III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan
Pengaduan Nomor 280-P/L-DKPP/VIII/2019yang diregistrasi dengan Perkara Nomor
263-PKE-DKPP/VIII/2019,yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan
uraian sebagai berikut,
1. Bahwa, pada tanggal 23 Mei 2019 Pengadu menyampaikan laporan secara tertulis
kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu melalui Surat Nomor:
097/LP/LSM-Yasrindo/V/ 2019 tanggal 9 Mei 2019 Perihal: Indikasi menyalahi
aturan PKPU RI (Rangkap Jabatan)
2. Bahwa, Calon anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Gerindra Nomor Urut 4
Dapil Kota Bengkulu 3 Kecamatan Singgaran Pati dan Kecamatan Gading Cempaka
atas nama Nuzuluddin, SE, diketahui menjabat sebagai Sekretaris Badan
Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu, berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu
Nomor: 0.480.B.1 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Musyawarah
Adat Provinsi Bengkulu Masa Bhakti 2018-2023
3. Bahwa, Bawaslu Kota Bengkulu sudah menerima Laporan dari Pelapor, Namun
laporan tersebut tidak diregister karena dianggap sudah melewati Batas Waktu yang
diatur oleh Peraturan dan Perundang-Undangan.
4. Bahwa, karena laporan Pelapor sudah melewati Batas Waktu sebagai mana diatur
oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh Bawaslu Kota Bengkulu Laporan tersebut
dijadikan Temuan berdasarkan Informasi awal dari Pelapor melalui Surat
Pemberitahuan Tentang Status Temuan yang ditujukankepada KPU Kota Bengkulu
dengan Penemu Rayendra Pirasat SHI, Mico Yudhistira, SH dan Shanti Yudharini
SE. Sementara terlapor Nuzuludin SE, Caleg Anggota DPRD Kota Bengkulu Partai
Gerindra NomorUrut 4 Dapil 3 Singgaran Pati – Gading Cempaka Kota Bengkulu.
Hasil temuan diduga Melanggar Pasal 240 Ayat (1) huruf k dan m jo Pasal 7 Ayat (1)
huerup o PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Catatan Alasan Ditindak lanjuti karena
Temuan Merupakan Pelanggaran Adminstrasi Pemilu
5. Bahwa, atas dasar temuan tersebut Pelapor dimintai Keterangan oleh Bawaslu Kota
Bengkulu terkait dugaan Rangkap Jabatan Calon anggota DPRD Kota Bengkulu dari
Partai Gerindra Nomor Urut 4 Dapil Kota Bengkulu 3 atas nama Nuzuludin SE, yang
diduga telah melanggar Syarat Pencalonan tetapi tetap masuk dalam Daftar Calon
Tetap (DCT) dan menjadi peserta Pemilu Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019.
6. Bahwa, setelah Pengadu dimintai Keterangan Oleh Bawaslu Kota Bengkulu
termasuk saksi-saksi lain yang dianggap Berkompeten memberi Kesaksian atas
temuan dimaksud, Bawaslu Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Nomor:
04/TM/PL/KOT/07.01/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 PerihalPenerusan
Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Kesimpulan Caleg DPRD Kota Bengkulu
Dapil 3 Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Nuzuludin SE telah melakukan
Pelanggaran Administrasi Pemilu.
7. Bahwa, Bawaslu Kota Bengkulu telah berkirim Surat kepada Ketua LSM Yasrindo
Provinsi Bengkulu Nomor: 092/K.BE-10/TU.00/VII/2019 tangal 10 Juli 2019
Perihal Jawaban. Dalam Surat tersebut Bawaslu Kota Bengkulu pada intinya
menjelaskan, bahwa
a) Bawaslu Kota Bengkulu telah menjadikan Informasi Awal atas Surat dari
LSM Yasrindo dan selanjutnya dilakukan Investigasi. Bawaslu Kota Bengkulu
menjadikan hasil Investigasi sebagai Temuan dan Diregristasi dengan Nomor:
04/TM/PL/Kot/07.01/VI/ 2019. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kota
Bengkulu telah terjadi Pelanggaran Adminstrasi Pemilu.
b) Atas temuan sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kota Bengkulu telah
Merekomendasikan Pelanggaran tersebut ke KPU Kota Bengkulu dengan
Surat Nomor: 135/K.BE-10/PM.05. 02/VI/2019 Perihal Penerusan
pelanggaran Administrasi Pemilu
8. Bahwa, Pelapor mengetahui Bawaslu Kota Bengkulu sudah berkirim Surat kepada
KPU Kota Bengkulu Nomor: 135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019 Perihal Penerusan
Pelanggaran Asministrasi Pemilu. Tetapi berdasarkan Surat Nomor: 400/HK.06.5-
SD/1771/KPU-Kot/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019, KPU Kota Bengkulu justru
berusaha mencari Pembenaran dan bukan mencari Kebenaran terkait Pelanggaran
Administrasi Pemilu oleh Calon anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Gerindra
Nomor Urut 4 atas nama Nuzuludin SE.
9. Bahwa, pelapor mengetahui jika Bawaslu Kota Bengkulu sudah menyampaikan
Surat Rekomendasi tentang Pelanggaran Administrasi Pencalonan saudara
Nuzuludin SE kepada KPU Kota Bengkulu dan memerintahkan KPU Kota Bengkulu
untuk melaksanakan Rekomendasi tersebut. Tetapi hingga saat ini KPU Kota
Bengkulu malah melakukan hal-hal yang bukan Kewajiban dari Tugas dan Fungsi
KPU sebagai Penyelenggara Pemilu. KPU Kota Bengkulu justru melakukan
Klarifikasi kembali dan menerbitkan Surat dengan menyatakan bahwa Saudara
Nuzuludin SE tidak melanggar Administrasai Pencalonan.
10. Bahwa, dengan mengabaikan Rekomendasi dari Bawaslu Kota Bengkulu tersebut
bertentangan pasal 220 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu
sanksi atas dengan tidak dilaksanakan rekomendasi tersebut dapat dikenakan
pidana masimal 3 tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah
kemudian pada tanggal 22 Juli 2019, KPU Kota Bengkulu justru Menetapkan
Nuzuludin SE sebagai Calon anggota DPRD Kota Bengkulu terpilih.
11. Bahwa berdasakan hal tersebut maka Pengadu sebagai salah satu masyarakat
mengadukan KPU Kota Bengkulu di karenakan telah melakukan kewenangan yang
melebihi dan KPU Kota tidak selayaknya untuk tidak melaksanakan surat
rekomendasi yang telah di keluarkan oleh Bawaslu Kota Bengkulu. Sehubungan
dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP RI memeriksa dan memutus dugaan
pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu;
3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada para Teradu atas
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.3] ALAT BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-3
sebagai berikut:
No Kode Alat Bukti
1. Bukti P-1 : Surat Klarifikasi BAWASLU Kota Bengkulu kepada KPU
Kota Bengkulu Nomor : 090/K.B-10/TU.00/VII/2019
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 0.480.B.1
Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan
Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu Masa Bhakti 2018-
2023
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor
: 221/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2019 Tentang
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bengkulu Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019
[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi
jawaban tertulis sebagai berikut:
1. Bahwa Pada tanggal 25 Juni 2019 KPU Kota Bengkulu menerima Surat Ketua
Bawaslu Kota Bengkulu Nomor: 135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019 perihal
Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 24 Juni 2019, yang
menyatakan bahwa Sdr. Nuzuludin, SE calon anggota DPRD Kota Bengkulu
Partai Gerindra nomor urut 4 Dapil Kota Bengkulu 3 terbukti melanggar
ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf k dan m Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 Ayat (1) huruf o Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan merupakan Pelanggaran
Administrasi Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kota Bengkulu
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Vide Bukti T-1).
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Bengkulu
sebagaimana huruf (a) di atas, KPU Kota Bengkulu melaksanakan Rapat Pleno
tentang Tindak Lanjut terhadap Surat Bawaslu Kota Bengkulu Nomor :
135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian
Pelanggaran Aministrasi Pemilihan Umum, dengan langkah-langkah sebagai
berikut (Vide Bukti T-2):
a. Mencermati dokumen surat dan berkas Penerusan Pelanggaran
Administrasi yang disampaikan Bawaslu Kota Bengkulu
b. Melakukan Klarifikasi terhadap surat Bawaslu Kota Bengkulu
c. Konsultasi ke KPU Provinsi Bengkulu
d. Melakukan Cek ulang berkas pencalonan atas nama Nuzuludin, SE
e. Konsultasi ke Kejaksaan negeri Bengkulu
f. Klarifikasi kepada Ketua BMA Provinsi Bengkulu,
g. Klarifikasi kepada Sdr. Nuzuludin SE (terlapor)
h. Klarifikasi kepada Kasubbid Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu
i. Konsultasi ke KPU Republik Indonesia
j. Menetapkan Keputusan KPU Kota Bengkulu
3. Bahwa terhadap angka (5) dalam pokok pengaduan pengadu, Calon Anggota
DPRD Kota Bengkulu dari Partai Gerindra Nomor Urut 4 DAPIL Kota Bengkulu 3
atas nama Nuzuludin, SE telah memenuhi persayaratan calon dan pencalonan,
serta tidak ada tanggapan dari masyarakat pada waktu tahapan yang
ditentukan.
4. Bahwa terhadap angka (9) dalam pokok pengaduan pengadu, KPU Kota
Bengkulu telah meaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana
dimaksud Surat Bawaslu Kota Bengkulu dengan berpedoman pada Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah
menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013
Tentang Penyelesaian Pelanggaran Aministrasi Pemilihan Umum, sesuai dengan
pasal :
a. Pasal 3 huruf b, bahwa Ruang lingkup Peraturan ini mencakup tindak
lanjut rekomendasi Bawaslu pada setiap tingkatan;
b. Pasal 17 bahwa, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi
Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.
c. Pasal 18, bahwa Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
meliputi kegiatan : a. mencermati kembali data atau dokumen
sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;
dan/atau b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai
pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran
Administrasi Pemilu;
d. Pasal 19 ayat (1), bahwa Berdasarkan tindak lanjut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN membuat keputusan
dalam rapat pleno; (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Formulir PAPTL-2.
5. Bahwa terhadap angka (10) dalam pokok pengaduan pengadu adalah tidak
berdasar, karena Pasal 220 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum adalah berkaitan dengan Pengawasan dan Penyelesaian
Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dan tidak
berkaitan dengan Pengawasan Pencalonan; dan bahwa KPU Kota Bengkulu
sama sekali tidak mengabaikan Rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu, justru
menindaklanjuti dengan berpedoman pada langkah-langkah sebagaimana
dimaksud huruf (b) dan (d) di atas.
6. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas, KPU Kota Bengkulu :
Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun
2013 Pasal 18 ayat (1) dan (2), tindak lanjut terhadap rekomendasai
Bawaslu adalah mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana
rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu dan menggali, mencari dan
menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan
kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
7. Pada tanggal 27 Juni 2019, KPU Kota Bengkulu melalui Surat Nomor:
373/HK.06.4-SD/1771/KPU-Kot/VI/2019 Perihal Klarifikasi tertanggal 27 Juni
2019 dalam rangka menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Bengkulu, adapun isi
surat tersebut adalah bawah KPU Kota Bengkulu perlu mendapatkan salinan
Keputusan dan/atau Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Bengkulu terkait dasar
surat Bawaslu Kota Bengkulu Nomor : 135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019 perihal
Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 24 Juni 2019 (Vide Bukti
T-3).
8. Pada tanggal 27 Juni 2019 KPU Kota Bengkulu menerima surat dari Bawaslu
Kota Bengkulu Nomor : 084/K.BE-10/TU.00/VI/2019 Perihal Klarifikasi, yang
pada prinsipnya bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tidak menyampaikan dokumen
berupa salinan Keputusan dan/atau Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Bengkulu
sebagaimana yang diminta oleh KPU Kota Bengkulu (Vide Bukti T-4).
9. Pada tanggal 26 Juni 2019 KPU Kota Bengkulu melakukan Konsultasi ke KPU
Provinsi Bengkulu melalui Surat Nomor : 371/HK.06.5-SD/1771/KPU-
Kot/VI/2019 Perihal Petunjuk/ Konsultasi Hukum tertanggal 26 Juni 2019
(Vide Bukti T-5).
10. Bahwa KPU Kota Bengkulu telah melakukan pengecekan ulang berkas
pencalonan Sdr. Nuzuludin, SE dan dinyatakan lengkap dan Memenuhi Syarat.
11. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, KPU Kota Bengkulu melakukan Konsultasi
ke Kejaksaan Negeri Bengkulu karena Kejaksaan Negeri Bengkulu merupakan
Bagian dari Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum pada KPU Kota
Bengkulu, Konsultasi dilakukan melalui Surat Ketua KPU Kota Bengkulu Nomor
: 380/ HK.06.5-SD/1771/KPU-Kot/VI/2019 tertanggal 28 Juni 2019 Perihal
Petunjuk/ Konsultasi Hukum, adapun hasil konsultasi hukum kepada Pihak
Kejaksaan Negeri Bengkulu diterima oleh Kasi Intel Bpk, Rizal Edison bahwa :
Pengenaan Pasal 240 ayat (1) huruf k dan m harus mengacu pada Undang-
Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 Angka (7) dan
(8), bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat; angka (8), bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dan keuangan Negara haruslah memiliki RKA KL atau DIPA dan sifatnya
teranggarkan secara kontinu, baik yang bersumber dari APBN dan APBD serta
KPU Kota Bengkulu disarankan melakukan klarifikasi untuk kepastian hukum
terkait penganggaran pada BMA Provinsi Bengkulu kepada pihak-pihak yang
dianggap berkompeten(Vide Bukti T-6).
12. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 Pukul 09.00 WIB, KPU Kota Bengkulu
melakukan klarifikasi terhadap Ketua BMA Provinsi Bengkulu a.n
Drs.H.S.Effendi, MS adapun Hasil Klarifikasi adalah sebagai berikut (Vide Bukti
T-7):
13. Bahwa Badan Musyawarah Adat (BMA) di Daerah Bengkulu adalah Wadah dari
Kesatuan Masyarakat adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu;
14. Bahwa dasar hukum pembentukkan Badan Musyawarah Adat (BMA) didasarkan
Pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 1993;
15. Bahwa Badan Musyawarah Adat (BMA) merupakan organisasi kemasyarakatan
dan non government, berdasarkan AD ART dan Perda Provinsi Bengkulu;
16. Bahwa Struktur Kepengurusan Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi
Bengkulu terdiri atas Ketua a.n Drs. H.S.Effendi, MS dan Sekretaris a.n
Nuzuludin, SE
17. Bahwa hubungan BMA Provinsi dengan Pemda Provinsi bersifat Konsultatif dan
sebagai pembina berdasarkan Perda Provinsi Daerah Tingka I Bengkulu Nomor
07 Tahun 1993 Pasal 10 ayat (2) bahwa, Hubungan Masyarakat adat di daerah
Bengkulu dan Instansi, Badan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat
konsultatif;
18. Bahwa Tupoksi Badan Musyawarah Adat (BMA) adalah untuk melestarikan
nilai-nilai luhur dan norma-norma yang hidup, tumbuh dan berkembang di
dalam masyarakat dengan memperhatikan perkembangan dan kepentingan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta mengembangkan adat istiadat di
tengah masyarakat serta membantu pemerintah daerah dalam membina dan
melestarikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat serta lembaga adat.
19. Bahwa Badan Musyawarah Adat (BMA) tidak memiliki DIPA atau anggaran
Rutin sehingga pembiayaan kegiatan dan operasional lainnya, pembiayaannya
dilakukan melalui sumbangan pengurus dan pihak lainnya yang sifanya tidak
mengikat;
20. Bahwa pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA)tidak mendapat honor/ gaji
yang berasal dari keuangan Negara baik yang bersumber dari APBD dan APBN;
21. Bahwa BMA hanya mendapat untuk bantuan kegiatan MUSDA yaitu pada
Oktober 2018
22. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 Pukul 10.30 WIB, KPU Kota Bengkulu
melakukan klarifikasi terhadap sdr. Nuzuludin, SE, adapun Hasil Klarifikasi
adalah sebagai berikut(Vide Bukti T-8) :
23. Bahwa benar sdr. Nuzuludin, SE ditunjuk sebagai Sekretaris Badan
Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu pada tanggal 11 September 2018
berdasarkan kegiatan MUSDA tingkat Provinsi Bengkulu Periode 2018 – 2023
dan dilantik tanggal 06 November 2018 oleh Gubernur Bengkulu;
24. Bahwa pembiayaan kegiatan Musyawarah Adat (MUSDA) Provinsi Bengkulu di
Hotel madeline dilakukan dengan swadaya terlebih dahulu, selanjutnya akan
diganti oleh Pemda Provinsi Bengkulu;
25. Bahwa Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu tidak mendapatkan
bantuan dana keuangan anggaran rutin baik yang bersumber dari APBD
maupun APBN;
26. Bahwa sumber pendanaan Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu
berasal dari swadaya dari pengurus dan memungkinkan bantuan dari Pemda
Provinsi Bengkulu apabila mengajukan proposal;
27. Bahwa sebagai pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu
tidak mendapatkan honorarium/ gaji;
28. Bahwa menurut yang bersangkutan bahwa Badan Musyawarah Adat (BMA)
merupakan organisasi kemasyarakatan dan sifatnya sosial dan tidak menerima
gaji dan tunjangan/ relawan, sehingga pada saat pemberkasan sebagai calon
Anggota DPRD Kota Bengkulu tidak perlu mengundurkan diri;
29. Bahwa seluruh pembiayaan kegiatan yang pernah dilakukan selama menjabat
sebagai sekretaris Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu adalah
swadaya dari pengurus, termasuk dalam penyelesaian masalah adat (setepung
setawar), penggalian budaya barong landong dan kegiatan pelestarian budaya
lainnya;
30. Bahwa yang bersangkutan tidak diberitahukan perihal penerusan pelanggaran
administrasi pemilu oleh Bawaslu Kota Bengkulu Nomor : 135/K.BE-
10/PM.05.02/VI/2019 Perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
31. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2019 Pukul 11.00 WIB, KPU Kota Bengkulu
melakukan klarifikasi terhadap Kasubbid Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu
a.nYuwen Surandha, adapun Hasil Klarifikasi adalah sebagai berikut (Vide
Bukti T-9) :
32. Bahwa Badan Musyawarah Adat (BMA) merupakan organisasi kemasyarakatan
non government berdasarkan AD ART dan Perda Provinsi Bengkulu.
33. Bahwa BMA Pada Tahun 2018 Mendapat Dana Hibah memalui proposal yang
diajukan pada tahun 2017, yang bertujuan untuk menfasilitasi kegiatan
masalah adat di Provinsi Bengkulu.
34. Bahwa Peruntukan Dana Hibah Tersebut Sudah Jelas diatur oleh naskah
perjanjian hibah daerah.
35. Bahwa Dana Yang Diterima BMA hanya bersifat dana untuk kegiatan temporer
dan tidak ada dana rutin yang diberikan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
36. Bahwa tidak ada pemberian honor/gaji dari pemerintah Provinsi Bengkulu
kepada Pengurus BMA.
37. Bahwa BMA tidak memiliki SK Gubernur untuk pemberian Honor atau anggaran
rutin kepada pengurus BMA, namun BMA Hanya memiliki SK Kepengurusan
yang disahkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
38. Bahwa BMA hanya mendapatkan dana apabila mengusulkan atau mengajukan
proposal kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
39. Bahwa benar BMA Mengajukan permintaan dana ke provinsi Bengkulu Tiap
Tahun namun hanya disetujui pada Tahun 2018.
40. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 KPU Kota Bengkulu melakukan Konsultasi ke
KPU Republik Indonesia dan juga melalui Surat Ketua KPU Kota Bengkulu
Nomor : 380/ HK.06.5-SD/1771/KPU-Kot/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019
Perihal Petunjuk/ Konsultasi Hukum.
41. Adapun petunjuk dari KPU RI melalui Surat Ketua KPU Republik Indonesia
Nomor : 1013/HK.06.5-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal
Kajian Hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa calon terpilih atas
nama Sdr. Nuzuludin tidak termasuk dalam persoalan pelanggaran administrasi
dalam Pemilihan Umum atas dasar Kepengurusan yang bersangkutan dalam
Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu, terlebih KPU Kota Bengkulu telah
memberikan klarifikasi dan tindak lanjut atas temuan Bawaslu Kota Bengkulu
sebagaimana yang diuraikan dalam rapat Pleno Bawaslu Kota Bengkulu (Vide
Bukti T-10).
42. Bahwa Pada tanggal 03 Juli 2019, KPU Kota Bengkulu melaksanakan Rapat
Pleno dan Menetapkan Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor : 200/HK.03.1-
Kpt/1771/Kpu-Kot/VII/2019 dalam rangka melaksanakan agenda tentang
Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan sebagaimana dimaksud Pasal 18
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang
Penyelesaian Pelanggaran Aministrasi Pemilihan Umum, telah ditempuh
langkah-langkah sebagaimana dimaksud huruf (b) diatas.
43. Bahwa berdasarkan langkah-langkah tersebut dan sebagaimana dimaksud
Surat Bawaslu Kota Bengkulu Nomor : 135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019 Perihal
: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, terkait dengan pelanggaran Pasal
240 ayat (1) huruf k dan m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang
dilakukan oleh Nuzuludin, SE caleg DPRD Kota Bengkulu Dapil 3 dari Partai
Gerindra Nomor Urut 4, dapat dijelaskan sebagai berikut :
44. Bahwa berkas calon dan pencalonan Sdr. Nuzuludin, SE tersebut, dinyatakan
lengkap dan Memenuhi Syarat dan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap
pada tanggal 20 September 2018;
45. Terhadap ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus
memenuhi persyaratan : “Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah, ASN, anggota TNI/ Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas
dan karyawan pada BUMN, BUMD, atau badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran
diri dan tidak dapat ditarik kembali”.
46. Terkait badan lainyanganggarannya bersumber dari keuangan Negara,
sebagaimana di maksud Undang - Undang 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negarapada Pasal 1 Angka (7) dan (8), bahwa Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
angka (8), bahwa Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, selanjutnya
disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh sebab itu keuangan
Negara haruslah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA KL) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan
sifatnya teranggarkan secara rutin, baik yang bersumber dari APBN maupun
APBD; sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum dalam Undang
Undang tersebut.
47. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi dengan Ketua BMA Provinsi Bengkulu,
Kasubbid Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu dan Sdr. Nuzuludin, SE,
menyatakan bahwa Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu adalah
organisasi kemasyarakatan (non government) tidak mendapatkan dana keuangan
anggaran rutin baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, tidak memiliki
RKA KL atau DIPA serta seluruh Pengurus BMA Provinsi Bengkulu sama sekali
tidak menerima Honorarium/gaji, sehingga dapat disimpulkan bahwa BMA
Provinsi Bengkulu merupakan organisasi yang sumber keuangannya tidak
secara simultan dan absolute dari APBN maupun APBD.
48. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu
tidak dapat dinyatakan sebagai badan lain yang sumber pendanaannya dari
keuangan Negara.
49. Terhadap ketentuan pasal 240 ayat (1) Huruf m Undang Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa, “Bersedia untuk
tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris,
Dewan Pengawas, dan karyawan pada BUMN dan atau BUMD serta Badan
Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara”.
50. Bahwa pada prinsipnya keharusan tidak rangkap jabatan sebagaimana
dimaksud pasal tersebut adalah juga berkaitan dengan status pekerjaannya
pada badan lain yang bersumber dari keuangan Negara, mengenai badan lain
tersebut sudah dijelaskan di atas.
51. Bahwa berdasarkanSurat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 748/PL.01.4-
SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal kewajiban mengundurkan
diri, menyatakan bahwa : 1). Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau
DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala
daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah,
atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, wajib
mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali; 2). Berdasarkan ketentuan
pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada
angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya(Vide Bukti T-11).
52. Bahwa sebagaimana dimaksud Surat Ketua KPU di atas, sdr. Nuzuludin yang
menjabat sebagai Sekretaris BMA Provinsi Bengkulu tidak wajib mengundurkan
diri, karena calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada surat
sebagaimana tersebut di atas tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.
53. Bahwa berdasarkan langkah-langkah dan kajian hukum di atas dinyatakan
terlapor : a.n Nuzuludin, SE tidak termasuk dalam persoalan pelanggaran
administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu Kota
Bengkulu Nomor : 135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019.
54. Bahwa KPU Kota Bengkulu telah memutuskan Keputusan KPU Kota Bengkulu
Nomor : 200/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019
tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang di tuangkan dalam Formulir
PAPTL-2 (Vide Bukti T-12).
55. Bahwa Pada Tanggal 03 Juli 2019 KPU Kota Bengkulu bersurat ke Bawaslu Kota
Bengkulu melalui Surat Nomor : 400/HK.06.5-SD/1771/KPU-Kot/VII/2019
Perihal Tindak Lanjut Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan
menyampaikan Keputusan KPU Kota Bengkulu yang dituangkan kedalam
Formulir Model PAPTL-2 Nomor : 200/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2019
tanggal 03 Juli 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas
Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum(Vide
Bukti T-13); dan KPU Kota Bengkulu telah mengumumkan Keputusan tersebut
kepada Publik melalui website KPU Kota Bengkulu (Vide Bukti T-14)dan
menyampaikan laporan penyelesaiannya kepada KPU Provinsi Bengkulu (Vide
Bukti T-15).
[2.5] PETITUM TERADU
Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai
berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara
pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.6] ALAT BUKTI TERADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti T-1 s.d T-
15 sebagai berikut:
No Kode Alat Bukti
1. Bukti T-1 : Surat Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Nomor: 135/K.BE-
10/PM.05.02/VI/2019 perihal Penerusan Pelanggaran
Administratif Pemilu tanggal 24 Juni 2019
2. Bukti T-2 : Hasil Rapat Pleno KPU Kota Bengkulu tentang Tindak
Lanjut terhadap Surat Bawaslu Kota Bengkulu Nomor :
135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019 perihal Penerusan
Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 24 Juni 2019
3. Bukti T-3 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
Nomor: 373/HK.06.4-SD/1771/KPU-Kot/VI/2019 Perihal
Klarifikasi tertanggal 27 Juni 2019
4. Bukti T-4 : Surat Ketua Bawaslu Kota Bengkulu melalui Surat Nomor :
084/K.BE-10/TU.00/VI/2019 Perihal Klarifikasi
5. Bukti T-5 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
Nomor : 371/HK.06.5-SD/1771/KPU-Kot/VI/2019 Perihal
Petunjuk/ Konsultasi Hukum tertanggal 26 Juni 2019 ke
KPU Provinsi Bengkulu
6. Bukti T-6 : Surat Ketua KPU Kota Bengkulu Nomor : 380/ HK.06.5-
SD/1771/KPU-Kot/VI/2019 tertanggal 28 Juni 2019
Perihal Petunjuk/ Konsultasi Hukum ke Kejaksaan Negeri
Bengkulu
7. Bukti T-7 : Hasil Klarifikasi terhadap Ketua BMA
8 Bukti T-8 : Hasil Klarifikasi terhadap sdr. Nuzuludin, SE
9. Bukti T-9 : Hasil Klarifikasi terhadap Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Bengkulu
10. Bukti T-10 : Surat Ketua KPU RepubliK Indonesia Nomor :
1013/HK.06.5-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019
Perihal Kajian Hukum
11. Bukti T-11 : Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 748/PL.01.4-
SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal
kewajiban mengundurkan diri
12. Bukti T-12 : Keputusan KPU Kota Bengkulu yang dituangkan kedalam
Formulir Model PAPTL-2 Nomor : 200/HK.03.1-
Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 tentang
Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu
Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Umum
13. Bukti T-13 : Surat Ketua KPU Kota Bengkulu Nomor : 400/HK.06.5-
SD/1771/KPU-Kot/VII/2019 Perihal Tindak Lanjut
Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemiludan
Penyampaian
14. Bukti T-14 : Screen Shoot Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor :
200/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2019 yang di
publish pada Website KPU Kota Bengkulu http://kpu-
bengkulukota.go.id/
15. Bukti T-15 : Surat KPU Kota Bengkulu Nomor : Surat Ketua KPU Kota
Bengkulu Nomor : 400/HK.06.5-SD/1771/KPU-
Kot/VII/2019 Perihal Tindak Lanjut Penerusan
Pelanggaran Administrasi Pemiludan Penyampaian,
Tembusan ke KPU Provinsi Bengkulu
[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1. KETERANGAN TERHADAP KATEGORI LAPORANDAN/ATAU IMFORMASI
MELALUI SURAT DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 9 Mei 2019 telah menerima surat
dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yasrindo Provinsi Bengkulu perihal
Indikasi Menyalahi Aturan PKPU-RI , yang diduga dilakukan oleh Sdr.
Nuzuludin, SE Caleg DPRD Kota Bengkulu dari DAPIL 3 Kecamatan Gading
Cempaka dan Singaran Pati Kota Bengkulu yang diusung oleh Partai Gerindra.
Diduga melanggar Pasa 7 Ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota[Vide
Bukti 1].
Atas surat tersebut Bawaslu Kota Bengkulu menyampaikan:
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah berkirim surat ke KPU Kota
Bengkulu Nomor : 123/K.BE-10/PM.01.02/V/2019 tanggal 10 Mei 2019
untuk memberikan keterangan dan klarifikasi Syarat pencalonan
Nuzuludin,SE sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bengkulu.[Vide Bukti
2].
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah menerima surat dari KPU Kota
Bengkulu Nomor : 329/PP.07.1-SD/1771/KPU-Kot/V/2019 tanggal 13
Mei 2019 terkait Klarifikasi KPU Kota Bengkulu atas Pencalonan
Nuzuludin, SE sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bengkulu. [Vide Bukti
3].
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah berkirim surat Balasan kepada
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yasrindo Provinsi Bengkulu
Nomor : 073/K.BE-10/TU.00/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 dengan
melampirkan surat KPU Kota Bengkulu Nomor : 329/PP.07.1-
SD/1771/KPU-Kot/V/2019 terkait Klarifikasi Pencalonan Nuzuludin, SE
sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bengkulu. [Vide Bukti 4].
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 20 Mei 2019 menerima surat dari
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) YASRINDO Provinsi Bengkulu
Nomor 098/LP/LSM-Yasrindo perihal Laporan Dugaan Pelanggaran
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor
20 Tahun 2018 dengan terlapor Caleg DPRD kota Bengkulu NUZULUDIN,
SE. [Vide Bukti 5].
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 21 Mei 2019 telah berkirim surat
kepada Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yasrindo Provinsi
Bengkulu dengan Nomor 074/K.BE-10/TU.00/V/2019 perihal penjelasan
tentang mekanisme Pelaporan Masyarakat ke Kantor Sekretariat Bawaslu
Kota Bengkulu. [Vide Bukti 6].
2. KETERANGAN TERHADAP KATEGORI LAPORANDUGAAN PELANGGARAN
PEMILU YANG DILAPORKAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
(LSM) YASRINDO PROVINSI BENGKULU
Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 23 Mei 2019 telah menerima
laporan masyarakat terkaitdugaan pelanggaran Pemilu atas nama Samson
Marwan yang beralamat di Perumnas Lingkar Timur Jl. Jeruk 5 Nomor 58 RT
02 RW 01 Lingkar Timur dengan terlapor Nuzuludin,SE tentang dugaan
pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018.Atas laporan tersebut Bawaslu Kota
Bengkulu menyampaikan :
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 23 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB
bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu telah menerima laporan
masyarakat atas nama Samson Marwan yang beralamat di Perumnas
Lingkar Timur Jl. Jeruk 5 Nomor 58 RT 02 RW 01 Lingkar Timur dengan
terlapor Nuzuludin,SE tentang dugaan laporan pelanggaran Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor
20 Tahun 2018 yang tertuang dalam FORMULIR MODEL B.1 Nomor :
04/LP/PL/Kot/07.01/V/2019 [Vide Bukti 7]dan Tanda Bukti
Penerimaan Laporan tertuang dalam FORMULIR MODEL B.3.
- Bahwa sehubungan dengan laporan Nomor :
04/LP/PL/Kot/07.01/V/2019, Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 24 Mei
2019 telah melakukan Kajian Awal dengan kesimpulan Laporan Tidak
Memenuhi Syarat Formil dan merekomendasikan agar Pelapor segera
memenuhi kelengkapan syarat formil laporan paling lambat 3 (tiga) hari
kerja sejak laporan diterima yaitu waktu pelaporan sebagaimana yang
telah diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Perbawaslu 7 Tahun 2018 tentang
Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
FORMULIR MODEL B.5 [Vide Bukti 8].
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah menyampaikan surat
Pemberitahuan kepada Samson Marwan selaku pelapor atas Laporan
Nomor : 04/LP/PL/Kot/07.01/V/2019 melalui Surat Nomor : 075/K.BE-
10/TU.00/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 agar saudara Pelapor segera
memenuhi kelengkapan syarat formil laporan paling lambat 3 (tiga) hari
kerja sejak laporan diterima. [Vide Bukti 9].
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 28 Mei 2019telah melakukan
Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bengkulu. Bahwa setelah
melakukan Kajian Awal atas laporan Nomor :
04/LP/PL/Kot/07.01/V/2019 tidak memenuhi syarat formil laporan yaitu
terkait dengan batas waktu laporan, serta Bawaslu Kota Bengkulu telah
meminta Pelapor untuk memenuhi syarat formil namun dalam waktu
yang telah ditentukan Pelapor tidak memenuhi syarat formil sehingga
Laporan Tidak Diregistrasi.
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 28 Mei 2018 telah mengumumkan
Pemberitahuan Tentang Status Laporan di Sekretariat Bawaslu Kota
Bengkulu FORMULIR B.15. [Vide Bukti 10]
3. KETERANGAN TERHADAP KATEGORI INFORMASI AWALDUGAAN
PELANGGARAN PEMILU
Bahwa tanggal 29 Mei 2019 Pukul 11.00 WIB bertempat di Sekretariat
Bawaslu Kota Bengkulu telah dilakukan Rapat Pleno Ketua dan Anggota
Bawaslu Kota Bengkulu dalam rangka membahas surat dari Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Yasrindo Provinsi Bengkulu tertanggal 9 Mei 2019 prihal
indikasi menyalahi aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang diduga
dilakukan oleh Sdr. Nuzuludin, SE Caleg DPRD Kota Bengkulu dari partai
Gerindra Nomor Urut 4 DAPIL 3 (Singaran Pati Gading Cempaka) dengan hasil
bahwa terhadap surat tersebut Bawaslu Kota Bengkulu sepakat untuk
menjadikan informasi awal dan selanjutnya untuk dilakukan investigasi
dengan cara mengundang pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.
[Vide Bukti 11].
Bawaslu Kota Bengkulu telah melakukan investigasi dengan meminta
keterangan kepada para pihak terkait, yaitu :
A. Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 31 Mei 2019 telah meminta
keterangan KPU Kota Bengkulu dengan pemberi keterangan Sdr ZAINI,
S.Ag selaku ketua KPU Kota Bengkulu(Vide Bukti 12).
B. Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 11 Juni 2019 telah meminta
keterangan Sdr. Nuzuludin, SE sebagai Caleg DPRD Kota Bengkulu dari
Partai Gerindra DAPIL 3 (Kecamatan Singaran Pati dan Gading Cempaka)
Nomor Urut 4 (Vide Bukti 13).
C. Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 12 Juni 2019 telah meminta
keterangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yasrindo Provinsi
Bengkulu yang disampaikan oleh Sdr. Samson Marwan sebagai sekretaris
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yasrindo Provinsi Bengkulu (Vide
Bukti 14).
D. Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 14 Juni 2019 telah meminta
keterangan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu yang
diwakili oleh Kabag Peraturan Perundang-Udangan Biro Hukum Setda
Provinsi Bengkulu Sdr. Saipul Asikin (Vide Bukti 15).
E. Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 17 Juni 2019 telah meminta
keterangan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu
yang diwakili oleh Kabag Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, P4A,
dan Kebudayaan Sdr.Abdullah Wazir(Vide Bukti 16).
F. Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 20 Juni 2019 telah meminta
keterangan Kepala Badan Pegelola Keuangan daerah (BPKD) Provinsi
Bengkulu Sdr.Dra. Hj. Noni Yulisti(Vide Bukti 17).
G. Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 21 juni 2019 telah menuangkan
hasil investigasi atas informasi awal indikasi menyalahi aturan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Nuzuludin, SE
Caleg DPRD Kota Bengkulu dari partai Gerindra Nomor Urut 4 DAPIL 3
(Kecamatan Singaran Pati dan Gading Cempaka) dalam FORMULIR
MODEL A Nomor : 111/LHP/PM.00.02/VI/2019 (Vide Bukti 18)
4. KETERANGAN TERHADAP KATEGORI TEMUANDUGAAN PELANGGARAN
PEMILU
Bahwa tanggal 21 Juni 2019 Pukul 09.30 WIB bertempat di Sekretariat
Bawaslu Kota Bengkulu telah dilakukan Rapat Pleno Ketua dan Anggota
Bawaslu Kota Bengkulu terkait Hasil Investigasi atas informasi awal surat
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yasrindo Provinsi Bengkulu tertanggal 9
Mei 2019 prihal indikasi menyalahi aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Nuzuludin, SE Caleg DPRD
Kota Bengkulu dari partai Gerindra Nomor Urut 4 DAPIL 3 (Singaran Pati
Gading Cempaka) dengan hasil bahwa dugaan pelanggaran pemilu tersebut
dijadikan Temuan Bawaslu Kota Bengkulu (Vide Bukti 19). Atas Temuan
tersebut Bawaslu Kota Bengkulu menyampaikan :
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 21 Juni 2019 bertempat di
Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu telah menuangkan Temuan
Pelanggaran Pemilu kedalam FORMULIR MODEL B.2 dengan Nomor :
04/TM/PL/Kot/07.01/VI/2019 terkait Peristiwa Dugaan Pelanggaran
Pemilu Pasal 240 Ayat (1) huruf k,l, dan m Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 Ayat (1) PKPU Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Nuzuludin, SE
Caleg DPRD Kota Bengkulu(Vide Bukti 20) .
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 21 Juni 2019 telah melakukan
Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan kesimpulan bahwa
berdasarkan analisa fakta dan keterangan terkait Temuan Nomor :
04/TM/PL/Kot/07.01/VI/2019 Nuzuludin, SE Caleg DPRD Kota
Bengkulu Dapil 3 dari Partai Gerindra Nomor Urut 4 telah melakukan
Pelanggaran Administrasi Pemilu. Hasil kajian tersebut tertuang dalam
FORMULIR MODEL B.10 (Vide Bukti 21) .
- Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 24 Juni 2019
Pukul 09.43 WIB bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu telah
melakukan Rapat Pleno dengan hasil bahwa Temuan Nomor :
04/TM/PL/Kot/07.01/VI/2019 memenuhi unsur Pelanggaran
Administrasi Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf k dan huruf m Jo Pasal 7
Ayat (1) huruf 0 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan diteruskan
kepada KPU Kota Bengkulu (Vide Bukti 22) .
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 24 Juni 2019 bertempat di
sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu telah melakukan Pemberitahuan
Tentang Status Temuan Nomor : 04/TM/PL/Kot/07.01/VI/2019 dengan
status DITERUSKAN. Sebagaimana tertuang dalam FORMULIR MODEL
B.15 (Vide Bukti 23) .
Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 24 Juni 2019 telah mengirim
surat Nomor : 135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019 kepada KPU Kota
Bengkulu terkait Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan/atau
rekomendasi untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Vide Bukti 24)
5. KETERANGAN TERHADAP TINDAK LANJUT PENERUSAAN DAN/ATAU
REKOMENDASI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 27 Juni 2019 menerima surat dari
KPU Kota Bengkulu Nomor : 373/HK.06.4-SD/1771/KPU-Kot/VI/2019
prihal Tindak Lanjut Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu(Vide
Bukti 25) .
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 27 Juni 2019 mengirim surat
balasan (Klarifikasi) dengan Nomor : 084/K.BE-10/TU.00/VI/2019(Vide
Bukti 26) kepada KPU Kota Bengkulu dengan poin penjelasan, yaitu :
1. Bahwa dokumen yang diberikan oleh Bawaslu Kota Bengkulu
kepada KPU Kota Bengkulu sudah cukup untuk menjadi dasar
KPU Kota Bengkulu menindak lanjuti rekomendasi tersebut.
2. Bahwa terkait surat rekomendasi yang telah dikirimkan kepada
KPU Kota Bengkulu, Bawaslu Kota Bengkulu mengacu pada PKPU
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang
dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2018, dimana pada Pasal 7 Ayat
(1) huruf o berbunyi :
“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus
memenuhi persyaratan bersedia untuk tidak merangkap jabatan
sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa,
atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara;
Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah mengeluarkan rekomendasi
Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Pasal 240 Ayat (1) huruf k yang berbunyi:
“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala
daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,
yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak
dapat ditarik kembali”
dan huruf m
“bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada
badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah
serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara”;
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 27 Juni 2019 menerima surat dari
Nuzuludin, SE yang intinya berdasarkan Kepala Surat terkait Permintaan
Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu Nomor :
04/TM/PL/Kot/07.01/VI/2019, prihal Penerusan Pelanggaran
Administrasi Pemilu. Dengan Tujuan surat tersebut tertulis ditujukan
Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu.
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 27 Juni 2019 mengirim surat
klarifikasi Nomor : 085/K.BE-10/TU.00/VI/2019 perihal Klarifikasi (Vide
Bukti 27) atas surat Sdr. Nuzuludin, SE. Intinya berdasarkan Perbawaslu
7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
PemiluPasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 35 Ayat (3)dan Ayat
(4)disebutkan koreksi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota
dapat dilakukan oleh Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 3 Juli 2019 menerima surat dari
KPU Kota Bengkulu Nomor : 400/HK.06.5-SD/1771/KPU-Kot/VII/2019
prihal Tindak Lanjut Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
Sebagaimana tertuang dalam Formulir Model PAPTL-2 Nomor :
200/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2019 bertanggal 03 Juli 2019
tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap
Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Dimana inti isi surat
tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan langka-langka dan kajian
hukum yang dilakukan oleh KPU Kota Bengkulu dinyatakan Terlapor A.n
Nuzuludin, SE Tidak Terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu Kota Bengkulu
Nomor : 135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019 (Vide Bukti 28) .
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 5 Juli 2019 telah mengirim surat
Klarifikasi Nomor : 090/K.BE-10/TU.00/VII/2019 kepada KPU Kota
Bengkulu (Vide Bukti 29)dengan poin penjelasan, yaitu :
a) KPU Kota Bengkulu telah melampaui kewenangan atributif yang
melekat di Bawaslu Kota Bengkulu dengan cara membuat tafsir baru
terhadap kajian hasil sebuah temuan/laporan oleh Bawaslu Kota
Bengkulu.
b) Bahwa KPU Kota Bengkulu wajib menindak lanjuti rekomendasi
Bawaslu Kota Bengkulu.
c) Bawaslu Kota Bengkulu akan mengambil tindakan sesuai dengan
mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 9 Juli 2019 menerima surat dari
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yasrindo Provinsi Bengkulu Nomor :
099/LP/LSM-Yasrindo/VII/2019 pada intinya terkait Permohonan
Perkembangan Laporan Dugaan Pelanggaraan Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Vide Bukti 30) .
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 10 Juli 2019 telah mengirim surat
Jawaban Nomor : 092/K.BE-10/TU.00/VII/2019 kepada Ketua Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) Yasrindo Provinsi (Vide Bukti 31) .
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 19 Juli 2019 menerima surat
Tembusan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan Nomor Surat
Pengantar 075/K.BE/PM.06.00/VII/2019 prihal Pemberitahuan Tentang
Koreksi Atas Temuan 04/TM/PL/Kot/07.01/VI/2019 yang diajukan oleh
Nuzuludin,SE adapun hasinya adalah Bawaslu Provinsi Bengkulu
Menguatkan Rekomendasi/ Penerusan Bawaslu Kota Bengkulu(Vide
Bukti 32).
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu tanggal 19 Juli 2019 telah meneruskan
surattembusan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait Hasil Koreksi Atas
Temuan 04/TM/PL/Kot/07.01/VI/2019 yang diajukan oleh Nuzuludin,SE
kepada KPU Kota Bengkulu dengan surat Nomor : 091/K.BE-
10/TU.00/VII/2019 prihal Penyampaian Hasil Koreksi (Vide Bukti 33)
Kesimpulan :
1. Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran
Administrasi Pemilu Nomor : 135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019 kepada KPU Kota
Bengkulu pada tanggal 24 Juni 2019.
2. Terhadap Rekomendasi tersebut telah dilakukan koreksi oleh Nuzuludin, SE
Caleg DPRD Kota Bengkulu Partai Gerindra DAPIL 3 (Kecamatan Singaran Pati
dan Gading Cempaka) Nomor Urut 4 ke Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal
27 Juli 2019.
3. Bahwa hasil koreksi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap
Rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu atas Temuan
04/TM/PL/Kot/07.01/VI/2019, hasilnya adalah Bawaslu Provinsi Bengkulu
Menguatkan Rekomendasi/ Penerusan Bawaslu Kota Bengkulu.
4. Bahwa KPU Kota Bengkulu tidak pernah menindak lanjuti Rekomendasi
Pelanggaran Pemilu Nomor : 135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019, yang telah
dikuatkan Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui Hasil Koreksi Atas Temuan
04/TM/PL/Kot/07.01/VI/2019 yang diajukan oleh Nuzuludin,SE Caleg DPRD
Kota Bengkulu Partai Gerindra DAPIL 3 (Kecamatan Singaran Pati dan Gading
Cempaka) Nomor Urut 4
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu
diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu
yaitu melakukan tindakan meloloskan calon yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) karena menjabat sebagai Sekretaris Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu,
berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 0.480.B.1 Tahun 2018 tentang
Penetapan Pengurus Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu Masa Bhakti 2018-
2023. Bawaslu Kota Bengkulu telah menjadikan Informasi Awal atas persoalan
tersebut dan telah merekomendasikan kepada para Teradu selaku KPU Kota Bengkulu
dengan Surat Nomor: 135/K.BE-10/PM.05. 02/VI/2019 Perihal Penerusan
Pelanggaran Administrasi Pemilu tetapi tidak ditindaklanjuti oleh para Teradu.
[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh
dalil aduan Pengadu. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 para Teradu menerima Surat
Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Nomor: 135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019 perihal
Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 24 Juni 2019, yang
menyatakan bahwa Sdr. Nuzuludin, SE calon anggota DPRD Kota Bengkulu Partai
Gerindra nomor urut 4 Dapil Kota Bengkulu 3 terbukti melanggar ketentuan Pasal 240
Ayat (1) huruf k dan m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Pasal 7 Ayat (1) huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Surat tersebut
diteruskan kepada para Teradu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Para Teradu mendalilkan telah melaksanakan
langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud Surat Bawaslu Kota Bengkulu
dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013
Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Pada tanggal 26
Juni 2019 KPU Kota Bengkulu melakukan Konsultasi ke KPU Provinsi Bengkulu
melalui Surat Nomor : 371/HK.06.5-SD/1771/KPU-Kot/VI/2019 Perihal Petunjuk/
Konsultasi Hukum. Para Teradu juga telah melakukan pengecekan ulang berkas
pencalonan Sdr. Nuzuludin, SE dan dinyatakan lengkap dan Memenuhi Syarat. Pada
tanggal 28 Juni 2019, para Teradu melakukan Konsultasi ke Kejaksaan Negeri
Bengkulu karena Kejaksaan Negeri Bengkulu merupakan Bagian dari Kelompok Kerja
Penyelesaian Sengketa Hukum pada KPU Kota Bengkulu, Konsultasi dilakukan melalui
Surat Ketua KPU Kota Bengkulu Nomor : 380/ HK.06.5-SD/1771/KPU-Kot/VI/2019
tertanggal 28 Juni 2019 Perihal Petunjuk/ Konsultasi Hukum, adapun hasil konsultasi
hukum kepada Pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu diterima oleh Kasi Intel Bpk, Rizal
Edison bahwa : Pengenaan Pasal 240 ayat (1) huruf k dan m harus mengacu pada
Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 Angka (7) dan
(8), bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat; angka (8), bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan keuangan Negara haruslah
memiliki RKA KL atau DIPA dan sifatnya teranggarkan secara kontinu, baik yang
bersumber dari APBN dan APBD serta para Teradu disarankan melakukan klarifikasi
untuk kepastian hukum terkait penganggaran pada BMA Provinsi Bengkulu kepada
pihak-pihak yang dianggap berkompeten. Pada tanggal 29 Juni 2019 Pukul 09.00 WIB,
Para Teradu melakukan klarifikasi terhadap Ketua BMA Provinsi Bengkulu a.n
Drs.H.S.Effendi, dilanjutkan klarifikasi sdr. Nuzuludin, SE. Pada tanggal 02 Juli 2019
Pukul 11.00 WIB, Para Teradu melakukan klarifikasi terhadap Kasubbid Anggaran
BPKD Provinsi Bengkulu a.n Yuwen Surandha. Pada tanggal 01 Juli 2019 KPU Kota
Bengkulu melakukan Konsultasi ke KPU Republik Indonesia dan juga melalui Surat
Ketua KPU Kota Bengkulu Nomor : 380/ HK.06.5-SD/1771/KPU-Kot/VI/2019 tanggal
28 Juni 2019 Perihal Petunjuk/ Konsultasi Hukum. Adapun petunjuk dari KPU RI
melalui Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 1013/HK.06.5-
SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal Kajian Hukum yang pada
prinsipnya menyatakan bahwa calon terpilih atas nama Sdr. Nuzuludin tidak termasuk
dalam persoalan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Umum atas dasar
Kepengurusan yang bersangkutan dalam Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu,
terlebih KPU Kota Bengkulu telah memberikan klarifikasi dan tindak lanjut atas
temuan Bawaslu Kota Bengkulu sebagaimana yang diuraikan dalam rapat Pleno
Bawaslu Kota Bengkulu. Bahwa Pada tanggal 03 Juli 2019, Para Teradu melaksanakan
Rapat Pleno dan Menetapkan Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor : 200/HK.03.1-
Kpt/1771/Kpu-Kot/VII/2019 dalam rangka melaksanakan agenda tentang Tindak
Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan, dan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran
Aministrasi Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil klarifikasi dengan Ketua BMA
Provinsi Bengkulu, Kasubbid Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu dan Sdr. Nuzuludin,
SE, menyatakan bahwa Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu adalah organisasi
kemasyarakatan (non government) yang tidak mendapatkan dana keuangan anggaran
rutin baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, tidak memiliki RKA KL atau
DIPA serta seluruh Pengurus BMA Provinsi Bengkulu sama sekali tidak menerima
Honorarium/gaji, sehingga dapat disimpulkan bahwa BMA Provinsi Bengkulu
merupakan organisasi yang sumber keuangannya tidak secara simultan dan absolute
dari APBN maupun APBD. Bahwa berdasarkanSurat Ketua KPU Republik Indonesia
Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal kewajiban
mengundurkan diri, menyatakan bahwa : 1). Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi
atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala
daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada
badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan Negara, wajib mengundurkan diri dan tidak
dapat ditarik kembali; 2). Berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang
berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan
diri dari pekerjaannya. Bahwa Pada Tanggal 03 Juli 2019 para Teradu telah bersurat
ke Bawaslu Kota Bengkulu melalui Surat Nomor : 400/HK.06.5-SD/1771/KPU-
Kot/VII/2019 Perihal Tindak Lanjut Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan
menyampaikan Keputusan KPU Kota Bengkulu yang dituangkan kedalam Formulir
Model PAPTL-2 Nomor : 200/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2019 tanggal 03 Juli
2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan para Teradu telah mengumumkan
Keputusan tersebut kepada Publik melalui website KPU Kota Bengkulu dan
menyampaikan laporan penyelesaiannya kepada KPU Provinsi Bengkulu;
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang
terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat:
Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 Pengadu menyampaikan laporan kepada Bawaslu
Kota Bengkulu terkait pelanggaran administrasi atas syarat pencalonan a.n Nuzuludin,
calon anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Gerindra Nomor Urut 4 Dapil Kota
Bengkulu 3. Pengadu mendalilkan para Teradu selaku KPU Kota Bengkulu seharusnya
menyatakan calon anggota DPRD Kota Bengkulu tersebut Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) karena menjabat sebagai Sekretaris Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu,
sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 0.480.B.1 Tahun 2018
tentang Penetapan Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu Masa
Bhakti 2018-2023. Atas laporan Pengadu, Bawaslu Kota Bengkulu tidak meregister
laporan tersebut karena daluarsa namun kemudian ditindaklanjuti sebagai Informasi
Awal dan dijadikan Temuan. Bawaslu Kota Bengkulu kemudian merekomendasikan
pelanggaran tersebut kepada para Teradu melalui Surat Nomor: 135/K.BE-10/PM.05.
02/VI/2019 Perihal Penerusan pelanggaran Administrasi Pemilu, namun tidak
ditindaklanjuti oleh para Teradu. Surat Ketua Bawaslu Kota Bengkulu tertanggal 24
Juni 2019 a quo pada dasarnya menyatakan bahwa Sdr. Nuzuludin, SE calon anggota
DPRD Kota Bengkulu Partai Gerindra nomor urut 4 Dapil Kota Bengkulu 3 terbukti
melanggar ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf k dan m Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 Ayat (1) huruf o Peraturan KPU
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bawaslu Kota Bengkulu juga menyatakan pelanggaran tersebut
merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Para Teradu mendalilkan telah
mencermati dokumen surat dan berkas Penerusan Pelanggaran Administrasi yang
disampaikan Bawaslu Kota Bengkulu. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan
KPU Nomor 25 Tahun 2013, tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu adalah
mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota
Bengkulu dan menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk
kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
Para Teradu melakukan klarifikasi terhadap surat Bawaslu Kota Bengkulu, Konsultasi
ke KPU Provinsi Bengkulu, Melakukan Cek ulang berkas pencalonan atas nama
Nuzuludin, SE, Konsultasi ke Kejaksaan negeri Bengkulu, Klarifikasi kepada Ketua
BMA Provinsi Bengkulu, Klarifikasi kepada Sdr. Nuzuludin SE (terlapor), Klarifikasi
kepada Kasubbid Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu, Konsultasi ke KPU Republik
Indonesia dan Menetapkan Keputusan KPU Kota Bengkulu. Pada tanggal 27 Juni
2019, para Teradu mengirim surat kepada Bawaslu Kota Bengkulu dengan Nomor:
373/HK.06.4-SD/1771/KPU-Kot/VI/2019 Perihal Klarifikasi dalam rangka
menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Bengkulu. Adapun isi surat tersebut adalah
bahwa para Teradu perlu mendapatkan salinan Keputusan dan/atau Berita Acara
Pleno Bawaslu Kota Bengkulu terkait dasar surat Bawaslu Kota Bengkulu Nomor :
135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
tanggal 24 Juni 2019. Tanggal 28 Juni 2019, para Teradu melakukan Konsultasi ke
Kejaksaan Negeri Bengkulu karena Kejaksaan Negeri Bengkulu merupakan Bagian dari
Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum pada KPU Kota Bengkulu, hasil
konsultasi hukum kepada Pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu menyimpulkan bahwa
Pengenaan Pasal 240 ayat (1) huruf k dan m harus mengacu pada Undang-Undang 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 Angka (7) dan (8), bahwa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; sementara angka
(8) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Keuangan Negara haruslah memiliki RKA KL atau DIPA dan sifatnya
teranggarkan secara kontinu, baik yang bersumber dari APBN dan APBD. Oleh pihak
kejaksaan para Teradu disarankan melakukan klarifikasi untuk kepastian hukum
terkait penganggaran pada BMA Provinsi Bengkulu kepada pihak-pihak yang dianggap
berkompeten. Para Teradu juga menyatakan telah melakukan Konsultasi ke KPU
Republik Indonesia tanggal 1 Juli 2019 dan juga melalui Surat Ketua KPU Kota
Bengkulu Nomor : 380/ HK.06.5-SD/1771/KPU-Kot/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019
Perihal Petunjuk/ Konsultasi Hukum. KPU RI melalui Surat Ketua KPU Republik
Indonesia Nomor : 1013/HK.06.5-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal
Kajian Hukum menyatakan pada prinsipnya calon terpilih atas nama Sdr. Nuzuludin
tidak termasuk dalam persoalan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Umum
atas dasar Kepengurusan yang bersangkutan dalam Badan Musyawarah Adat Provinsi
Bengkulu. Selain itu, para Teradu mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU
Republik Indonesia Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018
Perihal kewajiban mengundurkan diri, menyatakan bahwa : 1). Calon Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala
daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik
daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, wajib
mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali; 2). Berdasarkan ketentuan pada
angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1,
tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bahwa berdasarkan langkah-
langkah dan kajian hukum di atas para Teradu telah memutuskan Keputusan KPU
Kota Bengkulu Nomor : 200/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2019 tanggal 03 Juli
2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang di tuangkan dalam Formulir PAPTL-2
yang pada intinya menyatakan terlapor : a.n Nuzuludin, SE tidak termasuk dalam
persoalan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Surat
Bawaslu Kota Bengkulu Nomor : 135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019. DKPP berpendapat
seharusnya para Teradu tidak melakukan kajian baru dan mencari justifikasi serta
tafsir lain terhadap hasil kajian sebuah temuan Bawaslu Kota Bengkulu sehingga
menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Para Teradu bersikeras bahwa Terlapor dalam
Temuan Bawaslu Kota Bengkulu Nomor : 135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019 tidak
melanggar Pasal 240 ayat (1) huruf k dan huruf m Undang Undang Nomor 7 tahun
2017 karena tidak ada DIPA khusus atau pun RKA KL khusus BMA Provinsi Bengkulu
padahal senyatanya dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 0.480.B.1 Tahun
2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu
Masa Bhakti 2018-2023 menetapkan “Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Bengkulu....” Para Teradu
seharusnya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu bukan mencari
tafsir tandingan untuk menjustifikasi sikap para Teradu. Atas fakta persidangan, alat
bukti, dan keterangan para pihak, DKPP menilai Pengaduan Pengadu terbukti dan
Jawaban para Teradu tidak menyakinkan DKPP. DKPP berpendapat bobot
pertanggungjawaban etik Teradu I lebih besar mengingat Teradu I selaku Ketua KPU
Kota Bengkulu seharusnya dapat memahami dan bersikap tegas dalam menegakan
prinsip adil dan berkepastian hukum atas persoalan a quo. Para Teradu terbukti
melanggar Pasal 10 huruf a, dan Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
[4.4]Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
