Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 148/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 132/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 148/DKPP-PKE- VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : H. Ahmad Azadin Pekerjaan/Lembaga : Koordinator Relawan Kotak Kosong Alamat : Jl. Mentawai No.20 Rt.003 Rw.001 Kel. Gunung Ibu Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih 2. Nama : Edmon Sarathon Pekerjaan/Lembaga : Anggota Relawan Kotak Kosong Alamat : Jl. Vina Sejahtera Blok DD 06A Rt.005 Rw.009 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih 3. Nama : Irsan Matondang Pekerjaan/Lembaga : Anggota Relawan Kotak Kosong Alamat : Jl. Madang No.056 Rt.011 Kw.003 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Memberikan Kuasa Kepada: Nama : M. Maiwan Kaini Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1 Nama Muhammad Tahyul : Pekerjaan/Lembaga Ketua KPU Prabumulih : Alamat : Jl. A. Yani No. 9, Prabujaya, Prabumulih Timur Kota Prabumulih Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu I; 2 Nama Siraddjudin : Pekerjaan/Lembaga Anggota KPU Prabumulih : Alamat : Jl. A. Yani No. 9, Prabujaya, Prabumulih Timur Kota Prabumulih Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu II; 3 Nama Wawan Irawan : Pekerjaan/Lembaga Anggota KPU Prabumulih : Alamat : Jl. A. Yani No. 9, Prabujaya, Prabumulih Timur Kota Prabumulih Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu III; 4 Nama Era Hustri : Pekerjaan/Lembaga Anggota KPU Prabumulih : Alamat : Jl. A. Yani No. 9, Prabujaya, Prabumulih Timur Kota Prabumulih Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu IV; 5 Nama Titi Marlinda : Pekerjaan/Lembaga Anggota KPU Prabumulih : Alamat : Jl. A. Yani No. 9, Prabujaya, Prabumulih Timur Kota Prabumulih Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu V; Selanjutnya Teradu I s.d Teradu V disebut sebagai-----------para Teradu. [1.4] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Prabumulih yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa adanya upaya teradu secara sistematis, terstruktur dan massif yang mengakibatkan terjadinya banyak pemilih ganda yang merupakan warga Kota Prabumulih, artinya yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya sampai 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali di TPS yang berbeda; 2. Bahwa pembiaran yang dilakukan oleh KPU Prabumulih dan Pawaslu Kota Prabumulih dengan adanya kegiatan kampanye dari Pasangan Calon Tunggal, pada hari sebelum pengundian nomor urut dengan cara-cara menunjukkan kartu surat suara yang bergambar pasangan calon dan kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 bertempat di Kelurahan Pasar I Prabumulih Utara Kota Prabumulih dengan cara terbuka dan dihadiri oleh masyarakat banyak. Sedangkan pengundian Nomor Urut baru dilaksanakan pada tanggal 1 April 2018 di Ball Room Hotel Grand Nikita Prabumulih oleh KPU Kota Prabumulih; 3. Bahwa diduga adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh KPU Kota Prabumulih pada waktu acara kegiatan Debat Publik pada tanggal 12 April 2018 bertempat di Hall Rumah Makan Siang Malam dengan cara- cara menampilkan slide layar background yang terdapat gambar seluruh komisioner KPU Kota Prabumulih dengan gaya mengangkat jari satu tinggi-tinggi. Jari 1 merupakan simbol pasangan calon tunggal, ini merupakan indikasi berkepihakan KPU Kota Prabumulih kepada Pasangan Calon Tunggal; 4. Bahwa dilaksanakan sosialisasi kegiatan Pilkada Prabumulih pada tanggal 25 April 2018 oleh KPU Kota Prabumulih bertempat di Masjid Al Mafiro Kel. Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dengan cara-cara TERADU 1 melontarkan pertanyaan kepada jemaah masjid : “adakah ibu-ibu yang tidak setuju dengan calon tunggal kalo ada tunjuk tangan”. Ini membuktikan keberpihakan Teradu 1 kepada pasangan calon tunggal; 5. Bahwa dilaksanakan kegiatan sosialisasi oleh Relawan Kotak Kosong pada tanggal 29 April 2018 bertempat di Pasar Inpres Kota Prabumulih dengan cara memperlihatkan dan menjelaskan kepada calon pemilih bahwa Pilkada Kota Prabumulih terdapat 2 kolom, satu kolom paslon dan satu lagi kolom kotak kosong dan dijelaskan bahwa mereka dapat memilih salah satu kolom yang telah tersedia, apakah kolom yang bergambar paslon atau kolom kotak kosong. Pada tanggal 6 Mei 2018 relawan kotak kosong kembali melaksanakan sosialisasi dengan cara melakukan konvoi motor secara beramai-ramai sebagai wujud sosialisasi kotak kosong di seputaran wilayah Kota Prabumulih. Tindakan yang dilakukan oleh tim Relawan dikarenakan KPU Kota Prabumulih tidak melakukan dan melaksanakan sosialisasi, bahwa adanya pilihan lain selain pasangan calon tunggal. Tindakan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran Etik dan bertentangan dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Foto Komisioner KPU Kota Prabumulih mengangkat jari telunjuk Bukti P-2 : Data Pemilih Ganda Bukti P-3 : Keterangan Saksi Bukti P-4 : Kliping berita dari Koran Bukti P-5 : Audio Rekaman dari Ketua KPU Kota Prabumulih Bukti P-6 : Audio Rekaman dari Ketua Panwas Kota Prabumulih Bukti P-7 : Rekaman kampanye Bukti P-8 : Data jadwal kampanye pasangan calon tunggal [2.3] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada para Teradu; atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka dimohon putusan yang diambil dengan seadil-adilnya. Keterangan Saksi Doni Andrea Jadi pada tanggal 9 April 2018, kami mengadakan sosialisasi dari jam 08.00, alasan kami mengadakan sosialisasi yaitu karena belum adanya solmisasi untuk kolam kosong. Jadi kami bersama relawan-relawan lainnya mengadakan sosialisasi dengan jalan kaki ke Pasar Inpres. Dalam kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 100 orang. Kegiatan saat itu membagikan stiker yang ada gambar paslon dan kolom kosong. Kresna Bayu kami mengadakan sosialisasikarena belum adanya solmisasi untuk kolom kosong. bersama relawan-relawan lainnya mengadakan sosialisasi dengan jalan kaki ke Pasar Inpres. Dalam kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 100 orang. Kegiatan saat itu membagikan stiker yang ada gambar paslon dan kolom kosong. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Terkait pokok aduan yang mendalilkan bahwa para Teradu diduga tidak professional dalam proses coklit sehingga terjadi banyak pemilih ganda. Para Teradu menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, karena teradu telah bekerja secara professional dengan berpedoman pada : a) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data Pemiliha dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; b) Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 793/PL.03.1- SD/KPU/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Pelaksanaan Coklit PPDP untuk Pemilihan Serentak Tahun 2018; c) Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 30/PL.03.1- SD/01/KPU/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 perihal Persiapan Teknis Pemuktahiran Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2018; d) Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 60/PL.03.1- SD/01/KPU/I/2018 tanggal 20 Januari 2018 perihal Kegiatan Gerakan Coklit Serentak. e) Selanjutnya, Teradu telah melakukan monitoring bersama PPK dan PPS untuk mulai melakukan coklit Data Pemilih Serentak, Teradu menyebar ke Kelurahan/Desa di Kota Prabumulih untuk membuktikan PPDP melakukan tugasnya dengan benar, dan setiap 10 (sepuluh) hari, mengingatkan PPS untuk memantau coklit oleh PPDP di Kelurahan/Desa di Kota Prabumulih. 2. Kemudian terkait dalil aduan yang menyatakan bahwa Para teradu diduga membiarkan pasangan calon tunggal berkampanye diluar jadwal kampanye. - Dengan ini para Teradu menyatakan Tidak benar apabila telah membiarkan Paslon berkampanye diluar jadwal kampanye. - Para Teradu telah menetapkan jadwal kampanye, zona kampanye berdasarkan hasil rapat kordinasi dengan Pasangan calon, Panwaslu, Pol-PP, Kesbangpol dan pihak kepolisian dan hasilnya telah disampaikan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih dan Panwaslu Kota Prabumulih dan semuanya telah bekerja secara profesional. - Kalaupun Pasangan Calon berkampanye/sosialisasi sebelum dilakukan pengundian letak Kolom Bergambar dan Kolom Kosong tidak salah, karena yang menjadi pedoman KPU Kota Prabumulih adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, yang terjadwal 3 hari setelah tanggal penetapan yaitu mulai tanggal 15 Februari 2018 dan berakhir sampai dengan 23 Juni 2018, sementara pengundian dilakukan dalam rangka menentukan posisi kolom bergambar dan kolom kosong. 