Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 130/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 199/V- P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 130/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Adi Southpa Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa Alamat : Dusun Bahagia, Desa Dalam, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Saiful Alam Pekerjaan : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang Alamat : BTN Satelit Graha, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Saksi; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 19 Oktober 2016 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 199/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 130/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tahun 2013, Teradu diduga masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP-Gerindra/2013, tertanggal 12 Nopember 2013, tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang. Teradu menjabat sebagai Wakil Sekretaris. Teradu juga menghadiri acara pengukuhan kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang di Gedung Aula SKB. Teradu juga mencoba membuat surat dari Partai Gerindra bertahun mundur tentang ketidakterlibatan dalam partai politik. [2.2] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti bukti sebagai berikut: BUKTI KETERANGAN P-1 Fotokopi Surat DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP-GERINDRA/2013, tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 12 Nopember 2013; P-2 Video Rekaman Teradu yang meminta stempel kepada Saksi atas nama Desi Dwiyanti untuk membuat surat keterangan tidak terlibat parta politik dengan tahun mundur; P-3 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Desi Dwiyanti (Wakil Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang). PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 18 Nopember 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu memandang secara positif terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pengadu, karena merupakan hak setiap warga negara untuk berperan aktif dalam setiap proses penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil sebagaimana cita-cita bersama dalam berdemokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilu, Teradu berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dari hal yang senyata-nyata telah mengganggu Teradu dalam melaksanakan tugas yang diemban dan dipercayakan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tamiang, mengingat untuk kasus yang serupa, Teradu juga sudah pernah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh, sehingga dengan demikian baik secara waktu dan energi Teradu kembali tersita untuk menyelesaikan kasus yang serupa sehingga telah mengganggu optimalisasi tugas pengawasan; 3. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2016, Panwaslih Provinsi Aceh Tamiang telah menerbitkan rekomendasi Nomor 92/Panwaslih-Aceh/IX/2016 rekomendasi tersebut berdasarkan hasil klarifikasi atas laporan M. Saleh tanggal 16 September 2016. Rekomendasi tersebut pada pokoknya menyatakan tidak dapat diproses atau ditindaklanjuti; 4. Bahwa berdasarkan kaedah hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu “asas nebis in idem”, sudah seharusnya Teradu dilindungi atas pengaduan/laporan yang memiliki substansi yang sama, karena akan menjadi preseden bagi oknum-oknum yang memiliki itikad tidak baik dan memanfaatkan isu sebagai peluang untuk mengganggu penyelenggaraan pemilihan Gubernur Aceh dan Bupati Kabupaten Tamiang; 5. Bahwa dalam proses menjadi anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang, Teradu telah melewati setiap tahapan proses seleksi sesuai dengan aturan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teradu juga telah mengikuti fit and proper test yang dilakukan oleh DPR Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga Teradu telah dinilai layak dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Panwaslih; 6. Bahwa benar, Teradu pernah menghadiri acara seremonial pengukuhan kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang, Teradu hadir dalam acara tersebut sebagai undangan dalam kapasitas sebagai Ketua Panitia Pengawas (Panwaslu) Kabupaten Tamiang. Dalam acara tersebut dihadiri pula unsur Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, unsur Muspida Kabupaten Aceh Tamiang, unsur partai politik , pers, dan unsur pemuka masyarakat lainnya; 7. Bahwa tidak benar, Teradu terlibat dalam kepengurusan Partai Politik Gerindra, baik pada semua tingkatan kepengurusan Partai Gerindra dan/atau kepengurusan partai politik lainnya. Teradu tidak pernah mengikuti dan/atau terlibat dalam semua kegiatan serta agenda politik Partai Gerindra. Tercantumnya nama Teradu dalam SK DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP-GERINDRA/2013, tertanggal 12 Nopember 2013 tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang tidak hanya sebagai Wakil Sekretaris melainkan juga sebagai Wakil Ketua. Hal tersebut merupakan kesalahan (human error), karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan Teradu. Pengurus Partai Gerindra sudah mengakui kesalahan pencatutan nama, baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana tertuang dalam No: S.K.