Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 322-PKE-DKPP/XI/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 343- P/L-DKPP/X/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 322-PKE-DKPP/XI/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Romulus Tindaon Pekerjaan : Advokat/Caleg DPRD Provinsi Partai Perindo Alamat : Dusun I, Kel/Desa Pematang Panjang, Kec. Air Putih Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Ade Sutoyo Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Batu Bara Alamat : Jl. Simpang Marsam Desa Sumber Padi, Kec. Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Abdillah Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Batu Bara Alamat : Jl. Simpang Marsam Desa Sumber Padi, Kec. Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Allen Sitohang Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Batu Bara Alamat : Jl. Simpang Marsam Desa Sumber Padi, Kec. Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Teradu III; Teradu I s.d Teradu III selanjutnya disebut sebagai ------------ Para Teradu; [1.3] membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar keterangan Para Teradu; mendengar keterangan Pihak Terkait; mendengar keterangan Saksi; memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu melakukan tidak profesional dalam menindaklanjuti Laporan Pengadu tanggal 30 April 2019; 2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Batu Bara, Para Teradu menyatakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS Desa Kampung Kelapa tidaklah memenuhi unsur- unsur dalam sebuah Pelanggaran Pemilu. Para Teradu berpendapat bahwa berdasarkan serangkaian keterangan para saksi, tidak terdapat unsur kesengajaan dalam penulisan hasil rekapitulasi, sehingga para saksi partai politik menerima sertifikat hasil perbaikan dalam acara Pleno terbuka KPU Batu Bara dan hasil tersebut menyatakan sinkronisasi data dan tidak ada lagi masalah disetiap Kecamatan se-Kabupaten Batu Bara; 3. Bahwa tindakan Para Teradu yang mengatakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS tidaklah memenuhi unsur-unsur dalam sebuah Pelanggaran Pemilu dalam Rapat Pembahasan kedua tanggal 21 Mei 2019 adalah tindakan yang salah dan sudah melanggar hukum karena menurut Pasal 184 KUHAP mengatakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka minimal didukung 2 alat bukti, karena dalam Laporan Pengadu tanggal 30 April 2019 tentang Pasal 554 Jo 535 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah didukung oleh saksi yakni: 1. Nixon Sinaga, 2. Germanus Situmorang dan 3. Darwin Joel Sinaga dan surat yang diduga palsu yakni rekapan hasil rekapitulasi C1 KWK; 4. Bahwa tanggapan Para Teradu dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Batu Bara tanggal 21 Mei 2019 yang mengatakan serangkaian keterangan para saksi merupakan bukan unsur kesengajaan adalah sudah salah dan melanggar hukum sebab tidak menjelaskan nama saksi yang menerangkan dan menurut peraturan dalam pelaksanaan Pemilu yang berhak menulis Sertifikat hasil perolehan suara adalah KPPS dan bukan petugas PPS. Berarti petugas PPS Desa Kampung Kelapa yang melakukan penulisan Sertifikat C1 KWK adalah bukan tugas dan wewenangnya merupakan pelanggaran pidana pemilu. Seharusnya menurut hukum Sentra Gakkumdu Kabupaten Batu Bara merekomendasikan laporan Pengadu ditindaklanjuti ke Penyidik Polres Batu Bara; 5. Bahwa tindakan Para Teradu yang turut merekomendasikan Laporan Pelanggaran Nomor: 02/LP/PL/Kab/02.10/V/2019 atas nama Drs. Romulus Tindaon, SH “Tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu tindak Pidana Pemilihan” sehingga kasusnya tidak ditindaklanjuti adalah Perbuatan Melanggar Hukum; 6. Bahwa hingga tanggal surat ini Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Batu Baratidak melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat 3 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 yang berbunyi: Pemberitahuan Status Penanganan Temuan dan Laporan dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat. Bahwa perlu Pengadu jelaskan Berita Acara Pembahasan I dan II Sentra Gakkumdu baru Pengadu dapat sesudah Pengadu mendaftarkan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kisaran No. 05/Pid.Pra/PN.Kis/2019; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan 4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Undangan klarifikasi; Bukti P-2 : Form DAA1 DPRD Provinsi; Bukti P-3 : Form C1; Bukti P-4 : Hasil kajian Bawaslu Kab. Batu Bara; Bukti P-5 : Formulir Model B1; Bukti P-6 : Formulir Model B3; Bukti P-7 : Berita acara Pembahasan Pertama Sentragakumdu No. 01/SG/Kab/02.10/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 Terhadap Laporan No.02/LP/PL/Kab/02.10//2019 Tanggal 30 April 2019; Bukti P-8 : Surat Perintah Tugas No. 196,197,198,199/K.Bawaslu-Pro.SU- 02/KP.01.00/05/2019; Bukti P-9 : Formulir Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran No.02/LP/PL/Kab/02.10/VVV/2019; Bukti P-10 : Berita acara Pembahasan Kedua Sentragakumdu No. 03/SG/Kab/02.10/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 Terhadap Laporan No.02/LP/PL/Kab/02.10//2019 Tanggal 30 April 2019; Bukti P-11 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan No.02/LP/PL/Kab/02.10/VVV/2019 tanggal 21 Mei 2019; [2.4] Saksi Pengadu: 1. Darwin Joel Sinaga  Saksi merupakan Saksi Partai Perindo di TPS 1 Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Air Putih;  Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Pengadu yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Partai Perindo Nomor Urut 7 di TPS 1 Desa Kampung Kelapa adalah sejumlah 19 Suara, namun pada saat diumumkan di papan pengumuman Balai Desa Kampung Kelapa menjadi nol;  Saksi menyatakan telah memberikan keterangan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Batu Bara; 2. Nikson Sinaga  Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Pengadu yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Partai Perindo Nomor Urut 7 di TPS 1 Desa Kampung Kelapa adalah sejumlah 19 Suara, sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS tersebut;  Bahwa saksi menerangkan sebelumnya telah mencatat dan mendokumentasikan C1 Plano TPS 1 Desa Kampung Kelapa ketika proses penghitungan suara;  Saksi menyatakan telah memberikan keterangan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Batu Bara; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana yang di ajukan oleh Pengadu dalam aduannya adalah keberatan atas dihentikannya laporan pengadu dalam proses penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Batu Bara yang dilaporkan oleh Pengadu Ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara pada tanggal 30 April 2019, sebagaimana dalam laporan Pengadu dengan Nomor Register: 02/LP/PL/Kab/02.10/V/2019, atas nama Pelapor Romulus Tindaon; 2. Bahwa terhadap pokok permasalahan ini sebelumnya juga Pengadu telah menempuh upaya hukum berupa pengajuan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Kisaran yang mendudukkan Para Teradu sebagai Termohon Praperadilan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kisaran yang amarnya Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon; 3. Bahwa dapat Para Teradu jelaskan pada dasarnya telah melakukan pola dan mekanisme dalam menangani setiap laporan yang masuk ke Bawaslu Batu Bara dengan tetap berpedoman kepada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum serta Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; 4. Bahwa dalam setiap laporan dari Pelapor Bawaslu Kabupaten Batu Bara bersama-sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Batu Bara dan Kejaksaan Negeri Batu Bara yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu merupakan suatu lembaga yang dibentuk sesuai dengan tingkatannya oleh Undang-undang untuk menyamakan pola penanganan tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan serangkaian proses; 5. Bahwa tidak terkecuali terhadap laporan Pengadu tentu Para Teradu telah melakukan serangkaian proses dari mulai Penerimaan laporan, melakukan Pembahasan pertama sampai kepada Pembahasan kedua telah dilakukan Para Teradu bersama sama dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Batu Bara, dan Kejaksaan Negeri Batu Bara, ternyata setelah dilakukan pembahasan ke dua untuk menentukan status laporan maka terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pengadu masing-masing unsur yang tergabung dalam Sentra Gakumdu telah sepakat untuk dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu; 6. Bahwa oleh karena Laporan yang dilaporkan oleh Pengadu dihentikan maka Para Teradu tidak meneruskan laporan Pengadu kepada Penyidik dan tidak pula menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan sesuai pasal 24 ayat 4 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan sesuai mekanismenya maka Para Teradu mengumumkannya pada papan pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batu Bara tentang status laporan yang dihentikan sebagai bentuk adanya kepastian hukum bagi Pelapor; 7. Bahwa adapun yang menjadi alasan dihentikannya laporan Pengadu adalah dikarenakan tidak terpenuhinya unsur sengaja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 554 jo 535 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dapat Para Teradu jelaskan: Unsur sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi“ terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya: seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menyadari tindakan tersebut dan/atau akibatnya; menurut doktrin kesengajaan menurut sifatnya, dolus malus yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang- undang dan diancam dengan pidana; 8. Bahwa hal ini tentu didasarkan setelah dilakukan klarifikasi terhadap beberapa orang saksi yang diajukan oleh Pelapor yang telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tidak didapati satu saksipun yang menyatakan dalam keterangannya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anggota PPS Kampung kelapa telah melakukan perbuatan yang disangkakan dilakukan dengan unsur sengaja, apalagi ternyata telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Batu Bara yang memungkinkan dilakukan perbaikan dalam setiap rekapitulasi sesuai dengan tingkatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1, 2, 3, 4 dan ayat 5 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu; 9. Bahwa dengan demikian maka dalil Pengadu pada poin 2 yang menyatakan menurut Pasal 184 KUHAP yang mengatur untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka minimal 2 alat bukti tidak dapat dijadikan dasar, sebab saksi yang diajukan oleh Pengadu seluruhnya adalah kesaksian yang tidak mempunyai nilai dalam pembuktian, maka harus ditolak dan dikesampingkan; 10. Bahwa begitu juga dalil Pengadu pada point 3 yang menyatakan adanya perbuatan PPS Desa Kampung Kelapa yang melakukan penulisan sertifikat C1- KWK yang seharusnya berhak menulis sertifikat hasil perolehan suara adalah KPPS bukan PPS, adalah sesuatu dalil yang mengada-ada faktanya adalah KPPS lah yang melakukan penulisan terhadap sertifikat C1-KWK, hal ini didasarkan keterangan KPPS pada saat dilakukan klarifikasi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi; 11. Bahwa dalil Pengadu pada point 5 yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Batu Bara tidak melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, yaitu Pemberitahuan status Laporan adalah suatu rangkaian perkataan bohong dan tendensius sebab dapat Para Teradu jelaskan: Sesuai Pasal 33 ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, disebutkan: “Status penanganan pelanggaran pemilu diumumkan di kantor sekretariat jendral Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, sekretariat Panwaslu Kecamatan,atau sekretariat panwaslu LN dengan pemeberitahuan tentang status penanganan Temuan atau laporan sebagaimana formulir pemberitahuan tentang status laporan/Temuan yang dituangkan dalam Formulir Model B.15” Bahwa Para Teradu telah menerapkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, dengan cara menuangkan status Laporan Pelapor ke dalam Formulir Model B.15. Pada ayat (2) disebutkan “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat ditempat ditempatkan di papan pengumuman dan laman resmi Bawaslu” Bahwa Para Teradu telah menerapkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, dengan cara menempelkan Status laporan ke papan pengumuman dan laman resmi Bawaslu Kabupaten Batu Bara. Ayat (3) “pemberitahuan status penanganan temuan dan laporan dapat disampaikan kepada pelapor melalui surat” Dapat Para Teradu kemukakan bahwa kata “dapat” bukan merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan; 12. Bahwa seluruh rangkaian proses penanganan laporan telah dilakukan secara profesional dan transparan oleh Para Teradu bersama dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Hal ini terbukti dari tingkat kehadiran Pengadu di kantor Bawaslu Kabupaten Batu Bara sehingga setiap tahapan proses Penanganan Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pengadu sejak Laporan sampai keluarnya status laporan diketahui oleh Pengadu, hal ini dapat Pengadu buktikan dengan keterangan saksi-saksi Para Teradu. [2.6] PETITUM PARA TERADU Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik; dan 3. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. [2.7] Bahwa untuk menguatkan jawabannya Para Teradu telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan; Bukti T-2 : Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan; Bukti T-3 : Berita Acara Rapat Pleno tertanggal 02 Mei 2019; Bukti T-4 : Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kab.Batu Bara Nomor : 01/SG/Kab/02.10/V/2019, Tertanggal 02 Mei 2019; Bukti T-5 : Surat Perintah Tugas Nomor: 196/K.BAWASLU-PROV.SU- 02/KP.01.00/05/2019; Bukti T-6 : Surat Perintah Tugas Nomor: 197/K.BAWASLU-PROV.SU- 02/KP.01.00/05/2019; Bukti T-7 : Surat Perintah Tugas Nomor: 198/K.BAWASLU-PROV.SU- 02/KP.01.00/05/2019; Bukti T-8 : Surat Perintah Tugas Nomor: 199/K.BAWASLU-PROV.SU- 02/KP.01.00/05/2019; Bukti T-9 : Formulir Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran; Bukti T-10 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Batu Bara; Bukti T-11 : Berita Acara Rapat Pleno tertanggal 21 Mei 2019; Bukti T-12 : Formulir Model B.15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan; Bukti T-13 : Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kisaran; Bukti T-14 : Foto Pemberitahuan Status Laporan; [2.8] Keterangan Pihak Terkait 1. KPU Kabupaten Batu Bara a. Bahwa PPK Air Putih pada saat akan membacakan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Mei 2019, menyampaikan bahwa masih ada kesalahan pembacaan hasil penghitungan suara oleh PPS Desa Kampung Kelapa pada formulir C1-DPRD Provinsi Partai Perindo di TPS 1 Desa Kampung Kelapa terdapat kesalahan penulisan pada Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, sehingga PPK Air Putih meminta untuk melakukan perbaikan pada saat pleno tingkat Kabupaten dengan mengembalikan suara yang bergeser yaitu suara bapak Drs. Romulus Tindaon SH dan disetujui oleh Bawaslu dan seluruh saksi rapat pleno yang hadir (Formulir C1.Plano-DPRD Provinsi hologram dan Formulir C1-DPRD Provinsi); b. Bahwa sesuai dengan perintah KPU RI melalui Surat Edaran Nomor 225/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS dan KPPS, dan Surat KPU RI Nomor 263/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal penjelasan sanksi dugaan pelanggaran kode etik PPK,PPS dan KPPS, maka berdasarkan Berita Cara Rapat Pleno KPU Batu Bara Nomor 63/PL.4.3- BA/03.1/KPU-Kab/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 membentuk tim klarifikasi dan penanganan dugaan pelanggaraan administrasi pemilu dan kode etik penyelenggara badan adhoc (PPK, PPS, KPPS) tingkat KPU Kabupaten Batu Bara pada Pemilu Tahun 2019 yaitu Divisi Hukum, Divisi SDM dan Parmas dan Divisi Umum, Keuangan dan Logistik; c. Bahwa berdasarkan Surat KPU Batu Bara Nomor 497/PY.01.5- SD/1219/KPU-Kab/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Evaluasi Kinerja PPK, PPS dan KPPS untuk melakukan klarifikasi kepada badan adhoc (Ketua dan Anggota PPS Desa Kampung Kelapa dan Ketua KPPS TPS 1 Desa Kampung Kelapa) di Kantor KPU Kabupaten Batu Bara; d. Bahwa dari Hasil evaluasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara badan adhoc (PPK, PPS, KPPS) maka Ketua dan Anggota PPS desa Kampung Kelapa Kecamatan Air Putih masing-masing Ketua PPS (Gopar Butar-butar) Anggota PPS (Jones Sinaga dan Josri Situmorang) diberi sanksi pelanggaran administrasi pemilu berupa Peringatan Keras serta ketua KPPS TPS 1 Desa Kampung Kelapa kecamatan Air Putih (Germanus Situmorang) diberi sanksi pelanggaraan administrasi pemilu berupa Peringatan Keras; e. Bahwa turut Pihak Terkait lampirkan: 1) Model C1 Plano DPRD Berhologram DPRD Provinsi C1 –DPRD Provinsi Dapil 5 TPS 1 Desa Kampung Kelapa; 2) Model C1 DPRD Provinsi; 3) Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 63/PL.4.3- BA/03.1/KPU-Kab/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim verifikasi dan Klarifikasi dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Badan Adhock (PPK/PPS/KPPS) tingkat KPU Kabupaten Batu Bara pada Pemilu Tahun 2019 yaitu Divisi Hukum, Divisi SDM dan Parmas dan Divisi Umum, Keuangan dan Logistik; 4) Surat KPU Batu Bara Nomor 497/PY.01.5-SD/1219/KPU-Kab/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 Perihal Evaluasi Kinerja PPK,PPS dan KPPS; 5) Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 64/PL.4.3- BA/03.1/KPU-Kab/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Hasil evaluasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran admintrasi dan kode etik Penyelenggara Badan Adhock (PPK/PPS/KPPS) Tingkat KPU Kabupaten Batu Bara pada Pemilu Tahun 2019 pada PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu Tahun 2019 antara lain yaitu Ketua dan Anggota PPS Desa Kampung Kelapa Kecamatan Air Putih masing-masing Ketua PPS (Gopar Butar-Butar) Anggota PPS Desa Kampung Kelapa (Jones Sinaga dan Josri Situmorang) diberi Sanksi Administrasi Pemilu Peringatan Keras. Serta Ketua KPPS TPS 1 Desa Kampung Kelapa Kecamatan Air Putih Atas Nama GERMANUS SITUMORANG Diberi Sanksi Pelanggaran Administrasi Pemilu Peringatan Keras; f. Surat KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 520/HK.06.4-SP/1219/KPU- Kab/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 Perihal Surat Peringatan Keras kepada: 1) Ketua KPPS TPS 1 Desa Kampung Kelapa atas nama Germanus Situmorang; 2) Ketua dan Anggota PPS Desa Kampung Kelapa atas nama:  Gopar Butar-Butar  Jones Sinaga  Josri Situmorang g. Berita Acara Klarifikasi terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Pelanggaran Badan Adhock untuk Ketua KPPS TPS 1 Desa kampung Kelapa dan Ketua dan Anggota PPS Desa Kampung Kelapa. 2. Polres Batubara (Tim Sentra Gakkumdu Batu Bara) atas nama Sugiarto a. Bahwa seluruh tahapan penanganan Laporan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Saksi mengatakan laporan pengadu sebagai pelapor telah ditindaklanjuti dan dikaji secara bersama oleh tim Sentra Gakkumdu. Pengadu juga aktif hadir ke kantor Bawaslu Batu Bara untuk mengikuti perkembangan laporannya; c. Bahwa menurut keterangan saksi teradu yang berasal dari Kepolisian Resort Batu Bara mengatakan laporan pengadu sebagai pelapor telah ditindaklanjuti dan dikaji secara bersama oleh tim Sentra Gakkumdu. Pengadu juga aktif hadir ke kantor Bawaslu Batu Bara untuk mengikuti perkembangan laporannya 3. Staf Bawaslu Kabupaten Batu Bara atas nama Sutrisno a. Saksi merupakan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batu Bara; b. Saksi menerangkan bahwa Laporan Pengadu sudah dibahas di Sentra Gakkumdu Kabupaten Batubara dan hasilnya sudah diumumkan di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Batu Bara;

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa: a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau b. Rekomendasi DPR. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Batu Bara diduga tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan tindak pidana Pemilu yang dilaporkan Pengadu. Bahwa Pengadu merupakan Caleg DPRD Provinsi dari Partai Perindo Nomor Urut 7 Dapil Sumut V pada tanggal 30 April 2019 melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PPS Desa Kampung Kelapa. Laporan Pengadu diregistrasi dengan Nomor: 02/LP/PL/Kab/02.10/V/2019 terkait perolehan suara Pengadu di TPS 1 Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. Menurut Pengadu, perolehan suara Pengadu di TPS tersebut sejumlah 19 (sembilan belas) suara sebagaimana bukti Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi. Akan tetapi, perolehan suara Pengadu pada Formulir Model DAA1 dan Model DA1 berubah menjadi 0 (nol) suara. Bahwa Pengadu mengetahui perubahan suara dari Saksi Partai Perindo di TPS 1 Desa Kampung Kelapa dan pada tanggal 30 April 2019 melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Batu Bara. Dalam laporan tersebut, Pengadu melaporkan PPS Desa Kampung Kelapa melanggar Pasal 544 juncto Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengadu juga mencantumkan 2 (dua) alat bukti, yaitu saksi atas nama Nixon Sinaga, Germanus Situmorang, dan Darwin Joel Sinaga, serta alat bukti surat berupa fotokopi Formulir Model C1, Formulir Model C1 yang diduga palsu, Formulir Model DAA1 Desa Kampung Kelapa, dan Formulir Model DA1 Kecamatan Air Putih. Berdasarkan kronologis kejadian dan alat bukti yang disampaikan, Pengadu menyatakan laporannya telah Memenuhi Syarat untuk ditindaklanjuti ke proses penyidikan Polres Batu Bara. Namun kenyataannya, dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Batu Bara pada tanggal 21 Mei 2019, Para Teradu menyatakan Laporan Pengadu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Para Teradu juga tidak melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Penanganan Laporan kepada Pelapor dalam hal ini kepada Pengadu; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Terkait Laporan Pengadu tanggal 30 April 2019 telah ditindaklanjuti Para Teradu dengan melakukan kajian awal. Berdasarkan hasil kajian awal, Laporan Pengadu dinyatakan memenuhi syarat sehingga diregistrasi dengan Nomor 02/LP/PL/Kab/02.10/V/2019. Berdasarkan ketentuan, Para Teradu melakukan pembahasan terhadap laporan Pengadu bersama-sama dengan Kepolisian Resor Batu Bara dan Kejaksaan Negeri Batu Bara yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Berdasarkan hasil Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Batu Bara tanggal 2 Mei 2019, Laporan Pengadu ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Para Saksi, dan Terlapor. Bahwa setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para pihak, pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu pada tanggal 21 Mei 2019 disimpulkan Laporan Pengadu dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu. Dasar dihentikannya laporan Pengadu adalah tidak terpenuhinya unsur sengaja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 554 juncto Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan klarifikasi terhadap beberapa saksi Pelapor yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi, tidak diperoleh informasi yang menyatakan perbuatan anggota PPS Kampung Kelapa dilakukan dengan sengaja, apalagi telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Batu Bara. Para Teradu menolak dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak mengumumkan Status Laporan Pengadu. Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Para Teradu telah menuangkan Status Laporan Pengadu ke dalam Formulir Model B.15 dan selanjutnya ditempelkan pada papan pengumuman serta diunggah pada laman resmi Bawaslu Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018, pemberitahuan status penanganan laporan dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat. Bahwa kata “dapat” bukan merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan. Berdasarkan fakta tersebut, Para Teradu menyatakan telah menindaklanjuti Laporan Pengadu sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, serta bukti dalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta pada tanggal 30 April 2019 Pengadu menyampaikan laporan kepada Para Teradu atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh PPS Desa Kampung Kelapa. Laporan tersebut terkait perubahan perolehan suara Pengadu di TPS 1 Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. Bahwa berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Pengadu memperoleh 19 (sembilan belas) suara di TPS 1 Desa Kampung Kelapa, akan tetapi pada Formulir Model DAA1 dan Model DA1 perolehan suara Pengadu berubah menjadi 0 (nol) suara. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, laporan Pengadu dinyatakan Memenuhi Syarat Materiil dan Syarat Formil sesuai kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batu Bara dan diregistrasi dengan Nomor 02/LP/PL/Kab/02.10/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019. Para Teradu bersama Sentra Gakkumdu kemudian melakukan proses pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Pelapor, Para Saksi, dan Terlapor. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu pada tanggal 21 Mei 2019, disimpulkan bahwa Laporan a quo dihentikan atau tidak dapat ditindaklanjuti ke proses penyidikan karena tidak memenuhinya unsur kesengajaan sebagaimana ketentuan Pasal 554 juncto Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Batu Bara selaku Pihak Terkait, terhadap permasalahan perolehan suara Pengadu telah dilakukan koreksi/perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 5 Mei 2019. Dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, PPK Air Putih menyampaikan adanya kekeliruan terhadap perolehan suara Pengadu di TPS 1 Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Air Putih. Keterangan PPK Air Putih ditindaklanjuti dengan mencermati Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi, selanjutnya dilakukan koreksi/perbaikan perolehan suara Pengadu yang semula berjumlah 0 (nol) dalam Formulir Model DAA1 menjadi 19 (sembilan belas) suara pada Formulir Model DA1. Terungkap juga fakta bahwa terhadap kekeliruan/kesalahan rekapitulasi perolehan suara Pengadu, KPU Kabupaten Kabupaten Batu Bara telah menjatuhkan Sanksi Administrasi Pemilu berupa Peringatan Keras kepada Ketua dan Anggota PPS Desa Kampung Kelapa serta kepada Ketua KPPS TPS 1 Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Air Putih. Berkenaan dalil aduan Para Teradu tidak mengumumkan status laporan Pengadu, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan Para Teradu telah menuangkan Status Laporan Pengadu ke dalam Formulir Model B.15 dan diumumkan pada papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batu Bara sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat Para Teradu telah menindaklanjuti Laporan Pengadu sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu menyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan para Saksi, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu. [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo. [5.3] Teradu I, Teradu II, dan Teradu III tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Ade Sutoyo selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Batu Bara, Teradu II Abdillah, dan Teradu III Allen Sitohang masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Batu Bara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini. 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari, dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota. Plt. Ketua Ttd Muhammad ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir