III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan
Pengaduan Nomor 16-P/L-DKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara
Nomor 15-PKE-DKPP/VIII/2026 dan dibacakan dalam sidang pemeriksaan
dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 22 September
2026 yang mendalilkan bahwa Husni Mustofa in casu Teradu berdasarkan hasil
Pengawasan Internal yang telah dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia
sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah Terbukti melakukan
Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas karena
melakukan perbuatan yakni menggunakan fasilitas jabatan berupa Mobil Dinas
merk Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096 P, 2 (dua) unit Laptop merk
Lenovo, dan 1 (satu) unit tablet merk Ipad Apple M4 Pro. Namun, Husni Mustofa
in casu Teradu tidak dapat menunjukan keberadaan Aset Negara tersebut.
Sehingga, diberikan Sanksi Pemberhentian Sementara kepada Husni Mustofa in
casu Teradu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Langkat Periode
Tahun 2024-2029 serta dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum (DKPP).
Kronologi:
1. Bahwa pada tanggal 13 April 2026, KPU Kabupaten Langkat melakukan
koordinasi meminta petunjuk kepada KPU Provinsi Sumatera Utara melalui
Surat Plt. Ketua KPU Kabupaten Langkat Nomor 351/SDM.13.3-
SD/1205/4/2026 perihal Mohon Petunjuk dan Arahan, yang pada
prinsipnya menyatakan bahwa terdapat Surat Pengunduran Diri Ketua KPU
Kabupaten Langkat atas nama Husni Mustofa in casu Teradu (vide Bukti
P-1).
2. Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Langkat tersebut, KPU Provinsi
Sumatera Utara melakukan Klarifikasi terhadap KPU Kabupaten Langkat
dalam rangka Pengawasan secara berjenjang ke KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, berbunyi:
Pasal 50
(1) …
(2) KPU Provinsi melakukan Koordinasi, Supervisi, dan monitoring
terhadap KPU Kabupaten/Kota.
(3) …
(4) …
(5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3):
a. KPU Provinsi dapat berkonsultasi dengan KPU; dan
b. KPU Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan KPU Provinsi
(6) Koordinasi, Supervisi, dan monitoring sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:
a. rapat Koordinasi;
b. rapat Konsultasi;
c. rapat kerja; dan/atau
d. media lainnya.
3. Bahwa pada tanggal 20 April 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara
mengundang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat melalui Surat KPU
Provinsi Sumatera Utara Nomor 334/SDM.10.Und/12/4/2026 tanggal 20
April 2026 perihal Undangan Klarifikasi yang dilaksanakan pada hari Selasa,
21 April 2026 secara daring melalui Zoom Meeting (vide Bukti P-2).
4. Bahwa pada tanggal 21 April 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan
Klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat atas adanya
Surat Pengunduran Diri Ketua KPU Kabupaten Langkat atas nama Husni
Mustofa in casu Teradu (vide Bukti P-3).
Namun, dari hasil Klarifikasi tersebut selain Husni Mustofa in casu Teradu
mengundurkan diri sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat dengan alasan
sakit, ditemukan fakta baru bahwa Teradu menguasai 1 (satu) unit Mobil
Dinas bermerk Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096 P, dan saat ini
Teradu tidak dapat menunjukkan keberadaan Mobil Dinas tersebut. Atas
temuan fakta baru tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara meyampaikan
Hasil Klarifikasi sebagai Laporan kepada KPU RI.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara
meyampaikan Hasil Klarifikasi tersebut kepada KPU RI melalui Surat Dinas
Nomor 407/SDM.10.3-SD/12/4/2026 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat, yang pada prinsipnya
menyatakan bahwa Teradu mengundurkan diri sebagai Ketua KPU
Kabupaten Langkat dengan alasan sakit dan Teradu menguasai 1 (satu) unit
Mobil Dinas bermerek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096 P, tetapi
sampai saat ini Teradu tidak dapat menunjukkan keberadaan Mobil Dinas
tersebut (vide Bukti P-4).
6. Bahwa sehubungan dengan Permohonan pengunduran diri Ketua KPU
Kabupaten Langkat dan dugaan adanya penguasaan kendaraan dinas untuk
keperluan pribadi, KPU RI mengundang KPU Provinsi Sumatera Utara dan
KPU Kabupaten Langkat untuk dilakukan Pengawasan Internal pada hari
Senin, 25 Mei 2026 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara
melalui Surat Dinas KPU RI Nomor 462/PW.02-Und/04/2026 dan Surat
KPU RI Nomor 463/PW.02-Und/04/2026 perihal Undangan Pengawasan
Internal (vide Bukti P-5).
7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2026, KPU RI melakukan Pengawasan Internal
terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Langkat,
adapun hasil Pengawasan Internal tersebut dituangkan kedalam Model PP-
4 Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji,
dan/atau Pakta Integritas (vide Bukti P-6).
8. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Internal tersebut ditemukan fakta-
fakta yang tercantum pada Model PP-4 Berita Acara Hasil Penanganan
Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas
sebagai berikut:
a. Bahwa benar, berdasarkan Surat KPU Kabupaten Langkat Nomor
345/SDM.13.3.SD/1205/4/20026 tertanggal 10 April 2026 yang
ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Teradu
menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat
dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat dengan alasan gangguan
Kesehatan (vide Bukti P-7).
b. Bahwa benar sejak pengajuan pengunduran diri Teradu tersebut, sampai
dengan dilakukan pengawasan internal, yang bersangkutan tidak pernah
menyampaikan bukti dokumen resmi yang dapat memperkuat alasan
tersebut.
c. Bahwa benar, Teradu sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat berdasarkan
Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 6.3/RT.01-BA/1205/2025
tanggal 10 Februari 2025, menguasai 1 (satu) unit kendaraan roda empat
dengan merek Toyota Avanza berwarna Silver Metalic, Nomor Polisi BK
1096 Р. Kendaraan roda empat tersebut merupakan kendaraan milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang dipinjam pakai kepada KPU
Kabupaten Langkat. Penguasaan pemakaian kendaraan oleh Teradu
disepakati dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat, dan
penggunaannya dilakukan secara bergantian antar anggota yang lain,
termasuk juga dapat digunakan untuk kepentingan KPU Kabupaten
Langkat (vide Bukti P-8).
d. Bahwa benar, kendaraan dinas tersebut sudah tidak terlihat dalam
penguasaan Teradu sejak Agustus 2025. Hal ini diketahui karena yang
bersangkutan tidak pernah lagi menggunakan kendaraan tersebut pada
saat ke Kantor;
e. Bahwa benar, sejak bulan Oktober 2025, Empat Anggota KPU Kabupaten
Langkat yang lainnya mempertanyakan keberadaan kendaraan dinas
tersebut kepada Teradu, namun yang bersangkutan memiliki beragam
dalih terkait keberadaan kendaraan dinas tersebut, dan persoalan ini
telah disampaikan dalam beberapa kali rapat pleno sebagaimana
dituangkan ke dalam berita acara rapat pleno yaitu:
1) Berita Acara Rapat Pleno Nomor 126/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 13
Oktober 2025 (vide Bukti P-9);
2) Berita Acara Rapat Pleno Nomor 130/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 20
Oktober 2025 (vide Bukti P-10);
3) Berita Acara Rapat Pleno Nomor 132/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 27
Oktober 2025 (vide Bukti P-11);
4) Berita Acara Rapat Pleno Nomor 144/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 10
November 2025 (vide Bukti P-12);
5) Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/PK.1-BA/1205/2026 tanggal 8
Januari 2026 (vide Bukti P-13);
f. Bahwa benar, dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat berdasarkan
Berita Acara Rapat Pleno Nomor 33/PK.01- BA/1205/2026 Tanggal 30
Maret 2026, diputuskan untuk dilakukan pemeriksaan fisik seluruh aset
dan/atau barang milik negara yang ada dalam penguasaan seluruh
Anggota KPU Kabupaten Langkat (vide Bukti P-14).
g. Bahwa benar, pada tanggal 9 April 2026 dilakukan pemeriksaan fisik
seluruh barang miliki negara yang ada pada Anggota KPU Kabupaten
Langkat, dengan mekanisme semua Anggota KPU Kabupaten Langkat
membawa barang-barang yang dipinjamkan dan/atau dalam penguasaan
masing-masing Anggota.
h. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik Aset
Nomor 331/RT.01.2-BA/1205/1/2026 tertanggal 9 April 2026, hanya
Teradu selaku Ketua Anggota KPU Kabupaten Langkat yang tidak
membawa seluruh barang-barang yang dipinjamkan atau dalam
penguasaannya ke KPU Kabupaten Langkat (vide Bukti P-15).
i. Bahwa benar, berdasarkan pengawasan internal diketahui Teradu tidak
menguasai kendaraan dinas roda empat saja, namun juga dipinjamkan 3
(tiga) unit barang elekronik berupa:
1) 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core 19 RAM
32GB SSD 1TB;
2) 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Intel Core i7; dan
3) 1 (satu) unit Ipad merek Apple M4 Pro 2024 512GB, 11 inchi beserta
Keyboard dan Pensil.
Ketiga barang tersebut juga tidak dapat dihadirkan oleh Teradu saat
dilakukan inventarisasi fisik barang pada tanggal 9 April 2026.
j. Bahwa benar, berdasarkan hasil pengawasan internal, Teradu
menyatakan kendaraan dinas roda empat milik Pemerintah Kabupaten
Langkat yang dipinjamkan kepada dirinya tersebut telah hilang dalam
penguasaannya, dengan alasan kendaraan tersebut dibawa lari oleh
tetangga yang tinggal didekat rumah orangtua Teradu di Kabupaten
Asahan. Kendaraan tersebut telah hilang sejak bulan Agustus 2025, dan
Teradu dengan sengaja menyembunyikan kehilangan tersebut dari
Anggota KPU Kabupaten Langkat lainnya karena menyakini masih dapat
mencari keberadaan kendaraan tersebut;
k. Bahwa benar, baik empat Anggota KPU Kabupaten Langkat dan Sekretaris
KPU Kabupaten Langkat, tidak pernah menyampaikan informasi
permasalahan yang terjadi di KPU Kabupaten Langkat ini kepada KPU
Provinsi dan/atau Sekretaris KPU Provinsi, baik secara formal ataupun
secara informal;
l. Bahwa benar, keempat Anggota KPU Kabupaten Langkat lainnya, hanya
menyandarkan semata-mata kepada Berita Acara Pleno terkait persoalan
kendaraan dinas yang digunakan Teradu namun tidak pernah dapat
dihadirkan oleh Teradu. Keempat Anggota KPU Kabupaten Langkat
lainnya, tidak berinisiatif bersama-sama menghadap KPU Provinsi
Sumatera Utara untuk menceritakan permasalahan tersebut dan
meminta arahan. Hal demikian berlaku pula dengan Sekretaris KPU
Kabupaten Langkat;
m.Bahwa benar, sejak hilangnya kendaraan tersebut sampai dengan
dilakukannya pengawasan internal, Teradu tidak pernah melaporkan
peristiwa kehilangan kendaraan roda empat tersebut kepada aparat
kepolisian;
n. Bahwa benar, Teradu menyatakan akan mengganti rugi kendaraan roda
empat tersebut paling lambat bulan Agustus 2026, dan akan disampaikan
kepada Sekretaris KPU Kabupaten Langkat.
9. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2026, KPU RI menetapkan Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2026 tentang Pemberhentian
Sementara Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 atas nama Husni
Mustofa in casu Teradu dan melaporkan pelanggaran yang bersangkutan
kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Bukti
P-16).
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2026, KPU RI menerbitkan Surat
Dinas Nomor 674/PW.02-SD/11/2026 perihal Tindak Lanjut Hasil
Keputusan Pemeriksaan Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta
Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi
Sumatera Utara Periode Tahun 2024-2029 yang pada prinsipnya meminta
kepada KPU Provinsi Sumatera Utara agar melaporkan Husti Mustofa in casu
Teradu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (vide
Bukti P-17).
11. Bahwa berdasarkan Poin (2) Surat KPU RI Nomor 674/PW.02-SD/11/2026
tersebut diatas, KPU RI memerintahkan kepada Ketua dan Anggota KPU
Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan inventarisir fakta-fakta baru
kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat, termasuk Sekretaris
KPU Kabupaten Langkat, setelah dilakukannya Pengawasan Internal,
termasuk informasi pendukung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat
dan/atau informasi pendukung lainnya sebelum mengadukan Teradu ke
DKPP, KPU Provinsi Sumatera Utara telah memberi tugas kepada Anggota
KPU Provinsi Sumatera Utara yaitu Sitori Mendrofa dan Raja Ahab Damanik
serta didampingi oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera untuk melakukan
inventarisir fakta-fakta baru termasuk informasi pendukung dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan/atau informasi pendukung
lainnya (vide Bukti P-18).
12. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2026, Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
yaitu Sitori Mendrofa dan Raja Ahab Damanik serta didampingi oleh
Sekretariat KPU Provinsi Sumatera melakukan inventarisir fakta-fakta baru
termasuk informasi pendukung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat
dan/atau informasi pendukung lainnya ke KPU Kabupaten Langkat (vide
Bukti P-19).
13. Bahwa berdasarkan Hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Langkat
terdapat Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD)
Kabupaten Langkat Nomor 000.23.2-330/BPKAD/2026 tanggal 5 Juni 2026
perihal Klarifikasi, yang pada prinsipnya meminta kepada Sekretaris KPU
Kabupaten Langkat untuk melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap
pemberitaan dugaan Penggelapan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Langkat
yang menyeret seorang Anggota KPU Kabupaten Langkat (vide Bukti P-20).
14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Negara (BPKAD) Kabupaten Langkat pada poin 13 diatas.
Kemudian, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat membalas Surat kepada
BPKAD Kabupaten Langkat dan juga menyurati Ketua KPU Kabupaten
Langkat melalui surat, yaitu:
a. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 532/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Jawaban Klarifikasi, yang
ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Langkat dan pada prinsipnya
menjelaskan bahwa permasalahan asset pemerintah kabupaten langkat
sesuai pemberitaan dugaan penggelapan Aset Milik Pemerintah
Kabupaten Langkat tidak benar dan kendaraan tersebut digunakan untuk
operasional Anggota KPU Kabupaten Langkat yang aktif atas nama Husni
Mustofa in casu Teradu dan yang bersangkutan bertanggungjawab penuh
terhadap kendaraan dinas dimaksud (vide Bukti P-21).
b. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 533/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Pengembalian Kendaraan
Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi BK 1096 P yang ditujukan kepada
Ketua KPU Kabupaten Langkat dan pada prinsipnya menjelaskan kepada
Husni Mustofa in casu Teradu untuk mengembalikan asset pinjam pakai
kekantor KPU Kabupaten Langkat paling lambat tanggal 8 Juni 2026 (vide
Bukti P-22).
15. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Negara (BPKAD) Kabupaten Langkat kembali menyurati Sekretaris KPU
Kabupaten Langkat melalui Surat BPKAD Kabupaten Langkat Nomor
000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat yang
menjelaskan bahwa adanya Laporan Masyarakat terkait dugaan
penggelapan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Langkat oleh
Anggota KPU Kabupaten Langkat atas nama Husni Mustofa in casu Teradu
(vide Bukti P-23).
16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Negara (BPKAD) Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-
441/BPKAD/2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat. Sekretaris KPU
Kabupaten Langkat menyurati Ketua KPU Kabupaten Langkat dan juga
membalas Surat BPKAD Kabupaten Langkat melalui surat, yaitu:
a. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 716/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Pengembalian Aset KPU
Kabupaten Langkat yang ditujukan kepada Husni Mustofa in casu Teradu
untuk meminta mengembalikan asset berupa kendaraan Dinas Roda 4
(empat) Nomor Polisi BK 1096 P pinjam pakai ke Kantor KPU Kabupaten
Langkat paling lambat tanggal 10 Juli 2026 (vide Bukti P-24).
b. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 717/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Surat Pengantar, yang
ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Langkat menjelaskan Saudara
Husni Mustofa in casu Teradu menyatakan belum dapat mengembalikan
Aset Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dimaksud dengan melampirkan
Surat Pernyataan dari Husni Mustofa in casu Teradu yang menyatakan
akan mengembalikan kendaraan dinas roda 4 (empat) paling lama pada
tanggal 31 Agustus 2026 (vide Bukti P-25).
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk
memutus hal-hal sebagai berikut:
1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu;
3) Memberikan Sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang
dilakukan; dan
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat
lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.3] BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil aduannya, Pengadu mengajukan alat/barang
bukti yang diberi tanda P-1 dan P-25 sebagai berikut:
KODE BUKTI KETERANGAN
P-1 Surat Plt. Ketua KPU Kabupaten Langkat Nomor
351/SDM.13.3-SD/1205/4/2026 perihal Mohon Petunjuk
dan Arahan;
P-2 Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor
334/SDM.10.Und/12/4/2026 tanggal 20 April 2026 perihal
Undangan Klarifikasi;
P-3 Dokumentasi klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Langkat;
P-4 Surat Provinsi Sumatera Utara Nomor 407/SDM.10.3-
SD/12/4/2026 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Ketua
dan Anggota KPU Kabupaten Langkat;
P-5 Surat KPU RI Nomor 462/PW.02-Und/04/2026 dan Surat
KPU RI Nomor 463/PW.02-Und/04/2026 perihal Undangan
Pengawasan Internal;
P-6 Model PP-4 Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode
Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Nomor
142/PW.02-BA/11/2026;
P-7 Surat KPU Kabupaten Langkat Nomor
345/SDM.13.3.SD/1205/4/20026 tertanggal 10 April 2026;
P-8 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 6.3/RT.01-
BA/1205/2025 tanggal 10 Februari 2025;
P-9 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 126/PK.01-BA/1205/2025
tanggal 13 Oktober 2025;
P-10 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 130/PK.01-BA/1205/2025
tanggal 20 Oktober 2025;
P-11 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 132/PK.01-BA/1205/2025
tanggal 27 Oktober 2025;
KODE BUKTI KETERANGAN
P-12 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 144/PK.01-BA/1205/2025
tanggal 10 November 2025;
P-13 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/PK.1-BA/1205/2026
tanggal 8 Januari 2026;
P-14 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 33/PK.01- BA/1205/2026
Tanggal 30 Maret 2026;
P-15 Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik Aset Nomor
331/RT.01.2-BA/1205/1/2026 tertanggal 9 April 2026;
P-16 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun
2026 tentang Pemberhentian Sementara Ketua merangkap
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029;
P-17 Surat KPU RI Nomor 674/PW.02-SD/11/2026 perihal Tindak
Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Kode Perilaku,
Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera
Utara Periode 2024-2029;
P-18 Surat Tugas Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor
912/PW.02-ST/12/4/2026 dan Surat Tugas Sekretaris KPU
Provinsi Sumatera Utara Nomor 913/PW.02-ST/12/4/2026;
P-19 Dokumentasi melakukan inventarisir fakta-fakta baru di
Kantor KPU Kabupaten Langkat;
P-20 Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD)
Kabupaten Langkat Nomor 000.23.2-330/BPKAD/2026
tanggal 5 Juni 2026 perihal Klarifikasi;
P-21 Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 532/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Jawaban
Klarifikasi;
P-22 Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 532/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Pengembalian
Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi BK 1096 P;
P-23 Surat BPKAD Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-
441/BPKAD/2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
P-24 Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 716/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Pengembalian
Aset KPU Kabupaten Langkat yang ditujukan kepada Husni
Mustofa;
P-25 Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 717/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Surat
Pengantar;
[2.4] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU
Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu pada tanggal pada tanggal 22 September 2026, Teradu Perkara Nomor
15-PKE-DKPP/VIII/2026 telah menyampaikan jawaban tertulis dan dibacakan
dalam sidang pemeriksaan dengan uraian sebagai berikut:
A. Tentang Pengaduan Pengadu Yang Pada Pokoknya Menyatakan Teradu Telah
Melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelengara Pemilihan Umum.
1. Bahwa dalam pengaduannya, Pengadu telah menuduhkan bahwa seolah-
olah Teradu telah melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelengara
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelengara Pemilihan Umum, dengan
uraian melanggar ketentuan, sebagai berikut:
a. Melanggar Pasal 6 ayat 1 dan 2 huruf a, ayat 3 huruf a, c dan g;
b. Melangar Pasal 7 ayat 1;
c. Melanggar Pasal 9;
d. Melanggar Pasal 11 huruf a dan c;
e. Melanggar Pasal 12 huruf a; dan
f. Melanggar Pasal 15 huruf f;
2. Bahwa berdasarkan kronologis kejadian yang dilaporkan Pengadu, pada
pokoknya menyatakan bahwa Teradu menguasai barang milik negara
berupa, 2 unit Laptop dan 1 unit Ipad dan juga menguasai barang milik
Pemkab Langkat berupa kendaraan mobil dan kemudian menuduh
barang-barang tersebut tidak dapat Teradu tunjukkan bukti fisiknya saat
dilakukan inventarisir fisik;
3. Bahwa tuduhan Pengadu yang menyatakan Teradu melanggar kode etik
Pasal-pasal yang disebutkan pada angka 1 di atas, adalah tidak benar dan
tidak relevan, karena pasal-pasal tersebut dimaksudkan pada
penyelenggaraan pemilu, istilah Penyelenggaraan pemilu jika dilihat dari
ketentuan umum UU Nomor 7 Tahun 2017, Bab 1 pasal 1 angka 2
menyebut “Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu” sehingga sikap integritas
dan professional yang maksud adalah dilakukan oleh penyelengara
pemilu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
4. Bahwa saat Teradu menjadi penyelangara pemilu, Teradu telah
menerapakan sikap integritas dan professional dalam penyelenggaraan
pemilu, yang terdiri dari Pemilu Legislatif dan Presiden serta Pilkada;
5. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden, serta
Pilkada, Teradu telah melaksanakan tugas dan fungsi serta menjaga
integritas sebagai penyelenngara, hal ini dapat dilihat dari hasil pemilu
legislatif, presiden maupun pilkada tidak terdapat gugatan dan berjalan
dengan baik.
6. Bahwa dengan demikian oleh karena Pasal-pasal yang dituduhkan oleh
Pengadu seluruhnya terkait dengan sikap dan tindakan penyenggara
pemilu dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu, maka jika
dihubungkan dengan kronologis pengaduannya terkait dengan Teradu
menguasai barang milik negara berupa, 2 unit Laptop dan 1 unit Ipad dan
juga menguasai barang milik Pemkab Langkat berupa kendaraan mobil
dinas dan kemudian menuduh barang-barang tersebut tidak dapat
Teradu tunjukkan bukti fisiknya saat dilakukan inventarisir fisik,
tidaklah relevan dengan pasal-pasal yang dituduhkan dilanggar;
7. Bahwa tuduhan Teradu tidak dapat menunjukkan bukti fisik 2 unit
Laptop dan 1 unit Ipad dan kendaraan mobil dinas saat dilakukan
inventarisir fisik, melalui forum yang mulia ini untuk laptop dan ipad
teradu sampaikan hingga saat ini masih ada dalam penguasaan Teradu
dan nantinya akan Teradu kembalikan setelah persidangan paling lambat
tanggal 27 September 2026.
8. Bahwa sedangkan kendaraan mobil dinas yang dituduhkan saat ini masih
dalam proses pencarian oleh Kepolisian Resort Asahan. Bahwa mobil
dinas tersebut sedang tidak berada dalam penguasaan Teradu, mobil
dinas tersebut dipinjam/dilarikan oleh Tetangga Teradu dan kemudian
sampai saat ini belum dikembalikan. Teradu sudah melaporkan peristiwa
ini ke Polres Asahan untuk dilakukan penindakan secara hukum.
9. Bahwa khusus untuk mobil dinas yang karena kelalaian Teradu
menyebakan mobil tersebut tidak dikembalikan ataupun hilang, maka
dengan demikian penyelesaiannya berlaku ketentuan PP Nomor 27 Tahun
2014 sebagaimnaa telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan untuk itu jika mobil
tersebut tidak ditemukan nantinya maka Teradu siap untuk melakukan
ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten Langkat selaku pemilik
mobil tersebut;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena materi yang menjadi
subtansi pengaduan dari Pengadu adalah bukan masuk pada kategori
peneyelengaraan pemilu atau bukan terkait dengan tindakan dan perilaku
Teradu dalam menjalankan tugas dan fungsi Teradu sebagai Anggota KPU
dalam meyelenggarakan pemilu, maka dengan demikian menurut Teradu
dalam pemeriksaan perkara ini Tidak dapat diterapkan Ketentuan
Peraturan Dewan Kehormanan Penyelengara Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelengara Pemilihan Umum, Khususnya yang dituduhkan Pengadu
tersebut di atas;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian
sangat patut jika laporan atau pengaduan Pengadu tersebut dinyatakan
ditolak;
B. Tentang Teradu telah Melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu secara
Profesioanal dan Berintegritas.
1. Bahwa pasca dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Langkat, melalui
mekanisme pleno internal Teradu mendapat amanah menjadi Kordinator
Divisi Teknis dan Penyelenggara. Yang salah satu tugasnya menanggani
teknis Pemilu mulai dari pemungutan suara, pencoblosan sampai
rekapitulasi secara berjenjang dan sampai penetapan hasil Pemilu.
2. Bahwa sebagai Anggota KPU Kabupaten Langkat yang baru dilantik dan
langsung menghadapi tahapan rekapitulasi Pemilu Tahun 2024, Teradu
dalam kapasitas sebagai Kordiv Teknis yang melanjutkan kerja Anggota
sebelumnya terdapat tantangan tersendiri. Teradu harus mampu
mengikuti dan memahami secara cepat terhadap regulasi yang ada yang
terkadang regulasi itu keluarnya bersifat insindentil. Seperti surat edaran,
surat dinas dan jenis petunjuk lainya, juga Teradu dituntut harus
memahami kondisi lapangan, memahami diamika yang terjadi dan harus
mampu mengiventarisir permasalahan yang ada.
3. Bahwa Teradu yang baru mendapat tugas untuk melanjutkan pekerjaan
yang sudah separuh jalan dikerjakan Anggota sebelumnya yang karena
masa jabatanya sudah berakhir, disatu sisi Teradu juga harus mampu
beradaptasi dengan lingkungan mulai dari jajaran seketariat maupun
beradaptasi dengan jajaran badan ad hoc PPK sebagai penyelenggara
ditingkat kecamatan, dan PPS ditingkat kelurahan/desa untuk bisa
menyelesaikan tugas dengan baik.
4. Bahwa sebagaimana diketahui, dalam pelaksanaan Pemilu, tahapan yang
paling rawan konflik adalah pada saat tahapan rekapitulasi berjenjang,
tahapan ini merupakan tahapan yang paling rawan terjadi konflik baik
antara sesama peserta Pemilu, antara penyelenggara dengan
peyelenggara, maupun antara peserta dengan penyelenggara.
5. Bahwa dimasa rekapitulasi ini juga sering terjadi kecurangan dan
kesalahan yang mungkin disengaja ataupun karena kelalaian disebabkan
kondisi waktu yang menuntut agar berjalan tepat waktu. Pada tahapan
ini berpotensi terjadi manipulasi mulai dari bergesernya perolehan suara.
Perolehan suara Caleg A berpindah ke suara Caleg B, perolehan Partai A
berpindah ke Partai B, dan sebagainya. Belum lagi salah menuliskan
angka perolehan suara dari setiap formulir satu ke formulir lainya,
kesalahan pengisian kolom pada setiap formulir disebabkan kemampuan
penyelenggara yang tidak fokus, kemudian protes dan keberatan saksi
partai peserta pemilu dan lain sebagainya yang harus diselesaikan secara
baik.
6. Bahwa Teradu sebagai Kordiv Teknis terkadang juga dihadapkan dengan
perilaku penyelenggara badan ad hoc yang mungkin saja “bermain”
dengan peserta pemilu, dan ini semua jika tidak mampu di selesaikan
dengan baik akan berpotensi terjadinya gugatan dan terjadinya konflik.
7. Bahwa ditengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi,
Alhamdulillah, Teradu dapat memiminimalisir dan kekhawatiran
pelanggaran tidak terjadi sampai akhirnya tahapan rekapitulasi dan
penetapan hasil Pemilu untuk KPU Kabupaten langkat secara teknis
penyelenggaraan yang menjadi tanggung jawab Teradu sebagai Kordiv
Teknis pelaksanaanya berjalan dengan baik dan hasil Pemilu maupun
Pilpres tidak terdapat gugatan dan tidak terjadi konflik.
8. Bahwa Teradu dalam kapasitas sebagai Anggota KPU Kabupaten Langkat
yang membidangi teknis penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan
tugas dan fungsi dalam penyelenggaran pemilu sudah menjaga integritas
dan profesionalitas, sehingga pelakasnaan pemilu sampai dengan selesai
berjalan dengan baik.
C. Tentang Dinamika dilingkungan KPU kabupaten Langkat.
1. Bahwa pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, KPU Kabupaten Langkat
mengalami dinamika yang luar biasa, dan kali ini terjadi dinamika
internal antara Anggota dengan Sekretaris, sampai sempat terjadi pleno
pengajuan pergantian Sekretaris KPU Kabupaten Langkat ke KPU Provinsi
Sumatera Utara, namun oleh KPU Provinsi Sumatera Utara posisi
Sekretaris tidak diganti.
2. Bahwa selain itu juga terjadi dinamika antara Ketua KPU Kabupaten
Langkat atas nama Dian Taufik Ramadhan dengan Sekretaris KPU
Kabupaten Langkat. Dinamika ini dipicu berbagai persoalan, diantaranya
adanya isu penerimaan fee dari pihak hotel yang disewa untuk setiap
kegiatan saat tahapan Pilkada berlangsung, kemudaian terkait adanya
beberapa dokumen KPU Kabupaten Langkat yang harusnya hanya
dikonsumsi internal sendiri, kemudian keluar dan menjadi konsumsi
publik.
3. Bahwa dinamika semakin meluas, dari fokus untuk mengganti sekretaris,
kemudian berubah menjadi pergantian ketua. Isu pergantian sekretaris
menjadi redup.
4. Bahwa pergantian ketua di inisiasi oleh Saudara Maghfirah selaku Kordiv
Rendatin, Saudara Imran Lubis selaku Kordiv SDM, dan Saudara
Ferinanda Rajaguguk selaku Kordiv Hukum serta didukung oleh Cut
Cinta Dewi selaku Sekretaris KPU Kabupaten Langkat. Oleh ketiganya,
Teradu diajak berkoalisi untuk menganti Dian Taufik Ramadhan sebagai
Ketua KPU Kabupaten Langkat.
5. Bahwa sebagai Anggota biasa yang masih memegang amanah sebagai
Kordiv Teknis dan Penyelenggara, Teradu kemudian diajak untuk turut
serta melakukan gerakan untuk menganti Dian Taufik Ramadhan sebagai
Ketua KPU Kabupaten Langkat.
6. Bahwa pada awalnya Teradu tidak tertarik untuk menganti ketua, sebab
secara personal Teradu tidak memiliki ketersingungan maupun gesekan
selama melaksanakan pekerjaan pada saat pemilu maupun tahapan
pilkada. Namun karena diajak oleh ketiganya, akhirnya Teradu ikut untuk
turut serta menjadi bahagian mengganti Dian Taufik Ramadhan sebagai
Ketua KPU Kabupaten Langkat.
7. Bahwa Maghfirah, Imran Lubis, serta Rerinanda Rajagukguk terus
mengajak duduk bersama dibeberapa Warkop di Kabupaten Langkat
sampai dengan di Kota Binjai dan sempat berdiskusi mendiskusikan
perihal pergantian Dian Taufik Ramadhan sebagai Ketua, dan untuk biaya
akomodosi makan minum dalam beberapa pertemuan tersebut dibantu
oleh Cut Cinta Dewi selaku Sekretaris KPU Kabupaten Langkat.
8. Bahwa Berbagai informasi tentang Dian Taufik Ramadhan ketika menjadi
Ketua, menjadi pembahasan setiap kali duduk bersama, diantaranya
disampaikan kepada Teradu terkait informasi adanya dugaan penerimaan
uang dari salah satu Peserta Pilkada oleh Dian Taufik Ramadhan, dan
informasi itu baru didengar oleh Teradu.
9. Bahwa dalam pertemuan itu, oleh Maghfirah dan Imran Lubis, Teradu
sempat disuruh untuk memastikan validitas informasi tersebut, informasi
lain yang juga disampaikan kepada Teradu terkait dengan adanya
perseteruan antara Sekretaris Cut Cinta Dewi dengan Ketua Dian Taufik
Ramadhan yang dipicu dugaan penerimaan fee hotel. yang memang pada
akhirnya terkait dengan dugaan penerimaan fee hotel ini antara
Sekretaris Cut Cinta Dewi dan Ketua Dian Taufik Ramadhan sempat
dipanggil oleh KPU provinsi dan diklarifikasi.
10. Bahwa berdasarkan informasi dari klarifikasi oleh diketahui bahwa Dian
Taufik Ramadhan membuat pernyataan tidak pernah meminta fee hotel.
dan transfer pihak hotel yang sempat dikirim ke rekening beliau itu tidak
diketahuinnya sehingga uang yang sempat masuk ke rekening Dian
Taufik Ramadhan sudah dikembalikan kepihak hotel.
11. Bahwa setelah ditelusuri berdasarkan informasi yang ada dan
berdasarkan pernyataan keberatan yang dibuat oleh Dian Taufik
Ramadhan, ternyata diduga Sekretaris Cut Cinta Dewi yang mengirimkan
rekening pribadi Dian Taufik Ramadhan ke pihak hotel, sehingga pihak
hotel mentransfer uang yang diduga uang fee ke rekening Dian Taufik
Ramadhan tanpa konfirmasi beliau.
12. Bahwa selain persoalan tersebut, oleh Maghfirah, Imran Lubis dan
Ferinanda Rajagukguk diceritakan kepada Teradu bahwa Dian Taufik
Ramadhan pernah bertemu calon bupati ditempat tertentu diluar agenda
formal pada saat tahapan pilkada berlangsung.
13. Bahwa disampaikan juga informasi kepada Teradu jika Ketua Dian Taufik
Ramdhan menjadi pihak yang diduga membocorkan dokumen yang bocor
ke publik. Hal ini diduga karena perseteruan antara Sekretaris Cut Cinta
Dewi dan Ketua Dian Taufik Ramdhan (Karena indikasi ketidakcocokan
Ketua dengan Sekretaris). Bahwa semua informasi dan pembahasan
tentang Dian Taufik Ramadhan menjadi pembahasan setiap kali
pertemuan, dengan tujuan Teradu bisa turut ikut sepakat menganti Dian
Taufik Ramadhan sebagai Ketua dengan berbagai kesalahan yang
dilakukanya.
14. Bahwa akhirnya, terhadap dinamika yang terjadi, Teradu kemudian turut
serta menjadi bahagian untuk ikut menganti Dian Taufik Ramadhan.
15. Bahwa kemudian pembahasan mengkerucut pada siapa penganti Dian
Taufik Ramadhan.
16. Bahwa Teradu selanjutnya kembali diajak bertemu dengan Maghfirah dan
Ferinanda Rajaguguk di kafe di stabat, pada saat pertemuan itu Teradu
diberi pilihan oleh Maghfirah untuk mendukung Imran Lubis
mengantikan Dian Taufik Ramadhan sebagai Ketua, namun Teradu
menjawab kenapa tidak Maghfirah atau Ferinanda Rajagukguk yang
menjadi ketua, kemudian Teradu diberi opsi lain.
17. Bahwa dari beberapa kali pertemuan yang melibatkan Maghfirah, Imran
Lubis, Ferinanda Rajagukguk dan Teradu sendiri, akhirnya Teradu
ditawarkan untuk menjadi ketua. dan pada waktu itu Teradu tidak
langsung menerima dan meminta waktu untuk memutuskan.
18. Bahwa beberapa hari setelahnya, pertemuan kembali dilakukan dan
Teradu menyatakan siap ditunjuk jadi ketua jika semua Anggota sepakat.
19. Bahwa ketika Teradu menyatakan siap jadi ketua, Maghfirah, Imran Lubis
dan Ferinanda Rajaguguk meminta komitmen kepada Teradu agar ketika
nanti menjadi ketua, Teradu tidak seperti Dian Taufik Ramadhan, bahkan
oleh Maghfira, Imran Lubis, dan Ferinanda Rajaguguk sempat terlontar
kalaupun ada mainan kita diskusikan bersama jangan makan sendiri ujar
mereka.
20. Bahwa akhirnya proses pergantian berjalan dan akhirnya Dian Taufik
Ramdhan berganti, dan usulan pergantian ketua ditindaklanjuti oleh KPU
Provinsi Sumatera Utara dan ditindaklanjuti oleh KPU RI. Kemudian
turunlah surat pemberhentian Ketua KPU Kabupaten Langkat disertai
Sanksi Peringatan Keras dari KPU RI terhadap Dian Taufik Ramadhan.
D. Tiga hari setelah pergantian Ketua, kembali terjadi dinamika disertai ancaman
kepada Teradu.
1. Bahwa pasca keluar Surat keputusan dan penetapan pergantian ketua
oleh KPU RI, baru tiga hari Surat Keputusan keluar, terjadi lagi dinamika
diantara empat orang, yaitu Teradu selaku Ketua yang baru dengan tiga
orang lainya, Maghfirah, Imran Lubis dan Ferinanda Rajagukguk.
2. Bahwa dinamika ini dipicu karena setelah Surat Keputusan sebagai Ketua
turun dari KPU RI, kebetulan ketika itu Teradu sedang tidak berada
dikantor selama dua hari karena sakit, dan posisi Teradu sedang berobat
dikampung di Kabupaten Asahan, ini membuat ketiganya kecewa.
3. Bahwa Teradu juga dituduh oleh ketiga orang tersebut menjual nama
mereka kepada Sekretaris Cut Cinta Dewi untuk mendapatkan
keuntungan dari biaya konsolidasi yang diberi Sekretaris Cut Cinta Dewi
kepada Teradu untuk biaya selama konsolidasi pergantian ketua.
4. Bahwa Teradu merasa terkejut ketika masalah bantuan untuk konsolidasi
selama ini dari Sekretaris yang menjadi pembahasan, bahkan sampai ada
tuduhan macam-macam. Padahal apa yang diberikan Sekretaris selalu
diketahui dan diperuntukan untuk membayar makan minum setiap ada
pertemuan.
5. Bahwa benar memang Sekretaris ada beberapa kali memberi bantuan
untuk konsolidasi. kalau saya tidak salah ingat ada tiga ratus ribu rupiah,
kemudian lima ratus ribu rupiah, dan paling banyak satu juta rupiah.
Dan ada sekali sejumlah tiga ratus ribu rupiah Teradu lupa melaporkan
untuk biaya makan minum, dan biasanya setiap menerima dari Sekretaris
pasti Teradu sampaikan kepada tiga orang tersebut. Walaupun mungkin
ada yang terlupakan.
6. Bahwa kenapa Teradu yang menerima dari Sekretaris bantuan tersebut,
karena oleh Maghfirah, Imran Lubis dan Ferinanda Rajagukguk setiap kali
ada pertemuan di warkop, Teradu yang disuruh meminta ke Sekretaris,
karena mereka malas berhubungan dengan Sekretaris.
7. Bahwa Terkait persoalan biaya akomodasi tersebut, Teradu mungkin
dianggap tidak komitmen (bisa jadi tidak membagi sisa, atau tidak
melaporkan biaya bantuan dari Sekretaris untuk konsolidasi).
8. Bahwa sempat terucap dari Maghfirah kepada Teradu “masih baru jadi
ketua saja sudah songong, tidak komitmen”, ujar maghfirah dengan nada
emosi.
9. Bahwa dalam satu pertemuan diwarkop di seputaran Stabat Teradu
sempat disidang oleh Maghfirah, Imran Lubis dan Ferinanda Rajaguguk
terkait tidak transparan terhadap bantuan konsolidasi yang diberi
Sekretaris tersebut.
10. Bahwa oleh Maghfirah, Teradu sempat terlontar ancaman dari Maghfirah
kepada Teradu dengan kalimat “jangan kau pikir kau bisa selamat sampai
selesai masa jabatan tiga tahun”.
11. Bahwa mendengar ancaman itu Teradu respon dengan mengatakan,
jangankan tiga tahun, besok pun siap kehilangan jabatan.
12. Setelah peristiwa itu, hubungan di internal mulai tidak kondusif saling
curiga mencurigai, terbentuk faksi-faksi dengan formasi tiga-satu-satu.
Faksi pertama oleh tiga orang, Maghfirah, Imran Lubis, dan Ferinanda
Rajaguguk bersama Sekretaris, dan Dian Taufik Ramadhan sendiri,
kemudian Teradu sendiri.
13. Bahwa Teradu menyadari hubungan antara Anggota sudah tidak
harmonis serta hubungan antara Anggota dengan sekretariat juga tidak
sehat dan terjadi saling serang serta berpotensi setiap permaslahan
internal yang seharusnya tidak menjadi konsumsi pulik, keluar sehingga
menjadi konsumsi publik, sebagaimana yang Teradu alami saat ini.
E. Mulai muncul persoalan mobil dinas dan aset.
1. Pasca terpilihnya Teradu sebagai ketua KPU Kabupaten Langkat, dengan
berbagai dinamika yang ada, beberapa bulan setelahnya Teradu beberapa
kali kekantor tidak membawa kendaraan dinas yang dipinjam pakaikan
oleh Sekretariat sejak Teradu masih menjabat sebagai Kordiv Teknis.
2. Bahwa dalam beberapa kali pleno sempat dipertanyakan keberadaanya,
bahkan diminta untuk dipakai secara bergantian.
3. Bahwa benar Teradu sempat menyampaiakan beberapa alasan terkait
kendaraan yang dipakai Teradu tidak dibawa kekantor karena ada
masalah sedikit dan Teradu mengatakan secepatnya akan dikembalikan.
4. Bahwa beberapa kali disepakati waktu untuk mengembalikan kendaraan
tersebut, namun Teradu tidak mengembalikan, terakhir Teradu
sampaikan akan dikembalikan secepatnya.
5. Bahwa kemudian dalam rapat pleno, Teradu sampaikan, jika kondisi
terburuk terhadap mobil tersebut akan Teradu bertanggungjawab, baik
administratif maupun hukum.
6. Bahwa kemudian pembahasan dalam rapat pleno berkembang terkait aset
lain yang masing masing komisioner juga mendapatkannya, seperti laptop
dan ipad, bahkan ada beberapa Anggota yang juga mendapatkan pinjam
pakai kamera dan disepakati untuk setiap tiga bulan sekali diperiksa dan
dibawa kantor untuk didata.
7. Bahwa dua kali pemeriksaan memang Teradu tidak bawa laptop dan ipad
yang Teradu pegang karena waktu itu, barang yang Teradu pakai
posisinya berada di kampung. Sampai akhirnya Teradu dilaporkan ke
KPU Provinsi Sumatera Utara.
8. Bahwa benar terhadap kondisi kendaraan mobil yang Teradu pakai
tersebut ada trouble yang tidak pernah Teradu sampaiakan pada saat
rapat pleno jika mobil yang Teradu pakai kondisinya sudah tidak dalam
penguasaan Teradu dan posisi kendaraan tersebut dipinjam tetangga
Teradu dan belum dikembalikan.
9. Bahwa beberapa kali ditanyakan, kenapa tidak Teradu sampaikan yang
sebenarnya kondisi mobil tersebut, ini untuk menjaga kondusifitas
karena situasi dinamika yang tinggi selama ini, ditambah Teradu masih
berkeyakinan bahwa mobil bisa dikembalikan karena Teradu menganggap
yang membawa masih satu kampung dengan Teradu serta rumah orang
tuanya hanya beberapa rumah jaraknya dari rumah orangtua Teradu.
10. Bahwa atas berbagai persoalan dan dinamika yang terjadi, dan
permasalahan yang Teradu hadapi, kemudian ternyata berdampak pada
kondisi kesehatan Teradu. Beberapa kali Teradu mengalami sakit dan
asam lambung sering kambuh berakibat Teradu kurang produktif masuk
kekantor menjalankan tugas sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat yang
harus mewakili kegiatan eksternal dan internal.
11. Bahwa karena kondisi kesehatan, Teradu kemudian memutuskan untuk
mengundurkan diri sebagai ketua sembari fokus untuk penyembuhan
dan fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang Teradu hadapi.
12. Bahwa pengunduran diri Teradu kemudian disampaikan ke KPU Provinsi
dan dilakukan klarifikasi. Dalam klarifikasi tersebut ternyata berkembang
kepada hal lain termasuk masalah mobil dinas yang belum dikembalikan,
ini kemudian diasumsikan dan terus dikembangkan oleh KPU Provinsi
Sumatera Utara sampai dilakukan pemeriksaan intarnal.
13. Bahwa oleh KPU Provinsi Sumatera Utara terus ditindaklanjuti sampai
diteruskan ke KPU RI dan dilakukan pengawasan internal.
14. Bahwa ketika pengawasan internal tersebut barulah Teradu
menyampaikan kondisi mobil yang sebenarnya. Dan dalam pemeriksaan
tersebut juga Teradu menyatakan siap mengganti apabila mobil tersebut
tidak bisa dikembalikan.
15. Bahwa terkait dengan kondisi mobil yang sampai hari ini belum dapat
dikembalikan. Bahwa ini bukan merupakan kesengajaan Teradu, apalagi
keinginan Teradu, tapi ini musibah yang memungkinkan siapapun bisa
saja mengalaminya. Kendati dalam hal ini terdapat kelalaian Teradu.
Maka Teradu sudah menyatakan siap bertangungjawab sesuai dengan
peraturan yang mengatur terkait dengan mekanisme pengelolaan barang
milik negara.
[2.5] PETITUM TERADU
Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas tersebut, maka
Teradu dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis
DKPP agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya
berbunyi, sebagai berikut:
1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik
Penyeleggara Pemilihan Umum;
3. Menyatakan merehabilitasi nama baik Teradu dalam keadaan dan
kedudukannya semula; dan
4. Atau apabila Majelis DKPP berpendapat lain, maka dalam peradilan yang
baik mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
[2.6] BUKTI TERADU
Bahwa Teradu tidak melampirkan Alat/Barang Bukti dalam
Jawaban/Keterangannya.
[2.7] PIHAK TERKAIT
Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP pada tanggal 22 September 2026 hadir
sebagai Pihak Terkait dan memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:
[2.7.1] KETUA KPU RI
Sehubungan dengan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu dengan nomor Pengaduan Nomor 16-P/L-DKPP/VIII/2026, yang
diregistrasi dengan Perkara Nomor 15-PKE-DKPP/VIII/2026, DKPP dalam
panggilan sidangnya pada pokoknya meminta KPU dalam kedudukan pada
perkara a quo sebagai Pihak Terkait, Mochammad Afifuddin selaku Ketua KPU
RI memberikan keterangan berkaitan dengan mekanisme dan tata cara prosedur
Surat Keputusan mengenai Pemberhentian Sementara Teradu. Terhadap hal
tersebut Pihak Terkait menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari aduan Pengadu, pada pokoknya
Pengadu menguraikan bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode
Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas karena menggunakan
fasilitas jabatan berupa Mobil Dinas bermerk Toyota Avanza dengan plat
nomor polisi BK 1096 P, Dua buah Laptop merk Lenovo dan Satu buah Ipad
merk Apple M4 Pro. Namun, tidak dapat menunjukan keberadaan aset
tersebut;
2. Bahwa Teradu merupakan Ketua KPU merangkap Anggota KPU Kabupaten
Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 berdasarkan
Keputusan KPU Nomor 242 tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Periode 2024-2029 tertanggal
19 Februari 2024 dan Keputusan KPU Nomor 797 tahun 2025 tentang
Pemberhentian dan Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Langkat Provinsi Suamtera Utara Periode 2024-2029 tertanggal 15
September 2025;
3. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2026, Pihak Terkait telah menerima Surat Ketua
KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 407/SDM.10.3-SD/12/4/2026
tertanggal 13 Mei 2026 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Langkat yang pada pokoknya menyampaikan hal-
hal sebagai berikut:
a. KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan klarifikasi terhadap
Teradu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 terkait dengan
pengunduran diri yang bersangkutan dari jabatan ketua karena alasan
sakit;
b. berdasarkan hasil klarifikasi KPU Provinsi Sumatera Utara terhadap
Saudara Husni Mustofa sebagaimana huruf a diketahui hal-hal sebagai
berikut:
1) Teradu mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan
gangguan kesehatan, namun Teradu tidak dapat menunjukkan
bukti berupa surat keterangan sakit dari rumah sakit yang
menerangkan kondisi kesehatan yang bersangkutan;
2) Teradu tidak dapat menunjukan keberadaan mobil dinas bermerek
Toyota Avanza dengan plat nomor BK 1060 P yang seharusnya ada
pada penguasaan yang bersangkutan.
4. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga)
pada tanggal 25 Mei 2026, Pihak Terkait melakukan Pengawasan Internal
terhadap KPU Kabupaten Langkat, terhadap Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 melalui
Surat Undangan Ketua KPU Nomor 463/PW.02-Und/04/2026 tertanggal 23
Mei 2026 perihal Undangan Pengawasan Internal;
5. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud
angka 4 (empat) di atas, diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
a. sikap pengunduran diri Teradu dari jabatan ketua merupakan upaya
berkelit yang bersangkutan dari pertanggungjawaban keberadaan mobil
dinas bermerek Toyota Avanza dengan plat nomor BK 1060 P, dimana
mobil tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang
dipinjamkan kepada KPU Kabupaten Langkat yang sudah tidak terlihat
sejak bulan Agustus 2025;
b. selain mobil dinas bermerek Toyota Avanza sebagaimana huruf a, Teradu
diketahui juga menguasai 3 (tiga) barang milik negara berupa 1 (satu)
buah laptop merek Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9 RAM 32GM SSD
1TB, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo Intel Core i7, dan 1 (satu) buah
Ipad Apple M4 Pro 2024 512GB 11inch beserta pensil dan keyboardnya,
yang tidak dapat ditunjukan pada saat dilakukan inventarisasi fisik oleh
KPU Kabupaten Langkat pada tanggal 9 April 2026.
6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2026 Pihak Terkait melakukan rapat pleno atas
hasil dari pengawasan internal yang pada pokoknya menyepakati untuk
memberikan sanksi kepada Teradu yaitu pemberhentian sementara dari
jabatan Ketua dan sebagai Anggota KPU Kabupaten Langkat Provinsi
Sumatera Utara Periode 2024-2029 yang kemudian dituangkan dalam Berita
Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji
dan/atau Pakta Integritas Nomor 142/PW.02-BA/04/2026;
7. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2026, Pihak Terkait menetapkan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2026 tentang
Pemberhentian Sementara Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 atas
nama Husni Mustofa dan melaporkan pelanggaran yang bersangkutan
kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2026, KPU RI menerbitkan Surat Dinas Nomor
674/PW.02-SD/11/2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Keputusan
Pemeriksaan Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera
Utara Periode 2024-2029 yang pada prinsipnya meminta kepada KPU
Provinsi Sumatera Utara agar melaporkan Saudara Husti Mustofa kepada
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Bahwa berkaitan dengan pengelolaan mobil dinas dan barang milik negara
berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9 RAM
32GM SSD 1TB, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo Intel Core i7, dan 1 (satu)
buah Ipad Apple M4 Pro 2024 512GB 11ich berserta pensil dan keyboardnya,
Pihak Terkait perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa mobil dinas bermerek Toyota Avanza dengan plat nomor BK 1060
P adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang dipinjamkan
kepada KPU Kabupaten Langkat;
b. Bahwa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9
RAM 32GM SSD 1TB, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo Intel Core i7,
dan 1 (satu) buah Ipad Apple M4 Pro 2024 512GB 11 inch berserta pensil
dan keyboardnya merupakan barang milik negara;
c. Bahwa Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara diberikan kepada
KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Langkat (termasuk di dalamnya
diberikan kepada Teradu dalam kedudukannya sebagai Ketua KPU
Kabupaten Langkat) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, sehingga sudah
seyogianya Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara dipergunakan
sesuai dengan peruntukan yang seharusnya; dan
d. Bahwa secara prinsip pengelolaan Barang Milik Daerah maupun Badan
Milik Negara melekat pada individu yang menguasai barang atau aset
negara tersebut, sehingga Teradu sebagai individu yang menguasai
barang atau aset negara tersebut harus bertanggung jawab penuh atas
barang atau aset negara dimaksud.
Demikian Keterangan Pihak Terkait ini disampaikan dan atas perkenannya
diucapkan terima kasih.
[2.7.2] ANGGOTA KPU PROVINSI SUMATERA UTARA
Bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris DKPP Nomor 263/PS.DKPP/SET-
04/IX/2026 tanggal 11 September 2026 Perihal Panggilan Sidang untuk
mengikuti Sidang DKPP, Raja Ahab Damani, El Suhaimi, Frendianus Joni
Rahmat Zebua, Kotaris Banurea dan Sitori Mendrofa masing-masing selaku
Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara in casu Pihak Terkait. Bahwa terhadap
Pengaduan Nomor 16-P/LDKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara
No.15-PKE-DKPP/VIII/2026, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai
berikut:
1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima
Surat KPU RI Nomor 674/PW.02-SD/11/2026 Perihal Tindak Lanjut Hasil
Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji,
dan/atau Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 yang pada prinsipnya
Melaporkan Saudara Husni Mustofa selaku Ketua merangkap Anggota KPU
Kabupaten Langkat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan
Memerintahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
untuk melakukan inventarisir fakta-fakta baru kepada Ketua dan Anggota
KPU Kabupaten Langkat, termasuk Sekretaris KPU Kabupaten Langkat,
setelah dilakukannya Pengawasan Internal, termasuk informasi pendukung
dari Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan/atau informasi pendukung
lainnya.
2. Bahwa menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 674/PW.02-SD/11/2026
tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah memberi tugas kepada Anggota
KPU Provinsi Sumatera Utara yaitu Raja Ahab Damanik dan Sitori Mendrofa
serta didampangi oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara untuk
melakukan inventarisir fakta-fakta baru kepada Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Langkat termasuk Sekretaris KPU Kabupaten Langkat. Adapun
hasil koordinasi Tim KPU Provinsi Sumatera Utara pada saat Monitoring dan
Supervisi ke Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:
a. Bahwa berdasarkan Hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Langkat
terdapat Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara
(BPKAD) Kabupaten Langkat Nomor 000.23.2-330/BPKAD/2026 tanggal
5 Juni 2026 perihal Klarifikasi, yang pada prinsipnya meminta kepada
Sekretaris KPU Kabupaten Langkat untuk melakukan klarifikasi secara
tertulis terhadap pemberitaan dugaan Penggelapan Aset Milik Pemerintah
Kabupaten Langkat yang menyeret seorang Anggota KPU Kabupaten
Langkat.
b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari BPKAD Kabupaten Langkat
pada huruf a diatas. Sekretaris KPU Kabupaten Langkat membalas Surat
kepada BPKAD Kabupaten Langkat dan juga menyurati Ketua KPU
Kabupaten Langkat melalui surat, yaitu:
1) Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 532/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Jawaban Klarifikasi,
yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Langkat dan pada
prinsipnya menjelaskan bahwa permasalahan aset pemerintah
kabupaten langkat sesuai pemberitaan dugaan penggelapan Aset
Milik Pemerintah Kabupaten Langkat tidak benar dan kendaraan
tersebut digunakan untuk operasional anggota KPU Kabupaten
Langkat yang aktif atas nama Husni Mustofa dan yang bersangkutan
bertanggungjawab penuh terhadap kendaraan dinas dimaksud;
2) Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 533/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Pengembalian
Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi BK 1096 P yang
ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat dan pada prinsipnya
menjelaskan kepada Saudara Husni Mustofa untuk mengembalikan
aset pinjam pakai ke Kantor KPU Kabupaten Langkat paling lambat
tanggal 8 Juni 2026;
c. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2026, BPKAD Kabupaten Langkat Kembali
menyurati Sekretaris KPU Kabupaten Langkat melalui Surat BPKAD
Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal Tindak
Lanjut Aduan Masyarakat yang menjelaskan bahwa adanya Laporan
Masyarakat terkait dugaan penggelapan kendaraan dinas milik
Pemerintah Kabupaten Langkat oleh Anggota KPU Kabupaten Langkat
atas nama Husni Mustofa;
d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari BPKAD Kabupaten Langkat
Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal Tindak Lanjut Aduan
Masyarakat. Kemudian, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat membalas
Surat BPKAD Kabupaten Langkat melalui Surat Sekretaris KPU
Kabupaten Langkat Nomor : 717/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 9 Juli
2026 perihal Surat Pengantar, yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten
Langkat menjelaskan Saudara Husni Mustofa menyatakan belum dapat
mengembalikan Aset Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dimaksud dengan
melampirkan Surat Pernyataan dari Husni Mustofa yang menyatakan
akan mengembalikan kendaraan dinas roda 4 (empat) paling lama pada
tanggal 31 Agustus 2026;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara
menyampaikan Laporan Hasil Inventarisis fakta-fakta baru di KPU Kabupaten
Langkat kepada KPU RI.
4. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara
melaksanakan Rapat Pleno untuk selanjutnya bermufakat dan memutuskan
kesimpulan rapat agar melaporkan Saudara Husni Mustofa selaku Ketua
merangkap Anggota KPU Kabupaten Langkat ke Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP).
5. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara
melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Langkat, diperoleh informasi sebagai berikut :
a. bahwa BPKAD Kabupaten Langkat telah menerima Undangan Klarifikasi
dari Kepala Kepolisian Resor Langkat untuk memberikan keterangan
terkait adanya laporan pengaduan masyarakat perihal dugaan adanya
pembiaran terhadap aset Pemerintah Kabupaten Langkat yang hilang
digunakan oleh Anggota KPU Kabupaten Langkat pada tanggal 27 Juli
2026;
b. BPKAD Kabupaten Langkat pada saat memberikan keterangan kepada
penyidik menyampaikan Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara
Husni Mustofa yang menyatakan akan mengembalikan aset Pemerintah
Kabupaten Langkat berupa pinjam pakai kendaraan dinas roda 4 (empat)
dengan nomor polisi BK 1096 P paling lama tanggal 31 Agustus 2026;
c. BPKAD Kabupaten Langkat terus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten
Langkat terkait perkembangan permasalahan dugaan adanya aset
Pemerintah Kabupaten Langkat yang hilang dan menunggu tindaklanjut
terhadap aset Pemerintah Kabupaten Langkat untuk dikembalikan paling
lambat 31 Agustus 2026;
d. Selanjutnya, apabila aset tersebut belum dikembalikan sampai dengan
waktu yang disepakati, BPKAD Kabupaten Langkat akan melakukan
koordinasi dengan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Langkat untuk
menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya.
6. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Husni
Mustofa menyatakan akan mengembalikan aset Pemerintah Kabupaten
Langkat berupa pinjam pakai kendaraan dinas roda 4 (empat) diatas paling
lama tanggal 31 Agustus 2026. Namun, sampai dengan tanggal yang
ditetapkan tidak ada iktikad baik yang bersangkutan untuk mengembalikan
aset negara tersebut.
Demikian Keterangan Pihak Terkait saya sampaikan, sebagai bahan
pertimbangan dalam memutuskan pengaduan dari Teradu, dan atas perhatian
Yang Mulia Majelis DKPP Kami ucapkan terimakasih.
[2.7.3] SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA UTARA
Bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris DKPP Nomor 262/PS.DKPP/SET-
04/IX/2026 tanggal 11 September 2026 Perihal Panggilan Sidang untuk
mengikuti Sidang DKPP, Sapran Daulay selaku Sekretaris KPU Provinsi
Sumatera Utara in casu Pihak Terkait. Bahwa terhadap Pengaduan Nomor 16-
P/LDKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara No.15-PKE-
DKPP/VIII/2026. Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima
Surat KPU RI Nomor : 674/PW.02-SD/11/2026 Perihal Tindak Lanjut Hasil
Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji,
dan/atau Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 yang pada prinsipnya
Melaporkan Saudara Husni Mustofa selaku Ketua merangkap Anggota KPU
Kabupaten Langkat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
dan Memerintahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera
Utara untuk melakukan inventarisir fakta-fakta baru kepada Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Langkat, termasuk Sekretaris KPU Kabupaten
Langkat, setelah dilakukannya Pengawasan Internal, termasuk informasi
pendukung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan/atau informasi
pendukung lainnya.
2. Bahwa menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 674/PW.02-SD/11/2026
tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah memberi tugas kepada Anggota
KPU Provinsi Sumatera Utara yaitu Raja Ahab Damanik dan Sitori Mendrofa
serta didampangi oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara untuk
melakukan inventarisir fakta-fakta baru kepada Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Langkat termasuk Sekretaris KPU Kabupaten Langkat. Adapun
hasil koordinasi Tim KPU Provinsi Sumatera Utara pada saat Monitoring dan
Supervisi ke Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:
a. Bahwa berdasarkan Hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Langkat
terdapat Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara
(BPKAD) Kabupaten Langkat Nomor 000.23.2-330/BPKAD/2026 tanggal
5 Juni 2026 perihal Klarifikasi, yang pada prinsipnya meminta kepada
Sekretaris KPU Kabupaten Langkat untuk melakukan klarifikasi secara
tertulis terhadap pemberitaan dugaan Penggelapan Aset Milik Pemerintah
Kabupaten Langkat yang menyeret seorang Anggota KPU Kabupaten
Langkat.
b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari BPKAD Kabupaten Langkat
pada huruf a diatas. Sekretaris KPU Kabupaten Langkat membalas Surat
kepada BPKAD Kabupaten Langkat dan juga menyurati Ketua KPU
Kabupaten Langkat melalui surat, yaitu:
1) Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 532/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Jawaban Klarifikasi,
yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Langkat dan pada
prinsipnya menjelaskan bahwa permasalahan aset pemerintah
kabupaten langkat sesuai pemberitaan dugaan penggelapan Aset Milik
Pemerintah Kabupaten Langkat tidak benar dan kendaraan tersebut
digunakan untuk operasional anggota KPU Kabupaten Langkat yang
aktif atas nama Husni Mustofa dan yang bersangkutan
bertanggungjawab penuh terhadap kendaraan dinas dimaksud;
2) Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 533/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Pengembalian
Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi BK 1096 P yang
ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat dan pada prinsipnya
menjelaskan kepada Saudara Husni Mustofa untuk mengembalikan
aset pinjam pakai ke Kantor KPU Kabupaten Langkat paling lambat
tanggal 8 Juni 2026;
c. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2026, BPKAD Kabupaten Langkat Kembali
menyurati Sekretaris KPU Kabupaten Langkat melalui Surat BPKAD
Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal Tindak
Lanjut Aduan Masyarakat yang menjelaskan bahwa adanya Laporan
Masyarakat terkait dugaan penggelapan kendaraan dinas milik
Pemerintah Kabupaten Langkat oleh Anggota KPU Kabupaten Langkat
atas nama Husni Mustofa;
d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari BPKAD Kabupaten Langkat
Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal Tindak Lanjut Aduan
Masyarakat. Kemudian, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat membalas
Surat BPKAD Kabupaten Langkat melalui Surat Sekretaris KPU
Kabupaten Langkat Nomor : 717/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 9 Juli
2026 perihal Surat Pengantar, yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten
Langkat menjelaskan Saudara Husni Mustofa menyatakan belum dapat
mengembalikan Aset Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dimaksud dengan
melampirkan Surat Pernyataan dari Husni Mustofa yang menyatakan
akan mengembalikan kendaraan dinas roda 4 (empat) paling lama pada
tanggal 31 Agustus 2026;
3. Bahwa dalam hal penugasan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara ke
KPU Kabupaten Langkat dalam rangka memfasilitasi dukungan secara
teknis dan administrasi pelayanan Kepada Anggota KPU Provinsi Sumatera
Utara sebagaimana diatur pada Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berbunyi :
Pasal 45
(1) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai
pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan
administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.
(2) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
(3) Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan
manajemen kepegawaian.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara
menyampaikan Laporan Hasil Inventarisis fakta-fakta baru di KPU
Kabupaten Langkat kepada KPU RI.
5. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara
melaksanakan Rapat Pleno untuk selanjutnya bermufakat dan memutuskan
kesimpulan rapat agar melaporkan Saudara Husni Mustofa selaku Ketua
merangkap Anggota KPU Kabupaten Langkat ke Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP).
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara
melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, diperoleh informasi sebagai berikut:
a. bahwa BPKAD Kabupaten Langkat telah menerima Undangan Klarifikasi
dari Kepala Kepolisian Resor Langkat untuk memberikan keterangan
terkait adanya laporan pengaduan masyarakat perihal dugaan adanya
pembiaran terhadap aset Pemerintah Kabupaten Langkat yang hilang
digunakan oleh Anggota KPU Kabupaten Langkat pada tanggal 27 Juli
2026;
b. BPKAD Kabupaten Langkat pada saat memberikan keterangan kepada
penyidik menyampaikan Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara
Husni Mustofa yang menyatakan akan mengembalikan aset Pemerintah
Kabupaten Langkat berupa pinjam pakai kendaraan dinas roda 4 (empat)
dengan nomor polisi BK 1096 P paling lama tanggal 31 Agustus 2026;
c. BPKAD Kabupaten Langkat terus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten
Langkat terkait perkembangan permasalahan dugaan adanya aset
Pemerintah Kabupaten Langkat yang hilang dan menunggu tindaklanjut
terhadap aset Pemerintah Kabupaten Langkat untuk dikembalikan paling
lambat 31 Agustus 2026;
d. Selanjutnya, apabila aset tersebut belum dikembalikan sampai dengan
waktu yang disepakati, BPKAD Kabupaten Langkat akan melakukan
koordinasi dengan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Langkat untuk
menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya.
7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Husni
Mustofa menyatakan akan mengembalikan aset Pemerintah Kabupaten
Langkat berupa pinjam pakai kendaraan dinas roda 4 (empat) diatas paling
lama tanggal 31 Agustus 2026. Namun, sampai dengan tanggal yang
ditetapkan tidak ada iktikad baik yang bersangkutan untuk mengembalikan
aset negara tersebut.
Demikian Keterangan Pihak Terkait saya sampaikan, sebagai bahan
pertimbangan dalam memutuskan pengaduan dari Teradu, dan atas perhatian
Yang Mulia Majelis DKPP Kami ucapkan terimakasih.
[2.7.4] ANGGOTA KPU KABUPATEN LANGKAT
Bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris DKPP Nomor 268/PS.DKPP/SET-
04/IX/2026 tanggal 11 September 2026 Perihal Panggilan Sidang untuk
mengikuti Sidang DKPP, Imran Lubis, Dian Taufik Ramadhan, Fery Nanda
Rajagukguk dan Magfirah Fitri Menjerang masing-masing selaku Plt. Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Langkat in casu Pihak Terkait. Bahwa terhadap
Pengaduan Nomor 16-P/L-DKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara
No.15-PKE-DKPP/I/2026. Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai
berikut:
1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai
penyelenggara Pemilu, KPU Kab. Langkat telah melaksanakan tugas,
wewenang dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Komisi Pemiihan Umum
No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Bahwa KPU Kabupaten Langkat telah melaksanakan rapat pleno rutin
dengan nomor :
a. Berita Acara Nomor 126/PK.01-BA/1205/2025 pada tanggal 13 Oktober
2025 (Bukti PT.4-1)
b. Berita Acara Nomor 130/PK.01-BA/1205/2025 pada tanggal 20 Oktober
2025 (Bukti PT.4-2)
c. Berita Acara Nomor 132/PK.01-BA/1205/2025 pada tanggal 27 Oktober
2025 (Bukti PT.4-3)
d. Berita Acara Nomor 144/PK.01-BA/1205/2025 pada tanggal 10
November 2025 (Bukti PT.4-4)
e. Berita Acara Nomor 09/PK.01-BA/1205/2026 pada tanggal 08 Januari
2026 (Bukti 5)
f. Berita Acara Nomor 31/PK.01-BA/1205/2026 Pada tanggal 27 Maret
2026 (Bukti PT.4-6)
3. Bahwa Saudara Husni Mustofa telah mengundurkan diri sebagai Ketua KPU
Kabupaten Langkat pada rapat pleno rutin KPU Kabupaten Langkat tanggal
09 April 2026 dan menyurati perihal tersebut kepada KPU Provinsi Sumatera
Utara (Bukti PT.4-7, PT.4-8, PT.4-9)
4. Bahwa KPU Kabupaten Langkat menerima undangan Klarifikasi dari KPU
Provinsi Sumatera Utara Nomor 334/SDM.10.Und/12/4/2026 tanggal 20
April 2026 (Bukti PT.4-10)
5. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan klarifikasi terhadap lima
anggota KPU Kabupaten Langkat pada tanggal 21 April 2026 secara daring
yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Saudara Husni Mustofa
mengundurkan diri sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat dengan alasan
sakit dan menguasai satu unit mobil operasional Avanza dengan nomor Polisi
BK 1096 P.
