III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
1. Bahwa pada tanggal 29 April 2019, Mulya Eka Saputra sebagai Caleg Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) melaporkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Rengat ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini disebabkan terdapat
dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan PPK Rengat pada saat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019
di tingkat kecamatan pukul 03.00 wib di Kantor Kecamatan Rengat. Laporan
diterima Staf Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah melalui proses
verifikasi formil dan materiil, serta terpenuhi syaratnya, laporan tersebut
diterima dan diregistrasi dengan Nomor: 007/PL/LP/04.05/IV/2019. Dalam
tempo 1 x 24 jam Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu melakukan
pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG I). Dalam pembahasan tersebut
ditetapkan adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana ketentuan
Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan
Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta
Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan denda paling banyak RP. 48.000.000,00 (empat puluh
delapan juta rupiah).”
2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Indragiri
Hulu melaksanakan pembahasan ke-2 Sentra Gakkumdu (SG II) yang dihadiri
oleh:
1) Pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu:
Sovia Warman
Dedi Risanto
Akhmad Khaeruddin
Mulianto
2) Staf Hukum Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu:
Deprianto Saputra
El Hadi
Tegar Firmandani
3) Penyidik Kepolisian:
Iptu Agi Vidata Ketaren
Bripka Dedy Sudirka
Brigadir BH. Simanungkalit
Brigadir Abdulah Mustafa
4) Kejaksaan Negeri Rengat : Febri Erdin Simamora.
3. Bahwa pada saat pembahasan, Pengadu menyampaikan kepada peserta rapat
bahwa peristiwa dugaan pelanggaran Nomor: 007/PL/LP/04.05/IV/2019 yang
dilaporkan Mulya Eka Saputra merupakan pelanggaran administrasi dan
pelanggaran kode etik yang dilakukan PPK Kecamatan Rengat. Bawaslu
Kabupaten Indragiri Hulu wajib memproses dan menangani pelanggaran sesuai
pasal yang dilanggar, tidak serta-merta mempidana seseorang yang bersalah.
Proses penyelesaian dengan hukum pidana merupakan tindakan terakhir dari
sebuah pelanggaran hukum. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebaiknya
memproses laporan tersebut dan menyampaikan laporan pemeriksaan kepada
Bawaslu Provinsi untuk diteruskan kepada Bawaslu.
4. Bahwa tindakan para Teradu yang tidak berkenan memproses dan melaporkan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK dan Panwascam Rengat kepada
Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan bahkan dengan sengaja memaksakan
Laporan Nomor: 007/PL/LP/04.05/IV/2019 yang disampaikan Mulya Eka
Saputra merupakan pelanggaran pidana Pemilu.
5. Bahwa pembahasan tidak dapat dilanjutkan karena sudah larut malam dan
waktu menunjukkan pukul 02.00 wib. Rapat ditunda, karena kesepatan dan
keputusan tidak bisa diambil karena terjadi perdebatan perbedaan.
6. Bahwa rapat lanjutan pembahasan Sentra Gakkumdu ke-2 (SG II)
dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019, pukul 10.30 wib, dan dihadiri oleh:
1) Pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu:
Sovia Warman
Dedi Risanto
Akhmad Khaeruddin
Mulianto
Ali Muhtar
2) Staf Hukum Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu:
Deprianto Saputra
El Hadi
Tegar Firmandani
Zulfauri
3) Penyidik Kepolisian:
Iptu Agi Vidata Ketaren
Bripka Dedy Sudirka
Brigadir BH. Simanungkalit
Brigadir Abdullah Mustafa
4) Kejaksaan Negeri Rengat:
Jimmy Manurung
Febri Erdin Simamora
Arico Novisaputra
Perbedaan pendapat terjadi diantara anggota Gakkumdu terkait laporan
tersebut, Apakah merupakan pelanggaran pidana Pemilu atau tidak? Pihak
yang menyatakan tidak terpenuhi unsur pidana Pemilu yakni:
1) Sovia Warman
2) Ali Mukhtar
3) Deprianto Saputra
4) El Hadi
5) Zulfauri
Hal ini berdasarkan unsur-unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu:
a. Setiap orang
b. Dengan sengaja
c. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak
bernilai atau
d. Menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau
perolehan suara peserta Pemilu berkurang.
Pasal 532 yang disangkakan kepada PPK Kecamatan Rengat adalah delik
materil. Delik materil dapat dijelaskan yang dilarang adalah akibat dari
perbuatan, bukan perbuatannya.
Peristiwa dugaan pelanggaran Nomor: 007/PL/LP/04.05/IV/2019 yang
dilaporkan Mulya Eka Maputra sebagai Caleg PPP tidak memenuhi unsur
pidana disebabkan PPK Kecamatan Rengat tidak melakukan perbuatan yang
menyebabkan suara seorang pemilih tidak bernilai.
PPK Kecamatan Rengat tidak menambah atau mengurangi suara Partai PPP
sebagai peserta Pemilu.Tidak ada satupun partai politik peserta Pemilu yang
bertambah atau berkurang suaranya. Menurut Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Pasal 1 poin 27 berbunyi peserta Pemilu adalah partai politik untuk
Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, perseorangan
untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Faktanya tidak ada partai politik peserta Pemilu yang dirugikan.
Terkait dugaan pelanggaran sebagaimana laporan Nomor
007/PL/LP/04.05/IV/2019 yang disampaikan Mulya Eka Maputra sudah
diperbaiki oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada tahap Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 tingkat kabupaten/kota
tanggal 2, 3, dan 4 Mei 2019 berdasarkan rekomendasi Bawaslu Indragiri Hulu
Nomor: 190/K.RI.03/PM.05.02/IV/2019, tanggal 30 April 2019.
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 22 Ayat (8) berbunyi Dalam hal
rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan pada akhir rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus
pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara tingkat daerah kabupaten/kota, hal ini berarti
bahwa apabila terdapat kesalahan rekapitulasi di tingkat bawah bisa diperbaiki
pada saat rekapitulasi setingkat di atasnya. Misalnya kesalahan rekapitulasi di
tingkat KPPS bisa diperbaiki di tingkat PPS, sedangkan kesalahan rekapitulasi
di tingkat PPS bisa diperbaiki di tingkat PPK, kesalahan rekapitulasi di tingkat
PPK bisa diperbaiki di tingkat KPU kabupaten/kota, seterusnya sampai ke
tingkat nasional.
Kesalahan PPK Rengat tidak memenuhi unsur pidana Pemilu. Laporan Nomor:
007/PL/LP/04.05/IV/2019 merupakan pelanggaran administrasi dan
pelanggaran kode etik. Mulya Eka Saputra sebagai pelapor tidak dirugikan dan
menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan
KPU Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2, 3, dan 4 Mei 2019 sebagaimana
formulir Model DB-KPU, Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Berita Acara Nomor:
86/PL.01.7.BA/1402/KPU-Kab/V/2019.
Perlu dilakukan kajian kembali terkait hak imunitas Pengadu sebagai anggota
Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sekaligus Koordinator Gakkumdu yang
disebut telah terlibat dalam keterangan pada saat klarifikasi yang dilakukan
penyidik kepolisian. Hal ini perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap
Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan Bawaslu secara luas.
7. Bahwa semua argumen dan dalil-dalil tersebut di atas dimentahkan oleh para
Teradu. Menurut para Teradu laporan Nomor: 007/PL/LP/04.05/IV/2019
memenuhi unsur pidana Pemilu.
8. Bahwa menurut penyidik kepolisian dan jaksa, peristiwa tersebut tergantung
keputusan intern Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Apabila Bawaslu Kabupaten
Indragiri Hulu tidak menaikkan peristiwa tersebut, penyidik kepolisian dan jaksa
akan mengikuti, tetapi apabila Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menaikkan
peristiwa tersebut maka penyidik agak keberatan menerima hal ini. Penyebabnya
dari segi unsur tidak kuat dan akan menyusahkan penyidik nantinya. Bahkan Iptu
Agi Vidata Ketaren mengatakan seharusnya peristiwa tersebut tidak dinaikkan,
sehingga apabila tetap dinaikkan maka pihak penyidik kepolisian tidak mau
terkena bola panas.
Polisi tidak main-main dan tanggung-tanggung dalam menyidik perkara. Polisi
wajib menang, segala upaya pembuktian akan dilakukan, semua bukti dan Saksi
akan didapatkan. Polisi akan mengembangkan perkara tersebut sampai ada yang
menjadi tersangka.
9. Bahwa setelah melalui perdebatan panjang, laporan tersebut naik ke tahap
penyidikan. Pada tanggal 18 Mei 2019, Teradu I menyerahkan berkas laporan
Nomor: 007/PL/LP/04.05/IV/2019 kepada penyidik kepolisian di Polres Indragiri
Hulu, dengan Nomor Laporan Polisi: LP/63/V/2019/RIAU/Res-INHU tanpa melalui
proses rapat pleno anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.
10. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, penyidik kepolisian memanggil Pengadu dan
meminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara Laporan Polisi Nomor:
LP/63/V/2019/Riau/Res-Inhu, tanggal 18 Mei 2019. Setelah memberikan
keterangan di Kantor Polres Kabupaten Indragiri Hulu, pukul 01.30 wib, penyidik
kepolisian membujuk Pengadu dengan dalih akan membantu melepaskan Pengadu
dalam perkara tersebut dengan catatan harus ada hal yang memberatkan Doni
Rinaldi sebagai Caleg PPP yakni harus ada barang bukti berupa uang yang seolah-
olah berasal dari Doni Rinaldi. Berdasarkan hal tersebut, Pengadu memberikan
uang kepada penyidik kepolisian sejumlah Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan
juta rupiah).
