Arsip Putusan DKPP RI

KETETAPAN NOMOR: 321/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari H Emron Pangkapi dan H Muchammad Romahurmuziy yang memberi kuasa kepada M Hadrawi Ilham, SH., Jou Hasyim Waimahing, SH MH, dan Angga Brata Rosihan, SH., berdasarkan surat pengaduan tanggal 12 September 2014, dengan Registrasi Nomor 321/DKPP- PKE-III/2014, dalam pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh Husni Kamil Manik sebagai Ketua KPU Republik Indonesia dan Siti Nursusila sebagai Ketua KPU Kabupaten Bima; b. bahwa Pengadu pada tanggal 30 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan pencabutan pengaduan Nomor 715/I-P/L-DKPP/2014 dengan nomor Registrasi 321 /DKPP-PKE-III/2014 yang disampaikan dengan surat Bernomor 38/LBH-DPP-PPP/X/2014 tertanggal 30 Oktober 2014 dan selanjutnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengabulkan permohonan pencabutan perkara a quo. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101); 3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 907); 4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah; 6. Hasil Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Jumat 31 Oktober 2014.

Menyatakan : 1. Mengabulkan pencabutan pengaduan/laporan dari Pengadu yang telah diregister dengan Perkara Nomor 321/DKPP-PKE- III/2014 dalam perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik Husni 1  Kamil Manik sebagai Ketua KPU Republik Indonesia dan Siti Nursusila sebagai Ketua KPU Kabupaten Bima. 2. Memerintahkan kepada Kepala Biro Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Pengaduan/Laporan. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si., Ida Budhiati, M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at tanggal Tiga Puluh Satu Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.,Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, SH., MH masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN 2 Dr. Osbin Samosir, M.Si 3