-001/DPC-GRD/XII/2013, sehingga Teradu merasa tidak perlu lagi mempersoalkan secara hukum dan memilih penyelesaian secara kekeluargaan atas kekilafan tersebut; 8. Bahwa sebelum SK DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP- GERINDRA/2013, tertanggal 12 November 2013, tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang diterbitkan, Teradu adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang (SK Bawaslu Aceh Nomor: 352- KEP/BAWASLU-ACEH/VIII/2013), Teradu sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Datok Penghulu (Kepala Desa) Kampung Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 07 Tahun 2009, periode 2009 s.d. 2015, sehingga tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan Teradu terlibat sebagai pengurus partai politik; [2.5] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.6] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Teradu mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut : BUKTI KETERANGAN T-1 Fotokopi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0148/K.BAWASLU/HK.01.01/V/2016, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, tertanggal 20 Mei 2016; T-2 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Nomor 92/Panwaslih-Aceh/X/2016, perihal Surat Pengantar, tertanggal 8 Oktober 2016; T-3 Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/LP/PLD/IX/2016, pokok masalah Dugaan Keterlibatan Partai Politik atas nama Saiful Alam Sebagai anggota Panwaslih Aceh Tamiang, tertanggal 8 Oktober 2016; T-4 Fotokopi Surat Keterangan Nomor S.K.-001/DPC-GRD/XII/2013, tertanggal 2 Desember 2013; T-5 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Nomor 392/Bawaslu- Aceh/VIII/2013, perihal Mohon Dukungan Pemda untuk Kelancaran Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota, tertanggal 23 Agustus 2013; T-6 Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Nomor 352-KEP/BAWASLU-ACEH/VIII/2013, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 12 Agustus 2013; T-7 Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Aceh Tamiang, Nomor/BA/Panwaslu/VIII/2013,tertanggal 21 Agustus 2013; T-8 Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 653 Tahun 2013, tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengangkatan Penjabat Datok Penghulu Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru, tertanggal 26 Agustus 2013; T-9 Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 070 Tahun 2009, tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengangkatan Datok Penghulu Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru, tertanggal 19 Februari 2009; T-10 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang, Nomor 70 Tahun 2009, tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengangkatan Datok Penghulu Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru, tertanggal 19 Februari 2009; T-11 Fotokopi Surat Nomor 1st/2013, perihal Klarifikasi Nama Pengurus Partai, tertanggal 25 Nopember 2013. KESIMPULAN [2.7] Berdasarkan sidang pemeriksaan tanggal 18 Nopember 2016, Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Syahruddin selaku Sekretaris DPC Gerindra, dirinya berinisiatif memasukkan nama Teradu dalam susunan pengurus partai tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Teradu. Syahruddin hanya berpedoman kepada obrolan santai saat duduk minum kopi tentang keinginan Teradu untuk menjadi Calon Legislatif, tanpa meminta izin terlebih dahulu; 2. Syahruddin memberitahukan nama Teradu tercantum dalam daftar nama pengurus yang diajukan ke DPP Gerindra saat 8 (delapan) bulan sebelum terbitnya SK. Teradu meminta namanya dibatalkan sebagai pengurus partai, karena ia seorang Datok Penghulu (Kepala Desa) yang dilarang menjadi pengurus Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Pasal 202 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; 3. Bahwa Syahruddin lalai menggantikan nama Teradu, karena terlalu sibuk mengurus perekrutan Calon Legislatif, sehingga tidak fokus mengawal proses pengubahan nama pengurus yang diajukan ke DPP Gerindra; 4. Bahwa Syahruddin mengakui Teradu menyatakan keberatan kepada dirinya dan Ketua DPC Gerindra. Peristiwa tersebut disaksikan oleh Drs. Rudyanto selaku Kakankesbangpol, yang turut hadir pada acara Pengukuhan Pengurus Partai Gerindra. Hal ini membuat SK tidak diserahkan ke DPC Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang, Kekesbangpol, dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang. Syahruddin juga mengatakan segera meminta revisi nama Teradu ke DPD Gerindra; 5. Bahwa Teradu melalui surat permohonan No:Ist/2013, tertanggal 25 Nopember 2013 meminta klarifikasi kepada DPC Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang. Teradu baru menyadari adanya surat tersebut setelah sidang pemeriksaan DKPP. Itupun diketahui dari Syahruddin; 6. Bahwa Teradu tidak pernah terlibat dalam kegiatan partai. Hal ini berdasarkan keterangan dari para saksi yaitu Syahruddin dan Desi Dwiyani; 7. Bahwa Desi Dwiyani selaku Wakil Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan Teradu dalam kapasitasnya sebagai wartawan, pernah datang 1 (satu) kali dalam kegiatan peliputan berita; 8. Bahwa Desi Dwiyani mengakui belum pernah mengenal Teradu. Desi Dwiyani baru mengetahui Teradu ketika datang bersama Syahruddin ke rumah untuk mengambil stempel; 9. Bahwa dokumen Surat Keterangan S.K.-001/DPC-GRD/XII/2013 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Gerindra merupakan dokumen sah yang dikeluarkan oleh pengurus partai dan memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan; 10. Bahwa berdasarkan fakta serta bukti yang terungkap dalam sidang pemeriksaan tanggal 18 Nopember 2016, Teradu menolak sepenuhnya terhadap bukti yang disampaikan oleh Pengadu dan meminta kepada majelis untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Saksi atas nama Desi Dwiyani, selaku Wakil Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang, dan Syahruddin selaku mantan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang pada Sidang DKPP tanggal 18 Nopember 2016, sebagai berikut: Desi Dwiyani (Wakil Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang) • Saksi membenarkan Teradu beserta Syahruddin datang ke rumah untuk meminta stempel DPC Partai Gerindra. • Saksi membenarkan telah merekam pembicaraan Teradu dan Syahruddin saat meminta stempel. • Saksi menerangkan pengambilan stempel terjadi di tahun 2016. • Saksi menerangkan meskipun dalam Surat Keterangan Nomor SK-001/DPC- GRD/XII/2013 tertulis tahun 2013, tetapi sebenarnya pembuatan Surat Keterangan tersebut terjadi pada tahun 2016, sekitar awal bulan September. • Saksi mengenal Teradu pada saat menjadi Panwaslu, selebihnya tidak. • Saksi menerangkan yang mengetahui susunan kepengurusan adalah Sekretaris DPC Gerindra. • Saksi menerangkan Syahruddin adalah Sekretaris DPC Gerindra Aceh Tamiang dan Ida Ermayeni adalah Ketua DPC Gerindra Aceh Tamiang. • Saksi tidak memiliki draf awal SK Partai Gerindra. • Saksi menerangkan DPP Gerindra yang menyusun kepengurusan. • Saksi menerangkan tidak mengetahui Teradu terlibat dalam kegiatan partai politik. • Saksi menerangkan pada tahun 2013 nama Teradu sudah tercantum dalam kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Aceh Tamiang. • Saksi menerangkan pada bulan Oktober 2013, Teradu pernah hadir sebagai wartawan dalam kegiatan DPC Partai Gerindra di Gedung SKB. • Saksi menerangkan hanya mengetahui Surat Keterangan tersebut sudah ditandatangani oleh Sekretaris terlebih dahulu, setelah itu baru meminta stempel. Syahruddin (Mantan Sekretaris DPC Partai Gerindra) • Saksi membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh Teradu. • Saksi menerangkan saat Teradu masih menjabat sebagai Datuk/Kepala Desa, Teradu menyampaikan keinginannya untuk menjadi anggota Dewan. Hal ini membuat Saksi berinisiatif untuk memasukkan Teradu sebagai Pengurus Partai Gerindra. • Saksi menerangkan pada awal tahun 2013, DPC Partai Gerindra mempunyai rencana penyusunan pengurus baru, sehingga perlu mencari figur yang baru untuk diorbitkan menjadi Calon Legislatif tahun 2014. • Saksi menerangkan tertarik dengan Teradu, sehingga mencantumkan nama Teradu dalam susunan kepengurusan Partai Gerindra. • Saksi menerangkan 8 (delapan) bulan sebelum terbitnya SK, Teradu menyampaikan keinginannya untuk menjadi Panwas. • Saksi lupa terhadap hal yang disampaikan oleh Teradu, karena Saksi terlalu sibuk untuk melakukan perekrutan Caleg di Aceh Tamiang. • Saksi menerangkan pada saat acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang, Teradu sudah menjadi Ketua Panwas Kabupaten Aceh Tamiang. • Saksi menerangkan mengundang Teradu dalam kapasitas sebagai Ketua Panwas. Hadir juga pihak Bakesbang. • Saksi menerangkan nama Teradu disebut saat pembacaan SK Kepengurusan Partai Gerindra. Hal tersebut di luar sepengetahuan Saksi, karena dianggap sudah tidak ada lagi nama Teradu. • Saksi menerangkan ternyata usulan awal terkait kepengurusan Partai Gerindra masih berjalan. • Saksi menerangkan sempat melakukan protes, karena kedudukan Teradu sudah menjadi Ketua Panwas. • Saksi menerangkan SK tersebut tidak diberikan kepada Saksi, melainkan dibawa ke Banda Aceh. • Saksi menerangkan lupa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena terlalu sibuk dengan perekrutan Caleg sampai dengan Pemilu tahun 2014. • Saksi menerangkan pada saat itu sempat memberikan Surat Keterangan kepada Teradu yang menyatakan bahwa Teradu tidak terlibat partai politik. • Saksi menerangkan arsip usulan pengurus DPC Partai Gerindra ke provinsi, yang tercantum nama Teradu didalamnya, sudah hilang. • Saksi menerangkan arsip Surat Keterangan Teradu tidak terlibat partai politik hilang. Berkenaan dengan hal tersebut, kemudian Saksi mengambil arsip yang ada di laptop, kemudian dicetak kembali dan distempel. • Saksi menerangkan seharusnya stempel tersebut berada ditangannya. • Saksi menerangkan arsip SK Kepengurusan Partai Gerindra tidak pernah ada di Kesbangpol, karena dirinya sendiri tidak pernah memiliki aslinya. • Saksi menerangkan arsip SK Kepengurusan Partai Gerindra tersebut tidak terlalu penting lagi, karena susunan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara masih tetap sama dengan SK sebelumnya. • Saksi menerangkan ke rumah Desi Dwiyani bersama dengan Teradu pada malam hari untuk meminta stempel. • Saksi menerangkan sudah lama mengenal Teradu. • Saksi menerangkan tujuan mengambil stempel bukan langsung untuk distempel, melainkan mendatangi Ketua terlebih dahulu, kemudian menceritakan kronologisnya, baru setelah itu Ketua menandatangani dan distempel. • Saksi menerangkan sudah tidak mengetahui pencalonan Teradu sebagai Panwas di tahun 2016. • Saksi menerangkan Surat Keterangan Nomor SK-001/DPC-GRD/XII/2013 baru pertama kali dikeluarkan oleh DPC Partai Gerindra, karena untuk surat biasa, berbeda lagi kodenya. • Saksi menerangkan pada saat mengambil stempel, Saksi masih menjabat sebagai Sekretaris DPC Gerindra Kota Aceh Tamiang. • Saksi menerangkan menjabat sebagai Sekretaris pada tahun 2010 dan berakhir pada bulan September 2016. • Saksi menerangkan ada SK terbaru yang dimiliki oleh Partai Gerindra pada bulan September 2016 terkait kepengurusan baru, tetapi Saksi tidak diberikan oleh Partai Gerindra. [2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang, pada 18 Nopember 2016, sebagai berikut: Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang • Pihak Terkait menerangkan Pihak Kepolisian datang ke Kantor Panwas Kabupaten Aceh Tamiang dan menyampaikan informasi terkait keterlibatan dalam kepengurusan Partai Gerindra. Hal ini berdasarkan SK DPC Partai Gerindra. • Pihak Terkait menerangkan Pihak Kepolisian meminta untuk cek di website KPU. Pihak Terkait kemudian menelusurinya. Hasilnya, memang benar nama Teradu tercantum dalam SK Kepengurusan DPC Partai Gerindra. • Pihak Terkait menerangkan sudah memanggil Teradu dan meminta klarifikasi terkait permasalahan tersebut. Teradu menyatakan tidak pernah terlibat dalam kepengurusan partai politik. • Pihak Terkait menerangkan Panwaslih Provinsi Aceh juga menerima laporan keterlibatan Teradu dalam partai politik. Pihak Terkait kemudian menghentikan proses klarifikasi terhadap Teradu, dan melimpahkan kepada Panwaslih Provinsi Aceh. • Pihak Terkait menerangkan sampai dengan 2016 nama Teradu masih tercantum dalam kepengurusan Partai Gerindra. [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang aduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya terlibat sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Aceh Tamiang dengan jabatan Wakil Sekretaris. Keterlibatan Teradu sebagai pengurus partai politik dibuktikan dengan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP-Gerindra/2013 tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 12 Nopember 2013 serta hadir dalam acara pengukuhan Pengurus Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang di Aula Gedung SKB. Teradu membuat surat keterangan tentang tidak terlibat partai politik dari Partai Gerindra bertahun mundur; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dan menyatakan sebagai berikut: [4.2.1] Bahwa perkara tersebut sudah pernah dilaporkan oleh M. Saleh ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh pada tanggal 16 September 2016 dan pada tanggal 8 Oktober 2016. Panwaslih Provinsi Aceh Tamiang telah menerbitkan rekomendasi Nomor 92/Panwaslih-Aceh/IX/2016 yang menyatakan tidak dapat diproses atau ditindaklanjuti. Pada sekitar Juni 2013 Teradu mendaftar sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang, dan telah melewati setiap tahapan proses seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPR Kabupaten Aceh Tamiang juga sudah melakukan fit and proper test kepada Teradu dan hasilnya diumumkan pada sekitar Agustus 2013 dan hasilnya, Teradu dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang. Pada Januari 2016, Teradu mendaftar kembali mencalonkan diri menjadi anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang, dan setelah melalui semua proses hingga tahap fit and proper test. Hasilnya, Teradu kembali dinyatakan memenuhi syarat dan terpilih menjadi anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang; [4.2.3] Teradu mengakui menghadiri acara seremonial pengukuhan kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang pada bulan November 2013. Teradu hadir sebagai undangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Pengawas (Panwaslu) Kabupaten Aceh Tamiang. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, Muspida Kabupaten Aceh Tamiang, partai politik, pers, dan pemuka masyarakat; [4.2.4] Teradu tidak pernah terlibat dalam kepengurusan partai politik, dan tidak pernah mengikuti semua agenda politik Partai Gerindra. Pencantuman nama Teradu selaku Wakil Sekretaris dan Wakil Ketua dalam SK DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP- GERINDRA/2013, tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 12 Nopember 2013 merupakan kesalahan (human error), karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Teradu. Pengurus Partai Gerindra telah menyampaikan secara lisan maupun tertulis terkait kesalahan pencantuman nama, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: S.K.-001/DPC-GRD/XII/2013, sehingga Teradu merasa tidak perlu lagi mempersoalkan secara hukum dan memilih penyelesaian secara kekeluargaan; [4.2.5] Bahwa sebelum terbitnya SK DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP- GERINDRA/2013, tertanggal 12 November 2013, Teradu adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang. Teradu juga pernah menjabat sebagai Datok Penghulu (Kepala Desa) Kampung Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 07 Tahun 2009, periode 2009 s.d. 2015, sehingga tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan Teradu terlibat sebagai pengurus partai politik; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, keterangan saksi, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Bahwa alat bukti surat Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 11- 0206/Kpts/DPP-Gerindra/2013 tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 12 Nopember 2013 serta keterangan saksi Syahruddin yang menerangkan bahwa saat masih menjabat sebagai Datok Penghulu (Kepala Desa) Kampung Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Teradu sempat menyampaikan keinginan untuk menjadi anggota DPR Kabupaten Aceh Tamiang. Atas dasar itu, Syahruddin memasukkan Teradu dalam Susunan Personalia Pengurus DPC Partai Gerindra. Sekitar 8 (delapan) bulan sebelum terbit Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP-Gerindra/2013, Teradu mengubah pendiriannya dan menyampaikan keinginannya kepada Syahruddin untuk menjadi Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang. Namun perubahan keinginan dan permintaan Teradu kepada Syahruddin untuk tidak dimasukkan dalam kepengurusan DPC Partai Gerindra terlupakan akibat aktifitas yang sangat padat dalam perekrutan calon anggota legislatif tahun 2014. Meskipun demikian, kesalahan mencantuman nama Teradu dalam Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP- Gerindra/2013 sepatutnya dikoreksi atau setidak-tidaknyanya dilakukan klarifikasi dalam forum pengukuhan atau pelantikan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang baik dilakukan oleh pengurus atau Teradu sendiri sebagai pihak yang dirugikan. [4.3.2]Bahwa penyebutan nama Teradu sebagai salah satu personalia saat Pengukuhan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang, sesungguhnya sangat merugikan Teradu baik secara pribadi, terlebih secara kelembagaan dengan mengingat kedudukannya sebagai Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang yang turut hadir sebagai undangan dalam acara Tersebut. Sepatutnya Teradu, untuk alasan kehormatan lembaga sebagai penyelenggara pemilu serta memulihkan kepercayaan publik, seketika melakukan klarifikasi terbuka dalam forum pengukuhan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang dan tidak pernah terlibat sebagai anggota maupun sebagai personalia pengurus partai. [4.3.3]Pernyataan Teradu bahwa telah melakukan protes kepada Ketua dan Sekretaris Partai serta Kesbangpol saat namanya disebut sebagai personalia pengurus DPC Partai Gerindra tanpa klarifikasi terbuka tentang terjadinya kesalahan dalam penyusunan personalia pengurus, baik dilakukan oleh Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang atau Teradu sendiri, secara otomatis berimplikasi terhadap integritas dan kredibilitas Panwaslu sebagai penyelenggara pemilu. [4.3.4]Bahwa alat bukti Teradu berupa surat klarifikasi Nomor 1ST/2013 kepada Pengurus DPC Partai Gerindra tertanggal 25 November 2013 yang dibalas oleh Surat Keterangan DPC Partai Gerindra Nomor S.K.-001/DPC-GRD/XII/2013 Tertanggal 2 Desember 2013 yang diserahkan Teradu setelah selesai persidangan DKPP pada 18 November 2016 bertentangan dengan pernyataan Teradu dalam sidang pemeriksaan yang menyatakan ”tidak pernah menyampaikan surat klarifikasi tetapi hanya menyampaikan secara lisan”. Terungkap bahwa surat keterangan DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang tersebut tidak memiliki arsip (tidak terdokumen atau hilang) dan dibuat dalam tahun 2016 tetapi tanggal, bulan dan tahun tertulis 2 Desember 2013. Hal tersebut terkonfirmasi melalui alat bukti elektronik berupa rekaman percakapan yang diakui oleh Teradu maupun Syahruddin dan Desi Dwiyani sebagai saksi yang dihadirkan dalam sidang pemeriksaan. Tanggal, bulan dan tahun surat keterangan Pengurus DPC Partai Gerindra yang dibuat mundur, serta keterangan Teradu dalam sidang yang menyatakan tidak pernah menyampaikan klarifikasi secara tertulis tetapi hanya menyampaikan secara lisan, namun setelah persidangan selesai, Teradu kembali menyampaikan jika pernah membuat surat klarifikasi kepada Pengurus DPC Partai Gerindra. Pernyataan yang berubah-berubah menunjukkan sikap Teradu sangat labil dan tidak konsisten. Oleh sebab itu jawaban, keterangan dan alat bukti yang diajukan Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.3.2] DKPP berpendapat, bahwa keterlibatan dalam partai politik tidak hanya dimaknai dengan masuknya seseorang dan aktif sebagai pengurus partai, tetapi termasuk menjadi anggota dan/atau aktif sebagai simpatisan partai politik. Dimasukkannya Teradu dalam personalia Pengurus DPC Partai Gerindra oleh Syahruddin merupakan jawaban sadar akan segala konsekwensi yang timbul atas keinginan Teradu menjadi anggota DPRK Aceh Tamiang. Bahwa pintu masuk menjadi anggota DPRK adalah menjadi anggota dan pengurus partai politik. Oleh sebab itu, dimasukkannya Teradu sebagai pengurus partai sepanjang perkara ini, tidak serta merta dapat dimaknai sebagai keinginan sepihak partai tetapi hasil dari persetujuan Teradu. Bahwa kemudian Teradu memilih mendaftar dan menjadi anggota Panwaslu, tidak seketika dapat menghapus jejak Teradu sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. Sekalipun kemudian DKPP memperoleh informasi dari website kpu.go.id, mengenai Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor: 09- 0153/Kpts/DPP-GERINDRA/2016 Tentang Susunan Personalia DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, tertanggal 16 September 2016. Surat Keputusan a quo merupakan perubahan terhadap Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 11- 0206/Kpts/DPP-GERINDRA/2013, tertanggal 12 November 2013. Tidak tercantumnya nama Teradu dalam Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor: 09-0153/Kpts/DPP- GERINDRA/2016, tidak lantas membebaskan Teradu dari pertanggungjawaban etik atas dugaan terlibat partai politik. Keinginan menjadi anggota DPRK dan memilih Partai Gerindra sebagai saluran politiknya yang disampaikan kepada sekretaris DPC Partai Gerindra dan dimasukkan sebagai salah satu personalia pengurus partai, menurut DKPP adalah bentuk keterlibatan Teradu dalam partai politik. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, “Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah: i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara pada saat mendaftar sebagai calon”. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-IX/2011 yang menyatakan “Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik … pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”. Demikian halnya dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 3 ayat (1) huruf i berbunyi, “tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan”. Hal demikian bertentangan dengan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 5 huruf a, b dan d juncto Pasal 10 hurud a, b, c, d dan e; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas,setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, keterangan para Saksi, keterangan Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa DKPP menjatuhkan sanksi/merehabilitasi nama baik Teradu.; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Saiful Alam, selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan; Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Ahmad Khumaidi