11. Bahwa setelah Iptu Agi Vedata Ketaren menerima uang tersebut, dia berkata uang
ini kami sita ya!, Pengadu mengiyakan perkataan Iptu Agi Vedata Ketaren. Penyidik
kepolisian membuat surat sita barang bukti dan meminta Pengadu
menandatanganinya.
12. Bahwa penyidik kepolisian mengubah BAP yang telah dibuat sebelumnya dan
meminta Pengadu menandatangani kembali perubahan BAP tersebut. Tanpa
terbebani rasa takut dan kecurigaan, Pengadu menandatangani BAP dan seperti
terhipnotis mengikuti keinginan penyidik.
13. Bahwa tindakan para Teradu merupakan bentuk ketidakprofesionalan, tidak
cermat, tidak paham, lalai, dan bahkan terdapat kesengajaan dalam menangani
laporan di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.
14. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Pengadu ditetapkan sebagai tersangka
sebagaimana Surat Pemberitahuan Nomor SPDP/27.b/V/2019/Reskrim. Pengadu
merasa terjebak akibat tindakan yang dilakukan penyidik kepolisian.
15. Bahwa telah terjadi pengubahan fakta, penyidik kepolisian menyampaikan kepada
Caleg Doni Rinaldi bahwa Pengadu mengakui menerima uang dari Doni Rinaldi.
Tidak hanya itu, penyidik kepolisian meminta Doni Rinaldi untuk mengakui
penerimaan uang tersebut.
16. Bahwa Pengadu menyesal telah mempercayai Teradu I, Teradu III, dan penyidik
kepolisian. Pengadu menganggap mereka semua baik dan bekerja satu tim di
Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.
17. Bahwa para Teradu harus bertanggung jawab terhadap semua hal yang
mengakibatkan Pengadu menjadi terpidana dan diberhentikan secara tidak hormat
sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Tidak hanya itu, tindakan
para Teradu juga mengakibatkan 4 (empat) orang lainnya dipidana penjara 2 (dua)
bulan.
18. Bahwa setiap personal pengawas Pemilu wajib memiliki prinsip profesional.
Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, yaitu:
Pasal 3 huruf h berbunyi Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi
prinsip profesional.
Pasal 4 huruf d berbunyi Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan
untukmemberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam
pengaturan Pemilu.
Pasal 102 ayat (2) huruf a berbunyi Dalam melakukan penindakan
pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a,
Bawaslu. Kabupaten/Kota bertugas menyampaikan hasil pengawasan di
wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas
dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan
tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
Pasal 117 ayat (1) huruf d dan huruf e berbunyi Syarat untuk menjadi
calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS
adalah: d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan
adil;e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan
Pemilu.
19. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Mulya Eka Maputra sudah ditetapkan sebagai
Calon Terpilih DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana Berita Acara Nomor:
97/PL.01/9-BA/1402/Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai
Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Pemilihan Umum Tahun 2019. Sehubungan dengan kejadian
tersebut, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik yang
dilakukan oleh para Teradu sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau.
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu;
3. Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.3] BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-8
sebagai berikut:
NO BUKTI KETERANGAN
1. Bukti P-1 Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor: 86/PL.01.7-
BA/1402/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun
2019 dan Formulir Model DB-1 Kab/Kota;
2. Bukti P-2 Rekomendasi Bawaslu Nomor: 190/K.RI.03/PM.05.02/IV/2019;
3. Bukti P-3 Surat Pemberitahuan SPDP Nomor: 27.b/V/2019/Reskrim, tanggal 31
Mei 2019;
4. Bukti P-4 Berita Acara Nomor: 97/PL.01.9-BA/1402/KPU-Kab/VII/2019 Tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bukti P-5 Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:
227/PID.SUS/2019/PT.PBR;
6. Bukti P-6 Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor: 0261A/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2019 Tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Indragiri Provinsi Riau;
7. Bukti P-7 Bukti Tambahan Sebagai Bahan Pertimbangan DKPP;
8. Bukti P-8 Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:
227/PID.SUS/2019/PT.PBR.
[2.4] KESIMPULAN PENGADU
Setelah sidang pemeriksaan digelar, Pengadu memberikan kesimpulan bahwa:
A. Bantahan terhadap keterangan Para Teradu
1. Bahwa menurut penjelasan Teradu, telah melaksanakan penanganan laporan
dugaan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu. Pengadu menerangkan
bahwa penanganan laporan berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Bawaslu hanya sampai pada tahap Rapat Sentra Gakkumdu Tahap Satu (SG-1).
Setelah masuk tahapan klarifikasi dan selanjutnya, penanganan laporan penuh
dengan kepentingan banyak pihak dan kepentingan politik. Termasuk
kepentingan masing-masing anggota dan instansi dalam Gakkumdu.
2. Bahwa Teradu mengatakan tidak mengetahui keterlibatan Pengadu. Bahkan
baru mengetahui setelah tahapan penyidikan di Polres Indragiri Hulu.
Keterangan ini jelas penuh dengan kebohongan. Hal ini dapat Pengadu buktikan
dengan Berita Acara Klarifikasi (Lanjutan). Pada alat bukti yang dilampirkan
Teradu. Pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 Teradu Dedi Risanto, SIP, M.Si.,
mengklarifikasi Ketua Panwascam atas nama Masnur pada saat klarifikasi
tersebut Masnur sudah menyebutkan nama Pengadu Sovia warman yaitu pada
Halaman Empat pertanyaan nomor 10 baris ke 3 dari bawah. Dalam keterangan
Teradu Akhmad Khaerudin dalam persidangan TPD hari Senin tanggal 27
Januari 2020 mengatakan baru mengetahui nama Pengadu terkait dalam
Peristiwa ini setelah diserahkan ke Penyidik Kepolisian Polres Indragiri Hulu,
berarti di sini ada perbedaan antara keterangan dalam persidangan TPD dengan
Berita Acara hasil Klarifikasi Terhadap Masnur.
3. Bahwa sebenarnya kalau Teradu mau jujur dan tidak punya niat untuk
membiarkan Pengadu terjebak dalam peristiwa ini, Teradu sudah mengetahui
dari awal tanggal 4 Mei 2019 setelah rekapitulasi penghitungan suara tingkat
Kabupaten Indragiri Hulu, karena mulai dari saat itu Teradu sering rapat-rapat
kecil dengan pihak Penyidik Kepolisian tanpa melibatkan Pengadu, pintu
ruangan dikunci dan Teradu bicara di dalam dan semua berkas yang
berhubungan dengan Peristiwa ini disimpan dan diamankan Teradu Dedi
Risanto dengan maksud tertentu.
4. Pada rapat Sentra Gakkumdu Ke Dua (SG-2), para staf hukum yang tergabung
dalam Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan
berbagai penjelasan sebagaimana materi aduan Pengadu, dari berbagai aspek,
dan dalil-dalil hukum yang berkaitan, sesuai aturan dan masuk akal.
5. Pidana ini terkesan dipaksakan, karena keadilan bagi Pelapor (Mulya Eka
Maputra) dalam kasus Pidana Pemilu telah terpenuhi. Dan Penyidik Kepolisian
menyerahkan kepada Bawaslu Kabupaten
6. Indragiri Hulu untuk memberikan sikap. Bahkan menyarankan untuk
mengadakan rapat Intern anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Karena
memang pleno Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu lah yang menentukan apakah
Kasus dilanjutkan atau tidak pada tahapan Penyidikan. Namun tidak
diindahkan oleh Teradu. Penyidik mengatakan juga, jika kasus masuk ke
tahapan Penyidikan, tidak ada kata mundur. Segala bukti dan saksi akan
diadakan. Sehingga nyatalah akhirnya apa yang Penyidik katakan. Pengadu
dijerat dengan Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan atau yang menyuruh
melakukan. Pada hal tidak ada satu orang saksi yang mengatakan kalau
Pengadu ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan. Yang menyuruh
melakukan adalah Caleg Doni Rinaldi.
7. Bahwa semua anggota yang hadir rapat, hanya Dedi Risanto, Akhmad
Khaerudin, dan Mulianto yang ngotot agar perkara dilanjutkan ke tahapan
penyidikan, maka terpenuhi suara terbanyak Pimpinan Bawaslu Kabupaten
Indragiri Hulu untuk menaikan kasus ini ke tahap penyidikan.
8. Bahwa sekiranya pebuatan Teradu memang benar pasti berani menghadirkan
Staf hukum Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu kehadapan sidang Majelis Tim
Pemeriksa Daerah untuk dijadikan Saksi.
B. Perbuatan Teradu
1. Adanya dugaan Pengadu bahwa Teradu terlibat kepentingan dari luar instansi
memang diakui tidak dapat dibuktikan. Akan tetapi perbuatan yang tidak
profesional, tidak cermat, dan lalai dalam membuat kebijakan sepihak sangat
jelas dan dapat dibuktikan dari keterangan yang disampaikan dalam
persidangan dan dari bukti-bukti yang dilampirkan Teradu semua nyata dan
jelas menandakan ketidakprofesionalan, tidak cermat, dan lalai, dalam
mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu di Kabupaten Indragiri Hulu,
disini dapat Pengadu jelaskan:
Tidak Profesional yaitu tidak memahami, tidak mengerti, dan tidak mampu
mengerjakan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan
teradu sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. contoh :
Pada Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor: 014/BAWASLUPROV.RI-03/PM.06.02/V/2019
Tanggal 17 Mei 2019 Alat Bukti yang dilampirkan Teradu dalam
Tanggapan/Pendapat Pengadu Sovia Warman, S.Pd., ditulis: bahwa
berdasarkan keterangan dan fakta yang didapat pada saat pemeriksaan
saksi-saksi Laporan Nomor: 007/LP/PL/Kab/04.05/V/ 2019 telah
memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu, itu yang tertulis di Berita Acara.