6. Bahwa KPU Kabupaten Langkat menerima undangan pengawasan internal
Nomor: 463/PW.03-Und/04/2026 tanggal 25 Mei 2026 di Kantor KPU
Provinsi Sumatera Utara (Bukti PT.4-11)
7. Bahwa Saudara Husni Mustofa kerap berjanji dalam kondisi formal (rapat
pleno rutin) dan Informal akan membawa/menunjukkan mobil operasional
Avanza nomor Polisi BK 1096 P ke Kantor KPU Kabupaten Langkat;
8. Bahwa keempat Anggota KPU Kabupaten Langkat terus mendesak/menagih
janji Saudara Husni Mustofa untuk membawa/menunjukkan mobil
operasional Avanza nomor Polisi BK 1096 P ke Kantor KPU Kabupaten
Langkat, secara formal (dalam rapat pleno rutin) maupun informal
Demikian Keterangan Pihak Terkait kami sampaikan, sebagai bahan
pertimbangan dalam memutuskan pengaduan dari Para Teradu, dan atas
perhatian Yang Mulia Majelis DKPP Kami ucapkan terimakasih.
Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Anggota KPU Kabupaten
Langkat melampirkan bukti sebagai berikut:
KODE BUKTI KETERANGAN
PT.4-1 Berita Acara Nomor 126/PK .01-BA/1205/2025 tanggal 13
Oktober 2025
PT.4-2 Berita Acara Nomor 130/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 20
Oktober 2025
PT.4-3 Berita Acara Nomor 132/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 27
Oktober 2025
PT.4-4 Berita Acara Nomor 144/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 10
November 2025
PT.4-5 Berita Acara Nomor 09/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 8
Januari 2026
PT.4-6 Berita Acara Nomor 31/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 27
Maret 2026
PT.4-7 Surat pengunduran diri atas nama Husni Mustofa tanggal 9
April 2026
PT.4-8 Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 38/PK.01-
BA/1205/2026 tanggal 9 April 2026
PT.4-9 Surat KPU Kabupaten Langkat ke KPU Provinsi Sumatera
Utara, Nomor 345/SDM.13.3.SD/1205/4/2026 tanggal 10
April 2026
PT.4-10 Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor
334/SDM.10.Und/12/4/2026 tanggal 20 April 2026
PT.4-11 Surat undangan pengawasan Internal KPU RI Nomor
463/PW.03-Und/04/2026 tanggal 23 Mei 2026
[2.7.5] SEKRETARIS KPU KABUPATEN LANGKAT
Bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris DKPP Nomor 267/PS.DKPP/SET-
04/IX/2026 tanggal 11 September 2026 Perihal Panggilan Sidang untuk
mengikuti Sidang DKPP, Cut Cinta Dewi selaku Sekretaris KPU Kabupaten
Langkat in casu sebagai Pihak Terkait. Bahwa terhadap Pengaduan Nomor 16-
P/L-DKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 15-PKE-
DKPP/VIII/2026. Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, sususan organisasi dan
tata kerja sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU
Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu,
KPU Kabupaten Langkat membantu penyusunan program dan anggaran
pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 227 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, berbunyi:
Pasal 227
(7) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Secara Administratif
…………………… Secara Fungsional bertanggung Jawab Kepada
Ketua KPU Kabupaten/Kota
(8) …
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-
Kpt/04/KPU/X/2017 pada Bab II Poin E Angka (4) tentang Pengamanan
Kendaraan Dinas.
3. Bahwa Berita Acara Pleno Rutin pada tanggal 05 Februari 2025 dengan
Nomor 21/PK.01-BA/1205/2025, Poin 4 berisi melakukan pemeliharaan
kendaraan dinas, Sekretariat telah melakukan pemeliharaan terhadap mobil
dinas. dengan Nopol: BK13 P, BK 214 P, BK1096 P, BK1206 P, BK 261 P.
(Bukti PT.5-1)
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2025, berdasarkan ketentuan
dan prosedur untuk menyerahkan Berita Acara Serah Terima kendaraan
dinas Nomor: 6.3 /RT.01-BA/1205/2025 tanggal 10 Februari 2025 Toyota
Avanza Silver Metalic, Nopol BK 1096 P (Bukti PT.5-2)
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 126/PK.01-
BA/1205/2025 tanggal 13 Oktober 2025 dimintakan mengumpulkan dan
mengembalikan unit mobil kendaraan Dinas roda 4 (Empat) paling lambat
awal tahun anggaran 2026, untuk kendaraan Dinas yang rusak berat
dikembalikan ke PEMKAB Langkat. Sehubungan dengan hal tersebut
Sekretariat melakukan pendataan Unit Mobil Mobil yang rusak berat untuk
kembalikan ke PEMKAB Langkat yaitu sbb:
1. Unit Mobil Toyota Kijang BK 13 P yang dipakai oleh Saudara Imran
Lubis
2. Unit Mobil Toyota Kijang BK 214 P yang dipakai oleh Saudara Fery
Nanda Rajagukguk
3. Unit Mobil Toyota Avanza BK 1097 P rusak berat dikantor. (Bukti
PT.5-3 dan PT.5-4)
6. Bahwa berdasarkan BA Pleno Nomor 132/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 27
Oktober 2025, Sekretaris telah menyurati Saudara Husni Mustofa dengan
nomor surat 1084/RT.01.2-SD/1205/2025 tanggal 27 Oktober 2025 Perihal
Pengembalian Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat). (Bukti PT.5-5)
7. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat nomor
144/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 10 November 2025, Komisioner
mengingatkan Sekretaris untuk segera menindaklanjuti proses
pengembalian kendaraan mobil dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi BK
1096 P ke KPU Kabupaten Langkat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut,
Sekretariat kembali menyurati Saudara Husni Mustofa dengan nomor surat
1138/RT.01.2-SD/1205/1/2025 tanggal 10 November 2025 perihal
Pengembalian Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat), selanjutnya Sekretariat
mengkonfirmasi secara lisan kepada Saudara Husni Mustofa untuk
membawa kendaraan tersebut ke kantor sesuai yang disampaikan Yang
Bersangkutan pada saat Rapat Pleno (Bukti PT.5-6).
8. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Nomor
09/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 08 Januari 2026, Sekretaris Kembali
menyurati Saudara Husni Mustofa dengan nomor surat 25/RT.01.2-
SD/1205/1/2026 tanggal 08 Januari 2026 perihal Pengembalian Kendaraan
Dinas Roda 4 (Empat) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 14
Januari 2026. Namun surat tersebut tidak dibalas oleh Sdr Husni Mustofa
(Bukti PT.5-7).
9. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Nomor
09/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 08 Januari 2026, Bahwasannya
Sekretaris telah melakukan Investigasi I (Pertama) pada tanggal 15 Februari
2026 ke Jl. Markisa, Kelurahan Sentang, Lingkungan IV, Kecamatan Kota
Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tempat kediaman orng tua Saudara
Husni Mustofa untuk melacak dan memastikan keberadaan 1 Unit Mobil
Toyota Avanza BK1096, namun Mobil tersebut tidak terlihat dikediaman
orng tua Saudara Husni Mustofa (Bukti PT.5-8).
10. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat pada berita
acara nomor 31/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 27 Maret 2026, Sekretaris,
Kasubbag dan Staf Sekretariat menindaklanjuti perihal Stock Opname
(Pemeriksaan) Asset BMN, Stock Opname aset BMN triwulan I Tahun 2026,
dengan Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 278/RT.01.2-
SD/1205/1/2026 tanggal 01 April 2026 Perihal Pemeriksaan Kondisi Barang
Stock Opname Aset BMN Triwulan I Tahun 2026, Surat Nomor 297/RT.01.2-
SD/1205/1/2026 tanggal 06 April 2026 Perihal Pemeriksaan Kondisi Barang
Stock Opname Aset BMN Triwulan I Tahun 2026, dan Surat Nomor
339/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 10 April 2026 Perihal Pemeriksaan
Kondisi Barang Stock Opname Aset BMN Triwulan I Tahun 2026 dengan hasil
Unit mobil kendaraan Dinas BK 1096 P yang dipakai oleh Saudara Husni
Mustofa tidak dibawa/ditunjukkan juga oleh Yang Bersangkutan ke KPU
Kabupaten Langkat (Bukti PT.5-9 s.d Bukti PT.5-11).
11. Bahwasannya Sekretariat telah melakukan Investigasi II (Kedua) pada
tanggal 13 April 2026 kekediaman Rumah Sewa Saudara Husni Mustofa
yang berada di Kota Stabat guna memastikan keberadaan 1 Unit Mobil
Toyota Avanza BK1096, namun Mobil tersebut tidak terlihat dikediaman
Yang Bersangkutan (Bukti PT.5-12).
12. Berdasarkan surat Pengawasan Internal dengan nomor 532/PW.02-
Und/04/2026 tanggal 22 Mei 2026. Sekretaris bersama Sekretariat
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, PPK/Staf KUL dan Bendahara
Pengeluaran telah melakukan visit III (Ketiga) melalui Perjalanan Dinas pada
tanggal 26 Mei 2026 ke Kabupaten Asahan dengan Surat Perintah Tugas
nomor 11/RT.02.1-SPt/1205/1/2026 guna monitoring dan memastikan
keberadaan 1 Unit Mobil Toyota Avanza BK1096 dikediaman orng tua &
Paman Saudara Husni Mustofa di Jl. Markisa, Kelurahan Sentang,
Lingkungan IV, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, namun
unit Mobil tersebut tidak terlihat dikediaman orng tua & Paman Saudara
Husni Mustofa (Bukti PT.5-13).
Hasil pembicaraan dengan keluarga Saudara Husni Mustofa sbb:
a. Ibu Kandung Saudara Husni Mustofa tidak memberikan Klarifikasi.
b. Bapak Azis selaku adik Kandung Saudara Husni Mustofa
menyampaikan kalau Yang Bersangkutan tidak tahu perihal masalah
mobil tersebut, dimana Yang Bersangkutan juga ada diminta oleh
Saudara Husni Mustofa untuk membuat Laporan Polisi tapi Bapak
Azis tidak mengetahui apa masalahnya, akan tetapi kalau mau
membuat laporan Yang Bersangkutan akan berkonsultasi dengan
pihak pengacara terlebih dahulu.
c. Paman dari Saudara Husni Mustofa memberikan keterangan
bahwasannya terkait mobil tersebut itu semua menjadi urusan
Saudara Husni Mustofa, kami selaku pihak keluarga tidak ikut
campur.
d. Bapak Sukadi Kepala Lingkungan, memberikan keterangan kalau
Sudara Husni Mustofa sudah lama tidak tinggal ditempat orng tuanya
dan selama ini juga tidak pernah terlibat masalah.
- Sekretaris dan Sekretariat ada juga singgah ketempat jual beli
mobil bekas disekitar kediaman Orang Tua Saudara Husni
Mustofa, untuk memastikan jikalau ada informasi terkait unit
mobil BK 1096 P tersebut.
13. Berdasarkan surat Pengawasan Internal dengan nomor 532/PW.02-
Und/04/2026 tanggal 22 Mei 2026. Sekretaris dan Kasubbag KPU Kabupten
Langkat, Sekretaris Kembali menyurati Saudara Husni Mustofa dengan
Nomor Surat 485/RT.01.2-SD/1205/1/2026 dan Nomor Surat
486/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 29 Mei 2026 perihal “Pemeriksaan
Kondisi Barang Stock Opname Asset BMN Triwulan I tahun 2026” namun
14. Saudara Husni Mustofa tidak dapat membawa dan memperlihatkan asset
dimaksud sebagaimana hasil berita acara Hasil Inventarisasi Fisik (Stock
Opname) Asset Barang Milik Negara Triwulan I tahun 2026 dengan Nomor
491/RT.01.2-BA/1205/1/2026 dan nomor 492/RT.01.2-BA/1205/1/2026
tangggal 02 Juni 2026 yaitu 1 Unit mobil kendaraan Dinas BK 1096 P yang
dipakai oleh Saudara Husni Mustofa tidak juga dibawa oleh Yang
Bersangkutan ke KPU Kabupaten Langkat berikut juga dengan Laptop merk
Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9 Ram 32 GB SSD 1 TB, Laptop Lenovo
Intel Core iSr7 dan Tablet Apple Merk IPAD M4 Pro 2024-512GB, 11 inch +
Keyboiard (Bukti PT.5-14 s.d Bukti PT.5-17).
15. Bahwasannya pada tanggal 02 Juni 2026 Sekretariat melaporkan ke KPU
provinsi Sumatera Utara terkait persoalan Barang Milik Negara (BMN) dan
data dukung Pengawasan Internal untuk progress selanjutnya sesuai
dengan surat 499/PW.02-SR/1205/1/2026 tentang laporan inventarisasi
Barang Aset pada Satker KPU Langkat (Bukti PT.5-18).
16. Berdasarkan Surat BPKAD Langkat Nomor Surat 000.2.3.2.-
329/BPKAD/2026 tanggal 05 Juni 2026 perihal “Permintaan Menghadirkan
Kendaraan Dinas”, berkaitan dengan surat BPKAD tersebut Sekretaris
menyampaikan dan menyurati Sudara Husni Mustofa dengan Nomor Surat
523/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 04 Juni 2026 perihal “ Mohon
petunjuk dan arahan” terkait pemberitaan di media online Media Muda
News.com dan Surat Nomor 533/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 05 Juni
2026 perihal “Pengembalian Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) nomor polisi
BK 1096 P, dan Sekretaris KPU Kabupaten Langkat melalui Kasubbag KUL
berkordinasi dengan Saudara Husni Mustofa melalui Chat Whatsap
memberitahukan terkait surat dimaksud dan Saudara Husni Mustofa
merespon dan menginformasikan yang bersangkutan tidak berada
ditempat/distabat dan beliau mengatakan terima saja suratnya dahulu
(Bukti PT.5-19, PT.5-19.a dan PT.5-20).
17. Berdasarkan Surat BPKAD Langkat nomor surat: 000.2.3.2.-
330/BPKAD/2026 perihal “Klarifikasi”, Sekretaris menyurati BPKAD
kabupaten langkat dengan nomor surat; 532/RT.07-SD/1205/1/2026
tanggal 05 Juni 2026 perihal “Jawaban Klarifikasi” (Bukti PT.5-21 dan PT.5-
22).
18. Bahwasannya pada tanggal 09 Juni 2026 Sekretariat melaporkan ke KPU
provinsi Sumatera Utara terkait laporan Inventarisasi (Stock Opname) Aset
pada Satker KPU Kabupaten Langkat dengan Nomor Surat 556/RT.01-
SD/1205/1/2026 (Bukti PT.5-23)
19. Bahwasannya pada tanggal 22 Juni 2026 Sekretaris KPU Kabupaten
Langkat kembali menyurati Saudara Husni Mustofa dengan nomor surat;
606/RT.07-SD/1205/4/2026 perihal “Pengembalian Asset KPU Kabupaten
Langkat” namun Saudara Husni Mustofa tidak juga merespon terkait surat
tersebut (Bukti PT.5-24).
20. Bahwasannya berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU kabupaten langkat
nomor: 31/PK.01-BA/1205/1/2026 tanggal 27 Maret 2026 Sekretaris
kembali menyurati seluruh pemegang asset terkait pemberitahuan
pelaksanaan inventarisasi stock opname asset BMN dengan nomor surat;
660/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 03 Juli 2026 (Bukti PT.5-24).
21. Bahwasannya pada tanggal 08 Juli 2026 pihak dari BPKAD kabupaten
langkat menyampaikan surat dengan nomor ;000.2.3.2-441/BPKAD/2026
perihal “Tindak Lanjut Aduan Masyarakat”, terkait surat tersebut Sekretaris
bersama dengan Kasubbag KUL dan 2 (dua) orang anggota Staf KUL
berkunjung dan berkordinasi ke tempat tinggal Saudara Husni Mustofa
didaerah Stabat Kabupten Langkat dan menyampaikan surat KPU
kabupaten langkat dengan nomor; 716/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 09
Juli 2026 perihal “Pengembalian Asset KPU Kabupaten Langkat”, Dimana
Sudara Husni Mustofa mengatakan akan mengembalikan semua Asset KPU
Kabupaten Langkat paling lama ditanggal 31 Agustus 2026 dengan membuat
Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Yang Bersangkutan tanggal 09
Juli 2026 (Bukti PT.5-25 dan Bukti PT.5-26).
