III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan
Pengaduan Nomor: 317-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor:
297-PKE-DKPP/IX/2019, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan
uraian sebagai berikut,
1. Bahwa pada saat Proses Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Percut Sei Tuan
diduga banyak terjadi kecurangan dalam hal pengurangan dan penambahan suara
yang diduga dengan sengaja dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Dapil 6 Deli
Serdang yaitu dibeberapa desa antara lain : (a) Desa Bandar Klippa sebanyak 16
TPS, (b) Desa Tembung sebanyak 47 TPS dan (c) Desa Sambirejo Timur sebanyak 6
TPS;
2. Bahwa Pengadu sudah melakukan keberatan pada saat penghitungan suara
kepada petugas penyelenggara Pemilu tentang perubahan suara di beberapa TPS,
namun tidak diindahkan oleh PPS dan PPK;
3. Bahwa pada saat penghitungan suara di PPS C1 KPU dengan C1 saksi tidak sama,
sehingga sering terjadi pembukaan kotak suara untuk melihat C1 Plano;
4. Bahwa Pengadu pada saat penghitungan suara melakukan keberatan ke Petugas
PPS, namun tidak direspon, sehingga Pengadu melaporkan kepada Ketua
Panwascam secara lisan mengenai kejadian tersebut. Namun tidak ada
penyelesaian yang dilakukan Ketua Panwascam;
5. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Pengadu melaporkan kepada Ketua Bawaslu
Kabupaten Deli Serdang atas tindakan dugaan kecurangan di 3 (tiga) Desa
sebanyak 69 (enam puluh sembilan) TPS;
6. Bahwa berdasarkan laporan Pengadu tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Deli
Serdang bersama Pengadu melakukan penyandingan C1 dengan DAA1. Hasil
penyandingan tersebut terbukti terjadinya pengelembungan dan pengurangan
suara di TPS-TPS tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Pengadu melaporkan secara lisan kepada Teradu
III Mulianta Sembiring atas kejadian tesebut, namun Mulianta Sembiring malah
mengajak Pengadu duduk di halaman Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang tanpa
memberikan petunjuk;
8. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 Pengadu melakukan keberatan di tempat
penghitungan suara agar suara Pengadu dikembalikan. Pada saat itu hadir ketua
Panwascam, Ketua Bawaslu Deli Serdang, dan Ketua KPU Deli Serdang. Tetapi
Pengadu tidak diizinkan masuk ke dalam gedung tempat penghitungan suara
dengan alasan tidak mempunyai tanda pengenal (BED);
9. Bahwa pada saat pleno Kabupaten, Ketua Bawaslu mengajukan keberatan atas
laporan Pengadu dan Ketua Bawaslu menginstruksikan kepada KPU Kabupaten
Deli Serdang untuk melakukan penghitungan ulang di TPS yang diduga adanya
kecurangan pada tanggal 19 Mei 2019. Tetapi Ketua KPU tidak mengindahkannya
dan Ketua KPU tetap mempertahankan hasil penghitungan suara yang sudah ada.
Kemudian Ketua KPU Kabupapten Deli Serdang menginstruksikan kembali kepada
Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang agar diselesaikan disidang Pleno KPU
Provinsi Sumatera Utara;
10. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 saat sidang Pleno KPU Provinsi Sumut, Ketua
Bawaslu Kabupaten Deli Serdang ternyata sama sekali tidak menyampaikan
keberatan atas laporan Pengadu tersebut. Pada saat tersebut, Pimpinan Bawaslu
memberikan peringatan keras kepada KPU Kabupaten Deli Serdang atas
banyaknya laporan laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara
Pemilu;
11. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019, Pengadu melaporkan secara tertulis kepada
Bawaslu atas tindakan kecurangan Penyelenggara Pemilu di 3 (tiga) Desa tersebut
di atas kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor Register
2/LP/PL/Kab/0212/V/2019. Namun Bawaslu tidak menanggapi dengan serius
atas laporan Pengadu tersebut yang dibuktikan dengan ditunda-tundanya
persidangan;
12. Bahwa atas laporan Pengadu, PPS dan PPK tidak pernah hadir untuk klarifikasi
dan PPK Kecamatan Precut Sei Tuan juga tidak dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu
Kabupaten Deli Serdang. Pada saat undangan klarifikasi untuk PPK, Pengadu
hadir di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan tidak melihat PPK di klarifikasi,
namun PPK hanya mengisi daftar buku tamu;
13. Bahwa Bawaslu mengadakan sidang dengan Sentra Gakkumdu di akhir batas
waktu Laporan Pengadu. Bawaslu dan Sentra Gakkumdu mengadakan sidangnya
di rumah makan. Setelah 2 hari kemudian Pengadu menelepon petugas Bawaslu
mengenai Laporan Pengadu dan dinyatakan laporan Pengadu ditolak serta Pengadu
tidak pernah diberitahu secara resmi oleh Bawaslu;
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu;
3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.3] BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-9
sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
Fotokopi Surat Bawaslu No. 903/K.Bawaslu-Prov.SU-
1. P-1 04/PM.00.02/05/2019 tanggal 24 Mei Perihal Berkas Fotokopi C1
DPRD;
2. P-2 Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sambirejo
Timur, Dapil Deli Serdang 6;
3. P-3 Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota Kec. Percut Sei Tuan, Desa Tembung,
Dapil Deli Serdang 6;
4. P-4 Fotokopi DAA1-DPRD Kab/Kota, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Bandar
Klippa;
5. P-5 Fotokopi DAA1-DPRD Kab/Kota, Kec. Percut Sei Tuan, Desa
Sambirejo Timur;
6. P-6 Fotokopi DAA1-DPRD Kab/Kota, Kec. Percut Sei Tuan, Tembung;
7. P-7 Fotokopi DB1-DPRD Kab/Kota, Kab. Deli Serdang, Dapil 6
8. P-8 Fotokopi DB2-KPU Kota Deli Serdang (Keberatan 2019;
9. P-9 Fotokopi Model DCT Kab. Deli Serdang, Dapil 6;
10. P-10 Fotokopi Formulir Model B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran tanggal
23 Mei 2019, yang ditanda tangani oleh Koordinator Divisi Hukum,
Penindakan Pelanggaran dan Sengketa;
[2.4] SAKSI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi sebagai
berikut:
1. Bahtiar (Mantan Anggota PPS Desa Bandar Klippa)
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
mengakui adanya perubahan perolehan suara ketika rekapitulasi Desabandar klippa
bukan hanya kepada pengadu tetapi kepada seluruh Partai Politik disebabkan
adanya ketidakcocokan antara C-1 Hologram dengan C-1 salinan yang dibawa oleh
para saksi sehingga dilakukan pengecekkan di C-1 plano dan bahkan menghitung
suara ulang, sehingga proses rekapitulasi lama. Saksi juga mengakui bahwa di
dalam DAA-1 Plano terdapat perubahan angka dengan cara dicoret, kemudian
dibubuhi paraf, namun saksi tidak mengakui bahwa paraf tersebut adalah parafnya,
namun saksi mengakui ada keberatan-keberatan dari saksi partai Golkar dan partai
lainnya bahkan dari Panwas kecamatan yang selalu ditindaklanjuti oleh PPS Bandar
Klippa pada saat itu. Bahtiar tidak menjelaskan perubahan suara tersebut dari dari
siapa kepada siapa, sehingga kesaksian saksi Bahtiar tidak menguatkan dalil
pengaduan Pengadu bahwa telah terjadi kecurangan yang menguntungkan pihak-
pihak tertentu.
2. Partai Nasdem
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
mengakui ada perubahan perolehan suara dari Pengadu pada saat rekapitulasi di
tingkat PPK Percut Sei Tuan, namun para saksi tidak memberikan keberatan secara
tertulis yang dicatatkan di dalam formulir DA-2. Kedua saksi juga mengakui adanya
keberatan dari partai Golkar ketika rekapitulasi berjalan, sehingga akhirnya
dilakukan pembukaan kotak untuk mengecek perolehan suara masing-masing parti
Politik di C-1 Plano dan bahkan menghitung surat suara ulang.
3. M. Jauhari
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa M.
Jauhari tidak terkait langsung dengan dalil pengaduan yang disampaikan oleh
Pengadu, sehingga tidak konteks dengan pengaduan, karena saksi tidak mengikuti
proses rekapitulasi untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota. Saksi hanya mengikuti proses rekapitulasi pemilihan DPD.
[2.5] KESIMPULAN PENGADU
Setelah sidang pemeriksaan digelar, Pengadu memberikan kesimpulan bahwa sebagai
berikut:
1. Membatalkan keputusan KPU Deli Serdang per tanggal 21 Mei 2019 / penetapan
KPU tahun 2019 khususnya terhadap Partai Golkar Dapil 6 Deli Serdang;
2. Menetapkan pengadu ( Jenda Muli, SE) menjadi pariah suara terbanyak dan
ditetapkan menjadi anggota dewan terpilih dari Partai Golkar Dapil 6 Deli Serdang;
3. Dari hasil sidang DKPP-RI , tanggal 15 Novemver 2019 yang lalu dapat saya
(Pengadu) simpulkan bahwasanya benar telah terbukti seluruh pihak teradu
(Teradu I, Teradu II, dan Teradu III), terkait dan saksi yang dihadirkan pihak
teradu ( KPU/ Bawaslu Deli Serdang) telah terbukti melanggar UUD pemilu no. 7
tahun 2017 pasal 532 disebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau
menyababkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan
suara peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan denda palng banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh
delapan juta rupiah)”. Kiranya seluruh teradu I, II, III, Terkait, Saksi (Ketua dan
anggota PPK Percut Sei Tuan dan juga saksi Partai Golkar). Dan juga salah satu
Caleg yang berkepentingan dalam hal ini dapat dibawa ke jalur hukum dengan
mengadukan seluruh teradu I, II, III dan Pihak Terkait ke pihak yang berwenang.