Pengadu tidak berpendapat begitu, dari awal rapat SG-2 Pengadu sudah
menyampaikan Pasal 532 tidak terpenuhi unsur, akan tetapi pada Berita
Acara tersebut sengaja dibuat terpenuhi unsur, ketika Pengadu akan
melihat, membaca dan mengcrosschek Berita Acara tersebut tidak bisa
karena sudah diamankan Teradu Dedi Risanto. Di sini terlihat dan bisa
dibuktikan Teradu tidak Profesional dalam bersikap dan bekerja, ada
pesan-pesan dari pihak luar yang sengaja dimainkan Teradu Dedi
Risanto. Pada Hari Jumat tangal 17 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten
Indragiri Hulu tidak mengadakan rapat pleno karena semua Pimpinan
Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu langsung pulang setelah rapat SG-2
kecuali Pengadu, Teradu Dedi Risanto dan Deprianto selaku Staf Hukum
masih berada di kantor saat itu dan paling terakhir pulang. Pengadu
memastikan tidak ada rapat saat itu, karena waktu itu sudah lewat
tengah malam yaitu pukul 01.00 WIB. Pengadu pamit pulang kepada
Teradu Dedi Risanto, yang saat itu masih tinggal berdua Staf Deprianto.
Berita Acara Nomor: 002/BAWASLU-PROV.RI.03/PM. 05.02./5/2019.
Penetapan Tindak Lanjut Laporan Nomor: 007/LP/PL/Kab/04.05
/IV/2019, tanggal 17 Mei 2019, dan dijadikan alat bukti oleh Teradu
dibuat belakangan (berlaku surut) ini juga Pengadu sampaikan sebagai
kejahatan adminitrasi. Seharusnya Pihak Polres Indragiri Hulu tidak bisa
menerima pelimpahan peristiwa Laporan Nomor
007/LP/PL/Kab/04.05/IV2019 yang dilaporkan Mulya Eka Maputra,
karena cacat Formil tanpa rapat pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten
Indragiri Hulu. Rapat pleno Pengawas Pemilu diatur di dalam Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2018 Tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu Pada Pasal 24 ayat (1)
Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan
atau laporan ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan. Pada
saat Sidang Pemeriksaan DKPP pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020,
ada 2 hal catatan yang bisa Pengadu uraikan, antara lain: 1) Teradu
mencoba membuat cerita yang mengatakan kalau Sovia Warman
mengatakan memenuhi unsur, tetapi minta tolong kasus ini untuk tidak
dinaikkan. Artinya Teradu mencoba membuat alibi menceritakan secara
tidak langsung kalau Pengadu bersalah dan terlibat. Pada saat rapat SG-2
Pengadu dan Staf Hukum yang tergabung dalam Gakkumdu Bawaslu
Indragiri Hulu sudah menjelaskan berulang-ulang kalau pasal 532 tidak
terpenuhi unsur karena deliknya adalah delik materil, karena Teradu
tidak mengerti dan tidak paham dengan apa yang maksud dengan delik
materil, maka ngotot peristiwa ini dinaikan. 2) Teradu juga mengatakan
Kasus ini sudah di ketahui khalayak ramai dan sudah masuk
pemberitaan pers, jadi kasus ini wajib naik, kalau tidak naik kita akan
menanggung resiko besar, kita akan dilaporkan ke DKPP, dari 2 catatan
di atas dapat diartikan bahwa Teradu bekerja tidak menggunakan aturan
dan Undang-Undang akan tetapi bekerja atas intervensi dan tekanan
pihak lain. Tidak Cermat yaitu : Teradu tidak meneliti, tidak menelaah
aturan dan Undang-Undang yang berlaku, tidak paham mengkaji
pelanggaran apa yang dilakukan Terlapor, apakah termasuk pelanggaran
adminitrasi, pelanggaran kode etik atau pelanggaran pidana Pemilu. Tidak
mengerti menetapkan Pasal yang dilanggar, semua terserah Penyidik.
Pada Peristiwa Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 007/PL/
LP/04.05/IV/2019 yang dilaporkan Mulya Eka Maputra. Telah terjadi
kesalahan menetapkan pasal 532 oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
atas kesalahan yang dilanggar oleh PPK kecamatan Rengat. Seharusnya
Pasal 551 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum. Pasal 551 : Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang
atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan
suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara, dipidana dengan pidana Penjara paling lama 2 (Dua) tahun dan
denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah),
akan tetapi Teradu tidak mau mengerti, ketika Pengadu menyampaikan
hal ini saat Rapat SG-2 malah menuduh Pengadu terlibat perkara. Lalai
adalah terjadi pembiaran dan kesengajaan oleh Teradu untuk menjebak
Pengadu ke dalam peristiwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor:
007/PL/LP/04.05/IV/2019 yang dilaporkan Mulya Eka Maputra. Dapat
Pengadu jelaskan sebagai berikut: 1) Bahwa telah terjadi kesalahan
prosedur penanganan pelanggaran pidana Pemilu di Bawaslu Kabupaten
Indragiri Hulu saat melaksanakan klarifikasi/meminta keterangan kepada
Pelapor, Terlapor, dan yang terkait dalam peristiwa dugaan pelanggaran
Pemilu Nomor 007/ PL/LP/04.05/IV/2019 yang dilaporkan oleh Mulya
Eka Maputra. Dilakukan oleh Penyidik Kepolisian bukan oleh anggota
Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu atau Tim Klarifikasi yang ditugaskan.
2) Bahwa menurut Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang temuan dan
laporan pada pasal 21 ayat (1) Bawaslu kabupaten/kota dapat
membentuk Tim Klarifikasi untuk melakukan atau meminta keterangan
ayat (2) TIM klarifikasi kabupaten/kota terdiri atas ketua, anggota,
pejabat struktural, dan/atau staf sekretariat Bawaslu kabupaten/kota.
3) Bahwa Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegak
Hukum Terpadu pada:
Pasal 19 ayat (5) temuan dan laporan diterima Pengawas Pemilu
didampingi oleh Sentra Gakkumdu sesuai tingkatannya melakukan
klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir. Ayat (6)
Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatannya menerbitkan Surat
perintah penyelidikan setelah temuan dan laporan diterima Pengawas
Pemilu.
Pasal 21 ayat (5) dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengawas Pemilu didampingi
oleh Penyelidik dan Jaksa.
Pasal 23 ayat (5) Apabila temuan dan laporan dugaan tindak pidana
berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilu, Pengawas
Pemilu, menghentikan penanganan temuan atau laporan.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018
dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 telah terjadi
kesalahan prosedur penanganan temuan dan laporan di Bawaslu Kabupaten
Indragiri Hulu, yang mana Penyidik Kepolisian meminta keterangan atau
mengklarifikasi Pelapor, Terlapor dan Saksi yang terkait secara langsung.
3. Bahwa seharusnya Penyidik dan Jaksa hanya mendampingi TIM klarifikasi pada
saat meminta keterangan atau klarifikasi, bukan mengklarifikasi langsung
terhadap semua yang terkait.
4. Bahwa Setelah melaksanakan klarifikasi Penyidik Kepolisian baru kemudian
menyerahkan Berita Acara hasil Klarifikasi kepada anggota Bawaslu Kabupaten
Indragiri Hulu untuk ditanda tangani.
5. Kesalahan Prosedur ini telah Pengadu sampaikan pada saat rapat SG-2, tapi
tidak ditanggapi oleh Teradu malah sengaja dibiarkan, dan dapat dibuktikan
dengan tidak ditanda tanganinya Berita Acara Klarifikasi yang memakai nama
Pengadu seperti alat bukti yang dilampirkan Teradu. Teradu membiarkan
Penyidik memeriksa, meminta keterangan atau mengklarifikasi Pelapor,
Terlapor, Saksi dan pihak terkait, di sini letak kelalaian yang dilakukan Teradu.
C. Permohonan dan Harapan Pengadu
Perbuatan Teradu telah menzalimi orang yang tidak patut dipidana, atas
kebijakan tidak Profesional, tidak cermat, dan atau lalai, disengaja, membiarkan
Pengadu Sahabat satu Lembaga terjebak Perkara Pidana dan diberhentikan secara
tidak hormat sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu.
Perbuatan dan sikap Teradu ini nyata telah, melanggar Etika seorang Pengawas
Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang. Pengadu memohon kehadapan Yang
Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam memeriksa
dan mengadili Perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menerima aduan Pengadu;
2. Memberhentikan Teradu secara tetap;
3. Memerintahkan kepada Ketua Bawaslu untuk mencabut Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
0261A/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan
Tidak Hormat Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri
Hulu;
4. Memulihkan nama baik Pengadu pada keadaan semula.
[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan
dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:
DALAM POKOK PERKARA
1. Pengaduan Dugaan Pelanggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 361-
P/L-DKPP/XII/2019 yang di adukan oleh Pengadu yakni Sovia Warman, Laki-laki,
Umur 47 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan anggota
Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Penindakan Pelanggaran (Sebelum
diberhentikan), Alamat Jl. Repormasi, Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir
Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Pokok Pengaduan : Para teradu diduga
tidak professional, tidak cermat, dan/atau lalai, terdapat kesengajaan dalam
menangani dugaan pelanggaran Pemilu yang mengakibatkan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia memberhentikan secara tidak hormat
Pengadu sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri
Hulu karena menjadi terpidana tindak pidana pemilu;
2. Bahwa yang menjadi objek pengaduan dugaan Pelanggaraan Kode Etik
Penyelenggara Pemilu Nomor : 361-P/L-DKPP/XII/2019 yang diadukan oleh
Pengadu adalah proses penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran
Pemilihan Umum Nomor : 007/PL/LP/04.05/IV/2019 yang dilaporkan Mulya Eka
Maputra ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bahwa sebelum diberhentikan oleh Bawaslu Republik Indonesia Pengadu menjabat
anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Divisi Penindakan Pelanggaran
sekaligus sebagai Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu dan
Pengadu yang mengoordinasikan seluruh kegiatan penanganan pelanggaran yang
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Bahwa kronologis penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Indragiri Hulu terhadap laporan pelanggaran Pemilu Nomor
007/PL/LP/04.05/IV/2019 sebagai berikut:
a. Hari Senin tanggal 29 April 2019 pada Pukul 09.00 WIB, Mulya Eka Maputra
mendatangi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk membuat laporan tentang
adanya perbedaan Formulir C.1 dengan berita acara hasil rekapitulasi suara
tingkat kecamatan, terdapat penambahan perolehan suara Calon Legislatif a.n.
Doni Rinaldi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 12 (dua belas)
desa/kelurahan di Kecamatan Rengat. Sebagaimana tertuang dalam Laporan
Nomor : 007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019, tanggal 29 April 2019. (Laporan
Pelanggaran Pemilu dengan Register : 007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019, tanggal
29 April 2019;
b. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu dengan menganalisis
keterpenuhan syarat formil dan materiil (Formulir Kajian Awal terhadap Laporan
Pelanggaran Pemilu dengan Register : 007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019. Hasil
dari kajian awal adalah:
1) Laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.
2) Proses terhadap laporan sebagaimana dimaksud dapat di Registrasi dan
diteruskan ke Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakumdu (SG I).
c. Bahwa setelah melakukan kajian awal, sekira Pukul 16.00 wib, Sentra
Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Rapat Pembahasan
Pertama Sentra Gakkumdu (SG I) terhadap Laporan Nomor :
007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019. Adapun hasil dari pembahasan pertama
tersebut adalah Laporan Nomor: 007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019 telah
memenuhi syarat formil dan materiil. Sebagai rekomendasi atas Laporan Nomor:
007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019, Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu
perlu memanggil pihak-pihak untuk diklarifikasi (Berita Acara SG 1).
d. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu membuat Surat Perintah Tugas
Nomor: 144.A/ST/BAWASLU-PROV.RI-03/KU.00/IV/2019, tanggal 30 April
2019, untuk melaksanakan tugas pendampingan dalam rangka Penyelidikan
terhadap laporan tersebut (Surat Tugas).
e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan Sentra Gakkumdu
Kabupaten Indragiri Hulu melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi terkait
Laporan Nomor: 007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019. Adapun saksi-saksi yang
dimintai keterangan adalah sebagai berikut :
1) Mulya Eka Maputra sebagai Pelapor menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Mulya Eka Maputra adalah Caleg Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) dengan Nomor Urut 3 untuk Dapil Indragiri Hulu I, Mulya Eka
Maputra menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten
Indragiri Hulu terkait dugaan adanya perubahan C-1 dengan hasil
rekap di DAA1 dan DA1 di Kecamatan Rengat. Bahwa Pelapor juga
memiliki Saksi Partai Politik yang ditempatkan di TPS-TPS sekitar 40
(empat puluh) orang yang ditugaskan di Kelurahan Sekip Hulu (4
TPS), Kelurahan Pasar Kota (3 TPS), Kelurahan Sekip Hilir (7 TPS),
Desa Pasir Kemilu (8 TPS), Kelurahan Kampung Dagang (10 TPS),
Desa Sukajadi Kecamatan Kuala Cenaku (4 TPS), para Saksi
tersebut telah diberikan Surat Mandat dari Partai PPP yang
ditandatangani DPC PPP Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa Pelapor mengetahui adanya perubahan di rekap DAA1 dan
DA1 Kecamatan Rengat. Ditemukan banyak perubahan data yang
tidak sesuai dengan C-1 dan foto telly ada di 12 desa/kelurahan
yaitu Kelurahan Kampung Besar Kota (TPS 1, 5, 7, 8, 13), Kelurahan
Sekip Hulu (TPS 11), Kelurahan Pasir Kemilu (TPS 8, 10, 11), Desa
Kampung Pulau (TPS 2, 3, 4, 5, 7, 9), Desa Kampung Besar Seberang
(TPS 1 dan TPS 3), Desa Sungai Beringin (5, 8, 9), Desa Sungai
Guntung Hilir (TPS 1), Desa Rantau Mapesai (TPS 1 dan TPS 2),
Kelurahan Kampung Dagang (TPS 5 dan TPS 8), Desa Kuantan Babu
(TPS 3, 5, 6, 9, 10), Desa Sungai Raya (TPS 1), Kelurahan Sekip Hilir
(TPS 3, 4, 8, 9).
- Menurut Mulya Eka Saputra C-1 suara di Kecamatan Rengat
sebanyak 869, di Kecamatan Rengat Barat sebanyak 504 suara, dan
di Kecamatan Kuala Cenaku sebanyak 496 suara, sehingga total
keseluruhan suara Mulya Eka Maputra berjumlah 1.869, sementara
di DAA1 dan DA1 jumlah suara yang tertulis adalah 871 untuk
Kecamatan Rengat. Mulya Eka Maputra juga menerangkan bahwa
telah terjadi perubahan perolehan suara Doni Rinaldi Caleg Partai
PPP Nomor Urut 1. Hal ini sesuai dengan hasil DAA1 dan DA1 yang
dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Rengat, perubahan tersebut sangat
signifikan apabila dibandingkan dengan data C-1 dan 5 foto telly
rekap untuk Kelurahan Kampung Besar Kota, Kelurahan Sekip
Hulu, Desa Sungai Raya, Kelurahan Sekip Hilir, dan Desa Kuantan
Babu. Berdasarkan data yang dimiliki Mulya Eka Maputra, total
keseluruhan suara Doni Rinaldi untuk Kecamatan Rengat sesuai
dengan C-1 berjumlah 753 suara, sedangkan berdasarkan DAA1 dan
DA1 berubah menjadi 906 suara, sehingga terjadi penambahan
sebanyak 153 suara.
- Penambahan tersebut diperoleh dari TPS-TPS yaitu Kelurahan
Kampung Besar Kota (TPS 1, 5, 7, 8, 13), Kelurahan Sekip Hulu (TPS
11), Desa Pasir Kemilu (TPS 8, 10, 11), Desa Kampung Pulau (TPS 2,
3, 4, 5, 7, 9), Desa Kampung Besar Seberang (TPS 1 dan TPS 3),
Desa Sungai Beringin (TPS 5, 8, 9), Desa Sungai Guntung Hilir (TPS
1), Desa Rantau Mapesai (TPS 1 dan TPS 2), Kelurahan Kampung
Dagang (TPS 5 dan TPS 8), Desa Kuantan Babu (TPS 3, 5, 6, 9, 10)
Desa Sungai Raya (TPS 1), dan Kelurahan Sekip Hilir (TPS 3, 4, 8, 9)
2) Randa Rahdinata, S.Sos., sebagai Ketua PPK Kecamatan Rengat)
menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Randa Rahdinata, S.Sos., mengubah perolehan suara Doni Rinaldi
dan Samsu sesuai permintaan Doni Rinaldi. Pengubahan suara
tersebut dilakukan terhadap data Form DAA1. Pengubahan
perolehan suara dilakukan dengan cara mengurangi perolehan suara
Caleg atas nama Samsu, dan menambahkan ke dalam perolehan
suara Doni Rinaldi.
- Randa Rahdinata, S.Sos., menerangkan bahwa Doni Rinaldi
menjanjikan imbalan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) yang diberikan setelah hasil pleno kecamatan, serta uang
bulanan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama menjabat
sebagai anggota DPRD periode 2019 sampai masa jabatan berakhir.
Randa Rahdinata menjelaskan belum menerima uang yang
dijanjikan, akan tetapi Masnur sudah menerima uang muka sebesar
Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun uang tersebut
sudah dikembalikan kepada Doni Rinaldi.
3) M. Ridwan sebagai Anggota PPK Kecamatan Rengat menerangkan hal-hal
sebagai berikut:
- Bahwa Pengubahan perolehan suara dilakukan terhadap Form
DAA1. Pengubahan perolehan suara tersebut telah diatur
sedemikian rupa sehingga perolehan suara Doni Rinaldi melebihi
perolehan suara Mulya Eka Maputra. Pengubahan perolehan suara
dilakukan dengan cara mengurangi perolehan suara Partai
Persatuan Pembangunan, dan menambahkan kepada perolehan
suara Doni Rinaldi. Tidak hanya itu, perolehan suara Samsu juga
dikurangi dan ditambahkan kepada perolehan suara Doni Rinaldi.
4) Masnur sebagai Ketua Panwascam Rengat menerangkan hal-hal sebagai
berikut:
- Bahwa pengubahan perolehan suara Doni Rinaldi Caleg merupakan
kesengajaan. Hal ini sesuai dengan permintaan Doni Rinaldi kepada
Randa Rahdinata dan M. Ridwan sebagai Ketua dan Anggota PPK.
- Pengubahan tersebut bertujuan agar perolehan suara Doni Rinaldi
berada diatas perolehan suara Mulya Eka Maputra, sehingga Doni
Rinaldi dapat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Indragiri
Hulu periode 2020 sampai 2024.
5) Satrio Rachmazan sebagai Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 03.00 wib
telah terjadi penggelembungan suara Doni Rinaldi Caleg DPRD
Kabupaten Partai PPP Nomor Urut 1 dalam rapat pleno yang
dipimpin oleh PPK Kecamatan Rengat di tingkat Kecamatan Rengat.
