Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 120/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 110/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 120/DKPP-PKE- VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Dapis Gumay Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Jl. Guru-guru RT.002/RW.007 Desa/Kel.TanjungKupang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 2. Nama : Andi Susianto Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Desa Tanjung Ning Simpang Tanjung Ning Simpang, Muara Saling Kabupaten Empat Lawang Memberikan Kuasa Kepada: Nama : Greta Santismara, dkk Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Jl. Lintas Sumatera km. 3,5 Kel. Tanjung Kupang, Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1 Nama Rudi Yanto : Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kabupaten Empat Lawang Alamat : Jalan Noerdin Panji km. 1,5 Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu I; 2 Nama Andri Logan : Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Empat Lawang Alamat : Jalan Noerdin Panji km. 1,5 Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu II; 3 Nama Martin : Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Empat Lawang Alamat : Jalan Noerdin Panji km. 1,5 Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu III; 4 Nama Riko Hendra : Pekerjaan/Lembaga : Staf Sekretariat Panwas Kabupaten Empat Lawang Alamat : Jalan Noerdin Panji km. 1,5 Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu IV; 5 Nama Nurlaili : Pekerjaan/Lembaga : Staf Sekretariat Panwas Kabupaten Empat Lawang Alamat : Jalan Noerdin Panji km. 1,5 Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu V; Selanjutnya Teradu I s.d Teradu V disebut sebagai-----------para Teradu. [1.4] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Empat Lawang serta Staf Sekretariat Panwas Kabupaten Empat Lawang yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa ketika menerima laporan Pengadu mengenai dugaan Tindak Pidana Pemilihan terkait MoneyPolitic, Teradu I, II dan III yang diwakili oleh Teradu IV tidak didampingi dan tidak dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.; 2. Bahwa Teradu I, II, III dan IV sejak menerima laporan Pengadu tidak pernah mengundang atau meminta keterangan/dan atau melakukan klarifikasi terhadap Pengadu.; 3. Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V dalam mengundang klarifikasi/dan atau meminta keterangan saksi yang Pengadu ajukan tidak melakukan undangan secara patut, ini terlihat dari surat undangan klarifikasi dari Para Teradu yang ditandatangani Teradu I yang dibuat dengan tanggal 21 April 2018 tetapi baru diberikan tanggal 23 April 2018 yang mana di hari itu pula dijadwalkan pemeriksaannya, akibatnya hanya 1 saksi yang dapat hadir dan memberikan keterangannya.; 4. Bahwa Teradu I, II dan III yang ketika itu diwakili Teradu IV dan V saat meminta keterangan/melakukan klarifikasi terhadap Saksi tidak didampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.; 5. Teradu I, II, III, IV dan V tidak aktif menginformasikan kepada Pengadu secara detail dan patut mengenai perkembangan laporan Pengadu baik itu tentang apa saja yang telah dilakukan serta bagaimana kelanjutannya.; 6. Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V hanya pernah memanggil dan meminta keterangan/klarifikasi saksi Pengadu saja, selebihnya mengenai kapan dan siapa saja yang telah dimintai keterangan dalam menindaklanjuti laporan itu Teradu tidak pernah menginformasikan atau memberitahukannya kepada Pengadu.; 7. Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V tidak pernah memberikan surat pemberitahuan mengenai keputusan penghentian/dan atau tidak dapat menindaklanjuti laporan kepada Pengadu. Pengadu baru mengetahui keputusan tersebut setelah mendatangi kantor Para Teradu dan melihat informasi tersebut di pengumuman yang ditempel di Papan Pengumuman.; 8. Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V diduga tidak benar dalam mempertimbangkan keterangan Saksi dan Bukti kuat yang diajukan oleh Pengadu, yakni saksi yang melihat sendiri kejadian dan bukti video yang sangat jelas memperdengarkan dan memperlihatkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan perbuatan membagi-bagikan uang secara terbuka kepada banyak orang dengan disertai ajakan untuk memilih yang bersangkutan.; 9. Bahwa berdasarkan pengumuman pemberitahuan tentang status laporan/temuan yang ditempel pada papan pengumuman di kantor Teradu tertanggal 25 April 2018, menyatakan terhadap laporan MoneyPolitic Pengadu Nomor 03/LP/PB/SS.06.07/IV/2018 tidak dapat ditindaklanjuti, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan laporan Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilihan. Bahwa alasan keputusan yang diberikan Teradu terhadap laporan Pengadu yang nyata-nyata telah memenuhi syarat formal dan materiel adalah tidak wajar, tidak jelas, tidak beralasan secara hukum, sehingga patut dipertanyakan objektifitas Teradu dalam menangani laporan Pengadu.; 10. Bahwa tindakan dan keputusan Teradu I, II dan III yang menghentikan dan/atau menyatakan laporan Pengadu tidak dapat ditindaklanjuti dengan tanpa melibatkan Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa dalam menerima laporan serta dalam melakukan klarifikasi/kajian adalah cacat hukum. 11. Bahwa ketika menerima laporan tersebut Teradu I, II dan III yang diwakili oleh Teradu IV tidak didampingi dan tidak dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.; 12. Bahwa Teradu I, II, III dan IV sejak menerima laporan Pengadu tidak pernah mengundang atau meminta keterangan/dan atau melakukan klarifikasi terhadap Pengadu.; 13. Bahwa Teradu I, II, III dan IV tidak pernah mengundang klarifikasi/dan atau meminta keterangan saksi yang Pengadu ajukan.; 14. Teradu I, II, III, IV dan V tidak aktif menginformasikan kepada Pengadu secara detail dan patut mengenai perkembangan laporan Pengadu baik itu tentang apa saja yang telah dilakukan serta bagaimana kelanjutannya.; 15. Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V tidak pernah menginformasikan atau memberitahukan kepada Pengadu mengenai kapan dan siapa saja yang telah dimintai keterangan/klarifikasi dalam menindaklanjuti laporan.; 16. Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V tidak pernah memberikan surat pemberitahuan mengenai keputusan penghentian/dan atau tidak dapat menindaklanjuti laporan kepada Pengadu. Pengadu baru mengetahui keputusan tersebut setelah mendatangi kantor Para Teradu dan melihat informasi tersebut di pengumuman yang ditempel di Papan Pengumuman.; 17. Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V dalam menindaklanjuti laporan Pengadu, yakni dihitung sejak dari tanggal penerimaan laporan tanggal 21 April 2018 sampai dengan mengumumkan status laporan telah melewati batas waktu penanganan laporan yang ditentukan. Bahwa pengumuman yang ditempel di papan pengumuman bertuliskan “diumumkan 26 April 2018”, tetapi anehnya pada tanggal 26 dan tanggal 27 Pengadu sempat datang untuk mengecek ke Kantor Panwaslu dan saat itu pengumuman itu belum ada, dan kemudian ketika didatangi lagi di tanggal 28 April 2018 pengumuman itu telah ditempel.; 18. Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V diduga tidak benar dalam mempertimbangkan Bukti kuat yang diajukan oleh Pengadu, yakni bukti rekaman suara yang memperdengarkan Ketua/Anggota PPS Tepong telah menerima Formulir A.1.A-KWK dari Tim Kampanye Pengadu, kemudian esok harinya ketika dimintakan potongan tanda terima A.1.A-KWK Ketua PPS padang Tepong menyangkal telah menerima Formulir A.1.A-KWK tersebut. Hal tersebut diakui oleh Anggota PPS Padang Tepong yang telah menerima usulan dan masukan tersebut (Form A.1.A-KWK) pada saat rapat pleno di KPU Kabupaten Empat Lawang, namun menolak untuk menindaklanjutinya dengan alasan yang mengada-ada. 19. Bahwa berdasarkan pengumuman pemberitahuan tentang status laporan/temuan yang ditempel pada papan pengumuman di kantor Teradu, menyatakan terhadap laporan Pengadu Nomor 10/LP/PB/SS.06.07/IV/2018 tidak dapat ditindaklanjuti, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan klarifikasi Ketua dan Anggota PPS Desa Padang Tepong laporan yang disampaikan kepada Teradu tidak terbukti karena Formulir A.1.A-KWK yang diterima PPS Padang Tepong tidak memenuhi syarat. Bahwa keputusan yang diberikan Teradu terhadap laporan Pengadu hanya didasarkan pada klarifikasi sepihak saja yakni hanya kepada pihak jajaran PPS Padang Tepong, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Pelapor dan Saksi Pelapor untuk diklarifikasi/didengar keterangannya.; 20. Bahwa tindakan Teradu I, II, III, IV dan V yang tidak melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor dalam laporan itu adalah tidak wajar, tidak jelas, tidak beralasan secara hukum, sehingga patut dipertanyakan objektifitas Teradu dalam menangani laporan Pengadu.; 21. Bahwa tindakan dan keputusan Teradu I, II dan III yang menghentikan dan/atau menyatakan laporan Pengadu tidak dapat ditindaklanjuti dengan tanpa melibatkan Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa dalam menerima laporan serta dalam melakukan klarifikasi/kajian adalah cacat hukum. 