Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 170/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 621/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 170/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Dr. Muhammad, S.IP., M.Si Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu RI Alamat : Jln. M.H. Thamrin Nomor 14 Nama : Endang Wihdatiningtyas, S.H. Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu RI Alamat : Jln. M.H. Thamrin Nomor 14 Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Para Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Barnabas Dumas Manery Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Alamat : Jln. Ot Patimapauw Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Teradu I; Nama : Lodewyk Breemer Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris Bawaslu Provinsi Maluku Alamat : Jln. Ot Patimapauw 1  Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 621/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 170/DKPP- PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 2 September 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa, Saudara Dumas Ketua Bawaslu Provinsi Maluku diduga bermain Kartu Joker dengan memasang taruhan uang. Bermain Kartu Joker sudah menjadi kebiasaan walaupun hal tersebut tidak dilakukan setiap hari. Berdasarkan pengakuan dari kedua Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, sering mengingatkan dan menegur Ketua Bawaslu Provinsi Maluku untuk tidak bermain judi di kantor dan pengakuan dari salah seorang staf Bawaslu kepada wartawan Harian Kabar Timur (Sugianto) bahwa Ketua Bawaslu Provinsi Maluku memang sering bermain judi di kantor bersama Kepala Sekretariat dan staf; 2. Bahwa Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku sering mengajak Ketua dan Kasubag bermain kartu didalam ruangan kerja Kepala Sekretariat; 3. Bahwa Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Kepala Sekretariat, dan Kasubag Hukum Bawaslu Provinsi Maluku telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena bekerja tidak berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilu; 4. Bahwa Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku melanggar Peraturan Bersama Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 12 yaitu asas jujur karena Kepala Sekretariat mengeluarkan pernyataan yang tidak benar. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Kepala Sekretariat dan Kasubag hukum kembali ke kantor Bawaslu setelah KPU Provinsi Maluku skorsing Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara karena deadlock; 2 5. Bahwa Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Kepala Sekretariat dan Kasubag Hukum melanggarPeraturan Bersama Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 15 yaitu asas profesional karena mencampuradukan antara pekerjaan dan hobi/kebiasaan buruk bermain judi; 6. Bahwa Ketua Bawaslu Provinsi Maluku melanggarPeraturan Bersama Tentang Kode Etik Penyelenggara PemiluPasal 16 yaitu asas tertib penyelenggara pemilu karena tidak mampu melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dengan menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan lebih memilih bermain judi di kantor bersama Kepala Sekretariat dan Kasubag Hukum. PERMOHONAN [2.3]Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Teradu telah terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni; melanggar asas-asas penyelenggara pemilu yaitu melanggar asas jujur, profesional, dan tertib; 2. Menjatuhkan sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Teradu berupa Pemberhentian Tetap sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Maluku; 3. Menjatuhkan sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Teradu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku; 4. Atau apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia(DKPP RI) berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono). [2.4]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : fotokopi Harian Kabar Timur, Rabu, 7 Mei 2014 edisi 115 Perihal “ Ketua Bawaslu Kepergok Judi di Kantor”; 2. Bukti P-2 : fotokopi Harian Kabar Timur, Jumat, 9 Mei 2014 edisi 117 Perihal “ Buntut dari Arena Judi, PT. Pos akan Surati Bawaslu Provinsi Maluku”; 3. Bukti P-3 : fotokopi Klarifikasi Anggota Bawaslu Provinsi Maluku a/n Fadly Silawane dan Lusia Peilouw, Rabu tanggal 21 Mei 2014; 4. Bukti P-4 : fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah terhadap Anggota Bawaslu Provinsi Maluku a/n Fadly Silawane dan Lusia Peilouw, Rabu tanggal 21 Mei 2014; 5. Bukti P-5 : fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah terhadap Sarka 3  Karepesina, Kasubag Hukum Bawaslu Provinsi Maluku, Senin, 2 Juni 2014; 6. Bukti P-6 : fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah terhadap Lodewyk Breemer, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku, Rabu, 4 Juni 2014; 7. Bukti P-7 : fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah terhadap Parman Latua, Saksi, Senin, 2 Juni 2014; 8. Bukti P-8 : fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah terhadap Barnabas Dumas Maneri, Ketua Bawaslu Maluku, Selasa, 3 Juni 2014; 9. Bukti P-9 : fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah terhadap Sugiyanto, Saksi, Selasa, 3 Juni 2014; 10. Bukti P-10 : foto kopi Kliping Berita tertanggal 3 Juni 2014, Selasa, Perihal “ Lodewyk Breemer Diganjar 5 Tahun Penjara”; 11. Bukti P-11 : fotokopi Kliping Berita tertanggal 4 Juni 2014, Rabu, Perihal “ Lodewyk Breemer Hanya Operator, ada yang beri Perintah; 12. Bukti P-12 : fotokopi Kliping Berita tertanggal 5 Juni 2014, Kamis, Perihal “ Sanksi bagi Lodewyk Breemer Pemecatan; 13. Bukti P-13 : fotokopi Kliping Berita tertanggal 6 Juni 2014, Jumat, Perihal “ Lodewyk Breemer Ajukan PK, Jaksa Tetap Eksekusi; 14. Bukti P-14 : fotokopi Kliping Berita tertanggal 7 Juni 2014, Sabtu, Perihal “ Mendadak Lodewyk Breemer Menghadap Jaksa; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 2 dan 11 September 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: TERADU BARNABAS MANERY 1. Bahwa Pada tanggal 28 April 2014 Teradu dan Dua Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Fadly Silawane dan Lusia Peilouw mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 Provinsi Maluku di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku sejak jam 09.00 WIT sampai dengan jam 16.00 WIT; 2. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Maluku pada saat itu menyangkut pembahasan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kota Tual dimulai jam 09.00 WIT. Pada jam 16.00 WIT Rapat pleno ditunda sampai jam 20.00 WIT karena Komisi Pemilihan Umum Kota Tual masih perlu merampungkan dokumen yang dimintakan oleh rapat pleno. Suasana rapat pleno hasil rekapitulasi pada saat itu sangat tegang sebagai akibat dari Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku untuk merekap ulang 4  hasil penghitungan suara untuk kota Tual karena masalah kotak suara diinapkan di hotel Amans selama 2 (dua) hari tanpa disegel sebelum di bawa ke rapat pleno Provinsi; 3. Bahwa untuk menunggu rapat pleno pada jam 20.00 WIT, Teradu dengan Kedua Anggota Bawaslu merasa tidak nyaman/tidak aman untuk menuggu di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku karena ada Caleg tertentu dengan pendukung mengancam Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku sebagai akibat dari dikeluarkannya rekomendasi Bawaslu. (Terlampir: Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku). Melalui kesepakatan antara Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku, anggota Bawaslu Provinsi Maluku kembali ke rumah masing-masing dengan pengawalan masing-masing 2 (dua) anggota polisi dan selanjutnya pada jam 20.00 WIT kembali mengikuti rapat pleno; 4. Bahwa Pada saat itu, Teradu tidak langsung pulang ke rumah tetapi kembali ke kantor Bawaslu Provinsi Maluku sambil menunggu waktu pleno di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku. Setiba di kantor Bawaslu Provinsi Maluku sekitar jam 16.30 WIT bertemu dengan Lodewyk Breemer dan sempat diskusi tentang suasana rapat pleno rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum. Mendengar penjelasan Teradu, Lodewyk Breemer langsung mengajak Teradu dengan ungkapan; “biar jangan terlalu tegang, sambil menunggu waktu untuk kembali ke pleno, kita refresing main yoker”. Mendengar ajakan ini, tanpa berfikir secara matang, Teradu menyanggupi ajakan dimaksud; 5. Bahwa Selanjutnya Lodewyk Breemer memanggil Zarka Karepesina staf Bawaslu Provinsi Maluku dan mengajaknya untuk menemani Teradu sambil main Yoker dengan aturan, bagi yang kalah harus membayar Rp 1.000., (seribuh rupiah untuk game biasa, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk game tanpa yoker sedangkan Rp 5.000,- untuk game dengan yoker; 6. Bahwa Menjelang main yoker Lodewyk Breemer menyuruh Arman staf Bawaslu Provinsi Maluku untuk membeli air mineral dan gorengan pisang. Berselang kira- kira 20 menit kemudian Arman kembali membawa belanjaan kemudian Lodewyk Breemer kembali menyuruh Arman untuk menukarkan uang recehan ribuan rupiah karena pada saat itu tidak ada uang recehan untuk main. Pada saat yang bersamaan datang Caleg Kota Ambon Sugianto, S.E., dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga sebagai wartawan dari media lokal “Kabar Timur”. (Terlampir: Nama Caleg Sugianto); 7. Bahwa Sugiarto langsung meminta ijin untuk ketemu dengan Teradu dan selanjutnya menuju ruangan Teradu untuk melakukan pertemuan. Pembicaraan saat itu diawali dengan perkenalan bahwa Sdr. Sugiarto adalah wartawan dari Koran Kabar Timur yang baru saja dibentuk pemisahan dari Koran lokal “Ambon Ekspress”. Pembicaraan selanjutnya Sugiarto mohon agar Bawaslu Provinsi Maluku bisa berlangganan Koran Kabar Timur. Teradu menyanggupi dan berjanji 5  akan membicarakan dengan staf untuk berlangganan Koran Kabar Timur dan selanjutnya Sugiarto meminta data-data pelanggaran yang ditangani Bawaslu Provinsi Maluku kemudian Teradu menyampaikan data-data sesuai permintaannya; 8. Bahwa Pertemuan dengan Sugiarto berlangsung sekitar hampir satu jam selanjutnya berpamitan untuk pulang. Selanjutnya, Teradu mempersiapkan diri untuk kembali ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengikuti rapat pleno bersama-sama dengan 2 (dua) anggota Kepolisian sebagai pengawal; 9. Bahwa Teradu mengakui perbuatan sebagaimana kejadian yang diuraikan di atas semata-mata bukan bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi sekedar mengisi waktu luang mengurangi ketegangan yang Teradu hadapi pada saat itu. Teradu mengakui akan kesalahan karena kelalaian Teradu untuk tidak berpikir secara matang dalam mengambil keputusan bermain yoker; 10. Bahwa Teradu sangat menyesali akan perbuatan yang telah Teradu lakukan, terutama akibat dari perbuatan Teradu yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya bahwa akibatnya bisa berlangsung pada Sidang Kode Etik ini serta telah menyeret nama baik nama lembaga dan menciderai nama baik Teradu yang selama ini sebenarnya Teradu ingin hindari. TERADU LODEWYK BREEMER 1. Bahwa Pada tanggal 29 April 2014 Saya menyempatkan diri untuk menyaksikan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 Provinsi Maluku di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku. Kehadiran saya pada saat itu adalah untuk mengetahui suasana rapat pleno yang menurut informasi sangat panas sebagai akibat dari Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku; 2. Bahwa Pada saat berada di KPU Provinsi Maluku suasana pleno cukup tegang dan sempat berbincang-bincang dengan Kasat Intel Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kasat menanyakan tentang pengamanan terhadap pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku. Saya menjawab bahwa sudah ada 6 (enam) personil Polda Maluku yang melakukan pengamanan melekat masing-masing 2 (dua) personil untuk setiap Pimpinan Bawaslu Maluku. Kasat Intel kemudian menyarankan agar membuat permintaan lagi untuk pengamanan di kantor Bawaslu Provinsi Maluku; 3. Bahwa Seusai pembicaraan dengan Kasat Intel sekitar jam 12.30 WIT, saya kembali ke kantor Bawaslu Provinsi Maluku sedangkan ketiga Pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku masih tetap berada di tempat rapat pleno di KPU Provinsi Maluku; 4. Bahwa Sekitar jam 16.30 WIT Ketua Bawaslu Provinsi Maluku kembali ke kantor bersama kedua personil pengamanan dari kepolisian. Saya sempat menanyakan tentang kondisi terakhir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Provinsi Maluku. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku menceritakan tentang 6  ketegangan pada rapat pleno dan menyatakan rapat pleno akan dilanjutkan lagi pada jam 20.00 WIT; 5. Bahwa Mendengar penjelasan Ketua, saya langsung mengajak Ketua; sambil berkata: mari kita hilangkan ketegangan sambil menunggu acara di KPU kita main yoker. Ketua menyetujui ajakan saya, kemudian saya memanggil salah satu staf Sdr. Zarka Karepesina untuk bermain bertiga. Kami bermain yoker dengan denda bagi yang kalah membayar seribu rupiah, atau dua ribu rupiah sedangkan lima ribu rupiah jika menang dengan yoker. Pada saat itu juga saya memanggil Arman salah satu staf saya dan menyuruh membeli aqua dan gorengan pisang. Sewaktu Sdr.Arman kembali membawakan belanjaan, datang seseorang yang mengaku wartawan Harian Lokal Kabar Timur yaitu Sdr. Sugiarto dan langsung menyatakan bahwa Sdr. Sugiarto ingin bertemu dengan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku. Pada saat itu juga Ketua Bawaslu mengajak Sdr.Sugiarto keruangan ketua.Selanjutnya Teradu tidak mengetahui apa yang dibicarakan Ketua dan Sdr. Sugiarto; 6. Bahwa setelah selesai pertemuan dengan Sugiarto, Ketua langsung memanggil kedua personil keamanan untuk kembali ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengikuti rapat pleno; 7. Bahwa Kegiatan main yoker sebenarnya hanya suatu kegiatan untuk menghilangkan ketegangan dan tidak termasuk dalam pengertian main judi yaitu sebagai mata pencaharian untuk mendapat keuntungan. Kegiatan main yoker bukan bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi sekedar mengisi waktu senggang. Pemberitaan main yoker dengan menggunakan istilah main judi terlalu dibesar-besarkan dengan tujuan semata-mata untuk menjatuhkan Teradu Ketua Bawaslu Provinsi Maluku yang selama melaksanakan tugas pengawasan pemilu, Pilkada dan Pileg selalu bertindak netral dan tidak berpihak serta tidak terpengaruh dengan berbagai ancaman dan godaan; 8. Bahwa Teradu mengakui dan menyadari dengan sungguh-sungguh,kejadian main yoker di kantor memang adalah perbuatan yang salah. Melalui peristiwa ini Teradu memohon maaf disertai permintaan untuk diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki diri agar tidak melakukannya lagi di kemudian hari; 9. Bahwa Menyangkut keterlibatan Teradu dalam kasus korupsi dapat Teradu jelaskan bahwa, peristiwa dimaksud terjadi sejak tahun 2006 sewaktu Teradu menduduki jabatan sebagai bendahara di kantor Gubernur Provinsi Maluku. Kasus ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon dengan putusan, “Teradu terbukti tidak bersalah atau bebas murni”. Tidak terbukti adanya kerugian Negara sehingga dalam putusan Pengadilan disebutkan juga tentang Pemulihan nama baik Teradu; 10. Bahwa atas Keputusan Pengadilan Negeri Ambon ini, Jaksa langsung mengajukan upaya hukum kasasi dan hasilnya menurut pemberitaan media kami dinyatakan bersalah (salinan putusan sampai sekarang kami belum menerimanya). 