- Bahwa semula rapat pleno penghitungan suara tingkat kecamatan
berjalan sesuai dengan tata tertib, namun saat memasuki
penghitungan jumlah suara DPRD Provinsi, terutama dalam hal
pembacaan 3 (tiga) desa terakhir, PPK Kecamatan Rengat tidak
menjalankan sesuai dengan tata tertib. Seharusnya tidak perlu
membacakan jumlah perolehan suara masing-masing caleg, namun
yang perlu dibacakan adalah jumlah perolehan suara partai. Pada
saat itu layar infocus dicabut dan penghitungan perolehan suara
termasuk perolehan suara DPRD kabupaten tidak ditampilkan lagi
di layar.
6) Herman AS sebagai Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat mengikuti rapat
pleno perolehan suara yang diselenggarakan oleh PPK Kecamatan
Rengat di tingkat Kecamatan Camat Rengat. Kehadiran Saksi dalam
rapat pleno tersebut hanya sebagai masyarakat biasa. Rapat pleno
perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Indragiri Hulu
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul
01.00 wib. Sebelumnya, Saksi sudah memperoleh informasi dari luar
terkait adanya dugaan penggelembungan suara terhadap caleg
tertentu. Saksi sebelumnya sudah mendapat dokumen DAA1 Plano
Kecamatan Rengat yang di dalamnya terdapat perbedaan dengan
penghitungan jumlah perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden,
DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi. Sistem yang benar adalah ketika rapat
pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara, petugas PPK wajib
membacakan hasil perolehan suara dari setiap TPS. Namun, yang
terjadi pada saat rekapitulasi penghitungan suara Caleg DPRD
Kabupaten, PPK Kecamatan Rengat hanya membacakan perolehan
suara caleg di setiap desa/kelurahan dan menuangkannya ke dalam
Formulir DA1 Plano. Selanjutnya, operator memasukkan perolehan
suara tersebut ke dalam data. Pada saat rapat pleno rekapitulasi
Partai PKS Nomor Urut 8 (deapan) tiba-tiba infocus mati, dan
kembali menyala pada saat rekapitulasi Partai Nomor Urut 12 (dua
belas). Hal ini berarti bahwa pada saat pleno Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Saksi tidak mengetahui hasil perolehan suara
masing-masing caleg.
- Bahwa hasil perolehan suara Caleg yang termuat dalam Formulir
DA1 diserahkan kepada masing-masing Saksi partai politik yang
hadir. Herman AS meminta Formulir DA1 tersebut dan
memotretnya, kemudian memberikan kepada Mulya Eka Maputra.
Saksi membandingkan hasil perolehan suara tersebut dan
menemukan adanya perubahan data PPP yang tidak sesuai dengan
DA1 dan C-1.
f. Bahwa dalam rangka penanganan Laporan Nomor :
007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 193/K/RI.03/PM.05.02/V/2019
tentang Rekomendasi Pembukaan Kotak Suara Pemilihan DPRD Kabupaten
Indragiri Hulu untuk Pemilihan di Kecamatan Rengat, yakni melakukan
penelitian dan pemeriksaan terhadap Formulir DAA1 Plano pada 12 PPS di
Kecamatan Rengat, serta merekomendasikan KPU kabupaten Indragiri Hulu
untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap perolehan suara Calon
Legislatif dan Peserta Pemilu pada perolehan suara DPRD Kabupaten Indragiri
Hulu jika menurut hasil pemeriksaan dan penelitian ternyata terdapat
kesalahan.
g. Berdasarkan hasil pembukaan kotak suara, ditemukan ketidaksesuaian jumlah
perolehan suara DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Partai PPP Dapil Inhu 1.
Menindakanjuti hal tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan koreksi
sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-1 KPU Kabupaten Indragiri
Hulu.
h. Bahwa setelah mengklarifikasi para pihak yang terkait dalam laporan tersebut,
Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan Sentra Gakkumdu
Kabupaten Indragiri Hulu menggelar rapat pleno Sentra Gakumdu II (SG.II).
Hasil rapat menyimpulkan bahwa laporan tersebut telah memenuhi unsur
tindak pidana pemilu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 532 Undang Undang
Nomot 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setelah melalui proses
pemeriksaan dan kajian, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu merekomendasikan
laporan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan bersepakat untuk
meneruskan kepada Kepolisian Resor Indragiri Hulu.
i. Bahwa sebelum melimpahkan laporan pelanggaran tindak pidana pemilu kepada
Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terlebih
dahulu melaksanakan rapat pleno pelimpahan berkas perkara kepada
Kepolisian Resor Indragiri Hulu. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Nomor :
002/BAWASLU-PROV.RI.03/PM.05.02/5/2019, tertanggal 17 Mei 2019 tentang
Penetapan Tindaklanjut Laporan Nomor : 007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019.
j. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor :
244/K.RI.03/PM.05.02/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, tentang Penerusan
Tindak Pidana Pemilu, Teradu I menyampaikan laporan kepada Polres Indragiri
Hulu sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor:
LP/63/V/2019/Riau/Res Inhu, tanggal 18 Mei 2019, dengan Terlapor Randa
Rahdinata dan M. Ridwan (masing-masing menjabat Ketua dan Anggota PPK
Kecamatan Rengat).
5. Bahwa para Teradu telah memproses Laporan Nomor :
007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019 secara professional sesuai dengan ketentuan
Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun
2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia memberhentikan Pengadu
secara tidak hormat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, murni
merupakan kesalahan personal Pengadu yang terlibat dalam perkara tindak pidana
pemilu. Hal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan profesionalisme Bawaslu
Indragiri Hulu dalam menangani laporan Nomor : 007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019;
7. Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka DKPP sepatutnya menolak dalil dan alasan
Pengadu yang mengatakan bahwa para Teradu diduga tidak professional, tidak
cermat, dan/atau lalai, terdapat kesengajaan dalam menanganai dugaan
pelanggaran Pemilu yang mengakibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia memberhentikan secara tidak hormat Pengadu sebagai Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu karena menjadi
terpidana tindak pidana pemilu.
[2.6] PETITUM TERADU
Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai
berikut:
1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh proses penanganan pelanggaran terhadap Laporan Nomor:
007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019 yang dilaksanakan oleh Teradu (Ketua dan
Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu) telah dilakukan secara profesional
karena telah sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan
Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
3. Menerima seluruh dalil-dalil Teradu;
4. Memberikan rehabilitasi terhadap nama baik Para Teradu;
5. Apabila yang mulia Majelis Sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, Kami memohon putusan yang seadil-adilnya.
[2.7] BUKTI TERADU
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan
alat bukti berupa T-1 s.d T-20, sebagai berikut:
NO BUKTI KETERANGAN
Formulir Model B.1., Penerimaan Laporan Nomor:
07/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019, tanggal 29 April 2019;
1. Bukti T – 01
Formulir Model B.3., Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor:
07/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019, tanggal 29 April 2019;
2. Bukti T – 02 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor
07/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019, tanggal 29 April 2019;
3. Bukti T – 03 Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor: 011/BAWASLU-PROV.RI-
03/PM.06.02/V/2019, tanggal 29 April 2019 Atas Laporan Nomor
007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019;
4. Bukti T – 04 Surat Tugas Nomor: 144 A/ST/BAWASLU-PROV.RI-
03/KU.00/IV/2019, tanggal 30 Apri 2019;
5. Bukti T – 05 Berita Acara Klarifikasi a.n. Mulya Eka Maputra, tanggal 30 April
2019;
6. Bukti T – 06 Berita Acara Klarifikasi a.n. Randa Rahdinata, tanggal 13 Mei
2019;
Berita Acara Klarifikasi a.n. M. Ridwan, tanggal 6 Mei 2019;
7. Bukti T – 07
Berita Acara Klarifikasi a.n. M. Ridwan, tanggal 13 Mei 2019;
Berita Acara Klarifikasi a.n. Masnur, tanggal 3 Mei 2019;
8. Bukti T – 08 Berita Acara Klarifikasi Lanjutan a.n. Masnur, tanggal 10 Mei
2019;
Berita Acara Klarifikasi a.n. Satrio Rachmazan, tanggal 8 Mei
9. Bukti T – 09
2019;
10. Bukti T – 10 Berita Acara Klarifikasi a.n. Herman AS, tanggal 8 Mei 2019;
Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor:
11. Bukti T – 11 193/K.RI.03/PM.05.02/V/2019, perihal Rekomendasi, tanggal 1
Mei 2019;
Formulir DB1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di
Daerah Pemilihan Dalam Kabupaten/Kota Pemilihan Umum
Tahun 2019, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 1;
Formulir DB1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
12. Bukti T – 12 Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di
Daerah Pemilihan Dalam Kabupaten/Kota Pemilihan Umum
Tahun 2019, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 1;
Formulir DB1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di
Daerah Pemilihan Dalam Kabupaten/Kota Pemilihan Umum
Tahun 2019, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 1;
Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor: 014/BAWASLU-PROV.RI-
13. Bukti T – 13
03/PM.06.02/V/2019, Tanggal 17 Mei 2019, Atas Laporan Nomor
Nomor 007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019
Berita Acara Nomor: 002/BAWASLU-
PROV.RI.03/PM.05.02/5/2019, Penetapan Tindak Lanjut
14. Bukti T – 14
Laporan Nomor: 007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019, tanggal 17 Mei
2019;
Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:
15. Bukti T – 15
STTL/35/V/2019/RIAU/RES INHU, tanggal 18 Mei 2019.
Surat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor :
16. Bukti T – 16 244/K.RI.03/PM.05.02/V/2019, perihal Penerusan Tindak
Pidana Pemilu, tertanggal 17 Mei 2019;
17. Bukti T – 17 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor:
007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019;
Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor: 011/BAWASLU-PROV.RI-
03/PM.06.02/V/2019 Tanggal 29 April 2019 Atas Laporan Nomor
007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019;
Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor: 014/BAWASLU-PROV.RI-
03/PM.06.02/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Atas Laporan Nomor
007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019;
Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, a.n.
Satrio Rachmazan, tanggal 8 Mei 2019;
Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, a.n.
M. Ridwan, tanggal 6 Mei 2019;
Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, a.n.
Masnur, tanggal 3 Mei 2019;
Laporan Hasil Penyelidikan Kepolisian Resor Indragiri Hulu,
18. Bukti T – 18
tanggal 16 Mei 2019;
19. Bukti T – 19 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, tanggal 17 Mei 2019;
Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten
20. Bukti T – 20 Indragiri Hulu Nomor: 016/RI-03/PM.06.02/IV/2019 Tanggal 14
Juni 2019 Atas Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019;
[2.8] KESIMPULAN TERADU
Setelah sidang pemeriksaan digelar, para Teradu memberikan kesimpulan jawaban
bahwa:
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Pengaduan Dugaan Pelanggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor :
361-P/L-DKPP/XII/2019 yang diadukan Pengadu yaitu Sovia Warman, Laki-laki,
Umur 47 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Anggota
Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Penindakan Pelanggaran (sebelum
diberhentikan), Alamat Jl. Reformasi, Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir
Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mendalilkan bahwa Para teradu diduga
tidak professional, tidak cermat, dan/atau lalai, terdapat kesengajaan dalam
menanganai dugaan pelanggaran Pemilu yang mengakibatkan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia memberhentikan secara tidak hormat
Pengadu sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri
Hulu karena menjadi terpidana tindak pidana pemilu;
2. Bahwa yang menjadi Objek Pengaduan Dugaan Pelanggaraan Kode Etik
Penyelenggara Pemilu Nomor : 361-P/L-DKPP/XII/2019 yang diadukan Pengadu
adalah proses penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
Umum Nomor : 007/PL/LP/04.05/IV/2019 yang diadukan oleh Mulya Eka
Maputra yang saat itu sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bahwa sebelum diberhentikan oleh Bawaslu Republik Indonesia Pengadu menjabat
sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Penindakan Pelanggaran
sekaligus Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu. Pengadu yang
mengoordinasi seluruh kegiatan penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten
Indragiri Hulu;
4. Bahwa dalam kesempatan ini, para Teradu akan menyampaikan kronologis
Penanganan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri
Hulu terhadap Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor 007/PL/LP/04.05/IV/2019
sebagai berikut :
1) Dalam Penerimaan Laporan
Pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, pukul 09.00 wib, Mulya Eka Maputra
Caleg Nomor Urut 3 (tiga) Partai PPP DPRD Kabupaten Inhu Dapil Inhu 1
mendatangi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk membuat laporan dengan
mengisi formulir B.1. Laporan berisi terkait adanya perbedaan Formulir C.1
dengan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan. Terdapat
penambahan perolehan suara Doni Rinaldi Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu)
Partai PPP DPRD Kabupaten Inhu, di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS)
pada 12 (dua belas) Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengat. Setelah dilakukan
penelitian terhadap berkas laporan, ternyata ada beberapa bukti yang belum
lengkap, sehingga Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu meminta Pelapor untuk
melengkapi bukti-bukti tersebut. Pada pukul 11.00 wib, Pelapor kembali
mendatangi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk melengkapi bukti-bukti
dan setelah berkas Pelapor dinyatakan lengkap, maka diberikan tanda bukti
penerimaan laporan formulir B.3.
2) Dalam Kajian Awal
Berkas Pelapor kemudian diperiksa oleh Tim Divisi Penanganan Pelanggaran dan
masuk dalam tahapan pembahasan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Indragiri Hulu. Hasil pembahasan dituangkan dalam kajian awal dugaan
pelanggaran (Formulir B.5) dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat diregistrasi dalam buku register
penerimaan laporan dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Hal ini sesuai
dengan ketentuan Perbawaslu 31 tahun 2018 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi
Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu
kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak
tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
3) Dalam Pembahasan Pertama (SG 1)
Pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, Pukul 16.00 wib, Sentra Gakkumdu
Kabupaten Indragiri Hulu, yakni unsur bawaslu, kepolisian dan kejaksaan
melakukan pembahasan pertama Laporan Nomor: 007/PL/LP/04.05/IV/2019.
Pengadu sebagai Koordinator Gakkumdu memimpin rapat pembahasan pertama
yang membahas dan memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materiil
sekaligus menentukan pasal yang akan diberlakukan. Pembahasan tersebut
menyepakati bahwa laporan memenuhi syarat formil dan materiil, sedangkan 2
(dua) pasal yang masuk dalam pembahasan yaitu Pasal 505 dan pasal 532
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Pasal 505 berbunyi Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan
PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita
acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah). Apabila pasal ini diterapkan maka terdapat unsur-unsur
yang tidak terpenuhi yaitu unsur kelalaiannya, hilang atau berubahnya berita
acara rekap, karena dalam pasal itu kelalaian adalah perbuatan yang tidak
disengaja, berita acara tidak ada yang hilang, sedangkan yang dilaporkan adalah
perbuatan yang sengaja, berita acara masih tetap, mengubah menambah dan
mengurangi perolehan suara peserta pemilu oleh PPK. Peserta rapat
menyepakati pasal yang diberlakukan adalah Pasal 532 yang berbunyi Setiap
orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara
seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu
mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi
berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan-
denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
Kesimpulan Rapat Pembahasan Pertama Laporan Nomor :
007/PL/LP/04.05/IV/2019 memenuhi syarat formil dan materiil, sedangkan
pasal yang diberlakukan adalah Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017. Selanjutnya Gakkumdu merekomendasikan untuk mengklarifikasi pihak-
pihak terkait.
4) Dalam Proses Klarifikasi
a. Pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, Pukul 20.00 wib, Bawaslu
Kabupaten Indragiri Hulu didampingi penyidik kepolisian melakukan
klarifikasi terhadap Mulya Eka Maputra. Dalam keterangannya
menyampaikan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Doni
Rinaldi Caleg Nomor Urut 1 (satu) PPP DPRD Kab. Inhu Dapil Inhu 1 di
Kecamatan Rengat. Dalam Formulir C-1 perolehan suara Doni Rinaldi
sebanyak 754 suara sedangkan di Formulir DAA1 dan DA1 perolehan
suara Doni Rinaldi menjadi 906 suara, sehingga terdapat penambahan
sebanyak 153 suara yang tersebar di 12 kelurahan dan 35 TPS. Setelah
melakukan klarifikasi, Bawaslu Indragiri Hulu melakukan pemeriksaan
terhadap salinan Formulir C-1, DAA1, dan DA1 yang dimiliki oleh
Bawaslu Indragiri Hulu. Hasilnya ternyata benar telah terjadi perbedaan
perolehan suara sebagaimana disampaikan pelapor. Berdasarkan
laporan tersebut, Bawaslu Indragiri Hulu melalui Surat Nomor :
194/K.RI.03/PM.05.02/V/2019, tanggal 1 Mei 2019, merekomendasikan
KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk membuka kotak suara dan
mengecek Model DAA1 Plano di 12 Desa/ Kelurahan di Kecamatan
Rengat, serta menghitung ulang perolehan suara untuk partai PPP di 12
Desa/Kelurahan tersebut. Pembukaan kotak suara baru dapat
dilaksanakan oleh KPU pada hari ketiga Pleno Rekapitulasi Perhitungan
Suara di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 4 Mei 2019.
Hasilnya, benar terjadi selisih hasil perolehan suara Doni Rinaldi, setelah
dilakukan pemeriksaan ulang KPU Kabupaten Indragiri Hulu kemudian
melakukan koreksi terhadap hasil rekapitulasi tersebut.
b. Pada rentang waktu tanggal 3-14 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Indragiri
Hulu telah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait yaitu :
Herman AS, Satrio Rachmazan, Randa Rahdinata, M Ridwan, Abdul
Gofur, P Simatupang, Erwanto, Suyatno, Masnur, Usmanizar, Azhari
Ridwan, Ketua PPS Desa Pasir Kemilu, Ketua PPS Kelurahan Sekip Hilir,
Ketua PPS Kampung Pulau, LO Partai PPP Reza Febriandi, Doni Rinaldi,
Samsu, Dedi Afda Putra, Yenni Mairida. Diantara para pihak yang
diundang untuk diklarifikasi terdapat 3 orang yang tidak hadir, walau
sudah 3x diundang, yakni Doni Rinaldi, Samsu, dan Reza Febriandi.
c. Randa Rahdinata, M. Ridwan, dan Masnur diklarifikasi sebanyak 2x,
karena pada hari pertama proses klarifikasi, keterangan yang diberikan
oleh ketiga orang tersebut belum selesai, sementara saat itu masih dalam
suasana hari puasa ramadhan, sehingga diminta untuk hadir keesokan
harinya. Kendati demikian, setelah 2 (dua) hari tak kunjung datang,
pada hari berikutnya Randa dan M.Ridwan mengirimkan surat
keterangan sakit yang dilampiri dengan keterangan dokter. Bawaslu
Kabupaten Indragiri Hulu berupaya membuktikan kebenaran surat sakit
dengan meminta keterangan dari dokter yang bersangkutan. Penjelasan
dokter menyatakan bahwa Randa dan M. Ridwan sebenarnya hanya
kelelahan dan masih bisa dimintai keterangan. Dokter tersebut menyesal
telah memberikan keterangan sakit apabila hanya digunakan untuk
menghindari pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Pada hari
Sabtu, 11 Mei 2019, Pukul 22.00 wib, Sovia Warman mendatangi
kediaman M. Ridwan di Desa Sungai Beringin. Sovia Warman bertemu M.
Ridwan, Masnur, dan Randa, dan meminta mereka agar tidak menghadiri
proses klarifikasi di Bawaslu Indragiri Hulu pada hari Senin, 13 Mei
2019. Tidak Hanya itu, Sovia Warman juga meminta Ridwan, Randa, dan
Masnur untuk pergi ke Pulau Batam sampai masa penanganan perkara
di Bawaslu Indragiri Hulu selesai.
d. Pada tanggal 13 Mei 2019, Randa Rahdinata, M. Ridwan, dan Masnur
tetap menghadiri undangan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
tanpa menghiraukan saran Sovia Warman. Pada klarifikasi ke-2, Randa
Rahdinata mengakui bahwa ia dan Masnur mengubah perolehan suara
Doni Rinaldi menggunakan laptop PPK di Kantor Kecamatan dengan
mengurangi perolehan suara Samsu sebagai Caleg Nomor 7 (tujuh) Partai
Persatuan Pembangunan, dan menambahkan perolehan suara tersebut
kepada Doni Rinaldi. Berdasarkan pengakuan Randa dan Masnur,
mereka berani melakukan tindakan tersebut karena mendapat
perlindungan Sovia Warman sebagai Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran Bawaslu Indragiri Hulu. Randa dan Masnur menyatakan
bahwa Sovia Warman yang mengatur persoalan di kabupaten. Randa dan
Masnur mengakui melakukan perbuatan tersebut karena Doni Rinaldi
menjajikan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
yang akan diberikan setelah pleno kecamatan selesai, dan uang Rp.
5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan apabila Doni Rinaldi
berhasil menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri
Hulu. Doni Rinaldi memberikan uang muka Rp. 30.000.000,00 (Tiga
Puluh Juta Rupiah), yang kemudian dibawa oleh Masnur. Selanjutnya,
Randa Rahdinata, Masnur, dan M. Ridwan bertemu dengan Doni
Rinaldi. Dalam pertemuan tersebut, M. Ridwan menyarankan Doni
Rinaldi agar meminta deking pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri
Hulu dengan harapan rencana berjalan dengan lancar. Doni Rinaldi
menyatakan bahwa sudah menghubungi Sovia Warman, dan selanjutnya
Sovia Warman meminta Masnur untuk memenuhi permintaan Doni
Rinaldi. Pada tanggal 24 April 2019, pukul 23.30 wib, Masnur dan Randa
mendatangi Doni Rinaldi di kediamanannya Jl. Azki Aris. Randa
membuka laptop, sedangkan Doni Rinaldi memberikan catatan suara
yang akan diubah yakni sebanyak 43 suara. Pada tanggal 25 April 2019,
Doni Rinaldi mengirimkan data melalui WhatsApp. Pada tanggal 27 April
2019, data yang tersimpan di laptop, kemudian dibacakan pada saat
pleno, setelah itu diprint dan ditandatangani oleh PPK dan saksi partai
politik, kemudian salinan diserahkan kepada Panwascam Rengat.
e. Pada saat Masnur dan Randa Rahdinata menyebut nama Sovia Warman
yang notabene melindungi aksi penggelembuangan suara, Dedi Risanto
sebagai Ketua Bawaslu Indragiri Hulu, bersama Agi Vidata Ketaren
sebagai Penyidik kepolisian, secara lisan sudah
mengklarifikasi/menanyakan langsung kepada Sovia Warman mengenai
keterlibatannya. Sovia Warman bahkan bersumpah Demi Allah bahwa
saya tidak ada terlibat sama sekali dalam perkara itu. Randa dan
Masnur, menjelaskan Sovia Warman mengancam dan memerintahkan
mereka untuk tutup mulut, karena apabila mereka tidak mengaku,
sementara waktu penanganan perkara di Bawaslu Kabupaten Indragiri
Hulu segera habis, maka dengan sendirinya perkara tersebut tidak dapat
dilanjutkan.
5) Dalam Penyusunan Kajian Dugaan Pelanggaran
Setelah melakukan klarifikasi/meminta keterangan dan pendapat dari pihak
pihak-pihak terkait, pada tanggal 14-15 Mei 2019, Pimpinan Bawaslu
Kabupaten Indragiri Hulu bersama tim divisi hukum menyusun kajian dugaan
pelanggaran sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model B.10. Kajian
tersebut disampaikan dalam Pembahasan ke-2 Sentra Gakkumdu. Hasil kajian
pelanggaran yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
menyimpulkan bahwa Laporan Nomor: 007/PL/LP/04.05/IV/2019 memenuhi
unsur pelanggaran pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.
5. Dalam Pembahasan Ke-2 (SG 2)
1) Pada Hari Kamis, 16 Mei 2019, pukul 19.00 wib, Sentra Gakkumdu Indragiri
Hulu melaksanakan Pembahasan ke-2 (SG2), untuk menentukan perkara
tersebut layak dilanjutkan atau dihentikan. Sovia Warman memimpin rapat
yang dihadiri oleh unsur penyidik kepolisian dan kejaksaan. Sebelum
melanjutkan Rapat SG2, Sovia Warman marah dan kesal karena tidak bisa
melihat/membaca dokumen Berita Acara klarifikasi Randa Rahdinata dan
Masnur yang didalamnya menyebutkan keterlibatan Sovia Warman. Dia marah,
bahkan menuding penyidik kepolisian, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri
Hulu sengaja menyembunyikan dokumen tersebut. Sovia Warman menyatakan
kepada semua peserta rapat bahwa kinerja kalian tidak benar dan salah. Akibat
tudingan tersebut, penyidik kepolisian marah dan tidak terima. Bahkan
penyidik kepolisian menggebrak meja, sehingga terjadi keributan dalam rapat.
Pada akhirnya Sovia Warman meminta maaf, dan melanjutkan rapat. Pihak
Bawaslu Indragiri Hulu, penyidik kepolisian, dan kejaksaan menyatakan
perkara memenuhi unsur tindak pidana pasal 532 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun setelah itu Sovia Warman
meminta kepada peserta rapat mempertimbangkan kembali supaya tidak
melanjutkan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Nomor :
007/PL/LP/04.05/IV/2019. Sovia Warman berpendapat bahwa apabila laporan
tersebut tetap dilanjutkan maka akan melibatkan dirinya. Namun di sisi lain,
Sovia Warman membantah ikut terlibat dalam perkara tersebut. Terdapat
dugaan keterlibatan Sovia Warman dalam perkara tersebut, sehingga rapat
tersebut tidak melibatkan staf yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Staf
dipersilahkan meninggalkan rapat dan pulang. Setelah itu, Bawaslu Kabupaten
Indragiri Hulu, penyidik dan jaksa bertanya secara mendalam terhadap
keterlibatan Sovia Warman dalam kasus tersebut, namun yang bersangkutan
tetap bersikukuh tidak mengakui dan mengatakan bahwa ini hanya fitnah. Para
anggota Sentra Gakkumdu mempertanyakan kepada Sovia Warman apabila
merasa tidak terlibat mengapa harus merasa ketakutan? Ikut saja proses
hukumnya menggunakan asas praduga tidak bersalah. Sovia Warman tetap
bersikeras memohon agar perkara tersebut dipertimbangkan dan tidak
dilanjutkan. Bahkan dalam perdebatan tersebut, Sovia Warman sempat
mengancam anggota Bawaslu Indragiri Hulu yang lain, apabila perkara tetap
dilanjutkan dan Sovia Warman dinyatakan bersalah/terlibat, maka ia tidak rela
dan akan mengadukan anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu kepada
DKPP, Pihak Penyidik akan dilaporkan kepada Propam Polda, dan pihak Jaksa
akan diadukan kepada bagian etik jaksa.
2) Pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, pukul 02.00 wib, Sovia Warman
meminta penundaan rapat sampai dengan pukul 10.00 wib, serta memohon izin
melakukan klarifikasi ulang kepada Randa Rahdinata, Masnur, dan M. Ridwan,
dengan tujuan untuk menghilangkan namanya dari berita acara klarifikasi.
3) Sampai dengan pukul 10.00 wib, Sovia Warman tidak dapat menghadirkan dan
melakukan klarifikasi ulang Randa, Masnur, dan M. Ridwan. Pukul 11.00 wib,
rapat masih berlangsung alot, sementara laporan harus segera diputuskan,
pihak kepolisian dan kejaksaan tetap berkesimpulan bahwa perkara tersebut
memenuhi unsur tindak pidana, dan mempersilahkan Bawaslu Kabupaten
Indragiri Hulu memutuskan apakah melanjutkan atau menghentikan laporan
tersebut? pihak kepolisian dan kejaksaan tidak akan turut campur. Namun
mereka menegaskan bahwa pimpinan kepolisian dan kejaksaan selalu meminta
progress penanganan perkara ini karena sudah menyita perhatian publik. Sovia
Warman memohon sambil menangis kepada Ketua dan Anggota Bawaslu
Indragiri Hulu supaya menghentikan perkara, kalau perkara ini dilanjutkan
sama saja kalian mau membunuh saya, kalau begitu besok saya akan tidur
dibelakang ban mobil Ketua Bawaslu Indragiri Hulu (Dedi Risanto), mobil
Akhmad Khaerudin, biar saya mati saja dan kalau saya mati biar kalian juga
ikut dipenjara ucap Sovia Warman. Disamping itu Sovia Warman juga
menyatakan bahwa apabila suatu hari nanti ada pihak yang mengadukan ke
DKPP terkait penghentian perkara tersebut, maka dia rela untuk menjadi satu-
satunya pihak yang diadukan. Ketua dan Anggota Bawaslu Indragiri Hulu
bersikukuh tidak ada dalil dan alasan yang cukup untuk menghentikan perkara
tersebut. Sampai akhirnya rapat ditutup Pukul 14.00 wib, dengan kesimpulan
bahwa Laporan Nomor: 007/PL/LP/04.05/IV/2019 memenuhi unsur tindak
pidana Pemilu.
6. Dalam Rapat Pleno Bawaslu Penerusan Laporan
Pada Tanggal 17 Mei 2019, Pukul 17.00 wib, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Indragiri
Hulu, tanpa dihadiri Sovia Warman. Rapat pleno tersebut membahas tindak lanjut
Laporan Nomor : 007/PL/LP/04.05/IV/2019. Ketua dan Anggota Bawaslu Indragiri
Hulu yang hadir bersepakat bahwa laporan diteruskan kepada Polres Indragiri
Hulu untuk ditindaklanjuti sesuai ketetuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam Pengumuman Status Laporan
Pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 08.00 wib, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
mengumumkan di papan pengumuman bahwa status Laporan Nomor :
007/PL/LP/04.05/IV/2019, ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Polres Indragiri
Hulu karena memenuhi unsur pelanggaran tindak Pidana Pemilu. Bawaslu
Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor
bahwa laporannya sudah ditindaklanjuti.
8. Dalam Penerusan Tindak Pidana Pemilu
Pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 14.00 wib, Dedi Risanto sebagai Ketua Bawaslu
Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan berkas Penerusan Tidak Pidana Pemilu
melalui Surat Nomor 244 /K.RI.03/PM.05.02/V/2019, tanggal 17 Mei 2019,
kemudian laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian dengan Nomor Laporan :
LP / 63 /V/2019/Riau/ Res Inhu , Tanggal 18 Mei 2019 , selanjutnya kepolisian
mengeluarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Tindak Pidana
Pemilihan Umum Nomor : SPDP /27/V/2019/Reskrim. Sesuai dengan ketentuan,
kepolisian memiliki waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan sejak berkas
dilimpahkan dari bawaslu Inhu . Pada saat proses penyidikan inilah kepolisian
mendapatkan bukti-bukti yang cukup kemudian menetapkan sdr. Randa
Rahdinata, Masnur , Ridwan , Doni Rinaldi dan sdr. Sovia Warman, sebagai
tersangka, adapun sdr. Sovia Warman di tetapkan sebagai tersangka karena
terbukti menerima pemberian uang sebesar Rp. 29.000.000, (Dua Puluh Sembilan
Juta Rupiah) dari sdr. Doni Rinaldi , sebagai uang muka untuk mengamankan
agar kasus penggelembungan suara ini agar tidak terbongkar oleh bawaslu Inhu
dan pemberian uang itu diakui oleh Doni Rinaldi dilakukan di SPBU Pematang
Reba.
9. Dalam Pembahasan Ketiga (SG 3)
Pada tanggal 14 Juni 2019 ,bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
dilakukan Pembahasan Ketiga sentra Gakkumdu yang dihadiri unsur Bawaslu ,
Kepolisian dan Kejaksaan , yang dibahas dalam pembahasan ini adalah apakah
bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses penyidikan sudah lengkap atau
masih ada yang perlu dilengkapi lagi, dari kesimpulan pembahasan bahwa berkas
dinyatakan sudah lengkap.
10. Dalam Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan
Jaksa memiliki waktu 5 hari sejak berkas dilimpahkan dari kepolisian untuk
penelitian berkas, menyusun dakwaan dan penuntutan sebelum berkas
dilimpahkan ke pengadilan.
11. Dalam Persidangan dan Putusan
Persidangan dilakukan maksimal selama 7 hari di Pengadilan Negeri Rengat ,dalam
persidangan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melanggar hukum dalam putusannya hakim memvonis terdakwa Sdr. Randa
Rahdinata, Masnur , M. Ridwan dan Doni Rinaldi dengan hukuman penjara 2
Bulan sedangkan sdr. Sovia Warman divonis dengan hukuman penjara 4 bulan.
12. Dalam Pembahasan ke Empat (SG 4)
1) Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada
Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. Gakkumdu
sesuai tingkatan melakukan Pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator
dari unsur Kejaksaan dan dihadiri oleh unsur kepolisian dan bawaslu, untuk
koordinasi apakah akan menerima putusan pengadilan atau melakukan upaya
banding dalam pembahasan ke empat diperoleh kesimpulan bahwa Kejaksaan
menerima putusan pengadilan.
2) Bahwa Teradu dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan penanganan pelanggaran
terhadap Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor : 007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019
sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018
tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Adapun terhadap Dalil Pengadu
yang mengatakan bahwa klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan
dengan penanganan pelanggaran terhadap Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor :
007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019 hanya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian
adalah tidak benar karena klarifikasi tersebut dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Indragiri Hulu beserta staf yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu
dengan didampingi oleh Penyidik Kepolisian dan Jaksa yang merupakan
anggota Sentra Gakkumdu sebagaimana Pasal 21 Angka (5) Peraturan Bawaslu
Nomor 31 Tahun 2018 yang berbunyi Dalam meminta keterangan dan/atau
klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawas pemilu didampingi
oleh Penyidik dan Jaksa. Sedangkan pihak Penyidik memiliki kewajiban dalam
penyusunan Laporan Hasil Penyelidikan dan berhak mengajukan dan/atau
menambahkan pertanyaan dan ikut serta dalam proses klarifikasi dan/atau
pengambilan keterangan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan
penanganan pelanggaran terhadap Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor :
007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019 sebagaimana Pasal 22 Peraturan Bawaslu
Nomor 31 Tahun 2018 yang berbunyi : Setelah melaksanakan Penyelidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (7) Penyelidik membuat Laporan
Hasil Penyelidikan. Adapun Laporan Hasil Penyelidikan dimaksud adalah salah
satu syarat penanganan pelanggaran yang harus dipenuhi (selain Hasil Kajian
Pengawas Pemilu) untuk disampaikan dalam rapat pembahasan SG 2
sebagaimana Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi Pembahasan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan
untuk membahas hasil kajian Pengawas Pemilu dan Laporan Hasil
Penyelidikan.
3) Bahwa terhadap Dalil Pengadu yang menyatakan bahwa para Teradu tidak
pernah mengajak Pengadu untuk ikut serta dalam pembahasan penanganan
perkara atau berkoordinasi dengan para Teradu tentang tugas dan kewajiban
selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu/Koordinator Gakkumdu
atau terhadap Dalil Pengadu yang mengatakan para Teradu merahasiakan
sesuatu yang berkaitan dengan penanganan perkara Laporan Pelanggaran
Pemilu Nomor : 007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019 adalah tidak benar dan tidak
beralasan karena Pengadu merupakan Koordinator Gakkumdu Kabupaten
Indragiri Hulu yang secara aktif terlibat dalam penanganan perkara dan
merupakan Pemimpin dalam setiap rapat pembahasan SG 1 dan SG 2 yang
diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Disamping itu, untuk
menjalin kekompakan serta mewujudkan soliditas antar anggota Bawaslu
Kabupaten Indragiri Hulu telah diselenggarakan rapat kecil yang
diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam seminggu antar anggota Bawaslu
Kabupaten Indragiri Hulu dengan agenda pembahasan pelaksanaan program
kerja, termasuk pembahasan terhadap penanganan pelanggaran Laporan
Pelanggaran Pemilu Nomor : 007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019 yang mana dalam
rapat tersebut disitulah masing-masing anggota saling mengingatkan agar
menjaga integritas terkait pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota
Bawaslu Kabupateh Indragiri Hulu, saling berbagi informasi seputar
pelaksanaan pengawasan maupun penindakan pelanggaran, rapat tersebut
dilakukan oleh seluruh ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
secara intens dan rutin.
4) Bahwa terhadap Dalil Pengadu yang mengatakan bahwa seluruh dokumen
kajian yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam
penanganan perkara Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor:
007/LP/PL/Kab/04.05/IV/2019 yang meliputi dokumen Kajian Awal dan
dokumen Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran Pemilu dibuat oleh Staf adalah
tidak benar, akan tetapi Kajian tersebut dibuat oleh Ketua dan Anggota
Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu bersama Staf yang tergabubung dalam
Sentra Gakkumdu kabupaten Indragiri Hulu.
[2.9] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Ali Muhtar (Anggota
Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Divisi SDM dan Organisasi) dan Rony Fitrian
(Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Penindakan Pelanggaran) sebagai
Pihak Terkait dan memberikan keterangan dengan uraian sebagai berikut:
Ali Muhtar (Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Divisi SDM dan
Organisasi)
Pada saat proses penanganan awal, Pihak Terkait lebih banyak menjalankan
perjalanan dinas. Ketika SG II, tanggal 16 Mei 2019, Pihak Terkait melaksanakan
perjalanan dinas ke Pekanbaru. Sampai dengan larut malam, Pihak Terkait tidak
hadir saat pembahasan SG II tanggal 16 Mei 2019, namun masih terjadi perdebatan
sehingga dilanjutkan keesokkan harinya. Pagi, tanggal 17 Mei 2019, Pihak Terkait
hadir dan dimintakan pendapat sekaligus menandatangani berita acara. Pihak Terkait
bertanya dalam forum apakah sudah memenuhi unsur? karena sudah memenuhi
unsur, Pihak Terkait mengikuti hasil dari rapat pembahasan SG II.
Rony Fitrian Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu (Anggota Bawaslu
Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Penindakan Pelanggaran)
Merupakan PAW dari Sovia Warman
