III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 4 Oktober 2018 telah mengajukan
pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut
DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:
1. Bahwa para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten
Sampang secara bersama-sama telah melakukan kecurangan dengan
menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Invalid dan tidak logis pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2018 secara Terstruktur, Sistematis
dan Masif, sehingga pada tanggal 5 September 2018 Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi memutuskan untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) se-
Kabupaten Sampang (bukti putusan MK terlampir);
2. Bahwa pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 16 April 2018, Tim
Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Nomor Urut 1 dan 2
sudah memprotes karena ditemukan banyaknya kejanggalan dalam DPT.
Karena tidak diindahkan oleh KPU dan Bawaslu Sampang pada saat itu Tim
Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Nomor Urut 1 dan 2 walk
out dari ruang sidang pleno, tetapi KPU dan Bawaslu Kabupaten Sampang tetap
menetapkan DPT yang bermasalah;
3. Bahwa pada tanggal 13 September 2018, Komisi 1 DPRD Kabupaten Sampang
telah melakukan Rapat dengar Pendapat dengan Ketua KPU dan Bawaslu
Kabupaten Sampang. Dalam kegiatan tersebut Ketua KPU dan Bawaslu
Sampang menyalahkan Keputusan Mahkamah Konstitusi di dalam mengambil
keputusan (bukti video terlampir);
4. Bahwa setelah Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU
Kabupaten Sampang tanggal 5 Agustus 2018, Saksi Calon Bupati dan Wakil
Bupati Sampang Nomor Urut 2 meninggalkan ruangan karena ditemukan
banyak kecurangan namun rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Sampang tetap
dilanjutkan. Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Nomor 2
melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sampang. Bawaslu
Kabupaten Sampang melakukan blunder dengan mengeluarkan 2 surat yang
berbeda dalam waktu bersamaan. Satu surat ditujukan kepada KPU Kabupaten
Sampang untuk membuka kotak suara dan satu surat lagi ditujukan kepada
Bawaslu Jawa Timur dengan isi surat melaporkan bahwa tidak ditemukan
adanya pelanggaran dari laporan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Sampang Nomor 2 dengan nomor surat yang sama sebagaimana bukti
terlampir. Padahal waktu itu Bawaslu Kabupaten Sampang belum mendapatkan
jawaban atas surat yang dikirimkan kepada KPU Sampang sehingga belum
melakukan kajian tetapi sudah mengeluarkan kesimpulan.
KESIMPULAN
[2.2] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Pengadu menyampaikan kesimpulan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari pengaduan tanggal 15 November 2018 yang
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bahwa para Teradu terlibat dalam Penyusunan Data Pemilih Tetap yang di mark-
up secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga banyak data invalid dan
tidak logis sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Bahwa alasan yang disampaikan Teradu dalam persidangan dalam penyusunan
DPT tidak memperoleh DAK 2 merupakan suatu pembohongan publik. Karena
Pemerintah melalui Kemendagri sudah menyerahkan DAK 2 dan DP4 melalui
KPU RI pada tanggal 27 Nopember 2017 sebagaimana Bukti P-18;
3. Bahwa Teradu berusaha menyalahkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia dan Dirjen Dukcapil Kemendagri sebagai tindakan pembohongan
kepada masyarakat guna menutupi atas ketidak mampuan Teradu dalam
bekerja sebagai penyelengara pemilu;
4. Bahwa dari keterlambatan pemberian Surat Keputusan KPU Nomor:
055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 adalah unsur kesengajaan yang
dilakukan oleh Teradu. Agar Pasangan Calon nomor 2 terlambat mendaftarkan
perkara ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
5. Bahwa adanya blunder yang dilakukan oleh Teradu VI dan VII Ketua dan
Anggota Bawaslu Sampang menunjukkan bahwa mereka tidak mampu bekerja
dengan baik (profesional). Dan ada unsur kesengajaan untuk memolor-molor
waktu agar pasangan calon nomor 2 terlambat untuk melaporkan ke Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia;
6. Bahwa didalam persidangan fakta hukum ditemukan oleh ketua Majelis
pemeriksa Ibu Ida Budhiati antara lain; setiap Teradu tidak sama dalam
menentukan kevalidan dan kelogisan penyusunan DPT. Sehingga oleh Ketua
Majelis dianggap mereka tidak punya kemampuan dalam penyusunan DPT;
7. Yang Mulia, Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kami
sebagai Pengadu memohon atas nama Pasangan Calon Nomor 2 dan masyarakat
Kabupaten Sampang agar dapatnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
memberikan sanksi tegas dan berat kepada Teradu I sampai dengan VII atas
pelanggaran Kode Etik yang sudah nyata dan Transparan dilakukan oleh
Teradu. Karena kami sangat berharap adanya perbaikan pelaksanaan Pemilu di
Kabupaten Sampang. Yangmana setiap Pelaksanaan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu Kabupaten Sampang terkenal selalu menyimpang dari Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Semoga dengan adanya sanksi tegas dan
berat dari Dewan Kehormaatan Penyelenggara Pemilu, dapat memberikan
pembelajaran tatacara berdemokrasi secara benar tanpa adanya pelanggaran
yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Tujuan kami adalah memberikan
pendidikan politik yang benar kepada masyarakat Kabupaten Sampang.
[2.3] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang
seadil-adilnya
[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 38/PHP.BPU-XVI/2018, 5
September 2018;
Bukti P-2 : Video Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Sampang dengan
KPU dan Bawaslu Kabupaten Sampang;
Bukti P-3 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor:
06/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018, tanggal 7 Juli 2018;
Bukti P-4 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor:
12/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018, tanggal 7 Juli 2018;
Bukti P-5 : Surat Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor: 183/BAWASLU-
Prov.Jl-23/VII/2018, tanggal 7 Juli 2018;
Bukti P-6 : Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor:
183/BAWASLU-Prov.Jl-23/VII/2018, tanggal 8 Juli 2018;
Bukti P-7 : Surat Timses “MANTAP” Kepada KPUD Sampang Nomor : 10/MTP-
03/2018, Tertanggal 27 Maret 2018;
Bukti P-8 : Surat KPUD Sampang Nomor: 236/PL.03.1-
SR/3527/KPU.Kab/IV/2018, tentang Jawaban atas permintaan
data TMS dan pemilih baru, tanggal 3 April 2018;
Bukti P-9 : Surat Timses “MANTAP” Kepada KPUD Sampang Nomor : 11/MTP-
04/2018, tanggal 03 April 2018 dan Surat Jawaban KPU beserta
berkas-berkasnya;
Bukti P-10 : Berita acara Rekapitulasi DPSHP menjadi DPT Pemilihan
Gubenur Dan Wakil Gubenur Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Sampang Tahun 2018 di tingkat PPK (1 Bandel);
Bukti P-11 : Berita Acara KPUD SAMPANG Nomer : 51/BA/IV/2018, tentang
Kronologis Perubahan Rekapitulasi DPSHP Tingkat PPK Sebagai
Tindak Lanjut Analisis Kegandaan Dari Sistem Informasi Pemilih
(SIDALIH), tanggal 19 April 2018;
Bukti P-12 : Surat Timses “MANTAP” Kepada KPUD Sampang Nomor : 16/MTP-
07/2018, tanggal 03 Juni 2018;
Bukti P-13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Sampang Tahun 2018 Nomor 100/BA/VII/2018, tanggal 05 Juli
2018;
Bukti P-14 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor: 055/Hk.03.1-
Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018, tanggal 05 Juli 2018
Bukti P-15 : Tanda terima dari KPU Kabupaten Sampang, tanggal 09 Juli 2018;
Bukti P-16 : Catatan Kejadian khusus dan/atau Keberatan saksi Dalam
Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat
Kecamatan dan TPS;
Bukti P-17 : 2 Surat Bawaslu dan Surat Pernyataan Bawaslu terkait keluarnya
surat berbeda dengan nomor surat yang sama dalam waktu
bersamaan;
Bukti P-18 : Alur Penyerahan DAK 2 dan DP4 oleh Pemerintah kepada KPU;
Bukti P-19 : Daftar Pemilih Tetap dan hasil koreksi DPT Ganda;
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam
persidangan DKPP pada 12 November 2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut:
[2.5.1] Bahwa Teradu I s/d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Sampang telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP
yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu menolak seluruh dalil-dalil aduan Pengadu, kecuali terhadap hal-
hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Pengadu dalam aduannya menyatakan bahwasanya Ketua dan Anggota
KPU Sampang dan Bawaslu Kabupaen Sampang secara bersama-sama telah
melakukan kecurangan dengan menetapkan Daftar Pemilih tetap (DPT) Invalid
dan tidak logis pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018
secara terstruktur, sistematis, dan masif menurut kami adalah tidak benar;
3. Bahwa Teradu dalam melaksanakan pemutakhiran, penyusunan dan penetapan
daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 telah sesuai dengan
norma dan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017. Bahwa selain itu, juga
telah mengacu pada jadwal tahapan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2
Tahun 2018;
4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 serta Pasal 10 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017.
Teradu menyusun bahan pemutakhiran data pemilihan dalam form model A-
KWK berdasarkan hasil sinkronisasi DPT Pemilu terakhir Kabupaten Sampang,
yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 805.459
Pemilih dengan DP4 semester 1 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian
dalam Negeri Cq Dirjen Dukcapil sebanyak 662.673. Adapun jumlah pemilih
hasil sinkronisasi yang diterima oleh Teradu dari KPU RI sebanyak 816.802
Pemilih;
5. Bahwa teknis penyusunan form model A-KWK dilaksanakan dengan cara
membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang
dengan memperhatikan:
a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
b. Memudahkan pemilih
c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang
waktu pemungutan suara;
6. Bahwa setelah menyusun pemilih dalam model A-KWK, Teradu melaksanakan
pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih. Coklit sebagaimana diatur
dalam ketentuan umum Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 adalah kegiatan
yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutkahiran data pemilih dengan cara
mendatangi pemilih secara langsung;
7. Bahwa pada tahapan coklit daftar pemilih yang dilaksanakan pada tanggal 20
Januari 2017 s/d 18 Februari 2018, Teradu telah melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:
a. Membentuk dan/atau merekrut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
(Bukti T-1);
b. Rakor dan Bimtek PPDP (Bukti T-2);
c. Melaksanakan kegiatan coklit serentak sesuai SE KPU No : 60/PL.03.1-
SD/01-KPU/1/2018 (Bukti T-3);
d. Supervisi dan monitoring kegiatan coklit (Bukti T-4);
8. Bahwa dalam kegiatan coklit oleh PPDP, melakukan perbaikan data pemilih
dengan cara:
a. Mencatat pemilih yang telah memenui syarat, tetapi belum terdaftar dalam
daftar pemilih menggunakan form model A.A-KWK
b. Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan
c. Mencoret pemilih yang telah meninggal
d. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain
e. Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status
anggota TNI atau POLRI
f. Mencoret pemilih yang belum genap 17 tahun dan belum kawin/menikah
pada hari pemungutan suara
g. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak jelas keberadaannya
h. Mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat
keterangan dokter
i. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap
j. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis
disabilitas; dan
k. Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan
merupakan penduduk pada derah yang menyelenggarakan pemilihan
9. Bahwa pada tanggal 19 Februari s/d 4 Maret 2018 PPS menyusun hasil coklit
PPDP. Dalam kegiatan ini PPS membuat softcopy terhadap pemilih yang tidak
memenuhi syarat (TMS), pemilih baru, perbaikan data pemilih yang berbasis TPS
dengan menggunakan form model A.B-KWK. Selain menyusun model A.B-KWK,
PPS juga menyusun daftar pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat
dipastikan kepemilikan KTP-el atau surat keterangan dalam form model A.C-
KWK; (Bukti T-5)
10. Bahwa hasil dari penyusunan model A.B-KWK dan form model A.C-KWK, PPS
melakukan Rapat Pleno Terbuka (RPT) rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran (DPHP) dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK dan
daftar Pemilih Non KTP-el dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 7 Maret 2018;
11. Bahwa RPT tingkat PPS tersebut dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye
Pasangan Calon Tingkat Desa/Kel dan pemdes. Dalam RPT, PPS memberikan
kesempatan kepada semua peserta untuk memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan harus disertai dengan data
autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan
lokasi TPS; (Bukti T-6)
12. Bahwa setelah RPT Tingkat PPS, selanjutnya PPK melaksanakan Rekapitulasi di
tingkat Kecamatan. Kegiatan ini dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon. Sama halnya dengan RPT tingkat PPS, setiap
peserta diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan
apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. (Bukti T-7)
13. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 dan perbaikan BA pada tanggal 16 Maret
2018, Teradu melaksakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan
Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 839.295 pemilih, dengan
rincian pemilih laki-laki 414.994 dan pemilih perempuan 424.301. Teradu juga
menetapkan jumlah pemilih potensial Non KTP-el (model AC.3-KPU) sebanyak
25.612 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki 12.423 dan pemilih perempuan
13.189; (Bukti T-8)
14. Bahwa setelah penetapan DPS, Teradu menyampaikan salinan menyampaikan
salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk
digunakan sebagai: (Bukti T-9)
a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)
atau tempat strategis lainnya; dan
c. arsip PPS.
Tujuan dari pengumuman salinan DPS ini tidak lain tidak bukan untuk
mendapatkan masukan dari masyarakat.
15. Bahwa pasca penetapan DPS, Teradu bersama PPK dan PPS menyusun Daftar
Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), yang salah satunya menghapus
dan/atau menandai dengan kode keterangan tertentu terhadap data pemilih
yang terdaftar lebih dari 1(satu) kali atau ganda serta pemilih yang tidak
memenuhi syarat lainnya.
16. Bahwa dalam proses penyusunan DPSHP, Teradu bersama PPK dan PPS telah
menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat, tim Paslon serta temuan
Panwaskab sebagaimana pokok surat nomor : 95/Bawaslu Prov.JI-23/IV/2018.
Bentuk tindak lanjut tersebut dengan cara melakukan pencermatan ulang
terhadap DPS (Bukti T-10). Selain itu, Teradu pada tanggal 17 s/d 19 April
2018 juga menindaklanjuti hasil analisis kegandaan dari Sistem Informasi Data
Pemilih (SIDALIH);
17. Bahwa Teradu melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan
penetapan DPT dan persiapan penyampaian hasil analisisi kegandaan SIDALIH.
18. Bahwa pada tanggal 19 April Tahun 2018, Teradu melaksanakan Rapat Pleno
Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT sebanyak 803.499 Pemilih,
dengan rincian 397.031 pemilih laki-laki dan 406.468 pemilih perempuan yang
tersebar di 14 Kecamatan,186 Desa/Kelurahan dan 1.450 TPS; (Bukti T-11)
19. Bahwa Teradu menginstruksikan kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Sampang
agar terus melakukan pencermatan DPT s/d tanggal 24 Juni 2018 atau 3 (Tiga)
hari sebelum hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara; (Bukti T-12)
20. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018, atau 9 (sembilan) hari sebelum pelaksanaan
pemungutan suara, Teradu juga menindaklanjuti rekomendasi Panwas
Kabupaten Sampang Nomor: 148/Bawaslu Prov.JI-23/IV/ 2018, yang pada
pokok suratnya merekomendasikan kepada Teradu untuk melakukan
pencermatan DPT. Teknis pencermatan DPT tersebut dengan mencoret secara
manual daftar pemilih dalam salinan DPT hard copy apabila secara nyata-nyata
pemilih yang bersangkutan meninggal atau pemilih tidak memenuhi syarat
lainnya, termasuk pemilih ganda. Pencoretan yang dimaksud tidak
mempengaruhi jumlah DPT; (Bukti T-13)
21. Bahwa maksud dan tujuan Teradu menindaklanjuti berbagai masukan dan
rekomendasi Panwas serta secara kontinu melaksanakan pencermatan daftar
pemilih sekalipun DPT sudah ditetapkan pada tanggal 19 April 2018, agar data
ganda tidak disalahgunakan;
22. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan yang Teradu kemukakan di
atas, dalil Pengadu yang mengatakan Teradu melakukan kecurangan adalah
tidak benar. Sebab Pertama, dalam hal penyediaan bahan untuk keperluan
coklit, Teradu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni
berdasarkan hasil sinkronsisai DPT Pemilu terakhir dengan DP4 yang diterima
dari KPU RI. Teradu tidak pernah mengurangi atau menambah data pemilih
yang bersumber diluar yang ditentukan dalam perundang-undangan. Kedua,
jadwal dan prosedur penyusunan dan penetapan daftar pemilih telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Jadwal dan prosedur ini juga berlaku
sama dengan KPU Kab/Kota se Jawa Timur yang melaksanakan Pilkada
serentak tahun 2018. Ketiga, dalam pelaksanaan penyusunan dan penetapan
daftar pemilih Teradu senantiasa melibatkan Panwaskab, seluruh tim paslon
dan pihak-pihak terkait.
23. Bahwa terkait dengan dalil Pengadu yang menyinggung soal putusan Mahkamah
Kontitusi, menurut hemat Teradu hal ini diluar pokok aduan yang diadukan
Pengadu. Keseluruhan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah
dilaksanakan oleh Teradu dengan penuh tanggung jawab. Karena itulah, mohon
kiranya yang Mulia majelis DKPP untuk tidak mempertimbangkan dalam
memeriksa perkara ini;
24. Bahwa sebelum Teradu menjawab soal dalil pengadu pada huruf C angka 2,
perlu Teradu klarifikasi terlebih dahulu bahwa Rapat Pleno terbuka penetapan
DPT bukan 16 April 2018 sebagaimana disampaikan pengadu. Akan Tetapi
tanggal 19 April 2018;
25. Bahwa pelaksanaan RPT Penetapan DPT tersebut sudah sesuai dengan prosedur
dan jadwal tahapan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2017 serta
PKPU No. 2 Tahun 2018;
26. Bahwa secara prosedur, pelaksanaan RPT dilaksanakan sebagai berikut:
a. Teradu membuka Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT Penetapan
DPT serta Tata Tertib Rapat
b. Teradu menyampaikan kronologi perubahan/perbaikan BA diitingkat PPK
c. PPK membacakan LKI Tingkat Kecamatan yang berisi jumlah desa/kel,
jumlah TPS, Jumlah DPS, pemilih ubah data, pemilih TMS, pemilih Baru
d. Operator Teradu menginput hasil rekap Kecamatan tersebut kedalam LKI
Tingkat Kabupaten yang terconected dengan form Model A.3.3-KWK
e. Teradu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Tim Paslon dan
Bawaslu untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap PPK yang
sudah dibacakan. Selanjutnya teradu menindak lanjuti masukan tersebut,
sepanjang dilengkapi dengan data yang valid dan akurat
f. Teradu menandatangani BA rekapitulasi dan penetapan DPT, serta lampiran
g. Teradu memberikan BA dan lampiran (dalam bentuk Hardcopy kepada
Bawaslu, Seluruh Tim Paslon, Dispenduk dan pihak-pihak terkait lainnya.
27. Bahwa terkait dengan dengan perbaikan/perubahan BA ditingkat PPK
sebagaimana angka 3 huruf (b). Teradu sudah menyampaikan sebelumnya
dalam rapat koordinasi Persiapan Rapat Pleno pada tanggal 17 April 2018
kepada semua tim paslon, Panwaskab dan pihak-pihak terkait. Inti dari
penyampaian tersebut adalah Teradu bersama PPK akan menindaklanjuti hasil
analisis kegandaan dari Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang diketahui
pada tanggal 16 April 2018. Perihal ini juga sudah dikoordinasikan sebelumnya
bersama Panwaskab. Bagi Teradu, tindak lanjut kegadaan hasil analisa SIDALIH
diperlukan agar DPT yang ditetapkan lebih berkualitas disatu sisi, serta
mencegah penyalahgunaan DPT ganda pada sisi yang lain; (Bukti T-6)
28. Bahwa benar saksi paslon nomor urut 1 dan 2 protes serta Walk Out (WO). Akan
tetapi tidak benar pemicunya terkait banyak ditemukannya kejanggalan dalam
DPT. Fakta sebenarnya adalah sebagai berikut:
Pertama, pada saat pelaksanaan Pleno, atau tepatnya ketika PPK Kec
Banyuates selesai membacakan hasil rekap tingkat Kecamatan, tim paslon 2
meminta kepada Teradu untuk membuka SIDALIH untuk cek langsung
berdasarkan elemen NIK pemilih yang menurut versi Pengadu TMS, akan
tetapi masih terdaftar dalam DPT. Pemilih yang dicek berdomisili/beralamat
di Kecamatan Banyuates. Hasil pengecekan tersebut pemilih yang
bersangkutan sudah ditandai/kode TMS. Itu artinya pemilih sudah
dikeluarkan dalam DPT. Pengecekan yang sama juga dilakukan untuk pemilih
lainnya, dengan hasil cek pemilih TMS sudah ditandai/kode;
Kedua, respon peserta rapat terhadap apresiasi yang disampaikan oleh saksi
paslon 3. Peserta bertepuk tangan terhadap pernyataan dari Sdr Syaifudin,
Saksi paslon nomor urut 3 yang dalam pernyataannya menyampaikan terima-
kasih atas kerja keras PPS dan PPK dalam penyusunan Daftar Pemilih. Secara
spontan dan tanpa ada komando sebelumnya, PPK bertepuk tangan. Hal
demikian lalu dalam hitungan sepersekian detik diprotes oleh Tim Paslon 2
29. Bahwa atas protes itu, Teradu kemudian memperingatkan PPK agar tertib dan
menjaga sikap dan gestur tubuh yang mengarah pada sikap tidak netral.
Teradu, pada kesempatan rapat tersebut juga menyampaikan kepada peserta
rapat bahwa tepuk tangan PPK itu spontanitas dan memastikan bahwa PPK
tetap menjaga sikap independen dalam melaksanakan semua tahapan Pilkada
serentak. Sekalipun sudah mendapat penjelasan dari Teradu, saksi paslon
nomor urut 1 dan 2 bersikukuh meninggalkan forum rapat.
30. Bahwa Teradu tidak dapat mencegah setiap peserta eksternal untuk
meninggalkan forum rapat, terkecuali pada rekan-rekan Teradu sesama anggota
KPU Sampang karena berdampak pada quorum sidang dan PPK karena
bawahan Teradu yang harus menyampaikan hasil rekap dimasing-masing
Kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya. Hal ini karena hadir dan tidaknya
pihak eksternal dalam forum rapat merupakan hak. Yang terpenting kewajiban
Teradu sudah dilaksanakan, yakni mengundang secara patut, memberikan
kesempatan yang sama dalam memberikan masukan dan tanggapan,
menyampaikan hasil rapat serta salinan atau dokumen lain yang diatur dalam
PKPU 2/2017; (Bukti T-15)
31. Bahwa berdasarkan hasil diskusi Teradu lainnya serta pendapat Panwaskab
akhirnya rapat tetap dilanjutkan dengan menyisakan Tim Paslon nomor urut 3
serta para Tim Paslon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gunernur Jawa
Timur. Alasan dilanjutkannya rapat, karena berdasarkan ketentuan, rapat pleno
terbuka sah jika dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU. Selain itu,
dalam rangka melaksanakan kewajiban Teradu untuk menetapkan DPT pada
pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2018;
32. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang Teradu sampaikan diatas, maka dalil
Pengadu bahwa Teradu bersama-sama Bawaslu Kab Sampang mengindahkan
protes dari tim paslon nomor urut 1 dan 2 terkait banyak ditemukannya
kejanggalan dalam DPT adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada;
33. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 Januari 2018, KPU Kabupaten
Sampang di Undang DPRD Kabupaten Sampang dengan nomor surat:
005/526/434.070/2018 undangan DPRD Kabupaten Sampang dengan agenda
terkait putusan MK (Bukti T-16), serapan dana hibah dan rencana anggaran
usulan pelaksanaan PSU, dalam acara tersebut dihadiri:
DPRD (ketua komisi I, Anggota DPRD dan Sekretariat)
KPU Kabupaten Sampang (Ketua, Sekretaris dan Tenaga Pendukung)
Bawaslu Kabupaten Sampang (Ketua,Anggota dan Sekretariat)
Dan Para Jurnalis
34. Bahwa dalam pertemuan tersebut sesuai dengan agenda rapat lebih
menekankan pada pembahasan kesiapan KPU Kabupaten Sampang Khususnya
terkait penganggaran dalam pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi
yaitu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sampang Tahun 2018. Saran dan masukan oleh DPRD Kabupaten Sampang
kepada KPU Kabupaten Sampang telah disampaikan dalam forum pertemuan
tersebut;
35. Bahwa tidak benar Teradu I menyampaikan pernyataan menyalahkan
Keputusan Mahkamah Konstitusi karena KPU Kabupaten Sampang tidak
mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk menjastifikasi kebenaran
keputusan Mahkamah Konstitusi. KPU Kabupaten Sampang sebagai lembaga
penyelenggara teknis pelaksanaan pemilihan wajib melaksanakan semua
tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk wajib menindaklanjuti Putusan
Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal
9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
36. Bahwa dalam pertemuan tersebut Teradu I memberikan menjelaskan
pelaksanaan Pemilihan Bupati Sampang dan wakil Bupati Sampang tahun 2018
sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan serta perundang-undangan
termasuk dalam pemutakhiran daftar pemilih yang sumber datanya adalah
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir dengan mempertimbangkan
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sesuai dengan Pasal 58 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016;
37. Bahwa dalam pertemuan tersebut Teradu 1 menyampaikan bahwa KPU
Kabupaten Sampang akan melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor
38/PHP.BUP-XVI/2018. Sebagai bentuk tanggung jawab Untuk menindaklanjuti
amar putusan tersebut KPU Kabupaten Sampang telah membuat tahapan
pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam keputusan
KPU Kabupaten Sampang Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018;
(Bukti T-17)
38. Bahwa KPU Kabupaten Sampang telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang
sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi sampai selesai dan telah dilaporkan
ke Mahkamah Konstitusi tanggal 6 November 2018 pukul 15.15 WIB; (Bukti T-
18)
39. Yang mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang kami
muliakan. Perlu kami sampaikan bahwa tidak benar Pemohon menyampaikan
rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten sampang
dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2018, bahwasanya yang benar
rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten sampang
dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018. Bahwa acara tersebut dihadiri oleh
seluruh saksi tim paslon, bawaslu, forkopimda dan pihak-pihak terkait; (Bukti
T-19)
40. Bahwa tidak benar pemohon menyampaikan, ”bahwasanya saksi calon bupati
dan wakil bupati Sampang Nomor urut 2 meninggalkan ruangan karena
ditemukan banyak kecurangan namun rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Sampang
tetap dilanjutkan”. Bahwa fakta yang terjadi sebenarnya adalah proses
rekapitulasi berjalan dengan baik dan lancar. Saksi calon bupati dan wakil
bupati Sampang Nomor urut 2 tidak meninggalkan ruangan sampai akhir proses
rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi ditutup. Bahwa Pemohon telah
menerima salinan berita acara rekapitulasi setelah kegiatan rekapitulasi
tersebut ditutup; (Bukti T-20)
41. Bahwa Pemohon sekaligus saksi calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Nomor
urut 2 menyampaikan di podium, menyatakan ”bahwasanya Pemohon tidak
keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan namun hanya keberatan pada proses
pelaksanaan pemungutan dikarenakan diduga terjadi pelanggaran yang diduga
oleh penyelenggara dibawah”.
42. Bahwa benar KPU Kabupaten Sampang menerima surat dari BAWASLU
Sampang nomor: 183/BAWASLU-Prov.JI-23/VII/2018 tertanggal 7 Juli 2018
perihal permohonan untuk melihat C.7-KWK; (Bukti T-21)
43. Bahwa pada saat BAWASLU Sampang mengirim surat sebagaimanana point 4
yakni pada tanggal 7 Juli 2018. seluruh Komisioner KPU Sampang sedang
menghadiri Rapat Pleno terbuka dan Penetapan Hasil Penghitungan suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di Grand City
Surabaya; (Bukti T-22)
44. Bahwa KPU Kabupaten Sampang merespon surat tersebut pada keesokan
harinya (hari minggu tanggal 8 Juli 2018) yang pada intinya KPU Kab Sampang
belum dapat mengizinkan permohonan Bawaslu Kabupaten Sampang untuk
melihat form model C.7-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang
Tahun 2018,yang tersimpan didalam kotak suara dalam keadaan tersegel.
Bahwa hal tersebut dikarenakan ketentuan pembukaan kotak suara pasca
rekapitulasi dan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diatur dalam Pasal
71 ayat (1) Peraturan KPU 9 Tahun 2018, yakni: “.....KPU/KIP Kabupaten/Kota
dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai
alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan. Alat bukti yang dimaksud adalah
alat bukti dipersidangan. Selain itu,putusan DKPP Nomor: 255/DKPP-PKE-
III/2014, yang dalam salah satu pertimbangannya menilai bahwa pembukaan
kotak suara yang dilakukan diluar tahapan rekapitulasi dalam pleno terbuka
yang dihadiri pihak pengawas, peserta pemilu dan saksi serta bukan atas
perintah Mahkamah Konstitusi merupakan perbuatan melawan Hukum; (Bukti
T-23)
45. Bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke BAWASLU
Sampang. dan KPU Sampang menerima tembusan surat dari BAWASLU
Sampang dengan Nomor Surat: 183/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018 tanggal 28
Juli 2018, bahwa surat laporan dari Tim Mantap tidak memenuhi unsur dan
tidak cukup bukti; (Bukti T-24)
46. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sangkalan dan jawaban Teradu sebagaimana
uraian tersebut di atas, terbukti aduan pengadu tidak benar, berlebihan serta
tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga mohon dengan hormat
sudilah kiranya Yang mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
untuk memberikan putusan yang seadil adilnya.
[2.5.2] Bahwa Teradu VI s/d Teradu VII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Sampang telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam
persidangan DKPP yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa dalil Pengadu pada huruf A yang menyatakan bahwa pengadu adalah
Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2108
Nomor Urur 2 adalah tidak benar;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Team Koordinator “MANTAP” Nomor
01/Kpts/TPM-SMPG/2018 tentang Susunan Personalia Pengurus Koordinator
Kabupaten Sampang tertanggal 01 Februari 2018, Pengadu bukan Ketua Tim
Pemenangan melainkan Pengadu tercatat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan
maka dengan berdasarkan data tersebut Pengadu seakan-akan memiliki itikad
tidak baik dengan mengaku sebagai Ketua Tim Pemenangan di depan majelis
Hakim DKPP; (Bukti T-1)
3. Bahwa dalil Pengadu pada huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa Teradu VI
dan VII terlibat dalam melakukan kecurangan dengan menetapkan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Invalid dan tidak logis pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sampang tahun 2108, sehingga menyebabkan Mahkamah Konstitusi
memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Se-Kabaupaten Sampang adalah
tidak benar.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Sampang tahun 2018 telah melaksanakan tugas dan
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku,
dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa dalam rangka analisis data terhadap Daftar Pemilih Tetap, Bawaslu
Kabupaten Sampang, termasuk Teradu VI dan VII telah melakukan Rapat
Koordinasi tentang Analisis Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Pencermatan
Panwaslu Kabupaten Sampang, dengan Nomor Surat: 144/BAWASLU-
PROV.Jl-23/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018; (Bukti T-2)
b. Bahwa untuk memastikan tahapan pemutakhiran daftar pemilih berjalan
dengan baik, Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk Teradu VI dan VII
sudah melakukan Rapat Koordinasi bersama Panitia Pengawas Kecamatan
(Panwascam) se-Kabupaten Sampang terkait pengawasan pemutakhiran
data pemilih dengan Nomor Surat: 03/BAWASLU/-PROV.JL23/I/2018
tertanggal 04 Januari 2018; (Bukti T-3)
c. Bahwa selain itu untuk memastikan pengawasan tahapan pemutakhiran
daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk Teradu VI dan VII
sudah melakukan Rapat Koordinasi bersama Panitia Pengawas Kecamatan
(Panwascam) se-Kabupaten Sampang terkait pengawasan pencocokan dan
penelitian (Coklit) PPDP dengan Nomor Surat: 18/BAWASLU/-
PROV.JL23/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018; (Bukti T-4)
d. Bahwa terkait hal diatas, Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk Teradu VI
dan VII pada hari kamis tanggal 7 Juni 2018 telah merekomendasikan
kepada KPUD Sampang dengan Nomor Surat 148/BAWASLU-PROV.Jl-
23/VI/2018, untuk melakukan pencermatan kembali terhadap data Daftar
Pemilih Tetap (DPT) ) yang disahkan pada tanggal 19 April 2018. Bahwa
berdasarkan hasil penilitian Teradu VI dan VII terhadap dalam daftar
pemilih tersebut dan masih ditemukan data pemilih ganda identik, baik
dalam satu TPS maupun di lain TPS, terdapat data pemilih ganda non
identik di semua Kecamatan, data pemilih ganda non identik yang dimaksud
adalah kesamaan data NIK atau NKK, atau Nama, atau Alamat dalam satu
TPS maupun lain TPS. Terdapat data pemilih yang tidak lengkap seperti NIK
kosong, dan NKK kosong. Kegiatan pengawasan tersebut sebagaimana;
(Bukti T-5)
Bahwa berdasarkan lampiran Surat Rekomendasi, Bawaslu Kabupaten
Sampang, termasuk Teradu VI dan VII merekomendasikan 8.914 Data
Pemilih yang harus dilakukan perbaikan oleh KPUD Sampang, dengan
rincian sebagai berikut:
NIK dan Nama Ganda dalam Desa
o Laki laki : 704 Orang
o Perempuan : 781 Orang
o Jumlah : 1485 Orang
NIK dan Nama Ganda Antar Desa
o Laki laki : 120 Orang
o Perempuan : 111 Orang
o Jumlah : 231 Orang
Nama dan NIK Ganda Antar Kecamatan
o Laki laki : 16 Orang
o Perempuan : 4 Orang
o Jumlah : 20 Orang
NIK Ganda Dalam Desa
o Laki laki : 2253 Orang
o Perempuan : 2513 Orang
o Jumlah : 4766 Orang
NIK Ganda Antar Desa
o Laki laki : 1192 Orang
o Perempuan : 1124 Orang
o Jumlah : 2316 Orang
NIK Ganda Antar Kecamatan
o Laki laki : 68 Orang
o Perempuan : 28 Orang
o Jumlah : 96 Orang
Jumlah Total : 8914 Orang
5. Bahwa dalil Pengadu pada huruf C angka 2 yang menyatakan bahwa pada
penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 16 April 2018, Tim Pemenangan
Paslon 1 dan Paslon 2 wark out karena protes mereka tidak diindahkan oleh
Teradu VI dan VII adalah tidak benar.
6. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam
menyampaikan protesnya Paslon 1 dan Paslon 2 hanya menyampaikan sejumlah
data tanpa menyampaikan data yang jelas sesuai by name by address sehingga
Teradu VI dan VII tidak mempunyai dasar yang jelas untuk melakukan
tindakan.
7. Bahwa dalil Pengadu pada huruf C angka 3 yang menyatakan bahwa Bawaslu
Kabupaten Sampang, termasuk Teradu VI dan VII menyalahkan Keputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BPU-XVI/2018 tentang Putusan Sela
Sengketa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2108
adalah tidak benar.
a. Bahwa dalam Rapat Koordinasi bersama Komisi I DPRD Kabupaten
Sampang, Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk Teradu VI dan VII justru
memperjelas komitmen dan kesediaannya untuk melaksanakan amar
putusan Mahkamah Konstitusi dan kesediaan untuk melakkukan evaluasi
terhadap pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang
Tahun 2108. Hal tersebut dapat dilihat di dalam notulensi hal tersebut
tertuang dalam Notulen Hasil Rapat Koordinasi dengan Komisi I DPRD
Kabupaten Sampang tanggal 13 September 2108; (Bukti T-6.1)
b. Bahwa berdasarkan rekaman Video berdurasi 05:45 menit sambutan Teradu
6 saat menghadiri undangan Rapat Koordinasi bersama Komisi I DPRD
Kabupaten Sampang, Teradu 6 mulai menyampaikan sambutannya pada
02:42 menit sampai dengan 05:45 menit tidak ada kalimat yang
menyalahkan Putusan Mahkamah Konstitusi justru Teradu VI
menyampaikan kesanggupannya untuk melaksanakan Pemungutan Suara
Ulang (PSU) Pilkada Sampang 2018 sesuai amar putusan Mahkamah
Konstitusi dan melakukan intropeksi terhadap pelaksanaan pemilihan Calon
Bupatin dan Wakil Bupati Sampang 2018 yang sudah dilaksanakan
sebelumnya; (Bukti T-6.2)
8. Bahwa dalil Pengadu pada huruf C angka 4 yang menyatakan bahwa Bawaslu
Kabupaten Sampang, termasuk Teradu VI dan VII melakukan Blunder dengan
mengeluarkan 2 (dua) surat yang berbeda pada waktu bersamaan, Bahwa dalil
Pengadu yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk Teradu VI
dan VII belum melakukan kajian tetapi sudah mengeluarkan kesimpulan
sebelum mendapatkan jawaban dari pihak KPU Sampang adalah tidak benar.
9. Bahwa terkait dalil a quo Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk Teradu VI
dan VII dalam mengeluarkan 2 (dua) surat tersebut sudah dengan proses yang
benar dan didasarkan pada undang-udang yang berlaku, berkaitan dangan hal a
quo Teradu dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk Teradu VI dan VI setidak-
tidaknya telah menerima 7 (Tujuh) laporan pelanggaran pemilu yang di
Registrasi pada tanggal 2 Juli 2018 dengan Nomor Registrasi:
a. 06/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
b. 07/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
c. 08/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
d. 09/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
e. 10/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
f. 11/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018 dan
g. 12/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018.
dan setelah Teradu VI dan VII meregistrasi laporan pelanggaran pemilu
tersebut 1 (satu) laporan dengan nomor registrasi
08/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018 dicabut atau tidak dilanjutkan oleh pihak
Pelapor; (Bukti T-7)
2) Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk Teradu VI dan VII
melakukan rangkaian penanganan berupa klarifikasi dan pengumpulan alat
bukti terhadap laporan-laporan yang di laporkan Pengadu. Bahwa hal ini
dapat dilihat Berita Acara Klarifikasi tertanggal 3 Juli sampai dengan 7 Juli
2018:
a. Tanggal 3 Juli 2018
BA Klarifikasi Terhadap Syamsul Muarif
BA Klarifikasi Terhadap Rahmat Hidayat
BA Klarifikasi Terhadap Moh. Ainul yakin
BA Klarifikasi Terhadap Abdus Salam
BA Klarifikasi Terhadap Muhammad Insan Hidayat
BA Klarifikasi Terhadap Hasbullah
BA Klarifikasi Terhadap Hendra
BA Klarifikasi Terhadap Patas
BA Klarifikasi Terhadap Moh. Hasan
BA Klarifikasi Terhadap Bihinusuhur
BA Klarifikasi Terhadap Slamin
BA Klarifikasi Terhadap Makki
BA Klarifikasi Terhadap Dafid Efendi
BA Klarifikasi Terhadap Moh. Ibrahim
BA Klarifikasi Terhadap Mahmudi
BA Klarifikasi Terhadap Wajib Budi Santoso
BA Klarifikasi Terhadap Slamet Supriyadi
BA Klarifikasi Terhadap KH. Ach. Zahid, MD
BA Klarifikasi Terhadap Mujiburrahman
BA Klarifikasi Terhadap Ida Rohyati
BA Klarifikasi Terhadap Moh. Arif Fadilah S.
BA Klarifikasi Terhadap Sudarsono
BA Klarifikasi Terhadap Pausi
BA Klarifikasi Terhadap Sulaiman
BA Klarifikasi Terhadap Amin Jakfar
BA Klarifikasi Terhadap Mohammad Djauhari
BA Klarifikasi Terhadap Ulfatun Hasanah
BA Klarifikasi Terhadap Hodari
BA Klarifikasi Terhadap Mustofa
BA Klarifikasi Terhadap Masykur
b. Tanggal 4 Juli 2018
BA Klarifikasi Terhadap Muhammad Nizar
BA Klarifikasi Terhadap Abd. Muhlis
BA Klarifikasi Terhadap IR Puji Raharjo
BA Klarifikasi Terhadap Fauzi
c. Tanggal 05 Juli 2018
BA Klarifikasi Terhadap Ali Maftuhin
d. Tanggal 06 Juli 2018
BA Klarifikasi Terhadap Moh. Rompi’i
BA Klarifikasi Terhadap Ahmad Ghufron
BA Klarifikasi Terhadap Ach. Faisol
BA Klarifikasi Terhadap Hasyim
BA Klarifikasi Terhadap Ach. Hidayat
BA Klarifikasi Terhadap M. Madlun
BA Klarifikasi Terhadap Holilah
BA Klarifikasi Terhadap Mustadir
BA Klarifikasi Terhadap Asnawi
BA Klarifikasi Terhadap Fahri
BA Klarifikasi Terhadap Wefir Ridho
BA Klarifikasi Terhadap P. Sudi
BA Klarifikasi Terhadap Muhlis
BA Klarifikasi Terhadap H. Abd. Muhlis
BA Klarifikasi Terhadap Abdus Somad
BA Klarifikasi Terhadap Juhari
BA Klarifikasi Terhadap Lutfi Ardiansyah
BA Klarifikasi Terhadap Kasmat
BA Klarifikasi Terhadap Amalia
BA Klarifikasi Terhadap Muslimah
BA Klarifikasi Terhadap Musawi
BA Klarifikasi Terhadap Zahri
BA Klarifikasi Terhadap Humaidi
BA Klarifikasi Terhadap Atnan
BA Klarifikasi Terhadap Abdullah
BA Klarifikasi Terhadap Moh. Nadi
BA Klarifikasi Terhadap Musyarrofatul Lailiya
BA Klarifikasi Terhadap Hoiri
BA Klarifikasi Terhadap Ahmad Hudaifi
BA Klarifikasi Terhadap Saddam Husen
e. Tanggal 07 Juli 2018
BA Klarifikasi Terhadap Dhoifur Rohman
BA Klarifikasi Terhadap Hasib
(Bukti T-8)
3) Bahwa sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 pukul 08:30 WIB, atau batas hari
terakhir rangkaian penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk
Teradu VI dan VII masih mengupayakan pembuktian atas laporan-laporan
yang di laporkan Pengadu dengan meluncurkan surat dengan Nomor:
183/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018 tentang Permohonan untuk Melihat
C-7 dengan tujuan menguatkan dan akurasi putusan Bawaslu Kabupaten
Sampang, termasuk Teradu VI dan VII terkait laporan penanganan
pelanggaran yang disampaikan oleh Pengadu; (Bukti T-9)
4) Bahwa surat, sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas tidak dijawab
oleh KPU Kabupaten Sampang.
5) Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Sampang yang dilaksanakan pada pukul 21:33 WIB tanggal 7 Juli 2018
Teradu memutuskan bahwa Laporan Pengadu tidak bisa dibuktikan sebagai
tindakan pelanggaran karena dalam proses penanganan Bawaslu Kabupaten
Sampang termasuk Teradu 6 dan 7 tidak mendapatkan minimal 2 (dua) Alat
Bukti yang sah sesuai dengan tuntutan perundang-undangan yang berlaku.
a. 029/BA/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018,
b. 030/BA/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018,
c. 032/BA/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018,
d. 033/BA/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018,
e. 034/BA/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018 dan
f. 035/BA/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018
(Bukti T-10.1 dan T.10.2)
6) Bahwa berdasarkan Rapat Pleno, sebagaimana dimaksud pada angka 5)
Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk Teradu 6 dan 7 mengeluarkan
Status Laporan yang di sampaikan Pengadu kepada Teradu tertanggal 7
Juli 2018 dengan Nomor:
a. 06/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
b. 07/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
c. 09/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018
d. 10/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
e. 11/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018 dan
f. 12/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018
(Bukti T-11)
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa
dikeluarkanya 2 (dua) oleh Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk Teradu 6
dan 7 bukan merupakan bentuk pelanggaran karena tetap didasarkan pada
undang-undang berlaku meskipun dikeluarkan pada tanggal yang sama tetapi
tidak pada waktu atau jam yang bersamaan.
KESIMPULAN
[2.6] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Para Teradu menyampaikan kesimpulan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban Para Teradu yang dirumuskan
sebagai berikut:
[2.6.1] Kesimpulan Teradu I s/d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Sampang:
1. Bahwa tidak benar dalil Pengadu dalam pokok aduan huruf C angka 1 yang
mendalilkan Teradu telah melakukan kecurangan dengan menetapkan Daftar
Pemilih tetap (DPT) Invalid dan tidak logis pada pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sampang tahun 2018 secara terstruktur, sistematis, dan masif;
2. Bahwa Teradu dalam melaksanakan pemutakhiran, penyusunan dan penetapan
daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 telah sesuai dengan
norma dan prosedur sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 dan
PKPU No. 2 Tahun 2017. Selain itu, juga telah mengacu pada jadwal tahapan
sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2018;
3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) UU No 10/2016 serta
pasal 10 ayat (1) PKPU 2/2017. Teradu menyusun bahan pemutakhiran data
pemilihan dalam form model A-KWK berdasarkan hasil sinkronisasi DPT Pemilu
Terakhir Kabupaten Sampang, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014 sebanyak 805.459 Pemilih dengan DP4 semester 1 Tahun 2017 yang
dikeluarkan oleh Kementerian dalam Negeri Cq Dirjen Dukcapil sebanyak
662.673. Adapun jumlah pemilih hasil sinkronisasi yang diterima oleh Teradu
dari KPU RI sebanyak 816.802 pemilih;
4. Bahwa setelah menyusun pemilih dalam model A-KWK, Teradu melaksanakan
pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih pada tanggal 20 Januari 2017
s/d 18 Februari 2018. Dalam melaksanakan coklit ini Teradu dibantu Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang telah dibentuk dan dibimtek sebelum
pelaksanaan coklit;
5. Bahwa coklit yang dilaksanakan oleh Teradu yang dibantu PPDP adalah dengan
cara mendatangi keseluruhan pemilih yang tertera dalam model A-KWK secara
langsung. Bukan sampling sebagaimana yang disampaikan oleh Pengadu dalam
persidangan. Bukti sampling yang disampaikan oleh pengadu dalam
persidangan adalah hasil supervisi dan monitoring pemeriksaan kerja PPDP oleh
Teradu sebanyak 5% dari total keseluruhan TPS;
6. Bahwa hasil coklit oleh PPDP tersebut kemudian disusun dan direkapitulasi
secara berjenjang mulai tingkat PPS dan PPK dengan melibatkan Panwas tingkat
Desa dan Kecamatan, Tim paslon tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan,
pemerintah tingkat Desa dan Kecamatan. Selanjutnya Teradu merekapitulasi
dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan melibatkan
Panwaskab, Tim paslon tingkat Kabupaten, Dispenduk dan forkopimda.
Keseluruhan kegiatan penyusunan hasil coklit sampai dengan penetapan DPS
ini dilaksanakan mulai tanggal 19 Februari s/d 16 Maret 2018;
7. Bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
Teradu bersama PPS dan PPK melaksanakan kegiatan menghapus dan/atau
menandai dengan kode keterangan tertentu terhadap data pemilih yang terdaftar
lebih dari 1(satu) kali atau ganda serta pemilih yang tidak memenuhi syarat
lainnya berdasarkan self assesment baik hasil dari SIDALIH maupun
pencermatan manual, masukan dan tanggapan masyarakat, tim Paslon
maupaun rekomendasi Panwaskab;
8. Bahwa terkait dengan Teradu tidak memberikan data pemilih baru dan TMS
sebagaimana terungkap dalam sidang DKPP dapat teradu jelaskan sebagai
berikut:
Dalam ketentuan PKPU 2 Tahun 2017 tidak ada kewajiban bagi Teradu untuk
menyampaikan daftar pemilih TMS dalam form model A.B-KWK dan pemilih
baru dalam form model A.A-KWK kepada publik atau tim kampanye Pasangan
Calon. Terkecuali kepada Panwaskab untuk kepentingan pengawasan;
Teradu berkesimpulan bahwa daftar pemilih TMS dalam form model A.B-KWK
dan pemilih baru dalam form model A.A-KWK termasuk dalam rumpun form
Model A-KWK yang dikecualikan, oleh karena komponen data
kependudukannya sama; Sebagai pertimbangan dalam rapat pleno pada saat
itu adalah SK KPU Nomor 280/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2018, yang intinya
himbauan untuk tidak menampikan NIK dan No KK secara utuh dalam
salinan DPS serta SK KPU 223/PL.03.1-Kpt/03/KPU/III/2018 yang intinya
mengklasifikasikan form model A-KWK sebagai informasi yang dikecualikan;
Teradu sudah menyampaikan kepada Pengadu dan juga kepada tim paslon
lainnya berbagai form hasil pleno diseluruh tingkatan mulai Tingkat PPS, PPK
dan tingkat KPU Kabupaten serta soft copy bahan coklit atau model A-KWK
(sebelum diterbitkan SK KPU 223/PL.03.1-Kpt/03/KPU/III/2018) salinan
DPS dan DPT yang berisi by name by address pemilih;
Berbagai form dalam setiap jenjang serta soft copy model A-KWK, salinan DPS
dan DPT yang berisi by name by address pemilih sudah cukup sebagai
informasi untuk menyampaikan masukan dan tanggapan kepada Teradu;
Teradu sudah memberikan penjelasan resmi yang dilengkapi dengan laporan
kegiatan coklit kepada Pengadu;
9. Bahwa alasan-alasan berkaitan dengan perbedaan hasil rekap tingkat
PPK/Kecamatan dengan rekap tingkat KPU Kabupaten yang disampaikan oleh
Pengadu dalam persidangan sudah dijelaskan dalam uraian jawaban Teradu dan
secara langsung kepada yang Mulia Majelis DKPP dalam persidangan;
10. Bahwa alasan-alasan tersebut karena Teradu menindak lanjuti hasil analisa
kegandaan SIDALIH. Rencana dan teknis Tindak lanjut tersebut sudah
dikonsultasikan ke KPU Provinsi, dirapatkan di internal Teradu, dikordinasikan
dan dilaporkan kepada Panwaskab dan seluruh Tim paslon; Bahkan teknis
pembacaan hasil rekap dalam rapat pleno tingkat Kabupaten dibacakan secara
kronologis Berita Acara sebelum perbaikan dan setelah perbaikan oleh PPK. Hal
demikian diperlukan dalam rangka pemenuhan prinsip transparansi dan
akuntabilitas;
11. Bahwa perihal diketemukannya kegandaan pasca rekap tingkat PPK oleh karena
alasan sebagai berikut:
Problem teknis SIDALIH pada saat penyusunan DPS dan DPSHP adalah
kurang optimalnya dalam menyaring kode TMS terhadap data yang sudah
diupload
Analisa kegandaan SIDALIH pada saat penyusunan tingkat PPS dan PPK
belum menyediakan layanan untuk mendeteksi ganda antar Kecamatan.