7  berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, yang bersangkutan tidak terbukti bersalah atau bebas murni, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menugaskan Teradu sebagai koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku pada tahun 2012 yang kemudian diangkat sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku pada tahun 2013; 11. Bahwa dalam pengelolaan keuangan Bawaslu Provinsi Maluku ternyata tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dan bahkan dari hasil evaluasi BPKP dan Sekjen Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Maluku mendapat penilaian 10 (sepuluh) besar dari 33 provinsi di Indonesia. [2.6] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Bahwa kesalahan yang Teradu telah lakukan tidak terkait dengan pelanggaran atas sumpah dan janji atau menyangkut kemandirian, integritas dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Pengawasan Tahapan Pemilu; 2. Kinerja atau prestasi kerja Teradu dalam mengawasi tahapan Pemilu Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2013, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Teradu dalam memimpin Bawaslu Provinsi telah bertindak netral dan independen dalam mengawasi Pemilu di Maluku sekalipun mengahadapi berbagai ancaman kekerasan dengan risiko keselamatan nyawa Teradu dan keluarga; 3. Bahwa Teradu telah berusaha mengabdi kepada lembaga Bawaslu dengan penuh waktu sehingga tidak lagi melaksanakan aktivitas sebagai dosen dan sudah selama 2 (dua) tahun tidak lagi mengikuti aktifitas sebagai mahasiswa dalam mengikuti program S3 di Fakultas Hukum Airlangga; 4. Teradu mengakui akan kesalahan dan bertekad tidak akan melakukan lagi perbuatan yang sama maupun perbuatan lain yang berhubungan dengan pelanggaran hukum, kode etik maupun hal-hal lain yang dapat merugikan nama baik lembaga penyelenggara pemilu; 5. Bahwa untuk kepentingan penyelenggara Pemilu, mohon Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim DKPP serta Yang Terhomat Pengadu Bawaslu RI, berkenaan memberikan kesempatan kepada Teradu untuk dapat memperbaiki diri sehingga diperkenankan untuk tugas-tugas pengawasan Pilkada di Maluku nantinya yang memiliki potensi-potensi kekerasan; 6. Bahwa Teradu memohon keputusan yang adil dan bijaksana demi kepentingan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia; 7. Bahwa Teradu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon keputusan yang adil dan sesuai dengan tingkat pelanggaran kode etik. 8 [2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-2 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota Hal 4, Desa Batu Meja, Kecamatan Sirimau untuk Caleg Nomor Urut 4 Partai Keadilan Sejahtera a/n Sugiyanto, S.E.; 2. Bukti T-2 : fotokopi Kajian/Laporan Bawaslu Maluku perihal “ Temuan Dugaan Pelanggaran Terjadinya Perubahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tual” Pada Hari Kamis, Tanggal 1 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas. PIHAK TERKAIT Dalam Persidangan Tanggal 2 September 2014, Sidang Pemeriksaan DKPP juga meminta keterangan Pihak Terkait yang pada Pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut : ANGGOTA BAWASLU PROVINSI MALUKU FADLY SILAWANE & LUSI PEILOW Pada persidangan tanggal 2 September 2014 memberikan keterangan sebagai berikut : 1. Bahwa tidak benar kalau dikatakan Ketua Bawaslu tidak hadir atau meninggalkan Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Provinsi; 2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui Teradu bermain, atau ketahuan bermain Kartu di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, dikarenakan Pihak Terkait mengetahui informasi tersebut berdasarkan berita yang tersiar di media massa cetak maupun media massa online; 3. Bahwa benar adanya kalau Terkait sudah pernah memperingatkan Saudara Teradu untuk tidak bermain Judi, meskipun Terkait mengetahuinya bahwa permainan yang dilakukan oleh Teradu bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan hanya untuk hiburan semata, walaupun Teradu bermain joker tidak dalam artian untuk mencari keuntungan, dan sudah menjadi budaya di Maluku, Terkait tetap mengingatkan bahwa apa yang Teradu lakukan tidak dapat dibenarkan dan Terkait sudah pernah menyampaikan saran dengan cara yang halus dan tidak menyinggung perasaan Teradu supaya tidak bermain joker lagi; 4. Bahwa Teradu dalam menyampaikan sarannya kepada Teradu tidak dalam rapat Pleno dikarenakan Terkait merasa ini hanya permainan saja, dan cukup menyampaikan pesan ke Teradu melalui forum komunikasi informal. KPU PROVINSI MALUKU MUSA TUKAN & LA ALWI 9 Pada persidangan tanggal 2 September 2014 memberikan keterangan sebagai berikut : 1. Bahwa Pihak terkait/KPU Provinsi Maluku tidak mengetahui secara pasti Teradu pada tanggal 29 April 2014 melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Teradu; 2. Bahwa Pihak Terkait pada tanggal 29 April 2014 berada di Kantor Pihak Terkait (Kantor KPU Provinsi Maluku Jl.Sultan Hasanudin –Tantui Ambon) sementara Kantor Teradu (Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Jl.OT.Patimaipauw)Kompleks UKIM Talake Ambon berjarak sekitar ± 5 Km; 3. Bahwa Pihak Terkait terhitung sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 7 Mei 2014 melakukan kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tingkat Provinsi Maluku bertempat di Hotel The Natsepa Ambon tanggal 24 April 2014 s/d 26 April 2014 dan di Aula Kantor KPU Provinsi Maluku tanggal 27 April s/d 07 Mei 2014; 4. Bahwa Teradu selama pelaksanaan Rapat Pleno selalu bersama dengan anggota Bawaslu Provinsi Maluku hadir di ruang rapat pleno dan Teradu bersama anggota keluar ruang pleno pada saat pleno di skorsing untuk istirahat sholat dan makan atau karena sudah larut malam; 5. Bahwa Pihak Terkait belum memulai rapat pleno sebelum Teradu dan anggota Bawaslu Maluku datang di ruang rapat pleno; 6. Bahwa Teradu dan anggota Bawaslu Provinsi Maluku selama proses Rekapitulasi selalu merespons semua pertanyaan saksi,permintaan pendapat atau tanggapan yang diminta kepada Teradu serta memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota jika diminta untuk memberi penjelasan Terkait Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten/Kota; 7. Bahwa Teradu juga selama proses Rapat Pleno telah mengeluarkan Rekomendasi lisan maupun Tertulis yang ditujukan kepada Pihak Terkait masing-masing : 8. Bahwa Rekomendasi Lisan yang ditindaklanjuti tertulis No. 69/Bawaslu- Mal/IV/2014 tanggal 26 April 2014 untuk melakukan koreksi hasil Perolehan suara DPRD Provinsi dari Kota Tual, Rekomendasi No.73/Bawaslu-Mal/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 untuk melakukan koreksi Formulir DB-1 DPR RI Kota Tual; 9. Bahwa Pihak Terkait Tidak dapat menjelaskan hal-hal apa saja yang dilakukan Teradu baik di Kantor Teradu maupun di Tempat lain saat skorsing pleno atau saat tidak ada agenda Pleno karena Pihak Terkait tidak berada sama-sama dengan Teradu; 10. Demikian jawaban/keterangan Pihak Terkait semoga dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. [2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 10

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 11  “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait Tindakan Teradu I dan II yang bermain Kartu di Kantor Bawaslu Maluku saat Proses Rekapitulasi Perolehan Suara sedang berlangsung di KPU Provinsi Maluku. Teradu II juga terlibat kasus Korupsi semasa menjabat sebagai bendahara di Pemerintahan Provinsi Maluku; [4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu I mengakui perbuatan yang diadukan oleh Pengadu. Teradu dalam pembelaannya menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan Teradu I sebenarnya bukanlah judi dalam arti yang sebenarnya, tetapi hanya permainan di sela-sela waktu rehat rekapitulasi. Permainan itu dilakukan hanya dengan kolega sekantor khususnya jajaran sekretariat. Memang ada pertaruhan uang dalam jumlah kecil dan tujuannya adalah untuk membeli makanan dan minuman ringan. Permainan itu juga ditujukan untuk hiburan karena kelelahan dan ketengangan dalam proses tahapan rekapitulasi penghitungan suara. Teradu I mengakui tindakan tersebut merupakan sesuatu yang salah dan meminta maaf serta memohon untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri, apalagi sudah memasuki masa pensiun dari Pegawai Negeri Sipil. Teradu I membantah keterangan Pengadu yang menyatakan tidak mengikuti dengan serius proses rekapitulasi. Pihak Terkait, Musa Tukan dan La Alwi selak u Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku dalam keterangan di persidangan menguatkan bantahan Teradu. Pihak Terkait a quo menyatakan bahwa Teradu I sangat pro aktif dalam melakukan pengawasan serta koordinasi penuh dengan 12 pihak KPU Provinsi Maluku. Banyak temuan pelanggaran yang terbukti berdasarkan inisiatif dan kerja keras jajaran Bawaslu Provinsi Maluku yang dipimpin Teradu I. Sementara Teradu II meskipun mengakui dan meminta maaf, namun dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta tindak pidana korupsi yang dilakukan Teradu II telah divonis bersalah Pengadilan di tingkat Kasasi dan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dari fakta persidangan Teradu I dan Teradu II terbukti melanggar Pasal 7 huruf a kode etik penyelenggara pemilu. Meskipun bukan pelanggaran dalam proses tahapan Pemilu, namun tindakan tersebut nyata-nyata berakibat negatif pada kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu Provinsi Maluku; [4.3] Mengingat kedudukan Ketua dan Kepala Sekretariat yang sangat strategis dalam setiap organisasi, khususnya lembaga Bawaslu. Meskipun tidak dalam tahapan Pemilu, Bawaslu sebagai lembaga negara tidak dapat dibiarkan berada dalam situasi yang justru menjauhkannya dari perwujudan tugas-tugasnya. DKPP berpendapat, demi dan untuk kemajuan Bawaslu Provinsi Maluku ke depan, Teradu I dan Teradu II tidak dapat lagi menempati jabatan sebagai Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Maluku. Secara etis dan sesuai kewenangannya, demi kemuliaan dan keberhasilan Bawaslu, komisioner Bawaslu RI bersama-sama komisioner Bawaslu Provinsi Maluku harus melakukan pergantian jabatan Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Maluku. Bawaslu RI harus melakukan pembinaan dan pendampingan, khususnya dalam hal kepemimpinan dengan kualifikasi yang terukur untuk menjamin perjalanan organisasi secara sehat (organization healthy), dalam menunaikan dan meraih keberhasilan negara di dalam Pemilu. Di samping itu, 2 (dua) komisioner lainnya harus diingatkan untuk tetap berpegang pada komitmen, menolak segala pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas yang merupakan salah satu prinsip dasar etika dan perilaku penyelenggara Pemilu; dan [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I dan II terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu; 13 Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian ; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I atas nama Barnabas Dumas Manery dari kedududkannya selaku Ketua Bawaslu Provinsi Maluku sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Teradu I atas nama Barnabas Dumas Manery selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Maluku sejak Putusan ini dibacakan; 4. Menjatuhkan sanksi PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu II atas nama Lodewyk Breemer dari jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dan memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI untuk mengembalikan kepada instansi asal sesuai ketentuan peraturan perundang-undang di bidang Kepegawaian, sejak dibacakannya Putusan ini; 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku untuk melaksanakan rapat Pleno pergantian Ketua Bawaslu Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dan mengawasi terhadap pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (Enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati S.H., M.H masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tanpa dihadiri Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 14  ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H Idha Buhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 15