Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 211-PKE-DKPP/VIII/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 223- P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 211-PKE- DKPP/VIII/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Titus Yohanes A.F Lethulur Pekerjaan/Lembaga : Pengurus DPC Partai Partai Alamat : Jln. Dr. Siwabessy No. 40 Ambon Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : M. Shaddek Fuad Jabatan : Ketua KPU Kota Ambon Alamat Kantor : JL. Wolter Monginsidi Passo Ambon. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------ Teradu I; Nama : Safrudin B Layn Jabatan : Anggota KPU Kota Ambon Alamat Kantor : JL. Wolter Monginsidi Passo Ambon. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu II; Nama : Reikke W. Uruilal Jabatan : Anggota KPU Kota Ambon Alamat Kantor : JL. Wolter Monginsidi Passo Ambon. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu III; Nama : Yasmin Kamsurya Jabatan : Anggota KPU Kota Ambon Alamat Kantor : JL. Wolter Monginsidi Passo Ambon. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu IV; Nama : M. Sainan A Matdoan Jabatan : Anggota KPU Kota Ambon Alamat Kantor : JL. Wolter Monginsidi Passo Ambon. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu V; Teradu I, II, III, IV dan Teradu V selanjutnya disebut sebagai--------------- Para Teradu. [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar Keterangan saksi; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU 1. Para Teradu tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe berkaitan dengan PSU untuk beberapa TPS masing-masing pada Kelurahan Urmeseng TPS 2 dan 7, Kelurahan Silale TPS 1 dan 5 sesuai dengan rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe; a. Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, tanggal 24 April perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi; b. Nomor 12/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, tanggal 24 April perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi; c. Nomor 14/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, tanggal 24 April perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi; dan d. Nomor 16/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi. 2. Pelanggaran pada TPS tersebut diatas ditemukan pada saat rekapitulasi di PPK Nusaniwe dengan kejadiaan sebagai berikut; 1) TPS 1 kelurahan Silale Kec Nusaniwe terdapat dua orang yang tidak berdomisili di sekitar TPS 1 Kel Silale melakukan pencoblosan terhadap surat suara Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kota Ambon. Bahwa kedua pemilih tersebut sesuai e-KTP berdomisili pada provinsi Sulawesi Selatan kota Palopo, dan kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya tanpa membawa Form A5 (pemilih pindahan), akan tetapi menggunakan e-KTP yang dimasukan dalam Form C7 DPK. 2) TPS 5 Kelurahan Silale Kec Nusaniwe terdapat satu orang yang menggunakan hak pilihnya menggunakan A5 yang harusnya mendapat 4 jenis surat suara, akan tetapi KPPS memberikan 5 jenis surat suara untuk melakukan pencoblosan. Padahal yang bersangkutan adalah pemilih dengan menggunakan kategori pindahan (beda dapil) kecamatan dalam satu kota. Yang bersangkutan awalnya terdaftar dalam DPT di Desa Hative Kecil Kec. Sirimau dan mengurus surat pindah coblos dengan menggunakan A5 ke TPS 5 Kel Silale Kec. Nusaniwe. 3) TPS 2 Kel Urmeseng Kec Nusaniwe terdapat satu orang tidak berdomisili disekitar TPS 2 tersebut melakukan pencoblosan terhadap surat suara Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kota Ambon, pemilih tersebut atas nama Wa Eni yang sebelumnya telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 5 Kel. Urmeseng sesuai DPT dengan menggunakan Form C6, akan tetapi yang bersangkutan kembali menggnakan hak pilihnya di TPS 2 Kel Urmeseng dengan menggunakan e-KTP dan masuk dalam Form C7 DPK 4) TPS 7 Kel Urmeseng Kec Nusaniwe terdapat 4 (empat) orang yang tidak berdomisili disekitar TPS 7 Kel Urmeseng Kec Nusaniwe melakukan pencoblosan terhadap surat suara Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kota Ambon, dan dari empat orang tersebut sesuai e- KTP satu orang berdomisili di Jakarta, dua orang berdomisili di SBB dan satu orang berdomisili di kelurahan Karpan Ambon. 5) Selanjutnya ditemukan pelanggaran juga pada 3 desa/kelurahan di Kecamatan Nusaniwe antara lain; Kel Kudamati TPS ; 16, 17, 30, 26 33 dan 35 selisih surat suara Negeri Urmeseng TPS ; 3 dan 7 selisih surat suara Negeri Latuhalat TPS ; 7 selisih surat suara sah 3. Pada rapat pleno KPU Kota Ambon tanggal 12 Mei 2019 hal tersebut dipermasalahkan oleh saksi-saksi partai dan tidak mendapat jalan keluar sehingga Bawaslu kota Ambon mengeluarkan rekomendasi lisan bahwa masalah-masalah yang terjadi di PPK Kec Nusaniwe hanya bisa dapat dilaksanakan dengan jalan PSU. 4. Atas Keputusan KPU kota Ambon yang menolak melakukan PSU, menurut Pengadu ada beberapa alasan yang menjadi dasar dilaporkannya para Teradu antara lain ; 1) PSU wajib dilaksanakan apabila terpenuhi unsur sesuai ketentuan pasal 65 ayat 2 PKPU nomor 9 tahun 2019 perubahan terhadap PKPU nomor 3 tahun 2019. 2) Subtansi PSU itu adalah dalam kerangka perbaikan tata cara dan prosedur serta mekanisme dan administrasi dalam tahapan pemungutan suara, sehingga penyelenggaraan Pemilu yang substansial dapat tercapai dengan tidak terjebak pada persoalan pemilu secara prosedural semata-mata. 3) Dengan pelaksanaan PSU maka aspek kepastian hukum dan keadilan dalam menjujung tinggi asas Jurdil dalam pemilu dapat terpenuhi. 4) Menurut Pengadu Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe telah menemukan fakta-fakta hukum sehingga memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan PSU baik UU 7 Tahun 2019 dan pasal 65 ayat 2 PKPU nomor 9 tahun 2019 perubahan terhadap PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang PSU. 5) Alasan Para Teradu bahwa rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe tidak memenuhi unsur adalah sikap yang gagal paham, tidak mendasar serta sumir dari aspek penelaan hukum bahkan adanya dugaan kuat Para Teradu masuk angin sekaligus terindikasi terlibat konflik kepentingan. 6) Alasan Para Teradu sehubungan dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe baru terbit tgl 24 April 2019 dari aspek limit waktu sangat singkat adalah sikap yang mengada-ngada dan cara menghindar yang tidak taat hukum sebab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku PSU dilaksanakan maksimal 10 hari dari tanggal pencoblosan jadi masih ada 3 hari untuk mempersiapkan PSU sebelum tanggal 27 April 2019. 7) Bahwa kasus-kasus yang direkomendasikan oleh Panwas Kec Nusaniwe juga terjadi pada beberapa daerah di Maluku seperti SBB, Buru dan Malteng dan hal tersebut dilakukan PSU atas dasar rekomendasi panwas. Akan tetapi KPU Kota Ambon mengabaikan rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe dengan alasan dan argumentasi yang gagal paham dan sumir dalam menginterpretasi aturan- aturan hukum. 8) Bahwa PSU dibeberapa TPS dalam lingkup wilayah kec Nusaniwe sangat berpengaruh kepada keseluruhan hasil perhitungan suara akhir di PPK Nusaniwe sehingga dengan ditolaknya PSU tersebut maka kami merasa dirugikan dan tidak ada kepastian hukum serta mencederai rasa keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu; dan 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-7 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN Surat Panwas Kec. Nusaniwe nomor 11/Panwascam- 1. P-1 Nusaniwe/IV/2019, tanggal 24 April 2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi; 2. P-2 Surat Panwas Kec. Nusaniwe nomor 12/Panwascam- Nusaniwe/IV/2019, tanggal 24 April 2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi 3. P-3 Surat Panwas Kec. Nusaniwe nomor 14/Panwascam- Nusaniwe/IV/2019, tanggal 24 April 2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi; 4. P-4 Surat Panwas Kec. Nusaniwe nomor 16/Panwascam- Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi; 5. P-5 Surat Nomor:11/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tentang tindaklanjut rekomendasi pemungutan suara ulang Dalam pemilihan umum tahun 2019 6. P-6 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, Nomor : 41/PL.01.7-BA/8171/KPU-KOT/IV/2019 Tentang Keputusan Terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang; 7. P-7 Fom keberataran A2 dan B2 kpu dari para saksi di tingkat Kecamatan dan kota pada pleno rekapitulasi [2.4] SAKSI PENGADU Dalam sidang Pemeriksaan Saksi Pengadu Sole Uniwaly dan Philip Nemo Latumerissa bersama-sama memberikan keterangan bahwa saksi Philip menugaskan pengadu untuk mengumpulkan bukti2 berupa rekomendasi Panwas. Rekomendasi tersebut dianggap telah memenuhi unsur dilaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan hal tersebut wajib di tindaklanjuti oleh para teradu [2.5]PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis yang pada intinya Sebagaimana persoalan yang diadukan oleh Pengadu berkaitan dengan terjadinya pelanggaran di Kecamatan Nusaniwe yang terjadi pada TPS 1 dan 5 Kelurahan Silale, TPS 2 dan 7 Kelurahan Urimesing yang mengakibatkan sehingga dikeluarkannya Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe serta tindak lanjut KPU Kota Ambon terhadap Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe tersebut. Oleh karena itu perlu kami sampaikan kronologis kejadian tersebut adalah sebagai berikut ; 1. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Nusaniwe di mulai pada tanggal 18 April 2019. Dalam proses berjalannya Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Nusaniwe terdapat Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe yang dikeluarkan atas temuan permasalahan yang terjadi pada TPS 2 dan TPS 7 Kelurahan Urimesing serta TPS 1 dan TPS 5 Kelurahan Silale dengan dikeluarkannya empat Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe, tertanggal 24 April 2019 yang merekomendasikan untuk di laksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tersebut diatas. (Vide Bukti T3) 2. KPU Kota Ambon menerima Rekomendasi tersebut pada hari yang sama tanggal 24 April 2019 pukul 16.00 WIT dan ditindaklanjuti dengan segera mengagendakan rapat bersama PPK Nusaniwe, PPS Kel Silale dan Kel Urimesing serta KPPS terkait untuk mendengarkan keterangan berkaitan permasalahan yang disampaikan dalam Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe. (Vide Bukti T3) 3. Rapat KPU Kota Ambon bersama PPK Nusaniwe, PPS Kelurahan Silale dan Kelurahan Urimesing, dan KPPS terkait untuk membahas Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 pada pukul 20.30 WIT dan berakhir pada pukul 23.00 WIT bertempat di kantor KPU Kota Ambon. Setelah itu KPU Kota Ambon melanjutkan dengan melaksanakan rapat pleno yang dihadiri Ketua dan empat Anggota KPU Kota Ambon. 4. Dalam rapat pleno KPU Kota Ambon yang membahas Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), ada dua aspek yang menjadi pembahasan dan kajiannya, yakni kajian dan pertimbangan aspek hukum (Yuridis) yang menjadi pijakan utama kajian pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana yang di uraikan pada angka romawi dua (II). Serta kajian dan pertimbangan aspek teknis juga dilakukan sebagaimana diuraikan pada angka romawi tiga (III) di dalam jawab Teradu ini. 5. Hasil pengkajian dan pembahasan bersama di tingkat KPU Kota Ambon untuk Rekomendasi Nomor: 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, Nomor : 12/Panwascam- Nusaniwe/IV/2019, Nomor : 16/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 menghasilkan keputusan tidak memenuhi syarat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2 dan TPS 7 Kelurahan Urimesing serta TPS 1 Kelurahan Silale, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Ambon Nomor : 41/PL.01- BA/KPU-KOT/IV/2019 tentang Keputusan Terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dan Surat Keputusan KPU Kota Ambon Nomor : 11/HK.031- KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 25 April 2019. (Vide Bukti T2) 6. Pada tanggal 25 April 2019 pukul 11.00 WIT KPU Kota Ambon menerima satu Rekomendasi yang berasal dari Panwas Kecamatan Nusaniwe dengan Nomor : 14/ Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, perihal Penerusan Pelanggaran Administratif, tertanggal 24 April 2019. Untuk itu KPU Kota Ambon segera melakukan pertemuan bersama PPK Nusaniwe dan PPS Kelurahan Silale pada pukul 12.00 WIT bertempat di kantor KPU Kota Ambon untuk meminta keterangan atas Rekomendasi tersebut dan kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat pleno untuk mengkaji dan membahas keputusan terhadap Rekomendasi yang di terima pada tanggal 25 April 2019. (Vide Bukti T3) 7. Hasil pengkajian dan pembahasan bersama di tingkat KPU Kota Ambon untuk Rekomendasi Nomor : 14/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, menghasilkan keputusan tidak memenuhi syarat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 5 Kelurahan Silale yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Ambon dan Nomor : 42/PL.01-BA/KPU-KOT/IV/2019 tentang Keputusan Terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dan Surat Keputusan KPU Kota Ambon Nomor : 11/HK.031-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 25 April 2019. (Vide Bukti T1, T2) I. Kajian dan Pertimbangan Yuridis Adapun kajian dan pertimbangan hukum (Yuridis) yang merupakan dasar di keluarkannya Keputusan KPU Kota Ambon Nomor : 11/HK.031-KPTS/8171/KPU- KOT/IV/2019 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut; 1. Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) serta pasal 373 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, serta pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Yang mana disebutkan dalam masing-masing pasal sebagai berikut; - Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ayat (2) : Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. - Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ayat (1) : Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Ayat (2) : Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. - Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 ayat (2) : Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. - Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Ayat (1) : Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang. Ayat (2) : Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan. 2. Dengan demikian sebagaimana yang termaktub dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti telah terjadi keadaan sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 372 ayat (2) huruf (a) sampai huruf (d) jo Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 pasal 65 ayat (2) huruf (a) sampai huruf (d). Oleh karena itu locus nya adalah TPS, maka fakta hukum haruslah ditemukan di tingkat TPS dan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dari Pengawas TPS apabila terbukti terdapat keadaan sebagaimana disebutkan dalam pasal maka pemungutan suara wajib diulang. 