22. Bahwa Teradu I, II, III dan IV sejak menerima laporan Pengadu tidak pernah mengundang atau meminta keterangan/dan atau melakukan klarifikasi terhadap Pengadu.; 23. Teradu I, II, III, IV dan V tidak aktif menginformasikan kepada Pengadu secara detail dan patut mengenai perkembangan laporan Pengadu baik itu tentang apa saja yang telah dilakukan serta bagaimana kelanjutannya.; 24. Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V tidak pernah menginformasikan atau memberitahukan kepada Pengadu mengenai kapan dan siapa saja yang telah dimintai keterangan/klarifikasi dalam menindaklanjuti laporan; 25. Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V tidak pernah memberikan surat pemberitahuan mengenai keputusan penghentian/dan atau tidak dapat menindaklanjuti laporan kepada Pengadu. Pengadu baru mengetahui keputusan tersebut setelah mendatangi kantor Para Teradu dan melihat informasi tersebut di pengumuman yang ditempel di Papan Pengumuman [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Daftar nama susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 nomor urut 1 Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dapis Gumay Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Susianto Bukti P-4 : Surat Pernyataan Saksi atas nama Towi Bukti P-5 : Surat Pernyataan Saksi atas nama Syapril Bukti P-6 : Surat Pernyataan Saksi atas nama Iwan Setiawan Bukti P-7 : Surat Pernyataan Saksi atas nama Murni Hidayat Bukti P-8 : Tanda bukti penerimaan laporan nomor 03/LP/PB/SS.06.07/III/2018 Bukti P-9 : Tanda bukti penerimaan laporan nomor 05/LP/PB/SS.06.07/III/2018 Bukti P-10 : Tanda bukti penerimaan laporan nomor 10/LP/PB/SS.06.07/III/2018 Bukti P-11 : Video rekaman yang menunjukkan dugaan terjadinya Money Politic.; [2.3] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada para Teradu; atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka dimohon putusan yang diambil dengan seadil-adilnya. Keterangan Saksi 1. Towwi Saya waktu itu hadir diperiksa sebanyak 1 kali oleh para Teradu, ketika kami menyampaikan laporan pelanggaran, hanya diterima oleh Staff Sekretariat, tidak ada didampingi oleh Penyidik dan Jaksa, dan komisioner pun tidak mendampingi para staf dalam menerima laporan dari kami. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa guna menjawab atas Pokok Aduan sebagaimana diatas, kami Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu V dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1. Mengenai dalil aduan yang pengadu dalilkan dalam pokok aduan yang pertama, para Teradu menjawab sebagai berikut: a. Bahwa pada hari Kamis 19 April 2018 Panwas Kabupaten Empat Lawang menerima laporan sdr. Endo Gusmawan yang pada saat itu bertindak sebagai TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pokok laporan adanya dugaan Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu dilakukan Joncik Muhammad dan Yulius Maulana dengan bukti penerimaan laporan (Formulir Model A3) Nomor: 03/LP/PB/SS.06.07/IV/2018; b. Bahwa dugaan politik uang yang dilaporkan tersebut dilakukan pada tanggal 14 April 2018 bertempat di Desa Sukadana, Kampung 1 Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang; c. bahwa, pada saat membuat laporan pelapor menyertakan bukti-bukti berupa: Foto, Video dan Saksi-saksi. Adapun saksi yang diajukan adalah Sdr. Towwi dan Sdr. Yunus; d. Bahwa berdasarkan Laporan tersebut Panwas Kabupaten Empat Lawang mengundang saksi Sdr. Yunus dan Sdr. Towwi (menggunakan formulir Model A.4) untuk dimintai klarifikasi terkait laporan tersebut; e. Bahwa berdasarkan undangan tersebut pada tanggal 23 April 2018 yang hadir adalah Sdr. Towwi sedangkan Sdr. Yunus tidak menghadiri undangan tersebut. f. Bahwa Panwa Kabupaten Empat Lawang melakukan klarifikasi terhadap saksi sdr. Towwi yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi/ Formulir Model A.7 yang ditandatangani oleh Saksi. g. Bahwa terhadap saksi Sdr. Towwi dilakukan Pengambilan sumpah atau janji sebelum dilakukan proses klarifikasi yang dituangkan dalam formulir Model A.5; h. Bahwa berdasarkan konfirmasi secara lisan yang didapat dari kuasa hukum Paslon Nomor Urut 1 menyampaikan bahwa saksi Sdr. Yunus tidak dapat hadir karena berhalangan keluar kota; i. Bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota serta Wakil Walikota Pasal 18 ayat (1) Bawaslu dan Pengawas Pemilihan Memutuskan untuk menindaklanjuti temuan atau dugaan pelanggaran pemilihan paling lama 3 (tiga) hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi. j. Bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota serta Wakil Walikota Pasal 18 ayat (2) dalam hal diperlukan Bawaslu atau Pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari; k. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dimana Panwas kabupaten Empat Lawang telah melakukan register pada tanggal 19 April 2018; l. Bahwa berdasarkan laporan yang telah dituangkan pada Formulir A.1 yang ditandatangani oleh Pelapor dan hasil klarifikasi terhadap saksi serta bukti-bukti Panwas Kabupaten Empat Lawang melakukan kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir Model A.8 m. Bahwa berdasarkan hasil kajian yang dituangkan dalam formulir A.8 disimpulkan bahwa atas laporan tersebut belum atau tidak diketemukan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor ke Panwas Kabupaten Empat Lawang; n. Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut Panwas Kabupaten Empat Lawang melakukan Pleno dengan menetapkan bahwa atas laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan; o. bahwa atas kesimpulan Pleno tersebut, Panwa Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan yang dituangkan dalam formulir Model A.13 dan diumumkan di papan pengumuman yang ada di Sekretariat Panwas Kabupaten Empat Lawang; p. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota serta Wakil Walikota, menyatakan bahwa hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilihan dituangkan dalam formulir model A.8 dikategorikan sebagai: a) Pelanggaran Pemilihan; b) Bukan Pelanggaran Pemilihan;atau c) Sengketa Pemilihan. q. Bahwa berdasarkan hasil kajian Panwas Kabupaten Empat Lawang menyimpulkan bahwa atas laporan tersebut belum atau tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor ke Panwas Kabupaten Empat Lawang; r. Bahwa berdasarkan kesimpulan yang menyebutkan bahwa atas laporan tersebut belum atau tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor, Panwas Kabupaten Empat Lawang berpendapat tidak wajib dilakukan pendampingan dan dibantu oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu sesuai ketentuan Pasal 31 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota serta Wakil Walikota, yang menyatakan Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana pemilihan diteruskan oleh Bawaslu atau Pengawas Pemilihan Kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Sentra Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model A.11. 2. Mengenai dalil aduan yang pengadu dalilkan dalam pokok aduan yang Kedua, para Teradu menjawab sebagai berikut: a. Bahwa Panwas Kabupaten Empat Lawang telah mengundang saksi-saksi sebagaimana yang diajukan oleh Pelapor secara patut sesuai dengan ketentuan yaitu mengundang saksi Sdr. Yunus dan Sdr. Towwi (menggunakan formulir Model A.4) untuk dimintai klarifikasi terkait laporan tersebut; b. Bahwa Panwas Kabupaten Empat Lawang tidak mengambil keterangan dari pelapor dikarenakan keterangan Pelapor telah disampaikan pada saat pelapor mengajukan laporan ke Panwas Kabupaten Empat Lawang dan telah pula diceritakan dalam laporan sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 3. Mengenai dalil aduan yang pengadu dalilkan dalam pokok aduan yang Ketiga, para Teradu menjawab sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota serta Wakil Walikota menyatakan bahwa: (1) Status Penanganan pelanggaran wajib diumuman di Sekretariat Bawaslu atau Pengawas Pemilihan sebagai Pemberitahuan