Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 194/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor: 402/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 194/DKPP- PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU Nama : Fadli Hendrian No. KTP : 11740313311770003 Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 13 November 1977 Jabatan/lembaga : Caleg Partai Hanura Alamat rumah/kantor : Jalan Rel Kereta Api Komplek Naura Lingkaran Utama Desa PB Seulamak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Pengadu ;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Husaini Jabatan : Ketua Panwaslu Kota Langsa Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Desa Paya Bujok, Seuleumak Langsa Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu ; 1 [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa keterangan tertulis Teradu; Memeriksa keterangan tertulis pihak terkait Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) telah menerima pengaduan Nomor: 402/I-P/L-DKPP/2014 atas nama Fadli hendrian yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 194/DKPP-PKE-III/2014, dengan pokok pengaduan sebagai berikut: 1. Pada tanggal 19 April 2014 Pengadu melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Caleg Partai Hanura Dapil 2 a.n Amirullah kepada Panwaslu Kota Langsa; 2. Tanggal 3 Mei 2014 Panwaslu menyatakan bahwa laporan Pengadu merupakan sengketa pemilu sehingga para pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU terkait pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; 3. Keputusan Panwaslu tersebut dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan cenderung berpihak kepada Caleg Partai Hanura Dapil 2 a.n Amirullah. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu; 4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan No.08/LP/PILEG/ IV/2014 kepada Panwaslu Kota Langsa; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kota Langsa No.08/LP/PILEG/ IV/2014 tertanggal 3 Mei 2014 kepada Pelapor a.n Fadli Hendriansyah; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PKBM Tamiang Setie a.n. Hanafiah yang menyatakan bahwa: Amirullah tidak pernah terdaftar/ mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Data Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C periode 1 Tahun 2012. (Nama peserta dengan No. Induk 0204 dan No. Peserta 14-013-063-2 a.n Sariman, bukan a.n Amirullah); 2 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Kesetaraan a.n. Amirullah dengan No.Peserta 14-013-063-2; 6. Bukti P-6 : Kliping Koran Harian Waspada Edisi Jum’at 7, 8, dan 9 Mei 2014; 7. Bukti P-7 : Kliping koran Harian Rakyat Aceh Edisi 7 dan 16 Mei 2014. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa pada persidangan hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 di Kampus Universitas Syiah Kuala (Aceh) Pengadu tidak datang sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan. Teradu Memberikan Jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu melaporkan keabsahan ijazah/surat keterangan pengganti ijazah calon anggota legislatif terpilih, a.n Sdr.Amirullah, Calon Anggota legislatif dari Partai Hanura nomor urut 2 Daerah Pemilihan II Langsa Timur- Langsa Lama pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Laporan tersebut diterima oleh Sdr.Wahyu, SE Anggota Panwaslu Kota Langsa Divisi Penanganan Hukum dan Pelanggaran Pemilu, dengan Nomor Laporan: 08/LP/PILEG/IV/2014 dan selanjutnya dituangkan ke dalam formulir laporan model B1-DD; 2. Bahwa Pelapor/Pengadu, sesuai dengan nomor laporan yang telah disebutkan di atas telah mencantumkan nama 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat laporannya. Nama-nama saksi tersebut tercantum dalam lampiran laporan dan sesuai dengan Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan sebagaimana tersebut masing-masing; a. nama: Sdr.Syaiful Efendi, Tempat Tanggal Lahir: Langsa 05-10-1968, nomor induk kependudukan (NIK) 1174010510680001, jenis kelamin laki- laki, Alamat Dusun Kenanga Lorong III Kelurahan/Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, nomor telepon/HP 085277292636, b. Nama: Sdr.Abdul Rahman,SE, Tempat tanggal lahir: Langsa 26-09-1968, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1174012609680001, Jenis Kelamin laki- laki, Alamat Alur Pinang, Kelurahan/Desa Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Telepon/Hp.082367266970. 3. Bahwa Pelapor, sesuai dengan nomor laporan yang telah disebutkan di atas dan sesuai dengan formulir laporan model B1-DD, hanya memberikan barang bukti berupa informasi dari saksi saja, tidak membawa kelengkapan alat bukti lain sebagaimana Resume Pengaduan DKPP RI Nomor: 402/I-P/L-DKPP/2014 pada Juli 2014 sebagaimana tersebut pada butir 3,4,5 yang berbunyi : 3  Pada Alat Bukti butir (3) disebutkan Surat Pernyataan Ketua PKBM Tamiang Setia a.n Hanafiah yang menyatakan bahwa: Amirullah tidak pernah terdaftar/mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Selanjutnya pada alat bukti butir (4) disebutkan Copy Data Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C periode I tahun 2012. (Nama peserta dengan nomor induk 0204 dan nomor peserta 14-013-063-2 a.n Sariman, bukan a.n Amirullah. Pada alat bukti butir (5) disebutkan Copy surat keterangan Hasil Ujian Kesetaraan a.n Amirullah dengan Nomor peserta 14-013-063-2. Bahwa alat bukti sesuai butir 3,4,5 tersebut di atas tidak pernah diterima dan tidak pernah diketahui oleh Teradu sehingga alat bukti tersebut tidak pernah dibahas dan dikaji dalam sidang pleno Panwaslu Kota Langsa. 4. Bahwa Teradu telah memerintahkan Sdr.Wahyu,SE sebagai Anggota Panwaslu Kota Langsa Divisi Penanganan Hukum dan Pelanggaran Pemilu dan 2 (dua) orang staf yakni Sdr. Syaprizal dan Sdr. Nasruddin. Berdasarkan surat Perintah Tugas nomor: 006/ST/Panwaslu-Lgs/IV/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Surat Perintah Tugas (SPT) mereka segera melakukan investigasi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan sebagai bahan klarifikasi kebenaran dugaan yang disangkakan oleh Pelapor. Hasil verifikasi Teradu kepada kedua pendamping (Syaprizal dan Nasruddin) menunjukkan bahwa Wahyu,SE tidak membawa pulang berkas apapun dari PKBM Tamiang Setie. 5. Bahwa Wahyu, SE sampai dengan batas waktu yang diberikan sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah dikeluarkan mengenai tinjauan Langsung ke BKPM Tamiang Setie dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, tidak/belum memberikan atau melaporkan dengan segera kepada Teradu. Hal ini diketahui oleh Pelapor/Pengadu. Sdr.Wahyu, SE., hanya memberikan berkas kepada Teradu berupa dokumen Sdr. Amirullah yang diperoleh dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa yakni 1 (satu) set berkas/dokumen atas nama Sdr. Amirullah. Photo copy atau salinan ijazah paket C yang bersangkutan tidak terlampir hanya terlampir Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Pendidikan Kesetaraan saja, oleh karena itu berkas atau dokumen tersebut langsung diamankan oleh Teradu sebagai bahan pada saat klarifikasi dengan pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa. 6. Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2014 Teradu memerintahkan kepada Sekretariat Panwaslu Kota Langsa agar menyampaikan undangan klarifikasi 4  kepada 2 (dua) orang saksi pelapor, kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, dan Amirullah sebagai Calon legislatif dari Partai Hanura nomor urut 2 Daerah Pemilihan II Langsa Timur-Langsa Lama pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 selaku pihak terlapor agar dapat menghadiri undangan klarifikasi pada tanggal 3 Mei 2014. 7. Pada 3 Mei 2014 pukul 10.45, hadir saksi Sdr. Abdul Rahman,SE, memenuhi undangan Klarifikasi Panwaslu Kota Langsa dengan agenda mendengarkan kesaksian yang bersangkutan terkait dengan dugaan laporan keabsahan ijazah Paket B dan C yang tidak sesuai dengan prosedur pada verifikasi kelengkapan berkas calon sdr.Amirullah. Wahyu, SE Bertindak atas nama lembaga untuk meminta keterangan kepada yang bersangkutan, didampingi oleh Teradu dan Sdr.Kamalia Fauzi,ST Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). 8. Pada 3 Mei 2014 pukul 12.00, hadir Saksi Sdr. Syaiful Efendi memenuhi undangan Klarifikasi Panwaslu Kota Langsa dengan agenda mendengarkan kesaksian yang bersangkutan terkait dengan dugaan laporan keabsahan ijazah Paket B dan C yang tidak sesuai dengan prosedur pada verifikasi kelengkapan berkas calon Sdr.Amirullah. Sdr. Wahyu SE Bertindak atas nama lembaga untuk meminta keterangan kepada yang bersangkutan, didampingi oleh Teradu dan Sdr.Kamalia Fauzi,ST Anggota Panwaslu Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS); 9. Pada 3 Mei 2014 pukul 14.30, hadir Sdr. Kasrun anggota komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa memenuhi undangan Klarifikasi Panwaslu Kota Langsa dengan agenda mendengarkan kesaksian yang bersangkutan terkait dengan dugaan laporan keabsahan ijazah Paket B dan C yang tidak sesuai dengan prosedur pada verifikasi kelengkapan berkas calon Sdr.Amirullah. Sdr. Wahyu SE Bertindak atas nama lembaga untuk meminta keterangan kepada yang bersangkutan, didampingi Teradu dan Sdr.Kamalia Fauzi,ST Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS); 10. Dari hasil klarifikasi yang telah dilaksanakan oleh Panwaslu Kota Langsa sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi yang tertuang di dalam formulir B.8-DD telah diperoleh keterangan atau jawaban klarifikasi sebagai berikut: a. Atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Anggota Panwaslu Kota Langsa kepada saksi Sdr. Abdul Rahman,SE, terkait dugaan laporan keabsahan ijazah Paket B dan C yang tidak sesuai dengan prosedur pada verifikasi kelengkapan berkas calon sdr.Amirullah. Abdul Rahman,SE menjawab tidak mengetahui keabsahan ijazah paket B dan paket C, yang Saksi ketahui adalah tentang ijazah SD, dan setahu Saksi yang bersangkutan tidak tamat SD karena Saksi tamat SD tahun 1982; 5  b. Atas pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Panwaslu Kota Langsa kepada saksi Sdr. Syaiful Efendi, terkait dugaan laporan keabsahan ijazah Paket B dan C yang tidak sesuai dengan prosedur pada verifikasi kelengkapan berkas calon sdr.Amirullah. Sdr. Syaiful Efendi menjawab tidak mengetahui tentang keabsahan ijazah paket C Amirullah. Saksi tidak tahu, Saksi tahu dari informasi teman-temannya tentang Amirullah yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD); c. Atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Anggota Panwaslu Kota Langsa kepada Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa Sdr. Kasrun,SE terkait dugaan laporan keabsahan ijazah Paket B dan C yang tidak sesuai dengan prosedur pada verifikasi kelengkapan berkas calon Sdr.Amirullah, bahwa Sdr. Kasrun menjawab Sebelumnya berkas pencalonan yang diberikan ke Panwaslu salah satunya adalah Photo copy SKHU yang sudah dilegalisir, namun ternyata berkas Photo copy ijazah Sdr.Amirullah berada pada berkas pencalonan yang asli; d. Atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Komisioner Panwaslu Kota Langsa kepada sdr.Amirullah Calon Anggota legislatif dari Partai Hanura nomor urut 2 Daerah Pemilihan II Langsa Timur-Langsa Lama pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 terkait dugaan laporan keabsahan ijazah Paket B dan C yang tidak sesuai dengan prosedur pada verifikasi kelengkapan berkas calon Amirullah, Sdr.Amirullah menjawab mendapatkan ijazah Paket C sesuai dengan prosedur dari Dikjar Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2012. 11. Dari jawaban klarifikasi yang telah diperoleh baik dari 2 (dua) orang saksi yakni Sdr.Abdul Rahman, SE dan Sdr. Syaiful Efendi, serta Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) kota Langsa Sdr. Kasrun, SE dan yang bersangkutan Sdr. Amirullah, maka anggota komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kota Langsa melakukan Kajian Laporan sebagaimana tertuang di dalam Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor: 08/LP/PILEG/V/2014 tertanggal 3 mei 2014 pada formulir model B.9-DD; 12. Bahwa tugas dan wewenang Panwaslu kabupaten/kota: a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota. b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana. d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU/KIP Kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. 6  e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang. f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/kota. g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU/KIP kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU/KIP Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung. h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi basis kajian Panwaslu Kota Langsa ialah sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang standar proses pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B dan program paket C. b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 tahun 2008 Tentang pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar. c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 07 tahun 2013 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Bab I Pasal 1 angka 26 bahwa: verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan Bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 07 tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Pasal 43 ayat (2), apabila sengketa pemilu yang berkaitan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 7  Kabupaten/kota mengenai penetapan DCT anggota DPR, DPD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 tidak dapat diselesaikan oleh partai politik dan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, partai politik yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tersebut, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 259 ayat (3) dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 14. Apa yang dilaporkan oleh Pengadu merupakan sengketa pemilu, maka para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU terkait tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; 15. Keputusan ini telah tertuang di dalam Berita Acara Rapat pleno pada hari Sabtu tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas pukul 18.30 WIB bertempat di Kantor Panwaslu Kota Langsa dihadiri dan ditandatangani oleh 3 (tiga) Komisioner Panwaslu Kota Langsa, sdr. Husaini,SE.,M.Pd selaku ketua merangkap anggota Divisi pengawasan, sdr. Wahyu,SE selaku anggota Divisi Penanganan Hukum & Pelanggaran Pemilu dan sdr.Kamalia Fauzi,ST selaku anggota Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). PETITUM TERADU [2.5] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Teradu untuk seluruhnya; 2. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 3. Menyatakan dan Menetapkan Teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). BUKTI 8 [2.6] Bahwa Teradu menyertakan alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai T-6 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor: 08/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 19 April 2014 Formulir Model B.1-DD atas nama Pelapor sdr.Fadli Hendrian; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 08/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 19 April 2014 Formulir Model B.3-DD atas nama Pelapor sdr.Fadli Hendrian; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor Sdr.Fadli Hendrian; 4. Bukti T-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Sdr.Abdul Rahman,SE; 5. Bukti T-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Sdr. Syaiful Efendi; 6. Bukti T-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa sdr.Kasrun,SE. KETERANGAN PIHAK TERKAIT [2.7] Bahwa dalam persidangan hari Jum’at tanggal 29 Agustus 2014 KIP Kota Langsa selaku Pihak terkait memberikan keterangan tertulis sebagai berikut: 1. KIP Kota Langsa telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Kota Langsa pada 13-17 Juni 2013 melalui Surat Kabar dan Radio; 2. Selanjutnya KIP Kota Langsa meminta masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS yang telah dimumkan tersebut tanggal 14-27 Juni 2013; 3. Sampai dengan jadwal terakhir masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Kota Langsa, KIP Kota Langsa tidak menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Caleg Partai Hanura atas nama Amirullah; 4. Berkaitan dengan keabsahan secara hukum calon terpilih atas nama Sdr. Amirullah bahwa Penetapan Calon terpilih dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak sesuai ketentuan PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2014; 5. Sesuai PKPU Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam atas PKPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 bahwa terdapat tahapan penyelesaian sengketa Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD dan DPRD tanggal 12 Agustus 2013-14 November 2013, namun pada saat itu tidak ada yang melakukan gugatan/sengketa terhadap DCT yang telah ditetapkan KIP Kota Langsa; 9  6. KIP Kota Langsa tidak pernah mengetahui (mendengar dan menerima laporan) dari pihak mana pun terkait dugaan ijazah palsu a.n. Amirullah yang photo copynya digunakan untuk melengkapi berkas pencalonannya; 7. Dalam hal verifikasi berkas calon terkait ijazah disebutkan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2013 pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c : Pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan Pasal 5 ayat (2), wajib melampirkan: a. Photo Copy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan; atau b. Photo Copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan; atau c. Photo Copy surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada; 8. KIP Kota Langsa telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Kota Langsa pada tanggal 13-17 Juni 2013 melalui Surat Kabar dan Radio; 9. Selanjutnya KIP Kota Langsa meminta masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS yang telah dimumkan tersebut tanggal 14 – 27 Juni 2013; 10. Sampai dengan jadwal terakhir masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Kota Langsa, KIP Kota Langsa tidak menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Caleg Partai Hanura atas nama Amirullah; 11. Sesuai PKPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 bahwa terdapat tahapan penyelesaian sengketa Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD dan DPRD tanggal 12 Agustus 2013 – 14 November 2013, namun pada saat itu tidak ada yang melakukan gugatan/sengketa terhadap DCT yang telah ditetapkan KIP Kota Langsa; 12. Berkaitan dengan keabsahan secara hukum calon terpilih Amirullah bahwa Penetapan Calon terpilih dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak sesuai ketentuan PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 10  Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2014; 13. Terkait dengan penggantian calon terpilih, maka dalam PKPU Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam pemiliahn Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Bab VI “Penggantian Calon Terpilih” Pasal 50 Ayat (1) huruf d dan Ayat (2): Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan, apabila calon terpilih: terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan bukti surat keterangan. Bab VI “Penggantian Calon Terpilih” Pasal 51 Ayat (5): Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan tindak pidana Pemilu politik uang atau pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, bukti yang harus dilampirkan adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu 11  Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (2)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat sekaligus peserta 12 pemilu, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik terkait penetapan Laporan Pengadu menyangkut penggunaan ijazah palsu Sdr. Amirullah Caleg Partai Hanura. Para Teradu memutuskan status pelanggaran a quo, sebagai pelanggaran admistrasi dengan menyarankan Pengadu untuk mengajukan gugatan melalui PTUN. Sebagai Pengawas Pemilu, seharusnya para Teradu memahami bahwa penggunaan ijazah palsu dalam memenuhi persyaratan Caleg, merupakan tindakan pidana Pemilu. Selain tidak memahami tugas dan kewenangannya, para Teradu juga dengan sengaja mengabaikan dan melepaskan tanggunjawabnya untuk menangani laporan Pengadu. Sesuai ketentuan yang berlaku, satu-satunya pintu masuk untuk pelanggaran Pidana Pemilu adalah Pengawas Pemilu. Namun, karena pelanggaran tersebut dimasukkan sebagai sengketa administrasi yang sangat merugikan Pengadu. Seharusnya laporan penggunaan ijazah palsu sebagai suatu pelanggaran Pemilu, harus dibuktikan dan diputuskan pengadilan. Namun hal itu tidak terjadi dan pengguna ijazah palsu tersebut tidak dapat dijangkau hukum, bahkan ditetapkan sebagai Caleg terpilih, akibat tindakan para Teradu. Sikap para Teradu terindikasi parsial, tidak netral dan cenderung berpihak kepada Caleg a.n Amirullah, yang sangat merugikan Pengadu. [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu yang pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu dengan menyatakan bahwa Teradu, berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: 006/ST/Panwaslu-Lgs/IV/2014 tanggal 29 April 2014, telah memerintahkan Sdr.Wahyu, SE Anggota Panwaslu Kota Langsa Bidang Divisi Penanganan Hukum dan Pelanggaran Pemilu beserta 2 (dua) orang staf yakni Sdr. Syaprizal dan Sdr. Nasruddin, untuk segera melakukan investigasi terhadap Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa. Dari hasil investigasi diperoleh photo copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Pendidikan Kesetaraan tanpa disertai salinan ijazah paket C Sdr. Amirullah. Photo copy ijazah Sdr. Amirullah berada pada berkas pencalonan yang asli. Teradu telah melakukan klarifikasi kepada beberapa saksi di antaranya Sdr. Abdul Rahman, SE, Sdr. Syaiful Efendi, KIP Kota Langsa Sdr.Kasrun, SE, dan termasuk kepada Sdr. Amirullah sendiri sebagai pihak Terlapor. Hasil klarifikasi ditindaklanjuti dengan Kajian Laporan yang tertuang di dalam Kajian Laporan Panitia Pengawas 13 Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor: 08/LP/PILEG/V/2014 tertanggal 3 Mei 2014 pada formulir model B.9-DD. Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota Panwaslu Kota Langsa menyimpulkan bahwa laporan Pengadu merupakan sengketa administrasi pemilu dan mempersilahkan untuk mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; [4.3] Menimbang keterangan para pihak, keterangan tertulis pihak terkait, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa ketidakhadiran Pengadu dalam sidang DKPP dengan sendirinya menunjukkan Pengadu tidak serius dan menggugurkan hak serta kesempatan yang diberikan untuk membuktikan dalil pokok aduannya. DKPP tidak dapat diyakinkan menyangkut tindakan pelanggaran kode etik para Teradu dalam perkara a quo, berhubung Pengadu tidak sungguh-sungguh, tidak menggunakan hak dan kesempatan untuk meyakinkan DKPP atas dalil aduannya pada sidang pemeriksaan. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menangggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa berkas Pengaduan Pengadu, memeriksa jawaban tertulis Teradu, serta memeriksa keterangan tertulis Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan: [5.1] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk memulihan nama baik Teradu.

1. Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi Teradu Husaini selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kota Langsa; 3. Memerintahkan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) Provinsi Aceh untuk menindaklanjuti Putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (Lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. Valina 14  Singka Subekti, M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN 15 Dr. Osbin Samosir, M.Si 16