Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 134/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 318/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 19 Mei 2014yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 134/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama :Winata Pekerjaan : Swasta Alamat : Panongan Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Akhmad Jamaludin Organisasi/Lembaga : Ketua KPUD Kab. Tangerang Alamat : Tiga Raksa Kab. Tangerang Selanjutnya Teradu disebut sebagai ----------------------------------- Teradu I; Nama : M. Ali Zaenal Abidin, S.Pd.i Organisasi/Lembaga : Anggota KPUD Kab. Tangerang Alamat : Tiga Raksa Kab. Tangerang Selanjutnya Teradu disebut sebagai ---------------------------------- Teradu II; Nama : Akhmad Subagja, M.Si Organisasi/Lembaga : Anggota KPUD Kab. Tangerang Alamat : Tiga Raksa Kab. Tangerang Selanjutnya Teradu disebut sebagai --------------------------------- Teradu III; Nama : Mahmud Iqbal Syam, SE 1  Organisasi/Lembaga : Anggota KPUD Kab. Tangerang Alamat : Tiga Raksa Kab. Tangerang Selanjutnya Teradu disebut sebagai --------------------------------- Teradu IV; Nama : Ramelan, S.H.i Organisasi/Lembaga : Anggota KPUD Kab. Tangerang Alamat : Tiga Raksa Kab. Tangerang Selanjutnya Teradu disebut sebagai --------------------------------- Teradu V; [1.3] Telah membaca Pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

MenimbangbahwaPengadutelahmengajukanPengaduankepadaDewanKehormatanPeny elenggaraPemilu (selanjutnyadisebut DKPP) denganNomor 318/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 134/DKPP-PKE- III/2014, yang padapokoknyamenguraikansebagaiberikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1]Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 18Juni 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwapada tanggal 28 April 2014 Panwaslu Kabupaten Tangerang menerima Laporan Nomor: 053/LP/PILEG/IV/2014 dengan Pelapor a.n. Winata yang berisi laporan dugaan pelanggaran pemilu berupa pemindahan danpenambahan suara kepada caleg a.n Imam Turmudji di dapil 5 Kecamatan Cikupa, Kecamatan Panongan, Kecamatan Curug yang berakibat merugikan perolehan suara Pengadu; 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tangerang kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 179/Panwaslu.Kab.Tng/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang meminta KPU Kabupaten Tangerang untuk mengecek ulang Form C1, D1, dan DA dan jika ditemukan selisih suara, Panwaslu merekomendasikan untuk melakukan perbaikan; 3. Bahwadalam Tangerang Express, Zulpikar (Anggota Panwaslu) menjelaskan bahwa: (1) KPU sudah memberikan jawaban atas Rekomendasi Panwaslu dan ada beberapa rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti, (2)Akan tetapi, tanggal 10 Mei 2014 KPU hingga 11 Mei 2014 KPU Kabupaten Tangerang tidak dengan segera/tidak tegas dalam memutuskan waktu pelaksanaan rekomendasi Panwaslu tanggal 2 Mei 2014 terkait rekomendasi pengecekan ulang Model C1, D1, dan DA. 2 KESIMPULAN [2.2]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan bahwa Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. PETITUM [2.3]Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutusdugaanpelanggaranKodeEtikPenyelenggaraPemiluterhadapKetuadanAngota KPU KabupatenTangerang. [2.4]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Photo Copy Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang ke KPU Kabupaten TangerangNomor: 179/Panwaslu.Kab.Tng/V/2014 tanggal 2 Mei 2014. 2. Bukti P-2 : PhotoCopy Model C1 dan D1 DPRD Kab./Kota Kec. Cikupa, Kec. Panongan, dan Kec. Curug 3. Bukti P-3 : PhotoCopy Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota 4. Bukti P-4 : PhotoCopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 053/LP/PILEG/IV/2014 dengan Pelapor a.n Winata tanggal 28 April 2014. 5. Bukti P-5 : PhotoCopy daftar temuan dugaan atas penggelembungan perolehan suara a.n Imam Turmudji dan pengurangan suara terhadap Winata di Dapil 5 Kecamatan Cikupa, Kecamatan Panongan, dan Kecamatan Curug yang dimiliki Pengadu. 6. Bukti P-6 : PhotoCopy Pemberitahuan Status Laporan dari Panwaslu Kabupaten Tangerang kepada Pelapor a.n Winata dengan laporan Nomor: 053/LP/PILEG/IV/2014. 7. Bukti P-7 : Photo Copy Kliping Koran Tangerang Express , hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 8. Bukti P-8 : PhotoCopy Kliping Koran Tangerang Express, hari Rabu tanggal 10 Mei 2014 PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 18Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3 1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 dimulai pukul 10.00 wib s/d pukul 24.00 WIB bertempat di Gedung Serba Guna (GSG), KPU Kabupaten Tangerang telah melaksanakan rapat pleno lanjutan hari ke 2 (dua) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tingkat Kabupaten. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Tangerang dan dihadiri semua anggota KPU Kabupaten Tangerang, Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Tangerang, Saksi Partai Politik dan Saksi Calon Anggota DPD, serta PPK. Rapat pleno lanjutan tersebut membacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat Kecamatan yaitu Daerah Pemilihan Tangerang Tangerang 4 (empat) dan Daerah Pemilihan Tangerang 5 (lima) yang meliputi Kecamatan Curug, Panongan, Cikupa. Setelah pembacaan penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK untuk Kecamatan Panongan, Curug dan Cikupa, seperti hari sebelumnya pimpinan rapat selalu bertanya kepada semua saksi yang hadir, apakah ada koreksi terhadap hasil penghitungan perolehan suara Kecamatan Panongan? Semua saksi menjawab tidak ada, termasuk saksi dari Partai Gerindra.Untuk Kecamatan Curug, apakah ada koreksi? semua saksi menjawab tidak ada termasuk saksi dari Partai Gerindra.Untuk Kecamatan Cikupa, apakah ada koreksi? semua saksi menjawab tidak ada termasuk saksi dari Partai Gerindra. Kesimpulannya setelah pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Dapil Tangerang 5 (lima) tidak ada satupun saksi baik dari Partai Politik maupun Calon Anggota DPD yang melakukan Koreksi atau keberatan, termasuk di dalamnya saksi Partai Gerindra. (DB 2, terlampir). 2. Bahwakemudianada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tangerang nomor: 037/LP/PILEG/IV/2014 terkait dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK yaitu dari Pelapor EDI NOVIAN, SE. Tim Sukses Winata Caleg Gerindra DPRD Kabupaten Dapil Tangerang 5 (lima) di TPS 4 Ds. Cikupa, TPS 33 Desa Pasirjaya Kecamatan Cikupa dan TPS 1, TPS 16 Desa Curug Kulon, TPS 5 Desa Kadu Jaya TPS 6 Desa Cukanggalih Kecamtan Curug. Pimpinan rapat meminta PPK Kecamatan Curug dan Kecamatan Cikupa untuk melakukan pengecekan ulang lampiran model DA.1. Akhirnya pengecekan ulang dilakukan oleh PPK didampingi Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tangerang, sesuai rekomendasi pengecekan dilakukan sampai dengan Model C-1. Setelah melakukan pengecekan ulang terjadi koreksi dibeberapa TPS di Kecamatan Curug dan Cikupa sebagai berikut : TPS 4 Desa Cikupa data PPK sesuai C.1 Plano, TPS 33 Desa Pasir Jaya Data Winata benar 1 dan langsung dilakukan pembetulan untuk Kecamatan Cikupa. Untuk Kecamatan Curug TPS 5 Desa Kadu Jaya Data PPK benar sesuai C.1, TPS 6 Ds. Cukanggalih data PPK benar sesuai C.1, TPS 1 Ds. Curug Kulon data PPK benar sesuai C.1 Plano dan TPS16 Desa Curug Kulon data Winata benar sesuai C.1, langsung dilakukan koreksi pembetulan; 4 3. Bahwatindak lanjut rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh PPK di Terima oleh Panwaslu dan saksi dari Partai Gerindra serta semua saksi yang hadir, kemudian pimpinan rapat mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan penghitungan perolehan suara Daerah Pemilihan Tangerang 5 (lima); 4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2014 Panwaslu Kabupaten Tangerang merekomendasikan kembali kepada KPU Kabupaten Tangerang atas laporan dari Winata Caleg DPRD Kabupaten Tangerang Nomor Urut 5 (lima) Partai Gerindra Dapil Tangerang 5 (lima). Setelah dilakukan penelaahan, dalam rekomendasi tersebut masih memuat obyek yang sama yang sudah ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana disebutkan di atas. Penjelasan terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang yang diterima tanggal 3 Mei 2014 sebagaimana kronologis rekomendasi Panwaslu terlampir; 5. Bahwapada tanggal 11 Mei 2014 jam 9.00 wib s/d 12.00 wib, bertempat di aula rapat KPU Kabupaten Tangerang, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi Partai Politik dan Penetapan Perolehan Kursi Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2014. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Tangerang dan dihadiri semua anggota, Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Tangerang, serta Saksi Partai Politik. Dalam rapat pleno tersebut setelah dibacakan perolehan kursi partai politik dan penetapan perolehan kursi calon anggota DPRD Kabupaten Tangerang Terpilih semua Daerah Pemilihan di Kabupaten Tangerang, saksi dari Partai Gerindra Saudara Deni Rahmat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan perolehan kursi partai dan penetapan perolehan kursi calon anggota DPRD Kabupaten Tangerang Terpilih dari Partai Gerindra, sehingga penetapannya dapat diterima oleh saksi Partai Gerindra. [2.6] PERMOHONAN Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Para Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. MenyatakanparaTeradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diadukan oleh Pengadu. [2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan buktiberupaRapat Kajian KPU Kabupaten Tangerang Terhadap Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Nomor :153/Panwaslu.Kab.Tng/IV/2014. 5 [2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 6 Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Pegawai swasta yang dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Para Teradu yang tidak segera menindaklanjuti Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Nomor: 179/Panwaslu.Kab.Tng/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang meminta KPU Kabupaten Tangerang untuk melakukan pengecekan ulang Model C-1, Model D-1, dan Model DA-1 jika ditemukan selisih suara untuk melakukan pencocokan dan perbaikan. Sejak Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang disampaikan pada tanggal 2 Mei 2014, waktu pelaksanaan tidak diputuskan hingga tanggal 11 Mei 2014. Rekomendasi Panwaslu untuk melakukan pencocokan dan perbaikan didasarkan pada laporan dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh Edi Novien,di TPS 4 Desa Cikupa, TPS 33 Desa Pasirjaya Kecamatan Cikupa dan TPS 1 dan TPS 16 Desa Curug Kulon, TPS 5 Desa Kadu Jaya dan TPS 6 Desa Cukanggalih Kecamtan Curug; [4.2] Menimbang bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil Pengadu, dan menyatakan bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Nomor: 037/LP/PILEG/IV/2014 sudah ditindaklanjuti oleh Teradu dengan meminta kepada PPK Kecamatan Curug dan Kecamatan Cikupa untuk melakukan pengecekan ulang lampiran Model DA.1. Pengecekan ulang dilakukan oleh PPK dengan mencocokkan 7 data pada Model C-1, Model D-1 dan Model DA-1 yang didampingi Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tangerang. Setelah melakukan pengecekan ulang terjadi koreksi dibeberapa TPS di Kecamatan Curug dan Cikupa sebagai berikut: TPS 4 Desa Cikupa data PPK sesuai C-Plano. Di TPS 33 Desa Pasir Jaya data Pengadubenar dan langsung dilakukan pembetulan. DiTPS 5 Desa Kadu Jaya Kecamatan Curug, data PPK benar sesuai Model C-1 Plano, TPS 6 Desa Cukanggalih data PPK benar sesuai Model C- Plano, TPS 1 Desa Curug Kulon data PPK benar sesuai data Model C-Plano dan TPS16 Desa Curug Kulon data Pengadu benar sesuai C-Plano. Terhadap data yang tidak sesuai dengan Model C-Plano saat itu juga dilakukan perbaikan yang diterima oleh Panwaslu dan saksi-saksi termasuk saksi Partai Gerindra.Berdasarkan hal tersebut, Pimpinan rapat mengesahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DRR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan 5 (lima). Atas laporan Pengadu, pada 3 Mei 2014 Panwaslu Kabupaten Tangerang kembali merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tangerang untuk melakukan pengecekan dan pencocokan data.Setelah dilakukan penelaahan, ternyata materi rekomendasi memuat obyek dan materi yang sama yang telah ditindak lanjuti dalam Rapat Pleno terbuka sebelumnya. Pada Rapat Pleno terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Perolehan Kursi Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Pemilihan Umum Tahun 2014,tanggal 11 Mei 2014 jam 9.00 wib s/d 12.00 WIB, berjalan lancar dan tidak ada keberatan baik dari Panwaslu maupun saksi-saksi termasuk saksi Partai Gerindra sdr. Deni Rahmat; [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berkesimpulan bahwa Para Teradu telah melaksanakan semua tahapan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Pasal 30 ayat (3) PKPU Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitusai Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPR Propinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut dibuktikan oleh para Teradu dengan melakukan koreksi dan klarifikasi pada saat Rapat Pleno tanggal 20 April 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Perbaikan yang ditandatangani oleh para saksi. Tindakan para Teradu tidak menindaklanjuti seluruh isi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Nomor: 037/LP/PILEG/IV/2014 yang disampaikan pada2 Mei 2014 didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar isinya merupakan materi rekomendasi sebelumnya yang telah ditindaklanjuti dan selebihnya tidak didasarkan pada kajian yang meyakinkan untuk dilaksanakan. Atas dasar itu, dalil Pengadu tidak terbukti dan alasan para teradu dapat diterima; [4.4]Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 8 yang menjadi kewenangan DKPP. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV, dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Sdr. Akhmad Jamaludin, Teradu II Sdr. M. Ali Zaenal Abidin,S.Pd.i, Teradu III Sdr. Akhmad Subagja, M.Si, Teradu IV Sdr. Mahmud Iqbal Syam, SE dan Teradu V Sdr. Ramelan, S.H.I sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tangerang terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. ValinaSingkaSubekti, M.Si., Pdt. SautHamonanganSirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Ida Budhiati, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jum’at tanggal empat bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, SH.,MH., masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan dihadiriolehPara Teradu. 9  KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 10