3. Bahwa dalam kasus sebagaimana yang diadukan fakta hukum baru ditemukan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan. Selain itu tidak terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Pengawas TPS pada masing-masing TPS yang telah direkomendasikan, yang hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut disampaikan ke KPPS agar dapat menjadi dasar untuk diteruskan ke KPU Kota Ambon pada hari pemungutan suara tentang keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah terjadi di TPS sesuai dengan amanah dalam Pasal 373 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019. 4. Bahwa dikeluarkannya Rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada beberapa TPS di Kecamatan Nusaniwe pada saat tahapan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara telah berada di tingkat Kecamatan yang mana dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), serta ayat (6) sampai dengangan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Penyelesaian Keberatan ditingkat pleno PPK, menyebutkan: - Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Ayat (1) : Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. “Ayat (2) : Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota”. “Ayat (6) : Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir”. “Ayat (7) : PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan”. “Ayat (8) : Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kabupaten/kota”. 5. Maka secara hukum berpijak pada pasal-pasal yang tersebut di atas dalam kajian dan pertimbangan hukum KPU Kota Ambon menyatakan Rekomendasi Panwascam Nusaniwe Nomor : 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, Nomor : 12/Panwascam- Nusaniwe/IV/2019, Nomor : 14/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, Nomor : 16/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. II. Kajian dan Pertimbangan Teknis Bahwa sesuai dengan Pasal 373 ayat (3) Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang menyebutkan “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Maka secara teknis waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS paling lambat sampai dengan tanggal 27 April 2019. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di luar waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Secara normatif dengan adanya pengaturan batasan waktu yang demikian dan hubungannya dengan Rekomendasi Panwascam Nusaniwe untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada beberapa TPS di Kecamatan Nusaniwe yg diterima pada tanggal 24 dan 25 April 2019 tidak memungkinkan dari aspek penyiapan secara teknis karena hanya tersisa waktu dua hari. III. Jawaban Terhadap Beberapa Pokok Aduan Untuk itu penting untuk Teradu sampaikan beberapa hal dalam jawaban ini: 1. Bahwa Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe telah ditindaklanjuti oleh Teradu dengan melakukan pembahasan serta pengkajian bersama dalam rapat pleno KPU Kota Ambon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 41/PL.01-BA/KPU-KOT/IV/2019 dan Nomor : 42/PL.01-BA/KPU-KOT/IV/2019 serta Surat Keputusan Nomor : 11/HK.031-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 yang merupakan hasil tindaklanjut atas Rekomendasi tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Teradu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bahwa pengandu meyatakan dengan ditolaknya PSU di beberapa TPS dalam lingkup wilayah Kecamatan Nusaniwe, sangat berpengaruh terhadap seluruh hasil perhitungan suara akhir di PPK Nusaniwe, sehingga pengadu merasa dirugikan dalam Pemilu tahun 2019. 3. Terkait hal ini teradu dapat menjelaskan bahwa berhubungan dengan hasil perolehan suara menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagai mana dimanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan untuk seluruh pokok permohonan perselisihan hasil di MK terkait dengan PSU di Kota Ambon dalam Pemilu tahun 2019, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima. Sehingga keputusan teradu terkait dengan rekomendasi PSU Panwas Kec. Nusaniwe tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak berpengaruh terhadap hasil akhir penghitungan perolehan suara Partai Pengadu (Gerindra), untuk diketahui bahwa Partai Gerindra memperoleh satu (1) kursi DPRD Kota Ambon di dapil 3 dan satu Kursi DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 1, sehingga pernyataan pengadu dalam pokok pengaduan yang merasa dirugikan adalah pernyataan yang kabur dan tidak mendasar. [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-11, dengan rincian sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Berita Acara Pleno KPU Nomor 41/PL.01-BA/KPU-KOT/IV/2019; 2. T-2 Berita Acara Pleno KPU Nomor 42/PL.01-BA/KPU-KOT/IV/2019; 3. T-3 Keputusan KPU Nomor 11/HK.301-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019; 4. T-4 Rekomendasi Panwascam Nusaniwe Nomor 11/PANWASCAM- NUSANIWE/IV/2019; 5. T-5 Rekomendasi Panwascam Nusaniwe Nomor 12/PANWASCAM- NUSANIWE/IV/2019;; 6. T-6 Rekomendasi Panwascam Nusaniwe Nomor 14/PANWASCAM- NUSANIWE/IV/2019;; 7. T-7 Rekomendasi Panwascam Nusaniwe Nomor 16/PANWASCAM- NUSANIWE/IV/2019;; 8. T-8 Form Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, Kel. Silale; 9. T-9 Form Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, Kel. Uremessing; 10. T-10 Form Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota, Kel. Uremessing; 11. T-11 Form Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik atas tindakannya tidak melaksanakan 4 (Empat) Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe masing-masing, 1. Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, tanggal 24 April perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi; 2. Nomor 12/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, tanggal 24 April perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi; 3. Nomor 14/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, tanggal 24 April perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi; dan 4. Nomor 16/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi. Terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing di TPS 2 dan TPS 7 Kelurahan Urmeseng, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Silale. Pelanggaran tersebut ditemukan pada tahapan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Nusaniwe dengan kejadiaan sebagai berikut; a. TPS 1 kelurahan Silale Kec Nusaniwe terdapat dua orang yang tidak berdomisili di sekitar TPS 1 Kel Silale melakukan pencoblosan terhadap surat suara Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kota Ambon. Bahwa kedua pemilih tersebut sesuai e-KTP berdomisili pada provinsi Sulawesi Selatan kota Palopo, dan kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya tanpa membawa Form A5 (pemilih pindahan), akan tetapi menggunakan e-KTP yang dimasukan dalam Form C7 DPK; b. TPS 5 Kelurahan Silale Kec Nusaniwe terdapat satu orang yang menggunakan hak pilihnya menggunakan A5 yang harusnya mendapat 4 jenis surat suara, akan tetapi KPPS memberikan 5 jenis surat suara untuk melakukan pencoblosan. Padahal yang bersangkutan adalah pemilih dengan menggunakan kategori pindahan (beda dapil) kecamatan dalam satu kota. Yang bersangkutan awalnya terdaftar dalam DPT di Desa Hative Kecil Kec. Sirimau dan mengurus surat pindah coblos dengan menggunakan A5 ke TPS 5 Kel Silale Kec. Nusaniwe; c. TPS 2 Kel Urmeseng Kec Nusaniwe terdapat satu orang tidak berdomisili disekitar TPS 2 tersebut melakukan pencoblosan terhadap surat suara Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kota Ambon, pemilih tersebut atas nama Wa Eni yang sebelumnya telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 5 Kel. Urmeseng sesuai DPT dengan menggunakan Form C6, akan tetapi yang bersangkutan kembali menggnakan hak pilihnya di TPS 2 Kel Urmeseng dengan menggunakan e-KTP dan masuk dalam Form C7 DPK; d. TPS 7 Kel Urmeseng Kec Nusaniwe terdapat 4 (empat) orang yang tidak berdomisili disekitar TPS 7 Kel Urmeseng Kec Nusaniwe melakukan pencoblosan terhadap surat suara Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kota Ambon, dan dari empat orang tersebut sesuai e-KTP satu orang berdomisili di Jakarta, dua orang berdomisili di SBB dan satu orang berdomisili di kelurahan Karpan Ambon; e. Selanjutnya ditemukan pelanggaran juga pada 3 desa/kelurahan di Kecamatan Nusaniwe antara lain; Kel Kudamati TPS ; 16, 17, 30, 26 33 dan 35 selisih surat suara Negeri Urmeseng TPS ; 3 dan 7 selisih surat suara Negeri Latuhalat TPS ; 7 selisih surat suara sah [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan Bahwa Para Teradu menerima 3 (tiga) Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe pada tanggal 24 April 2019 pukul 16.00 WIT dan ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat bersama PPK Nusaniwe, PPS Kel Silale dan Kel Urimesing serta KPPS terkait untuk mendengarkan keterangan berkaitan pokok rekomendasi, setelah itu Para Teradu melanjutkan dengan melaksanakan rapat pleno dengan mempertimbangkan 2 (dua) aspek yang menjadi pembahasan dan kajian yakni aspek Yuridis Serta aspek teknis. Hasil kajian dan pembahasan terhadap Rekomendasi Nomor: 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, Nomor: 12/Panwascam- Nusaniwe/IV/2019, dan Nomor: 16/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 disimpulkan Tidak Memenuhi Syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2 dan TPS 7 Kelurahan Urimesing serta TPS 1 Kelurahan Silale, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 41/PL.01-BA/KPU-KOT/IV/2019 dan Surat Keputusan Nomor: 11/HK.031-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tanggal 25 April 2019. Pada tanggal 25 April 2019 Para Teradu menerima 1 (satu) Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Nusaniwe Nomor: 14/ Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, tertanggal 24 April 2019, para teradu selanjutnya melakukan rapat bersama PPK Nusaniwe dan PPS Kelurahan Silale untuk meminta keterangan atas Rekomendasi tersebut dan kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat pleno dan disimpulkan Tidak Memenuhi Syarat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 5 Kelurahan Silale yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 42/PL.01-BA/KPU- KOT/IV/2019 dan Surat Keputusan Nomor: 11/HK.031-KPTS/8171/KPU- KOT/IV/2019 tanggal 25 April 2019. Secara teknis, alasan para teradu tidak melaksanakan PSU mendasari pada ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang menyebutkan “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Maka secara teknis waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS paling lambat sampai dengan tanggal 27 April 2019. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di luar waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Secara normatif dengan adanya pengaturan batasan waktu tidak memungkinkan dari aspek penyiapan secara teknis karena hanya tersisa waktu 2 (dua) hari. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Para Teradu, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan Para Teradu menerima 3 (tiga) rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) masing-masing: Nomor 11/Panwascam- Nusaniwe/IV/2019, Nomor 12/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019, dan Nomor 16/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 pada tanggal 24 April 2019, dan 1 (satu) rekomendasi PSU Nomor 14/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 yang diterima pada tanggal 25 April 2019. Terhadap rekomendasi tersebut, Para Teradu melakukan tindak lanjut dan berdasarkan kajian menyatakan rekomendasi tidak memenuhi syarat. Hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Ambon Nomor 41/PL.01-BA/KPU-KOT/IV/2019 dan Nomor 42/PL.01-BA/KPU-KOT/IV/2019, serta Surat Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 11/HK.031-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tentang Tindak lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 25 April 2019. Dalam persidangan terungkap bahwa Para Teradu mengalami hambatan waktu untuk melaksanakan PSU karena 4 (empat) rekomendasi PSU baru diterima pada tanggal 24 dan 25 April 2019. Terhadap alasan tersebut DKPP menilai bahwa meskipun Para Teradu telah menindaklanjuti rekomendasi PSU dengan melakukan kajian, namun sikap dan tindakan Para Teradu yang berkilah menggunakan alasan waktu justru memberikan kesan menghindari pelaksanaan PSU. Bahwa berdasarkan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 pada pokoknya menyatakan tenggat waktu pelaksanaan PSU adalah 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara sehingga seharusnya tidak ada lagi ruang alasan keterbatasan tenggat waktu atas rekomendasi yang diterima pada tanggal 24 dan 25 April 2019. Penggunaan alasan tidak cukup waktu untuk melaksanakan PSU menunjukkan Para Teradu tidak memiliki kesungguhan dan komitmen sebagai penyelenggara Pemilu. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 15 huruf e dan huruf G Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu Terbukti dan Jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, II, III, IV dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I M. Shaddek Fuad selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Ambon, Teradu II Syafrudin B B Layn, Teradu III Reikke W. Uruilal, Teradu IV Yasmin Kamsurya, dan Teradu V M. Sainan A. Matdoan, masing-masing selaku Anggota KPU Kota Ambon sejak putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati, dan Rahmat Bagja masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Muhammad, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Muhammad Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir