Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 51/DKPP-PKE-II/2013 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 89/IV-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 51/DKPP- PKE-II/2013, menjatuhkan putusan dalam dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Hery Soegihono Toegas Utomo, SH Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 22 Juni 1962 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Griya Kebroan tengah 13.2/10 Kec. Karang-pilang, Surabaya 2. Nama : Suharno, SH Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 20 Februari 1947 Pekerjaan : Pensiunan PNS Alamat : Desa Balerejo RT 09/RW 01 Kec. Kebonsari, Kab. Madiun 3. Nama : Yohanes Ristu Nugroho, ST Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 12 Januari 1971 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Desa Simo RT 10/RW 02 Kec. Balerejo, Kab. Madiun 4. Nama : Subari, S.Sos Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 11 Maret 1965 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Perum Griya Wilis Indah No. 11A RT 08/RW 01 Kab. Madiun Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2013 memberi kuasa kepada: 1) Drs. Pujihandi, SH., MH ; 2) Setyawan, SH 1  berdomisili di Kantor Advokat Pujihandi beralamat di Jl. KH Saedang No. 15 Dusun Budimulya, Desa Branggahan, Kec. Ngadiluwih Kediri Jawa Timur, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Anwar Soleh Azarkoni, SHi, MH Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Madiun Alamat : Jl. Raya Madiun-Surabaya KM 7, Desa Gunungsari, Kec. Madiun, Kab. Madiun Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Suharjono, S.Pd.,MH Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Madiun Alamat : Jl. Raya Madiun-Surabaya KM 7, Desa Gunungsari, Kec. Madiun, Kab. Madiun Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Wahyudi, S.Pd.i Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Madiun Alamat : Jl. Raya Madiun-Surabaya KM 7, Desa Gunungsari, Kec. Madiun, Kab. Madiun Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Heru Kuncahyono, S.Sos Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Madiun Alamat : Jl. Raya Madiun-Surabaya KM 7, Desa Gunungsari, Kec. Madiun, Kab. Madiun Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Drs. Mahfudz Daroini, M.Si, MK.Pd Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Madiun Alamat : Jl. Raya Madiun-Surabaya KM 7, Desa Gunungsari, Kec. Madiun, Kab. Madiun Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu V; 2 Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti terkait yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 15 April 2013 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) dengan Nomor 89/IV-P/L-DKPP/2012 , yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 51/DKPP-PKE-II/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: [2.2] A. PERSYARATAN FORMIL PENGADUAN A. 1 KEWENANGAN DKPP 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) menetapkan : “ DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. 2. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan bahwa : “Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh DKPP”. A. 2 STATUS PENGADU Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, serta Pasal 1 angka 3 dan angka 4 juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada pokoknya mengatur ketentuan: 1. Pengadu dan/atau Pelapor adalah penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. 2. Pengaduan dan/atau Laporan adalah pengaduan dan/atau laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR. 3  Bahwa setelah memeriksa identitas Pengadu dan Teradu, perlu diterangkan bahwa Pengadu atas nama Hery Soegihono Toegas Utomo, SH; Suharno, SH; Yohanes Ristu Nugroho, ST; dan Subari, S.Sos adalah perwakilan dari partai pengusung dari bakal Pasangan Calon atas nama Ir. H. Sukiman, M.Si dan Sugito, SH, yakni PDIP dan Partai Golkar, sedangkan Teradu atas nama Anwar Soleh Azarkoni, Suharjono, Wahyudi, Heru Kuncahyono, Mahfudz Daroini adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Madiun. Dengan demikian, baik pihak Pengadu maupun Teradu masing- masing memenuhi kualifikasi untuk didengar keterangan dan/atau jawabannya di DKPP. B. ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN Bahwa Para Pengadu pada persidangan di DKPP pada tanggal 7 Mei 2013, mengemukakan sejumlah dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama Anwar Soleh Azarkoni, Suharjono, Wahyudi, Heru Kuncahyono, Mahfudz Daroini masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Madiun, dengan uraian sebagai berikut : 1. Para Teradu diduga telah bertindak tidak adil dan tidak profesional dengan mempermasalahkan berkas pencalonan bakal pasangan calon atas nama Ir. H. Sukiman, M.Si dan Sugito, SH yang ditandatangani Pangadu I sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua dan pengadu II sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun; 2. Para Teradu menyatakan bahwa Partai Golkar dan PDIP tidak dapat lagi mendaftarkan pasangan bakal calonnya lagi setelah tidak lolosnya bakal pasangan calon atas nama Ir. H. Sukiman, Msi dan Sugito, SH; 3. Para Teradu telah bekerja dengan tidak cermat, tidak profesional dan tidak berhati-hati dalam memutuskan persoalan ijazah calon atas nama Sugito, SH. [2.3] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat pemberhentian Anggota KPUD Kab. Madiun Nomor 001/Sek. PGI/III/2013 perihal Pemberhantian Anggota KPUD Kab. Madiun dan Penundaan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Madiun Periode 2013-2018 tanggal 21 Maret 2013; 2. Bukti P-2 : Surat Tanda Terima surat nomor 001/Sek.PGI/III/2013, pukul 15.26 Wib tertanggal 21 Maret 2013; 3. Bukti P-3 : Surat Tanda Bulti Lapor No: 314/VIII/2012/Jatim/Resor Madiun Kota; tertanggal 28 Agustus 2012 4. Bukti P-4 : Surat No: B/59/SP2HP-3/II/2013/Satreskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan 4  /Pengaduan, tertanggal 22 Februari 2013; 5. Bukti P-5 : Surat No: B/75/SP2HP-5/III/2013/Satreskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tertanggal 19 Maret 2013; 6. Bukti P-6 : Surat No: B/39/SP2HP-8/II/2013/Satreskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tertanggal 7 Februari 2013; 7. Bukti P-7 : Salinan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum disertai tuntutan ganti rugi, tertanggal 12 Februari 2013; 8. Bukti P-8 : Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/163/XI/2012/ JATIM/Resosr Madiun Kota, tertanggal 24 November 2012; 9. Bukti P-9 : Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/29/I/2013/ JATIM/Resosr Madiun Kota, tertanggal 25 Januari 2013; 10. Bukti P-10 : Surat Pemberitahuan KPU Nomor : 207/KPU.Kab.014- 329769/III/2013, tertanggal 23 Maret 2013; 11. Bukti P-11 : Surat keputusan KPU Kab. Madiun nomor : 04/Kpts.KPU- Kab-014329769/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Madiun Tahun 2013 dan Keputusan KPU Kab. Madiun Nomor : 05/Kpts. KPU-Kab-014329769/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggarana Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013; 12. Bukti P-12 : Copy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Nomor : 8031, atas nama Sugito, tertanggal 7 Mei 1980; 13. Bukti P-13 : Surat Pengantar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Madiun Nomor : 420/1192/401.104/2013, tertanggal 19 Maret 2013; 14. Bukti P-14 : Surat Pengantar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Madiun Nomor : 420/1194/401.104/2013, tertanggal 19 Maret 2013; 15 Bukti P-15 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun Nomor : 420- 401.104/1183/2013 tentang Pencabutan Pengesahan Fotocopy ijasah STM Kosgoro a.n Sdr. Sugito Kota Maiun, tertanggal 18 Maret 2013; 16. Bukti P-16 : Surat Permohonan Penundaan Jadwal Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 tertanggal 25 Maret 2013; 17. Bukti P-17 : Copy pemberitaan media cetak CARUBAN KOTA BARU tentang Pengumuman KPU Kab. Madiun terkait Hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013 dan Penundaan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013, tertanggal Minggu, 24 Maret 2013; 5  18. Bukti P-18 : Surat Pemberitahuan Nomor ; 206/KPU. Kab. 014- 329769/III/2013 perihal Hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013 [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Bahwa Para Teradu yakni Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama Anwar Soleh Azarkoni, Suharjono, Wahyudi, Heru Kuncahyono, Mahfudz Daroini masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Madiun dalam persidangan DKPP telah memberikan jawaban di dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Pengaduan Pengadu adalah tidak benar karena Para Teradu tidak pernah mempersoalkan berita acara pendaftaran yang ditandatangani oleh Plt. Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Madiun. Para Teradu pun saat itu memutuskan menerima pendaftaran pasangan Ir. H. Sukiman, M.Si dan Sugito, SH ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP : Yohanes Ristu Nugroho dan Subari dan ditandatangani oleh Plt. Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Madiun. Dan selanjutnya akan melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan pengangkatan Plt. Ketua DPD II Partai Golkar Jawa Timur. Sehingga dalil aduan Pengadu yang menyatakan Para Teradu telah bertindak tidak adil dan tidak profesional dengan mempermasalahkan berkas pencalonan bakal pasangan calon atas nama Ir. H. Sukiman, M.Si dan Sugito, SH yang ditandatangani Pangadu I sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua dan pengadu II sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun, adalah tidak benar menurut Para Teradu; 2. Pengaduan Pengadu tidaklah benar yang menyatakan bahwa Partai Golkar dan PDIP tidak dapat lagi mendaftarkan pasangan bakal calonnya lagi setelah tidak lolosnya bakal pasangan calon atas nama Ir. H. Sukiman, Msi dan Sugito, SH, karena setelah bakal pasangan bakal atas nama Ir. H. Sukiman, Msi dan Sugito, SH dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga hanya ada satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi, maka Para Teradu harus membuka kembali pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil bupati kecuali terhadap pasangan calon yang ditolak, hal ini sesuai dengan PKPU No 9 tahun 2012 Pasal 125 ayat (1). Bahwa setelah KPU Kabupaten Madiun membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013 ada empat (4) pasangan calon yang mendaftarkan yakni : Pasangan calon Bupati Widi Priyanto, S.E dan Wakil Bupati Soentoro, S.H yang berangkat dari calon independen, Pasangan Bupati Ir. H. Sukiman, M.Si dan Wakil Bupati Suprapto, S.E yang diusung oleh PDIP dan Partai Golkar, Pasangan Bupati H. Muhtarom, S.Sos dan Wakil Bupati Drs. H. Iswanto, M.Si yang diusung oleh 6  PKB dan Partai Demokrat,dan Pasangan calon Bupati Drs. Sumardi, M.Pd dan Wakil Bupati Dimyati Dahlan, S.Sos yang diusung oleh PKNU, PDK dan Partai Patriot. Sehingga jelas tidak benar bahwa PDIP dan Partai Golkar tidak dapat mendaftarkan pasangan calon dalam pendaftaran ulang hal ini terbukti dengan diterimanya pengajuan kembali PDIP dan Partai Golkar sebagai partai Pengusung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun pada masa pendaftaran ulang; 3. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Para Teradu telah bekerja dengan tidak cermat, tidak profesional dan tidak berhati-hati dalam memutuskan persolan Ijazah calon atas nama Sugito, SH adalah tidak benar, karena Para Teradu telah menempuh langkah-langkah terkait berikut ini sebelum pada akhirnya menyatakan bahwa ijazah STM atas nama Sugito, SH tidak memenuhi persyaratan: a. Pada awalnya sampai pada tanggal 18 Maret 2013 Para Teradu masih beranggapan bahwa Ijazah atas nama Sugito masih sah karena sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun, pada tanggal 19 Maret 2013 pun Para Teradu menerima surat keputusan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun tentang pencabutan legalisir Ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun. b. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2013 pukul 08.00 Para Teradu melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun untuk mengecek kebenaran pencabutan tersebut dengan hasil Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun membenarkan adanya pencabutan legalisir ijasah atas nama Sugito, SH. Pada tanggal 20 Maret 2013 pukul 19.30 Kelompok Kerja KPU Kabupaten Madiun melakukan pleno Pokja yang hasilnya menyatakan bahwa Sugito dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan bahwa ijazah STM Kosgoro Sugito tidak memenuhi syarat karena telah dicabut oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun sehingga dianggap seperti tidak ada legalisirnya. Dan selanjutnya hasil pokja diserahkan kepada Para Teradu untuk diputuskan dalam rapat pleno. c. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 Para Teradu belum mengumumkan hasil rapat pleno pokja pencalonan yang menyatakan bahwa Sugito dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan bahwa ijazah STM Kosgoro Sugito tidak memenuhi syarat karena telah dicabut oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun. Hal ini 7  dilakukan karena KPU Kabupaten Madiun sangat berhati-hati dalam menyikapi tidak lolosnya Sugito sebagai Calon Wakil Bupati. d. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2013, Para Teradu juga mengirimkan surat kepada KPU RI tentang Permohonan Petujuk dan arahan untuk menyikapi Pencabutan Legalisir Ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito. e. Bahwa disamping itu sebelum Para Teradu melakukan rapat pleno pada tanggal 23 Maret 2013, Para Teradu mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun untuk memberikan kepastian, tentang berita acara kebenaran legalisir dan surat pencabutan Legalisir Ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito yang keduanya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun pada tanggal 18 Maret 2013, dengan hasil bahwa menurut Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun yang benar dan sah adalan pencabutan legalisir ijazah karena surat keputusan pencabutan ijazah adalah yang terakhir. f. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Para Teradu menerima Surat dari KPU RI Jakarta tentang petunjuk adan arahan dengan surat KPU RI No. 173/KPU/III/2013 yang isinya : 1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 09 tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilukada menyatakan bahwa dalam hal hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat mengajukan kembali bakal pasangan calon. 2) Berdasarkan Ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 09 tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilukada menyatakan bahwa dalam hal hasil pemeriksaan syarat pengajuan calon dan syarat calon, tidak ada bakal pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya satu bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan ini kecuali terhadap bakal pasangan calon yang dinyakan ditolak dengan terlebih dahulu menetapkan penundaan tahapan pencalonan. 3) Penundaan tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk diteruskan melalui Bupati atau Walikota dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Perubahan 8  Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, KPU Kabupaten Madiun melalului Rapat Pleno KPU menetapkan bahwa Ijazah atas nama Sugito tidak memenuhi syarat karena adanya pencabutan legalisir Ijazah STM atas nama Sugito oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun. Bahwa pada waktu Pleno tersebut dihadiri juga oleh Panwaslu Kabupaten Madiun dan Bawaslu Propinsi Jawa Timur. h. Bahwa selanjutnya Para Teradu pada tanggal 23 Maret 2013 KPU Kabupaten Madiun memberitahukan hasil rapat Pleno kepada Partai atau gabungan Partai Pengusung pada tanggal 23 Maret 2013 dan sekaligus mengumumkan hasil verifikasi pencalonan. Pada akhirnya Para Teradu mengeluarkan keputusan Penundaan Pemilukada karena hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat. Sehingga dalil aduan Pengadu yang menyatakan bahwa Para Teradu tidak bekerja secara cermat, tidak profesional dan tidak berhati-hati dalam memutuskan persolan Ijazah calon atas nama Sugito adalah tidak benar menurut jawaban Para Teradu. [2.5] Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Teradu mengajukan alat bukti surat dan alat bukti lainnya yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 29 Mei 2013 sebagai berikut : 1. Bukti T-1 : Copy Salinan Keputusan KPU Kab. Madiun Nomor: 05/Kpts/KPU-Kab. 014329769/2012 tentang Tahapan , Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013; 2. Bukti T-2 : Copy Salinan Keputusan KPU Kab. Madiun Nomor : 02/Kpts/KPU-kab. 014329769/2013 tentang Kelompok Kerja Pencalonan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013; 3. Bukti T-3 : Copy Surat DPD Partai Golkar Nomor : 26/B.1/DPD I/PG/II/2013 perihal Penegasan Status dan Kewenangan Plt Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. Madiun, tertanggal 8 Februari 2013; 4. Bukti T-4 : Copy Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan 9  Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 tertanggal 30 Januari 2013 ; 5. Bukti T-5 : Copy Surat Pemberitahuan Nomor : 125/ KPU.Kab.014- 329769/II/2013 perihal Pemberitahuan hasil verifikasi berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tertanggal 19 Februari 2013; 6. Bukti T-6 : Copy Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Kosgoro atas nama Sugito, tertanggal 1980; 7. Bukti T-7 : Copy Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah atas nama Sugito tertanggal 18 Maret 2013; 8. Bukti T-8 : Copy Surat pengantar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun Nomor : 420/1194/401.104/2013, tertanggal 19 Maret 2013; 9. Bukti T-9 : Copy Berita Acara KPU Kab. Madiun Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun, tertanggal 20 Maret 2013; 10. Bukti T-10 : Copy Berita Acara KPU Kab. Madiun.../BA/III/2013 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi Berkas Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Madiun Tahun 2013, tertanggal 20 Maret 2013; 11. Bukti T-11 : Copy Berita Acara KPU Kab. Madiun Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan pemuda dan Olah raga Kota Madiun, tertanggal 20 Maret 2013; 12. Bukti T-12 : Copy Surat KPU Kab. Madiun Nomor : 196/KPU- Kab.014.329769/III/2013 perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan, tertanggal 20 Maret 2013; 13. Bukti T-13 : Copy Petikan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013, tertanggal 23 Maret 2013; 14. Bukti T-14 : Copy Surat pengantar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun Nomor : 420/1194/401.104/2013, tertanggal 19 Maret 2013; 15. Bukti T-15 : Copy Berita Acara KPU Kab. Madiun Nomor :…. /BA/III/2013 Rapat Pleno Hasil Verifikasi Berkas Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tertanggal 20 Maret 2013; 16. Bukti T-16 : Copy Surat KPU Kab. Madiun Nomor : 196/KPU- Kab.014.329769/III/2013 perihal Permohonan Petunjuk 10  dan Arahan, tertanggal 20 Maret 2013; 17. Bukti T-17 : Copy Surat KPU Kab. Madiun Nomor : 200/KPU- Kab.014.329769/III/2013 perihal Permohonan Penegasan berkenaan adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun Nomor : 420-401.104/1183/2013 tentang Pencabutan Pengesahan Fotocopy Ijasah STM Kogoro a.n Sdr. Sugito, tertanggal 22 Maret 2013 ; 18. Bukti T-18 : Copy Surat Pengumuman KPU Kab. Madiun Nomor : 205/KPU-Kab-014.329769/III/2013 tentang Penundaan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tertanggal 23 Maret 2013; 19. Bukti T-19 : Copy Petikan Keputusan KPU Kab. Madiun Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan penundaan Tahapan pencalonan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tertanggla 23 maret 2013; 20. Bukti T-20 : Copy Berita Acara KPU Kab. Madiun tentang Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah atas nama Suwandi, tertanggal 7 Februari 2013; [2.4] Bahwa DKPP telah memeriksa dan meminta jawaban Teradu I [2.5] Bahwa DKPP telah memeriksa dan meminta jawaban Teradu II [2.6] Bahwa DKPP telah memeriksa dan meminta jawaban Teradu III [2.7] Bahwa DKPP telah memeriksa dan meminta jawaban Teradu IV [2.8] Bahwa DKPP telah memeriksa dan meminta jawaban Teradu V

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 23.00 WIB atau satu jam sebelum pendaftaran ditutup pada tanggal 30 Januari 2013 jam 24.00 WIB, Para Teradu yakni Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Madiun menerima Pendaftaran pasangan Ir. H. Sukiman, M.Si dan Sugito, SH yang diusung gabungan partai politik dari PDIP dan Partai Golkar mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Madiun. Berkas pendaftaran ini pasangan Ir. H. Sukiman, M.Si dan Sugito, SH ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP ( Yohanes Ristu Nugroho dan Subari ) dan ditandatangani oleh Plt. Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab. Madiun. Selanjutnya Para Teradu melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan pengangkatan Plt. Ketua DPD II 11 Partai Golkar Jawa Timur. DPD Partai Golkar kemudian menegaskan Status dan Kewenangan Plt Ketua DPD Partai GOLKAR atas nama Hery Soegihono Toegas Utomo, SH adalah sah sebagaimana dibuktikan melalui surat DPD Partai Golkar Nomor : 26/B.1/DPD I/PG/II/2013 perihal Penegasan Status dan Kewenangan Plt Ketua DPD Partai Golkar Kab. Madiun, tertanggal 8 Februari 2013; [3.2] Bahwa para Teradu menyatakan bakal pasangan bakal atas nama Ir. H. Sukiman, Msi dan Sugito, SH dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pencalonan yakni tekait dengan syarat ijazah bakal calon atas nama Sugito, SH. [3.3] Karena hanya ada satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kab. Madiun 2013, yakni bakal pasangan calon atas nama H. Muhtarom, S.Sos dan Drs H. Iswanto, maka Para Teradu menunda tahapan pencalonan dan membuka kembali pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil bupati dalam Pemilukada Kab. Madiun 2013, kecuali terhadap pasangan calon yang ditolak sesuai dengan PKPU No 9 tahun 2012 Pasal 125 ayat (1), hal ini sesuai dengan bukti Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tanggal 23 Maret 2013. Selanjutnya setelah KPU Kabupaten Madiun membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013 ada empat (4) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan yakni : Pasangan Widi Priyanto, S.E dan Soentoro, S.H yang berangkat dari calon Perseorangan, Pasangan Ir. H. Sukiman, M.Si dan Suprapto, S.E yang diusung oleh PDIP dan Partai Golkar, Pasangan H. Muhtarom, S.Sos dan Drs. H. Iswanto, M.Si yang diusung oleh PKB dan Partai Demokrat,dan Pasangan Drs. Sumardi, M.Pd dan Dimyati Dahlan, S.Sos yang diusung oleh PKNU, PDK dan Partai Patriot. [3.4] Bahwa benar bahwa Para Teradu menyatakan ijazah bakal calon atas nama Sugito, SH tidak memenuhi persyaratan pencalonan. Para Teradu dalam mengambil keputusan tersebut mempertimbangkan bukti Surat keputusan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun tentang pencabutan legalisir Ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun Nomor : 420/1194/401.104/2013, tertanggal 19 Maret 2013. Kemudian KPU Kabupaten Madiun melakukan pleno Pokja yang hasilnya menyatakan bahwa Sugito dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan bahwa ijazah STM Kosgoro Sugito tidak memenuhi syarat karena telah dicabut oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun sehingga dianggap seperti tidak ada legalisirnya sebagaimana sesuai dengan bukti Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah tanggal 5 Februari 2013. Para Teradu juga berkonsultasi dengan KPU RI untuk meminta petujuk dan arahan untuk menyikapi Pencabutan Legalisir Ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito sebagaimana dapat dibuktikan dengan Surat KPU Kab. Madiun kepada KPU RI nomor : 196/KPU- 12 Kab.014.329769/III/2013 perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan, tertanggal 20 Maret 2013. Setelah itu pun Para Teradu menegaskan kembali mengenai keabsahan ijzah bakal calon atas nama Sugito, SH dengan mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun untuk memberikan kepastian, tentang berita acara kebenaran legalisir dan surat pencabutan Legalisir Ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito yang keduanya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun pada tanggal 18 Maret 2013, dengan hasil bahwa menurut Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun yang benar dan sah adalan pencabutan legalisir ijazah karena surat keputusan pencabutan ijazah adalah yang terakhir, sebagaimana bukti Surat KPU Kab. Madiun Nomor : 200/KPU-Kab.014.329769/III/2013 perihal Permohonan Penegasan berkenaan adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun Nomor : 420-401.104/1183/2013 tentang Pencabutan Pengesahan Fotocopy Ijasah STM Kogoro a.n Sdr. Sugito, tertanggal 22 Maret 2013. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan serangkaian fakta- fakta yang didapatkan pada proses persidangan menunjukkan bahwa dalil aduan Pengadu yang menyatakan bahwa Para Teradu diduga telah bertindak tidak adil dan tidak profesional dengan mempermasalahkan berkas pencalonan bakal pasangan calon atas nama Ir. H. Sukiman, M.Si dan Sugito, SH yang ditandatangani Pangadu I sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua dan pengadu II sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun adalah tidak terbukti, karena Para Teradu menerima Pendaftaran pasangan Ir. H. Sukiman, M.Si dan Sugito, SH yang diusung gabungan partai politik dari PDIP dan Partai Golkar mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Madiun. Para Teradu kemudian bukan bertindak tidak adil dan tidak profesional dengan mempermasalahkan berkas pencalonan bakal pasangan calon atas nama Ir. H. Sukiman, M.Si dan Sugito, SH yang ditandatangani Pangadu I sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua dan pengadu II sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar, melainkan hanya melakukan verifikasi faktual sesuai kewajiban Para Teradu dalam Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 Pasal 92 yang menyatakan : “ KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administratif dengan melakukan klarifikasi kepada intansi pemerintah yang berwenang, pengurus Partai Politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pesangan calon”. Terhadap dalil aduan Pengadu tersebut DKPP tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu. Dengan demikian menurut DKPP pengaduan Pengadu tidak beralasan menurut hukum. 13 [3.6] Bahwa terhadap dalil aduan Pengadu bahwa Para Teradu menyatakan bahwa Partai Golkar dan PDIP tidak dapat lagi mendaftarkan pasangan bakal calonnya lagi setelah tidak lolosnya bakal pasangan calon atas nama Ir. H. Sukiman, Msi dan Sugito, SH tidak terbukti. Karena Para Teradu setelah tidak lolosnya bakal pasangan calon atas nama Ir. H. Sukiman, Msi dan Sugito, SH membuka kembali pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil bupati kecuali terhadap pasangan calon yang ditolak sesuai dengan PKPU No 9 tahun 2012 Pasal 125 ayat (1). Setelah pendaftaran dibuka kembali, PDIP dan Partai Golkar juga memasukkan bakal pasangan calonnya yang baru yakni atas nama Ir. H. Sukiman, M.Si dan Wakil Bupati Suprapto, S.E. Sehingga terhadap dalil aduan Pengadu tersebut DKPP tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu. Dengan demikian menurut DKPP pengaduan Pengadu tidak beralasan menurut hukum. [3.7] Bahwa terhadap dalil aduan Pengadu yang menyatakan Para Teradu telah bekerja dengan tidak cermat, tidak profesional dan tidak berhati-hati dalam memutuskan persoalan Ijazah calon atas nama Sugito, SH adalah tidak terbukti, karena Para Teradu dalam menyatakan ijazah bakal calon atas nama Sugito, SH tidak memenuhi persyaratan pencalonan. Menurut DKPP para Teradu dalam mengambil sikap tersebut telah sesuai dengan Surat keputusan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun tentang pencabutan legalisir Ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun Nomor : 420/1194/401.104/2013 tertanggal 19 Maret 2013, petunjuk dan arahan dari KPU RI berdasarkan surat dari KPU Kab. Madiun kepada KPU RI nomor : 196/KPU-Kab.014.329769/III/2013 perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan tanggal 20 Maret 2013, dan penegasan keabsahan ijzah bakal calon atas nama Sugito, SH dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun sebagaimana jawaban atas surat dari KPU Kab. Madiun Nomor : 200/KPU-Kab.014.329769/III/2013 perihal Permohonan Penegasan berkenaan adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun Nomor : 420-401.104/1183/2013 tentang Pencabutan Pengesahan Fotocopy Ijasah STM Kogoro a.n Sdr. Sugito tanggal 22 Maret 2013. Dengan demikian terhadap dalil aduan Pengadu tersebut DKPP tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu. Dengan demikian menurut DKPP pengaduan Pengadu tidak beralasan menurut hukum. 14

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen, dan bukti-bukti yang disampaikan Pengadu dan/atau Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [4.1] Para Teradu yakni Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama Anwar Soleh Azarkoni, Suharjono, Wahyudi, Heru Kuncahyono, Mahfudz Daroini masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Madiun tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama Anwar Soleh Azarkoni, Suharjono, Wahyudi, Heru Kuncahyono, Mahfudz Daroini masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Madiun terhitung sejak dibacakannya Putusan ini 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu tiga belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Selaku Ketua Majelis merangkap Anggota Majelis, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ida Budhiati, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., dan Ir. Nelson Simanjuntak., masing- 15  masing sebagai Anggota Majelis, serta dihadiri oleh Pengadu dan/atau kuasanya dan Teradu dan/atau kuasanya. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA ttd ttd Prof. Abdul Bari Azed, S.H.MH Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. ttd ttd Ida Budhiati, S.H., M.H. Ir. Nelson Simanjuntak Asli Putusan ini Telah Ditandatangani Secukupnya. Dikeluarkan sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 16