22. Bahwasanya pada tanggal 09 Juli 2026 Sekretaris KPU Kabupaten langkat
Kembali menyampaikan surat ke BPKAD kabupaten langkat dengan nomor
surat;717/RT.07-SD/1205/1/2026 perihal “Surat Pengantar” sehubungan
dengan permasalahan Asset Pemkab Langkat yang belum dapat
dikembalikan (Bukti PT.5-27).
23. Bahwasanya Sekretaris Kembali menyurati saudara Husni Mustofa pada
tangal 23 Juli 2026 dengan nomor surat 864/RT.07-SD/1205/1/2026
terkait pengembalian asset berupa Kendaraan Dinas Roda 4 Merk Avanza BP
1096 P, Laptop merk Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9 Ram 32 GB SSD
1 TB, Laptop Lenovo Intel Core iSr7 dan Tablet Apple Merk IPAD M4 Pro
2024-512GB, 11 inch + Keyboiard (Bukti PT.5-28).
24. Bahwasanya Sekretaris Kembali menyurati BPKAD kabupaten Langkat
dengan nomor 957/RT.07-Und/1205/1/2026 tanggal 12 agustus 2026
perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat dengan agenda pembahasan
permasalahan asset pinjam pakai dari pemerintah kabupaten Langkat ke
KPU kabupaten Langkat berupa kendaraan Dinas Roda 4 Merk Avanza BP
1096 P (Bukti PT.5-29).
25. Bahwasanya Sekretaris Kembali menyurati Saudara Husni Mustofa dengan
nomor 958/RT.07-Und/1205/1/2026 tanggal 12 agustus 2026 perihal
Tindak Lanjut Aduan Masyarakat dengan agenda pembahasan
permasalahan asset pinjam pakai dari pemerintah kabupaten Langkat ke
KPU kabupaten Langkat berupa kendaraan Dinas Roda 4 Merk Avanza BP
1096 P yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Langkat, dan Saudara Husni
Mustofa tidak Hadir Pada tanggal tersebut (Bukti PT.5-30)
26. Berdasarkan Surat Polres Nomor B/2563/VIII/RES.3.3/2026/Reskrim
tanggal 14 Agustus 2026 Perihal Undangan Klarifikasi, Sekretaris
Menghadiri Panggilan Tersebut (Bukti PT.5-31).
27. Bahwasanya Sekretaris Kembali Menyurati Saudara Husni Mustofa dengan
Nomor: 971/RT.07-Und/1205/1/2026 Tanggal 20 agustus 2026 Perihal
Undangan dengan agenda pembahasan permasalahan asset pinjam pakai
dari Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat (Bukti PT.5-32).
28. Bahwasanya Sekretaris Kembali menyurati Sekretaris KPU Provinsi
Sumatera Utara dengan nomor 984/RT.07-LP/1205/1/2026 tanggal 31
agustus 2026 perihal penyampaian laporan tidak dibawa nya kendaraan
Roda 4 tersebut dengan batas waktu yang ditentukan (31 Agustus 2026)
(Bukti PT.5-33).
29. Bahwasannya Berdasarkan Surat Nomor : 991/RT.07.SD/1205/1/2026
tanggal 01 September 2026, Sekretaris Kembali menyurati Saudara Husni
Mustofa terkait Pengembalian Aset berupa Kendaraan Dinas Roda 4 Merk
Avanza BP 1096 P, Laptop merk Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9 Ram
32 GB SSD 1 TB, Laptop Lenovo Intel Core iSr7 dan Tablet Apple Merk IPAD
M4 Pro 2024-512GB, 11 inch + Keyboiard, dan Saudara Husni Mustofa tidak
mengembalikan Aset tersebut dan Surat Nomor
985/RT.07.SD/1205/1/2026 tanggal 01 September 2026 perihal
menjelaskan laporan dan memohon tindak lanjut dan arahan kepada Plt
Ketua KPU Langkat (Bukti PT.5-34 dan PT.5-34.a).
30. Berdasarkan Surat 992/RT.07.SD/1205/1/1/2026 tanggal 01 September
2026, Sekretaris Menyurati Kepala BPKAD terkait penyampaian laporan
asset pemkab langkat yang tidak dibawa oleh saudara Husni Mustofa (Bukti
PT.5-35).
31. Berdasarkan Surat Nomor 998/RT.07.SD/1205/1/2026 tanggal 04
September 2026 dan Surat Nomor 999/RT.07.SD/1205/1/2026 tanggal 04
September 2026, Sekretaris Kembali Menyurati Saudara Husni Mustofa
Perihal Pengembalian Aset KPU Kabupaten Langkat paling lama jam 10.00
WIB tanggal 05 September 2026, tetapi saudara Husni Mustofa tidak
membawa Aset tersebut (Bukti PT.5-36).
32. Bahwasanya pada tanggal 05 September 2026 Sekretaris Membuat Laporan
Polisi dengan Nomor: LP/B/557/IX/2026/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA
SUMATERA UTARA perihal dugaan tindak pidana dalam jabatan (Bukti PT.5-
37)
33. Berdasarkan Surat 1000/RT.07.SD/1205/1/2026 tanggal 07 September
2026, Sekretaris Menyurati Kepala BPKAD terkait pemberitahuan Laporan
Polisi (Bukti PT.5-38).
34. Bahwasanya Sekretaris Kembali menyurati Sekretaris KPU Provinsi
Sumatera Utara dengan nomor 1001/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 07
September 2026 perihal Pemberitahuan Laporan Polisi (Bukti PT.5-39)
Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Sekretaris KPU
Kabupaten Langkat melampirkan bukti sebagai berikut:
KODE BUKTI KETERANGAN
PT.5-1 Berita Acara Rapat Pleno nomor 21/PK.01-BA/1205/2025
tanggal 5 februari 2025;
PT.5-2 BAST Nomor 6.3/RT.01-BA/1205/2025 tanggal 10 Februari
2025;
PT.5-3 Berita Acara Pleno nomor 126/PK.01.-BA/1205/2025
tanggal 13 Oktober 2025;
PT.5-4 Laporan Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik kepada
Sekretaris KPU Kabupaten Langkat dengan Nota Dinas
nomor 1051/RT/01.1-ND/1205/2025 tanggal 17 Oktober
2025;
PT.5-5 Surat Sekretaris Nomor 1084/RT.01.2-SD/1205/2025
tanggal 27 Oktober 2025;
PT.5-6 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 1138/RT.01.2-
SD/1205/1/2025 tanggal 10 November 2025;
KODE BUKTI KETERANGAN
PT.5-7 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 25/RT.01.2-
SD/1205/1/2026 tanggal 8 Januari 2026;
PT.5-8 Dokumentasi investigasi ke -I (pertama) ke Kabupaten
Asahan tanggal 15 februari 2026;
PT.5-9 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 278/RT.01.2-
SD/1205/1/2026 tanggal 01 April 2026;
PT.5-10 Surat Nomor 297/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 06 April
2026;
PT.5-11 Surat Nomor 339/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 10 April
2026;
PT.5-12 Dokumentasi investigasi ke-II (kedua) ke kediaman Rumah
Sewa saudara Husni Mustofa tanggal 13 April 2026;
PT.5-13 Surat Perintah Tugas nomor 11/RT.02.1-
seperti/1205/1/2026 tanggal 26 Mei 2026 beserta
Dokumentasi investigasi ke-III (ketiga) ke Kabupaten Asahan
tanggal 26 Mei 2026;
PT.5-14 Surat nomor 485/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 29 Mei
2026;
PT.5-15 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 486/RT.01.2-
SD/1205/1/2026 tanggal 29 Mei 2026;
PT.5-16 Berita acara Stock Opname Nomor 491/RT.01.2-
BA/1205/1/2026 tanggal 29 mei 2026;
PT.5-17 Berita Acara Stock Opname Nomor 492/RT.01.2-
BA/1205/1/2026 tanggal 29 Mei 2026;
PT.5-18 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 499/PW.02-
SR/1205/1/2026 tanggal 2 Juni 2026;
PT.5-19 Surat Kepala BPKAD Kab. Langkat nomor 000.2.3.2-
329/BPKAD/2026 tanggal 5 Juni 2026;
PT.5-19.a Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 523/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 4 Juni 2026;
PT.5-20 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 533/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026;
PT.5-21 Surat Kepala BPKAD Kab. Langkat nomor 000.2.3.2-
330/BPKAD/2026 tanggal 5 Juni 2026;
PT.5-22 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 532/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026;
PT.5-23 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 556/RT.01-
SD/1205/1/2026 Tanggal 09 Juni 2026;
PT.5-24 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 606/RT.07-
SD/1205/4/2026 Tanggal 22 Juni 2026;
PT.5-25 Surat BPKAD Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 Tanggal
08 Juli 2026;
PT.5-26 Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 716/RT.07-
SD/1205/1/2026 Tanggal 09 Juli 2026;
PT.5-27 Surat Sekretaris Nomor 717/RT.07-SD/1205/1/2026
Tanggal 09 Juli 2026 dan Dokumentasi Rapat kordinasi
Sekretariat KPU ke BPKAD Langkat tanggal 13 Juli 2026;
PT.5-28 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 864/RT.07-
SD/1205/1/2026 Tanggal 23 Juli 2026;
PT.5-29 Surat Undangan Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor
957/RT.07-Und/1205/1/2026 Tanggal 12 Agustus 2026;
KODE BUKTI KETERANGAN
PT.5-30 Surat Undangan Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor
958/RT.07-Und/1205/1/2026 Tanggal 12 Agustus 2026;
PT.5-31 Surat Polres Langkat nomor B/2563/VIII/RES.3.3/2026
tanggal 14 Agustus 2026;
PT.5-32 Surat Undangan Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor
971/RT.07-Und/1205/1/2026 tanggal 20 Agustus 2026;
PT.5-33 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 984/RT.07-
LP/1205/1/2026 tanggal 31 Agustus 2026;
PT.5-34 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 991/RT.07-
SD/1205/1/2026 Tanggal 1 September 2026;
PT.5-34.a Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 985/RT.07-
SD/1205/1/2026 Tanggal 1 September 2026;
PT.5-35 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 992/RT.07-
SD/1205/1/2026 Tanggal 1 September 2026;
PT.5-36 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 998/RT.07-
SD/1205/1/2026 Tanggal 4 September 2026 dan Surat
Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 999/RT.07-
SD/1205/1/2026 Tanggal 4 September 2026;
PT.5-37 Surat Polres Langkat Nomor
STTLP/B/557/IX/2026/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA
SUMATERA UTARA;
PT.5-38 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat nomor 1000/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 7 September 2026;
PT.5-39 Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 1001/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 7 September 2026;
[2.7.6] KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KPU KABUPATEN
LANGKAT
Bahwasehubungan dengan Surat Sekretaris DKPP Nomor 266/PS.DKPP/SET-
04/IX/2026 tanggal 11 September 2026 Perihal Panggilan Sidang untuk
mengikuti Sidang DKPP, Azhariyah selaku Kasubbag Keuangan, Umum dan
Logistik KPU Kabupaten Langkat in casu Pihak Terkait. Bahwa terhadap
Pengaduan Nomor 16-P/L-DKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara
Nomor 15-PKE-DKPP/VIII/2026, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai
berikut:
1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai
Kasubbag Keuangan , Umum dan Logistik Sesuai dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi , susunan
Organisasi dan tata Kerja Sekretariata Komiisi Pemilihan Umum , Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
berbunyi :
Pasal 232
(1) Mengelola Sarana dan Prasarana Kantor , Pemeliharaan Asset/
Barang Milik Negara
(2) ......
(3) …..
(4) …….
2. Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Langkat nomor 21/PK.01-
BA/1205/2025 tanggal 05 Februari 2025 terkait melakukan pemeliharaan
kendaraan dinas, berdasarkan hal tersebut Kasubbag Keuangan, Umum dan
Logstik menjalankan perintah untuk segera membuat admistrasi berupa
Berita serah terima Kenderaan Dinas dengan Nomor Polisi BK 1096 P untuk
membuat dilakukan penyerahan pemakaian kendaraan dinas roda 4 (empat)
yang ada di satker KPU Kabupaten Langkat untuk Komisioner KPU
Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Februari 2025 (Bukti PT.6).
Demikian Keterangan Pihak Terkait saya sampaikan, sebagai bahan
pertimbangan dalam memutuskan pengaduan dari Para Teradu, dan atas
perhatian Yang Mulia Majelis DKPP Kami ucapkan terimakasih
Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Kasubbag Keuangan,
Umum dan Logistik KPU Kabupaten Langkat melampirkan bukti sebagai berikut:
KODE BUKTI KETERANGAN
PT.6 Berita Acara Nomor 6.3/Rt.01-BA/1205/2025 Tentang
Penyerahan Pemakaian Kenderaan Dinas Roda 4 ( Empat)
pada Kantor KPU Kab. Langkat
[2.7.7] KEPALA BADAN PENGELOLAH KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
(BPKAD) KABUPATEN LANGKAT
Bahwa Sehubungan dengan Panggilan Sidang Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 265/PS.DKPP/SET-04/IX/2026
tanggal 11 September 2026, yang memanggil Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat sebagai Pihak Terkait dalam
Perkara Nomor 15-PKE-DKPP/VIII/2026, dengan ini disampaikan Pernyataan
Tertulis berdasarkan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia
pada BPKAD Kabupaten Langkat sebagai berikut:
1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki 1 (satu) unit Kendaraan
Dinas Roda Empat dengan identitas Nomor Polisi BK 1096 P, Merk/Type
Toyota Avanza, Nomor Mesin DYC6699, dan Nomor Rangka
MHFM1CA4JCK017646.
2. Bahwa kendaraan dinas dimaksud telah dipinjampakaikan untuk
dipergunakan sebagai Kendaraan Operasional KPU Kabupaten Langkat
kepada Sekretaris KPU Kabupaten Langkat berdasarkan Berita Acara Serah
Terima Kendaraan Nomor 367/BPKAD/2025 tanggal 2 Juni 2025.
3. Bahwa terhadap Pemanfaatan Kendaraan dimaksud telah dibuat Surat
Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Nomor 366/BPKAD/2025 tanggal
2 Juni 2025 antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Sekretaris KPU
Kabupaten Langkat.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Surat Perjanjian Pinjam
Pakai tersebut, pihak yang menerima dan bertanggung jawab secara
administratif dalam hubungan Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten
Langkat adalah Sekretaris KPU Kabupaten Langkat, untuk dipergunakan
dalam menunjang operasional KPU Kabupaten Langkat.
5. Bahwa status kepemilikan kendaraan dimaksud tetap merupakan Barang
Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat. Penyerahan kendaraan
kepada KPU Kabupaten Langkat merupakan Pemanfaatan dalam bentuk
Pinjam Pakai dan tidak mengalihkan kepemilikan kendaraan.
6. Bahwa Penggunaan, Pengamanan, Pemeliharaan, serta tanggung jawab atas
Kendaraan selama masa Pinjam Pakai dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita
Acara Serah Terima yang telah ditandatangani para pihak.
7. Bahwa BPKAD Kabupaten Langkat telah melakukan tindak lanjut atas
pengaduan masyarakat terkait penguasaan Kendaraan Dinas Nomor Polisi
BK 1096 P melalui Surat BPKAD Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-
441/BPKAD/2026 tanggal 8 Juli 2026 perihal Tindak Lanjut Aduan
Masyarakat yang ditujukan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Langkat,
dengan meminta agar kendaraan dimaksud dikembalikan kepada
Pemerintah Kabupaten Langkat paling lambat tanggal 10 Juli 2026.
8. Bahwa menindaklanjuti surat BPKAD tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten
Langkat menyampaikan bahwa telah meminta pengembalian Kendaraan
kepada pihak yang menguasai kendaraan dimaksud, dan berdasarkan Surat
Pernyataan tanggal 9 Juli 2026 yang bersangkutan menyatakan akan
mengembalikan Kendaraan Dinas Nomor Polisi BK 1096 P kepada Kantor
KPU Kabupaten Langkat paling lambat tanggal 31 Agustus 2026.
9. Bahwa sampai dengan batas waktu tanggal 31 Agustus 2026 kendaraan
dimaksud belum dikembalikan, dan berdasarkan Surat Sekretaris KPU
Kabupaten Langkat Nomor 1000/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 7
September 2026 perihal Pemberitahuan, KPU Kabupaten Langkat
menyampaikan kepada BPKAD Kabupaten Langkat bahwa belum terdapat
tindak lanjut pengembalian Kendaraan dimaksud.
10. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten
Langkat juga menyampaikan telah mengambil langkah hukum dengan
melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian melalui
Laporan Polisi Nomor LP/B/557/IX/2026/SPKT/POLRES
LANGKAT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 5 September 2026. BPKAD
Kabupaten Langkat selanjutnya mencatat dan memonitor tindak lanjut
Pengamanan Barang Milik Daerah tersebut berdasarkan laporan dan
dokumen yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Langkat.
Dengan demikian, berdasarkan dokumen Administrasi yang tersedia,
Kendaraan Dinas Nomor Polisi BK 1096 P merupakan Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten Langkat yang dipinjam pakaikan untuk menunjang
operasional KPU Kabupaten Langkat, dengan Sekretaris KPU Kabupaten
Langkat sebagai pihak Penerima/Peminjam secara Administratif.
Demikian pernyataan tertulis ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan
dokumen yang tersedia untuk dipergunakan sebagai keterangan Pihak Terkait
dalam Persidangan DKPP.
Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kab. Langkat melampirkan bukti sebagai
berikut:
KODE BUKTI KETERANGAN
PT.7-1 Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor
367/BPKAD/2025 tanggal 2 Juni 2025;
PT.7-2 Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Nomor
366/BPKAD/2025 tanggal 2 Juni 2025;
PT.7-3 Surat Pernyataan Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor
367/BPKAD/2025 tanggal 2 Juni 2025 terkait tanggung
jawab atas Kendaraan Dinas;
PT.7-4 Surat BPKAD Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-
441/BPKAD/2026 tanggal 8 Juli 2026 perihal Tindak Lanjut
Aduan Masyarakat;
PT.7-5 Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 716/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Pengembalian
Aset KPU Kabupaten Langkat;
PT.7-6 Surat Pernyataan Husni Mustofa tanggal 9 Juli 2026 terkait
kesediaan mengembalikan Kendaraan Dinas Nomor Polisi BK
1096 P paling lambat tanggal 31 Agustus 2026;
KODE BUKTI KETERANGAN
PT.7-7 Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor
1000/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 7 September 2026
perihal Pemberitahuan.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu mendalilkan bahwa Teradu selaku Ketua
KPU Kabupaten Langkat diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu. Teradu diduga menguasai dan
menyalahgunakan Barang Milik Negara (BMN) berupa sebuah Mobil Dinas
dengan merek dan tipe Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi
BK 1096 Р. Selain itu Teradu juga diduga menguasai dan menyalahgunakan
Barang Milik Negara (BMN) berupa 2 (dua) unit laptop dengan merek Lenovo
Legion Pro 5161RX10 Core 19 RAM 32GB SSD 1TB; dan Lenovo Intel Core i7; serta
serta 1 (satu) unit Ipad dengan merek Apple M4 Pro 2024 512GB, 11 inch beserta
Keyboard dan Pencil. Bahwa Teradu tidak menunjukkan BMN yang dikuasainya
tersebut pada saat dilakukan Inventarisir Fisik BMN oleh Sekretariat KPU
Kabupaten Langkat.
[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang diakui secara sah, benar dan tegas.
Teradu menjelaskan bahwa Teradu sebagai penyelangara pemilu telah
menerapakan sikap menjaga Integritas dan Professional dalam
menyelenggarakan Pemilu, in casu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden serta Pilkada. Sikap Teradu dalam melakukan tugas dan
fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilu dapat dilihat dari tidak terdapatnya
gugatan pada hasil Pemilu Tahun 2024 in casu Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada Tahun 2024.
Terhadap dalil Pengadu bahwa Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu jika
dihubungkan dengan kronologis aduan Teradu menguasai Barang Milik Negara
(BMN) berupa, 2 (dua) unit Laptop dan 1 (satu) unit Ipad serta juga menguasai
kendaraan Mobil Dinas dan kemudian menuduh barang-barang tersebut tidak
dapat Teradu tunjukkan bukti fisiknya saat dilakukan inventarisir fisik, tidaklah
relevan dengan pasal-pasal yang dituduhkan dilanggar oleh Teradu. Apabila
Teradu lalai dan tidak dapat mengembalikan dan/atau menghilangkan Mobil
Dinas tersebut, maka dalam penyelesaiannya berlaku ketentuan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan jika mobil
tersebut tidak ditemukan nantinya, maka Teradu siap untuk melakukan ganti
kerugian kepada Pemerintah Kabupaten Langkat selaku pemilik mobil.
Bahwa terhadap kondisi kendaraan Mobil Dinas sebagaimana dalil
Pengadu, saat ini masih dalam proses pencarian oleh pihak Polres Asahan. Mobil
Dinas tersebut sedang tidak berada dalam penguasaan Teradu, Mobil Dinas
tersebut dipinjam/dilarikan oleh Tetangga Teradu di Kabupaten Asahan dan
sampai saat ini belum dikembalikan. Teradu sudah melaporkan peristiwa ini ke
Polres Asahan untuk dilakukan penindakan secara hukum.
Bahwa terhadap dalil Teradu tidak dapat menunjukkan bukti fisik 2 (dua)
unit Laptop dan 1 (satu) unit Ipad serta sebuah Kendaraan Mobil Dinas pada
saat dilakukan inventarisir fisik, Teradu menyatakan hingga saat ini masih ada
dalam penguasaan Teradu dan nantinya akan Teradu dikembalikan setelah
persidangan DKPP paling lambat tanggal 27 September 2026.
Bahwa materi substansi dalil Pengadu adalah bukan masuk pada kategori
penyelengaraan pemilu atau bukan terkait dengan tindakan dan perilaku Teradu
dalam menjalankan tugas dan fungsi Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten
Langkat dalam meyelenggarakan pemilu, sehingga menurut Teradu dalam
pemeriksaan perkara ini tidak dapat diterapkan ketentuan Peraturan Dewan
Kehormanan Penyelengara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelengara Pemilihan Umum,
Khususnya terhadap dalil aduan yang dituduhkan Pengadu kepada Teradu
tersebut di atas.
[4.3] Menimbang jawaban, keterangan Para Pihak, dokumen, bukti, dan fakta
yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa
berkenaan dengan dalil aduan Pengadu pada angka [4.1], terungkap fakta dalam
sidang pemeriksaan, bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat telah meminjamkan
1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda Empat dengan identitas Nomor Polisi BK
1096 P, Merk/Type Toyota Avanza kepada KPU Kabupaten Langkat untuk
dipergunakan sebagai kendaraan operasional KPU Kabupaten Langkat
berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 367/BPKAD/2025
(vide Bukti PT.7-1). Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor 6.3/RT.01-BA/1205/2025 tanggal 10 Februari 2025, Kasubbag
Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Langkat a.n. Azhariyah,
menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dinas a quo kepada Ketua KPU Kabupaten
Langkat in casu Teradu. Meskipun secara administratif kendaraan tersebut
diserahterimakan kepada Teradu, namun berdasarkan kesepakatan dalam
Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat, penggunaan Mobil Dinas a quo tidak
bersifat eksklusif bagi Teradu, melainkan dilakukan secara bergantian dengan
Anggota KPU Kabupaten Langkat lainnya dan dapat pula digunakan untuk
kepentingan kelembagaan KPU Kabupaten Langkat (vide Bukti P-8).
Terungkap fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor
126/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 13 Oktober 2025 (vide Bukti PT.4-1), KPU
Kabupaten Langkat telah menyepakati agar seluruh kendaraan dinas roda
empat dikumpulkan dan dikembalikan paling lambat pada awal Tahun 2026,
sedangkan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan berat dikembalikan
kepada Pemerintah Kabupaten Langkat. Menindaklanjuti hasil Pleno tersebut,
Sekretariat KPU Kabupaten Langkat melakukan pendataan terhadap kendaraan
dinas yang mengalami kerusakan berat sebagai bagian dari proses inventarisasi
dan pengembalian aset kepada Pemerintah Kabupaten Langkat (vide Bukti PT.5-
3 dan Bukti PT.5-4).
Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 132/PK.01-
BA/1205/2025 tanggal 27 Oktober 2025 (vide Bukti PT.4-3), Sekretaris KPU
Kabupaten Langkat in casu Pihak Terkait menyampaikan permintaan
pengembalian kendaraan dinas roda empat kepada Teradu melalui Surat Nomor
1084/RT.01.2-SD/1205/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Pengembalian
Unit Kendaraan Dinas Roda Empat (vide Bukti PT.5-5). Bahwa selanjutnya,
berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Nomor
144/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 10 November 2025 (vide Bukti PT.4-4),
Sekretaris KPU Kabupaten Langkat kembali menindaklanjuti proses
pengembalian kendaraan dinas roda empat dengan Nomor Polisi BK 1096 P
melalui Surat Nomor 1138/RT.01.2-SD/1205/1/2025 tanggal 10 November
2025 perihal Pengembalian Kendaraan Dinas Roda Empat. Terungkap fakta
bahwa selain melalui surat tertulis, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat in casu
Pihak Terkait juga telah melakukan konfirmasi secara lisan kepada Teradu agar
membawa kendaraan dinas tersebut ke kantor KPU Kabupaten Langkat (vide
Bukti PT.5-6).
Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten
Langkat Nomor 09/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 8 Januari 2026 (vide Bukti
PT.4-5), Sekretaris KPU Kabupaten Langkat kembali menyurati Teradu melalui
Surat Nomor 25/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal
Pengembalian Kendaraan Dinas Roda Empat, dengan memberikan batas waktu
pengembalian sampai dengan tanggal 14 Januari 2026. Namun, hingga batas
waktu yang telah ditentukan, Teradu tidak memberikan tanggapan maupun
kepastian mengenai pengembalian kendaraan dinas tersebut (vide Bukti PT.5-
7). Oleh karena tidak memperoleh tanggapan dan kepastian dari Teradu
mengenai keberadaan kendaraan dinas dimaksud, Sekretaris KPU Kabupaten
Langkat selanjutnya melakukan investigasi pertama pada tanggal 15 Februari
2026 ke Jalan Markisa, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur,
Kabupaten Asahan, yang merupakan kediaman orang tua Teradu. Investigasi
tersebut dilakukan untuk melacak dan memastikan keberadaan 1 (satu) unit
Mobil Dinas Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096 P. Namun,
berdasarkan hasil penelusuran di lokasi tersebut, kendaraan dinas dimaksud
tidak ditemukan di kediaman orang tua Teradu (vide Bukti PT.5-8).
Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten
Langkat Nomor 31/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 27 Maret 2026 (vide Bukti
PT.4-6), Sekretaris, Kasubbag, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Langkat
ditugaskan untuk menindaklanjuti pelaksanaan stock opname (pemeriksaan
fisik) aset Barang Milik Negara (BMN) Triwulan I Tahun 2026. Dalam rangka
pelaksanaan kegiatan tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat telah
menyampaikan permintaan kepada Teradu sebanyak 3 (tiga) kali melalui Surat
Nomor 278/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 1 April 2026, Surat Nomor
297/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 6 April 2026, dan Surat Nomor
339/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 10 April 2026, yang seluruhnya perihal
Pemeriksaan Kondisi Barang Stock Opname Aset BMN Triwulan I Tahun 2026.
Namun, berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan inventarisasi tersebut,
Teradu tidak membawa maupun menunjukkan aset yang berada dalam
penguasaannya, berupa 1 (satu) unit Mobil Dinas dengan Nomor Polisi BK 1096
P, 2 (dua) unit laptop, dan 1 (satu) unit iPad kepada Sekretariat KPU Kabupaten
Langkat (vide Bukti PT.5-9 sampai dengan Bukti PT.5-11).
Terungkap fakta bahwa pada tanggal 9 April 2026, Teradu mengajukan
pengunduran diri melalui Surat Penyampaian Pengunduran Diri yang ditujukan
kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti PT.4-7). Selanjutnya,
pada tanggal 10 April 2026, Teradu mengirimkan Surat Nomor 345/SDM.13.3-
SD/1205/4/2024 perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Teradu kepada
Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti PT.4-9).
Bahwa pada tanggal 13 April 2026, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat
kembali melakukan Investigasi kedua ke kediaman rumah sewa Teradu yang
berada di Stabat, Kabupaten Langkat, guna memastikan keberadaan satu unit
Mobil Dinas Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096 P, namun Mobil
tersebut tidak terlihat dikediaman Teradu (vide Bukti PT.5-12). Pada tanggal
yang sama, Imran Lubis selaku Plt. Ketua KPU Kabupaten Langkat in casu Pihak
Terkait memohon petunjuk dan arahan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera
Utara terkait pengunduran diri Teradu melalui Surat Nomor 351/SDM.13.3-
SD/1205/4/2024 perihal Mohon Petunjuk dan Arahan tertanggal 13 April 2026
(vide Bukti P-1).
Bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut, KPU Provinsi Sumatera
Utara melakukan klarifikasi terhadap 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Langkat,
termasuk Teradu, pada tanggal 21 April 2026 secara daring (vide Bukti P-2 dan
Bukti P-3). Dalam klarifikasi tersebut, Teradu menyatakan mengundurkan diri
sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat dengan alasan sakit. Namun, Teradu
tidak dapat membuktikan kondisi kesehatannya. Selain itu, diketahui bahwa
Teradu masih menguasai 1 (satu) unit mobil dinas Toyota Avanza Nomor Polisi
BK 1096 P dan hingga pelaksanaan klarifikasi, Teradu tidak dapat menunjukkan
keberadaan kendaraan dinas tersebut (vide Bukti P-4).
Selanjutnya, berdasarkan Surat Pengawasan Internal Nomor 532/PW.02-
Und/04/2026 tanggal 22 Mei 2026, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat bersama
jajaran Sekretariat melakukan investigasi ketiga pada tanggal 26 Mei 2026 ke
Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 11/RT.02.1-
SPt/1205/1/2026. Investigasi tersebut dilakukan dalam rangka pemantauan
dan penelusuran untuk memastikan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Dinas
Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096 P di kediaman orang tua dan paman
Teradu di Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Namun, berdasarkan hasil
penelusuran di kedua lokasi tersebut, kendaraan dinas dimaksud tidak
ditemukan (vide Bukti PT.5-13).
Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei 2026, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat
kembali menyurati Teradu melalui Surat Nomor 485/RT.01.2-SD/1205/1/2026
dan Surat Nomor 486/RT.01.2-SD/1205/1/2026, keduanya perihal
Pemeriksaan Kondisi Barang Stock Opname Aset BMN Triwulan I Tahun 2026.
Namun, Teradu tetap tidak dapat menghadirkan dan menunjukkan aset yang
berada dalam penguasaannya. Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam
Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik (Stock Opname) Aset Barang Milik Negara
Triwulan I Tahun 2026 Nomor 491/RT.01.2-BA/1205/1/2026 dan Nomor
492/RT.01.2-BA/1205/1/2026 tanggal 2 Juni 2026. Dalam berita acara
tersebut tercatat bahwa 1 (satu) unit Mobil Dinas Toyota Avanza dengan Nomor
Polisi BK 1096 P yang sebelumnya diserahkan kepada Teradu tidak dibawa ke
kantor KPU Kabupaten Langkat. Selain itu, Teradu juga tidak dapat
menunjukkan 2 (dua) unit laptop, masing-masing merek Lenovo Legion Pro
5161RX10 Core i9 RAM 32 GB SSD 1 TB dan Lenovo Intel Core i7, serta 1 (satu)
unit tablet Apple iPad M4 Pro 2024 kapasitas 512 GB, ukuran 11 inci, beserta
keyboard dan pencil (vide Bukti PT.5-14 sampai dengan Bukti PT.5-17).
Bahwa pada tanggal 2 Juni 2026, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat in
casu Pihak Terkait menyampaikan laporan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara
terkait permasalahan Barang Milik Negara (BMN) dan data dukung Pengawasan
Internal untuk ditindaklanjuti, melalui Surat Nomor 499/PW.02-
SR/1205/1/2026 perihal Laporan Inventarisasi Barang Aset pada Satker KPU
Kabupaten Langkat (Bukti PT.5-18).
Bahwa selanjutnya, pada tanggal 4 Juni 2026, Sekretaris KPU Kabupaten
Langkat menyampaikan surat kepada Teradu melalui Surat Nomor 523/RT.07-
SD/1205/1/2026 perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan terkait
Pemberitaan di Media Online mediamudanews.com (Bukti PT.5-19.a).
Bahwa pada tanggal 5 Juni 2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat menyampaikan surat kepada Ketua KPU
Kabupaten Langkat perihal Permintaan Menghadirkan Kendaraan Dinas.
Menindaklanjuti surat tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat kembali
menyampaikan surat kepada Teradu melalui Surat Nomor 533/RT.07-
SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Pengembalian Kendaraan Dinas
Roda 4 (Empat) dengan Nomor Polisi BK 1096 P (vide Bukti PT.5-20). Berkenaan
dengan penyampaian surat tersebut, Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan
Logistik KPU Kabupaten Langkat in casu Pihak Terkait telah melakukan
koordinasi dengan Teradu melalui WhatsApp untuk memberitahukan adanya
surat dimaksud. Namun, Teradu merespons dengan menyampaikan bahwa
dirinya sedang tidak berada di tempat (Stabat) serta meminta agar surat tersebut
diterima terlebih dahulu (vide Bukti PT.5-19). Bahwa pada tanggal yang sama
BPKAD Kabupaten Langkat kembali menyurati Sekretaris KPU Kabupaten
Langkat melalui Surat Nomor 000.2.3.2.-330/BPKAD/2026 perihal Klarifikasi.
Selanjutnya Sekretaris KPU Kabupaten Langkat merespon Surat BPKAD
Kabupaten Langkat a quo melalui Surat Nomor 532/RT.07-SD/1205/1/2026
tanggal 5 Juni 2026 perihal Jawaban Klarifikasi, yang pada intinya bahwa
Teradu yang bertanggungjawab penuh terhadap Mobil Dinas yang dimaksud.
Kemudian Sekretaris KPU Kabupaten Langkat kemudian melaporkan kepada
KPU Provinsi Sumatea Utara terkait hasil Inventarisasi (Stock Opname) Aset pada
Satker KPU Kabupaten Langkat melalui Surat Nomor 556/RT.01-
SD/1205/1/2026 tertanggal 9 Juni 2026. (vide Bukti PT.5-23).
Bahwa pada tanggal 22 Juni 2026, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat
kembali menyurati Teradu melalui Surat Nomor 606/RT.07-SD/1205/4/2026
perihal Pengembalian Aset KPU Kabupaten Langkat, namun tidak mendapat
respons dari Teradu (vide Bukti PT.5-24). Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2026,
Sekretaris KPU Kabupaten Langkat menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan
inventarisasi (stock opname) aset BMN kepada seluruh pemegang aset melalui
Surat Nomor 660/RT.01.2-SD/1205/1/2026.
Bahwa pada pada tanggal 8 Juli 2026, BPKAD Kabupaten Langkat kembali
menyampaikan Surat dengan Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal
Tindak Lanjut Aduan Masyarakat, menindaklanjuti surat a quo pada tanggal 9
Juli 2026, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat bersama jajaran Sekretariat
mendatangi kediaman Teradu di Stabat, Kabupaten Langkat, untuk
berkoordinasi sekaligus menyampaikan Surat Nomor 716/RT.07-
SD/1205/1/2026 perihal Pengembalian Aset KPU Kabupaten Langkat. Dalam
pertemuan tersebut, Teradu menyatakan kesanggupannya mengembalikan
seluruh aset paling lambat tanggal 31 Agustus 2026 dan menuangkannya dalam
Surat Pernyataan tertanggal 9 Juli 2026. Pernyataan tersebut selanjutnya
disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Langkat melalui Surat Nomor
717/RT.07-SD/1205/1/2026 (vide Bukti PT.5-25 s.d. PT.5-27).
Bahwa meskipun telah menyatakan kesanggupan pengembalian aset,
Sekretaris KPU Kabupaten Langkat tetap melakukan upaya penagihan
pengembalian aset yang dikuasai Teradu berupa Kendaraan Dinas Roda 4 Merk
Toyota Avanza Nopol BK 1096 P, Laptop merk Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core
i9 Ram 32 GB SSD 1 TB, Laptop Lenovo Intel Core i7 dan Tablet Apple Merk IPAD
M4 Pro 2024-512GB, 11 inch + Keyboard melalui surat nomor 864/RT.07-
SD/1205/1/2026 tertanggal 23 Juli 2026, surat nomor 958/RT.07-
Und/1205/1/2026 tertanggal 12 Agustus 2026, dan surat nomor 971/RT.07-
Und/1205/1/2026 tertanggal 20 Agustus 2026, termasuk mengundang Teradu
untuk membahas penyelesaian permasalahan aset pinjam pakai berupa
kendaraan dinas Toyota Avanza Nopol BK 1096 P serta aset lainnya. Namun,
Teradu tidak merespons undangan tersebut (vide Bukti PT.5-28 s.d. PT.5-32).
Bahwa hingga batas waktu yang dijanjikan, yakni tanggal 31 Agustus 2026,
Teradu tidak mengembalikan aset dimaksud. Atas hal tersebut, Sekretaris KPU
Kabupaten Langkat melaporkan permasalahan tersebut kepada Sekretaris KPU
Provinsi Sumatera Utara, Plt. Ketua KPU Kabupaten Langkat, dan Kepala BPKAD
Kabupaten Langkat melalui surat tertanggal 31 Agustus dan surat tertanggal 1
September 2026 (vide Bukti PT.5-33 s.d. PT.5-35).
Selanjutnya, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat kembali melayangkan
surat kepada Teradu tertanggal 4 September 2026, dengan meminta
pengembalian seluruh aset paling lambat tanggal 5 September 2026 pukul 10.00
WIB, serta memperingatkan akan menempuh jalur hukum apabila aset tidak
dikembalikan (vide Bukti PT.5-36). Namun, hingga batas waktu tersebut, Teradu
tetap tidak mengembalikan asset dimaksud. Karenanya, pada tanggal 5
September 2026 Sekretaris KPU Kabupaten Langkat melaporkan Teradu melalui
Laporan Polisi Nomor LP/B/557/IX/2026/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA
SUMATERA UTARA perihal dugaan tindak pidana dalam jabatan (vide Bukti
PT.5-37). Atas laporan polisi tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat
memberitahukan laporan tersebut kepada BPKAD Kabupaten Langkat dan KPU
Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti PT.5-38 dan Bukti PT.5-39).
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengunduran diri Teradu dan
dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penguasaan kendaraan beberapa
aset tersebut, serta setelah dilakukan klarifikasi. Selanjutnya KPU Provinsi
Sumatera Utara menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU RI melalui Surat
Nomor 407/SDM.10.3-SD/12/4/2026 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat tertanggal 13 Mei 2026 (vide Bukti
P-4). Selanjutnya, pada tanggal 25 Mei 2026, KPU RI melakukan Pengawasan
Internal terhadap Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara serta Ketua
dan Anggota KPU Kabupaten Langkat melalui Surat KPU RI Nomor 462/PW.02-
Und/04/2026 dan Nomor 463/PW.02-Und/04/2026, masing-masing tertanggal
23 Mei 2026 (vide Bukti P-5).
Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode
Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Nomor 142/PW.02-
BA/04/2026 tertanggal 8 Juni 2026, KPU RI menyepakati untuk memberikan
sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Ketua dan sebagai Anggota KPU
Kabupaten Langkat Periode 2024–2029 kepada Teradu. Selanjutnya, pada
tanggal 6 Juli 2026, KPU RI menetapkan sanksi tersebut melalui Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2026 tentang Pemberhentian
Sementara Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024–2029 atas nama Husni Mustofa
in casu Teradu (vide Bukti P-16), serta melaporkan pelanggaran tersebut kepada
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian, pada tanggal
17 Juli 2026, KPU RI menerbitkan Surat Dinas Nomor 674/PW.02-SD/11/2026
perihal Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Kode Perilaku,
Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024–2029, yang pada
pokoknya meminta KPU Provinsi Sumatera Utara agar melaporkan Teradu
kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Bukti P-17)
Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Teradu menyatakan
mobil dinas Toyota Avanza Nomor Polisi BK 1096 P tersebut telah hilang dalam
penguasaannya sejak bulan Agustus 2025, dengan alasan dibawa lari oleh
tetangga yang tinggal di dekat rumah orang tua Teradu di Kabupaten Asahan.
Teradu juga mengakui dengan sengaja tidak memberitahukan kehilangan
tersebut kepada Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Langkat karena
meyakini masih dapat menemukan keberadaan kendaraan dimaksud.
Terungkap pula fakta bahwa Teradu tidak pernah melakukan laporan kepada
pihak kepolisian terkait hilangnya mobil dinas a quo dari penguasaan Teradu.
Bahwa dalam sidang pemeriksaan Teradu juga tidak dapat menunjukkan
bukti keberadaan asset elektronik Barang Milik Negara (BMN) KPU Kabupaten
Langkat yang dikuasainya. Dalam persidangan DKPP tanggal 22 September
2026, Teradu berjanji akan mengembalikan seluruh aset yang berada dalam
penguasaannya kepada KPU Kabupaten Langkat paling lambat tanggal 27
September 2026, berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas Toyota Avanza Nomor
Polisi BK 1096 P, 1 (satu) unit laptop Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9, 1
(satu) unit laptop Lenovo Intel Core i7, dan 1 (satu) unit tablet Apple iPad M4 Pro
2024 beserta keyboard. Bahwa pada tanggal 28 September 2026, DKPP
menerima surat dari KPU Kabupaten Langkat, yaitu Surat Nomor 1039/RT.07-
SD/1205/1/2026 perihal Pemberitahuan dan Surat Nomor 1040/RT.07-
SD/1205/1/2026 perihal Pemberitahuan, masing-masing tertanggal 28
September 2026, yang diteruskan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara kepada
DKPP. Kedua surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Teradu belum
juga mengembalikan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada KPU
Kabupaten Langkat, yang terdiri atas 1 (satu) unit kendaraan dinas Toyota
Avanza Nomor Polisi BK 1096 P, 1 (satu) unit laptop Lenovo Legion Pro 5161RX10
Core i9, 1 (satu) unit laptop Lenovo Intel Core i7, dan 1 (satu) unit tablet Apple
iPad M4 Pro 2024 beserta keyboard.
Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai, bahwa Teradu
telah terbukti tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam
menjaga, mengamankan, serta mengembalikan Barang Milik Negara (BMN) yang
berada dalam penguasaannya. DKPP berpendapat bahwa meskipun penggunaan
kendaraan dinas pada awalnya didasarkan pada Berita Acara Serah Terima
Barang dan kesepakatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat, hal tersebut
tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada Teradu untuk menguasai
dan menggunakan aset dimaksud tanpa batas waktu, terlebih setelah terdapat
keputusan kelembagaan yang mengatur pengembalian kendaraan dinas dan
permintaan berulang dari Sekretariat KPU Kabupaten Langkat. Bahwa Teradu
sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Langkat seharusnya
memahami bahwa aset yang berada dalam penguasaannya merupakan barang
milik pemerintah yang peruntukan dan penggunaannya harus dapat
dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Teradu memiliki kewajiban untuk
menjaga keberadaan dan kondisi aset tersebut serta memberikan informasi yang
benar dan terbuka kepada Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Langkat
apabila terjadi permasalahan yang menyebabkan aset tidak dapat digunakan
atau dikembalikan sebagaimana mestinya. DKPP menilai, tindakan Teradu yang
mengakui bahwa kendaraan dinas Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096
P telah hilang sejak Agustus 2025, tetapi dengan sengaja tidak memberitahukan
kehilangan tersebut kepada Anggota maupun Sekretaris KPU Kabupaten
Langkat, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih, Teradu
juga tidak pernah melaporkan kehilangan kendaraan dinas tersebut kepada
pihak kepolisian. Alasan Teradu bahwa kendaraan tersebut dibawa lari oleh
tetangga di sekitar kediaman orang tuanya dan Teradu masih berupaya mencari
keberadaannya tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menyembunyikan
peristiwa kehilangan aset negara dari instansi yang berwenang. Sikap Teradu
tersebut justru menunjukkan tidak adanya iktikad baik dan tanggung jawab
Teradu dalam mengamankan serta mempertanggungjawabkan aset yang
dipercayakan kepadanya. Bahwa terhadap dua unit laptop merek Lenovo dan
satu unit tablet Apple iPad M4 Pro, Teradu juga tidak dapat menunjukkan
keberadaan maupun kondisi barang-barang tersebut ketika dilakukan
pemeriksaan dan inventarisasi aset oleh Sekretariat KPU Kabupaten Langkat.
Teradu bahkan tidak memberikan kepastian mengenai keberadaan aset
dimaksud meskipun telah berulang kali diminta untuk menghadirkan dan
mengembalikannya. Dengan demikian, Teradu tidak hanya gagal
mempertanggungjawabkan keberadaan kendaraan dinas yang hilang dalam
penguasaannya, tetapi juga tidak mampu mempertanggungjawabkan
keberadaan aset elektronik lainnya yang dipercayakan kepadanya. Bahwa
berdasarkan teori hukum administrasi negara, dibedakan antara jabatan dengan
Pejabat. Jabatan dipahami sebagai lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan
untuk kepentingan negara, sedangkan pejabat hanya pemangku jabatan untuk
sementara waktu. Dengan demikian, maka wewenang dan fasilitas melekat pada
jabatan, bukan pada orang/pemangku jabatan. Oleh Karena itu, kendaraan,
laptop, dan tablet yang diterima Teradu adalah fasilitas jabatan yang wajib
dikembalikan kepada lembaga ketika diminta, karena barang tersebut bukan
hak pribadi yang dapat dipertahankan menurut kehendak sendiri. Bahwa hal itu
sesuai dengan asas tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban (geen
bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid), yang menegaskan bahwa setiap
pejabat atau badan publik yang diberikan wewenang oleh hukum, wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang tersebut. Apabila dikaitkan
dengan tindakan Teradu, maka setiap kewenangan dan fasilitas yang diberikan
kepada pejabat selalu disertai kewajiban mempertanggungjawabkannya, dengan
demikian hak Teradu memakai aset negara tidak dapat dipisahkan dari
kewajiban Teradu untuk menjaga, melaporkan, dan mengembalikan aset
tersebut. Hal itu berkesesuaian dengan asas akuntabilitas yang diatur dalam
Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, serta Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
Dalam kasus a quo, Teradu sudah gagal memenuhi asas tersebut karena Teradu
tidak dapat menjelaskan keberadaan empat unit aset negara yang berada dalam
penguasaannya. Bahwa tindakan Teradu juga sudah melanggar asas kejujuran,
keterbukaan, dan kecermatan. Prinsip jujur dan terbuka diatur dalam Pasal 6
ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Asas
keterbukaan dan kecermatan juga termasuk Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf f
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Oleh karena itu, tindakan Teradu menyembunyikan kehilangan kendaraan
selama lebih dari satu tahun dan tidak melapor kepada kepolisian bertentangan
langsung dengan asas tersebut. Selain itu, tindakan Teradu juga melanggar asas
iktikad baik dan keteladanan yang menuntut Penyelenggara Pemilu untuk
bertindak dengan iktikad baik serta memelihara dan menjaga kehormatan
lembaga, sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017.
Bahwa DKPP juga perlu menilai sikap Teradu yang tidak menindaklanjuti
berbagai surat permintaan pengembalian aset, tidak memenuhi undangan
klarifikasi dan pembahasan penyelesaian permasalahan aset, serta tidak
memenuhi batas waktu pengembalian yang telah disepakati melalui surat
pernyataan tanggal 9 Juli 2026, menunjukkan adanya pengabaian terhadap
kewajiban administratif dan tanggung jawab kelembagaan. Bahkan, setelah
Teradu menyatakan di hadapan Majelis DKPP dalam sidang pemeriksaan tanggal
22 September 2026 akan mengembalikan seluruh aset paling lambat tanggal 27
September 2026, namun Teradu tetap tidak melaksanakan janji tersebut. Hal ini
diperkuat dengan surat pemberitahuan KPU Kabupaten Langkat yang diterima
DKPP pada tanggal 28 September 2026 yang menerangkan bahwa seluruh aset
dimaksud belum dikembalikan oleh Teradu. DKPP berpendapat bahwa
rangkaian tindakan Teradu tersebut tidak dapat dipandang semata-mata
sebagai persoalan administratif mengenai keterlambatan pengembalian barang
inventaris kantor. Persoalan ini menyangkut integritas, tanggung jawab, dan
akuntabilitas seorang penyelenggara Pemilu dalam mengelola serta
mempertanggungjawabkan aset negara. Terlebih, Teradu merupakan Ketua KPU
Kabupaten Langkat yang seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi
prinsip akuntabilitas, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara
Pemilu. DKPP juga mempertimbangkan bahwa Teradu telah diberikan
kesempatan yang patut dan berkali-kali oleh Sekretariat KPU Kabupaten
Langkat untuk menjelaskan keberadaan dan mengembalikan aset yang berada
dalam penguasaannya. Namun, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan secara
bertanggung jawab. Bahkan, Teradu tidak menunjukkan iktikad baik untuk
menyampaikan secara terbuka kondisi seluruh aset dimaksud maupun
menyelesaikan kewajiban pengembaliannya. Oleh karena itu, tindakan Teradu
merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab jabatan dan kewajiban
etik sebagai penyelenggara Pemilu.
Bahwa DKPP menegaskan, penguasaan barang milik pemerintah oleh
seorang penyelenggara Pemilu bukan merupakan hak pribadi yang dapat
digunakan atau dipertahankan berdasarkan kehendak sendiri. Setiap aset yang
dipercayakan kepada penyelenggara Pemilu melekat kewajiban untuk menjaga,
menggunakan sesuai peruntukan, dan mempertanggungjawabkan
keberadaannya. Ketidakmampuan mempertanggungjawabkan keberadaan aset,
terlebih disertai tindakan menyembunyikan informasi mengenai kehilangan aset
dan tidak melaksanakan kewajiban pengembalian meskipun telah diminta
berulang kali, merupakan perilaku yang bertentangan dengan prinsip integritas,
profesionalitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, DKPP berpendapat bahwa
Teradu terbukti melakukan tindakan yang tidak patut dan tidak bertanggung
jawab dalam penguasaan serta pengelolaan aset yang dipercayakan kepadanya.
Tindakan tersebut mencederai kehormatan dan martabat penyelenggara Pemilu
serta merusak kepercayaan terhadap kelembagaan KPU. Teradu seharusnya
menyadari bahwa jabatan sebagai penyelenggara Pemilu bukan hanya
memberikan kewenangan, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral, etik, dan
administratif dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
Berdasarkan seluruh uraian fakta dan pertimbangan tersebut, DKPP
berpendapat dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak
meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar prinsip integritas, profesionalitas,
akuntabilitas, jujur dan terbuka, serta menjaga kehormatan lembaga
sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilu. Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a,
huruf d, dan huruf f, Pasal 11 dan Pasal 15 huruf a Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