[2.6] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I DAN TERADU III
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu I dan Teradu III menyampaikan jawaban
lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu I dan Teradu III dan Tiga orang Komisioner KPU Deli Serdang, Relis
Yanthi Panjaitan, Syahrial Efendi dan Ziaulhaq (dalam hal ini sebagai Pihak
Terkait) bersama dengan sekretariat KPU Deli Serdang telah melaksanakan
tahapan rekapitulasi di tingkat PPK (di 22 kecamatan) sejak tanggal 19 April 2019
sampai dengan 19 Mei 2019 (kurang lebih 30 hari);
2. Bahwa proses rekapitulasi dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh Saksi Peserta
Pemilu, Panwas Kecamatan, PPS dan Sekretariat PPS, sesuai dengan Pasal 10 ayat
(3) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa selama proses Rekapitulasi dilaksanakan di PPK Percut Sei Tuan, Teradu 1
hadir dan ikut membantu Ketua PPK Percut Sei Tuan (i.c Nasran Nasution)
menyampaikan tata tertib Rekapitulasi berdasarkan PKPU Nomor 4 tahun 2019
(pasal 16), yaitu, berkaitan dengan Agenda Rapat (Pukul dimulai, istirahat sampai
pukul selesainya Rapat, jumlah Panel yang akan dibuka, saksi yang dihadirkan
oleh Peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang
bertugas secara bergantian. Kemudian setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi
untuk 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh:
- Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat
diatasnya, untuk
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat diatasnya, untuk
Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
Kemudian berkaitan dengan urutan jenis pemilihan yang akan direkapitulasi
yaitu, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRDprovinsi
kemudian DPRD Kabupaten/Kota, serta disampaikan diharapkan peserta rapat
Rekapitulasi (pasal 16) Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus hadir tepat
waktu.
4. Bahwa selama proses rekapitulasi, Teradu 1 dan Teradu 3 serta Komisioner yang
lainnya secara bergantian melakukan supervisi dan asistensi kepada seluruh PPK
yang melakukan proses Rekapitulasi termasuk di PPK Percut Sei Tuan dan selalu
bertemu dengan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang serta Panwaslu Kecamatan
Percut Sei Tuan;
5. Bahwa setelah tanggal 4 Mei 2019, batas akhir rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat
PPK berakhir, kemudian KPU RI memperpanjang waktu pelaksanaan rapat pleno
sampai 4 kali dengan Surat Edaran No. 781/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019, No.
796/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019, 803/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019, dan
812/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019, maka kemudian KPU Deli Serdang melakukan
kordinasi melalui surat dengan Bawaslu Deli Serdang berkaitan dengan
penambahan panel rapat pleno rekapitulasi di tiga Kecamatan yang masih belum
selesai yaitu, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Sunggal dan Kecamatan
Tanjung Morawa, dari 4 (panel) sampai pada 30 (tiga puluh) panel sesuai dengan
hasil kesepakatan dengan saksi peserta Pemilu 2019. Fotokopi Surat Edaran KPU
RI dan fotokopi Surat ke Bawaslu Deli Serdang;
6. Bahwa tidak benar telah terjadi kecurangan ketika proses Rekapitulasi di PPK
percut Sei Tuan yang diduga oleh pengadu terjadi di Desa Tembung, Desa Bandar
Klippa, Desa Sambirejo Timur seprti yang disampaikan oleh Pengadu di dalam poin
1 pokok perkara, karena tidak ada temuan dari Panwaslu Kecamatan berkaitan
dengan indikasi kecurangan seperti yang disampaikan oleh Pengadu yang
disampaikan oleh Panwaslu kepada PPK percut Sei Tuan maupun kepada KPU Deli
Serdang di Desa-Desa yang disampaikan oleh Pengadu;
7. Bahwa tidak jelas pernyataan dari Pengadu di Poin 2 Pokok Perkara yang
menyatakan bahwa pengadu sudah melakukan keberatan pada saat penghitungan
suara kepada Petugas Penyeleggara Pemilu tentang perubahan suara di beberapa
TPS namun tidak diindahkan oleh PPS dan PPK. Ketidak jelasannya adalah, nama
dari Petugas PPK dan PPS yang disampaikan keberatan, kemudian pada saat
rekapitulasi desa apa dan apakah dicatatkan di dalam Form DA-2 (Formulir
berisikan keberatan atau catatan khusus);
8. Bahwa perlu dijelaskan di dalam persidangan ini, bahwa Pengadu bukanlah saksi
yang mendapatkan mandat dari Partai Pengusung Pengadu, sehingga sudah jelas,
Pengadu tidak mengikuti proses rekapitulasi secara mendatail, karena semua
proses sudah diikuti oleh saksi Partai Politik yang telah menyerahkan mandatnya
kepada PPK sebelum mengikuti proses rekapitulasi, dan apabila terdapat
ketidakcocokan, maka dilakukan pengecekkan data dengan C-1 Plano bahkan
menghitung suara ulang;
9. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 22 disebutkan, saksi atau
Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan atas prosedur dan/atau selisih
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK apabila terdapat
ketidaksesuaian denga peraturan perundang-undangan, dan PPK wajib
menindaklanjutinya;
10. Bahwa selama proses Rekapitulasi di PPK Percut Sei Tuan, banyak keberatan dari
para Saksi peserta Pemilu dan juga dari Panwaslu yang telah ditindaklanjuti oleh
PPK Percut Sei Tuan dan khusus keberatan dari partai Golkar (partai Pengusung
Pengadu), juga telah dilakukan perbaikan, hal ini terbukti dengan Formulir DA-2
yang telah ditandatangani oleh Ketua PPK dan Saksi Partai Golkar;
11. Bahwa benar pada Tanggal 17 Mei 2019, Pengadu menemui Teradu 3 dan
menyampaikan berkaitan dengan adanya perbedaan antara hasil di fotokopi C-1
milik Pengadu dengan yang di DAA-1 (hasil rekap tingkat desa/Kelurahan), dan
oleh Teradu 3 telah dijelaskan, bahwa bisa saja terjadi perbedaan antara C-1
dengan DAA_1 karena telah dilakukan koreksi setelah melakukan pencocokan
dengan C-1 Plano bahkan ada yang menghitung ulang surat suara, dan semuanya
telah dicatatkan di Formulir DA-2, catatan keberatan ataupun kejadian khusus.
Namun atas keterangan tersebut, Pengadu tetap memaksakan bahwa data C-1
fotokopinyalah yang benar dan kemudian meminta Teradu 3 membantu karena
sama-sama dari Suku Karo. Berkaitan dengan permintaan Pengadu tersebut,
Teradu 3 kemudian mengatakan, bahwa KPU Deli Serdang Netral, dan menjaga
semua suara adalah milik yang berhak, bukan karena kedekatan ataupun suku;
12. Bahwa tidak jelas pernyataan dari pengadu pada poin 8 Pokok Perkara, dimana
Pengadu mengatakan telah mengajukan keberatan di tempat penghitungan suara,
karena Teradu 1 tidak pernah bertemu dengan Pengadu pada tanggal tersebut, dan
tidak jelas Pengadu mengajukan keberatan di dalam tempat Rekapitulasi atau
diluar tempat rekapitulasi, dan tidak jelas keberatan tersebut disampaikan kepada
siapa;
13. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Deli Serdang untuk kecamatan
Percut Sei Tuan pada Tanggal 19 Mei 2019, Teradu 2 menyampaikan kepada KPU
Deli Serdang untuk melakukan pencocokan C-1 beberapa Desa dengan DAA-1
kemudian dengan DA-1, dan untuk itu, Teradu 1 mencoba menjelaskan sesuai
dengan Pasal 52 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, Dalam hal terdapat
keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota
wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model
DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model
DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;
14. Bahwa sebelumnya, pada tanggal 18 Mei 2019 sekitar Pukul 15.00 WIB Teradu II
menyampaikan kepada Teradu 1, 3 dan Pihak Terkait (i.c. Relis Yanthy Panjaitan)
dalam pertemuan informal untuk melakukan pengecekan angka di DAA-1 dengan
C-1 di Desa Bandar Klippa, Tembung, maka pada saat itu telah dilakukan
pengecekan oleh Teradu 1, 3 dan Pihak Terkait, disaksikan oleh PPK Percut Sei
Tuan dan saksi, pada saat itu Teradu 1, 3 dan Pihak terkait memerintahkan PPK
untuk melakukan kroscek pada saat rapat pleno Rekapitulasi di tingkat PPK Percut
Sei Tuan;
15. Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Deli Serdang pada tanggal 19
Mei 2019 tersebut, kemudian Teradu 1 kemudian memangil PPK pada rapat pleno
(i.c. Nasran Nasution, Sartua dan Edy Santoso) tingkat Kabupaten pada tanggal 19
Mei 2019 untuk meminta kejelasan atas proses tentang perintah dari KPU Deli
Serdang untuk melakukan kroscek terhadap permintaan Teradu 2 secara informal
pada tanggal 18 Mei 2019, dan oleh PPK Percut Sei Tuan disampaikan telah
diselesaikan dengan melakukan croscek dan ada beberapa yang telah dikoreksi.
Perbaikan tersebut sudah dicatatkan didalam formulir DA-2, kejadian khusus dan
telah ditandatangani oleh Saksi partai Golkar;
16. Bahwa Teradu 1 memastikan kembali kepada PPK Percut Sei Tuan, apakah ada
keberatan atau rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan atau dari saksi Partai lain
yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK percut Sei Tuan yang tidak dicatatkan didalam
Formulir DA-2, namun menurut keterangan Ketua dan Anggota, tidak ada
keberatan dari Panwaslu Kecamatan percut Sei Tuan berkaitan dengan hasil DA-1
untuk tingkat PPK Percut Sei Tuan khususnya perolehan suara Golkar di 3 (tiga)
desa seperti yang disampaikan oleh Teradu 2, begitu pula keberatan saksi Partai
lain, yang ada koreksi yang dilakukan ketika rekapitulasi dilaksanakan
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Percut Sei Tuan untuk Desa Cinta
Damai dan koreksi keberatan dari saksi Partai yang telah telah dicatatkan di dalam
formulir DA-2, …. Fotokopi Formulir DA-2;
17. Bahwa kemudian Teradu 1 mengkonfirmasi kembali kepada Saksi Partai Golkar (i.c
Iwan Nugroho), apakah masih ada keberatan dari saksi Partai Golkar ketika
Rekapitulasi di PPK Percut Sei Tuan khususnya berkaitan dengan 3 (tiga) desa
yang disampaikan oleh Teradu yang belum ditindaklanjuti oleh PPK percut Sei
Tuan untuk dilakukan pengkroscekkan data antara C-1 Hologram, C-1 Plano
dengan DAA-1 dan DA-1, jawaban dari Saksi Partai Golkar, tidak ada lagi, karena
semua sudah diselesaikan pada saat rekap ditingkat PPK Percut Sei Tuan.
Konfirmasi dari Saksi Partai Golkar dicatatkan di DB-2 KPU. Fotokopi DB-2
berisikan pernyataan saksi partai Golkar;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, KPU Deli Serdang sepakat untuk tidak
menindaklanjuti rekomendasi dari Teradu 2, dan kemudian meneruskan Rapat
pleno rekapitulasi, sampai akhirnya hasil Pemilihan untuk DPRD Kabupaten Deli
serdang di tetapkan; ……… Fotokopi Berita Acara rapat Pleno KPU Deli Serdang;
19. Bahwa sesuai dengan PKPU No 07 tahun 2019 tentang tahapan, program dan
jadwal pelaksanaan Rekapituluasi tingkat Kecamatan dimulai sejak tanggal 19
hingga tanggal 04 Mei 2019 dan rekapitulasi tingkat kabupaten di mulai sejak
tanggal 20 April 2019 hingga tanggal 7 Mei 2019, namun, jadwal tersebut
rekapitulasi tingkat kecamatan maupun Kabupaten belum dapat diselesaikan
karena PPK dan KPU Deli Serdang berusaha untuk menindaklanjuti rekomendasi-
rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan maupun rekomendasi dari Bawaslu
Kabupaten Deli Serdang meskipun akhirnya Rekapitulasi PPK Percut Sei Tuan dan
Rekapitulasi di tingkat KPU Deli Serdang tidak selesai tepat waktu, molor kurang
lebih 12 hari dari jadwal yang ditentukan dan akhirnya KPU Repbulik Indonesia
mengeluarkan surat Edaran memperpanjang waktu rekapitulasi di tingkat PPK,
KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi sampai 3 (tiga) hari sebelum masa rekapitulasi
di tingkat KPU RI selesai; ….terbukti dengan masih adanya rekomendasi bawaslu
Deli Serdang tertanggal 8 mei 2019 kepada KPU Deli Serdang dan olehKPU Deli
Serdang, surat tersebut diteruskan kepada PPK Percut Sei Tuan untuk segera
ditindaklanjuti, dan surat perintah kepada PPK percut Sei Tuan disampaikan
kepada Bawaslu Deli Serdang sebagai bukti bahwa KPU deli Serdang telah
melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Deli Serdang, dan fotokopi rekomendasi dari
Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Surat ke PPK Percut Sei Tuan, dan Surat ke
Bawaslu Deli Serdang;
20. Bahwa selama proses rekapitulasi di tingkat KPU Deli Serdang, KPU Deli Serdang
selalu melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Deli Serdang. Berikut ini daftar
rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Deli Serdang sebagai berikut :
No Rekomendasi Hal yang direkomendasikan Tindak lanjut oleh Catatan
Tanggal KPU Deli
Serdang
1 2 Mei 2019 Meminta PPK melakukan KPU Deli Serdang PPK STM Hilir
kroscek antara DAA1 menindaklanjuti mencoret data
dengan dengan DA-1 rekomendasi yang salah di
DPRD Kabupaten/Kota lisan Bawaslu DA-1 saksi
Kecamatan STM Hilir deli Serdang dan Bawaslu
Sudah dan
dilakukan menuliskan
koreksi oleh PPK yang benar
STM Hilir dan kemudian
telah dicatatkan memparaf.
di DB-2.
Fotokopi DB-2
2 4 Mei 2019 Menunda pembacaan hasil KPU Deli Serdang Kemudian, pada
rekapitulasi PPK menunda malam
Sibolangit dan PPK pembacaan hasil harinya, KPU
Patumbak disebabkan Rekapitulasi PPK Deli Serdang
adanya laporan kepada Sibolangit dan meminta
Bawaslu sehingga Patumbak. tanggapan
Bawaslu harus Telah dicatatkan di dari Bawaslu
merapatkan terlebih DB-2 Deli Serdang
dahulu internal soal apakah akan
laporan tersebut tetap ditunda
atau
diteruskan
pembacaan
hasil dua
kecamatan
tersebut, dan
akhirnya
Bawaslu Deli
Serdang
menyatakan
untuk
meneruskan.
Fotokopi DB-2,
3 4 Mei 2019 Meminta PPK Patumbak PPK Patumbak
untuk melakukan melakukan
pengecekan DA-1 koreksi
dengan DAA-1 desa terhadap DA-
Patumbak, Desa 1nya setelah
melakukan
pengecekan
terhadap
DAA-1 yang
telah
diberikan
kepada para
saksi dan
Panwaslu
Kecamatan
Patumbak.
Fotokopi DB-2
4 4 Mei 2019 Meminta KPU Deli Serdang KPU Deli Serdang Semua DA-1 saksi
untuk memerintahkan melakukan dan Bawaslu
PPK Kutalimbaru pengecekkan deli Serdang
melakukan pengecekan DAA-1 dengan telah
antara DAA-1 dengan DA-1 dan ini diperbaiki
DA-1 14 Desa sebanyak memakan waktu sesuai dengan
125 TPS 3 (tiga) hari dan hasil
kemudian PPK pengecekan.
Kutalimbaru Fotokopi DB-2
melakukan
perbaikan
terhadap DA-1
yang telah
diterima oleh
para saksi.
Tindak lanjut
rekomendasi
Bawaslu Deli
Serdang telah
dicatatkan di
DB-2
4 8 Mei 2019 Surat Bawaslu No. Sudah ditindaklanuti Sudah dilakukan
788/K.BAWASLU-Prov- dengan penghitungan
SU- mengirimkan ulang di TPS
04/PM.05.02/05/2019 surat ke PPK 13 oleh PPK
kepada KPU Deli Percut Sei Tuan, Percut Sei
Serdang untuk : No. Tuan dengan
a. Mensinkronkan jumlah 1386/PL.02.6- dibantu oleh
pemilih DPT, DPTb dan SD/1207/KPU- PPS Desa
DPK dengan formulir C- Kab/V/2019 Cinta Damai,
7 dan perolehan suara tertanggal 9 Mei kemudian
sah dan tidak sah. 2019 yang dicatatkan di
b. Membuka C-1 Plano berisikan formulir DA-
c. Menghitung Suara ulang perintah untuk 2, yang
di TPS 13 segera berisikan
menindaklanjuti, tindaklanjut
dan oleh PPK rekomendasi
Percut Sei Tuan Bawaslu Deli
telah Serdang;
ditindaklanjuti
21. Bahwa tidak benar keputusan meneruskan rapat pleno rekapitulasi tersebut
merupakan keputusan Teradu seorang, karena seperti diuraikan di atas, Teradu 1
dan seluruh Komisioner KPU Deli Serdang telah melakukan upaya konfirmasi
terlebih dahulu kepada Ketua dan anggota PPK Percut Sei Tuan, kemudian
mengkonfirmasi dengan Saksi partai Golkar dan Saksi Partai lain apakah masih
ada keberatan yang tidak ditindaklanjuti ketika proses rekapitulasi di tingkat PPK
Percut Sei Tuan, dan jawaban para saksi partai Politik, semua sudah
ditindaklanjuti dan sudah dicatatkan di dalam formulir DA-2;
22. Bahwa pada saat rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara,
KPU Deli Serdang membacakan formulir DB-2 tentang keberatan ataupun catatan
kejadian khusus yang terjadi ketika Rapat Pleno ditingkat KPU Deli Serdang dan
keberatan Teradu 2 serta Partai Golkar, dan pada saat itu, Bawaslu Provinsi
Sumatera Utara menanyakan kepada KPU Deli Serdang tentang alasan tidak
menindaklanjuti permintaan Teradu 2 dan waktu rekapitulasi yang sangat lama
(kurang lebih 30 hari) untuk itu Teradu 1 menjelaskan kembali alasan-alasan
tidak menindaklanjuti seperti yang disampaikan pada saat Rapat Pleno
Rekapitulasi di tingkat KPU Deli Serdang serta menjelaskan mengapa waktu
rekapitulasi menjadi sangat lama, dikarenakan KPU Deli Serdang beserta dengan
PPK semua kecamatan berusaha untuk menindaklanjuti rekomendasi dari
Bawaslu Deli Serdang, Panwaslu Kecamatan dan keberatan dari Saksi Partai
Politik, mulai dari pengkrosecekkan di C-1 Plano bahkan sampai menghitung surat
suara ulang hampir di setiap TPS dan untuk itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
tidak meneruskan lagi untuk dilakukan pengecekkan hasil C-1 dengan DAA-1 dan
DA-1;
23. Bahwa pada saat itu, saksi Partai Golkar untuk tingkat KPU Provinsi Sumatera
Utara juga menyampaikan menerima hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh KPU
Deli Serdang untuk semua hasil pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota;
24. Bahwa kemudian hasil Rapat Pleno Rekapitulasi KPU kabupaten Deli Serdang
dilanjutkan ke Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 tingkat KPU
Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Mei 2019, malam harinya;
[2.7] PETITUM TERADU
Berdasarkan uraian di atas, Teradu I dan Teradu III memohon kepada Majelis Sidang
DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan
sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I dan Teradu III tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu I dan Teradu III dalam kedudukannya sebagai
penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.8] BUKTI TERADU
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu I dan Teradu III
mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-15, sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1. T-1 Fotokopi Surat Edaran KPU RI;
2. T-2 Fotokopi Surat ke Bawaslu Deli Serdang;
3. T-3 Fotokopi Formulir DA-2 yang telah ditandatangani oleh Ketua PPK dan
Saksi Partai Golkar;
4. T-4 Fotokopi Formulir DA-2;
5. T-5 Fotokopi Formulir DB-2 berisikan pernyataan saksi partai Golkar;
6. T-6 Fotokopi Berita Acara rapat Pleno KPU Deli Serdang;
7. T-7 Fotokopi rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang. surat ke
PPK Percut Sei Tuan, No. 1386/PL.02.6-SD/1207/KPU-Kab/V/2019
tertanggal 9 Mei 2019 yang berisikan perintah untuk segera
menindaklanjuti, dan oleh PPK Percut Sei Tuan telah ditindaklanjuti;
8. T-8 Fotokopi Surat ke PPK Percut Sei Tuan;
9. T-9 Fotokopi Surat ke Bawaslu Deli Serdang;
10. T-10 Fotokopi Formulir DB-2 terkait KPU Kabupaten Deli Serdang
menindaklanjuti rekomendasi lisan Bawaslu deli Serdang Sudah
dilakukan koreksi oleh PPK STM Hilir;
11. T-11 Fotokopi Formulir DB-2 terkait KPU Kabupaten Deli Serdang menunda
pembacaan hasil Rekapitulasi PPK Sibolangit dan Patumbak;
12. T-12 Fotokopi Formulir DB-2 terkait PPK Patumbak melakukan koreksi
terhadap DA-1nya setelah melakukan pengecekan terhadap DAA-1
yang telah diberikan kepada para saksi dan Panwaslu Kecamatan
Patumbak;
13. T-13 Fotokopi Formulir DB-2 terkait KPU Deli Serdang melakukan
pengecekkan DAA-1 dengan DA-1 dan ini memakan waktu 3 (tiga) hari
dan kemudian PPK Kutalimbaru melakukan perbaikan terhadap DA-1
yang telah diterima oleh para saksi. Tindak lanjut rekomendasi
Bawaslu Deli Serdang;
14. T-14 Fotokopi Berita Acara Pernyataan PPK percut Sei Tuan;
15. T-15 Fotokopi surat peringatan keras kepada PPK Percut Sei Tuan dan
Sunggal;
[2.9] SAKSI TERADU
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu II mengajukan saksi
sebagai berikut:
1. Nasran (Ketua PPK Percut sei Tuan)
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
Nasran memberikan kesaksian berkaitan dengan jumlah TPS di Percut Sei Tuan
yang sangat banyak yaitu 1.250 TPS di 20 Desa/kelurahan yang dikerjakan hanya
oleh 5 (lima) orang anggota PPK dibantu oleh PPS dan secretariat dengan jumlah
Panel awal 4 (empat) Panel, sehingga waktu rekapitulasi sangat panjang. nasran
juga mengakui banyaknya keberatan dari para Saksi dan juga rekomendasi dari
Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Deli Serdang yang mereka tindaklanjuti sehingga
menyebabkan lamanya waktu rekapitulasi.
2. Sartua
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
Sartua ljandra menerangkan tentang proses rekapitulasi yang sudah berjalan sesuai
dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019, dimana repat pleno dilakukan terbuka
disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan bersama PPL dengan saksi peserta Pemilu.
Saksi juga menerangkan selama proses rekapitulasi, Panwaslu kecamatan bersama
PPL selalu berada di panel-panel untuk melakukan pengawasan. Sartua
menguatkan dalil Teradu tentang iamanya proses rekapitulasi dan terjadinya
perubahan angka disebabkan banyaknya keberatan dan permintaan dari para saksi
dan Panwas Kecamatan untuk melakukan pengecekkan/penyandingan data antara
C-l hologram, C-l salinan saksi (meskipun banyak yang fotokopi bukan salinan asli)
dengan Cplano, dan saksi mengakui banyaknya ketidak cocokkan bahkan dengan
C-l Plano sehingga dilakukan penghitungan suara ulang. Ketidakcocokan itu bisa
akibat salah tulis, salah jumlah bahkan ada yang penghitungan ganda suara partai
dengan suara calon. Bahkan menurut saksi, jumlah pemilih yang hadir juga jadi
perhatian dari Panwaslu Kecamatan, sehingga sering juga bukan hanya menghitung
suara ulang saja, tetapi juga melakukan pengecekkan di daftar hadir (formulir C-7),
untuk pemilih DPT, DPTb dan DPK. menurut saksi sartua. semua kejadian-kejadian,
keberatan maupun rekomendasi tercatat didalam DA-2, sehingga ketika Bawaslu
Deli Serdang menyampaikan rekomendasi untuk melakukan peyandinganArcscek
perolehan suara Pengadu di beberapa TPS di beberapa desa di Percut Sei Tuan,
saksi dan semua mggota PPK Percut Sei Tuan menjelaskan di dalam rapat pleno
terbuka KPU Kabupaten Deli Serdang, bahwa semua yang disampaikan oleh Ketua
Bawaslu Deli Serdang telah dilakukan pengecekkan sesuai dengan perintah KPU
Deli Serdang pada tanggal 18 Mei 2019, pada saat KPU Deli Serdang dan Bawaslu
Deli Serdang melakukan penyandingan data secara informal ketika istirahat rapat
Pleno PPK Percut Sei Tuan. Sartua juga menjelaskan tidak ada lagi rekomendasi
maupun keberatan dari para saksi peserta pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh
PPK Percut Sei Tuan, dan hal ini dibuktikan dengan alat bukti surat Teradu 1 dan 3
yaitu bukti T-5, formulir DB-2 yang berisi keberatan dari saksi partai Golkar untuk
dilakukan kembali penyandingan data karena semuanya sudah dilakukan di tingkat
PPK Percut Sei Tuan. Sartua membenarkan bahwa seluruh anggota PPK Percut Sei
Tuan mendapatkan surat berisikan sanksi peringatan keras berkaitan dengan
lamanya proses rekapitulasi di tingkat PPK Percut sei Tuan dan perintah untuk
berhati-hati dalam memindahkan data di DAA- 1 plano le DAA-I print out.
3. Edi Santoso
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
tidak benar apa yang disampaikan oleh Pengadu di dalam persidangan Etik bahwa
Edi Santoso bertemu dengan salah satu calon dari partai Golkar bersama dengan
Fadli (yang tidak hadir dan tidak jelas identitasnya), karena Saksi Edi tidak
mengenal Fadli sama sekali dan tidak mengetahui Fadli ini saksi dari peserta Pemilu
yang mana. Masih menurut Saksi Edi, saksi tidak pemah membawa siapapun
menemui Komisioner KPU Deli Serdang baik itu Teradu I dan Teradu III maupun
komisioner yang lain, dan keterangan saksi Edi dibenarkan oleh Teradu I dan
Teradu III. Saksi hanya menerangkan proses rekapitulasi yang selalu dihadiri oleh
Panwaslu Kecamatan dan juga KPU Deli Serdang dan akhimya pemyataan dari
Pengadu ditarik kembali oleh Pengadu karena Pengadu tidak dapat menghadirkan
sosok yang bemama Fadli di dalam persidangan etik untuk didengarkan
kesaksiannya berkaitan dengan pengaduan Pengadu.
[2.10] KESIMPULAN TERADU
Setelah sidang pemeriksaan digelar, Teradu I dan Teradu III memberikan kesimpulan
sebagai berikut:
1. Bahwa Teradu dalam menjalankan semua tahapan Pemilu 2019 sudah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada
asas penyelenggara: pemilu yaitu a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum;
e. tertib; f'. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i.
profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas, sesuai dengan
pembuktian sosialisasi yang dilakukan;
2. Bahwa Pengadu dalam menyampaikan pengaduannya sudah terbantahkan oleh
Jawaban Teradu danjuga alat bukti Teradu berupa alat bukti surat dan keterangan
saksi-saksi;
3. Bahwa tidak benar Teradu 1 dan 3 melakukan manipulasi perolehan suara
pengadu seperti yang disampaikan oleh Pengadu di dalam aduannya. Fakta-fakta
persidangan menguatkan dalil bantahan Teradu 1 dan 3 tentang perubahan
perolehan suara Pengadu yang dilakukan di dalam rapat pleno terbuka PPK Percut
Sei Tuan atas keberatan dari saksi Partai Golkar (partai Pengusung Pengadu)
dengan melakukan penyandingan data ke C-l Plano bahkan sampai menghitung
surat suara ulang dan sudah memenuhi syarat administrasi, semua dicatatkan di
dalam formulir DA-2;
4. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Pengadu, bahwa Teradu I tanpa dasar
tetap mempertahankan hasil rekapitulasi PPK percut Sei Tuan dan tidak
melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Deli Serdang. Hal ini dibuktikan dengan
alat bukti surat adanya Berita acara Pleno KPU Deli Serdang tentang tindak lanjut
rekomendasi Bawaslu yang dikuatkan dengan formulir DA-2 dan DB -2 dari saksi
Partai Golkar dan pemyataan dari PPK Percut Sei Tuan bahwa tidak ada lagi
keberatan maupun rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK Percut Sei
Tuan ketika proses rekap DA-l;
5. Bahwa Pengadu tidak dapat membuktikan bahwa Teradu 3 dapat mengkondisikan
perolehan suara berdasarkan informasi dari seseorang bemama Fadli, karena
sepanjang persidangan etik, pengadu tidak dapat menghadirkan fadli dan juga
didukung kesaksian Edi, mantan anggota PPK Percut Sei Tuan, bahwa Saksi Edi
tidak pemah bertemu bahkan tidak mengenal seseorang bernama fadli dan tidak
pemah membawa siapapun bertemu dengan Teradu 1, Teradu 3 bahkan
Komisioner KPU Deli Serdang lainnya;
6. Bahwa KPU Deli Serdang tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Deli
Serdang memiliki dasar atau alasan maupun pertimbangan yang telah sesuai
dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 berdasarkan alat bukti surat dan juga
keterangan saksi selama persidangan serta juga berdasarkan keterangan Pihak
Terkait, yaitu anggota KPU Deli serdang (i.c Relis Yanthy Panjaitan);
[2.11] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU II
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu II menyampaikan jawaban lisan dan
dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:
1. Bahwa terhadap tuduhan pengadu tentang terjadi kecurangan pada proses
rekapitulasi tingkat kecamatan di kecamatan Percut Sei Tuan dengan ini Teradu II
menjelaskan : bahwa Teradu II bersama pihak terkait 4, 5, 6 dan 7 (masing-masing
Siharlon Simbolon, Aminuddin, Erina Kartika Sari dan Asman Siagian adalah
Anggota Bawaslu Deli Serdang) selalu melakukan monitoring di Kecamatan Percut
Sei Tuan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilihan
secara bergantian. Dan benar di kecamatan Percut Sei Tuan tersebut ditemukan
pelanggaran pada proses rekapitulasi, dan terhadap pelanggaran tersebut Teradu II
bersama Pihak Terkait langsung memerintahkan Panwas Kecamatan Percut Sei
Tuan untuk menindaklanjutinya. Pelanggaran yang terjadi diantaranya : Kotak
Suara yang Hilang/Tercecer, Form DAA1 yang tidak mau ditandatangani oleh
PPS/PPK dan terkait tinggi angka pengguna hak pilih yang berasal dari DPK
(pengguna form A5) di Desa Cinta Rakyat, dimana hampir ditiap TPS +/- 200
pemilih dan terhadap pelanggaran tersebut telah diselesaikan dengan penanganan
administrasi acara cepat;
Disamping itu pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan di Percut Sei Tuan ada
keberatan dari saksi peserta pemilu terkait tidak tranparannya PPK dalam
melakukan proses rekapitulasi (memindahkan hasil dari C1 plano ke DAA1 dan
DA1 hanya dilakukan oleh PPK bersama PPS tanpa terlihat oleh saksi) dan
terhadap keberatan ini, Panwascam Percut Sei Tuan langsung meminta PPK untuk
memperbaiki proses pemindahan hasil perolehan suara tersebut.
2. Bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan di Percut Sei Tuan berlangsung selama 1
(satu) bulan dimulai pada tanggal 19 April 2019 dan berakhir pada tanggal 19 Mei
2019, hal ini ada beberapa faktor yaitu jumlah TPS di Percut Sei Tuan sebanyak
1250 TPS yang tersebar di 20 Desa. Dengan jumlah pemilih 284.852 dengan
jumlah TPS yang sedemikian banyak sedangkan jumlah PPS dan PPK yang
melakukan proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dilakukan 65
orang, serta pengawasan dilakukan pengawas pemilu lapangan (PPL) berjumlah 20
orang dan Panwascam 3 orang, ditambah panel penghitungan pada hari pertama
ada 3 panel, kemudian ditambah menjadi 20 panel, ketika pada hari 23 proses
rekapitulasi di kecamatan Percut Sei Tuan karena tidak selesai lokasi rekap
dipindahkan ke GOR Lubuk Pakam;
3. Bahwa Teradu II tidak mengetahui keberatan Pengadu yang disampaikan kepada
Panwascam Percut Sei Tuan pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan dan baru
mengetahui ada keberatan dari Pengadu pada saat Menerima pokok pengaduan
pengadu dari salinan surat panggilan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu;
4. Bahwa benar Teradu menerima laporan secara lisan dari Pengadu terkait
perbedaan perolehan suara yang dinyatakan oleh Pengadu berbeda di 3 (tiga) desa
di Kecamatan Percut Sei Tuan pada tanggal 17 Mei 2019, dan ketika menerima
keberatan tersebut Teradu II menyarankan kepada Pengadu agar melengkapi bukti
berupa salinan C1 serta meminta agar Pengadu membuat laporan secara resmi ke
Bawaslu Kab.Deli Serdang. Kemudian terhadap keberatan tersebut Teradu II
memanggil Panwascam Percut Sei Tuan yaitu ketua Panwascam Fauziah Hanum
dan Hendra Ali Bosar (anggota Panwascam PST) dan meminta mereka untuk
melakukan pencocokan data yang dimiliki oleh Panwascam dengan data yang
dimiliki PPK;
5. Bahwa pada tanggal 18 Mei Teradu II meminta kepada Teradu I Sdr.Timo Dahlia
Daulay, serta Teradu 3 Sdr.Mulianta Sembiring dan Relis Panjaitan untuk
melakukan crosscheck dan mencocokkan data perolehan suara melalui salinan C1
KPU disandingkan dengan C1 Plano di GOR Lubuk Pakam, dengan disaksikan oleh
beberapa saksi peserta pemilu dan kemudian Teradu II memerintahkan Ketua dan
Anggota Panwascam PS untuk melakukan pengawasan pada saat pada proses
pengecekan dan pencocokan data oleh para Teradu 1 dan Teradu 3 serta saksi
Relis Panjaitan dan memastikan bahwa jika ditemukan data yang selisih dilakukan
perbaikan seketika itu juga. Kemudian pada sekitar pukul 17.00 wib, Pengadu
menelpon Teradu II dan menyatakan bahwa “suara pengadu sudah kembali” yang
kemudian dijawab Teradu II “Alhamdulillah”;
6. Kemudian pada tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wib Pengadu menelpon
Teradu II menyatakan bahwa “perolehan suaranya tidak jadi berubah, Bagaimana
ini bang Ali?” dan Teradu II menjawab “ lah tapi katanya sudah berubah, ya sudah
nanti pada rekapitulasi tingkat kabupaten akan saya pertanyakan”.
7. Rekapitulasi tingkat kecamatan Percut Sei Tuan selesai pada tanggal 19 Mei 2019
sekitar 14.30 wib. Yang kemudian langsung dilakukan penghitungan tahapan
Rekapitulasi Tingkat kabupaten Deli Serdang dari kecamatan Percut Sei Tuan, dan
pada saat tersebut Teradu II mempertanyakan terkait hasil crosscheck yang
dilakukan oleh PPK Percut Sei Tuan dan KPU Deli Serdang pada tanggal 18 Mei
2019, dan dijawab oleh Teradu I bahwa sudah dilakukan perbaikan. Namun
setelah Teradu II bersama Pihak Terkait 4 (Siharlon Simbolom) melihat dokumen
salinan DAA1 dan C1 dibeberapa TPS belum ada perubahan sebagaimana
dinyatakan oleh Teradu I, sehingga Teradu II bersama Pihak Terkait 4
menyampaikan permintaan kepada KPU Deli Serdang untuk membuka Kotak
Suara di 3 Desa yaitu Desa Tembung, Bandar Klipa, dan Desa Sambi Rejo Timur
untuk melihat C1 Plano dan mencocokkan dengan C1 (dan rekomendasi ini
dituangkan dalam DB2);
8. Pada saat Bawaslu Deli Serdang menyampaikan rekomendasi tersebut forum Rapat
Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Deli Serdang berubah menjadi ricuh, karena
para saksi peserta pemilu menyatakan keberatan untuk dihitung ulang, termasuk
saksi Partai Golkar. Kemudian rapat Pleno di skor oleh KPU Deli Serdang dan
mereka melakukan rapat internal dan 10 menit kemudian Rapat Pleno dilanjutkan
dan hasil dari rapat internal tersebut memutuskan tidak menindaklanjuti
rekomendasi Bawaslu Deli Serdang baik untuk partai Golkar dan rekomendasi
lainnya;
9. Bahwa terhadap tuduhan Pengadu bahwa Teradu II tidak menyampaikan
keberatan pada saat rekapitulasi tingkat provinsi di KPU Provinsi Sumatera Utara,
dengan ini teradu II jelaskan : bahwa peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat
provinsi ketika masuk penghitungan Deli Serdang semua menyampaikan bahwa
rekapitulasi Deli Serdang sudah ditunggu. Dan pada saat itu semua berkas
rekomendasi dan catatan kejadian khusus (DB2) yang diisi oleh Bawaslu Deli
Serdang sudah diserahkan kepada Bawaslu Provinsi. dan pada kesempatan
tersebut karena sudah mendekati tengah malam, Teradu II juga diberikan
kesempatan oleh Pimpinan Rapat untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan
dengan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi tingkat kabupaten dan teradu II
telah menyampaikan bahwa Bawaslu Deli Serdang ada keberatan pada saat
rekapitulasi tapi tidak secara spesifik menjelaskan persoalan Pengadu dan
dilanjutkan intrupsi dari saksi partai golkar bahwa hal tersebut sudah diselesaikan
di internal partai. (foto teradu II dan video rekaman situasi rekapitulasi tingkat
provinsi terlampir);
10. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2019 Pengadu ada menyampaikan laporan
dugaan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu Deli Serdang dengan pokok laporan adalah
adanya tindakan PPS dan PPK Dapil 6 Deli Serdang dengan sengaja memindah-
mindahkan angka dari caleg 1 ke caleg lainnya;
11. Bahwa terhadap laporan tersebut Teradu II selaku Kordiv Penindakan Pelanggaran
telah melakukan langkah-langkah yang pertama memeriksa syarat keterpenuhan
formil dan materil dan jenis dugaan pelanggaran selanjutnya memberi kesempatan
kepada pengadu untuk melakukan perbaikan dan melengkapi berkas (3 hari sejak
laporan diterima), kemudian setelah terpenuhnya syarat formil dan materil
dilakukanlah kajian awal dan dibawa kedalam rapat pleno dan diregistrasi serta
hasil rapat pleno laporan tersebut diregister pada tanggal 29 Mei 2019 dan laporan
tersebut dibahas dalam rapat Sentra Gakkumdu Deli Serdang pada tanggal yang
sama/ 29 Mei 2019 dan hasil dari pembahsan disepakati untuk dilakukan
klarifikasi dengan mengundang Pelapor, Saksi dan Terlapor;
12. Hasil dari klarifikasi dilakukan kajian oleh Kordiv Penindakan Pelanggaran
Bawaslu Deli Serdang dan kemudian dibahas kembali di Rapat Pembahasan kedua
Sentra Gakkumdu Deli Serdang, dan dari pembahasan di Sentra Gakkumdu
menyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi
unsur pidana pemilu (BA Pembahasan kedua terlampir);
13. Bahwa tuduhan pengadu yang menyatakan bahwa PPS dan PPK tidak pernah
hadir untuk diklarifikasi dan menyatakan pengadu hadir ketika jadwal klarifikasi
untuk PPK Percut Sei Tuan, dengan ini Teradu II jelaskan bahwa Pengadu dimintai
klarifikasi pada tanggal 10 Juni 2019 bersama saksi, kemudian pada tanggal 18
Juni 2019 PPS 3 Desa ( Bandar Klippa, Tembung dan Sambi Rejo Timur) dan PPK
Percut Sei Tuan di undang untuk dapat dimintai keterangan/klarifikasi, namun
pada tanggal tersebut PPS dan PPK tidak hadir tanpa keterangan (Surat Undangan
Klarifikasi terlampir (Bukti T-7) ), kemudian pada tanggal 19 juni 2019 Bawaslu
Deli Serdang kembali mengundang PPS 3 Desa dan PPK untuk dapat hadir pada
tanggal 20 Juni 2019 untuk diminta klarifikasinya, dan pada saat itu yang hadir
PPS Desa Sambi Rejo Timur (Apriamin) dan PPK Percut Sei Tuan an.Nasran
(Ketua), Sartua Tjardi dan Edi Santoso (anggota) dan sepengatahuan Teradu II
bahwa Pengadu tidak berada di dalam kantor Bawaslu Deli Serdang ketika PPS dan
PPK hadir untuk dimintai klarifikasi;
14. Bahwa terkait menurut Pengadu bahwa rapat sentra Gakkumdu dilakukan di
rumah makan, dengan ini Teradu II jelaskan bahwa pada awalnya rapat dilakukan
di Ruang Sentra Gakkumdu untuk membahas laporan pengadu pada pembahasan
ke II hingga selesai. dan rapat pembahasan di skor dikarena hampir hadirnya
semua anggota sentra Gakkumdu dan tempat ruang rapat sentra Gakkumdu yang
tidak memungkinkan/tidak muat untuk melanjutkan rapat mengingat sempitnya
ruang sentra Gakkumdu juga banyaknya berkas-berkas untuk pembahasan
beberapa laporan maka rapat pembahasan dilanjutkan di ruang rapat RM simpang
tiga tanjung morawa untuk membahas beberapa laporan lainnya hingga pukul 20
WIB.
[2.12] PETITUM TERADU
Berdasarkan uraian di atas, Teradu II memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai
berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu II tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu II dalam kedudukannya sebagai penyelenggara
pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.13] BUKTI TERADU
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu II mengajukan alat
bukti berupa T-1 s.d T-8, sebagai berikut:
NO. BUKTI KETERANGAN
1. T-1 Fotokopi 2 Lembar salinan putusan acara cepat
No. 03/LP/PP/ADM-CEPAT/Kab/02.12/V/2019
No. 04/LP/PP/ADM-CEPAT/Kab/02.12/V/2019;
2. T-2 Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Deli Serdang Pada saat Rekapitulasi di
Tingkat Kabupaten Deli Serdang yang dituangkan dalam DB2 dan
berita acara rapat pleno KPU Kab. Deli Serdang nomor 248/PK.01-
BA/1207/KPU Kab/V/2019;
3. T-3 Fotokopi Foto dan Video Rekaman Situasi Rekapitulasi Tingkat
Provinsi;
4. T-4 Fotokopi Formulir Laporan Pengadu Nomor Register
21/LP/PL/Kab/02.12/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019;
5. T-5 Fotokopi - Kajian Awal Nomor Register 21/LP/PL/Kab/02.12/V/2019
- Berita Acara Rapat Pleno Register Nomor 51/BA-PLENO/BAWASLU-
PROV.SU-04/06/2019
- Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor Register
21/LP/PL/Kab/02.12/V/2019
- Daftar Hadir Rapat;
6. T-6 Fotokopi - Kajian Akhir Nomor Register
21/LP/PL/Kab/02.12/V/2019
-BERITA ACARA RAPAT PLENO STATUS Nomor 53/BA-
PLENO/BAWASLU-PROV.SU-04/06/2019
- Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor Register
21/LP/PL/Kab/02.12/V/2019
- Daftar Hadir Rapat
- Status Laporan;
7. T-7 Fotokopi 1. Berita Acara Klarifikasi Terlapor atas nama
- Nasran
- Edi Santoso
- Sartua Tjardi
- Apriyarmin
2. Daftar Hadir
3. Undangan Terlapor Atas Nama
- Gibson
-Rama Azhari
4. PPS Tembung
5. PPS Bandar Klippa;
8. T-8 Fotokopi Foto Rapat Pembahasan Kedua Diruangan Sentra Gakkumdu;
[2.14] SAKSI TERADU
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu II mengajukan saksi
sebagai berikut:
1. Nasran (Ketua PPK Percut sei Tuan)
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
dirinya telah diklarifikasi bawaslu atas laporan pengadu ,juga saksi menjelaskan
bahwa saksi telah menerima surat undangan klarifikasi kepada seluruh terlapor
atas laporan dan surat undangan klarifikasi diminta untuk disampaikan kepada
seluruh terlapor,hanya saja sudah tiga kali undangan ada yg tidak berkenan hadir.
2. Edi santoso
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
dirinya telah diminta keterangan dalam klarifikasi atas laporan pengadu diBawaslu
Deli serdang begitu juga dengan saksi an. Sartua tjarda mengakui telah diundang
bawaslu dan hadir dalam klarifikasi atas laporan duagaan pelanggaran pemilu yang
dilaporkan oleh Pengadu.
[2.14] KESIMPULAN TERADU
Setelah sidang pemeriksaan digelar, Teradu II memberikan kesimpulan sebagai
berikut:
1. Bahwa Teradu II dalam menjalankan Tugas dan wewenang serta dalam penangan
laporan pengadu telah sesuai dengan uu 7 tahun 2017 dan peraturan Bawaslu No
7 tahun 2018;
2. Bahwa Pengadu dalam menyampaikan pengaduannya sudah terbantahkan oleh
Jawaban Teradu dan juga alat bukti Teradu berupa alat bukti surat dan
keterangan saksi-saksi;
3. Bahwa tidak benar Teradu II tidak melaksanakan proses penangan pelanggaran
atas laporan pengadu,terbukti dengan bukti bukti yg disampaikan teradu dan
keteranagn para saksi;
4. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Pengadu, bahwa Teradu I1 tidak
melanjutkan rekomendasi bawaslu ditingkat rekapitulasi provinsi dibuktikan
dengan bukti teradu II berupa poto dan video;
5. Bahwa pengadu tidak dapat membuktikan bahwa Teradu II melaksanakan rapat
pembahsanan bersama sentra gakkumdu dirumah makan atas laporan Pengadu;
6. Bahwa Benar Teradu II dan teradu I dan III telah mengkroschek ulang C1 dengan
C1 plano, dan hal tersebut dilakukan teradu II atas informasi awal yg diterima dari
pengadu,dan selanjutnya teradu II bersama sama teradu I dan III mengintruksi kan
panwas kecamatan dan PPK percut sei Tuan untuk mensinkronkan C1 dan C1
Plano dgn baik dan benar dibawah pengawas panwascam dan para saksi saksi
peserta pemilu.
[2.14] PIHAK TERKAIT
1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Anggota KPU Kabupaten Deli
Serdang Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa rekapitulasi
ditingkat kecamatan Percut sei Tuan berlangsung hampir 30 hari dikarenakan
banyaknya TPS (1250 TPS) keberatan saksi dan panwascam telah ditindaklanjuti
oleh PPK Percut Sei Tuan.
2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Anggota Bawaslu Kabupaten
Deli Serdang Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa terjadi
beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PPK / PPS ketika rekapitulasi ditingkat
Kecamatan Percut Sei Tuan Panwascam telah menyampaikan rekomendasi secara
lisan dan bawaslu deli serdang juga telah mengeluarkan2 (dua) putusan sidang
acara cepat
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu
diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu
dalam tindakannya sebagai berikut:
[4.1.1] Teradu I dan Teradu III tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Deli
Serdang pada Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 19 Mei 2019. Rekomendasi
lisan tersebut terkait dugaan perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara Pengadu di
3 (tiga) desa, antara lain (1) Desa Bandar Klippa sebanyak 16 TPS, (2) Desa Tembung
pada 47 TPS, dan (3) Desa Sambirejo Timur sebanyak 6 TPS;
[4.1.2] Teradu II diduga tidak profesional dalam menangani laporan Pengadu dengan
Nomor Registrasi 21/LP/PL/Kab/0212/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. Hal ini
dibuktikan dengan pemeriksaan laporan a quo yang ditunda-tunda, serta PPS dan PPK
yang dilaporkan tidak pernah diklarifikasi. Selain itu pembahasan di tingkat Sentra
Gakkumdu dilakukan di batas akhir waktu dengan mengadakan rapat di rumah
makan. Selanjutnya laporan Pengadu tersebut ditolak Bawaslu Kabupaten Deli
Serdang serta Pengadu tidak pernah mendapat pemberitahuan resmi;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu sebagai berikut:
[4.2.1] Teradu I dan Teradu III menjelaskan bahwa proses rekapitulasi dilakukan
secara terbuka dan diikuti oleh Saksi Peserta Pemilu, Panwas Kecamatan, PPS dan
Sekretariat PPS, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4
Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum. Tidak benar telah terjadi kecurangan saat Rekapitulasi di PPK
Percut Sei Tuan sebagai didalilkan Pengadu di Desa Tembung, Desa Bandar Klippa,
Desa Sambirejo Timur. Hal itu karena tidak terdapat temuan dari Panwaslu Kecamatan
yang disampaikan kepada PPK Percut Sei Tuan maupun kepada KPU Deli Serdang di
desa-desa tersebut. Terkait Rekomendasi Teradu II yang disampaikan pada Pleno
Rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 19 Mei 2019 untuk melakukan pencocokan C-
1 dengan DAA-1 dan DA-1, Teradu I menjelaskan sesuai Pasal 52 ayat (2) PKPU Nomor
4 Tahun 2019, dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu
kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau
mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan
formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model
DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota. Sebelumnya pada
tanggal 18 Mei 2019 Teradu II telah menyampaikan kepada Teradu I, III dan Pihak
Terkait (Relis Yanthy Panjaitan) dalam pertemuan informal untuk melakukan
pengecekan angka di DAA-1 dengan C-1 di desa Bandar Klippa dan Tembung. Saat itu
telah dilakukan pengecekan oleh Teradu I, III dan Pihak Terkait, disaksikan oleh PPK
Percut Sei Tuan dan saksi. Teradu I, III dan Pihak terkait juga memerintahkan PPK
untuk melakukan kroscek pada saat rapat pleno Rekapitulasi di tingkat PPK Percut Sei
Tuan. Selanjutnya untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Deli Serdang pada
tanggal 19 Mei 2019 tersebut, Teradu 1 memangil PPK pada rapat pleno tingkat
Kabupaten pada tanggal 19 Mei 2019 untuk meminta kejelasan atas proses tentang
perintah dari KPU Deli Serdang untuk melakukan kroscek terhadap permintaan
Teradu II secara informal yang disampaikan pada tanggal 18 Mei 2019. PPK Percut Sei
Tuan menyampaikan telah melakukan crosscheck dan ada beberapa koreksi. Perbaikan
tersebut sudah dicatatkan dalam formulir DA-2, kejadian khusus dan telah
ditandatangani oleh Saksi Partai Golkar. Teradu I memastikan kembali kepada PPK
Percut Sei Tuan, maupun Saksi Partai Golkar, apakah masih ada keberatan ketika
rekapitulasi di PPK Percut Sei Tuan, khususnya berkaitan di 3 (tiga) desa yang
disampaikan Pengadu. Akan tetapi tidak ada lagi keberatan, baik dari Panwascam
maupun Saksi Partai Golkar. Oleh karena itu, Teradu I dan Teradu III serta Pihak
Terkait dari KPU Deli Serdang sepakat untuk tidak menindaklanjuti Rekomendasi dari
Teradu II, serta meneruskan Rapat Pleno Rekapitulasi hinggap penetapan hasil
pemilihan untuk DPRD Kabupaten Deli Serdang;
[4.2.2] Terkait penanganan laporan Pengadu Nomor 21/LP/PL/Kab/0212/V/2019
tanggal 24 Mei 2019, Teradu II menjelaskan laporan a quo terkait dengan dugaan
tindakan PPS dan PPK Dapil 6 Deli Serdang yang sengaja memindahkan angka
perolehan suara Caleg. Teradu II selaku Kordiv. Penindakan Pelanggaran telah
melakukan langkah-langkah penanganan, yaitu pertama dengan memeriksa syarat
keterpenuhan formil dan materil dan jenis dugaan pelanggaran, selanjutnya memberi
kesempatan kepada Pengadu untuk melakukan perbaikan dan melengkapi berkas (3
hari sejak laporan diterima). Kemudian setelah terpenuhnya syarat formil dan materil
dilakukanlah kajian awal, dibawa ke Pleno dan diregistrasi. Hasil Pleno laporan
tersebut diregistrasi pada tanggal 29 Mei 2019. Kemudian dilakukan pembahasan
dalam rapat Sentra Gakkumdu Deli Serdang pada tanggal yang sama, 29 Mei 2019
dengan hasil Pembahsan disepakati untuk dilakukan klarifikasi dengan mengundang
Pelapor, Saksi dan Terlapor. Hasil klarifikasi dilakukan kajian oleh Kordiv. Penindakan
Pelanggaran Bawaslu Deli Serdang dan kemudian dibahas kembali di Rapat
Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Deli Serdang, dan dari pembahasan di Sentra
Gakkumdu menyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak
memenuhi unsur pidana pemilu. Terkait aduan Pengadu bahwa PPS dan PPK tidak
pernah hadir untuk diklarifikasi dan menyatakan pengadu hadir ketika jadwal
klarifikasi untuk PPK Percut Sei Tuan, Teradu II menjelaskan bahwa Pengadu dimintai
klarifikasi pada tanggal 10 Juni 2019 bersama saksi, kemudian pada tanggal 18 Juni
2019 PPS 3 Desa ( Bandar Klippa, Tembung dan Sambi Rejo Timur) dan PPK Percut Sei
Tuan di undang untuk dapat dimintai keterangan/klarifikasi, namun pada tanggal
tersebut PPS dan PPK tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian pada tanggal 19 juni
2019 Bawaslu Deli Serdang kembali mengundang PPS 3 Desa dan PPK untuk dapat
hadir pada tanggal 20 Juni 2019 untuk diminta klarifikasinya, dan pada saat itu yang
hadir PPS Desa Sambi Rejo Timur (Apriamin) dan PPK Percut Sei Tuan an.Nasran
(Ketua), Sartua Tjardi dan Edi Santoso (anggota) dan sepengatahuan Teradu II bahwa
Pengadu tidak berada di dalam kantor Bawaslu Deli Serdang ketika PPS dan PPK hadir
untuk dimintai klarifikasi. Sedangakan aduan tentang rapat Sentra Gakkumdu
dilakukan di rumah makan, Teradu II menerangkan bahwa pada awalnya rapat
dilakukan di Ruang Sentra Gakkumdu untuk membahas laporan pengadu pada
pembahasan ke II hingga selesai. Kemudian rapat pembahasan diskor karena anggota
Sentra Gakkumdu hampir hadir semua sedangkan ruang rapat tidak memungkinkan,
maka rapat dilanjutkan di ruang rapat Rumah Makan Simpang Tiga Tanjung Morawa
untuk membahas beberapa laporan lainnya hingga pukul 20 WIB;
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Para Teradu, dan bukti dokumen
serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat;
[4.3.1] Dalil Teradu I dan Teradu III tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Deli
Serdang pada Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 19 Mei 2019, terungkap
fakta Teradu II menerima laporan secara lisan dari Pengadu terkait perbedaan
perolehan suara di 3 (tiga) desa di Kecamatan Percut Sei Tuan pada tanggal 17 Mei
2019. Teradu II menyarankan kepada Pengadu untuk melengkapi bukti berupa salinan
C1 serta membuat laporan secara resmi ke Bawaslu Deli Serdang. Kemudian tanggal
18 Mei 2019 pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan di GOR Lubuk Pakam,
Teradu II merekomendasikan secara lisan kepada Teradu I, Teradu III serta Relis
Panjaitan selaku Pihak Terkait dari KPU Deli Serdang untuk melakukan crosscheck
dan mencocokkan data perolehan suara melalui penyandingan data salinan C1 dengan
C1 Plano. Selanjutnya pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tanggal 19 Mei 2019,
Teradu II menemukan belum ada perbaikan rekapitulasi pada salinan DAA1 dan C1 di
beberapa TPS sebagaimana direkomendasikan sebelumnya. Teradu II kemudian
merekomendasikan kembali untuk melakukan pencocokkan C-1 dengan DAA-1 dan
DA-1 di Desa Bandar Klippa, Desa Tembung, dan Desa Sambirejo Timur berdasarkan
sanding data C-1 dan DAA-1 milik Teradu II. Terungkap fakta dalam menindaklanjuti
rekomendasi tersebut, Teradu I meminta keterangan terkait rekapitulasi di 3 (tiga) desa
yang dipersoalkan Pengadu. PPK Percut Sei Tuan menjelaskan telah melakukan
crosscheck data dan ada beberapa koreksi. Oleh karena itu tidak ada lagi keberatan
baik dari Panwascam maupun Saksi Partai Golkar. Setelah meminta keterangan,
Teradu I, Teradu II bersama Pihak Terkait dari KPU Deli Serdang dilakukan rapat pleno
dan memutuskan tidak dapat menindaklanjuti Rekomendasi Teradu II karena dinilai
telah diselesaikan pada forum Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan. Atas hasil
Pleno KPU Deli Serdang tersebut, Teradu II membuat catatan keberatan dalam Form
DB2-KPU tanggal 19 Mei 2019 yang memuat keterangan bahwa KPU tidak dapat
menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Deli Serdang meskipun rekomendasi perbaikan
juga pernah disampaikan secara lisan di tingkat pleno Kecamatan oleh Panwascam
namun tidak dilaksanakan oleh PPK Percut Sei Tuan. DKPP menilai tindakan Teradu I
dan Teradu III yang tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Deli Serdang pada
Pleno Rekapitulasi Kabupaten tanggal 19 Mei 2019 tidak dapat dibenarkan menurut
hukum dan etika. Untuk menjamin kepastian hukum Pemilu serta kemurnian hasil
perolehan suara, Teradu I dan Teradu III seharusnya tetap melaksanakan
Rekomendasi Pengawas Pemilu untuk mencocokkan data C1 dengan DAA-1 dan DA-1
pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten, serta tidak hanya mencukupkan dari
keterangan Penyelenggara Pemilu tingkat di bawahnya. Hal ini sesuai desain keadilan
Pemilu yang dibangun melalui sistem chek and balances antara pelaksana teknis
tahapan serta pengawas Pemilu di semua tingkatan. Pasal 101 huruf b Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelengaraan Pemilu di
wilayah Kabupaten/Kota termasuk tahapan rekapitulasi perolehan suara dan
penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Teradu I selaku Ketua KPU
Deli Serdang memiliki posisi strategis serta beban tanggung jawab lebih besar untuk
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tahapan Pemilu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanan Pleno Rekapitulasi
tingkat Kabupaten, Teradu I memiliki peran penting untuk menjamin hasil Pemilu yang
transparan, jujur dan adil bagi setiap peserta Pemilu. Terlebih sebelumnya Teradu I
pernah diberhentikan Tetap sebagai Ketua KPU Deli Serdang pada priode jabatan
2015-2019 melalui Putusan DKPP Nomor 290/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 3 Januari
2019. Dalam Putusan a quo, DKPP menilai Teradu I terbukti tidak profesional dalam
melakukan tahapan verifikasi syarat Calon Anggota Legislatif. Teradu I seharusnya
tidak layak dipilih kembali menjadi Ketua KPU Deli Serdang untuk masa tugasnya
periode 2019-2024. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban
Teradu I dan Teradu III tidak meyakinkan DKPP. Teradu I dan Teradu III terbukti
melanggar Pasal 11 huruf a, c, dan d serta Pasal 15 huruf e dan huruf f Peraturan
DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum.
[4.3.2] Dalil Teradu II tidak profesioal dalam menangani laporan Nomor
21/LP/PL/Kab/0212/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, terungkap fakta Teradu II selaku
Kordiv. Penindakan Pelanggaran telah melakukan langkah-langkah penangan, berupa
pemeriksaan keterpenuhan syarat formil dan materiil, serta memberi kesempatan
kepada Pengadu untuk perbaikan dan melengkapi berkas dalam kurun waktu 3 hari
sejak laporan diterima. Setelah syarat formil dan materiil terpenuhi, dilakukan kajian
awal dimana hasilnya dibahas dalam Pleno Bawaslu Deli Serdang tanggal 29 Mei 2019.
Hasil pleno memutuskan untuk meregistrasi laporan dan dibahas dalam Sentra
Gakkumdu untuk dilakukan Pembahasan Pertama, sebagaimana Berita Acara Pleno
Nomor 47/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-04/05/2019. Pembahasan Pertama pada
Sentra Gakkumdu dilakukan pada tanggal yang sama, yaitu 29 Mei 2019, dengan
kesimpulan Laporan Nomor 21/LP/PL/Kab/02.12/V/2019 atas nama Pelapor Jenda
Muli dapat diteruskan ke proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu
dengan mengundang para pihak serta saksi-saksi untuk diminta keterangan,
sebagaimana Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Deli
Serdang Nomor 39/BA-SG/Kab/02.12/05/2019. Selanjutnya klarifikasi dilakukan
pada tanggal 10 Juni 2019 terhadap Pengadu dan saksi-saksi, kemudian pada tanggal
18 Juni 2019 mengundang PPS di 3 (tiga) Desa (Bandar Klippa, Tembung dan Sambi
Rejo Timur) serta PPK Percut Sei Tuan, namun pada tanggal tersebut PPS dan PPK
tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian pada tanggal 19 juni 2019 Bawaslu Deli
Serdang kembali mengundang PPS di 3 (tiga) desa dan PPK tersebut untuk hadir pada
tanggal 20 Juni 2019. Sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan tersebut hadir PPS
Desa Sambi Rejo Timur atas nama Apriamin, Ketua PPK Percut Sei Tuan atas nama
Nasran, serta Sartua Tjardi dan Edi Santoso selaku Anggota PPK Percut Sei Tuan.
Terungkap fakta Pengadu tidak hadir di kantor Bawaslu Deli Serdang pada tanggal 20
Juni 2019 saat Klarifikasi terhadap PPS dan PPK dilakukan. Hasil klarifikasi
ditindaklanjuti kajian oleh Koordiv. Penindakan Pelanggaran Bawaslu Deli Serdang dan
dibahas kembali dalam Sentra Gakkumdu pada tanggal 25 Juni 2019. Pembahasan
Kedua Sentra Gakkumdu memutuskan laporan tersebut dihentikan karena tidak
memenuhi unsur tindak pidana Pemilu, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor
53/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-04/06/2019 tanggal 25 Juni 2019. Terkait aduan
rapat Sentra Gakkumdu dilakukan di rumah makan, terungkap fakta pada awalnya
rapat dilakukan di Ruang Sentra Gakkumdu untuk melakukan Pembahasan Kedua
terhadap laporan Pengadu. Rapat diskors karena anggota Sentra Gakkumdu hampir
semuanya hadir dan ruang rapat tidak memadai. Oleh karena itu rapat Sentra
Gakkumdu dilanjutkan di ruang rapat Rumah Makan Simpang Tiga Tanjung Morawa
hingga selesai Pukul 20.00 WIB. DKPP menilai Teradu II dalam melakukan
penanganan Laporan Pengadu Nomor 21/LP/PL/Kab/02.12/V/2019 telah sesuai
dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan
Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran
Pemilihan Umum serta ketentuan Pasal 20 dan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 31
Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dengan demikian dalil aduan
Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu II meyakinkan DKPP.
[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