mengenai status penanganan Temuan/Laporan yang dicantumkan dalam Formulir model A.13 (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di papan pengumuman. (3) Pemberitahuan status pelanggaran dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat b. Bahwa berdasarkan ketentuan yang disampaikan di atas atas pokok aduan III telah semua dipenuhi oleh Teradu, dimana Teradu telah menyampaikan pengumuman sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota serta Wakil Walikota. c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota serta Wakil Walikota, terdapat frasa dapat disampaikan kepada pelapor melalui surat, Teradu berpendapat bahwa kata dapat diatas tidak memebrikan kewajiban/keharusan kepada Teradu untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pengadu atas status Penanganan Laporan. 4. Mengenai dalil aduan yang pengadu dalilkan dalam pokok aduan yang Keempat, para Teradu menjawab sebagai berikut: a. Bahwa dalam membuat kesimpulan yang dituangkan dalam Formulir Model A.8 Teradu telah mempertimbangkan berbagai hal yang didapati oleh Teradu baik dari keterangan saksi keterangan Pelapor maupun bukti-bukti yang disampaikan; b. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut telah dilakukan pengkajian oleh Panwas Kabupaten Empat Lawang yang dituangkan dalam Formulir Model A.8. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 03/LP/PB/SS.06.07/III/2018; Bukti T-2 : Surat Undangan Nomor 63/K.SS-02/IV/2018 Perihal Undangan Klarifikasi tanggal 21 April 2018; Bukti T-3 : Berita Acara Kalrifikasi Bukti T-4 : Ketrangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji Bukti T-5 : Laporan Pengaduan oleh Endo Gusmawan Bukti T-6 : Kajian Dugaan Pelanggaran Berita Acara Pleno Bukti T-7 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Bukti T-8 : Kesimpulan Untuk dan atas nama Panwaslu Kabupaten Empat Lawang sebagai teradu terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh Dapis Gumay dan Andi Susianto dengan Nomor : 110/1-P/L- DKPP/VI/2018. Sehubungan dengan telah diselesaikan Penyampaian Pokok Aduan pengadu, Tanggapan atau Jawaban Teradu dan pemeriksaan alat bukti dan saksi teradu dan pengadu terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ketua dan anggota serta staf Sekretariat Panwas Kabupaten Empat Lawang dengan kesimpulan sebagai berikut : 1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Empat Lawang telah berupaya untuk melakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu terkait laporan yang diadukan pengadu sebelumnya: 2. Bahwa teradu tidak sertamerta melakukan proses Penanganan Pelanggaran tanpa adanya pedoman dan Bimtek serta pelatihan lainnya baik yang di adakan Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi sehingga pengadu mengenyampingkan kemampuan Panwaslu Kabupaten Empat Lawang terhadap proses Penanganan Pelanggaran. 3. Bahwa Panwaslu sudah diberikan Wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan rangkaian proses Penanganan Pelanggaran termasuk mengklarifikasi pelapor dan saksi-saksi yang merupakan bagian dari proses Penanganan Pelanggaran diPanwaslu Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Pasal 30 Huruf b, “menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan”. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perbawaslu No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 4. Bahwa form klarifikasi hanya ada di Perbawaslu No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan tidak ada di Peraturan Bersama sehingga Panwaslu diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk menggunakannya dalam melakukan proses klarifikasi. 5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Empat Lawang tidak di \perbolehkan menolak laporan apapun bentuk laporannya sehingga teradu secara tidak langsung berkewajiban atas laporan untuk ditindaklanjuti. 6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan jelas sdr. pengadu tidak melakukan koordinasi dengan pelapor terbukti dari proses laporan sampai dengan hasil yang dikeluarkan oleh Panwaslu kabupaten empat lawang, pengadu tidak mendampingi pelapor secara maksimal. 7. Bahwa Panwaslu kabupaten empat lawang didalam menerima laporan telah memberikan pelayanan terbaik serta menjalin koordinasi dengan teradu sejak diterima laporan, teradu sudah melakukan koordinasi dengan pelapor baik lisan, Elektronik (Via Telpon) dan Chat Media Sosial (Whatsapp). 8. Bahwa pelapor sudah mengetahui perihal undangan klarifikasi terhadap pelapor dan juga saksi undangan yang disampaikan pelapor sehingga tanggal 22 April 2018 di malam hari Pelapor meminta kepada Panwaslu Kabupaten Empat Lawang untuk melampirkan surat undangan laporannya ke Posko Pemenangan tetapi pengadu tidak mengetahui perihal komunikasi. 9. Bahwa pengadu tidak mengetahui koordinasi baik antara pelapor dengan Panwaslu Kabupaten Empat Lawang sehingga mencari pembenaran sendiri dengan menyalahkan Panwaslu Kabupaten Empat Lawang karena memberikan undangan pada hari klarifikasi sedangkan perihal undangan yang disampaikan adalah permintaan pelapor. 10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pengadu sengaja tidak menghadirkan pelapor sedangkan pelapor hadir pada sidang sebelumnya (Sidang DKPP Terhadap KPU Kabupaten Empat Lawang). 11. Bahwa pengadu memang tidak mempunyai niat baik didalam menjadikan Pemilu yang berkualitas terbukti setiap laporan. pengaduhanya membutuhkan tanda terima pada saat laporan, bahkan pengadu tidak berupaya melengkapi atau menghadirkan saksi-saksi guna mengungkap titik terang laporan. 12. Bahwa pengadu hanya mengetahui laporan secara umum tetapi tidak mempelajari apa yang telah disampaikan pelapor prihal : a. Pokok Laporan b. Bukti c. Saksi Seharusnya pengadu mendalami ataupun membantu pelapor untuk Melengkapi Kekurangan Laporan sehingga Laporan Menjadi Baik dan Benar Bukan Menyalahkan Penyelenggara. 13. Bahwa panwaslu kabupaten Empat Lawang mempunyai kewajiban kepada pelapor didalam mengklarifikasi atau memberikan informasi atas proses laporan yang disampaikan kepada Panwaslu bukan kepada pengadu. 14. Bahwa Panwaslu Kabupaten Empat Lawang secara maksimal selalu berupaya menegakkan marwa lembaga ini (Panwaslu Kabupaten Empat Lawang) dengan melakukan proses Penangananpelanggaran dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Bahwa panwaslu Kabupaten Empat Lawang memohon kepada majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memulihkan (merehabilitasi) nama baik para teradu. 16. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pokok Laporan yang didalilkan oleh pengadu terbantahkan, sehingga jelas dan terang bahwa aduan ini sudah selayaknya untuk ditolak. [2.6] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu, berdasarkan ketentuanPasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatan sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa para Teradu dalam menerima laporan memeriksa dugaan Tindak Pidana Pemilihan money politic yang dilaporkan oleh Pengadu tidak didampingi atau dibantu oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu; [4.1.2] Bahwa para Teradu tidak profesional dalam menangani laporan Pengadu dengan tidak mengundang Pengadu untuk diklarifikasi dan mengundang para saksi yang diajukan Pengadu dengan tidak patut; [4.1.3] Bahwa para Teradu tidak transparan dalam menangani laporan Pengadu. Para Teradu memberi informasi perkembangan laporan serta tidak pernah menyampaikan surat keputusan tentang status laporan berupa penghentian/dan atau tidak dapat menindaklanjuti laporan kepada Pengadu; [4.1.4] Bahwa para Teradu tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh Pengadu sehingga Laporan Nomor 03/LP/PB/SS.06.07/IV/2018 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu dan menyatakan sebagai berikut: [4.2.1] Bahwa pada Kamis 19 April 2018 para Teradu menerima laporan dari Endo Gusmawan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor: 03/LP/PB/SS.06.07/IV/2018. Pelapor menyertakan bukti-bukti dan mengajukan saksi a.n Towwi dan Yunus. Para Teradu telah mengundang Saksi, namun yang berkesempatan hadir hanya Towwi, sementara saksi Yunus tidak bisa hadir. Berkenaan dengan tidak diundangnya Pelapor, Para Teradu berpendapat keterangan Pelapor telah dinyatakan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.1. Selanjutnya para Teradu membuat kajian dengan kesimpulan belum atau tidak ditemukan pelanggaran pemilihan karena tidak ada unsur pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017. Status laporan diumumkan pada papan pengumuman Sekretariat panwas Kabupaten Empat Lawang; [4.2.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017, status Penanganan Pelanggaran wajib diumumkan di Sekretariat dan dicantumkan dalam formulir Model A.13. Melaksanakan ketentuan tersebut, para Teradu telah mengumumkan status Laporan di papan pengumuman Sekretariat Panwas Kabupaten Empat Lawang. Para Teradu tidak menyampaikan pemberitahuan melalui surat karena tidak ada kewajiban hukum untuk menyampaikan surat tersebut kepada Pelapor; [4.2.4] Bahwa dalam membuat kesimpulan para Teradu telah mempertimbangkan berbagai hal yang diperoleh dalam pemeriksaan pelapor, saksi-saksi dan alat bukti. Berdasarkan fakta dan alat bukti, disusun pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Formulir Model A.8; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, para saksi, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat: [4.3.1] Tindakan para Teradu dalam menerima dan memeriksa laporan nomor 03/LP/PB/SS.06.07/IV/2018 telah sesuai prosedur dan peraturan perundang- undangan. Teradu I s.d. Teradu III menugaskan Teradu IV dan Teradu V selaku Staf Sekretariat Panwas Kabupaten Empat Lawang untuk menerima laporan Endo Gusmawan dan meregistrasi laporan tersebut dengan Nomor 03/LP/PB/SS.06.07/IV/2018. Setelah menerima laporan, para Teradu memeriksa para Saksi yang diajukan oleh Pelapor melalui Surat Panggilan Nomor: 63/K.SS-02/IV/2018 tanggal 21 April 2018, dikirim via WhatsApp. Dari dua saksi yang diajukan oleh Pelapor, hanya Saksi Towwi yang hadir memenuhi panggilan, sementara Saksi Yunus berhalangan hadir. Hasil pemeriksaan saksi dituangkan dalam Berita Acara hasil klarifikasi. Berdasarkan fakta dan bukti tersebut, DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah melaksanakan pemeriksaan pelanggaran sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017. Demikian pula dengan kebijakan para Teradu bahwa laporan Nomor 03/LP/PB/SS.06.07/IV/2018 tidak dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat dilimpahkan kepada Sentra Gakkumdu diterbitkan setelah melalui kajian berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti, dituangkan dalam Formulir Model A.8 telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota serta Wakil Walikota. Pasal 15 ayat (4) menyatakan bahwa dalam menerima Temuan/Laporan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Berkenaan dengan tidak dilibatkannya penyidik kepolisian dan jaksa dalam penanganan laporan, DKPP berpendapat sikap dan tindakan para Teradu dapat dipertangungjawabkan menurut hukum dan etika karena berdasarkan peraturan perundang-undangan Panwas mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan, kajian, menyusun pertimbangan dan mengambil kesimpulan apakah diperlukan pendampingan Sentra Gakkumdu. Sebagaimana fakta tersebut diatas, setelah melampaui pemeriksaan dan kajian laporan 03/LP/PB/SS.06.07/IV/2018 dinyatakan tidak cukup bukti sehingga tidak diteruskan kepada Sentra Gakkumdu. Dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP; [4.3.2] Terhadap dalil aduan Pengadu bahwa para Teradu tidak transparan dalam menangani laporan Pengadu dan tidak menginformasikan status laporan, fakta persidangan menunjukkan bahwa para Teradu telah menginformasikan status laporan melalui papan pengumuman Sekretariat Panwas Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan fakta dan bukti tersebut DKPP berpendapat bahwa para Teradu dalam menangani Laporan Pengadu ke Panwas Kabupaten Empat Lawang telah sesuai dengan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2). Namun demikian, meskipun tidak terdapat kewajiban hukum untuk menyampaikan pemberitahuan status Laporan melalui surat, Para Teradu sepatutnya memberikan pelayanan prima dengan cara menyampaikan informasi melalui surat kepada Pengadu. Dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, II, III, IV, dan V tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Rudi Yanto, Teradu II Andri Logan, Teradu III Martin selaku Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Empat Lawang terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu IV Riko Hendra dan Teradu V Nurlaili selaku Staf Sekretariat Panwas Kabupaten Empat Lawang terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Hasyim Asyari, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir