Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 132/ DKPP-PKE-II/2013 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 346/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 132/DKPP- PKE-II/2013, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU Nama : Rojikin Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen/10 Juli 1968 Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamatffffkhkjhkhkhkhkjjjjjjh:jTaman Borobudur Utara Raya No. 40 Semarang Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai-------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Abdoel Kholiq Jabatan : Anggota KPU Kota Semarang Alamat Kantorjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj: Jl. Pemuda No. 175, Semarang Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Setelah membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Memeriksa keterangan Pihak Terkait; 1  Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu, Teradu, dan Pihak Terkait.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu pada tanggal 6 November 2013 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 346/I- P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 132/DKPP-PKE-II/2013, dan mengadukan Teradu Anggota KPU Kota Semarang karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan pengaduan sebagai berikut : 1. Bahwa Teradu pada sekitar bulan September 2013 telah melakukan pencoretan terhadap Pengadu sebagai Calon Anggota DPRD Kota Semarang yang dicalonkan dari Partai Nasdem untuk Daerah Pemilihan Kota Semarang 1 Nomor Urut 7 dari lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Semarang dalam Pemilu 2014. 2. Bahwa Teradu melakukan pencoretan terhadap Pengadu tersebut setelah menerima Surat Permohonan Pencabutan Pencalegan DPD Partai Nasdem Kota Semarang 3. Bahwa Teradu melakukan pencoretan terhadap Pengadu tanpa melalui rapat pleno dan tidak diketahui oleh Anggota KPU Kota Semarang yang lainnya. [2.2] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti yakni sebagai berikut : DAFTAR BUKTI No. BUKTI KETERANGAN 1. P-1 Keterangan Saksi Sri Wahyu Ananingsih, SH., M.Hum; 2. P-2 Lembar DCT Anggota DPRD Kota Semarang dalam Pemilu 2014 Daerah Pemilihan Kota Semarang 1; 3. P-3 Fotocopy Surat Nomor: 001/Caleg-Ko SMG/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Pemulihan Status DCT yang ditandatangani oleh Rojikin; 4. P-4 Fotocopy Surat Nomor: 71-SE.I/DPD NasDem Semarang/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Pencalegan yang ditandatangani H.Windu Suko Basuki, SH dan Agus Sularso; 2 5. P-5 Fotocopy Lembar Pernyataan Dukungan Pengurus DPD dan DPC Partai Nasdem Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah; 6. P-6 Fotocopy Lembar Model BE1 DCT Anggota DPRD Kota Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Partai Nasdem; 7. P-7 Fotocopy Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Panwaslu Kota Semarang pada tanggal 18 Oktober 2013 terhadap Rojikin; 8. P-8 Fotocopy Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Panwaslu Kota Semarang pada tanggal 22 Oktober 2013 terhadap Adoel Kholiq; 9. P-9 Fotocopy Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Panwaslu Kota Semarang pada tanggal 22 Oktober 2013 terhadap Henry Wahyono; 10. P-10 Fotocopy Surat KPU Kota Semarang Nomor: 547/KPU Kota- 021.329521/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 perihal Tindak Lanjut atas Permohonan Pencabutan Pencalegan. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.3] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.3.1] Bahwa adalah benar Teradu mengakui telah melakukan pencoretan nama pengadu dari DCT anggot DPRD Kota Semarang dari Partai NasDem untuk dapil 1 (satu) nomor urut 7 (tujuh), tanpa melalui mekanisme rapat pleno dan tanpa sepengetahuan anggota KPU Kota Semarang yang lain. [2.3.2] Bahwa Teradu beralasan bahwa tindakan yang dilakukannya itu karena kekhilafannya, pengambilan keputusan yang tergesa-gesa, spontan, tidak cermat, dan tidak berdasarkan pertimbangan yang matang, karena pikiran Teradu saat itu sedang dalam keadaan kalut. [2.3.3] Bahwa Teradu pada tanggal 17 September 2013 menerima seseorang dari Partai NasDem Kota Semarang yang bernama Bambang, dan menyerahkan surat permohonan Pencabutan Pencalegan atas nama Rojikin dari Partai NasDem untuk dapil 1 (satu) nomor urut 7 (tujuh), disertai pengantar kata lisan bahwa Partai Nasdem bermaksud mengusulkan hal tersebut. Selanjutnya Teradu serta merta langsung melakukan pencoretan nama dimaksud di laptop yang digunakan oleh Teradu tanpa berpikir panjang. Data yang ada di laptop dibiarkan begitu saja, tidak di print maupun diapa-apakan, dan kemudian surat dari Partai NasDem dimasukkan ke kontainer box pencalonan Partai NasDem, dan juga tidak diajukan Teradu untuk dibahas dalam rapat KPU Kota Semarang. Data DCT Anggota DPRD Kota Semarang yang lain baik di papan pengumuman, website, dan sekretariat masih tercantum nama Rojikin sebagai calon Anggota DPRD Kota Semarang dari Partai NasDem Dapil 1 Nomor Urut 7 (tujuh). [2.3.4] Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 Rojikin datang dan menanyakan pencoretan tersebut, kemudian Teradu melakukan print atas data DCT hasil 3 pencoretan yang ada di laptop. Pada tanggal 18 Oktober Rojikin menyampaikan surat kepada KPU Kota Semarang perihal pemulihan status DCT dan muncul juga berita di media massa cetak, dan kemudian ketika berita itu dibaca oleh Anggota KPU Kota Semarang yang lain barulah saya diingatkan bahwa tindakan saya adalah salah. Pada hari itu juga KPU Kota Semarang melakukan rapat pleno tentang surat yang dimasukkan oleh Pak Bambang sebelumnya, dan KPU Kota Semarang menjawab melalui surat Nomor 547/KPU Kota-012.329521/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang menyatakan tidak dapat mengabulkan permohonan Partai NasDem yang tertuang dalam Surat Nomor: 71-SE.I/DPD NasDem Semarang/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Pencalegan yang ditandatangani H.Windu Suko Basuki, SH dan Agus Sularso, dan untuk calon atas nama Rojikin adalah tetap terdaftar dalam DCT. [2.3.5] Bahwa KPU Kota Semarang juga melalui rapat pleno tanggal 21 Oktober 2013 menjawab surat dari Rojikin pada tanggal 18 Oktober 2013 yang meminta pemulihan atas pencoretan dirinya. KPU Kota Semarang menjawab melalui Surat KPU Kota Semarang Nomor: 552/KPU Kota-021.329521/X/2013 yang menyatakan bahwa KPU Kota Semarang tidak pernah mencoret Sdr.Rojikin dari DCT. [2.3.6] Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013, pada pukul 14.30 Teradu diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Semarang mengenai kasus pencoretan Sdr.Rojikin dari DCT tersebut, begitu juga halnya Ketua KPU Kota Semarang Hanry Wahyono. [2.3.7] Bahwa atas segala kesalahan tersebut Teradu mengakuinya dan meminta maaf atas segala kesalahannya kepada semua pihak termasuk kepada Pengadu sebagaimana diungkapkan juga di dalam persidangan. [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan bukti-bukti yakni sebagai berikut : DAFTAR BUKTI No. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Fotocopy Surat DPD Partai NasDem Kota Semarang Nomor 71-S E.I/DPD NasDem Semarang/IX/2013; 2. T-2 Fotocopy DCT Model BE1 Kota Semarang Daerah Pemilihan Kota Semarang 1 (satu); 3. T-3 Fotocopy Surat KPU Kota Semarang Nomor: 547/KPU Kota- 021.329521/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 perihal Tindak Lanjut atas Permohonan Pencabutan Pencalegan. 4. T-4 Fotocopy Surat Nomor: 001/Caleg-Ko SMG/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Pemulihan Status DCT yang ditandatangani oleh Rojikin; 4 5. T-5 Fotocopy Surat KPU Kota Semarang Nomor: 552/KPU Kota- 021.329521/X/2013 yang menyatakan bahwa KPU Kota Semarang tidak pernah mencoret Sdr.Rojikin dari DCT 6. T-6 Fotocopy Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Panwaslu Kota Semarang pada tanggal 22 Oktober 2013 terhadap Adoel Kholiq; 7. T-7 Fotocopy Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Panwaslu Kota Semarang pada tanggal 22 Oktober 2013 terhadap Henry Wahyono. KETERANGAN PIHAK TERKAIT [2.5] Bahwa Panwaslu Kota Semarang mengirimkan kepada DKPP keterangan tertulis terkait penanganan atas kasus pencoretan Sdr.Rojikin dari DCT tersebut. Berdasarkan hasil kajian dari Divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Semarang Sdr. Sri Wahyu Ananingsih, SH., M.Hum setelah melalui proses klarifikasi terhadap para pihak terkait baik itu kepada pengadu Sdr. Abdul Kholiq selaku yang melakukan pencoretan, Sdr. Henry Wahyono selaku Ketua KPU Kota Semarang, dan kepada Sdr.Windu Suko Basuki, SH selaku Ketua DPD Partai Nasdem maka disimpulkan bahwa perkara ini memenuhi unsur sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut : Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi : Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu : “ DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. 5 Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu : DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Pengadu [3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah masyarakat yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo. Dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti serta keterangan yang disampaikan Teradu mengakui telah melakukan pencoretan terhadap Pengadu sebagai Calon Anggota DPRD Kota Semarang yang dicalonkan dari Partai Nasdem untuk Daerah Pemilihan Kota Semarang 1 Nomor Urut 7 dari lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Semarang dalam Pemilu 2014. Teradu mengakui juga telah melakukan tindakannya secara serta merta setelah menerima Surat Permohonan Pencabutan Pencalegan DPD Partai Nasdem Kota Semarang. Teradu pun bahkan mengakui bahwa pencoretan yang dilakukannya terhadap Pengadu dilalui tanpa melalui mekanisme rapat pleno KPU Kota Semarang dan tidak ada seorang pun Anggota KPU Kota Semarang yang mengetahuinya. Bahwa berdasarkan tindakan yang dilakukannya DKPP menyimpulkan Teradu telah nyata-nyata terbukti melanggar 6 kode etik penyelenggara pemilu yakni asas profesionalitas sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu; b. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu; c...; d.melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; e. menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu; f. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu; g...” Dengan demikian dalil aduan Pengadu atas Teradu tersebut adalah secara sah terbukti merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; [4.2] Menimbang bahwa tindakan Teradu dengan alasan kekhilafan, terburu-buru, tidak cermat dan keadaan kalut atas persoalan pribadi keluarga yang dihadapinya adalah tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenar sekaligus dasar pemaaf atas kesalahannya. Walaupun Teradu telah menyatakan penyesalannya dan meminta maaf atas tindakannya, maka DKPP berpendapat bahwa Teradu adalah tetap telah melakukan suatu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. sekalipun Pengadu tidak kehilangan hak konstitusionalnya sebagai calon karena telah dipulihkan dari pencoretan sepihak sebelumnya oleh Teradu; [4.3] Menimbang bahwa Teradu adalah Anggota KPU Kota Semarang berdasarkan periode sebelumnya yang baru saja dipilih kembali menjabat sebagai Anggota KPU Kota Semarang untuk periode 2013-2018 oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Atas adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan teradu selaku Anggota KPU Kota Semarang, DKPP mengingatkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan perekrutan KPU tingkat Kota/Kabupaten, seharusnya mempertimbangkan secara menyeluruh rekam jejak calon yang secara lebih serius dan kritis terkait perilaku dan prestasi sebelumnya untuk menjamin pelaksanaan Pemilu yang berkualitas dengan sumber daya yang terpecaya, kredibel, sehat dan mandiri; [4.4] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut kode etik.

7 Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu, mendengar jawaban Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu, Teradu, dan Pihak Terkait. DKPP menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan para Teradu.

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS terhadap Teradu selaku Anggota KPU Kota Semarang atas nama Abdoel Kholiq terhitung sejak dibacakannya Putusan ini. 3. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan putusan ini. 4. Memerintahkan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari hari selasa tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA 8  Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ir. Nelson Simanjuntak Ttd Ttd Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 9