III. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 31 Agustus 2018 telah
mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(selanjutnya disebut DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:
1. Bahwa sehubungan dengan tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai sejak
tanggal 4 – 17 Bulan Juli 2019 dimana semua Parpol mendaftarkan bakal
calon anggota legislative DPR,DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota,dimana
kami Pelapor sebagai peserta Pemilu dari Partai Perindo Kab.Bolaang
Mongondow ikut mendaftar juga sesuai tahapan pada tanggal 17 Juli 2018
pada pukul 23.45 wita,dan ikut proses registrasi pada jam itu juga,oleh
karena jaringan internet yang tidak stabil pada saat itu sehingga ada
beberapa file dokumen yang tidak dapat kami unggah/upload di Silon KPU
yaitu form B, B1, B2 dan B3.
2. Dan oleh karena waktu yang makin terbatas kami hanya dapat menyerahkan
hardcopy dokumen berupa daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten
sesuai jumlah dapil di Kabupaten Bolaang Mongondow (daftar ditulis tangan)
serta SK pengurus DPD Perindo Kab.Bolaang Mongondow, Akta pendirian
Partai dan formulir BB.1 yang memuat pernyataan Bakal calon anggota
DPRD Kab. Bolaang Mongondow yang di tanda tangani di atas meterai 6000.
3. Oleh Komisioner KPU Kab.Bolaang Mongondow (Ketua KPU Fahmi Gobel dan
anggota KPU Rulli Halaa) mengembalikan dokumen pendaftaran untuk minta
dilengkapi pada saat itu juga tanpa di sertai dengan Berita acara
pengembalian dokumen,oleh karena jaringan internet yang tidak stabil
sehingga kami dari Partai Perindo minta ijin secara lisan kepada Komisioner
KPU Bolaang Mongondow untuk melakukan perbaikan dan melengkapi
dokumen yang kurang di secretariat Partai Perindo dan oleh komisioner KPU
kami di ijinkan tanpa batas waktu sampai kapan penyelesaian dokumen,
sementara pada waktu yang bersamaan masih ada partai lainya yang
melengkapi dokumen padahal sudah masuk tanggal 18 Juli 2018.
4. Dan lagi lagi karena jaringan internet yang tidak stabil sehingga dokumen
perbaikan nanti selesai pada tanggal 18 Juli 2018 malam harinya, dan kami
datang ke Kantor KPU namun pada saat itu sudah tidak ada lagi Komisioner
KPU dan kami menghubungi Komisioner KPU (Sdr. Rulli Halaa) via telepon
menanyakan status dokumen kami Partai Perindo kab.Bolaang Mongondow
dan oleh yang bersangkutan operator Silon kami disuruh datang pada
tanggal 19 Juli jam 13.00 WITA ke sekretariat KPU Kab. Bolaang
Mongondow, namun yang kami dapati adalah penyerahan berita Acara
Penolakan Dokumen syarat dan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kab.
Bolaang Mongondow Partai Perindo.
5. Oleh kami Pengurus DPD Partai Perindo Kab.Bolaang Mongondow
Mengadukan ke Panwaslu Kab. Bolaang Mongondow. Dan oleh Panwaslu
pada tanggal 10 Agustus 2018 diberikan rekomendasi peninjauan kembali
dokumen partai Perindo namun KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak
mau melaksanakan keputusan tersebut. Sehubungan dengan kejadian
tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran
Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
[2.2] KESIMPULAN PENGADU
A. Tentang Kedudukan Hukum Pengadu :
1. Bahwa sungguh sangat memiriskan, Teradu sebagai penyelenggara
Pemilu di Tingkat Kabupaten ternyata sama sekali tidak memahami
peraturan perundang – undangan terkait Pemilu, hal ini terlihat jelas
pada Jawaban Teradu khususnya menyangkut tidak diberikannya
berita acara Pengembalian berkas dan tidak di Tindaklanjutinya
Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow,bahkan akibat
Teradu tidak memahami peraturan sehingga terjadi Kontradiksi dan
sikap Inkonsistensi antara jawaban dan pernyataan Teradu, yakni :
1.1. Dalam Jawaban Teradu ( bukti P-1 ) pada angka 5 halaman 4,
dinyatakan bahwa “ Berdasarkan hal tersebut diatas , maka KPU
Kabupaten Bolaang Mongondow tidak menyerahkan Berita Acara
( BA ) pengembalian karena telah melewati batas akhir / waktu
pengajuan Daftar Calon yaitu pada pukul 24.00 wita sesuai PKPU
20 Tahun 2018 BAB III Pasal 16 ayat 6 menyebutkan bahwa
apabilah sampai dengan akhir masa pengajuan bakal calon dan
setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan
pengajuan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, KPU ,KPU
Propinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP, Kabupaten / Kota :
1.Huruf a : Menolak pengajuan bakal calon dari Parpol apabilah
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat ( 1 ) huruf c dan atau huruf a ;
2.Huruf c : menyatakan Parpol tidak dapat mengajukan bakal
calon pada suatu dapil apabilah tidak memenuhi syarat
pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat ( 1 ) huruf e ;
1.2. Teradu mungkin lupa atau pura – pura tidak tahu bahwa Partai
Perindo melakukan REGISTRASI pada tanggal 17 Juli 2018 pada
pukul 23.45 wita (bukti terlampir) (bukti P-2) dan langsung
menyerahkan dokumen pada saat itu yang dilangsungkan
dengan acara seremonial penyerahan dokumen oleh Ketua Partai
Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Ketua KPU
Kabupeten Bolaang Mongondow (foto bukti terlampir P-3)
1.3. Pada saat pengembalian dokumen TANPA disertai Berita acara
Pengembalian (Model BA Pengembalian) ,setelah dilakukan
penelitian pemenuhan persyaratan ,belum memenuhi syarat
oleh bagian teknis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow hal ini
bertentangan dengan ketentuan PKPU 20 Tahun 2018 Pasal 16
ayat (4) “ Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara menggunakan formulir
BA Pengembalian, yang menurut Teradu sudah tidak boleh
menyerahkan formulir BA Pengembalian karena sudah lewat
waktu pengajuan sementara Teradu menerima arahan dari KPU
RI via WhatsApp untuk masih diberikan kelonggaran waktu
memperbaiki dan atau melengkapi dokumen persyaratan dan
atau syarat calon sampai jam 09.00 wita tanggal 18 Juli 2018.
1.4. Dalam jawaban sebelumnya pada halaman 4 baris ke 6
menyatakan “ Hal ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow karena sesuai arahan KPU RI melalui media grup
WhatsApp Divisi Teknis Sulut KPU Provinsi Sulawesi Utara berisi
tentang :
1. Parpol masih diberikan kesempatan untuk menyempurnakan
dokumen tsb (dimaksud formulir B.1) ttd ketua / Sekretaris
dan cap Parpol sampai Rabu pukul 09.00 waktu setempat;
2. Apabilah sampai dengan jam 09.00 blm disempurnakan maka:
a. Bila terdapat foto tidak di B1 atau ttd basah / stempel asli;
maka dapil di B1 tsb gugur;
b. Bila ttd dan atau stempel basah tidak ada di B,B.2 dan atau
B.3 maka Parpol tidak dapat mencalonkan di seluruh dapil
tersebut”.
1.5. Apabila dicermati dengan seksama bukti WhatsApp dari divisi
teknis KPU RI (bukti screen shot bukti P-4) terlampir, pada pojok
kiri atas terpampang dengan jelas waktu pengiriman / penerusan
pesan arahan tersebut pada pukul 16.39 wita,artinya arahan ini
diterima masih pada tanggal 17 Juli 2018,namun arahan ini
tidak disampaikan secara resmi kepada Partai Perindo baik
lisan,tulisan (surat edaran) ataupun telephone. Dalam Fakta
Persidangan Teradu menyatakan bahwa arahan ini Teradu terima
nanti pada jam 03.00 dinihari tanggal 18 Juli 2018,suatu hal
yang sangat fatal dan dapat berimplikasi hukum berat,karena
secara nyata dan sadar Teradu tidak menyampaikan kepada
pihak yang terkait dengan arahan tersebut yakni Parpol peserta
Pemilu pada hari sebelumnya jelas dan meyakinkan Teradu
berbohong.
2. Bahwa sesuai fakta Persidangan Pengadu menyampaikan bahwa yang
menjadi masalah sampai terlambatnya sebagian dokumen dan ada
daftar bakal calon yang hanya ditulis tangan syarat bakal calon dan
persyaratan bakal calon dikarenakan jaringan tidak stabil ( up and
down ) yang mengharuskan ada dokumen yang harus di download
dalam Silon,namun diabaikan oleh Teradu,padahal dalam kesempatan
yang sama ada Partai lain yaitu Partai Bulan Bintang yang secara
nasional tidak bisa mendaftar di 21 dapil, tapi bisa terakomodir/
didaftarkan setelah ada kebijakan dari KPU Republik Indonesia,
Sebagaimana pernyataan Ilham saputra Komisioner KPU RI lewat
media online detik.com tanggal 31 Juli 2018, jam 21.11 WIB,kutipan
pernyataannya : hanya karena persoalan waktu dan bukan persoalan
krusial (BUKTI P-5) tanpa harus bersengketa/ berperkara yang secara
Hirarki adalah atasan langsung Teradu,jadi secara Jelas dan nyata
teradu bersikap arogan dan diskriminatif kepada Pengadu.
2.1 Jawaban Teradu terhadap Putusan dan atau Rekomendasi
Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow yakni :
2.2 Dalam Jawaban Teradu pada angka 2 halaman 5, poin 3
dinyatakan bahwa “Berdasarkan hal tersebut diatas (poin 1 &
2),maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan Rapat
Pleno untuk mengkaji sesuai arahan KPU propinsi Sulawesi
Utara sekaligus menyusun jawaban atas Surat Panwaslu
Kabupaten Bolaang Mongondow, sangat jelas terlihat TERADU
tidak memahami apa yang dimaksud dalam surat hasil Pleno
Panwaslu kabupaten Bolaang Mongondow. Jelas Teradu gagal
Paham bahwa putusan dan atau kajian Bawaslu, Bawaslu
Propinsi,panwaslu Kab/Kota adalah final dan mengikat ,dan
wajib untuk ditindak lanjuti oleh Teradu seperti apa yang
dimaksud dalam Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilu:
Pasal 18 huruf i .menindaklanjuti dengan segera temuan dan
laporan yang disampaikan oleh Bawaslu
Pasal 20 Undang Undang 7 Tahun 2017 KPU Kabupaten Kota
berkewajiban :
huruf j.melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu
Kabupaten / kota, sehingga surat Dinas KPU Kabupaten
Bolaang Mongondow nomor 160/PL.01.4-SD/7101/KPU-
Kab/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 ( bukti P-6) tidak
mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) yang pada
intinya menolak Putusan Panwaslu Kabupaten Bolaang
Mongondow.
2.3 Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pengadu terhadap
Teradu, dan dengan tidak bermaksud membenturkan antara
Institusi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan Panwaslu
Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Lembaga Penyelenggara
Pemilu,tapi pada kenyataannya yang tidak bisa di pungkiri
berdasarkan fakta–fakta Hukum yang terungkap pada saat
persidangan perkara a quo, Teradu disamping tidak Paham
peraturan Perundang-Undangan terkait Pemilihan
Umum,ternyata sangatlah jelas dan meyakinkan TERADU secara
terang benderang cenderung melecehkan Institusi Panwaslu.
Khususnya dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan
Panwaslu dalam Menyusun dan Menetapkan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum,hal ini Pengadu dapat buktikan pada
jawaban Teradu yang sama sekali tidak memandang atau
menganggap Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
sebagai suatu Produk Hukum yang memiliki Kekuatan Hukum
Mengikat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hal ini juga
bertentangan dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017
Pasal 19 huruf e ; Menghargai dan menghormati sesama lembaga
Penyelenggara Pemilu dan Pemangku Kepentingan Pemilu. Dan
bahwa dalam jawaban maupun Duplik teradu dimana tidak
satupun Teradu menyinggung dan atau mempertimbangkan
ketentuan Pasal 454 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017,
yang dengan tegas menyatakan:
Ayat (1) Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran
Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu;
Ayat (2 ) Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil
pengawasan aktif Bawaslu,Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,Panwaslu Kelurahan/
Desa, Panwaslu LN, dan atau pengawas TPS pada setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu.
Ayat (3) Laporan Pelanggaran Pemilu merupakan laporan
langsung warga Negara Indonesia yang mempunyai hak
pilih,Peserta pemilu,dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan,Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan atau
panwas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
B. Dalam Pokok Pengaduan :
1. Bahwa terbukti Teradu dalam jawaban pada halaman 7 angka 3, tetap
bersikukuh bahwa Berita Acara Penolakan ( tanpa nomor surat )
tertanggal 18 Juli 2018 tanpa disertai lampiran ,yang berisi penolakan
Dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon sudah sesuai
peraturan dan perundang–undangan berlaku,tanpa mengutip sesuai
dengan peraturan dan perundang–undangan yang mana dan apa yang
terkandung didalamnya.
2. Bahwa terbukti dalam Fakta Persidangan Teradu sendiri (saat ditanya
oleh Yang Mulia Ketua DKPP ) telah mengakui dengan tegas, bahwa
Teradu dengan sengaja tidak memberikan Berita Acara Pengembalian
Dokumen untuk diperbaiki dan atau dilengkapi serta tidak
menindaklanjuti Laporan dan/atau Rekomendasi Panwaslu Kabupaten
Bolaang Mongondow
3. Teradu dalam menerbitkan Surat Keputusan dan atau Berita Acara
tanpa disertai nomor surat (bukti P-7) menurut pandangan Pengadu
merupakan tindakan ilegal dan tidak sah, dikarenakan Teradu
menterjemahkan Keputusan KPU hanya dalam arti sempit,padahal bila
dikaitkan dengan ketentuan dan atau rumusan Pasal–pasal dan
penjelasan pasal demi pasal UU No. 7 Tahun 2017 maka yang
dimaksud dengan Keputusan KPU adalah dalam bentuk Surat
Keputusan dan / atau Berita Acara. Sebab baik Surat Keputusan
Maupun Berita acara yang diterbitkan KPU, KPU Provinsi, KPU
Kab/Kota sama sama memiliki Implikasi Hukum,karena dapat
menguntungkan dan/atau merugikan Peserta pemilu sebagaimana
yang sedang dialami Pengadu.
4. Bahwa terbukti dalam fakta persidangan Teradu mengabaikan tahapan
tahapan pelaksanaan Pemilu dengan menerbitkan Berita acara
penolakan (tanpa nomor surat) tanggal 18 Juli 2018 jam 09.00 Wita
yang didalamnya berisikan Penolakan berdasarkan hasil Verifikasi,
padahal berdasarka tahapan waktu Verifikasi adalah tanggal 5-18 Juli
2018 yang artinya tanggal 18 Juli 2018 itu sampai dengan pukul 24.00
Wita.
5. Bahwa Teradu terlalu dini menerbitkan Berita Acara Penolakan yang
berisi berdasarkan hasil Verifikasi yang seharusnya penyampaian hasil
verifikasi sesuai tahapan nanti pada tanggal 19–21 Juli 2018
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PKPU No 20 Tahun 2018
ayat (1) Parpol menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan
pengajuan bakal calon dan / atau dokumen syarat bakal calon anggota
DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota kepada KPU,KPU Prov/KIP Aceh
dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota pada Masa perbaikan.
Ayat (2) Perbaikan Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan
atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD
Kab/Kota kepada KPU,KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) hanya dilakukan terhadap
dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi
syarat berdasarkan hasil verifikasi. (dalam berita acara penolakan
disebutkan dokumen Partai Perindo belum memenuhi syarat ), masa
perbaikan sesuai tahapan yakni tanggal 22–31 Juli 2018
Ayat (3) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau
dokumen syarat bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD
Kab/Kota sebagaimana pada ayat (1),hanya dilakukan 1 (satu kali)
pada masa perbaikan.
Ayat (4) sebelum menyerahkan dokumen perbaikan kepada KPU,KPU
Provinsi,/KIP Aceh,atau KPU/KIP Kabaupaten / Kota Parpol sesuai
tingkatanya wajib memasukkan data perbaikan bakal calon, serta
mengunggah dokumen perbaikan perbaikan persyaratn pengajuan dan
atau/dokumen syarat bakal calon kedalam silon.
C. Dari uraian uraian Pengadu seperti diatas bahwa sangat jelas dan terbukti
bahwa Teradu tidak memahami penjabaran Undang–Undang Pemilu
Nomor 7 Tahun 2017 dan yang lebih memiriskan lagi bahwa tindakan
TERADU dapat berakibat sangat fatal kepada TERADU yang mengabaikan
Perintah Undang–Undang dengan tidak menindaklanjuti rekomendasi
Panwaslu Kab. Bolaang Mongondow,bahwa sesuai ketentuan Pasal 518
Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Setiap anggota KPU, KPU Provinsi,
dan atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan
Bawaslu,Bawaslu Provinsi,dan / atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan Verifikasi partai Politik calon Peserta pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi
kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD
Kab/Kota sebagaimana dimaksd pada Pasal 251 ayat (3) dan pasal 261
ayat (3) dan / atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal
calon Presiden dan wakil Presiden, dipidana dengan Pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000. (tiga puluh
enam juta rupiah)
D. KESIMPULAN :
Bahwa berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara dalil
Pengaduan Pengadu,Jawaban teradu serta dihubungkan pula dengan sura
-surat bukti, dalam persidangan perkara a quo, maka Pengadu
berkesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa sebenarnya Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Pengadu,sudah sangat jelas Pengadu uraikan dalam surat Pengaduan
tertanggal 20 Agustus 2018, sebagai tanggapan atas jawaban
Teradu,maka dengan demikian secara Hukum Pengadu memiliki
Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan perkara a quo.
2. Bahwa sesuai ketentuan Undang undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu dengan tegas diatur hal hal sebagai
berikut:
Pasal 1 butir 10 “Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah
penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten/kota.
Pasal 155 ayat (2): “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan
memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran
kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU
Provinsi, anggota KPU Kabupaten/ Kota anggota Bawaslu,
Bawaslu Provinsi,Bawaslu kab/kota.
Pasal 158 ayat (1) DKPP bersidang untuk melakukan
pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh KPU,Anggota KPU Provinsi,anggota KPu
Kab/Kota, anggota Bawaslu anggota Bawaslu Provinsi dan
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
Ayat (2) dalam hal anggota DKPP yang berasal dari dari anggota
KPU atau Bawaslu diadukan melanggar Kode etik penyelenggara
Pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi majelis
etik DKPP untuk pelanggaran yang diadukan tersebut.
Pasal 456 Undang Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017:
pelanggaran Kode etik Penyelenggara pemilu merupakan
pelanggaran terhadap etika Penyelenggara pemilu yang
berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan
tugas sebagai Penyelenggara Pemilu
Pasal 1 ayat (19) UU nomor 7 tahun 2017: Badan Pengawas
Pemilu kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bawaslu
Kabupaten/kota adalah badan untuk mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kabupaten/kota.
Pasal 4 UU Nomor 7 tahun 2017 Pengaturan Penyelenggaraan
Pemilu bertujuan untuk : a.memperkuat system ketatanegaraan
yang demokratis;
b.mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
c.menjamin konsistensi pengaturan system Pemilu;
d.memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam
pengaturan Pemilu dan;
e.mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
E. DALAM POKOK PENGADUAN :
1. Bahwa terbukti Teradu sendiri dengan tegas telah mengakui (saat
ditanya Yang Mulia Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
dengan sengaja tidak memberikan Berita Acara Pengembalian
Dokumen (BA.Pengembalian) untuk diperbaiki dan atau dilengkapi,
sesuai yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 16 ayat (4) PKPU
nomor 20 tahun 2018;
2. Bahwa terbukti Teradu sendiri mengakui tidak menindaklanjuti
Surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten bolaang Mongondow
sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang pemilu Pasal 18 huruf I,pasal 20 huruf (j) dan Pasal 251 ayat
(3);
3. Maka dengan demikian secara HUKUM Pengadu telah memenuhi
syarat untuk ditetapkan sebagai peserta calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kab/Kota Pemilu 2018.
[2.3] PETITUM PENGADU
Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal
sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu melanggar Kode etik;
3. Memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada para Teradu;
4. Menyatakan menurut Hukum Batal dan tidak sah Berita Acara ( tanpa nomor
surat) tanpa lampiran tanggal 18 Juli 2018 Tentang hasil Verifikasi
persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD kab/Kota yang intinya menolak dokumen Partai Perindo
Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Menyatakan menurut Hukum sah dan berharga serta mempunyai kekuatan
hukum tetap dan mengikat surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bolaang
Mongondow;
6. Menyatakan menurut Hukum Memulihkan dan mengembalikan kedudukan,
harkat dan martabat, kehormatan serta hak – hak konstitusional Pengadu
kepada keadaan semula, sebelum diterbitkannya Berita Acara dan tanpa
lampiran ( tanpa nomor surat ) tanggal 18 Juli 2018, tentang penolakan
dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon anggota DPRD
Kab/Kota dari partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Peserta
pemilu Tahun 2019;
7. Memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi
pelaksanaan Putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
8. Bilamana Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggra Pemilu Repulik Indonesia
berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya.
[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Fotokopi berkas Pendaftaran / registrasi pada tanggal 17
Juli 2018 jam 23.45 Wita;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dokumen Partai Perindo : SK Pengurus ,daftar
calon, dan surat pernyataan calon di form BB.1;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Penolakan dari KPU Kabupaten
Bolaang Mongondow;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pengaduan Keberatan atas Berita acara
Penolakan dari KPU;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat tanda terima pengaduan dari Panwaslu
Kab.Bolaang Mongondow;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemanggilan Klarifikasi dari Panwaslu kab
Bolaang Mongondow;
7. Bukti P-7 : Salinan Hasil klarifikasi dari Panwaslu Kab.Bolaang
Mongondow;
8. Bukti P-8 : Salinan Pemberitahuan hasil kajian dari Panwaslu
Kab.Bolaang Mongondow;
9. Bukti P-9 : Salinan Kajian atas laporan Keberatan Partai Perindo oleh
Panwaslu Kab.Bolaang Mongondow;
[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
Menimbang para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam
persidangan DKPP pada 25 September 2018 yang pada pokoknya menguraikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Terhadap dalil Pengadu bahwa Teradu tidak memberikan Berita Acara
Pengembalian dokumen persyaratan bakal calon saat dokumen tersebut
dinyatakan belum lengkap dan diminta untuk diperbaiki pada tanggal 17
Juli 2018 pukul 23.45 Wita, menurut Teradu adalah sebagai berikut:
1) Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) PKPU 20 Tahun 2018 menyebutkan
bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
jadwal sebagai berikut: a. Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas
dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu
setempat, dan hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai
dengan pukul 24.00 waktu setempat. Sementara Ketua DPD a.n Suriadi
Mokodongan dan Petugas Penghubung (L.O) a.n Sumitro Damogalad
Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melakukan registrasi di buku
registrasi pengajuan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang
Mongondow pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.45 Wita;
2) Bahwa setelah Partai Perindo melakukan registrasi (sesuai angka 1
diatas), Tim Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
mengarahkan Pengurus Partai Perindo ke ruang pengajuan Daftar
Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, tetapi oleh Ketua
Partai Perindo masih akan menunggu Sekretaris Partai Perindo. Tepat
pukul 00.08 Wita dilangsungkan acara penyerahan dokumen Pengajuan
Daftar Calon dari Ketua Partai Perindo kepada Ketua KPU Kabupaten
Bolaang Mongondow;
3) Bahwa berdasarkan dokumen Pengajuan Daftar Calon yang diterima
oleh Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya dilakukan
penelitian oleh Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
bersama Tim Pokja Pencalonan terhadap dokumen hardcopy Daftar
Calon dari Partai Perindo. Namun dari hasil penelitian terhadap
dokumen hardcopy tersebut hanya terdiri dari:
a. Fotokopi Anggaran Dasar/Rumah Tangga (AD/ART) Partai Perindo;
b. Daftar nama-nama calon yang ditulis dengan tangan, ditanda
tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Perindo di cap(stempel),
tapi tanpa materai cukup sebanyak 1 (satu) lembar.
Tidak berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 976/PL.01.4-
Kpt/06/VII/2018 BAB III Huruf b angka 3 huruf c menyebutkan Partai
Politik menyerahkan dokumen:
a. Formulir Model B
b. Formulir Model B.1;
c. Formulir Model B.2; dan Lampirannya
d. Formulir Model B.3;
e. Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik tingkat
Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
sesuai tingkatannya.
Maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan kesempatan
kepada Partai Perindo untuk menyempurnakan dokumen-dokumen
tersebut sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 976/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang
Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota. Kesempatan ini juga KPU Kabupaten
Bolaang Mongondow berikan kepada Partai Bulan Bintang (PBB) dan
Partai Gerindra untuk menyempurnakan dokumen pengajuan yang
belum sempurna di lingkunagn Kantor KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow. Namun oleh Petugas Penghubung (L.O) an Sumitro
Damogalad meminta kepada Komisioner (Rully Halaa/Ketua Divisi
Teknis) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menyempurnakan
dokumen (syarat pencaonan) di Sekretariat Kantor DPD Partai Perindo
di Desa Motabang Kecamatan Lolak, tetapi olehRully Halaa mereka
(Partai Perindo) diminta untuk menyempurnakan dokumen di Kantor
KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada malam itu juga Ketua DPD
Partai Perindo Suriadi Mokodongan bertemu dengan Ketua KPU
Kabupaten Bolaang Mongondow untuk merapikan dokumen tersebut di
sekretariat Partai Perindo di Desa Motabang Kecamatan Lolak. Tetapi
oleh Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan kepada
Ketua DPD Partai Perindo sebaiknya dilakuakn saja diruangan
pengajuan Daftar Calon Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow agar memudahkan koordinasi dengan Tim Pokja
Pencalonan Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow apabila
mengalami kendala dalam proses penyempurnaan dokumen-dokumen
dimaksd.
Hal ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow karena
sesuai arahan KPU RI melalui media Grup WhatsApp Divisi Teknis
Sulut KPU Provinsi Sulawesi Utara berisi tentang:
a. Parpol masih diberikan kesempatan untuk menyempurnakan
dokumen tersebut (dimaksudkan Formulir Model B.1) ttd
Ketua/Sekretaris dan Cap Parpol sampai Rabu pukul 09.00 waktu
setempat;
b. Apabila sampai dengan Jam 9 belum disempurnakan, maka:
(1) Bila terdapat foto tidak di B.1 atau ttd basah/stempel asli,
maka Dapil di B.1 tersebut gugur;
(2) Bila ttd dan/atau stempel basah tidak ada di B.2 dan/atau B.3
maka Parpol tidak dapat mencalonkan di seluruh Dapil
tersebut.
Tetapi sampai batas waktu yang diberikan, Partai Perindo tidak
memasukan dokumen dimaksud kepada KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow;
4) .Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow tidak menyerahkan Berita Acara Pengembalian karena
telah melewati batas akhir/waktu pengajuan daftar calon yaitu pukul
24.00 Wita sesuai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 BAB III Pasal 16 ayat (6)
menyebutkan bahwa apabila sampai dengan akhir masa pengajuan
bakal calon dan setelah dilakukan penelitian tehadap dokumen
persyaratan pengajuan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota :
(1) Huruf a : menolak pengajuan bakal calon dari partai politik apabila
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf c dan/atau huruf a;
(2) Huruf c : menyatakan partai politik tidak dapat mengajukan bakal
calon pada suatu dapil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan
bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e;
Sehingga atas dasar tersebut diatas, KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow membuat Berita Acara (BA) Penolakan terhadap dokumen
pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
kepada Partai Politik Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow pada
tanggal 18 Juli 2018.
Penyerahan Berita Acara Penolakan tersebut belum diserahkan kepada
Partai Perindo karena tidak ada Pengurus Partai Perindo yang datang ke
Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada tanggal 19 Juli
2018, pukul 13.00 Wita Operator SILON Partai Perindo a.n Suryato
Damogalad datang ke Kantor KPU Kabupaten Bolang Mongondow untuk
menyerahkan dokumen pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD. Tapi
oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak menerima dokumen
tesebut, dan oleh Operator SILON KPU kabupaten Bolaang Mongondow
a.n Elina Mayangsari, menyerahkan BA Pengembalian, namun yang
bersangkutan (Suryati Damogalad) tidak bersedia menerima Berita
Acara tersebut dengan alasan sesuai dengan perintah dan petunjuk
Pimpinan Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow. Berita Acara
tersebut diserahkan dan diterima oleh Pengurus Partai Perindo a.n Alwi
Mamonto pada tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 14.00 Wita di Kantor
KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Terhadap dalil Pengadu bahwa Teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi
Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow.
Bahwa Jomisi Pemilihan umum Kabupaten Bolaang Mongondow sudah
menindaklanjuti surat Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan
Nomor 81/PANWASLU-BM/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 perihal
Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran yang berisi, “untuk dapat
melakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan KPU kabupaten
Bolaang Mongondow tanggal 18 Juli 2018 yang berisi Penolakan Dokumen
Persyaratan Bakal Calon dan Syarat Calon Partai untuk selanjutnya
ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yag berlaku
dengan memperhatikan jadwal tahapan yang sedang berjalan”, dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1) Bahwa Ketua bersama anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
telah melakukan rapat bersama guna mengkaji Surat Ketua Panwaslu
Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PANWASLU-BM/VIII/2018
tertanggal 10 Agustus 2018 perihal Penerusan Laporan Dugaan
Pelanggaran, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
serta Surat Keputusan KPU RI Nomor 976/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018
tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2) Melakukan konsultasi secara hierarkis kepada KPU Provinsi Sulawesi
Utara pada tanggal 11 Agustus 2018. Berdasarkan hasil konsultasi
diberikan petunjuk serta arahan untuk melakukan kajian terhadap
Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor
81/PANWASLU-BM/VIII/2018 hal Penerusan Laporan Pelanggaran
tertanggal 10 Agustus 2018, berdasarkan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Surat Keputusan KPU RI Nomor 976/PL.01.4-
Kpt/06/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Karena isi
surat Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow hanya merekomendasi
untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan KPU
kabupaten Bolaang Mongondow, maka KPU Bolang Mongondow hanya
menjawab surat tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
3) Berdasarkan hal tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow melakukan rapat Pleno untuk mengkaji sesuai petunjuk
dan arahan KPU Provinsi Sulawesi Utara sekaligus menyusun jawaban
atas Surat Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 15
Agustus 2018;
4) Berdasarkan kajian KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, maka
Jawaban yang disampaikan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten
Bolaang Mongondow pada tanggal 16 Agustus 2018 sudah sesuai
Peraturan dan Perundang-undangan berlaku sebagaimana yang diatur
dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Keputusan KPU
RI Nomor 976/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Pedoman Teknis
Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota BAB III huruf b Pengajuan Bakal Calon pada angka 3
huruf I menyebutkan “dalam hal sampai batas akhir masa pengajuan
bakal calon dan setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh
dokumen tersebut huruf c angka 1 sampai dengan angka 4 : “terhadap
Formulir Model B dan/atau Formulir Model B.2 dan/atau Formulir B.3
yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah serta dalam hal
Partai Politik tidak dapat memperbaiki dokumen syarat pengajuan
bakal calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan bakal calon,
maka pengajuan bakal calon oleh Partai Politik dinyatakan ditolak.
Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota membuat berita acara Penolakan Pengajuan Bakal
Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota’.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Keputusan KPU Kabupaten
Bolaang Mongondow tertanggal 18 Juli 2018 yang berisi penolakan
Dokumen Persyaratan Bakal Calon Partai Perindo sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
[2.5] KESIMPULAN PARA TERADU
Menimbang para Teradu memberikan Kesimpulan Akhir terhadap Dugaan
Pelanggaran Kode Etik atas Perkara Nomor : 220/DKPP-PKE-VII/2018, pada
Sidang Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan
pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 bertempat di Ruang Rapat KPU
Provinsi Sulawesi Utara, adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Teradu telah melaksanakan Sosialisasi kepada Partai Politik Peserta
Pemilu tahun 2019 tentang Tahapan Pencalonan sebagaimana yang di Atur
dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :876/PL.01.4-
Kpt/06/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Teradu bersama Pimpinan dan/atau Petugas Penghubung telah
melaksanakan Rapat Koordinasi Pada Tanggal 4 Juli 2018 bertempat di
Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk membahas terkait
prosedur dan tatacara Pendaftaran/Pengajuan Bakal Calon Anggota DRPD
Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun hasil Rapat Koordinasi tersebut di
tuangkan dalam Notulen Rapat yang di tanda tangani bersama Komisiner
KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Sekretaris KesbangPol Setda
Kabupaten Bolaang Mongondow, Polres Resot Kabupaten Bolaang
Mongondow dan Partai Politik serta Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten
Bolaang Mongondow. Berdasarkan penyampaian Teradu diatas, maka
partai politik telah mengetahui tentang Jadwal, Prosedur dan Persyaratan
Pengajuan Daftar Calon. Sehingga Teradu dengan ini memberikan
kesimpulan sebagai berikut :
3. Bahwa benar KPU Kabupaten Bolaang Mongondow (Teradu) tidak
memberikan Berita Acara Pengembalian atas Dokumen Pengajuan Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Partai
Perindo dengan pertimbangan tahapan pengajuan bakal calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pasal 10 Peraturan KPU
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018
tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebab, DPD Partai Perindo Kabupaten
Bolaang Mongondow melakukan pengajuan calon daftar anggota DPRD
Kabupaten Bolaang Mongondow pada akhir menjelang penutupan tahapan
pengajuan, yakni berdasarkan buku registrasi pengajuan Daftar Calon Oleh
Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.45 WITA
dan penyerahan berkas pencalonan dari Ketua DPD Partai Perindo kepada
Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 18 Juli 2018
pukul 00.08 WITA;
4. Selanjutnya juga Teradu tidak memberikan Berita Acara Pengembalian
kepada Pengadu dengan pertimbangan bahwa apabila diberikan maka
Pertai Perindo akan kehilangan kesempatan untuk mengajukan daftar calon
anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow karena tahapan pengajuan
bakal calon sudah berakhir. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan
KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 10 Ayat (2) “Pengajuan bakal
calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3)” dan Pasal 16 Ayat (5) “Partai
Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen formulir Model
B, formulir Model B.1, formulir Model B.2 dan formulir Model B.3
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta menyampaikan kepada KPU,
KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa
pengajuan bakal calon”. Sementara Pasal 9 Ayat (5) KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diarang mererima dokumen
persyaratan bakal calon dan syarat calon apabila telah melewati tenggat
waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
5. Sehingga atas dasar tersebut, TERADU masih memberikan kesempatan
kepada Partai Perindo untuk dapat menyempurnakan dokumen daftar
calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 PKPU 20 Tahun 2018 BAB
III Huruf B angka 1, angka 2, dan angka 3 huruf c, huruf d dan huruf e
Keputusan Komisi Pemelihan Umum Republik Indonesia Nomor :
876/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan
Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Kesempatan yang sama juga Teradu berikan kepada Partai Bulan
Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra.
Selanjutnya Teradu juga menyampaikan agar dalam menyempurnakan
dokumen-dokumen dimaksud dapat dilakukan di lingkungan Kantor KPU
Kabupaten Bolaang Mongondow. Namun oleh Petugas Penghubung (LO)
a.n. Sumitro Damogalad meminta kepada Komisioner (Rully Halaa/Ketua
Divisi Teknis) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk
menyempurnakan dokumen tersebut (syarat pencalonan) di Sekretariat
Kantor DPD Partai Perindo di Desa Motabang Kecamatan Lolak, tetapi
oleh Rully Halaa mereka (Partai Perindo) diminta untuk
menyempurnakan dokumen di Kantor KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow saja. Pada malam itu juga Ketua DPD Partai Perindo a.n.
Suriadi Mokodongan bertemu dengan Ketua KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow meminta untuk merapikan dokumen tersebut di sekretariat
Partai Perindo di Desa Motabang Kecamatan Lolak. Tetapi oleh Ketua
KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan kepada Ketua DPD
Partai Perindo sebaiknya dilakukan saja di ruangan pengajuan Daftar
Calon Sekretariat atau di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow agar memudahkan koordinasi dengan Tim Pokja Pencalonan
Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow apabila mengalami
kendala dalam proses penyempurnaan dokumen-dokumen dimaksud.
6. Hal ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow (Teradu))
karena setelah menerima arahan KPU Republik Indonesia melalui media
Group WhatsApp DIVISI TEKNIS SULUT KPU Provinsi Sulawesi Utara
berisi tentang :
1) Parpol masih diberikan kesempatan untuk menyempurnakan
dokumen tsb (dimaksudkan Formulir Model B.1) ttd
Ketua/Sekretaris dan Cap Parpol sampai rabu pukul 09.00 waktu
setempat;
2) Apabila sampai dgn Jam 9 blm disempurnakan, maka :
a. Bila terdapat foto tidak di B.1 atau ttd basah/stempel asli,
maka dapil di B.1 tsb gugur;
b. Bila ttd dan/atau stempel basah tidak ada di B, B.2 dan/atau
B.3 maka Parpol tidak dapat mencalonkan di seluruh dapil
tersebut”;
7. Maka Teradu melalui Elina Mayangsari (Staf Elina/Operator SILON)
meneruskan pesan diatas kepada Partai Politik melalui Group WhatsApp
Info Pemilu 2019 Bolmong pada tanggal 18 Juli 2018 pada pukul 05.43
WITA. Tetapi sampai habis batas waktu yang diberikan, Partai Perindo
tidak datang dan/atau memasukan dokumen penyempunaan daftar
calon kepada Pengadu (KPU Kabupaten Bolaang Mongondow).
Berdasarkan Alat Bukti terlampir (T-6). berdasarkan hal tersebut diatas,
maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak menyerahkan Berita
Acara (BA) Pengembalian karena telah melewati batas akhir/waktu
pengajuan Daftar Calon yaitu pada pukul 24.00 wita sesuai PKPU 20
Tahun 2018 BAB III Pasal 16 ayat 6 menyebutkan bahwa apabila sampai
dengan akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan
penelitian terhadap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang
tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota:
Huruf a : menolak pengajuan bakal calon dari partai politik apabila tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1)
huruf c dan/atau huruf a;
Huruf c : menyatakan partai politik tidak dapat mengajukan bakal calon
pada suatu dapil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf e;
Sehingga atas dasar tersebut diatas, KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow membuat Berita Acara (BA) Penolakan terhadap dokumen
pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
kepada Partai Politik Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow pada
tanggal 18 Juli 2018;
8. Penyerahan Berita Acara (BA) Penolakan tersebut belum diserahkan
kepada Partai Perindo karena tidak ada Pengurus Partai Perindo yang
datang ke Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada tanggal 19
Juli 2018, Pukul 13.00 WITA Operator SILON Partai Perindo a.n.
Suryanti Damogalad datang ke Kantor KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow untuk menyerahkan dokumen pengajuan Daftar Calon
Anggota DPRD. Tapi oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak
menerima dokumen tersebut, dan oleh Operator SILON KPU Kabupaten
Bolaang Mongondow a.n Elina Mayangsari, menyerahkan Berita Acara
Penolakan, namun yang bersangkutan (Suryanti Damogalad) tidak
bersedia menerima Berita Acara tersebut dengan alasan sesuai dengan
perintah dan petunjuk Pimpinan Partai Perindo Kabupaten Bolaang
Mongondow. Berita Acara tersebut diserahkan dan diterima oleh
pengurus Partai Perindo a.n. Alwi Mamonto pada tanggal 23 Juli 2019
sekitar jam 14.00 WITA di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Teradu menolak semua tuduhan Pengadu bahwa Teradu tidak
menindaklanjuti Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow
Nomor : 81/PANWASLU-BM/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 perihal
Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran. Teradu (KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow) telah menindaklanjutinya dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
1) Ketua bersama Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
(Teradu) telah melakukan rapat bersama guna melakukan kajian
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
876/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan
dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota. Berdasarkan; Hal ini dilakukan Teradu karena sesuai
isi rekomendasi yang tertulis dalam Surat Ketua Panwaslu Kabupaten
Bolaang Mongondow pada Point Angka Romawi III menyebutkan bahwa
: “berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwaslu
Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam laporan
Dugaan Penggalaran Nomor : 01/LP/PL/Kab25.05/VII/2018, tanggal
26 Juli 2018 Perihal Keberatan kepada Ketua KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow terkait Penolakan Berkas Pengajuan Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan ini Panwaslu Kabupaten
Bolaang Mongondow menindaklanjutinya dengan memerikan
Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang
Mongondow, untuk dapat melakukan peninjauan kembali terhadap
keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 18 Juli 2018
yang berisi penolakan Dokumen persyaratan Bakal Calon dan Syarat
Bakal Calon Partai Perindo, untuk selanjutnya di tindaklanjuti sesuai
dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dengan
memperhatikan Tahapan Pemilu yang sedang berjalan”.;
2) Melakukan konsultasi secara hirarkis kepada KPU Provinsi Sulawesi
Utara pada tanggal 11 Agustus 2018. Berdasarkan hasil konsultasi
diberikan petunjuk serta arahan untuk melakukan kajian dengan
didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
sesuai dengan isi rekomendasi Surat Panwaslu Kabupaten Bolaang
Mongondow tersebut;
3) Berdasarkan langkah-langkah pada huruf a dan huruf b tersebut
diatas, maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow (TERADU)
melakukan Rapat Pleno untuk mengkaji sesuai petunjuk dan arahan
KPU Propinsi Sulawesi Utara sekaligus menyusun jawaban atas Surat
Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 15 Agustus
2018;
10. Selajutnya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow (Teradu) mengirim surat
Jawaban kepada Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal
16 Agustus 2018 dengan Nomor: 160/PL.01.4-SD/7101/KPU-
Kab/VIII/2018 perihal JAWABAN atas Surat Ketua Panwaslu Kabupaten
Bolaang Mongondow Nomor : 81/PANWASLU-BM/VIII/2018 tertanggal 10
Agustus 2018 perihal Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran;
11. Kemudian Surat Jawaban tersebut juga telah di terima oleh Partai Perindo
melalui Petugas Penghubung (LO) a.n. Sumitro Damogalad pada pada
tanggal 29 Agustus 2018.;
[2.6] PETITUM PARA TERADU
Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP
yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan
sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I s.d Teradu V tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu I s.d Teradu V; atau
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.7] Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-
bukti sebagai berikut:
1. Bukti T-1 : Buku Registrasi Pengajuan Daftar Calon oleh Partai
Politik;
2. Bukti T-2 : Foto/Dokumentasi Penyerahan Daftar Calon oleh Ketua
Partai Perindo kepada Ketua KPU kabupaten Bolaang
Mongondow;
3. Bukti T-3 : Foto/Screenshot Group WhatsApp Divisi Teknis Sulut
KPU Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bukti T-4 : Berita Acara Penolakan KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow;
5. Bukti T-5 : Tanda Terima Berita Acara Penolakan KPU Kabupaten
Bolaang Mongondow;
6. Bukti T-6 : Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow
perihal Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran;
7. Bukti T-7 : Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow tentang penetapan Jawaban kepada
Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;
8. Bukti T-8 : Notulen Rapat dan Daftar Hadir Komisioner KPU
Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Bukti T-9 : Jawaban atas Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Bolaang
Mongondow hal Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran;
10. Bukti T-10 : Tanda Terima penyerahan Jawaban kepada Panwaslu
Kabupaten Bolaang Mongondow.
11. Bukti T-11 : Surat Undangan dan Daftar Hadir Sosialisasi Pencalonan
Kepada Partai Politik Perserta Pemilu tahun 2019;
12. Bukti T-12 : Surat Undangan dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi
Pembahasan Prosedur dan Tata cara Pendaftaran
Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Bolmong;
13. Bukti T-13 : ScreenShot WhatsApp Group Info Pemilu 2019
BOLMONG;
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan para Teradu diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan
perbuatan sebagai berikut:
[4.1.1] Para Teradu tidak memberikan Berita Acara Pengembalian Dokumen
Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow kepada
Partai Perindo saat dokumen tersebut dinyatakan belum lengkap dan diminta
untuk diperbaiki pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.45 WITA;
[4.1.2] Para Teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten
Bolaang Mongondow. Isi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow
yaitu “untuk dapat melakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan KPU
Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 18 Juli 2018 yang berisi Penolakan
Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Partai Perindo, untuk
selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan memperhatikan jadwal tahapan yang sedang berjalan”;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
[4.2.1] Terhadap tindakan para Teradu tidak memberikan Berita Acara
Pengembalian Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Bolaang Mongondow kepada Partai Perindo, dalam sidang pemeriksaan DKPP
para Teradu membenarkan bahwa tidak memberikan Berita Acara Pengembalian
atas Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang
Mongondow kepada Partai Perindo dengan pertimbangan mematuhi tahapan
pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pasal 10 Peraturan
KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Pedoman
Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota. Para Teradu menjelaskan bahwa DPD Partai Perindo
Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan pengajuan calon daftar anggota
DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada akhir menjelang penutupan tahapan
pengajuan, yakni berdasarkan buku registrasi pengajuan Daftar Calon Oleh
Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.45 WITA dan
penyerahan berkas pencalonan dari Ketua DPD Partai Perindo kepada Ketua KPU
Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.08 WITA.
Selain itu, pertimbangan lainnya adalah bahwa apabila BA Pengembalian
Dokumen Pengajuan Bakal Calon diberikan, maka Partai Perindo akan
kehilangan kesempatan untuk mengajukan daftar calon anggota DPRD
Kabupaten Bolaang Mongondow karena tahapan pengajuan bakal calon telah
berakhir. Para Teradu menempuh kebijakan tersebut agar memberikan
kesempatan kepada Partai Perindo untuk dapat menyempurnakan dokumen
daftar calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 20
Tahun 2018 BAB III Huruf B angka 1, angka 2, dan angka 3 huruf c, huruf d dan
huruf e Keputusan Komisi Pemelihan Umum Republik Indonesia Nomor:
876/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan
Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa
selain Partai Perindo, Para Teradu juga memberikan kesempatan yang sama
kepada Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai
Gerindra. Selanjutnya para Teradu juga menyampaikan agar dalam
menyempurnakan dokumen-dokumen dimaksud dapat dilakukan di lingkungan
Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Namun oleh Petugas Penghubung
(LO) Sumitro Damogalad meminta kepada Teradu II untuk menyempurnakan
dokumen tersebut (syarat pencalonan) di Sekretariat Kantor DPD Partai Perindo.
Bahwa Teradu II telah meminta kepada LO Partai Perindo dan Ketua DPD Partai
Perindo untuk menyempurnakan dokumen di Kantor KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow agar memudahkan koordinasi dengan Tim Pokja Pencalonan
Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow apabila mengalami kendala
dalam proses penyempurnaan dokumen-dokumen dimaksud. Terkait dengan
penambahan waktu penerimaan dokumen pengajuan calon yang diperpanjang
sampai pada tanggal 18 Agustus 2018 pukul 09.00 WITA, para Teradu
menerangkan bahwa keputusan tersebut berdasarkan arahan KPU RI yang
disampaikan melalui group WhatsApp oleh Divisi Teknis KPU Provinsi Sulawesi
Utara. Namun sampai batas akhir perpanjangan penyerahan dokumen
pengajuan bakal calon yang telah ditentukan, Partai Perindo belum dapat
menyerahkannya. Sehingga atas dasar tersebut diatas, para Teradu membuat
Berita Acara (BA) Penolakan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Partai Politik Perindo Kabupaten
Bolaang Mongondow pada tanggal 18 Juli 2018. Selanjutnya, para Teradu
menjelaskan bahwa penyerahan Berita Acara Penolakan tersebut belum
diserahkan kepada Partai Perindo karena tidak ada Pengurus Partai Perindo yang
datang ke Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada tanggal 19 Juli
2018, Pukul 13.00 WITA Operator SILON Partai Perindo Suryanti Damogalad
datang ke Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menyerahkan
dokumen pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD. Tetapi para Teradu tidak dapat
menerima dokumen tersebut, dan Operator SILON KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow Elina Mayangsari menyerahkan Berita Acara Penolakan, namun
yang bersangkutan (Suryanti Damogalad) tidak bersedia menerima Berita Acara
tersebut dengan alasan sesuai dengan perintah dan petunjuk Pimpinan Partai
Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow. Berita Acara tersebut diserahkan dan
diterima oleh pengurus Partai Perindo Alwi Mamonto pada tanggal 23 Juli 2019
sekitar jam 14.00 WITA di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.
[4.2.2] Terhadap dalil Pengadu yang menyatakan para Teradu tidak
menindaklanjuti Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor :
81/PANWASLU-BM/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 perihal Penerusan
Laporan Dugaan Pelanggaran. Dalam persidangan DKPP, para Teradu
menerangkan bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow
telah ditindaklanjuti. Para Teradu menjelaskan bahwa dalam menindaklanjuti
rekomendasi tersebut, para Teradu melakukan rapat guna melakukan kajian
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang
Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan Teradu karena sesuai isi rekomendasi
yang tertulis dalam Surat Ketua Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow pada
Point Angka Romawi III menyebutkan bahwa: “berdasarkan keputusan Rapat
Pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow
sebagaimana dimaksud dalam laporan Dugaan Penggalaran Nomor:
01/LP/PL/Kab25.05/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018 Perihal Keberatan kepada
Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow terkait Penolakan Berkas Pengajuan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan ini
Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menindaklanjutinya dengan
memberikan Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang
Mongondow, untuk dapat melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan
KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 18 Juli 2018 yang berisi
penolakan Dokumen persyaratan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Partai
Perindo, untuk selanjutnya di tindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dengan memperhatikan Tahapan Pemilu yang sedang
berjalan”. Dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwas tersebut, para Teradu
juga berkonsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 11 Agustus
2018. Berdasarkan hasil konsultasi diberikan petunjuk serta arahan untuk
melakukan kajian dengan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku sesuai dengan isi rekomendasi Surat Panwaslu Kabupaten Bolaang
Mongondow. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, kemudian para Teradu
melakukan Rapat Pleno untuk mengkaji sesuai petunjuk dan arahan KPU
Provinsi Sulawesi Utara sekaligus menyusun jawaban atas Surat Panwas
Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 15 Agustus 2018. Surat tindak
lanjut dikirim kepada Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 16
Agustus 2018 dengan Nomor: 160/PL.01.4-SD/7101/KPU-Kab/VIII/2018
perihal Jawaban atas Surat Ketua Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow
Nomor: 81/PANWASLU-BM/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 perihal
Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran. Selain kepada Panwaslu Kabupaten
Bolaang Mongondow, para Teradu juga telah mengirimkan kepada Partai Perindo
melalui Petugas Penghubung (LO) Sumitro Damogalad pada pada tanggal 29
Agustus 2018.
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti dokumen dan fakta
yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat:
[4.3.1] Para Teradu dalam melaksanakan tahapan pengajuan daftar calon
Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow telah memedomani Peraturan
KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan
KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan
dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Para
Teradu membenarkan tidak memberikan Berita Acara Pengembalian Dokumen
Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow kepada
Partai Perindo saat dokumen tersebut dinyatakan belum lengkap, dengan alasan
tahapan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota telah berakhir. Tindakan para Teradu tersebut telah sesuai
dengan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Fakta persidangan
mengungkap bahwa Partai Perindo tiba di Kantor KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow dan mengisi buku registrasi tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.45 WITA,
sementara dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang
Mongondow diserahkan oleh Partai Perindo pada tanggal 18 Juli 2018 pukul
00.08 WITA berupa Daftar Bacaleg setiap Dapil dengan tulisan tangan tanpa
keterangan jenis kelamin dan alamat, sebagian Form Model B1, serta salinan SK
Partai berikut AD/ART Partai. Terhadap fakta tersebut, para Teradu tetap
menerima dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang
Mongondow dari Partai Perindo dan memberikan kesempatan untuk
menyempurnakan dokumen pengajuan bakal calon. Kesempatan tersebut oleh
para Teradu juga diberikan kepada Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat
Nasional (PAN) dan Partai Gerindra. Bahwa kebijakan tersebut dilakukan
berdasarkan instruksi dari KPU yang disampaikan melalui pesan WhatsApp
Divisi Teknis KPU Sulawesi Utara yang memberikan perpanjangan waktu sampai
dengan pukul 09.00 WITA tanggal 18 Juli 2018. Namun demikian, tindakan para
Teradu yang tidak menyampaikan informasi mengenai adanya perpanjangan
waktu pada tahap pengajuan calon kepada Partai Perindo adalah tidak
dibenarkan secara etika. Sebagai penyelenggara Pemilu, para Teradu seharusnya
memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik pada umumnya maupun
kepada Pengadu pada khususnya secara lengkap, periodik dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan tidak tersampaikannya informasi penambahan
waktu pengajuan dokumen bakal calon kepada Partai Perindo, sikap para Teradu
secara tidak langsung telah menunjukkan perlakuan yang tidak adil terhadap
peserta Pemilu. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf
d, dan Pasal 12 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, jawaban
para Teradu tidak meyakinkan DKPP sepanjang tindakan para Teradu yang tidak
berupaya dan memastikan Pengadu memperoleh informasi adanya perpanjangan
waktu perbaikan pengajuan bakal calon.
[4.3.2] Terhadap dalil pengaduan yang menyatakan para Teradu tidak
menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow, fakta
persidangan mengungkap bahwa para Teradu telah menindaklanjuti Surat
Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 81/PANWASLU-BM/VIII/2018
tertanggal 10 Agustus 2018 perihal Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran. Isi
rekomendasi Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow pada pokoknya
merekomendasikan kepada para Teradu untuk melakukan peninjauan kembali
terhadap keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 18 juli 2018
perihal diterbitkannya BA Penolakan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan
Syarat Bakal Calon Partai Perindo. Terhadap rekomendasi tersebut, para Teradu
segera menindaklanjutinya dengan menggelar rapat pada tanggal 10 Agustus
2018 guna melakukan pengkajian dan penyusunan jawaban atas surat
penerusan tersebut. Para Teradu juga telah melakukan konsultasi kepada KPU
Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 11 Agustus 2018 untuk memastikan
kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Secara konkrit rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/PL.01.4-BA/7101/KPU-
Kab/VIII/2018 tertanggal 15 Agustus 2018, serta disampaikan melalui Surat
Nomor 160/PL.01.4-SD/7101/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
Berdasarkan fakta tersebut, dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban para
Teradu meyakinkan DKPP.
[4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
