sebagaimana yang disebutkan dalam surat Panwas Nomor B-96/Panwas-24/KP.01.00/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018. Pada malam hari, Tim Relawan Nomor Urut 3 kembali dari Kantor Panwas Kabupaten Tapanuli Utara hanya membawa bukti-bukti pendukung yang diterima oleh staf dan memberikan tanda terima laporan pengaduan, namun setelah diperiksa terdapat kekurangan dalam formulir A1 yaitu tidak adanya nama-nama saksi dan tanggal kejadian. Bahwa Teradu II dan Teradu III telah menghubungi Tim Relawan Paslon Nomor Urut 3 terkait kekurangan tetapi tidak tetap tidak terpenuhi. Meski demikian, laporan tetap diterima guna menghindari terjadinya keributan di Kantor Panwas Tapanuli Utara. [4.2.2] Terhadap dalil aduan Pengadu, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tapanuli Utara info@dkpp.go.id menegaskan bahwa dalil Pengadu keliru dan kabur. Dalil aduan Pengadu tidak dapat membuktikan keterkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan dari Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII. Pada tanggal 20 Juni 2018 Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII telah menyampaikan surat kepada seluruh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara pada Pilkada 2018 dengan Nomor 1718/PL.03.4-Und/1202/KPU- Kab/VI/2018. Isi surat tersebut pada intinya menghimbau agar seluruh paslon dan tim kampanye tidak melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang. Sesuai dalil aduan Pengadu dalam hal pelanggaran kampanye, KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak pernah menerima laporan dari Panwas Kabupaten Tapanuli Utara. Terhadap Surat Keterangan (Suket) ganda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan. Adapun terkait data ganda pemilih, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah berkoordinasi dengan para Pihak yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 43/PK01-BA/1202/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018, yang pada intinya apabila ditemukan kegandaan data pemilih untuk satu nama yang tidak terdistribusi dalam Form C6-KWK, maka dibuat Berita Acara di Model D1-KWK. Selain itu, pada saat KPU Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan DPT tanggal 19 April 2018 yang dihadiri oleh semua tim paslon, Panwas Kabupaten Tapanuli Utara dan peserta rapat lain, tidak satupun perwakilan dari tim paslon yang keberatan terhadap penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Pengadu juga tidak dapat membuktikan adanya perbedaan identitas seorang pemilih, a.n. Toman Panggabean yang dinyatakan terdaftar di 2 desa, yaitu Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita dan Desa Lumban Siagian Kecamatan Siatas Barita. Pengadu dalam hal ini tidak dapat membuktikan pemilih tersebut mempergunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Terkait ditemukan formulir C1-KWK, Kotak Suara Kosong, gembok kotak suara rusak, sisa kertas suara dengan jumlah yang banyak dan masih terbungkus plastik serta ditemukan amplop yang berisi surat pernyataan kemenangan Paslon Nomor Urut 1 pada tanggal 27 Juni 2018 di TPS III Desa Sitabo-tabo Kecamatan Siborong-borong, KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak pernah menerima laporan pelanggaran dari Panwas Kabupaten Tapanuli Utara terkait peristiwa dimaksud; [4.2.3] Terhadap dalil aduan Pengadu, Teradu I menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan oleh Tim Relawan Pemenangan Paslon Chrismanto-Hotman (TOMAN) pada tanggal 29 Juni 2018 dan direvisi pada tanggal 04 Juli 2018 adalah sama sekali tidak ada pembahasan dalam Rapat Gakkumdu dan layaknya pananganan atau penyelesaian laporan/temuan. Teradu II atas nama Arthur Simanungkalit tidak pernah memberitahukan tentang adanya laporan tersebut kepada Teradu I. Teradu II tidak bekerja secara kolektif kolegial dan menyelesaikan laporan secara sendiri mengakibatkan berdampak buruk bagi Panwas Kabupaten Tapanuli Utara. Teradu I menyampaikan bahwa tidak pernah menandatangani surat atau bentuk apapun terkait penyelesaian ataupun pembahasan laporan yang disampaikan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3. Demikian pula laporan yang disampaikan oleh Paslon Nomor Urut 2, Teradu II tidak pernah memberitahukan kepada Teradu I. Hal tersebut info@dkpp.go.id terungkap pada saat Anggota Gakkumdu dan staf Bawaslu Provinsi Sumatera Utara datang ke Sekterariat Panwas Kabupaten Tapanuli Utara. [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan: [4.3.1] Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2018, Tim Relawan Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 menyampaikan laporan berbentuk surat dengan Nomor 52/SP/TOMAN/VI/2018 perihal Laporan Khusus Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara, dan pada tanggal 29 Juni 2018 membuat laporan Nomor 34/LP/Pilkada/04/2018 dengan Pelapor a.n. Morton Lumbantobing. Dalam fakta persidangan terungkap Teradu II memberikan jawaban atas surat Nomor 52/SP/TOMAN/VI/2018 dalam bentuk surat dengan Nomor B-96/Panwas-24/KP.01.00/7/2018 tertanggal 3 Juli 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa surat Nomor 52/SP/TOMAN/VI/2018 dapat ditindaklanjuti jika dituangkan berdasarkan formulir resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian, terhadap Laporan Nomor 34/LP/Pilkada/04/2018, para Teradu melakukan kajian dan menuangkannya dalam Berita Acara Rapat Pleno pada tanggal 30 Juni 2018 yang ditandatangani Teradu I dan Teradu III. Berdasarkan hasil kajian, laporan 34/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018 tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 134 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017. Bahwa kemudian, pada tanggal 4 Juli 2018 Tim Kampanye Paslon Nomor urut 3 kembali bersurat kepada Panwas Kabupaten Tapanuli Utara dan membuat 10 Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2. Terhadap Laporan tersebut para Teradu pada tanggal 06 Juli 2018 bersurat kepada Pelapor guna memberitahukan bahwa laporan telah kadaluarsa dan tidak memenuhi syarat formil. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, saat Pengadu (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2) meyampaikan laporan adanya dugaan pelanggaran, Teradu I, Teradu II dan Teradu III beserta Staf tidak berada di Kantor Panwas Kabupaten Tapanuli Utara karena sedang menangani peristiwa perusakan Kotak Suara di Kecamatan Siborong-Borong antara tanggal 27-29 Juni 2018. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa Teradu I, Teradu II dan Teradu III tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Semestinya sebagai Pelayanan publik, Teradu I, Teradu II dan Teradu III dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pencari keadilan dalam pemilihan. Pembagian tugas dalam satu kesekretariatan dapat diatur oleh Teradu I selaku Ketua Panwas Kabupaten Tapanuli Utara. Teradu I tidak mampu menunjukkan kapasitas sebagai pimpinan serta tidak mampu mengemban amanah serta melanggar sumpah/janji jabatan yang telah diucapkan. DKPP menilai, Teradu II selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Penindakan tidak profesional dalam penanganan setiap laporan yang diajukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten tapanuli Utara. Terbukti dalam persidangan, Teradu II tidak memberikan penjelasan kepada Pengadu mengenai tata cara pengisian Formulir A.1 sebagai tindak lanjut penanganan pelanggaran. info@dkpp.go.id Fatalnya, pada tanggal 3 Juli 2018 atau hari terakhir laporan Pengadu harus ditindaklanjuti, ternyata Teradu II dan Teradu III tidak berada di Kantor Panwas Kabupaten Tapanuli Utara dan berada di Medan untuk pemberkasan penerimaan Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Uraian tersebut, Teradu I, Teradu II dan Teradu III terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 11 juncto Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Selain itu, Teradu I yang tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menghormati persidangan DKPP adalah perbuatan yang tidak beretika dan tidak menghargai asas “audi et alteram partem” atau asas peradilan DKPP yang memberikan hak yang sama kepada para pihak. DKPP menilai, Teradu I dengan kedudukannya saat ini tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu di masa mendatang; [4.3.2] Terkait dalil aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII tidak menindaklanjuti kegiatan kampanye pada masa tenang dan tidak profesional dalam menetapkan DPT adalah tidak berdasar. Dalam fakta persidangan terungkap Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII tidak pernah mendapat rekomendasi Panwas Kabupaten Tapanuli Utara untuk pelanggaran masa tenang kampanye. Terhadap adanya Surat Keterangan (Suket) ganda yang ditemukan oleh Pengadu, bukan kewenangan dari Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII. Terhadap penerbitan Suket adalah kewenangan dari Disdukcapil untuk mengeluarkan serta menilai keabsahan Suket tersebut. Kemudian, terhadap Daftar Pemilih Ganda (DPT), Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII telah melakukan pembahasan dengan Panwas Kabupaten Tapanuli Utara, Tim Pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Tim Pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara. Dalam hal yang menyatakan adanya Pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT, tidak ada keberatan dari Tim Paslon sewaktu Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Faktanya, pada tanggal 24 Maret 2018 para Teradu telah menyerahkan softfile DPS kepada perwakilan tim kampanye paslon dan telah meminta tanggapan terhadap DPS. Kemudian pada masa Penetapan DPT, tidak ada perwakilan tim kampanye yang keberatan terhadap Daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1, Pengadu tidak mampu menunjukkan tugas dan kewenangan dari para Teradu. Dalam fakta persidangan, Pengadu mengakui bahwa tidak mempermasalahkan Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII. Pengadu pun mengakui bahwa sebagian dalil aduannya adalah untuk Panwas Kabupaten Tapanuli Utara. DKPP menilai, tindakan Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap fakta tersebut, sepanjang perkara a quo tidak terbukti dan jawaban Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII meyakinkan DKPP. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. info@dkpp.go.id

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu serta mencermati keterangan saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II dan Teradu III terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu IV, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas.

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menyatakan Teradu I Sardion Situmeang tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Arthur Simanungkalit selaku Anggota Panwas Kabupaten Tapanuli Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu III Edward Lumbantobing selaku Anggota Panwas Kabupaten Tapanuli Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 5. Merehabilitasi nama baik Teradu IV Rudolf Sirait selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Teradu V Kopman Pasaribu, Teradu VI Junita Siregar, Teradu VII Barisman Panggabean, dan Teradu VIII Galumbang Hutagalung masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan ini sepanjang untuk Teradu I, Teradu II, Teradu III; 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan sepanjang untuk Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII; 8. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (Enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh info@dkpp.go.id Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati dan Fritz Edward Siregar masing- masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. ANGGOTA Ttd Ttd Teguh Prasetyo Alfitra Salam Ttd Ttd Ida Budhiati Fritz Edward Siregar Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir info@dkpp.go.id