Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 80-PKE-DKPP/V/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 074-P/L-DKPP/IV/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 80-PKE- DKPP/V/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Agusli Matondang Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Alamat Dusun IV Desa Firdaus Kec. Sei Rampah, Kab. : Serdang Bedagai dan Jalan Rambung Sialang Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai 2. Nama : Ewin Syahputra Saragih Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Alamat Dusun IV Desa Firdaus Kec. Sei Rampah, Kab. : Serdang Bedagai dan Jalan Rambung Sialang Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai 3. Nama : Apner Sinaga Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Alamat Dusun IV Desa Firdaus Kec. Sei Rampah, Kab. : Serdang Bedagai dan Jalan Rambung Sialang Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai 4. Nama : El Suhaimi Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Alamat Dusun IV Desa Firdaus Kec. Sei Rampah, Kab. : Serdang Bedagai dan Jalan Rambung Sialang Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai 5. Nama : Syamsul Bahri Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Alamat Dusun IV Desa Firdaus Kec. Sei Rampah, Kab. : Serdang Bedagai dan Jalan Rambung Sialang Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Chairul Miftah Nasution Pekerjaan/Lembaga Kasubbag Umum, Keuangan danLogistik KPU : Kabupaten SerdangBedagai Alamat Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah,Kabupaten : Serdang Bedagai Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Darma Eka Surbakti Pekerjaan/Lembaga Kepala Sekretariat KPU Kabupaten : SerdangBedagai Alamat Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah,Kabupaten : Serdang Bedagai Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Erdian Wirajaya Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten SerdangBedagai Alamat Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah,Kabupaten : Serdang Bedagai Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Misriani Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten SerdangBedagai Alamat Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah,Kabupaten : Serdang Bedagai Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Fuad Hasan Lubis Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten SerdangBedagai Alamat Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah,Kabupaten : Serdang Bedagai Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Bayu Afriyanto Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten SerdangBedagai Alamat Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah,Kabupaten : Serdang Bedagai Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Ardiansyah Hasibuan Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten SerdangBedagai Alamat Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah,Kabupaten : Serdang Bedagai Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu VII; Selanjutnya Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII disebut sebagai-------------------- ------------------------------------------------------------------------------Para Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

(021) 31922450, Fax. (021) 3192245, ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu I selaku Kasubbag Umum, Keuangan danLogistik KPU Kabupaten SerdangBedagai, Teradu II selaku Kepala SekretariatKPU Kabupaten SerdangBedagai, dan Teradu III s.d VII selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagaiyang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 15 Februari 2019 bertepatan di sekitar Simpang Sei Parit Dusun IX Desa Firdaus (vide keterangan saksi Hairuddin) telah terjadi tercecernya Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 buah Kota Suara Pemilu Tahun 2019; 2. Bahwa terkait Kotak Suara Pemilu Tahun 2019 yang tercecer tersebut, berdasarkan keterangan saksi Hairuddin pada pokoknya menyatakan pada hari Jum’at tanggal 15 Februari 2019 dirinya yang sedang berdiri menunggu pengiriman spanduk budi di Simpang Sei Parit Dusun IX Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dirinya diberitahu oleh Heru Mahi (satpam RS Sulaiman) bahwa ada barang (Kotak Suara Pemilu Tahun 2019) jatuh dari mobil truk yang baru melintas yang berjarak sekitar 50 meter darinya. Kemudian saat dirinya menuju lokasi, barang (Kotak Suara Pemilu Tahun 2019) tersebut sudah diambil oleh 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal yang olehnya diminta dan atas barang (Kotak Suara Pemilu Tahun 2019) tersebut berada dalam penguasaannya yang dititipkan kepada kakak kandungnya hingga hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019. Kemudian pada Sabtu siang tanggal 16 Februari 2019 bertepatan di warung milik Kepala Dusun IX, Kotak Suara Pemilu Tahun 2019 tersebut diserahkan melalui Andi kepada adik Fauzi (yang tinggal di depan Pajak Lelo) sebagai yang mewakili pihak KPU Serdang Bedagai dengan konpensasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 3. Bahwa pemindahan/pengangkutan Kotak Suara Pemilu Tahun 2019 pada hari Jum’at tanggal 15 Februari 2019 tersebut dilakukan 2 (trip), trip pertama didampingi oleh Chairul Miftah Nasution, S.P. selaku Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik dan Marahpada , trip kedua Marahpada, Ahmad Zulad Rambe dan Arif (vide keterangan Erdian Wirajaya, S.Sos., Dharma Eka Surbakti, S.E., Chairul Miftah Nasution, S.P.); 4. Bahwa pada saat pemindahan Kotak Suara Pemilu Tahun 2019 pada trip pertama, jumlah Kotak Suara Pemilu Tahun 2019 yang dimaksud telah dihitung pada saat pemuatan dengan total jumlah 101 (seratus satu) bungkus, dalam satu bungkus terdapat 5 (lima) kotak. Dan pada saat pembongkaran/penurunan dan penyusunannya di Gudang Firdaus juga dilakukan penghitungan ulang dan jumlahnya total 101 (seratus satu) bungkus. Namun pada saat pengangkatan Kotak Suara Pemilu Tahun 2019 pada trip kedua tidak dilakukan penghitungan secara menyeluruh, terperinci dan tercatat baik pada saat pengangkatan ke truk di Gudangan KUD Penggalangan maupun pada saat pembongkaran/penurunan dan penyusunannya di Gudang Firdaus. Dan terhadap pemindahan yang dimaksud tidak dibuat Berita Acara (vide keterangan Chairul Miftah Nasution, S.P.); 5. Bahwa pemindahan Kotak Suara tersebut disebabkan oleh karena volume digudang KUD Penggalangan tidak mencukupi, kondisinya bocor, kondisi (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, tidak memungkinkan, (vide keterangan Erdian Wirajaya, S.Sos., Misriani, S.E., Fuad Hasan Lubis, S.Sos.); 6. Bahwa terhadap kondisi gudang penyimpanan Kotak Suara Pemilu Tahun 2019 dimaksud oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai hendak dipindahkan dari gudang KUD Penggalangan menuju gudang Firdaus (vide keterangan Chairul Miftah Nasution, S.P.); 7. Bahwa pemindahan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berupa Kota Suara Pemilu Tahun 2019 tersebut sebelumnya telah disepakati oleh pimpinan/komisioner KPU Kabupaten Serdang Bedagai melalui rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara rapat pleno tersebut menyatakan pemindahan Kotak Suara dilakukan mulai tanggal 15 s.d tanggal 22 Februari 2019 (vide keterangan Misriani, S.E., Fuad Hasan Lubis, S.Sos., Bayu Afriyanto, S.H., Ardianya Hasibuan, S.P.); 8. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 15 Februari 2019 saat dilakukannya pemindahan/pengangkutan Kotak Suara Pemilu Tahun 2019, seluruh pimpian/komisioner dan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai sedang tidak berada di Kantor KPU Kapupaten Serdang Bedagai (vide keterangan Erdian Wirajaya, S.Sos., Fuad Hasan Lubis, S.Sos., Ardiansyah Hasibuan, S.P., Bayu Afriyanto, S.H., Misriantn, S.E., Dharma Eka Surbakti, S.E); 9. Bahwa pemindahan/pengangkutan Kotak Suara Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum’at tanggal 15 Februari 2019 secara teknis merupakan tanggungjawab Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik (vide keterangan Erdian Wirajaya, S.Sos, Misriani, S.E., Dharma Eka Surbakti, S.E., Bayu Afrianto, S.H. dan Ardiansyah Hasibuan, S.P.); 10. Bahwa secara teknis pemindahan/pengangkutan Kotak Suara Pemilu Tahun 2019 merupakan tanggungjawab Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik ic. Chairul Miftah Nasution, S.P., namun sebelum dilakukan pemindahan, maka pada tanggal 15 Februari 2019 sebelum sholat Jum’at Chairul Miftah Nasution, S.P. sudah terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala sekretariat melalui telepon tentang rencana pemindahan dimaksud (vide keterangan Chairul Miftah Nasution, S.P.); 11. Bahwa pemindahan/pengangkutan Kotak Suara Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum’at tanggal 15 Februari 2019 tersebut tidak ada pengawalan/pengamanan dari pihak Kepolisian (vide keterangan Erdian Wirajaya, S.Sos.); 12. Bahwa Surat pemberitahuan pemindahan/pengangkutan tersebut tertanggal 15 Februari 2019 ditujukan ke Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, akibatnya pada saat pengangkutan hari Jum’at tanggal 15 Febeuari 2019 tidak ada pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai; 13. Bahwa tidak ada Surat permohonan Pengamanan/pengawalan kepada Kepolisian terkait pemindahan/pengangkutan Kotak Suara dimaksud, akibatnya proses pengangkutan/pemindahan Kotak Suara pada hari Jum’at tanggal 15 Februari 2019 tersebut tanpa ada pengawalan/pengamanan dari Pihak Kepolisian; 14. Bahwa Kotak suara yang tercecer dimaksud saat ini sudah dikembalikan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai; (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah, selanjutnya diberi tanda bukti; 2. Bukti . P-2 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Terlampir, selanjutnya diberi tanda bukti; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum yang ditujukan ke Ketua DKPP RI tertanggal 11 Maret 2019; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran No. 01/TM/PL/Kab/02.22/II/2019; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu No. 05/LHP/PM.00.02/02/2019; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Temuan No. 01/ TM/PL/Kab/02.22/II/2019; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 067/PP.11.1-SD/1218/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Foto Kotak Suara Pemilu Tahun 2019; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Foto Proses Negosiasi KPU Kab. Serdang Bedagai dengan penemu Kotak Suara 10. Bukti P-10 : Fotokopi Foto ekspedisi surat milik KPU Kab. Serdang Bedagai yang mencantumkan tanda terima Surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 067/PP.11.1- SD/1218/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 yang diterima Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Februari 2019; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Para Teradu membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, Para Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 1. Bahwa pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, KPU Serdang Bedagai hanya memakai Gudang KUD Desa Penggalangan dan Gudang KUD Desa Firdaus, sesuai surat perjanjian kontrak (SPK) No.095/RT.07- SPK/1218/Sek-Kab/IV/2018; 2. Bahwa mengingat bertambahnya logistik untuk Pemilu serentak 2019, lantas KPU Serdang Bedagai menambah Gudang CV Karina Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah sesuai SPK No.280/RT.01.1-SPK/1218/Sek- Kab/IX/2018 terhitung Oktober 2018 s/d April 2019; 3. Bahwa pada Pemilihan Legislatif periode 2014-2019 Pengadu sebagai anggota DPD kondisi gudang KUD Desa Penggalangan Kec Sei Bamban (Gudang yang pertama disewa) kondisinya kurang representative luas gudang terlalu kecil untuk menyimpan seluruh logistik Pemilu 2019 kemudian di beberapa bagian terdapat atap bocor yang pada saat kami sewa pada Pilgubsu Tahun 2018 belum ada kebocoran atap; 4. Bahwa kondisi gudang KUD Desa Penggalangan Kec Sei Bamban yang kurang representative maka KPU Kab Serdang Bedagai melalui sekretariat KPU Kab Serdang Bedagai menyewa gudang baru yang lebih representative selain lebih dekat dengan Kantor Sekretariatan KPU Serdang Bedagai dan Mapolres Serdang Bedagai, infrastruktur Gudang CV Karina dengan lantai keramik dan bangunan baru lebih layak dan representatif sebagai gudang ketimbang Gudang KUD Desa Penggalangan, yang lantainya sudah hancur dan bangunan lama tanpa perawatan; 5. Bahwa KPU Kab Serdang Bedagai berinisiatif untuk memindahkan logistik yang masih terbungkus dalam bungkus plastik untuk memudahkan dalam melakukan perangkaian dan perakitan, sesuai dengan Surat Edaran KPU RI telah mengintruksikan agar KPU Kabupaten/Kota melakukan perangkaian Kotak Suara tersebut melalui surat KPU RI No.233/PP.10.5- SD/07/SJ/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 lalu perihal pengelolaan logistik Pemilu 2019; 6. Bahwa untuk itu dibutuhkan dianggap layak adanya perpindahan logistik kotak suara yang belum terangkai perpindahan tersebut. Guna langkah itu, maka kami KPU Serdang Bedagai menerbitkan Berita Acara (BA) no. 48/PP.10.1-BA/1218/KPU-KAB/II/2019; 7. Bahwa KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam proses pemindahan kotak suara untuk Pemilu 2019 telah menyurati Bawaslu Serdang Bedagai sesuai dengan surat No.076/PP.11.1-SD/1218/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 perihal pemberitahuan kepada Bawaslu Serdang Bedagai terkait pemindahan logistik yang dimaksud tersebut; 8. Bahwa faktanya, truk pinjaman dari Dinas Sosial Pemkab Serdang Bedagai baru bisa didatangkan pada Jumat, 15 Februari 2019. Ketika itu selepas Sholat Jumat, kemudian setelah berkordinasi dengan Kepala Sekretariatan Darma Eka Subakti, maka tim logistik Sekretariatan, dibawa pengawasan Kasubag Umum Chairul Miftah Nasution langsung bertindak melaksanakan pemindahan; 9. Bahwa pada hari Jumat, 15 Februari 2019 Ketua KPU Serdang Bedagai Erdian Wirajaya bersama Kepala Sekretariatan Darma Eka Subakti mengikuti undangan rapat koordinasi yang berlangsung dari pukul 08:00 WIB s/d 12:00 WIB di Ruang rapat Raja Inal Siregar lt II Kantor Gubsu di Medan. Usai mengikuti rapat kordinasi atas undangan Ketua KPU Sumut Yulhasni, tertanggal 12 Februari 2019, Ketua KPU Serdang Bedagai Erdian Wirajaya langsung balik ke Kantor KPU Serdang Bedagai di Sei Rampah; 10. Bahwa sehubungan dengan diketahuinya informasi dari masyarakat adanya tercecer 1 bungkus kotak suara @5 buah, pada Sabtu, 16 Februari 2019, seluruh Komisioner yang ketika itu mengelar rapat pleno DPTb tahap II di Kota Tebing Tinggi langsung sigap bertindak. Kemudian tim pencari akhirnya berhasil mendapatkan dan mengamankan 1 bungkus kotak suara yang (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, tercecer tersebut dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan sebagaimana keterangan/ Klarifikasi dibawah sumpah Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai a.n Bayu Afriyanto; 11. Bahwa setelah menemukan memastikan kotak suara yang tececer dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan maka kemudian pada Minggu 17 Februari 2019, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan penghitungan ulang seluruh logistik, khususnya di Gudang CV Karina Desa Firdaus, serta Gudang KUD Desa Penggalangan. Hasilnya, seluruh logistik kotak suara dalam jumlah lengkap, termasuk 1 bungkus yang diamankan di Kantor KPU Serdang Bedagai, di Sei Rampah; 12. Bahwa dikarenakan Kotak suara tersebut masih dalam keaadaan baik, maka KPU Kabupaten Serdang Bedagai telah menggunakan kotak suara tersebut pada Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019; 13. Bahwa pengaturan penyimpanan logistik tersebut menjadi salah satu pendorong keberhasilan tata kelola logistik Pemilu 2019 untuk disalurkan ke 2.171 TPS se-wilayah Kabupaten Serdang Bedagai bisa terlaksana sukses tepat waktu, tepat jenis dan tepat jumlah. Rasa pasti itu juga setelah adanya pemeriksaan mutu dan kualitas logistik sesuai dengan surat KPU RI No. 254- /PP.10.2-SD/07/SJ/II/2019. Dimana surat tertanggal 18 Februari 2019, mengintruksikan agar KPU kab/kota melakukan pemeriksaan mutu khususnya kotak suara, bilik suara, tinta, segel, sampul, alat kelengkapan TPS; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Gudang KUD Desa Penggalangan dan Gudang KUD Desa Firdaus, No.095/RT.07- SPK/1218/Sek-Kab/IV/2018; Bukti T-2 : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Gudang CV Karina Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah No.280/RT.01.1- SPK/1218/Sek-Kab/IX/2018 terhitung Oktober 2018 s/d April 2019; Bukti T-3 : Fotokopi Dokumen Foto Gudang KUD Desa Penggalangan Kab Serdang Bedagai; Bukti T-4 : Fotokopi Dokumen Foto Gudang yang baru (Gudang CV Karina Dusun I Desa Firdaus Kec. Sei Rampah); Bukti T-5 : Fotokopi Surat KPU RI No.233/PP.10.5-SD/07/SJ/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 lalu perihal pengelolaan logistik Pemilu 2019; Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno No.48/PP.10.1- BA/1218/KPU-KAB/II/2019 tentang Pembagian wilayah (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, tempat penyimpanan barang logistik untuk Pemilu 2019 KPU Kabupaten Serdang Bedagai; Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU Serdang Bedagai No. 076/PP.11.1- SD/1218/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 perihal pemberitahuan kepada Bawaslu Serdang Bedagai; Bukti T-8 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Bawaslu Kab Serdang Bedagai an Bayu Afriyanto; Bukti T-9 : Fotokopi Surat KPU RI No. 254-/PP.10.2-SD/07/SJ/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019; KESIMPULAN A. KPU Serdang Bedagai memberikan Konpensasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) 1. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan tidak terbukti dalil Pengadu pada hurufc poin 2 pada pokok pengaduan dalam Perkara Nomor 80-PKE- DKPP/5/2019; 2. Bahwa tidak benar Teradu I s.d VII telah memberikan uang atau memerintahkan Andiatau adik Fauzi untuk mengambil kotak suara dengan cara memberikan uang sebesarRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) atau dengan jumlah lain kepada Hairudin; 3. Bahwa Teradu 1 s/d 7 tidak mengenal Andi atau adik Fauzi dikarenakan tidak adaPegawai, Tenaga Honor atau staf KPU Kabupaten Serdang Bedagai yang bernamaAndi atau adik Fauzi apalagi tinggal didepan Pajak Lelo; 4. Bahwa Pengadu 1 s/d 5 tidak menyebutkan secara jelas nama Pegawai, Tenaga Honoratau Staf KPU Kabupaten Serdang Bedagai yang memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Hairudin sehingga dalil Para Pengaduhanya bersifat asumsi dan diragukan kebenarannya; 5. Bahwa seandainya benar (quad noun), Pegawai, Tenaga Honor atau staf KPU Kabupaten Serdang Bedagai ada memberikan sejumlah uang kepada Hairudin makahal tersebut merupakan inisiatif pribadi Pegawai, Tenaga Honor atau staf dan bukanatas perintah dari Teradu I s.d VII; 6. Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadu tidakdapat membuktikan kebenaran dalilnya yang diuraikan pada huruf c poin 2 dalampokok pengaduan sehingga dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. B. Tidak ada Berita Acara Pemindahan Kotak Suara Pemilu Tahun2019 1. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan tidak terbukti dalil Pengadu pada hurufc poin 4 pada pokok pengaduan dalam Perkara Nomor 80-PKE- DKPP/5/2019; 2. Bahwa dalil Pengadu hanyalah suatu asumsi dan karangan belaka, faktanyaTeradu III s/d VII telah melakukan Rapat Pleno pada tanggal 14 Februari 2019; 3. Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadu tidakdapat membuktikan kebenaran dalilnya yang diuraikan pada huruf c poin 4 dalampokok pengaduan sehingga dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, C. Kondisi Gudang Bocor, Volume Gudang tidak memungkinkan menampung seluruh Logistik 1. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan dalil Pengadu pada huruf c poin 5 s/d6 pada pokok pengaduan dalam Perkara Nomor 80-PKE-DKPP/5/2019 telahmembuktikan pemindahan kotak suara sebanyak 1.014 bungkus atau 5.070 kotakdari 1.506 bungkus atau 7.530 buah yang tersimpan sebelumnya dilakukan karenakondisi gudang di KUD Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bamban dalamkeadaan bocor dan hanya mampu menampung kotak suara untuk 1 (satu) daerahpemilihan (dapil) yaitu Kecamatan Pegajahan, Sei Rampah dan Sei Bamban atauhanya 492 bungkus atau 2460 buah; 2. Bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Teradu serta dikuatkan oleh keterangan Pengadu, Teradu I dan Teradu III yang menerangkan : “gudang KUD Penggalangan dalam keadaan bocor dan hanyamampu menampung kotak suara terakit untuk 1 (satu) daerah pemilihan sementarakotak suara yang tersimpan di gudang KUD Desa Penggalangan Kecamatan SeiBamban melebihi dari 1 (satu) daerah pemilihan”; 3. Bahwa inisiatif memindahkan logistik yang masih terbungkus plastik untuk memudahkan dalam melakukan perangkaian dan perakitan, sesuai dengan SuratEdaran KPU RI telah mengintruksikan agar KPU Kabupaten/kota melakukanperangkaian kotak suara tersebut melalui surat KPU RI no 233/PP.10.5-SD/07/SJ/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal pengelolaan logistik pemilu2019 untuk membuktukan jawaban tersebut; 4. Bahwa apabila kotak suara tersebut tidak dipindahkan maka gudang KUD DesaPenggalangan Kecamatan Sei Bamban tidak akan mampu menampung kotak suaraterakit melebihi satu dapil sehingga langkah Teradu III s.d Teradu VII yang menggelarrapat pleno pemindahan kotak suara dari gudang KUD Desa PenggalanganKecamatan Sei Bamban menuju gudang CV. Karina Desa Firdaus Kecamatan SeiRampah yang awalnya hanya menyimpan 716 bungkus atau 3578 buah telahtepat dan benar; 5. Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadu diuraikan pada huruf c poin 5 s/ 6 dalam pokok pengaduan telah membuktikanbahwa Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai yang memindahkankotak suara sejauh 5 kilometer dari Gudang KUD Desa PenggalanganKecamatan Sei Bamban menuju gudang CV. Karina Desa Firdaus Kecamatan SeiRampah yang memiliki luas 924 meter persegi, berlantai keramik, parkir luas,bangunan baru serta hanya berjarak 200 meter dari Kantor KPU Serdang Bedagai,juga Mapolres Serdang Bedagai telah tepat dan benar. Untuk jawaban tersebut,Teradu I s.d VII. D. Seluruh Pimpinan/Komisoner dan Kepala Sekretariat tidak berada di Kantor 1. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan tidak terbukti dalil Pengadu padahuruf c poin 8 pada pokok pengaduan dalam Perkara Nomor 80- PKEDKPP/5/2019; (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 2. Bahwa dalil pemohon yang menerangkan saat pergeseran Jumat tanggal 15Februari 2019 seluruh Komisioner dan kepala sekretariat tidak berada dikantor hanya merupakan asumsi Pengadu, fakta yang terungkap dipersidanganbahwasanya Teradu VI dan VII berada dikantor KPU Kabupaten Serdang Bedagaisedang melaksanakan tugas sesuai dengan tugas divisi masing-masing akan tetapiterhadap pergeseran kotak suara tersebut tidak diberitahu; 3. Bahwa benar Teradu III, IV, dan V tidak sedang tidak berada dikantor dikarenakanTeradu III dan Teradu II pada Jumat tanggal 15 Februari 2019 sedang menghadiriundangan rapat kordinasi dari KPU Provinsi Sumatera Utara, di Kantor GubernurSumatera Utara, di Medan sedangkan Teradu IV dan V sedang melakukanmonitoring ke kecamatan; 4. Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadu tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya yang diuraikan pada huruf cpoin 8 dalam pokok pengaduan sehingga dalil tersebut harus ditolak dandikesampingkan. E. Bawaslu tidak melakukan pengawasan karena surat Pemberitahuan Pengangkutan Kotak Suara diterima tanggal 18 Februari 2019 1. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan tidak terbukti dalil Pengadu padahuruf c poin 11 dan 12 pada pokok pengaduan dalam Perkara Nomor 80-PKEDKPP/5/2019; 2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 pagi, Teradu III menandatangani suratpemberitahuan pemindahan kotak suara dari gudang KUD Desa PenggalanganKecamatan Sei Bamban menuju gudang CV. Karina Desa Firdaus Kecamatan SeiRampah dan memerintahkan tenaga pendukung KPU Kabupaten Serdang Bedagaiuntuk segera mengirimkan surat tersebut, untuk membuktikan Jawabannya, Teradu I s.d VII; 3. Bahwa dalil Pengadu huruf c poin 12 yang mendalilkan surat ditujukan keBawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan baru diterima pada tanggal 18 Februari2019 akibatnya proses pengangkutan/pemindahan kotak suara pada hari jumattanggal 15 Februari 2019 tersebut tanpa adanya pengawalan dari Bawaslu danKepolisian Kabupaten Serdang Bedagai menunjukan bahwasannya dalammelaksanakan pengawasan terhadap distribusi logistik Pengadu hanya bersifat pasif atau menunggu surat dari KPU Kabupaten SerdangBedagai tanpa ada upaya untuk melakukan koordinasi, hal ini tentumembuktikan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya Pengadu tidak melaksanakan tugas dengan komitmen yang tinggi dan telahmelalaikan tugas dalam melakukan pengawasan; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Perbawaslu Nomor 30 Tahun2018 menerangkan : 1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukanpengawasan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemiluterhadap distribusi Perlengkapan Pemungutan (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Suara dan DukunganPerlengkapan Lainnya oleh KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS; 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:a. Koordinasi dengan KPU sesuai dengan tingkatannya atau pihaklain untuk memperoleh informasi terkait jadwal distribusiPerlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnyatiba tepat waktu dan memastikan mendapatkan pengawalan yangcukup dari aparat keamanan; 5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka demi rasa keadilan dimohonkan kepadamajelis untuk memberikan sanksi kepada Pengadu sebagai anggotaBawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dikarenakan telah terbukti melakukankelalaian dalam melaksanakan tugas pengawasannya; 6. Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan justru malahmembuktikan bahwasannya Pengadu telah lalai dalam melakukanpengawasan distribusi/pemindahan kotak suara; 7. Bahwa terhadap dalil Pengadu pada huruf c poin 11 dan 12 dalam pokokpengaduannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolakdan dikesampingkan. F. Kotak Suara yang tercecer sudah dikembalikan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai 1. Bahwa benar kotak suara yang tercecer telah ditemukan dan diambil oleh KPUKabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 16 Februari 2019 yakni jauh harisebelum hari pemungutan dan pengitungan suara; 2. Bahwa saat ditemukan, kotak suara tersebut masih dalam keadaan terbungkusplastik dan tidak ada kerusakan apapun sehingga KPU Kabupaten SerdangBedagai telah menggunakan kotak suara tersebut pada Pemilu 17 April 2019,untuk membuktikan jawabannya Teradu I s.d VII; 3. Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tercecernya kotaksuara tersebut tidak mengganggu tahapan Pemilihan Umum, faktanya KPUKabupaten Serdang Bedagai setelah adanya pemeriksaan mutu dan kualitaslogistik sesuai dengan surat KPU RI No.254-/PP.10.2- SD/07/SJ/II/2019 tertanggal18 Februari 2019, telah menggunakan kotak suara tersebut pada Pemilu 17 April 2019.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umumsebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari Jum’at tanggal 15 Februari 2019 di sekitar Simpang Sei Parit Dusun IX Desa Firdaus telah tercecer perlengkapan penyelenggara Pemilu berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) buah Kotak Suara Pemilu Tahun 2019. Berdasarkan keterangan saksi Hairuddin tercecernya Kotak Suara tersebut atas pemberitahuan Heru Mahi (Satpam RS Sulaiman). Heru Mahi mengatakan kepada Hairuddin bahwa ada barang terjatuh dari mobil truk yang baru melintas berjarak sekitar 50 meter. Kemudian Hairuddin menuju lokasi dan mengambil Kotak Suara tersebut. Pada tanggal 16 Februari 2019, Hairuddin menyerahkan Kotak Suara tersebut kepada Andi selaku adik Fauzi yang mewakili pihak KPU Kabupaten Serdang Bedagai di warung milik Kepala Dusun IX dengan kompensasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pengadu mengatakan bahwa pemindahaan Kotak Suara dilakukan 2 (dua) trip. Trip pertama jumlah Kotak Suara telah dihitung pada saat pemuatan dengan total 101 (seratus satu) bungkus dalam 1 (satu) bungkus terdapat 5 (lima) kotak. Kemudian pada trip kedua tidak dilakukan penghitungan secara menyeluruh, terperinci dan tercatat baik pada saat pengangkatan ke truk di Gudang KUD Penggalangan maupun pada saat pembongkaran/penurunan di Gudang Firdaus. Pengadu juga mengatakan bahwa pemindahan tersebut tidak dibuat Berita Acara. Pada saat pemindahan Kotak Suara tersebut tidak ada komisoner KPU dan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Pengadu mengatakan bahwa pemindahan tersebut tidak ada pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan pengamanan dari pihak Kepolisian dikarenakan surat pemberitahuan diterima Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Februari 2019 serta surat dari KPU Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 15 Februari 2019; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara, Para Teradu memakai Gudang KUD Desa Penggalangan dan Gudang KUD Desa Firdaus sesuai surat perjanjian kontrak (SPK) No.095/RT.07-SPK/1218/Sek- Kab/IV/2018. Para Teradu mengatakan bahwa penambahan Gudang CV Karina Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah sesuai SPK No.280/RT.01.1- SPK/1218/Sek-Kab/IX/2018 terhitung Oktober 2018 s/d April 2019 untuk Pemilu serentak Tahun 2019. Pemindahan Kotak Suara disebabkan kondisi Gudang KUD Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bamban kurang representatif luas Gudang terlalu kecil untuk menyimpan seluruh logistik Pemilu 2019 dan terdapat atap bocor. Berdasarkan hal tersebut, Para Teradu menyewa Gudang CV Karina dikarenakan dekat dengan Kantor Sekretariatan KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan Mapolres Serdang Bedagai dan infrastruktur Gudang (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, dengan lantai keramik serta bangunan baru. Para Teradu berinisiatif memindahkan logistik sesuai Surat Edaran KPU RI No.233/PP.10.5- SD/07/SJ/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 perihal pengelolaan logistik Pemilu 2019. Pada saat proses pemindahan Kotak Suara tersebut, para Teradu telah menyurati Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor 076/PP.11.1-SD/1218/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 perihal pemberitahuan kepada Bawaslu Serdang Bedagai terkait pemindahan logistik. Pada tanggal 15 Februari 2019, Kasubbag Umum Chairul Miftah Nasution langsung bertindak melaksanakan pemindahan setelah berkoordinasi dengan Kepala Sekretariatan Darma Eka Subakti. Para Teradu menjelaskan bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tercecer Kotak Suara berjumlah 1 (satu) bungkus, pada tanggal 16 Februari 2019 seluruh komisioner langsung sigap bertindak. Kemudian tim pencari berhasil mendapatkan dan mengamankan 1 bungkus kotak suara yang tercecer tersebut dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan sebagaimana keterangan/klarifikasi dibawah sumpah Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Bayu Afriyanto. Pada tanggal 17 Februari 2019, para Teradu melaksanakan penghitungan ulang seluruh logistik, khususnya di Gudang CV Karina Desa Firdaus serta Gudang KUD Desa Penggalangan. Hasil penghitungan ulang tersebut, seluruh logistik kotak suara dalam jumlah lengkap, termasuk 1 bungkus yang diamankan di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai; [4.3] Menimbang keterangan Pengadu, Teradu, Pihak Terkait, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 di Simpang Sei Parit Dusun IX Desa Firdaus telah tercecer perlengkapan penyelenggara Pemilu berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) buah Kotak Suara Pemilu Tahun 2019. Para Teradu mengirimkan surat pemberitahuan mengenai pemindahaan perlengkapan penyelenggara Pemilu yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 15 Februari 2019. Meski demikian, surat pemberitahuan tersebut diterima Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 18 Februari 2019. Akibat keterlambatan surat pemberitahuan tersebut, tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan pengamanan dari Polres Serdang Bedagai. Dalam persidangan para Teradu mengakui bahwa pada saat pemindahaan kotak suara pada trip kedua tidak dilakukan penghitungan secara menyeluruh, terperinci dan tercatat baik pada saat pengangkatan ke truk di Gudang KUD Penggalangan maupun pada saat pembongkaran/penurunan di Gudang Firdaus. Pemindahaan Kotak Suara dilakukan pada saat seluruh komisioner KPU dan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai tidak berada di wilayah kerja. Pada saat kejadian tersebut, seharusnya Teradu II selaku Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai bertanggungjawab atas pemindahaan Kotak suara tersebut, namun Teradu I selaku Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Serdang Bedagai yang berada pada saat pemindahaan kotak suara. Dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pelaksana pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu adalah Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Meski (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, demikian, dalam pendistribusian tersebut Teradu I dan Teradu II perlu mempertimbangkan empat faktor yang meliputi keamanan, ketepatan waktu, skala prioritas, dan efisiensi anggaran sebagaimana disyaratkan Pasal 30 peraturan a quo. DKPP menilai sikap dan tindakan Teradu I dan Teradu II dalam melaksanakan pemindahan kotak suara sebagai perlengkapan pemungutan suara tidak cermat dan tidak teliti serta mengabaikan faktor keamanan. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu I dan II tidak meyakinkan DKPP. Teradu I dan Teradu II terbukti melanggar prinsip berkepastian hukum, tertib, dan profesional sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 15 huruf a dan huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Meskipun Teradu III s.d VII tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum karena pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu bukan tanggungjawab dari Teradu III s.d Teradu VII namun DKPP memandang perlu mengingatkan Teradu III s.d Teradu VII untuk melakukan supervisi atas peristiwa pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu mengingat Teradu III s.d Teradu VII memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I dan Teradu II terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I Chairul Miftah Nasution selaku Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan Teradu II Darma Eka Surbakti selaku Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 3. Merehabilitasi Teradu III Erdian Wirajaya selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai, Teradu IV Misriani, Teradu V Fuad Hasan Lubis, Teradu VI Bayu Afriyanto dan Teradu VII Ardiansyah Hasibuan selaku Anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Rahmat Bagja, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan tidak dihadiri oleh Teradu. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,