Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 123/DKPP-PKE-II/2013 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 279/I-P/L-DKPP/2013 yang diregistrasi dengan Nomor perkara 123/DKPP- PKE-II/2013, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Sumarno Pekerjaan : Anggota Panwascam Masaran, Kabupaten Sragen Alamat : Jl. Sragen-Solo Km. 10, Masaran, Kab Sragen Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Ir. Slamet Basuki I, M.M. Jabatan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Sragen Alamat : Jl. Diponegoro, Sragen, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Heru Cahyono, S.Sos, M.A. Jabatan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Sragen Alamat : Jl. Diponegoro, Sragen, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Mursini, S.Pd Jabatan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Sragen Alamat : Jl. Diponegoro, Sragen, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu III; 1 [1.3] Telah membaca Pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 279/I-P/L-DKPP/2013 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 123/DKPP-PKE-II/2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 22 Oktober 2013 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa pada 15 Juni 2013 di saat proses penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD berlangsung sampai pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, pukul 21.00 WIB Pengadu dihubungi oleh Sdr. Ichwan Nugroho, S.E. (Ketua Panwaslucam Masaram saat itu) atas perintah Sdr. Heru Cahyono, S.Sos, M.A. (anggota Panwaslu Kabupaten Sragen) untuk segera merapat dan bertemu di sekretariat Panwaslucam Masaran dengan dalih situasi dan kondisi sedang genting. Tanpa ada kejelasan maksud dan tujuan dari Sdr. Heru Cahyono, Pengadu sempat menolak merapat sebab bersamaan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan yang mana Pengadu harus memimpin musyawarah rapat di dusunnya malam itu. Selang waktu tidak begitu lama, Sdr. Heru Cahyono langsung menghubungi Pengadu di saat rapat masih berlangsung dengan nada dan kalimat penuh amarah dan arogan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang penyelenggara Pemilu, apalagi masyarakat luas turut mendengar pembicaraan tersebut. Berdasar pertimbangan pendapat dan kearifan masyarakat, oleh masyarakat Pengadu diijinkan memenuhi panggilan tersebut dan menuju rumah Sdr. Ichwan Nugroho bertemu dengan Sdr. Heru Cahyono di kantor sekretariat Panwaslucam Masaran Kabupaten Sragen. Setelah sampai di kantor sekretariat Panwaslucam Masaran, justru Sdr. Heru Cahyono tidak kunjung datang. Pengadu sempat menunggu beberapa lama, namun karena tidak ada kejelasan maka Pengadu memutuskan untuk kembali ke rumah dan meneruskan memimpin rapat di dusunnya. Menurut Pengadu, panggilan dan perintah tersebut secara 2  kelembagaan tidak prosedural mengingat pesan dan berita panggilan maupun perintah situasi dalam keadaan genting tersebut tidak mendasar. Berikutnya, di tengah berlangsungnya rapat dusun, Sdr. Heru Cahyono kembali menghubungi Pengadu dan memaksa dengan arogan dan tidak sopan agar Pengadu bersama Ichwan Nugroho untuk kembali ke sekretariat Panwaslucam Masaran dengan diberi batas waktu dalam hitungan menit. Tidak hanya itu, sepanjang perjalanan Sdr. Heru Cahyono terus memantau dan melecehkan serta menghina alat transportasi yang digunakan Pengadu. Setibanya di kantor Panwaslucam Masaran, Sdr. Heru Cahyono serta-merta memaksa dan mengintimidasi Pengadu dan Ichwan Nugroho agar malam itu juga melakukan Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Anwar Fachrurozi (anggota Panwaslucam Masaran Divisi SDM dan Hubungan Antar Lembaga); 2. Bahwa tanpa dasar dan pijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan, baik tugas kinerja maupun pelanggaran-pelanggaran internal yang bersifat administratif, maupun tindakan pelanggaran berat oleh yang bersangkutan, tidak ada alasan untuk melakukan Pleno Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Anwar Fachrurozi; 3. Bahwa terhitung sejak peristiwa penolakan Pengadu dan Sdr Ichwan Nugroho untuk melakukan Pleno PAW Sdr. Anwar Fachrurozi, Sdr. Heru Cahyono terus mendiskreditkan keberadaan saya, menyinggung dan melecehkan kinerja maupun pribadi saya, serta mencari-cari kesalahan dengan perlakukan yang tidak menyenangkan. Sebagai contoh, Sdr. Heru Cahyono meminta kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen untuk menerbitkan Surat Nomor: B.128/GOLKAR/II- 28/VIII/2013, dengan isi berita yang menyatakan tentang waktu dan/atau sejak kapan Pengadu diberhentikan atau tidak lagi menjadi pengurus partai politik di Kecamatan Masaran. Hal yang sama juga dilakukan Sdr. Heru Cahyono di Panwaslucam lain di Kabupaten Sragen. Yang bersangkutan sering bersikap dan bertindak arogan, diskriminatif, melecehkan kinerja, dan menebar kebencian terhadap pihak yang tidak disukainya, seperti yang terjadi di Kecamatan Sidoharjo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen; 4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013, Pengadu bersama dua anggota Panwaslucam Masaran lainnya yaitu Ichwan Nugroho dan Anwar Fachrurozi melakukan Rapat Pleno dengan agenda peralihan/penggantian jabatan Ketua Panwaslucam dari Sdr. Ichwan Nugroho ke Pengadu (Sumarno). Proses peralihan/penggantian jabatan yang merupakan otoritas internal kelembagaan itu pun selalu dipersoalkan. Sdr. Heru Cahyono menyebut prosesnya telah mengabaikan asas profesionalisme penyelenggara Pemilu. Selain itu, Sdr. 3  Heru Cahyono juga terkesan mencari-cari kesalahan Pengadu dengan terus mempersoalkan pakaian yang dikenakan oleh Pengadu pada saat koordinasi tanggal 24 Agustus 2013 yang identik dengan simbol salah satu partai politik peserta Pemilu 2014; 5. Bahwa Pengadu telah melaporkan hal tersebut di atas kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah namun tidak pernah mendapatkan penegasan baik lisan maupun tulisan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sampai akhirnya Pengadu menerima surat dari Panwaslu Kabupaten Sragen dengan Nomor 273/PANWASLU- SRG/IX/2013 tanggal 10 September 2013 terkait Pemberhentian sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen; KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu telah menjelek-jelekan, mencari-cari kesalahan, dan melecehkan Pengadu dengan menyebut Pengadu bodoh, goblok, berkinerja buruk, serta mengait-ngaitkan Pengadu terlibat dalam kepengurusan Partai Golkar Kecamatan Masaran; 2. Bahwa Para Teradu telah melanggar asas profesionalitas penyelenggara Pemilu karena menerbitkan Surat Keputusan Nomor 273/PANWASLU-SRG/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. PETITUM [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar asas profesionalitas penyelenggara Pemilu; 2. Menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik kepada Para Teradu. [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 Juli 2013, 11 Juli 2013, 5 September 2013; 2. Bukti P-2 : Salinan SK Panwaslu Kabupaten Sragen No. 273/Panwaslu- SRG/IX/2013 tanggal 10 September 2013; 4 3. Bukti P-3 : Surat Undangan No. 257/Panwaslu-Srg/VIII/2013 tanggal 25 Agustus 2013; 4. Bukti P-4 : Surat Undangan No. 264/ Panwaslu-Srg/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2013 dan 7 November 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pengaduan Pengadu sangat subyektif, mengada-ada dan merupakan perasaan yang lahir dari penilaian hati Pengadu sendiri. Oleh sebab itu, tuduhan Pengadu tidak bisa diukur dengan pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Bahwa koordinasi dan teguran yang disampaikan oleh Teradu kepada Pengadu semata-mata untuk kepentingan independensi lembaga Panwaslu Kabupaten Sragen beserta jajarannya dan semata-mata untuk kepentingan membuktikan keterlibatan Pengadu dalam partai politik; 3. Bahwa terkait tuduhan Pengadu bahwa Teradu I dianggap melecehkan dan menghina alat transportasi atau kendaraan Pengadu, sesungguhnya Teradu I sampai persidangan DKPP tanggal 22 Oktober 2013 tidak mengetahui jenis dan merk kendaraan baik berupa motor dan/atau mobil yang dimiliki oleh Pengadu, terlbeih tentang kondisi kendaraannya. Oleh karena itu, tuduhan Pengadu adalah tidak berdasar, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap kedudukan Teradu I sebagai penyelenggara negara; 4. Bahwa tuduhan Pengadu yang mengatakan Teradu I telah memintanya untuk melakukan PAW terhadap Anwar Fachrurozi adalah merupakan tuduhan yang mengada-ada. Sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Sragen, Teradu I telah memahami Perbawaslu RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, bahwa proses PAW tidak bisa dilakukan berdasarkan rapat pleno yang dilakukan oleh sesama anggota Panwaslu Kecamatan Masaran. Oleh karena itu, tuduhan Pengadu merupakan tuduhan tanpa dasar yang menyerang kehormatan Teradu I sebagai penyelenggara negara; 5. Bahwa terkait tuduhan Pengadu yang mengatakan Teradu I telah mendiskreditkan dirinya karena meminta DPD II Partai Golkar Kabupaten Sragen untuk menerbitkan Surat Nomor B.128/Golkar II-28/VIII/2013 merupakan tuduhan yang salah. Faktanya adalah bahwa surat tersebut merupakan jawaban atas surat Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor 259/Panwaslu-Srg/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal Permohonan. Surat permohonan tersebut 5  disampaikan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen semata-mata untuk kepentingan pembuktian bahwa Pengadu merupakan penyelenggara Pemilu di Kecamatan Masaran yang tidak netral karena menjadi anggota partai politik yang surat pengunduran dirinya kurang dari 5 (lima) tahun. Oleh sebab itu, tuduhan Pengadu merupakan perbuatan fitnah, pencemaran nama baik dan/atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap Teradu I; 6. Bahwa terkait tuduhan Pengadu yang mengatakan Teradu I telah mendiskreditkan dirinya karena menempatkan Pengadu sebagai Terlapor atas status dan jabatan Pengad sebagai pimpinan Partai Golkar Kecamatan Masaran di masa lalu merupakan tuduhan yang salah. Sebagai Divisi Penindakan dan Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kabupaten Sragen, Teradu I berdasarkan Undang-undang mempunyai kewenangan untuk menetapkan Pengadu sebagai Terlapor karena Pengadu menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan yang diduga menjadi anggota partai politik yang surat pengunduran dirinya kurang dari 5 (lima) tahun; 7. Bahwa tuduhan Pengadu yang mengatakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak menindaklanjuti laporan dari Pengadu merupakan tuduhan yang salah. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan masalah tersebut serta telah menindaklanjuti laporan Pengadu, dengan bukti telah disidangkannya laporan Pengadu di hadapan Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. [2.6] PERMOHONAN Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Para Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Membebaskan Teradu I, Teradu II, dan Teradu III dari segala tuntutan, menyatakan lembaga Panwaslu Kabupaten Sragen tidak bersalah dalam memberhentikan Pengadu dan melakukan rehabilitasi nama baik terhadap Teradu I, Teradu II, dan Teradu III; 2. Memasukkan Pengadu dan para saksi kedalam Daftar Hitam Penyelenggara Pemilu sehingga yang bersangkutan tidak bisa lagi menjadi penyelenggara Pemilu, dengan tujuan agar negara tidak dirugikan; 3. Menyatakan bahwa tuduhan Pengadu secara sah dan meyakinkan terbukti tidak benar, karena merupakan perbuatan fitnah, pencemaran nama baik dan/atau perbuatan tidak menyenangkan yang menyerang Teradu I dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara negara; 4. Menindaklanjuti perbuatan fitnah, pencemaran nama baik dan/atau perbuatan tidak menyenangkan yang menyerang Teradu I dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 6  sebagai penyelenggara negara yang dilakukan oleh Pengadu agar diproses, dilanjutkan dan/atau dilaporkan kepada ranah hukum pidana. [2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti- bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Formulir Temuan Model B.2-DD Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor 013/PILEG-SRG/VIII/2013 tanggal 25 Agustus 2013; 2. Bukti T-2 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 013/PILEG- SRG/VIII/2013 tanggal 25 Agustus 2013; 3. Bukti T-3 : Surat Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor 256/Panwaslu- Srg/VIII/2013 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 26 Agustus 2013; 4. Bukti T-4 : Surat Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor 257/Panwaslu- Srg/VIII/2013 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 25 Agustus 2013; 5. Bukti T-5 : Berita Acara Klarifikasi Model B.8-DD oleh Panwaslu Kabupaten Sragen terhadap Sumarno tanggal 26 Agustus 2013; 6. Bukti T-6 : Berita Acara Klarifikasi Model B.8-DD oleh Panwaslu Kabupaten Sragen terhadap Ichwan Nugroho tanggal 26 Agustus 2013; 7. Bukti T-7 : Surat Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor 259/Panwaslu- Srg/VIII/2013 perihal Permohonan tertanggal 28 Agustus 2013; 8. Bukti T-8 : Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen Nomor B.128/GOLKAR II-28/VIII/2013 perihal Keterangan Keanggotaan Sdr. Sumarno Dalam Kepengurusan Partai Golkar tertanggal 29 Agustus 2013; 9. Bukti T-9 : Kajian Laporan Model B.9-DD Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor 013/Pileg-SRG/VIII/2013; 10. Bukti T-10 : Berita Acara Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor 261/PANWASLU-SRG/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 terkait Penanganan Sumarno, Anggota Panwaslu Kecamatan Masaran yang Surat Pengunduran Dirinya dari Partai Golkar DPD Kabupaten Sragen Kurang dari 5 (lima) tahun; 11. Bukti T-11 : Surat Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor 271/Panwaslu- Srg/IX/2013 tanggal 09 September 2013 perihal Undangan; 7  12. Bukti T-12 : Surat Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor 262/Panwaslu- Srg/IX/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 13. Bukti T-13 : Surat Pengantar Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor 270.b/Panwaslu-Srg/IX/2013 tanggal 7 September 2013; 14. Bukti T-14 : Surat Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor 270.a/Panwaslu- Srg/VIII/2013 tanggal 07 September 2013 perihal Permohonan; 15. Bukti T-15 : Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor 273/PANWASLU-SRG/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen; 16. Bukti T-16 : Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 332/Bawaslu- Jtg/IX/2013 tanggal 3 September 2013 perihal Pemberitahuan; 17. Bukti T-17 : Berkas Pendaftaran Calon Panwascam Masaran atas nama Sumarno. [2.8] Bahwa persidangan DKPP juga telah meminta keterangan dari Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut: 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pembinaan senantiasa menekankan pada 2 (dua) hal kepada aparatusnya yaitu netralitas dan antisuap. Terkait pengaduan Pengadu terhadap Teradu II Heru Cahyono adalah terkait 2 (dua) hal yaitu; pertama, arogansi, intimidasi, dan semacamnya, dan kedua, dugaan terlibat pemasangan gambar Cagub Ganjar Pranowo saat Pilgub. Oleh karena itu, saat ada laporan maka Pihak Terkait langsung menindaklanjuti. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa Teradu II tidak terbukti melakukan pemasangan gambar Cagub Ganjar Pranowo. Sedangkan terkait tuduhan arogansi, Pihak Terkait menjelaskan bahwa sejatinya Teradu II adalah orang yang tegas. Terhadap sikap tegasnya itu beberapa pihak sering menyebutnya sebagai arogansi; 2. Bahwa Panwaslu Kab Sragen telah melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait tindakan mereka memberhentikan Sumarno. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga telah meneruskan laporan Pengadu kepada DKPP melalui surat bertanggal 2 Oktober 2013. [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 8

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: 9  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Anggota Panwascam Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu atas dugaan bertindak tidak profesional karena memberhentikan Pengadu sebagai anggota Panwascam Masaran Kabupaten Sragen dan karena telah mendiskreditkan dirinya atas statusnya yang pernah menjadi pengurus Partai Golkar di Kecamatan Masaran. Selain itu, Pengadu mengadukan Teradu I karena dianggap telah menghina dan melecehkan Pengadu terkait kondisi kendaraan yang dimiliki dan digunakan oleh Pengadu. Terhadap pengaduan tersebut, Para Teradu menjawab bahwa pemberhentian Pengadu dari jabatannya sebagai anggota Panwascam Masaran dilakukan karena Pengadu tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Panwascam. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sragen diketahui bahwa Pengadu pernah menjadi pengurus Partai Golkar Kecamatan Masaran dan meskipun telah mengundurkan diri namun belum melampaui tenggat waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang terkait dengan tuduhan bahwa Teradu I telah menghina dan melecehkan Pengadu, Teradu I menjawab bahwa sampai dilakukannya sidang DKPP tanggal 22 Oktober 2013 Teradu I tidak mengetahui jenis, merk, ataupun kondisi kendaraan yang dimiliki dan digunakan oleh Pengadu. 10 Berdasarkan bukti-bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa Pengadu berdasarkan bukti dokumen surat DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen Nomor B.128/GOLKAR II-28/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal Keterangan Keanggotaan Sdr. Sumarno Dalam Kepengurusan Partai Golkar, sampai berkas dokumen persyaratan calon Panwascam diserahkan tanggal 19 November 2012 terbukti belum genap 5 (lima) tahun mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar Kecamatan Masaran. DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen dalam suratnya sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pengadu benar pernah menjadi Ketua Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Masaran masa bhakti 2004-2009 dan telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya pada tanggal 23 Januari 2008. Oleh karena Pengadu telah diberhentikan dengan hormat terhitung sejak tanggal 23 Januari 2008, sementara Pengadu mendaftarkan diri sebagai anggota Panwascam pada tanggal 19 November 2012 maka Pengadu nyata- nyata terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Panwascam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 7 huruf i Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Dengan demikian, keputusan Para Teradu memberhentikan Pengadu dari jabatannya sebagai anggota Panwascam Masaran adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait pengaduan Pengadu terhadap Teradu I yang dianggap telah menghina dan melecehkan dirinya sehubungan dengan kondisi kendaraan yang dimiliki dan digunakannya, Pengadu tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Majelis atas kebenaran pengaduan Pengadu. Di sisi lain, Teradu I dalam keterangan baik secara tertulis maupun yang disampaikan dalam persidangan mengaku bahwa sampai dilakukannya sidang DKPP tanggal 22 Oktober 2013 dirinya tidak mengetahui jenis, merk, ataupun kondisi kendaraan yang dimiliki dan digunakan Pengadu. Oleh karena tidak didukung bukti-bukti yang cukup maka pengaduan Pengadu harus dikesampingkan. [4.2] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan. 11

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Ir. Slamet Basuki I, M.M. selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Sragen, Teradu II Heru Cahyono, S.Sos, M.A., dan Teradu III Mursini, S.Pd masing-masing selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Sragen; 3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Tiga Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Nur Hidayat Sardini, masing- masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 12  ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ttd Ttd Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 13