Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 41/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 63/VI- P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 41/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Zaenal Abidin Jabatan : Ketua Panwaslih Aceh Timur Alamat Kantor : Jalan Peutua Husen, Kampung Jawa, kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Pengadu I; 2. Nama : Hermansyah Jabatan : Anggota Panwaslih Aceh Timur Alamat Kantor : Jalan Peutua Husen, Kampung Jawa, kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- Pengadu II 3. Nama : Heri Sahputra Jabatan : Anggota Panwaslih Aceh Timur Alamat Kantor : Jalan Peutua Husen, Kampung Jawa, kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- Pengadu III Selanjutnya Pengadu I, II, dan III disebut sebagai--------- ------------Para Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Iskandar A Gani Jabatan : Ketua KIP Aceh Timur Alamat Kantor : Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Alue Nibong, Kecamatan Peureulak, Kabupate Aceh Timur Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Fajri Bin Sulaiman Jabatan : Ketua PPK Rantau Peureulak Alamat Kantor : Rantau Peureulak, Aceh Timur Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Teradu II; [1.3] Membaca pengaduan para Pengadu; Mendengar keterangan para Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu.

Bahwa para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 63/VI-P/L- DKPP/2016 tanggal 3 Maret 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 41/DKPP- PKE-VI/2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa para Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP tanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 00.10 WIB, telah terjadi perusakan kotak suara oleh PPK Ranto Pereulak yaitu untuk mengambil form model C1-KWK atas perintah Ketua KIP Aceh Timur yaitu sdr. Iskandar A Gani untuk dibawa ke Kantor KIP Aceh Timur pada pukul 03.00 WIB. Akibat dari tindakan tersebut membuat simpatisan dan Tim Kampanye Calon Bupati Nomor Urut. 2 berkumpul di Kantor KIP Aceh Timur sekitar pukul 02.30 WIB sampai 06.00 WIB dan menduga bahwa KIP Aceh Timur ingin mengubah hasil perhitungan Pilkada Aceh Timur tahun 2017. 2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi Panwaslih Kabupaten, maka disimpulkan sebagai bahwa Pada tanggal 15 Februari 2016 telah terjadi peristiwa pembongkaran kotak suara dan perusakan hasil pemungutan berupa segel kunci kotak suara, segel amplop C1 KWK yang berhologram yang dilakukan oleh PPK Rantau Peureulak beserta KPPS sebanyak 14 tong suara dari gampong Seumanah Jaya sebanyak 12 kotak suara dan gampong Paya Palas sebanyak 2 kotak suara. 3. Bahwa pembukaan kotak suara dilanjutkan dengan mengambil Form C1 KWK berhologram yang merupakan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di gampong Seumanah Jaya dan Paya Palas Kecamatan Rantau Peureulak 4. Bahwa pengambilan C1-KWK berhologram yang dilakukan atas perintah Ketua KIP Aceh Timur yaitu sdr. Iskandar A Gani, kepada komisoner lainnya yaitu : Sofyan, sdr Mulya Karim, dan Tarmizi serta perintah ini diturunkan juga kepada beberapa staf KIP Aceh Timur secara lisan, kepada sdri. Devi Rahayu, dan Junaidi 5. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan hasil klarifikasi oleh Panwaslih kepada beberapa orang sumber, didapat keterangan yang menyatakan bahwa Perintah Pengumpulan C1 KWK yang berhologram tersebut berasal dari Iskandar A Gani, yaitu antara lain : a. Tarmizi (anggota Komisioner KIP Aceh Timur) keterangannya di Kantor KIP Aceh Timur. b. Mulya Karim (anggota Komisioner KIP Aceh Timur) keterangannya di Kantor KIP Aceh Timur. c. Fajri Sulaiman (Ketua PPK Rantau Peureulak) saat diklarifikasi di Kantor Panwaslih Aceh Timur d. Zulkifli (Ketua Panwaslih Kecamatan Rantau Peureulak) saat diklarifikasi di Kantor Panwaslih Aceh Timur e. Junaidi (Kasubag Program dan Data KIP Aceh Timur) saat diklarifikasi di Kantor Panwaslih Aceh Timur. 6. Bahwa telah dilakukan serah terima beberapa berkas dari KIP Aceh Timur kepada Panwaslih Aceh Timur dilakukan oleh Sofyan (Anggota KIP Aceh Timur) kepada Zainal Abidin,SE (Anggota Panwaslih Aceh Timur) pada tanggal 16/02/2017, sekitar pukul 5.30 WIB. berupa C1 KWK yang berhologram dan beberapa berkas kosong berupa C1 Plano, C1 KWK, D KWK, dan D2 KWK Rekapitulasi untuk calon Bupati dan Gubernur di Kantor KIP Aceh Timur dari beberapa Kecamatan yaitu : Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Indra Makmu, Kecamatan Julok, Kecamatan Idi Timur, Kecamatan Nurussalam, Kecamatan Rantau Peureulak. Dan telah diterima C1 KWK yang tidak berhologram dari dua Kecamatan yaitu ; Kecamatan Peunaron dan Kecamatan Peudawa. 7. Bahwa pada tanggal 16/02/2017, sekitar pukul 06.10 WIB Telah ditemukan beberapa berkas kosong berupa C1 Plano, C1 KWK, D KWK, dan D2 KWK Rekapitulasi untuk calon Bupati dan Gubernur dari Kantor KIP Aceh Timur oleh Satintel Polres Aceh Timur dan diserahkan kepada Panwaslih Aceh Timur. 8. Bahwa didapatkan keterangan bahwa sdr.Muhammad Bin Usman, Syahruddin Bin Abu Bakar, menyaksikan bahwa berkas C1 KWK yang berhologram tersebut di serahkan ke sdr.Iskandar A Gani di Kantor KIP Aceh Timur pada tanggal 16/02/2017 sekitar jam 03.00 WIB. 9. Bahwa didapatkan Keterangan dari Musliadi Bin Peni Daud, bahwa Devi (staf KIP Aceh Timur memerintahkankan Mirza Ketua KPPS Seumanah Jaya untuk membuka Tong Suara agar C1KWK hologram dapat diambil. 10. Bahwa didapatkan keterangan dari sdr.Junaidi (Kasubag Program dan Data KIP Aceh Timur), bahwa ia mendapatkan mandat dari Tarmizi (anggota KIP Aceh Timur) untuk mengumpulkan C1 KWK berhologram meliputi beberapa kecamatan yaitu Darul Aman, Julok, Darul Falah, Nurussalam, dan Indra Makmu. 11. Bahwa Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur telah mengakui bahwa dirinya yang memerintahkan Fajri (Ketua PPK Rantau Peureulak) untuk membawa Form C1 KWK Berhologram ke KIP Aceh Timur dan yang bersangkutan mengaku salah dengan meminta Fajri untuk mengambil C1 berhologram sebagaimana diberitakan dalam aceh.tribunnews.com sabtu tanggal 18 Februari 2017. 12. Bahwa setelah pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitunan suara semua hasil pemungutan dan penghitunan suara dimasukkan kedalam kotak suara dan disegel dan diantarkan ke PPK melalui PPS Bahwa kotak suara yang berisi hasil pemungutan suara dan telah tersegel yang telah diterima oleh PPK wajib dijaga dan akan dibuka pada saat pelaksanaan rekapitulasi. 13. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 6 menyatakan : PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1- KWK dan lampirannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian atau scan dan meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir tersebut kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU dan laman KIP. 14. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 sebagaimana disebut diatas, pemindaian oleh KIP Kabupaten Aceh Timur adalah salinan formulir Model C1- KWK dan lampirannya dan bukan salinan formulir Model C1- KWK berhologram. Karenanya alasan pengambilan formulir Model C1- KWK berhologram oleh anggota PPK Rantau Peureulak atas perintah Ketua KIP Aceh Timur dengan cara membuka kotak suara diluar waktu yang telah dijadwalkan yaitu pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPK dan secara sepihak adalah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. 15. Bahwa C1 KWK berhologram merupakan dokumen yang sangat urgen dalam proses pemungutan dan penghitungan hasil suara karena merupakan dokumen utama yang menjadi acuan bagi penyelenggara, pengawas, dan peserta pemilihan apabila terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di seluruh tingkatan baik di PPK maupun di KIP Kabupaten/Kota, dan menjadi sertifikat yang sah dalam proses tersebut. 16. Bahwa akibat adanya kejadian pembukaan kotak suara dan pengumpulan form C1KWK yang berhologram oleh anggota PPK Kecamatan Rangtau Peureulak atas perintah Ketua KIP Aceh Timur, menyebabkan adanya kecurigaan dari peserta Pemilihan di Kabupaten Aceh Timur, sehingga menimbulkan fitnah dan gejolak di masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat Aceh Timur terhadap netralitas Kepolisian, KIP Kabupagten Caeh Timur dan Pengawas Pilkada Aceh Timur sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Aceh Timur. 17. Bahwa terkait dengan hal tersebut maka perbuatan membuka kotak suara dengan cara merusak segel dan mengambil dokumen berupa Formulir C1 KWK berhologram anggota PPK Kecamatan Rangtau Peureulak atas perintah Ketua KIP Aceh Timur, dan perbuatan Ketua KIP Aceh Timur merusak segel amplop berisi Formulir C1 KWK berhologram dan mengeluarkan Formulir C1 KWK berhologram dapat dianggap telah memenuhi unsure merusak hasil pemungutan. 18. Bahwa Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 5 Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas ; kepastian hukum dan akuntabilitas. 19. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KIP Aceh Timur dan jajarannya merusak segel kotak suara, membuka kotak suara dan mengambil dokumen Form C1 KWK berhologram, merusak segel amplop berisi Form C1 KWK Berhologram, dan mengambil Form C1 KWK Berhologram diluar prosedur dan waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dapat dianggap melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu khususnya asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas sebagai penyelenggara Pemilu, dimana penyelenggara tidak menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat secara akuntabilitas tidak dapat menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan serta tidak dapat menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan. 20. Para Pengadu berkesimpulan bahwa perbuatan Ketua KIP Aceh Timur dan jajarannya merusak segel kotak suara, membuka kotak suara dan mengambil dokumen Form C1 KWK berhologram, merusak segel amplop berisi Form C1 KWK Berhologram dan mengambil Form C1 KWK berhologram diluar prosedur dan waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan terbukti melanggar asas kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu; 2. Memeriksa laporan para Pengadu 3. Menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap kepada Teradu 4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-13 sebagai berikut: Nommor Tanda Bukti Keterangan 1. P-1 Berita Acara Klarifikasi dibawah Sumpah terhadap saudara Zulkifli ST Bin M Ibrahim sebagai saksi yang beraktifitas sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur 2. P-2 Berita Acara Klarifikasi dibawah Sumpah terhadap saudara Muhammad Bin Usman sebagai saksi yang beraktifitas sebagai Sekretariat PPK Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur 3. P-3 Berita Acara Klarifikasi dibawah Sumpah terhadap saudara Syahruddin Bin Abubakar sebagai saksi yang beraktifitas sebagai anggota Panwascam Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur 4. P-4 Berita Acara Klarifikasi dibawah Sumpah terhadap saudara Abdullah Bin Ismail sebagai saksi yang beraktifitas sebagai anggota PPK Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur 5. P-5 Berita Acara Klarifikasi dibawah Sumpah terhadap saudara Musliadi Bin Peni sebagai saksi yang beraktifitas sebagai anggota PPK Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur 6. P-6 Berita Acara Klarifikasi dibawah Sumpah terhadap saudara Junaidi Bin Syu’ib Subroto sebagai saksi yang beraktifitas sebagai anggota PPK Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur 7. P-7 Berita Acara Klarifikasi dibawah Sumpah terhadap saudara Fajri Bin Sulaiman sebagai saksi yang beraktifitas sebagai Ketua PPK Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur 8. P-8 Berita Acara Penyerahan C1-KWK berhologram dari KIP Aceh Timur kepada Panwaslih Aceh Timur Sebagai Barang Bukti pada hari Kamis 16 Februari 2017 9. P-9 Berita Acara Pengembalian C1-KWK berhologram dari Panwaslih Aceh Timur kepada KIP Aceh Timur Sebagai Barang Bukti pada hari Jum’at 17 Februari 2017 10. P-10 Lampiran Berita Acara C1-KWK berhologram ke Panwaslih Aceh Timur 11. P-11 Foto Kejadian di Kantor KIP Aceh timur tanggal 16 Februari 2017 12. P-12 Video sdr. Fajri keluar dari Kolong Meja Ketua KIP Aceh Timur tanggal 16 Februari 2017 13. P-13 Video Pengakuan sdr. Fajri di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tanggal 16 Februari 2017 [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Jawaban Teradu I: 1. Bahwa dalam Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Nomor 63/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 7 Maret 2017, Registrasi Perkara Nomor 41/DKPP-PKE-VI/2017, Pengadu menyatakan bahwa Teradu dan jajarannya merusak segel kotak suara, membuka kotak suara dan mengambil dokumen Form C1-KWK berhologram, merusak segel amplop berisi form CI-KWK berhologram dan mengambil form C1-KWK berhologram di luar prosedur dan waktu yang diterapkan dalam Peraturan Perundang-undangan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 178E UUNomor 10 Tahun 2016. 2. Bahwa tidak benar Teradu melakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Pengadu. Terkait dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Ketua PPK Rantau Peureulak, ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para Saksi Kecamatan Rantau Peureulak, dihadiri dan disaksikan oleh Panwaslih Kecamatan Rantau Peureulak serta pihak Kepolisian dalam hal ini Kapolsek Rantau Peureulak. Teradu sangat menyayangkan opini yang berkembang sebagaimana yang disimpulkan saudara Pengadu dalam Pengaduannya yang tidak menyeluruh dalam menyampaikan data dan fakta peristiwa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Perintah Teradu kepada Ketua PPK Rantau Peureulak adalah sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Pasal 55 AYAT (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. 3. Bahwa terdapat 47 (empat puluh tujuh ) kotak suara dari total keseluruhan yang ada di Kecamatan Rantau Peureulak. Merupakan fakta bahwa ada 33 (tiga puluh tiga) kotak suara yang dokumen Formulir C1 dan Lampirannya baik berhologram mauopun yang tidak berhologram berada di luar kotak suara yang sudah dikumpulkan di Kantor Camat Rantau Peureulak. Teradu via telepon menanyakan kepada Ketua PPK Rantau Peureulak mengapa belum menyampaikan kepada KIP Aceh Timur Formulir C1 untuk keperluan scanning/pemindaian. Ketua PPK Rantau Peureulak kemudian bertanya, “Pak ini ada hologram yang sudah diterima dari TPS, Pak bagaimana ini Formulir C1-nya berhologram, bagaimana Pak? Teradu menjawab, “Sdr. Ketua PPK, apa yang ada di luar kotak baik hologram maupun yang bukan segera dibawa ke Kantor KIP”. Selanjutnya Ketua PPK bertanya, “pak itu ada dua desa Seumanah Jaya dan Paya Palas semua dokumennya baik Formulir C1 maupun Lampirannya semua dalam kotak, bagaimana Pak”. Teradu menjawab, “kalau memang seperti itu kejadiannya, segera berkoordinasi dengan Kapolsek, Panwaslih Kecamatan Rantau Peureulak dan Kedua Saksi Pasangan Calon. (bukti T-1) Rekaman Video Pembukaan Kotak Suara di PPK Kecamatan Rantau Peureulak. Selanjutnya, perkembangan yang terjadi di kecamatan tersebut sampai kedatangannya ke Kantor KIP Aceh Timur Teradu tidak mengetahuinya lagi. 4. Tentang pernyataan Ketua Panwaslih Aceh Timur yang menyatakan bahwa “itu perintah Ketua KIP”, pernyataan tersebut sangat tidak mendasar. Karena KIP Aceh Timur dalam bekerja tetap berdasarkan: Peraturan KPU dan Pembagian Divisi/Dapil di wilayah kerja KIP Aceh Timur. Setiap Divisi mempertanggungjawabkan Divisi/Daerah Pemilihan masing-masing. (bukti T-2) Berita Acara Pembagian Divisi KIP Aceh Timur. 5. Bahwa kemudian Pengadu menyambungkan kalimat dalam pengaduannya bahwa memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 178E UU Nomor 10 Tahun 2016. 6. Dalam hal ini Teradu benar-benar tidak habis pikir apa yang ada dibenak Saudara Pengadu. Dalam Keterangan Pers di Kantor KIP Aceh Timur, Jumat tanggal 17 Februai 2017 yang disampaikan sendiri oleh Pihak Pengadu, dalam kesempatan ini tersebut bersama beliau ikut mendampingi Komsioner Panwaslih Aceh Irhamsyah, Ketua KIP Aceh Timur (Teradu), Koimisioner KIP Aceh, Robby Syah Putra, Danrem Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono, Kapolres Aceh Timur, Bpk. AKBP Rudi Purwiyanto, S.I.K, M.Hum, Dandim 0104/Aceh Timur Letkol Inf Amril Isya Siregar, Danyon II Raider, Mayor Inf M Iqbal Lubis serta, Pengadu menyampaikan bahwa: “berdasarkan pemeriksaan pihaknya terhadap berkas C1 KWK yang diamankan dari Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur, Kamis (16/2) dini hari, tidak ada data yang berubah. Ini menunjukkan, dokumen hasil pilkada itu belum sempat diutak-atik oleh pihak berkepentingan. “Semua berkas C1 KWK sudah kami periksa dan kita yakini tidak ada data yang berubah. Ini adalah klarifikasi untuk membuktikan bahwa C1 yang dituduhkan tersebut ditukangi.” (bukti T-3) Kliping berita Koran Serambi Indonesia tanggal 18 Februari 2017 berjudul: C1 di Aceh Timur belum sempat diutak-atik, link: http://aceh.tribunnews.com/2017/02/18/c1-di-aceh-timur-belum-sempat-diutak- atik; (bukti T-4) Kliping berita media online Tribrata News Polres Aceh Timur berjudul: Hasil Investigasi, Formulir C1 Tidak Ada Yang Berubah, link: http://www.tribratanewspolresacehtimur.com/2017/02/kip-dan-panwaslih-aceh- timur.html 7. Berbeda dengan apa yang dinyatakan Pengadu dalam konferensi pers sebagaimana Teradu uraikan di atas, dalam Pengaduan saudara Pengadu menyatkan bahwa Teradu memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebgaimana diatur dalam Pasal 178E UUNomor 10 Tahun 2016. Adapun Pasal yang dimaksud berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah). Dua pernyataan yang kontradiktif ini menunjukkan inkonsistensi Pengadu antara apa yang dinyatakan dalam konferensi pers dengan apa yang dinyatakannya dalam pengaduan. Oleh karenanya Teradu menyerahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menilai kredibilitas Pengadu berikut pula Pengaduannya. 8. Sehubungan dengan permasalahan ini, kepada Saudara Ketua Panwaslih Aceh Timur kami pihak Teradu ingin diberikan kesempatan bertanya kepada Saudara, mohon saudara memperlihatkan Rekomendasi yang pada waktu itu hadir Gakkumdu RI yang terdiri dari unsur Bawaslu RI, Mabes Polri, Kejagung, dan Panwaslih Aceh. Menurut informasi dari Kasatreskrim Polres Aceh Timur, ada 3 (tiga) hal yang dilakukan investigasi, yaitu: 1. Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya; 2. Masalah Pemilih Mencoblos Lebih Dari Satu Kali di Desa Matang Neuheun Kecamatan Nurussalam; 3. Permasalahan di Kecamatan Peureula Kota. Dari ketiga permasalahan yang diinvestigasi oleh Gakkumdu RI, Gakkumdu Kabupaten Aceh Timur serta Panwaslih Aceh Timur, akhirnya hanya dikeluarkan 1 (satu) Rekomendasi, dalam hal ini untuk masalah pada Poin 2 (dua) yaitu Pemilih Mencoblos Lebih Dari Satu Kali di Desa Matang Neuheun Kecamatan Nurussalam. (bukti T-5) Rekomendasi Gakkumdu RI Sedangkan untuk Poin 1 (satu) dan 3 (tiga) termasuk tuduhan melakukan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 178E UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak ditemukan dugaan pelanggaran tersebut sebagaimana yang dilaporkan Ketua Panwaslih Aceh Timur dalam Pengaduannya di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 9. Bahwa dalam Pengaduan dinyatakan Perbuatan Teradu tersebut pada pin 1 pengaduan juga diluar prosedur dan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan terbukti melanggar administrasi Pemilihan. Bahwa Komisioner KIP Aceh, Robby Syah Putra dalam Keterangan Pers di Kantor KIP Aceh Timur, Jumat tanggal 17 Februari 2017 menyatkan “apa yang dilakukan penyelenggara pemilu (KIP Aceh Timur) pada dua malam yang lalu merupakan aturan yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini kita mendengar bahwa terkait dengan Formulir C1, kami tegaskan penyelenggara pemilu melakukan sesuai dengan peraturan. KIP Aceh Timur memerlukan Formulir C1 sebagai data yang akan discan atau dipindai atas perintah peraturan perundang-undangan. Bahwa KPPS wajib menyampaikan salinan Formulir C1 dan lampirannya kepada PPK setelah proses pungut hitung selesai”. (vide bukti T-4) Kliping Berita Media Online Tribrata News Polres Aceh Timur Berjudul : Hasil Investigasi, Formulir C1 Tidak Ada Yang Berubah, Link Berita: http://www/tribratanewsplresacehtimur.com/2017/02/kip-dan-panwaslih-aceh- timur.html. Demikiran klarifikasi Robby Syah Putra sebagai perwakilan KIP Aceh yang turun langsung dalam menangani permasalahan ini telah menjawab apa yang diadukan Pihak Teradu, oleh karenanya Teradu menyerahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menilai, memeriksa dan memutus Pengaduan yang diajukan Pengadu. 10. Bahwa dalam Pengaduan dinyatakan perbuatan tersebut di atas juga terbukti melanggar asas kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggara pemilu sebagaimana di atur dalam Pasal 4, pasal 11 dan pasal 12 Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu membantah pernyataan Pengadu bahwa Teradu telah melanggar asas kepastian hukum dan ankuntabilitas penyelenggara pemilu. Tentu saja sebagai penyelenggara pemilu Teradu taat asas, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 11. Sesuai dengan apa yang Teradu uraikan dalam penjelasan sebelumnya, bahwa Teradu melaksanakan kewenangan yang secara tegas diatur dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari Pemungutan Suara melalui PPS”. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Teradu sudah mengimplementasikan dalam tindakan Teradu asas kepastian hukum, bahwa Teradu dalam melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. 12. Teradu membantah melanggar asas akuntabilitas penyelenggara pemilu dengan argumentasi bahwa dalam kesempatan pertama sejak munculnya persoalan sebagaimana yang diadukan Pengadu pada sidang DKPP ini, Teradu telah melakukan koordinasi dengan semua pihak termasuk dalam hal ini dengan pihak Pengadu. Bahkan tidak dalam waktu yang telah lama Perwakilan KIP Aceh melalui Sdr. Robby Syah Putra Anggota Komisioner KIP Aceh sudah hadir di Aceh Timur untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Berikut pula unsur- unsur lainnya seperti Bapak Kapolres Aceh Timur. Teradu tetap melakukan koordinasi secara terus menerus dengan beliau. Teradu tentunya menjelaskan semua keputusan yang diambil oleh Teradu, membuka akses publik dan memberikan data informasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholder), dan juga menjelaskan hal-hal yang menjadi dugaan penyimpangan yang diarahkan kepada Teradu. Hal ini menunjukkan akuntabilitas kinerja Teradu sebagai penyelenggara pemilu tetap terjaga. 13. Selanjutnya untuk memberikan gambaran dalam Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu ini, perlu kiranya Teradu memaparkan kronologi peristiwa tanggal 16 Februari 2017 menurut sepengetahuan Teradu. 14. sebelum insiden peristiwa di kantor KIP Aceh Timur terjadi pada tanggal 15 Februari 2017 sampai dini hari 16 Februari 2017 sudah ada 3 (tiga) Kecamatan yang telah menyerahkan Dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya. 15. Kemudian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rantau Peureulak datang dikawal Kapolsek Rantau Peureulak menyerahkan Dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya. 16. Disusul tidak berapa lama datang Tim Pemenaangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mempertanyakan pengambilan Dokumen tersebut di saat malam hari, dalam hal ini Termohon menjelaskan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yakni Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana berbunyi sebagai berikut: “KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari Pemungutan Suara melalui PPS”. 17. Pada ± pukul 02.00 WIB Wakil Bupati Aceh Timur dalam hal ini juga sekaligus sebagai Calon Wakil Bupati Petahana datang dalam keadaan emosi. Kedatangan beliau bersama dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Sdr. Zainal Abidin, S.E bserta seorang anggotanya. Kemudian Wakil Bupati Aceh Timur memerintahkan agar formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dnegan menyatakan bahwa KIP tidak berwenang mengambil dokumen tersebut apalagi pada malam hari. 18. Pada ± pukul 04.00 WIB Kapolres Aceh Timur tiba dan langsung menenangkan Wakil Bupati Aceh Timur. 19. Pada ± pukul 05.00 WIB Bupati Aceh Timur dalam hal ini juga sekaligus sebagai Calon Bupati Petahana tiba dan dengan nada tinggi yang kembali berusaha ditenangkan oleh Kapolres Aceh Timur. Pada intinya Bupati Aceh Timur menginginkan agar formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya dikembalikan kepada PPK. 20. Suasana sudah mulai kondusif dengan upaya Kapolres Aceh Timur menenangkan Bupati Aceh Timur. Kemudian Kapolres Aceh Timur meminta pendapat dari pihak Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur terkait dokumen formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya yang diserahkan kepada KIP. 21. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, Sdr. Zainal Abidin, S.E berpendapat bahwa KIP tidak ada kewenangan mengambil formulir C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya sebelum 16 Februari 2017 karena KIP baru boleh mengambilnya pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK dan pengambilannya pun pada saat jam kerja. Selanjutnya dengan nada sedikit tinggi yang bersangkutan memaksa untuk membawa formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya dari 8 (delapan) Kecamatan ke PANWASLIH Aceh Timur. 22. Setelah mendengar pendapat Ketua Panitian Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Sdr. Zinal Abidin, S.E, langsung Bupati Aceh Timur yang dalam hal ini juga sekaligus sebagai Calon Bupati Petahana meminta agar formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya dikembalikan kepada PPK. 23. Kapolres menyarankan untuk dilakukan investigasi dan klarifikasi terhadap dokumen tersebut. Karena opini yan gberkembang di massa yang sudah berkumpul di kantor KIP Aceh Timur formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya sudah diubah oleh KIP Aceh Timur. 24. Dan oleh karenanya dokumen tersebut sebanyak 8 (delapan) kecamatan beserta Ketua PPK Kecamatan Rantau Peureulak dibawa ke Kantor Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Timur dengan didampingi oleh Komisioner KIP Aceh Timur atas nama saudara Sofyan. Saudara Sofyan sebentar saja di sana, selanjutnya beliau kembali ke kantor KIP Aceh Timur. 25. Sejak dokumen formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya dibawa ke Kantor Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Timur, dokumen tersebut menjadi tanggung jawab Panwaslih sampai pada tanggal pengembalian ke KIP Aceh Timur. 26. Demikian kronologi peristiwa yang terjadi, pada dasarnya KIP Aceh Timur bekerja sesuai apa yang diamanahkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Perlu diketahui bersama massa yang berkumpul di Kantor KIP Aceh Timur pada malam peristiwa itu sekitar ±300 massa. Atas desakan dari berbagai pihak, dan melihat kondisi yang semakin tidak pasti keamanannya, KIP Aceh Timur tidak bisa untuk tidak melaksanakan desakan terutama dari Pimpinan Daerah dan unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Timur untuk menyerahkan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya kepada pihak Panitia Pengawas Pemilhan Kabupaten Aceh Timur. 27. Berdasarkan fakta peristiwa yang diuraikan di atas, dapat Teradu jawab dan buktikan bahwa Teradu tidak melakkukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang didalilkan Pengadu dalam Pengaduannya. Jawaban Teradu II 1. Bahwa Form C1 KWK tersebut ada 33 (tiga puluh tiga) TPS yang berada di luar kotak suara dan 14 (empat belas) TPS yang berada di dalam kotak suara. 2. Bahwa pembukaan kotak suara untuk mengambil Form C1-KWK tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan antara PPK Ranto Perlak, Panwascam Ranto Perlak, Kapolsek setempat dan 2 saksi dari para Pasangan Calon. 3. Bahwa kesepakatan tersebut hanya merupakan kesepakatan lisan. 4. Bahwa pembukaan kotak suara tersebut adalah inisiatif dirinya karena adanya perintah dari Ketua KIP Aceh Timur untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. 5. Bahwa benar ketika pelaksanaan pembukaan kotak suara di kecamatan Rantau Perlak turut dihadiri oleh Panwaslih Kecamatan, Polsek dan Saksi ke dua pasangan calon. 6. Bahwa benar saya sudah diperiksa oleh polisi sebagai saksi atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Panwaslih Aceh Timur. [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Terhadap Pengadu untuk Dilakukan Evaluasi Kinerja Sebagai Penyelenggara Pemilu; 4. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 5. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI TERADU Bahwa para Teradu telah mengetengahkan alat bukti dan barang bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d T-5 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. T-1 Rekaman video pembukaan kotak suara di PPK, Kecamatan Rantau Peureulak 2. T-2 Berita Acara Pembagian Divisi KIP Aceh Timur 3. T-3 Kliping Berita Koran Serambi Indonesia 18 Februari 2017 berjudul C1 di Aceh Timur belum sempat diutak-atik 4. T-4 Kliping berita media online Tribrata news Polres Aceh Timur berjudul: Hasil inverestigasi, formulir C1 tidak ada yang berubah 5. T-5 Rekomendasi Gakkumdu [2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa dalam sidang DKPP 27 Maret 2017 telah hadir pihak terkait para anggota KIP Aceh Timur Keterangan Pihak Terkait Mulia Karim (Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) Bahwa dalam pandangan pihak Terkait, sepanjang Form C1 tidak ada yang berubah atau diubah oleh penyelenggara tanpa sepengetahuan saksi panwaslih maka pihak terkait menganggap tidak ada yang bermasalah dalam kasus ini. Keterangan Soyan (Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) 1. Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas, KIP Aceh Timur membagi wilayah kecamatan yang dikoordinir oleh masing-masing komisioner termasuk memonitoring pelaksanaan tugas jajaran dibawah menyangkut dengan alat kerja C1 yang diwajibkan pada hari yang sama dengan pelaksanakan pemungutan suara untuk diserahkan ke KIP Kabupaten. 2. Bahwa benar Terkait ikut mendengarkan percakapan Ketua KIP Aceh Timur dengan Ketua PPK Rantau Perlak yang menyampaikan adanya sebagain C1 yang diserahkan oleh beberapa PPS berada diluar kotak suara yang bersegel adalah C1 berhologram dan ada juga yang tidak berhologram.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah penyelenggara pemilu yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I dan II telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bahwa pada Kamis, tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 00.10 WIB telah terjadi perusakan kotak suara di kantor Camat Rantau Perlak yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Rantau Perlak atas perintah Ketua KIP Aceh Timur. merusak segel kotak suara, membuka kotak suara dan mengambil dokumen Form C1-KWK berhologram, merusak segel amplop berisi form CI-KWK berhologram dan mengambil form C1-KWK berhologram di luar prosedur dan waktu yang diterapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hal itu memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 178E UUNomor 10 Tahun 2016. Adapun informasi awal terhadap pembukaan kotak suara di kecamatan Rantau Perlak atas laporan dari Panwaslih Kecamatan Rantau Perlak. Tindakan pembukaan kotak tersebut telah menyulut konsentrasi massa pendukung salah satu pasangan Calon. Bahwa para Pengadu telah mengangkat sumpah terhadap Zulkifli, ST bin M.Ibrahim, dan Syahruddin Bin Abu Bakar masing-masing sebagai ketua dan anggota Panwaslih Kecamatan Rantau Perlak, Muhammad bin Usman Sekretariat PPK Kecamatan Rantau Perlak dan Fajri, Ketua PPK Kecamatan Rantau Perlak. Bahwa atas perintah Ketua KIP Aceh Timur Teradu II Fajri pada tanggal 15 Februari sekitar pukul 22.00 WIB malam tersebut merusak segel dan membuka kotak suara dari beberapa Desa yang diwilayah kecamatan setempat. Bahwa Iskandar A.Gani selaku teradu I mengakui telah memerintahkan seluruh PPK se-Kabupaten Aceh Timur agar mengumpulkan C1 Hologram untuk dibawa ke kantor KIP Aceh Timur. Para Pengadu berkesimpulan Bahwa Teradu telah melanggar Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang rekapitulasi suara, dimana ada kewajiban KPPS untuk menyerahkan salinan C1 serta lampirannya kepada saksi pasangan calon yang hadir, pengawas pemilihan dan kepada KIP Kabupaten melalui PPS setempat untuk discan dan dipindai, akan tetapi maksudnya bukan C1 yang berhologram, karena yang berhologram sebagai data pembanding tetap berada di dalam kotak suara. Para Pengadu meyakini bahwa para Teradu melanggar asas kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 dinihari telah dilakukan pembukaan kotak suara, dengan disaksikan Kapolsek Rantau Peurlak. Adapun tuduhan perusakan yang disampaikan Pengadu, adalah tidak benar. Bahwa para Pengadu telah melaporkan kejadian tersebut sebagai tindak pidana pemilihan, namun hasilnya kepolisian menyimpulkan tidak terpenuhinya unsur pelanggaran pidana pemilihan. Menurut Teradu, terdapat beberapa PPS di kecamatan Rantau Perlak yang menyampaikan kepada Teradu I Fajri selaku ketua PPK setempat (Rantau Peurlak) bahwa mereka (PPS) terlanjur keliru memasukkan form C1 dalam kotak suara. Semestinya C1 yang berhologram dimasukkan dalam kotak suara akan tetapi faktanya justru yang tidak berhologram malah berada dalam kotak suara. Teradu menjelaskan bahwa selanjutnya Teradu I dimintai konsultasi oleh Teradu I selaku Ketua PPK Kecamatan Rantau Perlak terkait hal tersebut. kemudian Teradu I menyarankan agar Teradu II mengundang para pihak untuk diklarikasi dan diluruskan serta disaksikan oleh para pihak. Bahwa menurut Teradu benar pada saat dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan sama sekali terhadap tindakan KIP Aceh Timur yang telah mengambil C1 hologram/ mengumpulkan C1 hologram dari PPK pada tanggal 16 Februari 2017. Selain itu, dari segi pertanggungjawaban, aduan pengadu yang menyalahkan Teradu I tidaklah tepat, karena setiap wilayah ada korwilnya, setiap permasalahan juga ada spesifikasi divisinya. Adapun Teradu II menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya semata-mata melaksanakan perintah dari atasan, dalam hal ini Teradu I. Dengan demikian, Teradu I dan dan II meyakini tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, keterangan pihak terkait, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan; Bahwa dokumen salinan Form C1-KWK yang diperlukan untuk dilakukan pemindaian seharusnya bisa diperoleh dari pihak Penyelenggara lainnya seperti KPPS atau PPS bahkan dari pihak Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, sehingga tidak diperlukan pembukaan kotak suara dan tidak diperlukannya C1-KWK berhologram diserahkan kepada KIP Kab. Aceh Timur. Pasal 55 Ayat (3) PKPU No 14 Tahun 2016 perubahan PKPU No 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara, terdapat kewajiban KPPS untuk menyerahkan salinan hasil perolehan suara dalam bentuk form C-KWK dan C1-KWK berserta lampirannya kepada KIP Kabupaten melalui PPS, artinya yang disebutkan adalah salinan bukan yang berhologram karena hologram merupakan dokumen valid/asli yang dibutuhkan sebagai data pembanding dan kedudukannya berada didalam kotak suara. Bahwa perbuatan Teradu II yang membuka kotak suara atas perintah Teradu I sebagaimana hasil klarifikasi Panwaslih Kab. Aceh Timur telah mengurangi kepercayaan publik/masyarakat kepada Penyelenggara. Bahwa DKPP berpendapat, Teradu I memiliki motivasi dan niat untuk menggunakan hasil perolehan suara berupa C1 yang berhologram untuk kepentingan tertentu, meskipun kemudian berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tidak ditemukan perbedaan dan perselesihan perolehan suara karena sudah terlanjur lebih awal menjadi opini publik tentang dugaan kecurangan KIP Aceh Timur yang diikutkan dengan hadirnya pengunjuk rasa ke kantor KIP Aceh timur pada tanggal 16 Februari 2017 dinihari dan dokumen C1 milik delapan kecamatan pada malam itu turut diamankan di Kantor Panwaslih Aceh Timur atas permintaan Kapolres Aceh Timur. DKPP berpendapat Teradu I terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu Pasal 11 huruf a: dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan Dengan demikian pokok aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu I tidak dapat diterima. Adapun Teradu II tidak dapat dipersalahkan karena hanya menjalankan perintah dari atasan. Sehingga tidak dapat dikenai sanksi etik. [4.8] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, serta mencermati keterangan pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu II tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada Teradu I dan memulihkan nama baik Teradu II.

1. Mengabulkan pokok aduan para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I Iskandar A Gani selaku Ketua merangkap Anggota KIP kabupaten Aceh Timur; 3. Merehabilitasi Teradu II Fajri Sulaiman selaku Ketua PPK Rantau Peureulak, Kab. Aceh Timur; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan; 5. Memerintahkan KIP Aceh Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan ; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan April tahun dua ribu tujuh belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan Para Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si.