Selain itu, jumlah data ganda tidak bisa dikunci pada waktu tertentu.
Sehingga hal ini menyulitkan Teradu mendeteksi ganda antar Kecamatan,
memastikan jumlah data ganda serta teknis tindak lanjut yang akan
dilaksanakan oleh PPS dan PPK
Teradu, tidak memiliki aplikasi lain dalam melakukan penyusunan data
pemilih selain dari SIDALIH
12. Bahwa terkait dengan penyampaian saksi Teradu, PPK Banyuates dalam
persidangan DKPP yang menyampaikan tidak dilakukan verifikasi dalam
menindaklajuti kegandaan SIDALIH akan tetapi membawa PPS ke KPU pada
tanggal 18 April 2018. Dapat Teradu jelaskan sebagai berikut:
Teknis tindak lanjut terhadap analisa kegandaan dari SIDALIH dilaksanakan
dengan cara yang sama bagi seluruh PPK, yakni mencermati dan verifikasi
langsung terhadap data pemilih yang diragukan;
Dalam hal tertentu, PPK dapat menelpon dan/atau mendatangkan PPS ke
kantor Teradu. Hal ini diperlukan agar PPK tidak salah menghapus. Sebab
input data ke SIDALIH dilakukan bersama-sama di kantor Teradu pada
tanggal 18 April pukul 09.00 WIB s/d Tanggal 19 April pukul 06.00 WIB;
Berkoordinasi dengan Panwascam dan Tim Paslon tingkat Kecamatan;
Membuat BA perbaikan;
Menyampaikan dalam Rapat Pleno penetapan DPT tingkat Kabupaten
13. Bahwa tidak benar dalil pengadu dalam pokok aduan huruf C angka 2 yang
mendalilkan Teradu tidak mengindahkan protes pengadu pada saat pelaksanaan
rapat pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkaitan dengan
banyak ditemukan kejanggalan dalam DPT sehingga karena alasan inilah
membuat Pengadu bersama tim paslon nomor urut 1 Walkout. Faktanya
sebagaimana diurai dalam jawaban Teradu, penyampaian Teradu dihadapan
Majelis dalam persidangan DKPP serta keterangan saksi sebagai berikut:
Pertama, pada saat pelaksanaan Pleno, atau tepatnya ketika PPK Kec
Banyuates selesai membacakan hasil rekap tingkat Kecamatan, tim paslon 2
meminta kepada Teradu untuk membuka SIDALIH untuk cek langsung
berdasarkan elemen NIK pemilih yang menurut versi Pengadu TMS, akan
tetapi masih terdaftar dalam DPT. Pemilih yang dicek berdomisili/beralamat
di Kecamatan Banyuates. Hasil pengecekan tersebut pemilih yang
bersangkutan sudah ditandai/kode TMS. Itu artinya pemilih sudah
dikeluarkan dalam DPT. Pengecekan yang sama juga dilakukan untuk pemilih
lainnya, dengan hasil cek pemilih TMS sudah ditandai/kode;
Kedua, respon peserta rapat terhadap apresiasi yang disampaikan oleh saksi
paslon 3. Peserta bertepuk tangan terhadap pernyataan dari Sdr Syaifudin,
Saksi paslon nomor urut 3 yang dalam pernyataannya menyampaikan terima-
kasih atas kerja keras PPS dan PPK dalam penyusunan Daftar Pemilih. Secara
spontan dan tanpa ada komando sebelumnya, PPK bertepuk tangan. Hal
demikian lalu dalam hitungan sepersekian detik diprotes oleh Tim Paslon 2;
14. Bahwa sikap Teradu yang tetap melanjutkan rapat pleno dengan menetapkan
DPT sebanyak 803.499 pemilih sekalipun pengadu dan tim paslon 1 Walkout
mendasarkan pertimbangan sebagai berikut:
Berdasarkan rekomendasi dan/atau pendapat Panwaskab Sampang yang
pada saat rapat pleno penetapan DPT juga hadir;
Berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan, bahwa rapat pleno
terbuka sah jika dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU;
Dalam rangka melaksanakan kewajiban Teradu untuk menetapkan DPT, yang
mana mengacu pada jadwal tahapan tanggal 19 April 2018 adalah batas akhir
penetapan di tingkat KPU Kabupaten;
15. Bahwa Pengadu tidak pernah menyampaikan masukan dan tanggapan dengan
menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan terkait dengan perbaikan mengenai
penulisan nama dan/atau identitas pemilih serta pemilih yang Tidak Memenuhi
Syarat (TMS). Meskipun Teradu sudah menyampaikan kepada Pengadu baik
melalui surat resmi, dalam rapat koordinasi maupun pada saat Pengadu
beraudiensi dengan Teradu;
16. Bahwa tidak benar dalil pengadu dalam pokok aduan huruf C angka 3 yang
mendalilkan bahwa Teradu 1 menyalahkan Putusan Mahkamah Konstitusi
didalam mengambil keputusan;
17. Bahwa sebagaimana yang diurai dalam jawaban Teradu 1, bukti video dan
penjelasan dihadapan Majelis sidang DKPP, Teradu 1 sama sekali tidak pernah
menyampaikan amar putusan Mahkamah Konstitusi salah. Bagi Teradu 1,
putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan akhir dalam perselisihan hasil
Pemilihan yang harus diterima dan harus dilaksanakan oleh Penyelenggara
Pemilihan/Pemilu. Penyelenggara Pemilihan/ Pemilu atau Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sampang tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk
menjustifikasi kebenaran Putusan Mahkamah Konstitusi. KPU Kabupaten
Sampang sebagai lembaga penyelenggara teknis pelaksanaan pemilihan wajib
melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk wajib
menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat
sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-undang Nomor 10
tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang;
18. Bahwa dalam pertemuan yang didalilkan Pengadu, Teradu 1 memberikan
penjelasan pelaksanaan Pemilihan Bupati Sampang dan wakil Bupati Sampang
tahun 2018 sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan serta perundang-
undangan termasuk dalam pemutakhiran daftar pemilih yang sumber datanya
adalah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir dengan
mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sesuai dengan
pasal 58 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016;
19. Bahwa dalam pertemuan yang didalilkan Pengadu, Teradu 1 menyampaikan
bahwa KPU Kabupaten Sampang akan melaksanakan amar putusan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor
38/PHP.BUP-XVI/2018. Sebagai bentuk tanggung jawab Untuk menindaklanjuti
amar putusan tersebut KPU Kabupaten Sampang telah membuat tahapan
pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam keputusan
KPU Kabupaten Sampang Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018;
20. Bahwa tidak benar terkait dengan dalil Pengadu dalam pokok aduan huruf C
angka 4 yang mendalilkan pengadu meninggalkan ruangan dalam rekapitulasi
penghitungan suara di tingkat kabupaten karena ditemukan banyak
kecurangan;
21. Bahwa fakta sebenarnya saksi calon bupati dan wakil bupati Sampang Nomor
urut 2 tidak meninggalkan ruangan sampai akhir proses rekapitulasi dan
penetapan hasil rekapitulasi ditutup. Secara keseluruhan rapat rekapitulasi
berjalan dengan tertib dan lancar dan para saksi termasuk pengadu, Panwaskab
dan pihak terkait lainnya telah menerima salinan berita acara rekapitulasi
setelah kegiatan rekapitulasi tersebut ditutup;
22. Bahwa Pengadu sekaligus saksi calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Nomor
urut 2 menyampaikan tidak keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan namun
hanya keberatan pada proses pelaksanaan pemungutan dikarenakan diduga
terjadi pelanggaran yang diduga oleh penyelenggara dibawah;
23. Bahwa terkait dengan permohonan membuka kotak suara untuk melihat C7-
KWK dapat dijelaskan sebagai berikut:
Benar Teradu menerima surat dari BAWASLU Sampang nomor:
183/BAWASLU-Prov.JI-23/VII/2018 tertanggal 7 Juli 2018 perihal
permohonan untuk melihat C.7-KWK;
Pada saat BAWASLU Sampang mengirim surat sebagaimanana point 4 yakni
pada tanggal 7 Juli 2018, seluruh Teradu sedang menghadiri Rapat Pleno
terbuka dan Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di Grand City Surabaya;
Teradu merespon surat tersebut pada keesokan harinya (hari minggu tanggal
8 Juli 2018) yang pada intinya KPU Kabupaten Sampang belum dapat
mengizinkan permohonan Bawaslu Kabupaten Sampang untuk melihat form
model C.7-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun
2018,yang tersimpan didalam kotak suara dalam keadaan tersegel;
Bahwa hal tersebut dikarenakan ketentuan pembukaan kotak suara pasca
rekapitulasi dan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diatur dalam
Pasal 71 ayat (1) PKPU 9 Tahun 2018, yakni : “.....KPU/KIP Kabupaten/Kota
dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan
sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan. Alat bukti yang
dimaksud adalah alat bukti dipersidangan. Selain itu,putusan DKPP Nomor:
255/DKPP-PKE-III/2014, yang dalam salah satu pertimbangannya menilai
bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan diluar tahapan rekapitulasi
dalam pleno terbuka yang dihadiri pihak pengawas, peserta pemilu dan saksi
serta bukan atas perintah Mahkamah Konstitusi merupakan perbuatan
melawan Hukum.
24. Bahwa Teradu menolak dalil Pengadu yang disampaikan dalam persidangan
DKPP terkait Teradu menghalang-halangi Pengadu dalam penyampaian SK
Penetapan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang
Tahun 2018. Hal ini dikarenakan dalil pengadu tersebut tidak termasuk dalam
pokok aduan yang disampaikan secara resmi kepada DKPP;
25. Bahwa terkait dalil dalam angka 24 di atas. Dapat Teradu jelaskan sebagai
berikut:
Bahwa Teradu tidak bermaksud menghambat dan/atau menghalang-halangi
Pengadu. Semua saksi Pasangan calon diperlakukan sama tanpa pengecualian
satu sama lainnya;
Bahwa pada hari dan tanggal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil
Perolehan Suara, Teradu langsung memberikan BA hasil rekapitulasi kepada
seluruh saksi Paslon, Panwaskab dan pihak-pihak terkait lainnya;
Bahwa selain menyampaikan BA sebagaimana dimaksud, Teradu juga
membacakan SK penetapan perolehan suara dihadapan seluruh saksi
Pasangan calon, Panwaskab dan peserta rapat pleno lainnya,
mempublikasikan melalui laman resmi KPU Sampang serta mengumumkan di
papan pengumuman yang aksesable;
Bahwa Teradu pada hari dan tanggal yang sama dalam Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, sudah memerintahkan kepada staf
kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk menyampaikan
salinan SK penetapan perolehan suara kepada Pengadu, Para saksi Paslon
lainnya, Panwaskab dan pihak-pihak terkait lainnya;
Bahwa Pengadu bersama dengan para saksi Paslon lainnya, Panwaskab dan
pihak-pihak terkait lainnya sudah menerima salinan SK penetapan perolehan
suara;
Bahwa Pengadu tidak kehilangan hak konstitusionalitasnya dalam
mengajukan permohonan perselihan hasil di Mahkamah Konstitusi
[2.6.2] Kesimpulan Teradu VI s/d Teradu VII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Sampang:
1. Bahwa dalil Pengadu pada huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa Teradu VI
dan VII terlibat dalam melakukan kecurangan dengan menetapkan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Invalid dan tidak logis pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sampang tahun 2108, sehingga menyebabkan Mahkamah Konstitusi
memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Se-Kabaupaten Sampang adalah
tidak benar;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 saat Teradu VI membacakan
jawaban terkait dalil Pengadu pada huruf C angka 1 dan 2 Bahwa Bawaslu
Kabupaten Sampang menyatakan telah melaksanakan tugas dan wewenang
yang diberikan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku:
a. Bahwa dalil Pengadu pada huruf C angka 1 dan 2 tersebut tidak dapat
dibenarkan karena Bawaslu Kabupaten Sampang termasuk Teradu 6 dan 7
telah melakukan beberapa Koordinasi dengan Jajaran Bawaslu Sampang
yang berkaitan dengan Pengawasan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) tersebut.
b. Dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang termasuk Teradu 6 dan 7
masih menemukan data-data ganda pasca penetapan DPT, Bawaslu
Kabupaten Sampang merekomendasikan 8.914 Data Pemilih Ganda yang
harus dilakukan perbaikan oleh KPUD Sampang.
3. Bahwa dalil Pengadu pada huruf C angka 3 yang menyatakan bahwa Bawaslu
Kabupaten Sampang, termasuk Teradu 6 dan 7 menyalahkan Keputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BPU-XVI/2018 tentang Putusan Sela
Sengketa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2108
adalah tidak benar.
a. Bahwa setelah sidang Majelis memutar bukti video yang di ajukan Pengadu
dan disaksikan oleh Sidang Majelis, Pengadu dan Teradu VI dan VII bahwa
dalam video tersebut tidak didapatkan Bawaslu Kabupaten Sampang
termasuk Teradu VI dan VII melontarkan kalimat yang menyalahkan Amar
Putusan MK terkait PSU Pilkada Sampang 2018 bahkan Teradu VI yang
hadir pada saat itu menyampaikan kesanggupannya untuk melaksanakan
Amar Putusan a quo;
b. Bahwa setelah Teradu VI membacakan jawaban terkait Dalil Pengadu a quo
Pengadu tidak menyatakan keberatan atas jawaban tersebut
4. Bahwa dalil Pengadu pada huruf C angka 4 yang menyatakan bahwa Bawaslu
Kabupaten Sampang, termasuk Teradu VI dan VII melakukan Blunder dengan
mengeluarkan 2 (dua) surat yang berbeda pada waktu bersamaan, Bahwa dalil
Pengadu yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk Teradu VI
dan VII belum melakukan kajian tetapi sudah mengeluarkan kesimpulan
sebelum mendapatkan jawaban dari pihak KPU Sampang adalah tidak benar.
Bahwa terkait dalil a quo Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk Teradu VI
dan VII tetah membacakan dan menjelaskan di hadapan Sidang Majelis DKPP
kronologis keluarnya 2 (dua) surat tersebut a quo Teradu 7 dapat menjelaskan
hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk Teradu 6 dan 7 mengaku
telah menerima 7 (Tujuh) laporan pelanggaran pemilu yang di Registrasi
pada tanggal 2 Juli 2018 dengan Nomor Registrasi:
a) 06/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
b) 07/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
c) 08/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
d) 09/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
e) 10/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
f) 11/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018 dan
g) 12/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018.
dan setelah Teradu VI dan VII meregistrasi laporan pelanggaran pemilu
tersebut 1 (satu) laporan dengan nomor registrasi
08/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018 dicabut atau tidak dilanjutkan oleh pihak
Pelapor.
2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk Teradu 6 dan 7, sejak
laporan dari Pengadu di registrasi maka Teradu 6 dan 7 melakukan tindak
lanjut dengan melakukan klarifikasi dan pengumpulan alat bukti sejak
tanggal 03 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018.
Bahwa Berdasarkan Perbawaslu 14 tahun 2017 maka pada tanggal 07 Juli
2018 adalah hari terakhir proses Penangangan Dugaan Pelanggaran yang
dilaporkan Pengadu, maka pada hari tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang
meluncurkan permohonan untuk melihat C-7 dengan tujuan menguatkan
dan akurasi putusan Bawaslu Kabupaten Sampang.
3) Pada tanggal 07 Juli 2018 Bawaslu Kabupaten Sampang termasuk Teradu 6
dan 7 melakukan Kajian terhadap hasil Klarifikasi dan pengumpulan bukti-
bukti yang sebelumnya sudah dilakukan, kemudian dalam rapat pleno
pukul 21:33 WIB tanggal 7 Juli 2018 Teradu memutuskan bahwa Laporan
Pengadu tidak bisa dibuktikan sebagai tindakan pelanggaran karena dalam
proses penanganan Bawaslu Kabupaten Sampang termasuk Teradu 6 dan 7
tidak mendapatkan minimal 2 (dua) Alat Bukti yang sah sesuai dengan
tuntutan perundang-undangan yang berlaku. Seperti contoh:
a. Laporan di Kecamatan Omben terkait Dugaan Warga tidak C-6 setalah
Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan Klarifikasi Saksi yang di
hadirkan Pengadu, setelah dilakukan Pengecekan saksi yang di hadirkan
adalah saksi yang tidak terdaftar di DPT;
b. Laporan Pengadu terkait DPT Ganda Bawaslu Kabupaten Sampang tidak
mendapatkan Data Ganda yang di maksud Pengadu, semua data ganda
yang di sertakan sebagai bukti tidak tergolong Ganda Identik (Nama
sama NIK tidak sama)
4) Bahwa di depan majelis Pengadu menyatakan keberatan atas jawaban
Teradu 6 dan 7 perihal laporan pengadu yang oleh Teradu 6 dan 7 di
nyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan umum.
5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang termasuk Teradu 6 dan 7 yang pada
pilkada menjabat sebagai Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran
menjabarkan keberatan Pengadu seperti yang di jelaskan pada huruf 4),
bahwa memang benar tidak didapatkan 2 (dua) minimal alat bukti dalam
laporan Pengadu, Bawaslu Kabupaten Sampang termasuk Teradu 6 dan 7
menguatkan jawabannya dengan mencontohkan laporan Pengadu di Desa
Dharma Camplong Kecamatan Camplong bahwa Sdr. Mattasan yang di duga
menggunkan hak pilih dua kali, setelah Bawaslu Kabupaten Sampang
termasuk Teradu 6 dan 7 melakukan klarifikasi bahwa Sdr. Mattasan hanya
menggunkan hak pilihnya satu kali hal tersebut dapat di buktikan dengan
video yang didapat Bawaslu Kabupaten Sampang termasuk Teradu 6 dan 7
saat melakukan klarifikasi.
6) Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 saat Teradu 6 dan 7
membacakan dan menjelaskan jawaban terkait dalil-dalil Pengadu Bahwa
Teradu 6 dan 7 telah memberikan penjelasan lebih detail terhadap berbagai
bantahan yang dilakukan Pengadu dan Teradu 6 dan 7 menjawab berbagai
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis dengan uraian yang jelas dan
sesuai fakta.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa
dikeluarkanya 2 (dua) surat oleh Bawaslu Kabupaten Sampang, termasuk
Teradu 6 dan 7 bukan merupakan bentuk pelanggaran karena tetap
didasarkan pada undang-undang berlaku meskipun dikeluarkan pada tanggal
yang sama tetapi tidak pada waktu atau jam yang bersamaan.
[2.7] PETITUM PARA TERADU
[2.7.1] Petitum Teradu I s/d Teradu V Selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Sampang
Teradu I s/d Teradu V memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Teradu I s/d V untuk seluruhnya;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu I s/d V; dan
4. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo
berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya.
[2.7.2] Petitum Teradu VI s/d Teradu VII Selaku Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Sampang
Teradu VI s/d Teradu VIII memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya, khususnya untuk Teradu VI
dan VII;
2. Menyatakan Teradu VI dan VII tidak terbukti melanggar Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI dan VII; dan
4. apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono
[2.8] Bahwa untuk menguatkan jawabannya Para Teradu telah menyerahkan alat
bukti sebagai berikut:
[2.8.1] Bukti Teradu I s/d Teradu V Selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Sampang
Bukti T-1 : Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor:
022/HK.03.1/3527/KPU-Kab/I/2018 tentang Usulan Penambahan
PPDP se Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sampang Tahun 2018;
Bukti T-2 : Foto Monitoring Bimtek PPDP Tingkat PPS oleh PPK Camplong-
Robatal, tanggal 16 Januari 2018;
Bukti T-3 : Surat Edaran KPU RI Nomor: 60/PL.03.1-50/01/KPU/I/2018,
tanggal 18 Januari 2018;
Bukti T-4 : Surat KPU Sampang Nomor: 73/PL.03/3527/KPU.Kab/II/2018,
tanggal 2 Februari 2018;
Bukti T-5 : Softcopy Model A.D-KWK dan Model A.c-KWK;
Bukti T-6 : Monitoring Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP tingkat PPS
Gunung kesan, Kecamatan Karang Penang;
Bukti T-7 : Monitoring Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP tingkat PPK
Sreseh, Sokobanah,Sampang, Robatal, Kedungdung, Jrengik,
Camplong, Tambelangan;
Bukti T-8 : Surat KPU Sampang Nomor: 450/PL.6-
Und/3527/KPU.Kab/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018;
Bukti T-9 : Monitoring Pengumuman DPS Pilkada Sampang Tahun 2018,
tertanggal 27 MAret 2018;
Bukti T-10 : Surat Bawaslu Sampang Nomor: 95/Bawaslu/Prov.JL-23/IV/2018,
tanggal 2 April 2018;
Bukti T-11 : Undangan KPU Kabupaten Sampang Nomor: 273/PL.03.1-
UND/3527/KPU.KAB/IV/2018;
Bukti T-12 : Surat KPU Sampang Nomor: 414/PP.09.03-SR
/3527/KPU.Kab/VI/2018, tanggal 19 Juni 2018;
Bukti T-13 : Surat Bawaslu Sampang Nomor: 148/Bawaslu/Prov.JL-
23/VI/2018, tanggal 7 Juli 2018;
Bukti T-14 : Undangan KPU Kabupaten Sampang Nomor: 271/PL.03.1-
UND/3527/KPU.KAB/IV/2018, tanggal 17 April 2018;
Bukti T-15 : Rapat Pleno terbuka Rekap DPSHP dan Penetapan DPT Kabupaten
Sampang tanggal 19 April 2018;
Bukti T-16 : Surat DPRD Kabupaten Sampang Nomor: 005/526/434.070/2018,
tanggal 12 September 2018;
Bukti T-17 : Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor: 073/HK.03.1-
Kpt/3527/KPU.KAb/IX/2018, tanggal 12 September 2018;
Bukti T-18 : Tanda Terima Berkas Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor: 65-
11/PAN.MK/11/2018;
Bukti T-19 : Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekap Perhitungan Suara Pilgub
dan Pilbup Sampang Tingkat Kabupaten
Bukti T-20 : Foto Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pilkada Serentak 2018, tanggal 5 Juli 2018;
Bukti T-21 : Surat Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor: 183/BAWASLU-
PROV.JI-23/VII/2018, tanggal 7 Juli 2018;
Bukti T-22 : Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor: 150/PL.08.01-
UND/35/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018;
Bukti T-23 : Surat KPU Kabupaten Sampang Nomor: 461.PL.03.6-
SD/3527/KPU.Kab/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018;
Bukti T-24 : Pengantar Surat Nomor 183/Bawaslu-Prov.JI-23/VII/2018, tanggal
8 Juli 2018;
[2.8.2] Bukti Teradu VI s/d Teradu VII Selaku Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Sampang
Bukti T-1 : Surat Keputusan Team Koordinator “MANTAP” Nomor
01/Kpts/TPM-SMPG/2018 tentang Susunan Personalia Pengurus
Koordinator Kabupaten Sampang;
Bukti T-2 : Undangan Rapat Koordinasi tentang Analisis Daftar Pemilih Tetap
(DPT) terhadap hasil pencermatan Panwaslu Kab. Sampang, dengan
Nomor Surat: 144/BAWASLU-PROV.Jl-23/V/2018 tertanggal 31
Mei 2018;
Bukti T-3 : Undangan Rapat Koordinasi bersama Panitia Pengawas Kecamatan
(Panwascam) se-Kabupaten Sampang terkait pengawasan
pemutakhiran data pemilih dengan Nomor Surat: 03/BAWASLU/-
PROV.JL23/I/2018 tertanggal 04 Januari 2018;
Bukti T-4 : Rapat Koordinasi bersama Panitia Pengawas Kecamatan
(Panwascam) se-Kabupaten Sampang terkait pengawasan
pencocokan dan penelitian (Coklit) PPDP dengan Nomor Surat:
18/BAWASLU/-PROV.JL23/I/2018;
Bukti T-5 : Surat rekomendasi kepada KPUD Kabupaten Sampang dengan
Nomor Surat 148/BAWASLU-PROV.Jl-23/VI/2018;
Bukti T-6.1 : Hasil Notulen Rapat Koordinasi Bersama Anggota Komisi I DPRD
Sampang;
Bukti T-6.2 : Video sambutan Teradu 6 saat Rapat Koordinasi dengan Bersama
Anggota Komisi I DPRD Sampang;
Bukti T-7 : Surat dengan Nomor:
06/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
07/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
08/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
09/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
10/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018
11/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018 dan
12/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018
Bukti T-8 : - BA Klarifikasi Terhadap Syamsul Muarif
- BA Klarifikasi Terhadap Hasbullah
- BA Klarifikasi Terhadap Hendra
- BA Klarifikasi Terhadap Bihinusuhur
- BA Klarifikasi Terhadap Makki
- BA Klarifikasi Terhadap Slamin
- BA Klarifikasi Terhadap Sulaiman
- BA Klarifikasi Terhadap Amin Jakfar
- BA Klarifikasi Terhadap Sulaiman
- BA Klarifikasi Terhadap Rahmat Hidayat
- BA Klarifikasi Terhadap Pausi
- BA Klarifikasi Terhadap Moh. Ibrahim
- BA Klarifikasi Terhadap Dafid Efendi
- BA Klarifikasi Terhadap Abdus Salam
- BA Klarifikasi Terhadap Irwan
- BA Klarifikasi Terhadap Moh. Ainul Yakin
- BA Klarifikasi Terhadap Mohammad Djauhari
- BA Klarifikasi Terhadap Mahmudi
- BA Klarifikasi Terhadap Ulfatun Hasanah
- BA Klarifikasi Terhadap Alan Kaisan
- BA Klarifikasi Terhadap Patas
- BA Klarifikasi Terhadap Moh. Hasan
- BA Klarifikasi Terhadap Fauzi
- BA Klarifikasi Terhadap Muhammad Nizar
- BA Klarifikasi Terhadap Abd. Muhlis
- BA Klarifikasi Terhadap Romfi'i
- BA Klarifikasi Terhadap Amalia
- BA Klarifikasi Terhadap Musawi
- BA Klarifikasi Terhadap IR Puji Raharjo
- BA Klarifikasi Terhadap Musyarrofatul Lailiya
- BA Klarifikasi Terhadap Moh. Nadi
- BA Klarifikasi Terhadap Hoiri
- BA Klarifikasi Terhadap Abdullah
- BA Klarifikasi Terhadap Saddam Husen
- BA Klarifikasi Terhadap Ahmad Hudaifi
- BA Klarifikasi Terhadap Ahmad Ghufron
- BA Klarifikasi Terhadap Hasyim
- BA Klarifikasi Terhadap Ach Faisol
- BA Klarifikasi Terhadap Ach. Hidayat
- BA Klarifikasi Terhadap Muslimah
- BA Klarifikasi Terhadap M. Madlun
- BA Klarifikasi Terhadap Holilah
- BA Klarifikasi Terhadap Zahri
- BA Klarifikasi Terhadap Mustadir
- BA Klarifikasi Terhadap Asnawi
- BA Klarifikasi Terhadap Humaidi
- BA Klarifikasi Terhadap Atnan
- BA Klarifikasi Terhadap P. Sudi
- BA Klarifikasi Terhadap Wefid Ridho
- BA Klarifikasi Terhadap Fahri
- BA Klarifikasi Terhadap Juhari
- BA Klarifikasi Terhadap Abdus Somad
- BA Klarifikasi Terhadap Ludfi Ardiansyah
- BA Klarifikasi Terhadap Kasmat
- BA Klarifikasi Terhadap Muhlis
- BA Klarifikasi Terhadap Abd. Muhlis
- BA Klarifikasi Terhadap Dhoifur Rohman
- BA Klarifikasi Terhadap Hasib
Bukti T-9 : Surat dengan Nomor: 183/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018 2018
terntang Permohonan untuk Melihat C-7;
Bukti T-10.1 : Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Laporan:
- 06/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
- 07/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
- 09/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
- 10/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
- 11/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018 dan
- 12/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018
Bukti T-10.2 : Surat dengan Nomor: 029/BA/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018,
030/BA/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018, 032/BA/BAWASLU-
PROV.JI-23/VII/2018, 033/BA/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018,
034/BA/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018 dan 035/BA/BAWASLU-
PROV.JI-23/VII/2018
Bukti T-11 : Surat dengan Nomor:
06/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
07/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
09/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
10/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018,
11/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018, dan
12/LP/TB/Kab/16.23/VII/2018