3. Pengadu menyatakan bahwa para Teradu bersikap tidak etis dengan menampilkan slide background foto seluruh komisioner KPU Kota Prabumulih dengan gaya mengangkat satu jari pada saat acara Debat Publik. - Bahwa pernyataan dugaan pengadu yang mengangkat jari satu tinggi- tinggi merupakan simbol pasangan calon tunggal adalah Tidak benar, karena dalam Pilkada dengan Satu Pasangan Calon (Calon Tunggal) tidak ada nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya, yang ada hanya letak kotak tanda bergambar di kiri atau di sebelah kanan. Namun demikian, dapat kami jelaskan bahwa slide background yang ada merupakan sosialisasi mengingatkan kepada masyarakat agar hadir ke TPS pada tanggal 27 Juni 2018, untuk memberikan hak suara sesuai hati nurani. - Bahwa yang ditayangkan pada Debat merupakan bentuk video yang di screenshoot. Jika melihat video sebenarnya, itu menunjukkan gestur tubuh dan bentuk spontanitas untuk mengajak masyarakat bahwa tanggal 27 Juni 2018 akan dilaksanakan Pilkada serentak. 4. Teradu I diduga bersikap tidak etis dengan mengucapkan “adakah ibu-ibu tidak setuju dengan calon tunggal kalo ada tunjuk tangan” pada saat sosialisasi Pilkada. Teradu I menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak setuju dengan calon tunggal adalah : a) Bukan dengan Pasangan Calon (Ridho Yahya – Andriansyah Fikri). b) Namun yang dimaksud adalah Sistem Pelaksanaan Pilkada dengan Calon Tunggal. Sebab banyak pendapat/pertanyaan di masyarakat bahwa dengan Calon Tunggal tidak perlu datang ke TPS, karena Calon Tunggal pasti jadi Walikota/Wakil Walikota Prabumulih. c) Bagi kami Teradu (KPU Kota Prabumulih), pandangan sedemikian rupa sangat berbahaya dalam proses pelaksanaan demokrasi (Pemilihan Walikota/Wakil Walikota) paling tidak mengurangi atau rendahnya partisipasi masyarakat untuk memilih. d) Apabila hal tersebut di atas terjadi maka setidaknya kami Teradu (KPU Kota Prabumulih) dianggap tidak bisa menjelaskan/meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS guna memberikan hak suaranya untuk memilih. e) Setelah ada respon dari masyarakat (peserta sosialisasi) baik yang mengerti ataupun yang belum, maka Teradu (KPU Kota Prabumulih) saya sebagai Ketua KPU Kota Prabumulih (narasumber) menjelaskan dengan rinci sistem/proses pelaksanaan Pilkada pada umumnya. f) Dengan banyaknya penjelasan yang diterima masyarakat dari hasil sosialisasi dimaksud terbukti partisipasi masyarakat cukup tinggi sebesar 76,75%, walaupun belum mencapai target nasional, karena proses sosialisasi tidak maksimal dikarenakan tersendatnya pendanaan. 5. Terkait dalil aduan yang menduga para Teradu melanggar etik dengan tidak mensosialisasikan kotak kosong sebagai pilihan lain selain pasangan calon tunggal. a) Para Teradu menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar karena para Teradu telah melaksanakan sosialisasi dengan 2 cara, yaitu :  Pertama, Menghadirkan kaum disabilitas, kaum perempuan, pemilih pemula, kaum marjinal.  Kedua bekerja sama dengan PPK, PPS di seluruh kelurahan/desa se-Kota Prabumulih untuk melaksanakan sosialisasi kepada Majelis Taklim di masjid-masjid yang ada di Kelurahan/Desa. b) Dengan cara menunjukkan specimen surat suara yang berisi gambar pasangan calon dan kolom kosong yang akan digunakan pada tanggal 27 Juni 2018, khusus untuk majelis taklim dilakukan di 20 kelurahan/desa dari yang direncakan di 37 kelurahan/desa, bahwa mencoblos pada foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar adalah SAH. c) Materi yang disampaikan terlebih dahulu mensosialisasikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan selanjutnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih dengan menunjukkan specimen surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, selanjutnya menunjukkan specimen surat suara Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih, serta setiap melakukan sosialisasi, teradu mengikut sertakan pengawas, pihak kepolisian serta perangkat Kelurahan/Desa setempat. d) Dalam rangka sosialisasi dimaksud, dari sekretariat KPU Prabumulih memberikan snack beserta uang transport sebesar Rp. 50.000,- untuk masing-masing peserta yang telah dianggarkan. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Bukti T-2 : Surat KPU RI Nomor 793/PL.03.1-SD/01/KPU/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 terkait pelaksanaan coklit PPDP untuk Pemilihan Serentak Tahun 2018; Bukti T-3 : Surat KPU RI Nomor 30/PL.03.1-SD/01/KPU/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 terkait persiapan teknis pemutakhiran daftar pemilih pemilihan Tahun 2018; Bukti T-4 : Surat KPU RI Nomor 60/PL.03.1-SD/01/KPU/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 terkait Kegiatan gerakan Coklit Serentak; Bukti T-5 : Surat Tugas Ketua dan Anggota KPU Kota Prabumulih dan foto- foto kegiatan coklit; Bukti T-6 : Surat Keputusan KPU Nomor 26/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU- Kota/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan jadwal kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2018; Surat Keputusan KPU Nomor 27/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU- Bukti T-7 : Kota/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Perubahan Sebagian Lampiran keputusan KPU Nomor 24/HK.03.1- Kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018; PKPU Nomor 2 Tahun 2018 Bukti T-8 : PKPU Nomor 13 Tahun 2018 Bukti T-9 : Contoh Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Sumatera Selatan Tahun 2018 dan Contoh Surat Bukti T-10 : Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Foto Kegiatan Sosialisasi Bukti T-11 : Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kota Prabumulih Tahun Bukti T-12 : Anggaran 2018 [2.6] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya Keterangan Saksi Muhammad Fajri jadi kalau boleh saya jelaskan dari awal. Jadi sebelumnya kita dari kabupaten OKI (Ogan komering Ilir) juga menyelenggarakan debat di sana. Jadi kita mempunyai brand yakni fresbe, yang berisi tentang production House yang khusus bikin video iklan dan lainnya. Jadi seluruh konten KPU OKI Banyuasin, Muara Jambi, Lahat, yang diputar dalam kegiatan itu pihak kami yang bikin. Dan sebelum kita memulai proses pembuatan video pasti kita mencari referensi terlebih dahulu. Mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan Prabumulih maupun Sumsel. Kemudian saya ingin sampaikan tentang konteks dan konsep tentang apa yang dapat menggambarkan kondisi Prabumulih, tidak boleh dengan memakai way of thinking kita. Karena kita tidak boleh menggiring opini seperti pendapat yang dikatakan oleh yang Mulia Ibu Majelis tadi, Kita tidak bisa menggring opini seperti itu, ketika kita menggiring opini seperti itu, maka itu akan menjadi nyata. Jadi saya sarankan Kenapa tidak menghadirkan ahli bahasa, karena mereka punya background pragmatisme yang memahami semantik yang mempelajari meaning of meaning. Jadi waktu malam itu kami datang di Prabumulih, saya juga tidak kenal dengan komisioner, Jadi sebelumnya saya tidak kenal sama sekali. Dan pada malam hendak membuat video, saat itu KPU Prabumulih belum siap apa-apa, bahkan profil KPU Prabumulih juga belum ada. Jadi kita yang menyiapkan kontennya secepat mungkin, karena hari itu Direction saya menargetkan seluruh mata orang sumsel tertuju kepada diskusi publik KPU Prabumulih. Oleh sebab itu, tidak mungkin kita biarkan Prabumulih menjalankan debat dan seadanya. Dan konten setiap event dan daerah itu harus berbeda, dan itu bisa dilihat di YouTube tentang OKI, Lahat, Banyu Asin semua berbeda termasuk animasinya pun berbeda dari Prabumulih. Sementara yang saya pahami tentang Prabumulih adalah calonnya antara kanan dan kiri, tidak ada angka satu dan dua. Kemudian kenapa kita juga tidak merekomendasikan membawa panelis dari luar dari Sumsel, karena dengan pertimbangan culture Sumsel yang mungkin selain yang sumsel tidak akan tahu konteks sumsel itu bagaimana Karena waktunya sudah mendesak, mereka sudah tidak bisa berfikir harus bergaya seperti apa. Jadi memang tidak ada juga sanggahan dari komisioner, intinya yang penting besok beres.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu, berdasarkan ketentuanPasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatan sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa para Teradu diduga tidak profesional dalam proses coklit sehingga terjadi banyak pemilih ganda; [4.1.2] Bahwa para Teradu diduga membiarkan pasangan calon tunggal berkampanye diluar jadwal kampanye yaitu pada 28 Februari 2018 bertempat di Kelurahan Pasar I Prabumulih Utara Kota Prabumulih, sebelum penetapan nomor urut pada 1 April 2018; [4.1.3] Bahwa para Teradu bersikap tidak etis dengan menampilkan slide background foto seluruh komisioner KPU Kota Prabumulih dengan gaya mengangkat satu jari pada saat acara Debat Publik; [4.1.4] Bahwa Teradu I diduga bersikap tidak etis dengan mengucapkan “adakah ibu-ibu yang tidak setuju dengan calon tunggal kalo ada tunjuk tangan” pada saat sosialisasi Pilkada; [4.1.5] Bahwa para Teradu diduga melanggar etik dengan tidak mensosilisasikan kotak kosong sebagai pilihan lain selain pasangan calon tunggal; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dan menyatakan sebagai berikut: [4.2.1] Para Teradu telah bekerja secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan dan melaksanakan perintah KPU RI yang tercantum dalam surat nomor: 793/PL.03.1-SD/KPU/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, Surat nomor 30/PL.03.1-SD/01/KPU/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 dan surat nomor 60/PL.03.1-SD/01/KPU/I/2018 tanggal 20 Januari 2018. Para Teradu telah melakukan monitoring bersama PPK dan PPS dalam tahapan coklit data pemilih. Selain itu para Teradu memantau langsung dan memastikan petugas PPDP di tiap kelurahan/desa bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; [4.2.2] Para Teradu menyatakan bahwa tidak benar telah melakukan pembiaran paslon berkampanye diluar jadwal. Para Teradu telah menetapkan jadwal kampanye, zona kampanye berdasarkan hasil rapat kordinasi dengan pasangan calon, Panwaslu, Polisi Pamong Praja, Kesbangpol dan pihak kepolisian. Kemudian hasilnya telah disampaikan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih dan Panwas Kota Prabumulih. Bilamana terdapat pasangan calon kampanye/sosialisasi sebelum dilakukan pengundian, hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran, karena berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018, jadwal kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan yaitu mulai tanggal 15 Februari 2018 dan berakhir sampai dengan 23 Juni 2018; [4.2.3] Para Teradu menyatakan bahwa foto slide dengan para Teradu mengangkat jari satu bukanlah simbol pasangan calon tunggal karena dalam pilkada di Kota Prabumulih tidak ada nomor urut melainkan letak kotak tanda bergambar di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Para Teradu menjelaskan bahwa foto tersebut merupakan gestur tubuh spontanitas dan menjadi bagian dari sosialisasi untuk mengingatkan masyarakat agar hadir ke TPS untuk memberikan hak suaranya; [4.2.4] Para Teradu menyatakan bahwa ucapan “adakah ibu-ibu tidak setuju dengan calon tunggal kalo ada tunjuk tangan” bukan tertuju pada pasangan calon Ridho Yahya – Andriansyah Fikri. Namun pernyataan tersebut merupakan sebuah kalimat pembuka untuk menerangkan mengenai sistem pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal. Selama ini terdapat banyak informasi yang tersebar di masyarakat mengenai anggapan bahwa tidak perlu datang ke TPS karena calon tunggal yang pasti akan terpilih kembali menjadi walikota dan wakil walikota. Informasi tersebut bagi para Teradu merupakan informasi yang menyesatkan sehingga perlu dijelaskan secara benar agar tingkat partisipasi masyarakat meningkat; [4.2.5] Para Teradu melaksanakan sosialisasi kotak kosong sebagai pilihan lain menghadirkan kaum disabilitas, kaum perempuan, pemilih pemula, kaum marjinal. Selain itu para Teradu bekerja sama dengan PPK dan PPS, serta sosialisasi kepada Majelis Taklim masjid di Kelurahan/Desa. Materi yang disampaikan oleh para Teradu dalam sosialisasi meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta walikota dan wakil walikota. Selanjutnya memperlihatkan surat suara untuk gubernur dan wakil gubernur dan menunjukan surat suara yang berisi gambar pasangan calon dan kolom kosong pemilihan walikota dan wakil walikota; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, para saksi, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat: [4.3.1] Dalam pelaksanaan pemutakhiran data, para Teradu telah melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Demikian halnya dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 793/PL.03.1-SD/01/KPU/XII/2017 perihal pelaksanaan Coklit PPDP untuk Pemilihan Serentak Tahun 2018. Para Teradu, bersama ketua dan anggota PPK, serta anggota PPS ikut bersama PPDP melakukan coklit yang dibuktikan dengan surat tugas dan foto-foto kegiatan coklit. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu bahwa para Teradu tidak profesional dalam melaksanakan coklit tidak beralasan menurut hukum maupun etika. Dalil aduan Pengadu sepanjang terkait pelaksanaan coklit tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP; [4.3.2] Bahwa para Teradu membenarkan adanya kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parabumulih pada tanggal 28 Februari 2018 bertempat di Kelurahan Pasar I Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan SK Nomor 26/HK.03.1- Kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan jadwal kampanye dan SK Nomor 27/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Perubahan Lampiran keputusan KPU Nomor 24/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menentukan waktu tahapan kampanye antara 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018. Berdasarkan hal tersebut, aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa para Teradu membiarkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota melakukan kampanye di luar tahapan sebelum penetapan nomor urut pada 1 April 2018 tidak beralasan menurut hukum maupun etika. Dalil aduan Pengadu sepanjang terkait para Teradu membiarkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota melakukan kampanye di luar jadwal tahapan tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP; [4.3.3] Bahwa foto para Teradu I s.d V yang mengacungkan jari telunjuk yang dipersepsi oleh Pengadu sebagai bentuk keberpihakan kepada pasangan calon tunggal, merupakan video company profile KPU Kota Prabumulih yang di screenshoot oleh Pengadu. Menurut Teradu I s.d V, pose tersebut tidak sama sekali dimaksudkan untuk memihak pasangan calon tunggal sebab dalam Pilkada di Kota Prabumulih tidak ada nomor urut melainkan kolom gambar dan kolom kosong. Pose tersebut merupakan murni arahan teknis dari event organizer yang di kontrak oleh Teradu I s.d. V untuk acara debat publik. Jari telunjuk yang diacungkan oleh Teradu I s.d. V hanya menggambarkan gimmick ajakan kepada masyarakat untuk datang memberikan hak suaranya di TPS pada tanggal 27 Juni 2018 mengingat motivasi masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya rendah akibat pasangan calon tunggal. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi Mohammad Fajri sebagai event organizer yang mengarahkan para Teradu sebagai “bahasa tubuh” spontan untuk mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan tanggal 27 Juni 2018. Tindakan para Teradu mengangkat jari telunjuk yang terdapat dalam rekaman video iklan, ajakan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan tanggal 27 Juni 2018, menurut DKPP tidak mengarah pada suatu sikap keberpihakan. Mengingat sistem calon tunggal tidak menggunakan nomor urut tetapi hanya memuat tanda gambar pasangan calon dengan kolom gambar kosong. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2018 hanya terdapat satu pasangan calon dan secara kebetulan setelah pengundian nomor urut, pasangan calon tunggal berada pada kolom 1 (satu). Posisi kolom satu dengan satu pasangan calon tunggal sangat identik dengan simbol angka satu, sehingga penggunaan simbol atau gestur yang mengarah kepada angka satu sangat mungkin ditafsir sebagai bentuk keberpihakan kepada pasangan calon tunggal yang berada pada kolom satu, sebagaimana dipikirkan Pengadu. Dalam situasi demikian, sepatutnya para Teradu lebih sensitif menangkap dan menyadari situasi etik sehingga tidak terjebak dalam simbol-simbol yang dapat menggiring prasangka publik kepada keberpihakan. Menjaga sikap keberpihakan bukan hanya meyakini diri tidak berpihak tetapi sikap tidak berpihak ditunjukkan dalam bentuk tindakan dan perbuatan yang tidak menimbulkan prasangka yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara tidak terdegradasi. Sepatutnya para Teradu tidak serta merta menerima pengarahan event organizer, tetapi dapat menolak jika arahan itu potensi menimbulkan prasangka keberpihakan. Para Teradu melanggar Pasal 8 huruf b dan huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.3.4] Ucapan “adakah ibu-ibu yang tidak setuju dengan calon tunggal, kalau ada tunjuk tangan” dalam acara sosialisasi diakui oleh para Teradu telah terucap, namun demikian kalimat tersebut tidak utuh, kemudian para Teradu menyempurnakan kalimat yang sesungguhnya terucap yaitu “adakah ibu-ibu yang tidak setuju dengan sistem calon tunggal, kalau ada tunjuk tangan” kalimat tersebut terucap sebagai bahan kalimat pembuka dalam acara sosialisasi karena selama ini terdapat banyak informasi yang tersebar di masyarakat mengenai anggapan bahwa tidak perlu datang ke TPS karena calon tunggal yang pasti akan terpilih menjadi walikota dan wakil walikota. Para Teradu menyatakan bahwa persepsi yang tersebar dimasyarakat mengenai hal tersebut tentu akan berdampak buruk terhadap tingkat partisipasi pemilih di masyarakat, maka perlu diluruskan dengan menjelaskan sistem pemilihan pasangan calon tunggal agar masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi dalam pilkada serentak 2018. Meskipun demikian, pertanyaan yang mengacu pada pengungkapan pilihan masyarakat mengenai sikap setuju atau tidak setuju dengan sistem pasangan calon tunggal yang telah menjadi realitas politik masyakat Kota Prabumulih, merupakan suatu pertanyaan yang tidak patut. Sebab sikap setuju dan tidak setuju dengan sistem pasangan calon tunggal, secara tidak langsung dapat membenturkan masyarakat yang setuju pasangan calon tunggal dengan masyarakat yang menyatakan sikap tidak setuju dengan pasangan calon tunggal. Peryataan tidak setuju atau setuju dengan pemilihan calon tunggal dapat bermakna atau dapat dimaknai sebagai pilihan politik yang dilindungi kerahasiannya sebagaimana asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu, pertanyaan, “adakah ibu-ibu yang tidak setuju dengan calon tunggal, kalau ada tunjuk tangan”, secara tidak langsung, selain mengajak masyarakat membuka pilihan politiknya, juga mengandung pesan intimidatif terhadap warga masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal. Sebagai penyelenggara pemilu profesional, sepatutnya Teradu I bersikap dan bertutur yang benar-benar menjamin tegaknya asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta prinsip-prinsip pemilu. Teradu I melanggar Pasal 8 huruf c dan huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; [4.3.5] Dalil aduan Pengadu mengenai para Teradu diduga melanggar etik dengan tidak mensosialisasikan kotak kosong sebagai pilihan lain selain pasangan calon tunggal dalam persidangan dibuktikan oleh saksi yang menerangkan bahwa para Teradu tidak melakukan sosialisasi kotak kosong. Pengadu berinisiatif membuat relawan kotak kosong untuk melakukan sosialisasi melalui pawai simpatik, membuat stiker dan brosur. Para Teradu menyikapi hal tersebut dengan berterima kasih kepada Pengadu dan relawan kotak kosong karena telah membantu ikut melakukan sosialisasi kotak kosong, namun para Teradu membantah bahwa tidak sama sekali melakukan sosialisasi kotak kosong. Para Teradu membuktikan bahwa telah melakukan sosialisasi dengan menunjukkan bukti berupa foto kegiatan sosialisasi dan alat peraga kampanye berupa contoh surat suara. Kemudian para Teradu juga menjelaskan kegiatan sosialisasi dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menghadirkan kaum disabilitas, perempuan, pemilih pemula dan kaum marjinal. Selain itu, para Teradu juga bekerjasama dengan PPK dan PPS untuk sosialisasi kepada majelis taklim. Berdasarkan hal tersebut DKPP berpendapat bahwa dalil aduan yang pengadu ajukan tidak dapat diterima menurut hukum dan etika. Para Teradu telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut para Teradu menjelaskan adanya kolom kotak kosong dan menginformasikan kepada masyarakat dapat memilih kotak kosong. Tindakan para Teradu telah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan sehingga dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, memeriksa keterangan para saksi, dan memeriksa bukti- bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran kode etik; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I Muhammad Tahyul, Teradu II Siraddjudin, Teradu III Wawan Irawan, Teradu IV Era Hustri, dan Teradu V Titi Marlinda masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Kota Prabumulih terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati dan Hasyim Asy’ari masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir