Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 317/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Perkara Pengaduan Nomor 729/I-P/L-DKPP/2014 pada tanggal 20 Nopember 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 317/DKPP-PKE-III/2014 menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Martinus Adii Organisasi/Lembaga : Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Deyai Alamat : Jalan Pronai Karang tumaritis, Kabupaten Nabire Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Adam Arisoi Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Papua Alamat : Jalan Soasiu Dok II, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Sadrak Nawipa Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat : Jalan Soasiu Dok II, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Beatrix Wanane Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat : Jalan Soasiu Dok II, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : Tarwinto Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Papua 1  Alamat : Jalan Soasiu Dok II, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Teradu IV; 5. Nama : Sombuk Musa Yosep Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat : Jalan Soasiu Dok II, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Teradu V; Teradu I sampai dengan Teradu V selanjutnya disebut sebagai------------Para Teradu; [1.3] Telah membaca Pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar jawaban Pihak Terkait; Mendengar keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 729/I-P/L-DKPP/2014 pada tanggal 20 Nopember 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 317/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 21 November 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran oleh Para Teradu sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Papua No Urut 2 dari Partai Gerindra di Dapil III yang meliputi Kab. Nabire, Paniai, Mimika, Dogiyai, Intan Jaya dan Deyai. Pada tanggal 23 April 2014, KPU Kabupaten Paniai melakukan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pleno rekapitulasi, perolehan suara Caleg DPRD Provinsi nomor urut 8 atas nama Deki Nawipa dari Partai Gerindra sebesar 10.151 suara. Setelah Pleno rekapitulasi selesai, KPU Kabupaten Paniai tidak memberikan dokumen rekapitulasi Model DB –1 DPRD Provinsi kepada para saksi yang hadir tanpa alasan yang jelas, sehingga sampai hari ini Pengadu tidak memiliki dokumen rekapan tersebut. Akan tetapi bukti perolehan suara Caleg No. 8 atas nama Deki Nawipa di Kabupaten Paniai dapat diketahui pada saat KPU Kabupaten Paniai menyampaikan hasil perolehan suara pada pleno rekapitulasi tingkat provinsi di Jayapura, karena dasar dari perolehan 2  suara yang disampaikan pada pleno rekapitulasi tingkat provinsi tersebut adalah hasil penetapan di pleno tingkat kabupaten; 2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, KPU Kabupaten Paniai menghadiri Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi di Jayapura dan pada saat membacakan perolehan suara Caleg No. 8 atas nama Deki Nawipa dari Partai Gerindra jelas-jelas adalah sebesar 10.151 (sama dengan hasil rekap pada pleno tingkat kabupaten). Hal ini terlihat dari video yang merekam jalannya pleno rekapitulasi tingkat provinsi untuk sesi Kabupaten Paniai; (Bukti P- 01; Flash disk yang berisikan rekaman video pleno rekapitulasi tingkat provinsi sesi rekapitulasi untuk Kabupaten Paniai). Dalam rekaman tersebut juga terlihat dengan sangat jelas pada slide rekapitulasi yang menampilkan perolehan suara atas nama Deki Nawipa sebesar 10.151 suara; (Bukti P- 02; foto tampilan slide pada pleno rekapitulasi tingkat provinsi untuk Kabupaten Paniai); 3. Bahwa setelah seluruh rangkaian pleno rekapitulasi tingkat provinsi selesai, ternyata perolehan suara Caleg nomor urut 8 atas nama Deki Nawipa di Kabupaten Paniai berubah/bertambah dari 10.151 suara menjadi 26.999 suara. Hal ini dapat dilihat dari dokumen hasil rekapitulasi perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi; (Bukti P-03; Dokumen Rekap Model DC-1 DPRD Provinsi). Perubahan dan/atau penambahan suara tersebut menyebabkan akumulasi suara Caleg No. 8 atas nama Deki Nawipa melebihi akumulasi suara Pengadu sehingga yang bersangkutan menempati ranking 1 dan ditetapkan sebagai Caleg Terpilih DPRD Provinsi Papua di Dapil III dari Partai Gerindra. Padahal jika tidak dilakukan penambahan di Kabupaten Paniai, pengadulah yang memperoleh suara tertinggi di Dapil III, sebagaimana tabel di bawah ini: TABEL 1: PEROLEHAN SUARA YANG SEHARUSNYA PEROLEHAN SUARA CALEG GERINDRA DI DAPIL III No NAMA CALEG JML NABIRE PANIAI MIMIKA DOGIYAI INTAN DEYAI JAYA SUARA PARTAI 1.318 0 412 0 0 0 1.730 1 HARUN AGIMBAU 634 0 0 0 0 0 1.270 2 MARTINUS ADII 1.298 0 118 0 0 20.189 21.605 3 PRISCILA MAGAI 1.008 0 123 0 0 6 1.137 4 AMON TEBAI 944 1.500 166 0 0 0 2.610 5 ANTO 130 0 244 0 0 0 374 6 AGUSTINA 3.314 0 211 0 0 0 3.525 MODOW 7 JOSIAS 559 0 43 0 0 0 602 WAROMBONI 8 DEKI NAWIPA 148 10.151 63 0 0 0 10.363 9 NATALIA 1.738 0 48 0 0 0 1.786 KOBOGAU 10 KLEMENS MISIRO 201 0 26 0 0 0 227 Jumlah Suara Sah Partai 11.292 11.651 2.090 0 0 20.195 45.229 dan Caleg Keterangan: Apabila Para Teradu tidak melakukan perubahan/penambahan suara terhadap Caleg No. 8 DEKI NAWIPA di Kabupaten Paniai, maka Pengad yang meraih suara 3  terbanyak dan berhak ditetapkan sebagai Caleg Teripih. (Bukti P – 01, P – 02 dan keterangan saksi). TABEL 2: PERUBAHAN/PENAMBAHAN SUARA CALEG NO. 8 ATAS NAMA DEKI NAWIPA DI KABUPATEN PANIAI PEROLEHAN SUARA CALEG GERINDRA DI DAPIL III No NAMA CALEG JML NABIRE PANIAI MIMIKA DOGIYAI INTAN DEYAI JAYA Suara Partai 1.318 0 412 0 0 0 1.730 1 HARUN 634 636 0 0 0 0 1.270 AGIMBAU 2 MARTINUS ADII 1.298 0 118 0 0 20.189 21.605 3 PRISCILA MAGAI 1.008 0 123 0 0 6 1.137 4 AMON TEBAI 944 0 166 0 0 0 1.110 5 ANTO 130 0 244 0 0 0 374 6 AGUSTINA 3.314 0 211 0 0 0 3.525 MODOW 7 JOSIAS 559 0 43 0 0 0 602 WAROMBONI 8 DEKI NAWIPA 148 26.999 63 0 0 0 27.210 9 NATALIA 1.738 0 48 0 0 0 1.786 KOBOGAU 10 KLEMENS 201 0 26 0 0 0 227 MISIRO Jumlah Suara Sah 11.292 26.999 2.090 0 0 20.195 60.576 Partai dan Caleg Keterangan: Perubahan/penambahan perolehan suara Caleg No. 8 atas nama DEKI NAWIPA dari 10.151 suara menjadi 26.999 sura di Kabupaten Paniai dilakukan saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi di Jayapura; (Bukti P – 03 dan keterangan saksi) 4. Bahwa penambahan suara Deki Nawipa dari 10.151 suara menjadi 26.999 suara oleh Para Teradu atau setidak-tidaknya diketahui oleh Para Teradu, dilakukan secara sewenang-wenang dan dengan cara melanggar hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tergolong sebagai tindakan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Tindakan tersebut juga telah menimbulkan kerugian nyata bagi Pengadu dan mengakibatkan Pengadu tidak terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Papua; 5. Patut diduga, perubahan dan/atau penambahan suara kepada Caleg nomor urut 8 atas nama Deki Nawipa ini dilakukan atau setidak-tidaknya diketahui oleh Para Teradu karena dipengaruhi interes pribadi yaitu hubungan kekerabatan antara Caleg yang bersangkutan dengan salah satu komisioner KPU Provinsi Papua (Sadrak Nawipa), sehingga tergolong bertindak sewenang-wenang, tidak independen, tidak profesional dan tidak adil; 6. Para Teradu juga dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik karena rapat pleno rekapitulasi Tingkat Provinsi untuk Kabupaten Paniai hanya dipimpin oleh Teradu IV (Tarwinto, S.Pd) tanpa dihadiri oleh Teradu I, II, III dan V. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 4  yang menyatakan Rapat Pleno sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Komisioner; (Bukti P-04; Foto yang memperlihatkan Pleno Tingkat Provinsi untuk Kabupaten Paniai hanya diikuti oleh Teradu IV); 7. Sebagai informasi, perlu disampaikan bahwa terhadap permasalahan ini Pengadu telah menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi melalui DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, namun karena ada kekeliruan menyangkut administrasi perkara yang dilakukan Kuasa Hukum DPP Partai Gerindra, menyebabkan permohonan Partai Gerindra di beberapa provinsi termasuk di Provinsi Papua ditolak Mahkamah Konstitusi dalam putusan selanya, sehingga masalah ini tidak diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi; 8. Sehubungan dengan kejadian dan hal-hal tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang melibatkan Para Teradu. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 3 Desember 2014, Pengadu telah menyampaikan pokok-pokok Pengaduan dihadapan Majelis Sidang DKPP dan dihadiri oleh Teradu I, II, III, IV dan V serta Ketua Bawaslu Provinsi Papua sebagai Pihak Terkait. Dalam pokok-pokok pengaduan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari materi Pengaduan yang telah disampaikan secara resmi di DKPP beserta seluruh alat bukti dan alat bukti tambahan, Pengadu juga telah menambahkan adanya intimidasi/ ancaman via telephon dari Teradu II kepada saudara kandung Pengadu yang kebutulan adalah anggota KPU Kabupaten Deyai. Teradu II meminta agar saudara kandung Pengadu memerintahkan Pengadu mencabut laporan di DKPP karena posisi Para Teradu sebagai komisioner KPU Provinsi Papua terancam; 2. Bahwa dalam persidangan tanggal 3 Desember 2014 tersebut, Para Teradu menyampaikan Jawaban secara tertulis atas Pengaduan Pengadu disertai alat bukti. Jawaban Tertulis Para Teradu sangat bersifat umum dan sama sekali tidak menyentuh serta menjawab permasalahan yang diadukan. Para Teradu terkesan menghindar dari permasalahan yang diadukan sehingga lebih menjelaskan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan materi pengaduan. Selain itu, alat bukti yang diajukan Para Teradu sebagian besar juga tidak relevan; 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dari 2 (dua) kali persidangan, ternyata pleno tingkat provinsi untuk Kabupaten Paniai terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pleno tanggal 5 Mei yang dipimpin oleh Teradu IV dan Pleno tanggal 8 Mei dini hari yang dipimpin oleh Teradu II. Berdasarkan 5  alat bukti Pengadu berupa rekaman video yang diputar dalam persidangan tanggal 12 Desember 2014, terbukti pleno rekapitulasi tingkat provinsi tanggal 5 Mei 2014 yang dipimpin oleh Teradu IV, perolehan suara Caleg No. 8 dari Partai Gerindra atas nama Deki Nawipa adalah sebesar 10.151, bukan 26.999 suara sebagaimana yang yang ditetapkan KPU Provinsi Papua dalam formolir Model DC- 1 DPR Papua; 4. Bahwa selain alat bukti rekaman video tersebut, fakta ini juga diperkuat dengan keterangan saksi Novela Nawipa yang adalah saksi fakta atau saksi Partai Gerindra yang hadir pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Saksi Novela Nawipa dalam keterangannya di persidangan tanggal 12 Desember 2014 menyatakan bahwa pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten sekitar tanggal 23 April 2014, perolehan suara Deki Nawipa adalah sebesar 10.151 suara; 5. Selain saksi Novela Nawipa, Saksi Ireneus Liku W. Bolly yang adalah saksi fakta atau saksi Partai Gerindra untuk Pleno tingkat provinsi, dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi adalah saksi mandat yang mengikuti pleno rekapitulasi tingkat provinsi untuk Kabupaten Paniai, baik pleno tanggal 5 Mei 2014 yang dipimpin Teradu IV maupun Pleno tanggal 8 Mei dini hari yang dipimpin Teradu II. Menurut keterangan Saksi Ireneus Liku W. Bolly dalam kesaksiannya pada persidangan tanggal 12 Desember 2014, menerangkan bahwa perolehan suara Deki Nawipa pada pleno tingkat provinsi tanggal 5 Mei 2014 yang dipimpin Teradu IV adalah sebesar 10.151 suara. Dan pada saat itu saksi tidak menyampaikan keberatan apapun baik secara lisan maupun tertulis atas perolehan suara tersebut. Saksi baru mengetahui perolehan suara Deki Nawipa berubah dari 10.151 menjadi 26.999 suara pada saat pleno tanggal 8 Mei dini hari yang dipimpin Teradu II; 6. Dari bukti rekaman video yang telah diputar dalam persidangan DKPP tanggal 12 Desember 2014 serta keterangan saksi Ireneus Liku W. Bolly, Teradu IV telah mengakui bahwa benar perolehan suara Deki Nawipa berdasarkan pleno tanggal 5 Mei 2014 adalah sebesar 10.151 suara, namun Teradu II tidak mengetahui perihal perubahan menjadi 26.999 suara pada pleno tanggal 8 Mei dini hari, karena pleno tersebut dipimpin oleh Teradu II. Dengan fakta-fakta tersebut, terbukti telah terjadi perubahan dan/ atau penambahan suara kepada Deki Nawipa dari 10.151 menjadi 26.999 suara pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi untuk Kabupaten Paniai hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam pengisian anggota DPR Papua dari Partai Gerindra di Dapil Papua III; 7. Dari fakta-fakta persidangan, terungkap bahwa perubahan dan/atau penambahan suara kepada Caleg Deki Nawipa dari 10.151 menjadi 26.999 suara dilakukan dengan menggunakan modus perselisihan dalam proses rekapitulasi di tingkat provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 60 PKPU No. 27 Tahun 2013. Padalah berdasarkan bukti dan keterangan saksi di persidangan, 6  tindakan Para Teradu justru tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 60 tersebut, karena selain tidak ada keberatan dari saksi partai gerindra terhadap perolehan suara Deki Nawipa sebesar 10.151 pada pleno rekapitulasi tanggal 5 Mei 2014, juga proses dan mekanisme sebagaimana diatur pada ayat (1) s/d (9) Pasal 60 tidak pernah terjadi. Dengan demikian, Para Teradu telah melakukan pembohongan dalam persidangan DKPP yang menyatakan masalah ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 60 ayat 1 s/d 9 PKPU No. 27 Tahun 2013 sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban Para Teradu; 8. Bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka alat bukti Para Teradu berupa Formolir DB-1 DPR Papua untuk Kabupaten Paniai yang dijadikan dasar dalam penetapan perolehan suara Deki Nawipa sebesar 26.999 suara patut diragukan kebenaran dan keabsahannya secara hukum, karena alat bukti Para Teradu tersebut juga ternyata hanya ditanda tangani oleh 3 (tiga) komisioner. Padahal berdasarkan keterangan saksi Novela Nawipa dalam persidangan tanggal 12 Desember 2014 menyatakan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Paniai, seluruh komisioner Paniai (berjumlah 5 orang) hadir, sehingga secara logika mestinya ditandatangani pula oleh seluruh komisioner; 9. Selain itu menurut Pengadu, jika mengacu pada ketentuan Pasal 60 ayat 1 -9 PKPU No. 27 Tahun 2013, konsekuensi dari adanya koreksi terhadap perolehan suara dalam mekanisme perselisihan di pleno tingkat provinsi, mestinya ada dokumen DB-1 DPR Papua yang menunjukan bekas perbaikan yang diparaf oleh Ketua KPU Provinsi Papua dengan Saksi Partai, namu kenyataannya hal itu tidak terdapat dalam alat bukti Para Teradu. Hal ini juga diperkuat dengan fakta persidangan, dimana ketika Majelis Sidang menanyakan dan meminta Formulir DB-1 DPR Papua versi 10.151 suara kepada Teradu IV yang memimpin Pleno tanggal 5 Mei 2014, Teradu IV tidak dapat mempertanggungjawabkan; 10. Bahwa selain telah terjadi perubahan dan/atau penambahan suara Caleg No. 8 a.n. Deki Nawipa dari 10.15 menjadi 26.999 suara secara sewenang-wenang dan melanggar hukum, Para Teradu juga terbukti telah bertindak tidak profesional dan tidak melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya dalam memimpin Rapat Pleno sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan fakta persidangan, terbukti pleno tanggal 5 Mei 2014 hanya dipimpin oleh Teradu IV, sedangkan pleno tanggal 8 Mei 2014 hanya dipimpin oleh Teradu II. Apapun alasannya, ketidak hadiran Para Teradu dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi tidak dapat dibenarkan; 11. Khusus tentang adanya intimidasi dari Teradu II kepada saudara kandung Pengadu (Kristina Adii) yang juga anggota KPU Kabupaten Dogiyai, berdasarkan rekaman percakapan yang diputar di hadapan Majelis Sidang serta Saksi yang menterjemahkan percekapan tersebut, terbukti telah terjadi intimidasi oleh 7  Teradu II kepada Kristina Adii apabila Pengadu tidak menarik pengaduan dari DKPP; 12. Dalam rekaman yang diterjemahkan oleh saksi, terungkap pula desakan dari Teradu II dan III agar Kristida Adii memerintahkan Pengadu menarik Pengaduan dari DKPP. Dengan demikian selain telah terjadi intimidasi dan ancaman, Teradu I, II dan III juga berniat dan berkehendak untuk menghalang-halangi proses penyelesaian sengketa etik di DKPP yang merupakan amanah dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 13. Pelanggaran kode etik yang terjadi dalam kasus ini bersifat kolektif atau melibatkan Teradu I, II, III, IV dan V, karena Para Teradu secara bersama-sama mengetahui dan menandatangani perubahan dan/atau penambahan perolehan suara Caleg DPRP No. 8 a.n. Deki Nawipa dari Partai Gerindra Dapil Papua III dari yang seharusnya sebesar 10.151 menjadi 26.999 suara; 14. Teradu I,II,III dan V terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena dengan sengaja tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi untuk Kabupaten Paniai pada tanggal 5 Mei 2014. Sementara Teradu I, II, III dan V tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 8 Mei dini hari 2014; 15. Para teradu terbukti melakukan pembohongan dalam persidangan DKPP dengan mengatakan bahwa perubahan suara dari 10.151 menjadi 26.999 didasarkan pada ketentuan Pasal 60 PKPU No. 27 Tahun 2014. Padahal kenyataannya syarat dan prosedur yang diatur dalam ketentuan tersebut tidak pernah dijalankan; 16. Teradu I, II dan III terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan melakukan intimidasi terhadap Kristina Adii anggota KPU Kab. Deyai serta berupaya menghalang-halangi sengketa kode etik di DKPP; 17. Selain Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Teradu, Pihak terkait yaitu Ketua Bawaslu Provinsi Papua juga turut serta melakukan pelanggaran kode etik, karena dalam persidangan tanggal 3 Desember 2014, Ketua Bawaslu Provinsi Papua mengatakan pada pleno tanggal 5 dan 8 Mei 2014 yang bersangkutan juga hadir. Namun ternyata selaku Pengawas Pemilu, Ketua Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional untuk mencegal terjadinya kecurangan/pelanggaran oleh Para teradu. PETITUM [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terhadap Teradu I, Teradu II Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V agar diberi sanksi berupa pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8 [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut: Bukti Pengadu Bukti P-1 Kepingan Video dan flash disk yang berisikan rekaman proses rekapitulasi tingkat provinsi untuk sesi Kabupaten Paniai; Bukti P-2 Foto Slide rekapitulasi tingkat provinsi tanggal 8 Mei 2014 yang memperlihatkan perolehan suara Caleg nomor urut 8 DEKI NAWIPA dari Partai Gerindra pada saat dibacakan Ketua KPU Kab. Paniai adalah sebesar 10.151 suara; Bukti P-3 Foto yang memperlihatkan pada saat pleno tingkat Provinsi untuk sesi Kabupaten Paniai, hanya 1 (satu) komisioner provinsi yang hadir. Bukti P-4 Rekaman percakapan antara Teradu II dengan Kristina Adii; KETERANGAN SAKSI PENGADU Novela Nawipa Saya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Paniai saat rapat pleno KPU Provinsi Papua tanggal 23 April 2014 saya menghadirinya sampai selesai. Saat itu saya mendengarkan pengumuman hasil raat pleno, untuk Deki Nawipa sejumlah 10.151 suara. Saya tidak berkeberatan atas pendapatan jumlah suara atas nama Deki Nawipa. Pada saat rapat pleno, semua Komisioner KPU Provinsi menghadirinya. Dalam hal Formulir DB, saya tidak mendapatkannya, karena tidak mereka kasih. Likue Boli Saya hadir pada rapat pleno tanggal 5 Mei 2014 dari awal sampai selesai. KPU Provinsi Papua tidak memberikan DB kepada Saksi. Setelah selesai dibacakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Paniai, saya tidak protes terhadap suara yang didapat oleh Deki Nawipa. Saat itu dilakukan perbaikan atas kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi pembacaan perolehan suara Caleg Anggota DPRD Kabupaten Paniai telah dibacakan. Saat itu kemudian dibacakan kembali oleh Sadrak Nawipa, kemudian suara Deki Nawipa berubah suaranya. Perubahan pada saat pleno terakhir pada tanggal 8 Mei 2014, menjadi 26.999 suara. Martin Goo (Saksi pada translet bahasa terkait percakapan antara Kristina Adii dengan Sadrak Nawipa) PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU 9 [2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 3 November 2014 dan tanggal 12 Desember 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 telah berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia (luber) jujur, dan adil (jurdil) untuk semua partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD; 2. Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon DPR, DPD, dan DPRD di setiap jenjang (PPS, PPD, KPU Kab/Kota) telah dilakukan sesuai jadwal dan tahapan dan berjalan secara demokratis dengan mengadirkan pimpinan partai politik, saksi mandat masing-masing partai politik dan pengawas pemilu di setiap tingkatan; 3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua melaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan calon legislatif tingkat Provinsi Papua dan Nasional tanggal 24 April 2014 s.d. 7 Mei 2014. Lamanya proses rekapitulasi dikarenakan KPU Kabupaten kesulitan mendapatkan akses transportasi menuju Jayapura Ibu kota Provinsi Papua. Keterlambatan dari jadwal dan tahapan di tingkat provinsi juga dikarenakan oleh hari libur fakultatif khusus Provinsi Papua yakni hari Jum’at agung dan perayaan hari besar keagamaan yakni Hari Raya Paskah; 4. KPU Provinsi Papua melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolesan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat Provinsi Papua untuk tujuh daerah pemilihan dengan memasukkan angka yang dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan formulir model DB.1 kedalam formulir model DC.1 dan ditutup pada tanggal 7 Mei 2014 pukul 05.00 WIT dini hari dan ditandatangani oleh lima Komisioner KPU Provinsi Papua dan saksi mandat partai politik yang bersedia pada pukul 06.30 WIT, yang disaksikan langsung oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Komisioner Bawaslu Provinsi Papua a.n. Pdt. Robert Horik, S.Th dan Anugrah Pata, S.H; 5. Tidak dipungkiri bahwa dalam proses pleno terbuka rekapitulasi berlangsung ada keberatan dari saksi mandat Partai Politik terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kota dalam melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dan belum sempat di selesaikan di tingkat Kabupaten. KPU Provinsi Papua sangat kooperatif dengan telah melakukan koreksi berita acara formulir DB.1 Kabupaten terkait keberatan saksi mandat setelah mendapatkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan melakukan pencocokan data di bawah pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada saat pleno berlansung sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan 10  Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum; 6. Pada setiap sesi pembacaan rekapitulasi yang dilaporkan KPU Kabupaten termasuk Kabupaten Paniai, dan KPU Provinsi sangat kooperatif dengan memberikan kesempatan kepada saksi mandat untuk memberikan masukan, jika terdapat selisih antara yang dilaporkan KPU Kabupaten dengan alat bukti yang dimiliki saksi mandat. KPU juga meminta pendapat dan masukan dari Bawaslu Provinsi Papua, jika ditemukan kesalahan dalam proses rekapitulasi selanjutnya dikoreksi bersama-sama dalam forum pleno sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 27 Tahun 2013. KPU Provinsi sebelum mengesahkan laporan dari kabupaten senantiasa meminta pendapat dan persetujuan Bawaslu Provinsi Papua, jika masih ada hal yang perlu dikoreksi selalu kita pending pengesahannya, menunggu rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua. Namun bila Bawaslu sudah setuju untuk di sahkan, KPU Provinsi baru melaksanakan pengesahan. 7. Pleno Rekapitulasi tanggal 24 April 2014 sampai dengan 26 April 2014, 5 (lima) anggota KPU Provinsi lengkap di meja sidang depan. Namun karena dalam 1 hari hanya bisa menyelesaikan 1 (satu) kabupaten sehingga pleno tidak efektif. Bawaslu Provinsi Papua mengingatkan KPU Provinsi untuk dapat mengendalikan KPU Kabupaten/Kota agar dapat menyelesaikan rekapitulasi sebelum pleno tingkat nasional. Sejak tanggal 27 April 2014 KPU Provinsi berbagi peran dan saat pembacaan rekapitulasi untuk Kabupaten Paniai Musa Sombuk mendampingi KPU Provinsi Papua melakukan pencermatan atas Rekomendasi Panwaslu Mimika dan Bawaslu Provinsi Papua, Beatrik Wanane mendampingi KPU Kabupaten Intan Jaya melakukan pencermatan atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua. Adam Arisoi mencari KPU Kab/Kota yang mengalami tekanan dari banyak hal sehingga menunda-nunda laporan rekapitulasi, Tarwinto dan Sadrak Nawipa mengendalikan pleno rekapitulasi. Memang benar rekapitulasi sejak tanggal 27 April 2014 s.d 7 Mei 2014 pleno rekapitulasi tingkat Provinsi dipandu oleh 1 Anggota KPU secara bergantian, karena masing masing telah dibagi peran yang telah disepakati oleh forum pleno terbuka dan mendapatkan persetujuan oleh Bawaslu Provinsi Papua. Namun demikian pada saat dibukanya rapat pleno tiap harinya 5 anggota KPU berada di meja sidang begitu juga penutupan/skorsing di malam hari; 8. KPU Provinsi Papua berpendapat bahwa setiap Partai Politik dan Calon yang masih berkeberatan dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana tertuang dalam berita acara lampiran formulir model DC dan DC.1 sudah menjadi 11  Perselisihan Hasil Pemilihan Umum serta menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili; 9. Pasca rekapitulasi dan penetapan perolehan suara partai dan calon di tingkat Nasional tanggal 9 Mei 2014. 3 x 24 jam Partai Politik maupun Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD diberikan kesempatan untuk menggugat di Makhamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2014 begitu juga DPP Partai Gerindra juga telah membawa perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atas nama Martinus Adii ke Mahkamah Konstitusi. Untuk Perkara yang diajukan oleh DPP Partai Gerindra yang didalamnya termasuk gugatan untuk Martinus Adii, dalam putusan sela Mahkamah Konstitusi menolak eksepsi pemohon sebagaimana putusan nomor: 7-06-32/PHPU/-DPR-DPRD/XII/2014; 10. Dari 110 perkara PHPU yang di masukkan ke MK untuk Provinsi Papua, dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juni 2014 dari 86 perkara yang di sidangkan hanya satu yang dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi yakni perolehan suara Calon legislatif dari Partai Amanat nasional (PAN) untuk tingkat Kabupaten Nabire dan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nabire. KPU Provinsi Papua berpendapat bahwa perselisihan Hasil Pemilihan Umum telah selesai. [2.6] KESIMPULAN PARA TERADU Bahwa Para Teradu telah bertindak secara professional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Menerima jawaban Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V secara keseluruhannya; 2. Menyatakan menolak Pengaduan Pengadu untuk keseluruhannya; 3. Menyatakan bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V tidak dapat dinyatakan melanggar Kode Etik sebagaimana Pengaduan Pengadu; 4. Apabila Majelis DKPP yang memeriksa pengaduan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. [2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti sebagai berikut: Bukti T-1 Lampiran Formulir Model DB.1 DPR Papua Kabupaten Paniai; 12  Bukti T-2 Lampiran Formulir Model DC.1 DPR Papua Daerah Pemilihan III; Bukti T-3 Lampiran Formulir Model EA.1 DPR Papua Daerah Pemilihan III; Bukti T-4 Putusan MK Nomor: 07-06-32/PHPU-DPR-DPRD-XII/2014. KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bawaslu Provinsi Papua 1. Bahwa Terhadap pokok aduan terjadi penggelembungan caleg DPRD Provinsi Papua nomor urut 8 Dapil III Papua an Deki Nawipa pada saat rekapitulasi suara tingkat Provinsi untuk perolehan suara Kabupaten Paniai dari 10.151 menjadi 6.999 suara itu tidak benar, karena telah sesuai dengan data DB -1 yang didapatkan Bawaslu Provinsi Papua tertera perolehan suara caleg DPRD Provinsi Papua nomor urut 8 Deki Nawipa berjumlah 26999 suara; 2. Bahwa memang benar pada saat rapat pleno rekaptulasi suara tingkat Provinsi sesi Kabupaten Paniai benar hanya diikuti oleh 1 orang komisioner KPU Provinsi Papua, yaitu Tarwinto; 3. Terhadap pokok aduan tersebut pada saat rapat pleno tingkat provinsi tidak ada keberatan dari saksi Partai Gerindra terhadap perolehan suara Pengadu dan juga tidak ada laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 13  b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Para Pengadu adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Papua yang dapat di kategorikan sebagai Peserta Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan. 14

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, atas tindakannya melakukan perubahan terhadap perolehan suara Caleg nomor urut 8 dari Partai Gerindra Deki Nawipa di Kabupaten Paniai, jumlah suara yang awalnya 10.151 suara berubah menjadi 26.999 suara. Pelaksanaan rapat pleno juga terlalu lama. Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu V juga tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi Tingkat Provinsi untuk Kabupaten Paniai, sehingga rapat pleno tersebut hanya dipimpin oleh Teradu IV; [4.2] Menimbang jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu mendalilkan bahwa dalam proses pleno terbuka rekapitulasi berlangsung, KPU Provinsi Papua sangat kooperatif dengan telah melakukan koreksi berita acara Formulir DB-1 Kabupaten Paniai terkait dugaan perubahan suara yang disampaikan oleh Pengadu. Setelah mendapatkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua, Para Teradu melakukan pencocokan data a quo di bawah pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada saat pleno rekapitulasi berlangsung. Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan tanggal 24 April sampai dengan 26 April 2014, Para Teradu menghadiri rapat tersebut, dan berada di meja sidang. Namun karena dalam 1 (satu) hari hanya bisa menyelesaikan 1 (satu) kabupaten, maka rapat pleno rekapitulasi menjadi tidak efektif. Bawaslu Provinsi Papua mengingatkan KPU Provinsi Papua untuk dapat mengendalikan KPU Kabupaten/Kota agar dapat menyelesaikan rekapitulasi sebelum pleno rekapitulasi tingkat nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sejak tanggal 27 April 2014 KPU Provinsi Papua kemudian berbagi peran agar tugas KPU Provinsi dapat diselesaikan dengan efektif. Pembagian tugas tersebut, untuk Kabupaten Paniai adalah Teradu V (Musa Sombuk) mendampingi KPU Provinsi Papua melakukan pencermatan atas rekomendasi Panwaslu Mimika dan Bawaslu Papua, Teradu III (Beatrik Wanane) mendampingi KPU Kabupaten Intan Jaya melakukan pencermatan atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua. Teradu I (Adam Arisoi) mencari KPU Kabupaten/Kota yang mengalami tekanan dari banyak hal sehingga menunda-nunda laporan rekapitulasi, Teradu IV (Tarwinto) dan Teradu II (Sadrak Nawipa) mengendalikan pleno rekapitulasi. Memang benar rekapitulasi sejak tanggal 27 April 2014 s.d 7 Mei 2014 pleno rekapitulasi tingkat Provinsi dipandu oleh 1 Anggota KPU secara bergantian, karena masing-masing telah dibagi peran yang telah disepakati oleh forum pleno terbuka dan mendapatkan persetujuan oleh Bawaslu Provinsi Papua. walaupun demikian pada saat dibukanya rapat pleno tiap harinya Para Teradu berada di meja sidang. Begitu juga penutupan/skorsing pada saat rapat pleno rekapitulasi di malam hari; [4.3] Menimbang keterangan para Pihak, Saksi, pihak Terkait dan bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa perubahan suara atas nama Deki Nawipa dari 10.151 berubah menjadi 26.999 suara ini tidak terjadi pada saat 15 rekapitulasi tingkat provinsi. Form DB-1 itu dibuat di KPU Kabupaten. Dalam hal perubahan suara yang terjadi atas nama Deki Nawipa ini tidak dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, karena hasil rekap dan surat suara dimasukan ke dalam kotak suara oleh KPU Kabupaten Paniai yang saat itu ditandatangani oleh 3 orang komisionernya. Terhadap rapat Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan tanggal 24 April 2014 sampai dengan 26 April 2014, hanya dipimpin oleh Teradu II Sadrak Nawipa merupakan tindakan yang menyelamatkan institusi KPU Provinsi Papua. Persoalan yang terjadi di Provinsi Papua sangat kompleks, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Para Teradu dianggap tidak menyalahi etika penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, maka alasan Pengadu tidak dapat diterima. Terhadap tindakan Teradu II terungkap dipersidangan melakukan intimidasi kepada Saudara Pengadu Kristina Adii yang mendesak Pengadu mencabut laporannya di DKPP dengan mengancam akan memecat Kristina Adii dari keanggotaan KPU Kabupaten Deiyai. Tindakan Teradu II tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak beretika. Melakukan pengancaman untuk mencabut pengaduan dari DKPP merupakan tindakan yang mengganggu stabilitas dan kredibilitas DKPP dalam rangka menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Teradu II juga saat ini sedang ditahan oleh polisi dengan dugaan melakukan perbuatan memalsukan rekening tabungan dengan maksud untuk melakukan penipuan. Di samping itu, rekam jejak Teradu dalam hal keterlibatannya sebagai Penyelenggara Pemilu sangat memberatkan. Teradu II pernah diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi Papua Periode 2003-2008. Status teradu II yang sekarang telah ditetapkan kepolisian sebagai tersangka terkait dugaan pemalsuan dokumen atas nama orang lain, money laundring, dan pemerasan terhadap Bupati Dogiyai. Berdasarkan fakta di atas, DKPP berpendapat bahwa Teradu II telah melanggar asas-asas Pemilu yang mengakibatkan kehormatan institusi penyelenggara Pemilu, khususnya KPU Provinsi Papua rusak dan hancur. Dalil Pengadu sangat beralasan, dan jawaban Teradu II harus ditolak. Teradu II terbukti melanggar Pasal 3, Pasal 5 huruf e dan huruf f, Pasal 9 huruf f, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, Saksi, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; 16 [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu II terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu I, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.5] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan Para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu II atas nama Sadrak Nawipa sebagai Anggota KPU Provinsi Papua terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, atas nama Adam Arisoi, Beatrix Wanane, Tarwinto, dan Sombuk Musa Yosep masing- masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan KPU Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini; 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal sembilan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA ttd 17  Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, SH. Ida Budhiati, SH.,MH. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 18