Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 40-PKE-DKPP/II/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 032-P/L-DKPP/I/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 40-PKE- DKPP/II/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Mandala Abadi Pekerjaan/Lembaga : Partai Amanat Nasional (PAN) Alamat : Jl. Latuharhari No. 19 MEMBERIKAN KUASA KEPADA Nama Elza Syarief : Pekerjaan/Lembaga Advokat : Alamat : Jl. Latuharhari No. 19, Menteng, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama Muhammad Halman Muhdar : Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Kota Jakarta Pusat Alamat : RT 2/RW 17. Kebon Melati, Tanah Abang, Central Jakarta City Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Abdul Salam Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan Alamat : Jl. Buncit Raya No. 11 RT 6/RW 5, Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Denny Alamsyah Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kecamatan Pancoran Alamat : Jl. Buncit Raya No. 11 RT 6/RW 5, Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Bambang Suprayitno Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kelurahan Rawajati Alamat : Jl. Buncit Raya No. 11 RT 6/RW 5, Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu IV; Teradu I, II, III, dan IV selanjutnya disebut sebagai-----------------Para Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu selaku Anggota Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan, Anggota Panwas Kecamatan Pancoran, dan Anggota Panwas Kelurahan Rawajati yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu merupakan calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 5 untuk pemilu tahun 2019 Dapil II DKI Jakarta yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri akan mengadakan kegiatan kampanye tatap muka (blusukan) pada tanggal 19 Oktober 2018 di area Pasar Gembrong Lama Jalan Galur Raya Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat dan pada tanggal 11 November 2018 sekira jam 05.00 WIB di area Pasar Kaget Rawajati, Jalan Rajawati Timur II Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan; 2. Bahwa mengenai Kampanye sesuai dengan Surat Nomor PAN/09/B/I M12/2018 tanggal November 2018 perihal pemberitahuan kampanye di Pasar Rawajati serta kedua kegiatan tersebut telah memperoleh ijin dari RT/RW serta aparat setenoat serta telah mengkonsultasikan kegiatan kampanye tersebut kepada Anggota Bawaslu Kota Jakarta Pusat Muhammad H Muhdar; 3. Bahwa sebelum adanya kampanye Mandala Abadi beserta tim sukses Yoke Verlina Tumewa telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Jakarta Selatan Abdul Salam; 4. Bahwa sebelum memberikan kupon/kartu data umroh dan Doorprize, Mandala Abadi telah meminta saran dan rekomendasi kepada Bawaslu terkait penggunaan kartu data/kupon dalam masa kampanye tatap muka (blusukan) tersebut. Anggota Bawaslu Muhammad Muhdar dan Abdul Salam pada saat itu mengizinkan Mandala Abadi untuk mengedarkan kartu data/kupon umroh dan doorpize dengan mencoret ketentuan pada poin 1-4 mengenai umroh dan doorprize bahkan Bawaslu menjamin apabila hal tersebut dilakukan, maka akan aman bagi Pengadu serta tidak menimbulkan permasalahan kedepannya; 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mandala Abadi menindaklanjuti dengan menyebarkan jaringan komunikasi kepada seluruh tim sukses dan relawan untuk mencore semua kartu data/kupon poin 1-4 mengenai umroh dan doorprize. Tetapi pada kenyataannya penggunaan kartu data/kupon tersebut tetap memberikan permasalahan terkait pelanggaran pemilu dengan membagi-bagikan kupon tersebut sebagaimana Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL; 6. Bahwa dalam menindaklanjuti peristiwa tersebut, Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV tidak melakukan investigasi ataupun pemeriksaan permasalahan secara mendalam dan jelas sebelum membawa permasalahan kepada pihak kepolisian; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Transkrip pesan singkat via aplikasi whatsapp antara Mandala Abadi dengan Tim Sukses dan Relawan; Bukti P-2 : Fotokopi Data Konstituen Mandala Abadi Caleg DPR RI Dapil DKI 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Luar Negeri, pada lokasi Pasar Rawajati tanggal 11 November 2018 berjumlah 25; Bukti P-3 : Fotokopi Kupon/kartu data Mandala Abadi Caleg DPR RI Dapil DKI 2; Bukti P-4 : Fotokopi Rekaman video dokumentasi kampanye Tatap Muka (blusukan) di Pasar Rawajati; Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor PAN/09/B/I M12/2018 tanggal November 2018 perihal pemberitahuan kampanye; Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL; Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I [2.4] Menimbang bahwa Teradu I telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Teradu I membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, Teradu I memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa fakta yang sebenarnya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pengadu (Mandala Abadi) tidak menyampaikan surat pemberitahuan kampanye tatap muka yang ditujukan kepada pihak kepolisian dan tembusan kepada KPU dan Bawaslu. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat 1 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum yang menyatakan “Petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan atau KPU/KIP Kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, dan atau Bawaslu Kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya”; 2. Bahwa upaya pencegahan pada saat dilokasi kegiatan tetap dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan Galur atas nama Ibu Basniar dengan melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut: a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 Panwaslu Kelurahan Galur, Ibu Basniar melakukan Pengawasan Kegiatan Kampanye tatap muka oleh Pengadu selaku Caleg DPR RI (Mandala Abadi dan Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 1 Jakarta Pusat atas nama Lucky Andriyani dari Partai Amanat Nasional bertempat di Pasar Gembrong Lama, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat; b. Bahwa pada saat pengawasan kampanye tersebut, Ibu Basniar selaku Panwaslu Kelurahan galur telah mempertanyakan terlebih dahulu kepada tim kampanye Pengadu (Mandala Abadi) perihal surat Pemberitahuan Kampanye yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu, namun tim Kampanye Pengadu (Mandala Abadi) tidak dapat menunjukkan Surat Pemberitahuan tersebut. Salah satu tim kampanye Pengadu (Mandala Abadi) mengatakan bahwa mereka sebelumnya telah melakukan kegiatan kampanye tatap muka ditempat lain tanpa ada surat pemberitahuan dimaksud dan mereka bisa melakukan kegiatan. Oleh Sebab itu, tim kampanye Pengadu (Mandala Abadi) mempertanyakan mengapa harus ada surat pemberitahuan atau Izin? Selanjutnya Panwaslu Kelurahan Galur menjelaskan tentang aturan – aturan terkait pelaksaan kampanye kemudian meminta kegiatan kampanye tersebut agar dihentikan karena tidak ada Pemberitahuan kepada pihak Kepolisian, KPU dan Bawaslu. Namun tim kampanye tersebut tidak mengindahkan penjelasan Panwaslu Kelurahan Galur dan tetap menjalankan kegiatanya. 3. Bahwa Temuan tersebut bersumber dari hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Galur, dimana berdasarkan pengawasannya terdapat peristiwa yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilu, yang kemudian jajaran Panwascam Johar Baru, melakukan pengumpulan bukti dan saksi dengan melakukan investigasi. Investigasi dilakukan oleh Panwascam Johar Baru bersama dengan Panwas Kelurahan Galur, untuk mengumpulkan bukti, dan saksi sebelum di tetapkan sebagai Temuan. Hasil investigasi kemudian diplenokan oleh Panwaslu Kecamatan Johar Baru pada tanggal 24 Oktober 2018 untuk diteruskan ke Bawaslu Kota Jakarta Pusat; 4. Bahwa hasil investigasi disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Johar Baru kepada Bawaslu Kota Jakarta Pusat, selanjutnya Bawaslu Kota Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2018 melakukan rapat Pleno untuk membahas hasil investigasi Panwaslu Kecamatan Johar Baru, dan memutuskan bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil untuk ditetapkan sebagai Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu; 5. Bahwa setelah dilakukan registrasi sebagai Temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu dengan registrasi nomor 05/TM/PL/Kota/12.01/X/2018 pada tanggal 26 Oktober 2018, Bawaslu Kota Jakarta Pusat, selanjutnya melakukan pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu. Berdasarkan hasil pembahasan pertama yang dihadiri unsur kepolisian dan kejaksaan, disimpulkan bahwa Temuan Registrasi nomor 05/TM/PL/Kota/12.01/X/2018 memenuhi syarat formil dan materil sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; 6. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Jakarta Pusat bersama dengan Sentra Gakkumdu, melakukan klarifikasi terhadap para saksi, ahli, serta Terlapor dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk memperjelas peristiwa tersebut. hasil klarifikasi dan kajian selanjutnya dilakukan pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu, pada tanggal 14 Nopember 2018. Hasil pembasan kedua menyimpulkan bahwa Temuan Registrasi Nomor: 05/TM/PL/Kota/12.01/X/2018 memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan merekomendasikan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan; 7. Bahwa Bawaslu Kota Jakarta Pusat melaksanakan rapat pleno untuk membahas dan menetapkan hasil kajian, pembahasan kedua Sentra Gakkumdu pada tanggal 14 November 2018 Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu diteruskan ke tahap penyidikan Polres Metro Jakarta Pusat; 8. Bahwa proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat, berlangsung selama 14 hari kerja, dari hasil penyidikan selanjutnya di bahas dalam pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu pada tanggal 03 Desember 2018 disimpulkan bahwa Laporan Polisi Nomor : 1856/K/XI/2018/RESTRO JAKPUS tanggal 14 November 2018 atas nama Pelapor Muhammad Halman Muhdar, SH dengan Terlapor MANDALA ABADI dan LUCKY ANDRIYANI telah dilakukan pemberkasan, dan rekomendasi berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan; 9. Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2018 untuk diperiksa, diadili dan diputus. Pada tanggal 18 Desember 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus Perkara Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, dengan menyatakan Terdakwa I Mandala Abadi alias Mandala dan Terdakwa II Lucky Andriyani alias Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu : “dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan pidana kurungan; 10. Bahwa Surat Nomor: PAN/09/B/I M12 / 2018 tanggal November 2018 perihal pemberitahuan kampanye di Pasar Rawajati tidak pernah diterima oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat; 11. Bahwa Teradu I tidak pernah dimintai konsultasi dan/atau bertemu langsung dengan Pengadu untuk membahas perihal kegiatan kampanye yang akan dilakukan Pengadu. Sebelum melakukan kegiatan kampanye pada tanggal 19 Oktober 2018 di area Pasar Gembrong Lama, Jalan Galur Raya, Kelurahan Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat maupun Kegiatan Kampanye tatap muka tanggal 11 November 2018 di area Pasar Kaget Rawajati, Jalan Rawajati Timur II, Kel. Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan; 12. Bahwa Pengadu tidak pernah melapor dan berkonsultasi kepada Teradu I mengenai kegiatan kampanye di area Pasar Gembrong Lama, dan sebenarnya Teradu I baru pertama kali bertemu langsung dengan Pengadu pada saat Pengadu hadir memenuhi undangan klarifikasi di kantor Bawaslu Kota Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2018, kurang lebih 23 hari setelah Pengadu melaksanakan kampanye tatap muka di area Pasar Gembrong Lama, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat; 13. Bahwa Teradu I tidak pernah dimintai saran dan atau pun memberikan saran secara langsung maupun rekomendasi kepada Pengadu perihal penggunaan Kartu Data/Kupon dalam masa kampanye tatap muka (blusukan) yang dilaksanakan oleh Pengadu baik pada saat sebelum melaksanakan kampanye di area Pasar Gembrong, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2018 maupun sebelum pelaksanaan kampanye tatap muka yang dilaksanakan Pengadu di area Pasar Kaget Rawajati, Jalan Rawajati Timur II, Kelurahan Rawajati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan pada tanggal 11 November 2018. Karena sebenarnya Teradu I, baru pertama kali bertemu langsung dengan Pengadu pada saat Pengadu hadir memenuhi undangan klarifikasi di kantor Bawaslu Kota Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2018, sehari setelah Pengadu melaksanakan kegiatan kampanye tatap muka (blusukan) di Pasar Kaget Rawajati, Jakarta Selatan, dan kurang lebih 23 hari setelah Pengadu melaksanakan kampanye tatap muka di area Pasar Gembrong Lama, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Sehingga tidak berdasar jika Pengadu mengklaim bahwa Teradu I telah memberikan izin kepada Pengadu untuk mengedarkan kartu data/kupon umroh dan doorprize tersebut pada kedua kegiatan kampanye tatap muka yang Pengadu laksanakan. Apalagi hingga secara tegas menjamin aman serta tidak menimbulkan permasalahan kedepannya bagi Pengadu apabila mengedarkan kartu data/kupon umroh dan doorprize dengan mencoret ketentuan pada poin 1-4 mengenai umroh dan dooprize; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu I memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu I tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu I, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Surat Undangan Panwaslu No:192/K.JK- 03/HM.00.00/XII/2017; Bukti T-2 : Fotokopi Surat Bawaslu DKI Jakarta No: 725/K.JK/PM.01.01/XI/2017; Bukti T-3 : Fotokopi Surat undangan KPU JP No: 1233/PP.05.1- Und/3171/KPU-Kota/IX/2018; Bukti T-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERADU; Bukti T-5 : Fotokopi Form A Pengawasan; Bukti T-6 : Fotokopi Form A investigasi; Bukti T-7 : Fotokopi Penerusan Hasil Investigasi; Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Jakarta Pusat; Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model B2 Temuan; Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama GAKKUMDU Jakarta Pusat; Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua GAKKUMDU Jakarta Pusat; Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pleno Penerusan Tahap Penyidikan; Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga GAKKUMDU Jakarta Pusat; Bukti T-14 : Fotokopi Putusan PN 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst; Bukti T-15 : Fotokop Putusan PN 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst i; Bukti T-16 : Fotokopi Foto Klarifikas Terhadap Mandala Abadi; Bukti T-17 : Fotokopi; KESIMPULAN Muhammad Halman Muhdar Jabatan Ketua Bawaslu Jakarta Pusat sebagai Teradu I terhadap perkara Nomor : 40- PKE-DKPP/II/2019. Bersama ini Teradu I menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalil-dalil Pengadu sama sekali tidak terbukti dan Pengadu tidak bisa membuktikan dalil pokok pengaduannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadu sudah konsultasikan kepada Teradu I sebelum kegiatan kampanye tatap muka yang disertai pembagian kupon berhadian umroh dan doorprize dilakukan oleh Pengadu dan timnya pada tanggal 19 Oktober 2018 di area Pasar Gembrong Lama, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat maupun kegiatan kampanye tatap muka yang disertai pembagian kupon berhadian umroh dan doorprize dilakukan Pengadu di area Pasar Kaget Rawajati, Jl. Rawajati Timur, Kel. Rawajati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan pada tanggal 11 Nopember 2018 adalah tidak berdasar; 2. pada faktanya yang terungkap dipersidangan pembicaraan terkait Kupon berhadiah Umroh dan Doorprize terjadi pada saat proses penindakan sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat terhadap kegiatan kampanye tatap muka yang disertai pembagian kupon berhadiah umroh dan doorprize kepada warga di area pasar gembrong lama,kelurahan galur, kecamatan johar baru, kota jakarta pusat pada tanggal 19 Oktober 2018 sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Sehingga tidak berdasar jika saksi Ibu Yoke Verlina Tumewu menyatakan Teradu I memberikan izin untuk membagikan kupon berhadiah Umroh dan Doorprize dalam kegiatan kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Pengadu di area Pasar Kaget Rawajati, Jl. Rawajati Timur II, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan pada tanggal 11 November 2018. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU II [2.6] Menimbang bahwa Teradu II telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.6.1] Secara umum Teradu II membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.6.2] Bahwa untuk selanjutnya, Teradu II memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu II bersama komisioner Bawaslu Kota Jakarta Selatan, pada tanggal 26 Oktober 2018 melalui jaringan komunikasi antarsesama komisioner Bawaslu se-DKI Jakarta mengetahui bahwa Pengadu telah diproses oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat karena diduga melanggar ketentuan kampanye yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018 akibat melakukan kampanye tanpa pemberitahuan dan terindikasi tindak money politics dengan membagikan kupon berhadiah umrah; 2. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, datang 2 (dua) orang tim sukses dari Pengadu, yakni Yoke Tumewu dan seorang lagi yang tidak diketahui namanya, menghadap komisoner Bawaslu Kota Jakarta Selatan Munandar Nugraha untuk melaporkan rencana-rencana kampanye Pengadu di wilayah Jakarta Selatan. Teradu II tidak mengetahui isi pembicaraan antar Yoke Tumewu berserta temannya dengan komisioner Munandar Nugraha yang berlangsung selama kurang lebih 20 Menit; 3. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 18.15 WIB, Yoke Tumewu mulai berkomunikasi dengan komisioner Munandar Nugraha terkait pemberitahuan kegiatan-kegiatan kampanye Pengadu. Komunikasi antara Yoke Tumewu dengan komisioner Munandar Nugraha dilakukan dengan menggunakan WhatsApp (WA). Saat itu, Yoke Tumewu mengirimkan foto surat pemberitahuan kampanye Pengadu menggunakan kop “Keluarga Mandala Abadi” yang ditandatangani oleh Yoke Tumewu denga Jabatan Juru Kampanye Mandala Abadi; 4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 pada rapat internal komisioner Bawaslu Kota Jakarta Selatan, dibahas beberapa hal menyangkut kampanye sejumlah caleg, di antaranya adalah soal surat pemberitahuan kampanye caleg Mandala Abadi yang menggunakan kop “Keluarga Mandala Abadi” dan upaya antisipasi agar caleg Mandala Abadi tidak mengulang perbuatan yang sama seperti yang sudah dilakukan di wilayah Jakarta Pusat, yaitu membagikan kupon undian berhadiah umrah. Disepakati pada rapat internal tersebut untuk memberitahukan kepada semua pihak, khususnya para caleg, yang akan berkampanye agar menggunakan administrasi yang benar, baik melalui jaringan komunikasi grup WA pimpinan parpol, maupun jaringan pribadi WA kepada tim sukses atau caleg. Dan terkait dengan caleg Mandala Abadi itu, komisioner Munandar Nugraha menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Yuke Tumewu; 5. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018, setelah menerima foto melalui WA surat pemberitahuan kampanye caleg Mandala Abadi untuk yang kesekian kali di wilayah Jakarta Selatan, komisioner Munandar Nugraha meminta Yuke Tumewu untuk selanjutnya menyampaikan surat pemberitahuan kepada Teradu II, sambil tidak lupa mengirimkan nomor kontak Teradu II kepada Yuke Tumewu. Hal ini disebabkan adanya kesibukan lain dari komisioner Munandar Nugraha terkait tugas-tugasnya. Ini adalah fakta bahwa sejak awal berkomunikasi dengan Bawaslu Kota Jakarta Selatan mulai tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018, pihak Mandala Abadi yang diwakili oleh Yuke Tumewu tidak berhubungan dan berkomunikasi dengan Teradu II; 6. Bahwa setelah mendapat nomor kontak Teradu II, Yuke Tumewu menghubungi Teradu II melalui sambungan telepon WA. Yuke Tumewu memperkenalkan diri, sementara Teradu II menyampaikan dua hal, yakni: Pertama, jangan mengirimkan surat pemberitahuan secara mendadak di tengah malam (menjelang pukul 24.00) untuk kegiatan kampanye esok paginya, karena menyulitkan Teradu II berkoordinasi dengan Panwascam dan Panwaskel. Selain itu, juga menyalahi ketentuan, karena berdasarkan aturan, pemberitahuan kampanye tatap muka harus disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan berlangsung. Kedua, jangan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan di Jakarta Pusat (maksud Teradu II: jangan membagikan kupon undian berhadiah umrah); 7. Bahwa sejak hari Jumat, tanggal 9 November 2018 itu, Yuke Tumewu mulai menyampaikan surat pemberitahuan kampanye caleg Mandala Abadi melalui WA kepada Teradu II. Foto surat pemberitahuan yang pertama kali diterima Teradu II adalah pemberitahuan kampanye untuk hari Sabtu, tanggal 10 November 2018 di Pasar Kaget Gg Tabah, Kelurahan Pancoran. Penyampaian pemberitahuannya masih disampaikan pada tengah malam, dan Teradu II kembali meminta Yuke Tumewu untuk menyampaikan pemberitahuan sehari sebelumnya, sesuai aturan. Saat itu alasan Yuke Tumewu karena penentuan lokasi kampanye baru diputuskan jelang tengah malam; 8. Bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB Teradu II menerima laporan melalui pesan WA dari Teradu III yang mengatakan telah mendapati temuan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Mandala Abadi dan tim suksesnya. Teradu II merespons laporan Teradu III dengan meminta untuk segera dibuatkan LHP dan mengisi Formulir Temuan. Selanjutnya Teradu II juga mengarahkan kepada Teradu III agar segera diplenokan temuan kasus itu di tingkat Panwascam Pancoran dengan dilengkapi Kajian Awal serta menuangkan hasil rapat pleno ke dalam Berita Acara dengan disertai barang bukti berupa kupon berhadiah umrah dengan nomor undian 1110779 yang didapat Teradu III dari salah seorang tim sukses Mandala Abadi saat di lokasi kampanye; 9. Bahwa setelah menerima laporan tertulis dengan dilengkapi dokumen pendukung serta barang bukti dari Panwascam Pancoran, Teradu II meminta Ketua Bawaslu Jakarta Selatan untuk dilakukan proses sebagaimana mestinya sesuai Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; 10. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018, Bawaslu Kota Jakarta Selatan telah melaksanakan rapat pleno pembahasan kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh caleg Mandala Abadi dengan keputusan bahwa penanganan kasus dapat dilanjutkan ke Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Jakarta Selatan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan langsung mengundang anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri atas penyidik (polisi) dan penuntut umum (jaksa) untuk melakukan Pembahasan Pertama di hari berikutnya; 11. Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Jakarta Selatan telah menggelar rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri anggota Sentra Gakkumdu dari unsur pengawas (Ketua dan Anggota Bawaslu Jaksel), penyidik (polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan), dan juga penuntut umum (jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan). Daftar absensi sebagimana terlampir). Hasil rapat Pembahasan Pertama tersebut memutuskan bahwa kasus temuan Teradu III tersebut dilanjutkan ke proses penyelidikan, seperti tertuang dalam Berita Acara sebagaimana terlampir; 12. Bahwa setelah diputuskan untuk dilanjutkan ke proses penyelidikan, anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Selatan di bawah pimpinan Teradu II melakukan klarifikasi kepada semua pihak, baik pihak pelapor (Teradu III), pihak terlapor, maupun para saksi (termasuk di antaranya Teradu IV). Selain melakukan klarifikasi, anggota Sentra Gakkumdu yang dipimpin Teradu II juga melakukan investigasi di lapangan. Dari hasil investigasi itu anggota Sentra Gakkumdu mendapati saksi Gustia, seorang pedagang rumah makan padang di Pasar Kaget Rawajati yang saat kegiatan kampanye Mandala Abadi pada tanggal 11 November 2018 termasuk sebagai peserta kampanye. Saksi Gustia ini mengaku bertemu langsung dan bersalaman dengan Mandala Abadi. Dan Saksi Gustia diberikan kupon undian berhadiah umrah yang belum dicoret pada bagian menjanjikan hadiah umrahnya, langsung dari tangan seorang wanita anggota tim sukses yang mendampingi Mandala Abadi. Bukti foto saksi Gustia saat ditemui anggota Sentra Gakkumdu yang melakukan investigasi di Pasar Kaget Rawajati sebagaimana terlampir; 13. Bahwa pada tanggal 18 November 2018, Bawaslu Kota Jakarta Selatan telah melaksanakan rapat pleno pembahasan kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh caleg Mandala Abadi dengan keputusan bahwa penanganan kasus dapat dilanjutkan ke Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Jakarta Selatan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Dan Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan langsung mengundang anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri atas penyidik (polisi) dan penuntut umum (jaksa) untuk melakukan Pembahasan Pertama di hari berikutnya; 14. Bahwa pada tanggal 19 November 2018, Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Jakarta Selatan telah menggelar rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri anggota Sentra Gakkumdu dari unsur pengawas (Ketua dan Anggota Bawaslu Jaksel), penyidik (polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan), dan juga penuntut umum (jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan). Daftar absensi sebagimana terlampir. Hasil rapat Pembahasan Pertama tersebut memutuskan bahwa kasus temuan Teradu III tersebut dilanjutkan ke proses penyelidikan, seperti tertuang dalam Berita Acara sebagaimana terlampir; 15. Bahwa setelah diputuskan untuk dilanjutkan ke proses penyelidikan, anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Selatan di bawah pimpinan Teradu II melakukan klarifikasi kepada semua pihak, baik pihak pelapor (Teradu III), pihak terlapor, maupun para saksi (termasuk di antaranya Teradu IV). Selain melakukan klarifikasi, anggota Sentra Gakkumdu yang dipimpin Teradu II juga melakukan investigasi di lapangan. Dari hasil investigasi itu anggota Sentra Gakkumdu mendapati saksi Gustia, seorang pedagang rumah makan padang di Pasar Kaget Rawajati yang saat kegiatan kampanye Mandala Abadi pada tanggal 11 November 2018 termasuk sebagai peserta kampanye. Saksi Gustia ini mengaku bertemu langsung dan bersalaman dengan Mandala Abadi. Dan Saksi Gustia diberikan kupon undian berhadiah umrah yang belum dicoret pada bagian menjanjikan hadiah umrahnya, langsung dari tangan seorang wanita anggota tim sukses yang mendampingi Mandala Abadi. Bukti foto saksi Gustia saat ditemui anggota Sentra Gakkumdu yang melakukan investigasi di Pasar Kaget Rawajati sebagaimana terlampir; [2.6.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu II memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu II tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu II, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. KESIMPULAN Bahwa atas pernyataan Teradu III perlu Teradu II perjelas, bahwa di lingkungan Bawaslu Kota Jakarta Selatan, perintah kepada jajaran Panwascam untuk melakukan pengawasan kampanye disampaikan melalui jaringan komunikasi whatsapp group (WAG). Prosedur yang diberlakukan adalah dengan dipostingnya foto surat pemberitahuan kampanye. Lalu Panwascam yang di wilayahnya ada kegiatan kampanye harus melaksanakan pengawasan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, untuk kemudian menuangkan hasil pengawasannya pada formulir LHP (laporan hasil pengawasan). Bahwa kegiatan Pengadu saat berkampanye di Pasar Kaget Rawajati pada tanggal 11 November 2019 bukanlah kegiatan kampanye yang pertama kali, kegiatan kampanye Pengadu di Pasar Kaget Rawajati itu adalah kampanye hari ke-10 (kesepuluh) sejak tim sukses Pengadu menghadap kepada salah seorang komisioner Bawaslu Kota Jakarta Selatan (Munandar Nugraha). Berbagai upaya pencegahan sudah dilakukan, dan juga diingatkan agar Pengadu tidak melakukan hal serupa seperti yang dilakukan di wilayah Jakarta Pusat yang pelanggarannya sudah dalam proses penanganan Bawaslu Jakarta Pusat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kepada seluruh stakeholder, termasuk partai politik, untuk memahami dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi setiap orang yang menjadi bagian dari partai politik dianggap telah mengetahui aturan-aturan kepemiluan. Namun disinyalir, Pengadu dan timnya tetap saja mengedarkan kupon undian berhadiah umrah jika pada saat kampanye tatap muka (blusukan) ke pasar-pasar tidak ada pengawas di lokasi kampanye. Untuk itulah Teradu II menyampaikan pesan khusus kepada Teradu III pada saat menjelang kampanye di Pasar Kaget Rawajati, agar Teradu III menyembunyikan sementara identitasnya sebagai Pengawas sampai Pengadu dan timnya benar-benar terlihat mengedarkan kupon undian berhadiah umrah dan sampai Teradu III benar-benar dapat memperoleh cukup bukti awal bahwa Pengadu lagi-lagi mengedarkan kupon undiah berhadiah umrah. Teradu II juga berpesan agar Teradu III segera memperkenalkan diri sebagai Pengawas jika sudah memperoleh cukup bukti dan agar Teradu III segera minta kepada Pengadu untuk menghentikan kegiatan bagi-bagi kupon undiah berhadiah umrah dan doorprize lainnya itu. Sebagian pesan Teradu II memang dilaksanakan oleh Teradu III, namun pesan lainnya, yakni untuk segera memperkenalkan diri sebagai Pengawas dan minta Pengadu menghentikan bagi-bagi kupon undian berhadiah umrah tidak dilaksanakan dengan segera sesaat setelah Teradu III memperoleh cukup bukti. Dalam hal ini Teradu II hanya ingin membuktikan sinyalemen yang menyatakan bahwa Pengadu tetap membagi-bagikan kupon undian berhadiah umrah jika tidak ada Pengawas yang mengawasi jalannya kampanye Pengadu dan tim suksesnya. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU III [2.7] Menimbang bahwa Teradu III telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.7.1] Secara umum Teradu III membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.7.2] Bahwa untuk selanjutnya, Teradu III memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan tugas dan kewajiban Teradu III sebagai Panwaslu Kecamatan menerima perintah dari pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Selatan yaitu Teradu II Abdul Salam untuk melakukan pengawasan kampanye blusukan yang dilakukan oleh salah satu calon Anggota Legislatif Dapil II DKI dengan Nomor Urut 5 yaitu Mandala Abadi di Pasar Rawajati; 2. Bahwa pada tanggal 11 November 2018, Teradu III melakukan pengawasan dan Teradu III mendapatkan kupon undian umroh gratis yang diberikan Tim Sukses Pengadu; 3. Bahwa pada hari rabu, Teradu III memenuhi panggilan pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Selatan dengan membawa kupon dan foto pada kegiatan kampanye tersebut. Pada saat itu, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan meminta Teradu III untuk membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan formulir B1; [2.7.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu III memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu III tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu III, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi foto kegiatan kampanye Pengadu; Bukti T-2 : Fotokopi foto pengisian kupon; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU IV [2.9] Menimbang bahwa Teradu IV telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.9.1] Secara umum Teradu IV membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.9.2] Bahwa untuk selanjutnya, Teradu IV memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa fakta yang sebenarnya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh saudara Mandala Abadi adalah Teradu IV datang karena mendapatkan pesan WA dari Pak Denny (Panwas Kecamatan Pancoran) bahwa ada kampanye di pasar Kaget Rawajati. Atas surat Pemberitahuan yang disampaikan lewat pesan WA teradu IV datang ke lokasi kampanye. Teradu IV mendapati Tim Mandala melakukan orasi yang membawa-bawa agama sehingga Teradu IV melarangnya setelah sebelumnya Teradu IV memperkenalkan diri sebagai panwas kelurahan; 2. Bahwa Teradu IV menyampaikan identitas sebagai pengawas kelurahan sesuai ketentuan Surat Edaran Bawaslu No 1601.A/K.Bawaslu/PM./IX 2018, tentang Panduan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019, bahwa dalam kegiatan pengawasan kampanye, pengawas pemilu harus melakukan : Melengkapi diri dengan perlengkapan untuk melakukan pengawasan antara lain identitas pengawas pemilu; 3. Bahwa fungsi pencegahan, Teradu IV lakukan dengan mencegah untuk tidak melakukan orasi membawa-bawa agama. Untuk kegiatan bagi-bagi voucer umroh, ketika Teradu IV datang sudah terbagi sebelum teradu IV datang. Selanjutnya Teradu IV melakukan kegiatan pengawasan sampai akhirnya kegiatan kampanye selesai dan meninggalkan pasar. Keterangan saya ini juga saya sampaikan saat klarifikasi dengan Gakkumdu di Bawaslu Jakarta Selatan; 4. Bahwa mengenai investigasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, bahwa: (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat melakukan Investigasi atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu. (2) Dalam hal melakukan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dengan: a. mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu; b. menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilu; dan/atau c. dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengawas Pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang. (3) Dalam hal melakukan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir hasil pengawasan. (4) Hasil Pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran dapat dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu. 5. Bahwa penanganan pelanggaran kampanye Mandala Abadi ini adalah bentuk temuan yang disampaikan oleh Panwascam Pancoran Denny kepada Bawaslu Kota Jakarta Selatan. Yang selanjutnya diplenokan di tingkat Bawaslu Kota untuk diregistrasi. Setelah diregistrasi dan diplenokan oleh Gakkumdu, saya menjadi saksi dan diklarifikasi pada tahap penyelidikan; [2.9.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu IV memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu IV tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu IV, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan; Bukti T-2 : Fotokopi foto Pengadu melakukan blusukan; Bukti T-3 : Fotokopi surat pemberitahuan kegiatan kampanye; Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 002/BA.Bawaslu JS./PM.05.02/XI/2018 tertanggal 19 November 2018; Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Jakarta Selatan Nomor 002/SG/KOTA/XI/2018; Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi; Bukti T-7 : Fotokopi Surat Panggilan I Nomor S.Pgl/2714/XII/208/Sat Reskrim; Bukti T-8 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawash Sumpah/Janji; KETERANGAN PIHAK TERKAIT Munandar Nugraha (Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan) a. Bahwa berhubungan dengan Saksi Yoke, dari tanggal 31 Okotober sampai dengan tanggal 9 November 2018, Saksi Yoke belum berhubungan dengan Teradu II; b. Bahwa tanggal 9 November 2018, Munandar menyarankan untuk berkomunikasi dengan Teradu II; c. Bahwa Yoke hadir di Kantor Jakarta Selatan, konsultasi, sekitar kampanye bagaimana aturannya, harus ada surat pemberitahuan, kop surat partai politik; d. Bahwa Banyak kegiatan kampanye via Wa, difoto dikirim dan di forward ke Saudara Salam (teradu II) dan Group Panwascam, beberapa kali terjadi dan ada yang tengah malam, dan meminta kepada Saudari Yoke kalu bisa mengirim pemberitahuan pada jam kantor di hari sebelumnya, sebab jika ada yang terjadi bisa dilakukan pencegahan; e. Bahwa Pemberitahuan Kampanye tengah malam, besok akan dilaksanakan kampanye; f. Bahwa tanggal 9 November 2018, surat pemberitahuan kegiatan diberitahukan pada malam hari (sebelum) terjadinya, akhirnya disampaikan agar langsung berkoordinasi dengan pak Salam (Teradu II) setelah itu Tanggal 11 November 2018 yang terjadi temuan. KETERANGAN SAKSI 1. Yoke Verlina Tumewu  Undangan Klarifikasi pertama tidak dihadiri oleh Saudara Mandala Abadi;  Bahwa Bertemu Yoke Verlina Tumewu dengan Halman Muhdar (Jum’at tanggal 12 November 2018) pada saat mendampingi menghadiri saudara Mandala Abadi undangan klarifikasi kedua;  Bahwa tangal 12 November 2018, Bahws Selesai klarifikasi pada saat santai, menanyakan kepada Halman bagaimana kalau kupon ini dicoret, silahkan dicoret, dan sudah disarankan untuk mencoret ketentuan pada poin 1-4 mengenai umroh dan dooprize dan meminta lebih baik diganti agar tidak menimbulkan permasalahan;  Bahwa mengenai Kupon Umroh ketika diklarifikasi Kegiatan kampanye di Jakarta Selatan belum dilaksanakan;  Bahwa tidak ditanya Teradu III, karena lagi ada acara pelatihan pemadam, Teradu IV, sudah selesai blusukan baru Teradu IV ngobrol kepada saksi;  Bahwa Teradu IV menegur masalah orasi yang bawa masalah agama, bela ulama;  Bahwa bertemu Teradu I, berdasarkan surat panggilan klarifikasi saudara Mandala (Pengadu), setelah acara klarifikasi sempat foto, kartu ini sudah banyak cetak, ditanyakan bagaimana kalau selanjutnya kami coret, boleh bu dicoret point 1-4 dicoret, mengenai doorprize dan umroh kemudian dicoret, karena sudah konsultasi dengan Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, dan langsung dicoret, untuk Di Rawajati sudah dicoret;  Bahwa ini terjadi pada saat saat klarifikasi awal Jumat 2 november 2018. 2. Eko Pujianto  Bahwa kampanye tatap muka dilakukan tanggal 11 November Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran, melakukan orasi dibantu ibu Yoke;  Bahwa Melakukan sosisalisasi, menyampaikan visi misi;  Bahwa di Jakarta Pusat, belum sampai area di Jakarta Pusat;  Bahwa temuan tidak ada izin kampanye dan namun disangkakan politik uang;  Bahwa di Jakarta Selatan Ada 1 (satu) kupon yang tidak dicoret point 1-4. 3. Maridha Denova  Bahwa Mandala datang berdasarkan undangan;  Bahwa yang mengatur kegiatan kampanye adalah ibu Lucky dan Mandala sebagai undangan.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakan sebagai berikut: [4.1.1] Pada tanggal 19 Oktober 2018, Pengadu mengadakan kegiatan kampanye tatap muka (blusukan) di area Pasar Gembrong Lama Jalan Galur Raya Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat dan pada tanggal 11 November 2018 di area Pasar Kaget Rawajati, Jalan Rawajati Timur II Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Pengadu mengatakan bahwa kegiatan kampanye tersebut telah sesuai Surat Nomor PAN/09/B/I M12/2018 bulan November 2018 perihal pemberitahuan kampanye di Pasar Rawajati serta kedua kegiatan tersebut telah memperoleh ijin dari RT/RW. Pengadu juga mengatakan telah berkonsultasi dengan Teradu I dan Teradu II terkait penggunaan kupon/kartu data umroh serta doorprize pada saat kegiatan kampanye tersebut. Pengadu mendalilkan Teradu I dan Teradu II telah mengizinkan Pengadu untuk mengedarkan kupon/kartu data umroh serta doorprize dengan mencoret ketentuan pada poin 1 sampai 4 mengenai umroh dan doorprize. Bahkan, Bawaslu menjamin apabila hal tersebut dilakukan, maka tidak akan menimbulkan masalah. Berdasarkan hal tersebut, Pengadu mengatakan bahwa para Teradu tidak melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kampanye serta memberikan rekomendasi tidak benar kepada Pengadu untuk menjalankan kegiatan kampanye; [4.1.2] Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV telah melakukan pembiaran atau tidak melakukan investigasi ataupun pemeriksan pelanggaran kampanye secara mendalam dan jelas sebelum membawa permasalahan kepada pihak Kepolisian. Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV tidak profesional dan netral dalam memberikan pendapat kesimpulan tanpa didukung bukti yang sah, valid, dan jelas. Sehingga terlihat perkara yang menimpa Pengadu merupakan rekayasa fakta serta hukum untuk menjatuhkan Pengadu yang sedang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu sebagai berikut: [4.2.1] Bahwa dalil aduan Pengadu terkait Teradu I tidak melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kampanye serta memberikan rekomendasi tidak benar kepada Pengadu untuk menjalankan kegiatan kampanye. Teradu I mengatakan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pengadu tidak menyampaikan surat pemberitahuan kampanye tatap muka (blusukan) yang ditujukan kepada pihak kepolisian dan tembusan kepada KPU dan Bawaslu. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum yang menyatakan “Petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan atau KPU/KIP Kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, dan atau Bawaslu Kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya”. Pada tanggal 19 Oktober 2018, Basniar selaku Panwaslu Kelurahan Galur telah melakukan Pengawasan Kegiatan Kampanye tatap muka yang dilaksanakan Pengadu. Pada saat melakukan pengawasan kampanye tersebut, Basniar bertanya kepada Tim Kampanye Pengadu terkait surat pemberitahuan kampanye, namun Tim Kampanye tidak dapat menunjukkan Surat Pemberitahuan tersebut. Berdasarkan hasil investigasi, pada tanggal 24 Oktober 2018 Panwaslu Kecamatan Johar Baru menuruskan ke Bawaslu Kota Jakarta Pusat. Pada tanggal 25 Oktober 2018, Bawaslu Kota Jakarta Pusat melakukan rapat pleno untuk membahas hasil invertigasi Panwaslu Kecamatan Johar Baru dan memutuskan bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil untuk ditetapkan sebagai Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Pada tanggal 26 Oktober 2018, Bawaslu Kota Jakarta Pusat meregistrasi temuan tersebut dengan Nomor 05/TM/PL/Kota/12.01/X/2018. Selanjutnya Teradu I melakukan pembahasan dengan Sentra Gakkumdu. Berdasarkan hasil pembahasan pertama yang dihadiri unsur kepolisian dan kejaksaan, disimpulkan bahwa Temuan Registrasi Nomor 05/TM/PL/Kota/12.01/X/2018 memenuhi syarat formil dan materil sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Hasil klarifikasi dan kajian selanjutnya dilakukan pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu, pada tanggal 14 November 2018. Hasil pembahasan kedua menyimpulkan bahwa Temuan Registrasi Nomor: 05/TM/PL/Kota/12.01/X/2018 memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan merekomendasikan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tanggal 18 Desember 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus Perkara Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, dengan menyatakan Pengadu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu: “dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan pidana kurungan. Teradu I menjelaskan terkait Surat Nomor: PAN/09/B/I M12 / 2018 bulan November 2018 perihal pemberitahuan kampanye di Pasar Rawajati tidak pernah diterima oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Teradu I tidak pernah dimintai konsultasi dan/atau bertemu langsung dengan Pengadu untuk membahas perihal kegiatan kampanye yang akan dilakukan Pengadu. Sebelum melakukan kegiatan kampanye pada tanggal 19 Oktober 2018 di area Pasar Gembrong Lama, Jalan Galur Raya, Kelurahan Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat maupun Kegiatan Kampanye tatap muka tanggal 11 November 2018 di area Pasar Kaget Rawajati, Jalan Rawajati Timur II, Kel. Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Pengadu tidak pernah melapor dan berkonsultasi kepada Teradu I mengenai kegiatan kampanye di area Pasar Gembrong Lama, dan sebenarnya Teradu I baru pertama kali bertemu langsung dengan Pengadu pada saat Pengadu hadir memenuhi undangan klarifikasi di kantor Bawaslu Kota Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2018, kurang lebih 23 hari setelah Pengadu melaksanakan kampanye tatap muka di area Pasar Gembrong Lama, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat; [4.2.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu II pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu II mengatakan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 melalui jaringan komunikasi antarsesama komisioner Bawaslu se- DKI Jakarta mengetahui bahwa Pengadu telah diproses oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat karena diduga melanggar ketentuan kampanye yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018 akibat melakukan kampanye tanpa pemberitahuan dan terindikasi tindak money politics dengan membagikan kupon berhadiah umrah. Pada tanggal 30 Oktober 2018, Tim sukses dari Pengadu Yoke Tumewu menghadap komisoner Bawaslu Kota Jakarta Selatan Munandar Nugraha untuk melaporkan rencana-rencana kampanye Pengadu di wilayah Jakarta Selatan. Komunikasi antara Yoke Tumewu dengan komisioner Munandar Nugraha dilakukan dengan menggunakan WhatsApp (WA). Pada saat itu, Yoke Tumewu mengirimkan foto surat pemberitahuan kampanye Pengadu menggunakan kop “Keluarga Mandala Abadi” yang ditandatangani oleh Yoke Tumewu dengan Jabatan Juru Kampanye Mandala Abadi. Pada tanggal 3 November 2018, pada rapat internal komisioner Bawaslu Kota Jakarta Selatan disepakati untuk memberitahukan kepada semua pihak, khususnya para caleg yang berkampanye agar menggunakan administrasi yang benar, baik melalui jaringan komunikasi grup WA pimpinan parpol, maupun jaringan pribadi WA kepada tim sukses atau caleg. Teradu II menjelaskan bahwa Tim sukses Pengadu selalu berkomunikasi dengan Munandar Nugraha dari tanggal 30 Oktober 2018 s/d 9 November 2018. Pada tanggal 11 November 2018, Teradu II menerima laporan melalui pesan WhatsApp dari Teradu III mengatakan telah mendapati temuan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Mandala Abadi dan tim suksesnya. Teradu II merespons laporan Teradu III dengan meminta untuk segera dibuatkan LHP dan mengisi Formulir Temuan. Selanjutnya Teradu II juga mengarahkan kepada Teradu III agar segera diplenokan temuan kasus itu di tingkat Panwascam Pancoran dengan dilengkapi Kajian Awal serta menuangkan hasil rapat pleno ke dalam Berita Acara dengan disertai barang bukti berupa kupon berhadiah umrah dengan salah satu nomor undian 1110779 yang didapat Teradu III dari salah seorang tim sukses Pengadu saat di lokasi kampanye. Kemudian Teradu II meminta Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan untuk melakukan proses sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Pada tanggal 18 November 2018, Bawaslu Kota Jakarta Selatan telah melaksanakan rapat pleno pembahasan kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh caleg Mandala Abadi dengan keputusan bahwa penanganan kasus dapat dilanjutkan ke Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Jakarta Selatan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan langsung mengundang anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri atas penyidik (polisi) dan penuntut umum (jaksa) untuk melakukan Pembahasan. Pada tanggal 19 November 2018, Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Jakarta Selatan telah menggelar rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri anggota Sentra Gakkumdu dari unsur pengawas (Ketua dan Anggota Bawaslu Jaksel), penyidik (polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan), dan juga penuntut umum (jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan). Hasil rapat Pembahasan Pertama tersebut memutuskan bahwa kasus temuan Teradu III tersebut dilanjutkan ke proses penyelidikan, seperti tertuang dalam Berita Acara. Teradu II melakukan klarifikasi kepada semua pihak, baik pihak pelapor (Teradu III), pihak terlapor, maupun para saksi (termasuk di antaranya Teradu IV). Selain melakukan klarifikasi, anggota Sentra Gakkumdu yang dipimpin Teradu II juga melakukan investigasi di lapangan. Hasil investigasi tersebut, anggota Sentra Gakkumdu mendapati saksi Gustia, seorang pedagang rumah makan padang di Pasar Kaget Rawajati yang saat kegiatan kampanye Pengadu pada tanggal 11 November 2018 termasuk sebagai peserta kampanye. Saksi Gustia mengakui bertemu langsung dan bersalaman dengan Pengadu. Keterangan saksi Gustia diberikan kupon undian berhadiah umrah yang belum dicoret pada bagian menjanjikan hadiah umrahnya, langsung dari tangan seorang wanita anggota tim sukses yang mendampingi Pengadu. Bukti foto saksi Gustia saat ditemui anggota Sentra Gakkumdu yang melakukan investigasi di Pasar Kaget Rawajati; [4.2.3] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu III pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu bahwa Teradu III tidak melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kampanye. Teradu III menjelaskan bahwa berdasarkan tugas dan kewajiban sebagai Panwaslu Kecamatan menerima perintah dari pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Selatan yaitu Teradu II Abdul Salam untuk melakukan pengawasan kampanye blusukan yang dilakukan oleh salah satu calon Anggota Legislatif Dapil II DKI dengan Nomor Urut 5 yaitu Mandala Abadi di Pasar Rawajati. Pada tanggal 11 November 2018, Teradu III melakukan pengawasan dan Teradu III mendapatkan kupon undian umroh gratis yang diberikan Tim Sukses Pengadu. Teradu III langsung melaporkan hasil pengawasan kepada Teradu II terkait adanya pembagian kupon undian umroh gratis. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Teradu III memenuhi panggilan pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Selatan dengan membawa kupon dan foto pada kegiatan kampanye tersebut. Pada saat itu, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan meminta Teradu III untuk membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan formulir B1; [4.2.4] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu IV pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu Bahwa dalil aduan Pengadu bahwa Teradu IV tidak melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kampanye. Teradu IV menjelaskan bahwa pada saat kegiatan kampanye tersebut, Teradu IV mendapatkan pesan WhatsApp dari Denny selaku Panwas Kecamatan Pancoran bahwa ada kampanye di Pasar Kaget Rawajati. Teradu IV menyampaikan selaku Pengawas Kelurahan sesuai ketentuan Surat Edaran Bawaslu Nomor 1601.A/K.Bawaslu/PM./IX/2018 tentang Panduan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019. Teradu IV mengatakan bahwa dalam kegiatan pengawasan kampanye, pengawas pemilu harus melakukan sebagai berikut melengkapi diri dengan perlengkapan untuk melakukan pengawasan antara lain identitas pengawas pemilu. Pada saat kegiatan kampanye tersebut, Teradu IV melakukan pencegahan untuk tidak melakukan orasi membawa-bawa agama. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagai berikut: (1) Dalam melakukan Investigasi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat membentuk tim atau menunjuk petugas untuk melakukan Investigasi dan (2) Pembentukan tim atau penunjukan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua Panwaslu Kecamatan. Dalam ketentuan ini tidak menyebutkan bahwa Panwas Kelurahan dapat melakukan kegiatan investigasi, sehingga Teradu IV tidak melakukan investigasi; [4.3] Menimbang keterangan Pengadu, Para Teradu, Saksi dan Pihak Terkait, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Berkenaan dengan dalil aduan Pengadu yang menyatakan telah melakukan dan melaksanakan konsultasi dengan Teradu I dan Teradu II terkait pembagian kupon pada saat kampanye tatap muka, DKPP berpendapat bahwa Tindakan Teradu I dan Teradu II telah sesuai dengan hukum dan etika. Bahwa kupon yang dimaksudkan adalah kupon yang pada pokoknya memuat ketentuan akan diundi dengan hadiah umroh dan doorprize lainya apabila Pengadu terpilih sebagai DPR RI. Kupon tersebut dibagikan pada tanggal 19 Oktober 2018 di area Pasar Gembrong Lama Jalan Galur Raya Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat dan pada tanggal 11 November 2018 di area Pasar Kaget Rawajati, Jalan Rawajati Timur II Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Terhadap pembagian kupon di dua lokasi tersebut, telah terdapat putusan PN Jakarta Pusat dengan Putusan No. 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst yang dikuatkan Putusan PT DKI Jakarta No. 427/Pid.Sus.2018/PT.Dki, dan PN Jakarta Selatan dengan Putusan No. 14/Pid.Sus/2019/PN. JKT.SEL. Bahwa pokok aduan Pengadu dalam perkara a quo menyatakan telah melakukan konsultasi dengan Teradu I dan Teradu II. Menurut Pengadu, dalam konsultasi Teradu I dan Teradu II menyarankan untuk menghapus ketentuan 1 s.d. 4 pada kupon undian serta memberikan jaminan aman apabila saran tersebut dilaksanakan oleh Pengadu. Dalam persidangan, Pengadu tidak dapat membuktikan konsultasi sebagaimana dimaksudkan. Bahwa pertemuan dan pertanyaan mengenai hapusnya unsur pidana apabila ketentuan 1 s.d. 4 dalam kupon dihapus baru terjadi pada tanggal 12 November 2018, yaitu pada saat Pengadu hadir memenuhi undangan klarifikasi di kantor Bawaslu Kota Jakarta Pusat. Bahwa pertemuan sebagaimana didalilkan oleh Pengadu adalah setelah (post-factum) kegiatan kampanye di Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan dilakukan sehingga seharusnya tidaklah dapat dikategorikan sebagai “konsultasi”. Demikian, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I dan Teradu II meyakinkan DKPP. [4.3.2] Sejauh pokok aduan yang menyatakan Para Teradu tidak maksimal dalam melakukan pencegahan politik uang dan dalam melakukan investigasi menangani perkara Pengadu, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah bertindak sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dalam hal pencegahan, Teradu I telah melakukan rangkaian kegiatan antara lain sosialisasi tatap muka kepada stakeholder tanggal 24 November 2017 dalam rangka persiapan pengawasan Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden; koordinasi pengawasan pemilu DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden tanggal 8 Desember 2017; serta kegiatan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye tanggal 22 September 2018. Bahwa pada saat kampanye di Jakarta Pusat dilakukan, Pengadu tidak mengirimkan surat tembusan pemberitahuan tertulis kepada Bawaslu Jakarta Pusat sehingga tidak mengetahui adanya kegiatan kampanye. Pada saat pelaksanaan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, jajaran Panwaslu Kelurahan Galur telah meminta untuk dihentikan, namun tidak diindahkan. Dalam hal penanganan dugaan pelanggaran pemilu, Teradu I telah melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum ditetapkan sebagai temuan, Teradu I mengumpulkan saksi dan bukti untuk informasi awal. Terhadap informasi awal tersebut, Teradu I melakukan rapat pleno yang hasilnya memenuhi syarat formil dan materiil untuk ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan selanjutnya diregistrasi dengan surat nomor 05/TM/PL/Kota/12.01/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dimana kemudian telah dilakukan pembahasan pertama bersama dengan unsur kepolisian dan kejaksaan. Selanjutnya, Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap para saksi, ahli, serta terlapor untuk kemudian dilakukan pembahasan kedua pada tanggal 14 November 2018 yang menyimpulkan bahwa temuan memenuhi unsur Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan merekomendasikan untuk masuk tahap penyidikan. Kemudian Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Ketiga pada tanggal 03 Desember 2018 dan melimpahkan berkas kepada Kejaksaan. Bahwa setelah peristiwa di Jakarta Pusat, diadakan rapat koordinasi Bawaslu DKI yang salah satu agendanya membahas administrasi kampanye dan upaya pencegahan pembagian kupon agar tidak terulang. Hasil dari rapat koordinasi tersebut telah disampaikan oleh Munandar Nugraha selaku Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan kepada tim kampanye Pengadu bernama Yoke Tumewu. Bahwa setelah menerima surat pemberitahuan kampanye, Teradu II melakukan koordinasi kepada Teradu III untuk melaksanakan tugas pengawasan. Pada saat kegiatan kampanye di Pasar Kaget, tanggal 11 November 2018, Teradu III berkoordinasi dengan Teradu IV untuk melakukan pengawasan. Pada saat berada di lokasi kampanye, Teradu III mendapati adanya pembagian kupon dan mengambil foto saat kegiatan kampanye dilakukan. Sementara, Teradu IV ketika datang di lokasi kampanye kupon dalam keadaan telah terbagi. Teradu III melaporkan kepada Teradu II mengenai pembagian kupon. Teradu II mengarahkan Teradu III untuk melakukan Pleno dan melengkapi kajian awal dan barang bukti. Selanjutnya, Bawaslu Kota Jakarta Selatan melakukan rapat pleno tanggal 18 November 2018 dan diregistrasi dengan nomor 001/TM/PL/Kota/12.30/XI/2018. Sesuai prosedur, Teradu II melakukan pembahasan pertama bersama dengan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu tanggal 19 November 2018. Hasil rapat pembahasan pertama tersebut menyatakan temuan untuk diproses dalam penyelidikan. Dalam penyelidikan, Teradu II melakukan klarifikasi kepada terlapor, pelapor, dan saksi-saksi. Selanjutnya, Bawaslu Kota Jakarta Selatan meneruskan perkara tindak pidana pemilu ke tahap penyidikan tanggal 11 Desember 2018. Kemudian Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan ketiga tanggal 2 Januari 2019 yang melimpahkan berkas kepada kejaksaan pada tanggal 3 Januari 2019. Berdasarkan hal tersebut, tindakan para Teradu telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018, dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018. Demikian, dalil aduan Pengadu tidak terbukti, dan Jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Meskipun demikian, DKPP perlu untuk mengingatkan kepada Teradu III dan Teradu IV untuk memaksimalkan fungsi pencegahan dalam melakukan pengawasan politik uang maupun pencegahan dalam hal politik uang agar tidak menyebar lebih luas lagi. [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Muhammad Halman Muhdar selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Teradu II Abdul Salam selaku Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu III Denny Alamsyah selaku Anggota Panwas Kecamatan Pancoran dan Teradu IV Bambang Suprayitno selaku Anggota Panwas Kelurahan Rawajati terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I dan Teradu II paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 5. Memerintahkan Bawaslu Kota Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini sepanjang terhadap Teradu III dan Teradu IV paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edwar Siregar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar, masing- masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Ttd Fritz Edward Siregar Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir