Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor. 232/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 728/I-P/L-DKPP/2014 pada 17 September 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 232/DKPP-PKE-III/2014 menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU 1. Nama : Sayyid Abdal Nanang Al-Hasani Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/Partai Hanura Alamat : Jl. Yos Sudarso II Teluk Lingga Sangatta, Kutai Timur. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Novel Tity Paembonan Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/Partai Gerindra Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Gang. Anggi RT.15 Nomor.60 Singa Gembara Sangatta, Kutai Timur. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pengadu II; 3. Nama : Yohanes Turu Padang Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/Partai PKPI Alamat : Jl. Flamboyan Nomor. 122 RT.043 Swarga Bara Sangatta, Kutai Timur. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pengadu III; 4. Nama : Hariyadi Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/Partai Amanat Nasional Alamat : Jl. Achmad Rosehan RT.08 Nomor.26 Singa Geweh Sangatta, Kutai Timur. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pengadu IV; -------------------------------------Memberikan Kuasa Kepada------------------------------------ Nama : Arsanty Handayani 1  Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Mujur Jaya 8 Nomor 126 Sangatta Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Fahmi Idris Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur Alamat : Gedung Serbaguna Lt. II Kompleks Perkantoran Bukit Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Ulfa Jamilatul Farida Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Alamat : Gedung Serbaguna Lt. II Kompleks Perkantoran Bukit Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Harajatang Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Alamat : Gedung Serbaguna Lt. II Kompleks Perkantoran Bukit Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Sayuti Ibrahim Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Alamat : Gedung Serbaguna Lt. II Kompleks Perkantoran Bukit Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Arafah Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Alamat : Gedung Serbaguna Lt. II Kompleks Perkantoran Bukit Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu V. [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Saksi Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu. 2

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 728/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 17 September 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 232/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 18 Nopember 2014 menyampaikan aduan tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Pada tanggal 12 Mei 2014 Partai Demokrat mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum yang selanjutnya dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor. 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014; 2. Dalam Interaksi Perkara, khusus dalam sesi jawab-menjawab Para Teradu melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan statement dan data-data yang merupakan data yang bersumber dari DB-1 Daerah Pemilihan Kutai Timur 3 berupa lampiran II Model EB-1 sebagaimana tersebut pada halaman 27 fotokopi salinan Putusan 10-07- 23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagai berikut: Termohon tidak sepakat dengan substansi gugatan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan perolehan kursi. Seharusnya data yang benar sesuai dengan hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih untuk Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kutai Timur adalah sebagai berikut: Sumber DB-1 Dapil Kutai Timur 3 Tabel Lampiran II Model EB-1 1. Jumlah Suara Sah Partai Politik : 40.976 2. Alokasi Kursi : 10 3. Angka BPP : 4.098 NO PARTAI POLITIK SUARA SAH KURSI THP I KURSI THP II JUMLAH KURSI 1. NASDEM 2.732 2. PKB 1.659 3. PKS 2.427 4. PDIP 2.539 5. GOLKAR 6.452 1 1 2 6. GERINDRA 6.243 1 1 2 7. DEMOKRAT 6.478 1 1 2 8. PAN 1.917 1 1 9. PPP 6.593 1 1 10. HANURA 1.996 1 1 11. PBB 116 12. PKPI 1.824 1 1 JUMLAH 10 Sumber: Lampiran II Model EB-1 Dapil Kutai Timur 3  Selanjutnya melalui Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor. 351/Kpts/KPU-KUTIM-021436090/V/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014, kemudian Para Teradu menyampaikan data sebagai berikut (Formulir Model EB-3); No PARTAI POLITIK NO URUT NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT DCT TERPILIH SUARA SAH 1 Partai Nasdem 2 ARFAN 1.345 1 2 PARTAI KEADILAN 4 BURHANUDDIN, B.Sc 540 1 SEJAHTERA 3 PDI PERJUANGAN 1 H.AGIEL SUWARNO, 1.012 1 S.E., M.Si 4 PARTAI GOLONGAN 2 ASTI MAZAR 1.585 1 KARYA 5 PARTAI GOLONGAN 10 KADIR 1.518 2 KARYA 6 PARTAI GERINDRA 3 LENNY SUSILAWATI 1.323 1 ANGGRAINI, S.Si 7 PARTAI DEMOKRAT 1 SURIATI 1.723 1 8 PARTAI DEMOKRAT 2 H.ANDI 1.385 2 MAPPASERENG 9 PARTAI PERSATUAN 1 JONI 1.655 1 PEMBANGUNAN 10 PARTAI PERSATUAN 2 RAHMADDI 1.022 2 PEMBANGUNAN 4. Bila merujuk kepada data yang diajukan oleh Para Teradu dalam Persidangan Perkara 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 diatas, maka jelas terlihat perbedaan. Data yang disampaikan dalam sidang perkara nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 menunjukkan tidak ada perolehan suara kursi khusus pada Partai Nasdem dan PDI Perjuangan. Sementara pada data formulir EB-3 yang merupakan lampiran Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor. 351/Kpts/KPU-KUTIM- 021436090/V/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 khususnya pada Partai PAN, HANURA dan PKPI tidak memperoleh hak sebagaimana dicantumkan dalam tabel yang diajukan oleh Para Teradu dalam sidang Mahkamah Konstitusi. 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor.351/Kpts/KPU-KUTIM- 021436090/V/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 kemudian menjadi rujukan Bupati Kutai Timur melalui Wakil Bupati yang selanjutnya bersurat kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor. 102/453/Otda.1/VIII/2014 Perihal Usulan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014 yang substansinya memohon kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti surat KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor.278/3137/KPU-KUTIM-021436090/VIII/2014 tentang Usul Peresmian Anggota 4  DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014 yang dibuat pada tanggal 5 Agustus 2014 a quo yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor. 171.3.2.-5353 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur; 6. Terdapat beberapa pelanggaran utama dalam tindakan Para Teradu sebagai berikut: 1) Prinsip dasar etika dan perilaku dengan tidak menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas Penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf c Peraturan Bersama Komisi Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 2) Pelaksanaan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku dengan tidak melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban melakukan tindakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a Peraturan yang sama, yakni dengan tidak merealisasikan ketentuan Pasal 272 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi”. 3) Pelaksanaan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut: Dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. Memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta; b. Memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; c. Memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggung jawabkan; dan d. Memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara. Pelanggaran tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa “Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu”. 5 [2.2] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Memutuskan secara bijaksana dan seadil-adilnya. [2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti- bukti/keterangan yakni sebagai berikut: NO BUKTI KETERANGAN 1. Bukti P-1 : Surat MK No.70/PAN. MK 8/2014 perihal Permohonan Penjelasan dari Mahkamah Konstitusi atas Putusan MK No. 10- 07-23/ PHPUDPR-DPRD-/XII/ 2104 Provinsi Kalimantan Timur Dapil 3 Kabupaten Kutai Timur; 2. Bukti P-2 : Lampiran Keputusan Gubernur Kaltim perihal Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2014-2019; 3. Bukti P-3 : Surat Bupati Kutai Timur No.102/453/ Otda.1/VIII/2014 perihal Usulan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu 2014; 4. Bukti P-4 : Surat Keteranga KPU Kabupaten Kutai Timur No. 278/2135/KPU-KUTIM-021436090/VIII/2014; 5. Bukti P-5 : Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur No. 351/ Kpts/KPU- Kutim-021436090/V/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019; 6. Bukti P-6 : Form Model EB-3 Dapil Kutai Timur 1-5; Selain itu, Pengadu juga mengajukan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 18 Nopember 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi 1: Buyung Asmuran Nur Pada tanggal 13 Juni 2014 hadir dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada saat sengketa KPU RI dengan Partai Demokrat. Saksi sempat bertanya mengenai sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU Kalimantan Timur. Menurut salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi, KPU Kalimantan Timur melakukan sinkronisasi terhadap DB1. Saksi menyatakan data DB1 yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kutai Timur adalah data yang tidak benar. Surat suara yang digunakan harusnya sama dengan surat suara sah dan tidak sah. Surat suara yang digunakan di Kecamatan Bengalon adalah 19.226 Dapil III, sementara surat suara sah dan tidak sah adalah 18.275. Saksi berpendapat ada selisih suara, ada jumlah suara yang hilang. Seperti halnya di Sangatta Selatan jumlah surat suara yang digunakan 13.087 jumlah surat suara sah dan tidak sah 14.000, berarti ada penggelembungan suara. Dengan dasar tersebut saksi menggugat di Mahkamah Konstitusi, saksi berpendapat tidak bisa menyalahkan Mahkamah Konstitusi dan KPU RI salah ketik. Ketika alat bukti dianggap salah dan gugatan Partai Demokrat dianggap 6 gugur. Partai Demokrat bisa menuntut pada akhirnya, Saksi menganggap alat bukti yang dimiliki oleh Para Teradu adalah salah. Pada saat Pleno di Kabupaten terjadi hal yang terbukti penggelembungan. PPK Bengalon sempat melarikan diri, PPK Sangatta ditangkap oleh Penyidik dan dipidana, Anggota KPU terbukti dan dipidana atas nama Hasbullah. Saksi tidak sependapat dengan sinkronisasi, tetapi dalam Putusan MK disebut bahwa anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur atas nama Farida telah melakukan sinkronisasi terhadap hasil Pleno KPU di Kabupaten Kutai Timur. Sinkronisasi tidak dilakukan di Kabupaten Kutai Timur karena situasi tidak konduksif. Padahal yang berhak menentukan situasi konduksif atau tidak adalah pihak keamanan, bukan KPU. Saksi 2: Irwan Menjelaskan pada saat rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Kutai Timur banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan yaitu pada saat pleno berdasarkan Rekomendasi Panwaslu atas laporan dari Partai Gerindra telah terjadi dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Bengalon. Para saksi meminta untuk dilakukan penghitungan ulang, sesudah itu terjadi perdebatan antara KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Para Saksi, akhirnya KPU Kabupaten Kutai Timur membuka kotak suara untuk melihat C1. Ternyata C1 berada dalam karung, seharusnya berada didalam kotak suara, menurut saksi hal tersebut merupakan pelanggaran sebagai Penyelenggara Pemilu. Setelah C1 Plano dibuka sudah penuh dengan tip X. Saksi bertanya kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur mengenai data yang akan dipakai, karena banyak yang sudah ditipX. Data pembanding C1 juga dari Panwaslu sudah banyak yang ditipX. Ketua KPU menjawab “waktu sudah subuh, dan siapa yang akan mengangkat kotak kesini?”. Saksi menolak untuk menandatangani Berita Acara dan mengisi form DB2 dan melanjutkan persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Partai yang mengajukan keberatan pada saat Rapat Pleno Terbuka Kabupaten Kutai Timur adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, PKPI, dan Partai Hanura. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Bahwa Teradu telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan dalam persidangan pada 18 Nopember 2014 untuk aduan Pengadu yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: 1. Pada tanggal 12 Mei 2014 Partai Demokrat mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang selanjutnya dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan perkara Nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014. Adapun permohonan Pengadu (Partai Demokrat) adalah : a. Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di Dapil 3 Kutai Timur khususnya di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Sangatta Selatan. 7  b. Pemohon juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Caleg dari Partai-partai yang terlibat dalam Tindak Pidana Pemilu. Karena adanya gugatan tersebut sehingga KPU RI menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur melalui KPU Provinsi untuk mempersiapkan data-data (alat bukti) dan menghadiri Pelaksanaan Persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Untuk menindaklanjuti instruksi tersebut KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan Rapat Pleno pada tanggal 21 Mei 2014 tentang pembagian tugas terkait proses PHPU tersebut (Berita Acara terlampir). Pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 KPU Kabupaten Kutai Timur telah menyusun dan menyerahkan alat bukti kepada Tim Kuasa Hukum KPU RI dengan nomor alat bukti adalah sebagai berikut: 1. T-7. KUTAI TIMUR. III.1 Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Nomor. 270/1439/KPU-Kutim-021436090/IV/2014 2. T-7.KUTAI TIMUR. III.2 Surat Rekomendasi Panwas Perihal Penghitungan Ulang Nomor.081/Panwaslu-Kutim; 3. T-7. KUTAI TIMUR. III.3 Berita Acara Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Panwas-Kutim Nomor. 074/Panwaslu-Kutim/II/2014; 4. T-7.KUTAI TIMUR. III.4 Lampiran Model EB-1 Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014; 5. T-7.KUTAI TIMUR. III.5 Model EB-3 Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 6. T-7. KUTAI TIMUR. III.6 Model DB-1. Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 untuk DAPIL 3 Kutai Timur; 7. T-7. KUTAI TIMUR. III.7 Model DA-1 Kecamatan Sangatta Selatan; 8. T-7. KUTAI TIMUR. III. 8 Model D-1 Sangatta Sangkima Lama Kecamatan Sangatta Selatan; 9. T-7. KUTAI TIMUR. III. 9 Model D-1 Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan; 10. T-7. KUTAI TIMUR. III. 10 Model C-1 hasil Pemungutan dan Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Sangatta Selatan; 11. T-7. KUTAI TIMUR. III. 11 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 8  2014; 12. T-7. KUTAI TIMUR. III. 12 Berita Acara Rekapitulasi Ulang Data, Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Bengalon; 13. T-7. KUTAI TIMUR. III. 13 Model DA-1 Hasil perbaikan Kecamatan Bengalon, pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten; 2. Teradu menolak atas tuduhan melakukan manipulasi data-data hasil perhitungan suara calon anggota legislatif Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014,karena data-data yang kami ajukan sudah sesuai dengan hasil rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kutai Timur. 3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-23/PHPU.DPR- DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) tanggal 26 Juni 2014. Putusan Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan pemohon (Partai Demokrat) untuk dilakukan penghitungan ulang di DAPIL 3 Kutai Timur adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum (halaman 46). Namun demikian, setelah melakukan pencermatan terhadap Putusan MK, terdapat kesalahan dalam lampiran Pertimbangan pada jawaban termohon (halaman 27) di Tabel Lampiran II Model EB- 1 Dapil Kutai Timur 3, terjadi kesalahan penempatan kursi tahap 2 (dua) yang mengakibatkan adanya kesalah pahaman dan penafsiran yang berbeda terhadap hasil Putusan Mahkamah Konstitusi. Jumlah Suara Sah Partai Politik : 40.976 Alokasi Kursi : 10 Angka BPP : 4.098 Tabel Pada Halaman 27 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI adalah sebagai berikut: KURSI KURSI JML NO PARTAI POLITIK SUARA SAH TAHAP 1 TAHAP 2 KURSI NASDEM 2.732 PKB 1.659 PKS 2.427 PDIP 2.539 GOLKAR 6.452 1 1 2 GERINDRA 6.243 1 1 2 DEMOKRAT 6.479 1 1 2 PAN 1.917 1 1 PPP 6.593 1 1 HANURA 1.996 1 1 PBB 116 PKPI 1.824 1 1 9  JUMLAH 10 Adapun Tabel yang benar sebagaimana alat bukti T.7. KUTAI TIMUR III.4 yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Tim Kuasa Hukum KPU RI sesuai penetapan KPU Kabupaten Kutai Timur adalah sebagaimana Tabel berikut: KURSI KURSI JML NO PARTAI POLITIK SUARA SAH TAHAP 1 TAHAP 2 KURSI 1 NASDEM 2.732 1 1 2 PKB 1.659 3 PKS 2.427 1 1 4 PDIP 2.539 1 1 5 GOLKAR 6.452 1 1 2 6 GERINDRA 6.243 1 1 7 DEMOKRAT 6.479 1 1 2 8 PAN 1.917 9 PPP 6.593 1 1 2 10 HANURA 1.996 11 PBB 116 12 PKPI 1.824 JUMLAH 40.976 10 Pada Tabel diatas Partai NASDEM, PKS, PDIP dan PPP masing-masing mendapatkan kursi pada Tahap ke-2, setelah pembagian Tahap ke-1 masing-masing Partai tersebut memiliki sisa suara terbesar dibandingkan dengan PAN, Partai HANURA, PKPI dan Partai GERINDRA. 1. Pada tanggal 26 Mei 2014 KPU Kabupaten Kutai Timur menyerahkan alat bukti sesuai hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan calon terpilih untuk diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai bahan dan dasar penyusunan jawaban termohon oleh kuasa hukum KPU RI. Setelah dipublikasikan melalui web Mahkamah Konstitusi, didapati adanya kesalahan jawaban termohon pada Tabel lampiran II Model EB-1 Dapil Kutai Timur 3 yang tidak sesuai dengan data yang kami berikan. 2. Setelah mengetahui adanya kesalahan pada lampiran tersebut, KPU Kab. KutaiTimur melakukan komunikasi langsung kepada tim kuasa hukum KPU RI, agar segera melakukan perbaikan sesuai dengan data yang kami serahkan. 3. Setelah dilakukan sidang pembuktian oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Juni 2014, tim kuasa hukum kembali membuat jawaban kesimpulan termohon untuk diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi. Jawaban kesimpulan termohon tersebut tidak ditemukan lagi lampiran II Model EB-1 Dapil Kutai Timur 3 yang tidak sesuai dengan data yang berikan. 4. Dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Juni 2014 Nomor 10- 07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 memutuskan menolak permohonan pemohon 10  (Partai Demokrat) untuk kembali dilakukan penghitungan surat suara ulang karena tidak beralasan menurut hukum. Namun dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi ternyata masih juga didapati lampiran jawaban termohon yang tidak sesuai dengan data yang diberikan KPU Kabupaten Kutai Timur. Setelah mengetahui hal itu masih termuat tabel yang salah pada lampiran, maka KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. KPU Kab. Kutai Timur berkirim surat kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 270/2125/KPU-KUTIM-021436090/II/2014 tertanggal 24 Juli 2014 melalui tim kuasa hukum KPU RI perihal Pemberitahuan dan Permohonan Koreksi dan kami mendapat surat jawaban tertanggal 11 Agustus2014 dengan Nomor 69/PAN.MK/8/2014. b. KPU Kabupaten Kutai Timur juga telah bersurat kepada KPU RI dengan Nomor.270/2136/KPU-KUTIM-021436090/VIII/2014 tertanggal 4 Agustus 2014 perihal Permohonan Penjelasan Putusan MK Nomor. 10-07- 23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dengan surat jawaban Nomor.1554/KPU/IX/2014 tertanggal 18 September 2014. 5. Telah ada Surat KPU RI terkait penjelasan salinan Putusan MK Nomor.10-07- 23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud di atas diperoleh informasi bahwa dalam salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor.10-07-23/PHPU.DPR- DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) terdapat kesalahan di dalam lampiran pokok permohonan pada jawaban termohon di tabel lampiran II Model EB-1 Dapil KutaiT imur 3 (Halaman 27), yakni terjadi kesalahan penempatan kursi tahap ke-2 yang tidak sesuai dengan perolehan suara sah Partai Politik, yang salah satunya adalah perolehan kursi untuk Partai Gerindra yang bertambah 1 (satu) kursi menjadi 2 (dua) kursi. Seharusnya berdasarkan EB-1 Dapil Kutai Timur 3, Partai Gerindra memperoleh 1 (satu) Kursi. b. Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor.10-07-23/PHPU.DPR- DPRD/XII/2014 tidak terkait dengan perolehan kursi, melainkan menyangkut perolehan suara Partai Politik c. Berdasarkan huruf a dan b diatas, perolehan kursi partai politik di Kabupaten Kutai Timur, termasuk perolehan suara Partai Gerindra tetap berdasarkan pada penetapan kursi sebagaimana yang dituangkan dalam model EB-1 Dapil DPRD Kutai Timur 3. Jawaban Para Teradu terhadap Undangan Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Kutai Timur. Sehubungan undangan klarifikasi yang disampaikan Saudari Ketua Panwaslu Kabupaten Kutai Timur kepada orang perseorangan Komisioner KPU Kabupaten Kutai 11 Timur, kami KPU Kabupaten Kutai Timur setelah melakukan Rapat Pleno tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor. 2199/IX/2014 tanggal 5 September 2014, sepakat tidak dapat memenuhi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012, materi yang akan dimintakan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Kutai Timur yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 menurut pendapat kami telah KADALUARSA untuk ditindaklanjuti karena telah melewati tenggang waktu 7 (tuju) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran berupa perbedaan data perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Pileg Tahun 2014 pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dengan Lampiran II Model EB I Kutai Timur 3, baik ditinjau dari tanggal dijatuhkannya Putusan 26 Juni 2014 maupun jika dihitung sejak tanggal dilaksanakannya pelantikan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal 14 Agustus 2014. 2. Dalam pengambilan keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur bersifat kolektif kolegial. Setiap produk hasil penyelenggaraan pemilu yang dibuat merupakan hasil keputusan bersama seluruh Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur melalui forum rapat pleno, sehingga menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, undangan klarifikasi seharusnya disampaikan pada Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur sebagai pihak yang berwenang mewakili institusi keluar dan kedalam, dan bukan tanggung jawab orang perorang. Apalagi persoalan salinan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah persoalan kelembagaan dan bukan persoalan personal. [2.5] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruh; 2. Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu. [2.6] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Teradu mengajukan bukti- bukti/keterangan yakni sebagai berikut : NO BUKTI KETERANGAN 1 T-1 Berkas alat bukti yang diserahkan ke KPU RI melalui Tim Kuasa Hukumnya mulai dari T-7 KUTAI TIMUR.III.1 s/d T-7 KUTAI TIMUR III. 13; 2 T-2 Tanda terima penyerahan alat bukti dua lembar kepada KPU RI melalui Tim Kuasa Hukum; 3 T-2 Surat KPU Kab. Kutai Timur Nomor.270/2125/KPU-KUTIM- 021436090/VI/2014 Perihal Pemberitahuan dan Permohonan 12  Koreksi Putusan Nomor.07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Provinsi Kalimantan Timur – Dapil Kutai Timur 3; 4 T-4 Surat jawaban dari MK dengan Nomor.69/PAN.MK/8/2014 Hal. Permohonan Koreksi atas Putusan Nomor.10-07-23/PHPU.DPR- DPRD/XII/2014; 5 T-5 Surat KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor.270/2136/KPU-KUTIM- 021436090/VIII/2014 Perihal Permohonan Penjelasan Putusan MK Nomor 07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Provinsi Kalimantan Timur – Dapil Kutai Timur 3; 6 T-6 Surat KPU RI nomor 1554/KPU/IX/2014 perihal Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Kutai Timur; 7 T-7 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Kutai Timur Tentang Pembagian Tugas terkait PHPU Legislatif 2014 Nomor 1509/BA/V/2014; 8 T-8 Surat Jawaban Undangan Klarifikasi Panwaslu Kutim Nomor. 270/2169/KPU-KUTIM-021436090/IX/2014; 9 T-9 Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Undangan Klarifikasi Panwaslu Kutim Nomor.2168?BA/IX/2014; 10 T-10 Surat Keterangan Istirahat Saudari Komisioner Kutim Ulafa Jamilatul Farida, M.Si [2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait, yaitu Panwaslu Kabupaten Kutai Timur Utara pada tanggal 18 Nopember 2014, sebagai berikut: Tanggal 29 Agustus 2014 Panwaslu Kutai Timur mengundang Sdr. Fahmi Idris dan Sdr. Harajatang untuk klarifikasi di sekretariat Panwaslu Kutim pada Hari Senin Tanggal 1 September 2014, namun hanya Sdr. Harajatang yang menghadiri, sementara Sdr. Fahmi tidak hadir, dengan alasan masih diluar kota walau pun sesungguhnya yang bersangkutan sudah berada di Sangatta. Namun Sdr. Harajatang juga tidak bersedia menandatangani berita acara klarifikasi yang dilaksanakan pada hari itu tanpa menyebutkan alasannya kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Timur. Panwaslu Kabupaten Kutai Timur memiliki bukti fisik berupa foto dan rekaman suara Sdr. Harajatang pada saat klarifikasi. Pada tanggal 1 September 2014 Sdr. Hariyadi, S.P. dan Ketua Partai Kedaulatan Persatuan Indonesia (PKPI) menyampaikan pengaduan kepada Panwaslu Kutai Timur karena merasa keberatan dan merasa dirugikan akibat adanya perbedaan data perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam keputusan MK. Berdasarkan surat pengaduan tersebut, pada tanggal 2 September 2014 Panwaslu Kutai Timur kembali melayangkan surat undangan klarifikasi yang kedua kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur atas nama Fahmi Idris, Ulfa Jamilatul Farida, Sayuti Ibrahim, dan Arafah, tetapi undangan tersebut tidak dipenuhi oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur. Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur Fahmi Idris, S.E. mengirimkan surat tanggapan yang menyatakan tidak bisa memenuhi undangan 13 klarifikasi dengan alasan sudah daluarsa dan meminta undangan hanya ditujukan kepada Ketua KPU mewakili anggota KPU yang lain, bukan undangan perorangan. 14

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: 15  a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. Kedudukan Pengadu [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Para Pengadu yang mengadukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.1.5] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa pada pokoknya Pengadu mendalilkan Para Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena memanipulasi data-data hasil perhitungan suara calon anggota Legislatif Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014. Data Model EB-1 Dapil Kutai Timur III yang diajukan dan dijadikan bukti Teradu pada saat sidang di MK berbeda dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Para Teradu dalam hal penetapan calon terpilih dan perolehan kursi di Dapil III Kabupaten Kutai Timur. [4.2] Menimbang terhadap pengaduan tersebut, Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur menolak tuduhan melakukan manipulasi data Model EB-1 Dapil Kutai Timur III hasil perhitungan suara calon anggota legislatif Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014, karena Para Teradu sudah menyerahkan data Model EB-1 Dapil Kutai Timur III sesuai permintaan KPU RI sebagai Termohon pada saat sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi. Data Model EB-1 yang dimiliki oleh Para Teradu adalah data yang sesuai dengan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Timur. Penyerahan data tersebut dilakukan pada tanggal 26 Mei 2014 melalui Kuasa Hukum KPU RI. Setelah jawaban KPU RI dipublikasikan melalui web Mahkamah Konstitusi, terdapat kesalahan pada Tabel lampiran II Model EB-1 Dapil Kutai Timur 3 yang tidak sesuai dengan data Para Teradu. Menindaklanjuti hal tersebut, Para Teradu melakukan komunikasi langsung dengan Tim Kuasa Hukum KPU RI agar melakukan perbaikan data sesuai dengan data yang dimiliki oleh Para Teradu. Pada saat sidang dengan agenda pembuktian tanggal 13 Juni 2014 di Mahkamah Konstitusi, Tim Kuasa Hukum KPU RI kembali membuat jawaban kesimpulan. Para Teradu tidak menemukan lampiran II Model EB-1 Dapil Kutai Timur 3 yang tidak sesuai dengan data milik Para Teradu termuat dalam jawaban kesimpulan. Para Teradu menganggap Tim Kuasa Hukum KPU RI sudah melakukan 16 perbaikan data sesuai dengan data yang dimiliki oleh Para Teradu. Dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 26 Juni 2014 Nomor 10-07-23/PHPU.DPR- DPRD/XII/2014 ternyata masih terdapat lampiran data yang tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Para Teradu. Setelah mengetahui hal tersebut, Para Teradu mengirim surat Nomor.270/2125/KPU-KUTIM-021436090/II/2014 perihal Pemberitahuan dan Permohonan Koreksi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi dan disampaikan melalui Tim Kuasa Hukum KPU RI. Para Teradu menerima jawaban dari Mahkamah Konstitusi melalui surat Nomor.69/PAN.MK/8/2014 tertanggal 11 Agustus 2014. Para Teradu juga mengirimkan surat kepada KPU RI dengan Nomor.270/2136/KPU-KUTIM-021436090/VIII/2014 tertanggal 4 Agustus 2014 perihal Permohonan Penjelasan Putusan MK Nomor.10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014. KPU RI memberikan jawaban kepada Para Teradu melalui Surat Nomor.1554/KPU/IX/2014, tertanggal 18 September 2014 dan disampaikan melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur. Para Teradu baru menerima Surat KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor.270/845/KPU- Prov.021/X/2014 perihal Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur pada tanggal 17 Nopember 2014, sehari sebelum dilaksanakan sidang Pemeriksaan DKPP RI. Dalam Surat KPU RI, dan Surat KPU Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 tidak terkait dengan perolehan kursi, melainkan menyangkut perolehan suara Partai Politik. Perolehan Kursi Partai Politik di Kabupaten Kutai Timur, termasuk perolehan suara Partai Gerindra tetap berdasarkan pada penetapan kursi sebagaimana yang dituangkan dalam model EB-1 Dapil DPRD Kutai Timur III. Menanggapi Undangan Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Kutai Timur, Para Teradu telah melakukan Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor. 2199/IX/2014 tanggal 5 September 2014. Para Teradu sepakat tidak dapat memenuhi undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Kutai Timur karena persoalan yang akan diklarifikasi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014. Para Teradu berpendapat hal tersebut sudah daluarsa untuk ditindaklanjuti karena melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran berupa perbedaan data perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Pileg Tahun 2014 pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi. Baik ditinjau dari tanggal dijatuhkannya Putusan 26 Juni 2014 maupun jika dihitung sejak tanggal dilaksanakannya pelantikan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal 14 Agustus 2014. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012. Para Teradu menyatakan selalu mengambil keputusan melalui rapat pleno, sehingga keputusan bersifat kolektif kolegial. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, undangan klarifikasi seharusnya disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur sebagai pihak yang berwenang mewakili institusi, karena hal ini bukan tanggung jawab perseorangan. Apalagi terkait persoalan kelembagaan yaitu salinan Putusan Mahkamah Konstitusi. 17 [4.3] Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta Para Teradu sudah menyerahkan data Model EB-1 Dapil Kutai Timur III sesuai dengan data Panwaslu Kabupaten Kutai Timur dan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Timur. Penyerahan data tersebut dilakukan pada tanggal 26 Mei 2014 melalui Kuasa Hukum KPU RI dan dilengkapi dengan tanda terima. Mahkamah Konstitusi menyatakan melalui Surat Nomor.69/PAN.MK/8/2014 bahwa sudah sangat jelas dan tegas termuat dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan dalam hal ini Perkara Nomor.10-07-23.PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan Kutai Timur III yang amarnya adalah menolak permohonan Partai Demokrat. Mengenai tabel Perolehan kursi pada daerah pemilihan Kutai Timur III yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban tertulis termohon dalam hal ini KPU RI dan bukan merupakan pendapat Mahkamah. Panwaslu Kabupaten Kutai Timur hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur karena tidak memenuhi undangan klarifikasi, bukan mengenai materi yang akan diklarifikasi. Mohammad Taufik selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur mengakui terjadi kesalahan teknis sehingga Para Teradu terlambat menerima Surat Nomor.270/845/KPU-Prov.021/X/2014 yang berisi lampiran Surat dari KPU RI Nomor.1554/KPU/IX/2014 perihal Penjelasan Perolehan Kursi DPRD Kutai Timur. KPU Provinsi Kalimantan Timur seharusnya lebih responsif dalam memberikan pelayanan kepada Para Pihak yang berkepentingan, tanpa kecuali terhadap sesama Penyelenggara Pemilu. Para Teradu berhak untuk mengetahui informasi keadaan yang sedang terjadi, karena apabila informasi tidak disampaikan dengan benar maka akan terjadi mis informasi dan miskomunikasi. Padahal informasi tersebut sangat penting terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Para Teradu. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, serta keterangan Pihak Terkait Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitas nama baik Para Teradu; 18

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V atas nama Fahmi Idris, Ulfa Jamilatul Farida, Harajatang, Sayuti Ibrahim, dan Arafah, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina SIngka Subekti, MSi., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, MSi., dan Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. 19 Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 20