Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 131/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 208/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 131/DKPP- PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Buyung Tanjung Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/ LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Alamat : Jalan Kampung Jawa, Gang Bunga Tanjung, Dusun Huta V Rambung Merah Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Bobbi Dewantara Purba Jabatan : Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun Alamat Kantor : Jalan Sutomo Nomor 86, Sondi Raya, Kecamatan Raya/Jalan Rambing-Rambing Nomor 2A Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Mhd. Choir Nazlan Nasution Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Simalungun Alamat Kantor : Jalan Sutomo Nomor 86, Sondi Raya, Kecamatan Raya/Jalan Rambing-Rambing Nomor 2A Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Michael Richard Siahaan Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Simalungun Alamat Kantor : Jalan Sutomo Nomor 86, Sondi Raya, Kecamatan Raya/Jalan Rambing-Rambing Nomor 2A Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu III; Selanjutnya Teradu I, Teradu II, dan Teradu III disebut sebagai----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------Para Teradu [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP tertanggal 25 September 2017 dengan Pengaduan Nomor: 208/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 131/DKPP-PKE-VI/2017 dan disampaikan secara lisan oleh Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 20 November 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu I Bobbi Dewantara Purba, ST (Ketua Panwaslu Simalungun), teradu II Mhd. Choir Nazlan Nasution, M.Pd (Anggota Panwaslu Simalungun) dan Teradu III Michael Richard Siahaan, SH., (Anggota Panwaslu Simalungun), sekaligus merangkap sebagai Kelompok Kerja atau Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Simalungun, dengan secara bersama- sama telah melaksanakan kewenangan untuk membentuk Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Simalungun sesuai Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Nomor :001/B-Panwaslih- 21/KP.01.00/09/2007 tertanggal 19 September 2017 yang tidak di tandatangani oleh masing-masing Teradu I, II dan Teradu III, dan tanpa di bubuhi cap/stempel Lembaga Penyelenggara Pemilu dan segala proses pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Simalungun tanpa melibatkan Sekretariat, sehingga kinerja Teradu I, II dan III dalam pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Simalungun tidak merujuk pada Pedoman Pembentukan Penyusunan Anggaran Pengawasan, Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan PPL, Pengawas TPS dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan telah di ubah menjadi Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang di terbitkan oleh Bawaslu RI tanggal 7 September 2017. Dokumen dimaksud didapatkan oleh Pengadu dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dekomentasi (PPID) Bawaslu RI secara layanan Online yang dikirimkan melalui email pada tanggal 3 November 2017 pukul 17.05 WIB. Konsekuensinya, keputusan yang dilakukan oleh Teradu I, II dan Teradu III tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kepastian hukum; 2. Bahwa Teradu I, II dan Teradu III secara bersama-sama telah menerbitkan keputusan menyangkut ketentuan persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan yang tertuang dalam surat Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Nomor :001/B-Panwaslih- 21/KP.01.00/09/2007 tertanggal 19 September 2017 pada Nomor 1 hurup a yang berbunyi, “Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku sesuai domisili, berusia minimal 25 tahun, dan dalam huruf a ini terdapat penambahan persyaratan calon Panwaslu Kecamatan seperti KK (Kartu Keluarga), dan nomor 5 yang berbunyi, bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan (ORMAS) yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Sementara 2 ( dua ) persyaratan dimaksud tidak termasuk dalam persyaratan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Pelaksana Pembentukan Panwaslu Kecamatan (hal.7 huruf C); 3. Bahwa dengan adanya keputusan yang dibuat Teradu I, II dan Teradu III dalam penambahan persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan yang tidak diatur dalam persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan, Teradu I, II dan Teradu III telah menyalahgunakan Tugas, Wewenang, dan Jabatan selaku Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun; 4. Bahwa para Teradu secara bersama-sama tidak Mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan di media lokal/setempat sesuai dengan perintah petunjuk Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan (hal 6, hurup b angka 3 dan 4, hal 9 huruf e), padahal ada anggaran yang telah disediakan. Begitu juga pengumuman pendaftaran hanya dipublikasikan atau diumumkan di akun Facebook milik pribadi atas nama Choir Nasution (yang bersangkutan di kenal sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Simalungun. Publikasikan di-akun pribadi itu diposting pada tanggal 18 September 2017 pukul 23.10 WIB, sementara pengumuman dibuat tanggal 19 September 2017. Teradu I, II dan Teradu III dengan sengaja tidak memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik menyangkut pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana ketentuan yang berlaku; 5. Bahwa Teradu I, II dan Teradu III secara bersama-sama tidak melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan seperti: Pengumuman Hasil Penelitian berkas Administrasi, Pengumuman Hasil Tes Tertulis, dan waktu tanggapan serta masukan masyarakat terkait keterpenuhan syarat calon anggota Panwaslu Kecamatan. Sehubungan Tahapan-tahapan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di depan public. Maka untuk memperjelas proses pembentukan Panwaslu Kecamatan secara administrasi, Pengadu selaku Dewan Pimpinan Kecamatan Lumbung Informasi (LIRA) melayangkan surat kepada Panwaslu Kabupaten Simalungun dengan Nomor Surat 37/SU.PHT/DPK-LIRA/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 perihal Permohonan Informasi Data disampaikan pada tanggal 12 Oktober 2017. Untuk sekian kali dikonfirmasi secara lisan menyangkut jawaban surat nomor 37/SU.PHT/DPK-LIRA/X/2017 oleh Pengurus Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) tidak ada jawaban maupun tanggapan dari Panwaslu Kabupaten Simalungun. Sehubungan begitu banyaknya Persoalan Kecurangan dalam Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Pengadu Selaku Pengurus LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) melayangkan surat Kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 37/SU.PHT/DPK- LIRA/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 perihal Pembatalan Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih dan surat Pengadu tersebut sampai tanggal 7 Nopember 2017 tidak mendapatkan jawaban. Selanjutnya untuk mempertegas Pengadu melayangkan kembali surat yang kedua kalinya ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan nomor 38/SU.PHT/DPK- LIRA/XI/2017 tertanggal 8 Nopember 2017 perihal Permohonan Jawaban. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara merespons permohonan Pengadu melalui surat nomor 1313/K.Bawaslu-Prov.SU/PW.03.01/II/2017 tertanggal 13 Nopember 2017 Perihal Penjelasan Pembatalan Penetapan Calon Anggota Panwas Kecamatan Terpilih. Dalam surat ini Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun telah menindaklanjuti laporan DPK LIRA Kecamatan Siantar; b. Bahwa berdasarkan laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun telah menonaktifkan Sdr. Lestari Simanjuntak sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siantar dan menunggu proses Pergantian Antar Waktu; c. Bahwa terkait Sutrisno, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun telah membatalkan Penetapan sebagai Calon Terpilih Anggota Panwas Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi. Berdasarkan jawaban Bawaslu Provinsi Sumatera utara tersebut, maka telah terbukti bahwa Teradu I, II dan Teradu III telah mengabaikan dengan melanggar peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya untuk menindaklanjuti surat DKPP RI Nomor 1931/K.DKPP/PP.01/20017 tertanggal 3 November 2017, untuk kedua kalinya Pengadu bersurat ke Panwaslu Kabupaten Simalungun dengan Nomor surat, 39 / SU. PHT / DPK – LIRA / XI / 2017 6 November 2017 disampaikan tanggal 7 November 2017. Surat tersebut pun tidak mendapat jawaban yang pasti. Pada tanggal 27 November 2017, untuk ketiga kalinya, pengadu melayangkan surat ke Panwaslu Kabupaten Simalungun dengan nomor surat, 041/KMT-PHT/DPK.LIRA/XI/2017 tertanggal 27 November 2017. Surat ketiga ini mendapat jawaban dari Panwaslu Kabupaten Simalungun yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Bobbi Dewantara Purba, ST. Jawaban surat dimaksud dengan nomor surat, P-103/K.PANWAS-21/11/2017 tertanggal 28 November 2017 dan telah diterima oleh salah satu orang Pengurus LSM Lumbung Informasi Lira (LIRA) pada tanggal 29 November 2017. Jawaban Panwaslu Kabupaten Simalungun mengacu pada Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Perbawaslu No 1 Tahun 2017, yang mengatur tentang asas Informasi Publik. Pasal ini pun penerapannya harus terlebih dahulu melalui uji konsekuensi yang di tetapkan Bawaslu melalui rapat pleno sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu No 1 Tahun 2017. Pengadu mempunyai penilaian tersendiri, bahwa Panwaslu Kabupaten Simalungun salah menempatkan Pasal yang dipergunakan untuk menjawab surat Pengadu (LSM LIRA) nomor 041/KMT-PHT / DPK. LIRA/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 sehingga kinerja Teradu I, II dan Teradu III tidak dilandasi dengan asas Kejujuran, Kemandirian, Keterbukaan dan Profesionalitas selaku Penyelenggara Pemilu, 6. Bahwa Teradu I, II, dan Teradu III secara bersama-sama tidak melakukan beberapa tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Simalungun secara profesional sehinggga Penelitian Keabsahan Berkas calon anggota Panwaslu Kecamatan dengan sengaja tanpa melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan persyaratan calon anggota Panwas Kecamatan. Teradu I, II dan Teradu III telah menetapkan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih yang tertuang dalam Pengumuman Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih Nomor B- 17/K.PANWASLIH-21/10/2017, tertanggal 8 Oktober 2017 yang ditandatangani masing-masing Teradu I, II, dan Teradu III yang telah dipublikasikan melalui akun Facebook milik Panwaslu Simalungun tanggal 8 Oktober 2017 pukul 20.58 WIB. Bahwa telah ditemukan nama-nama Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang tidak memenuhi persyaratan calon. Pada pengaduan Pengadu terdapat 2 (dua) nama yang tidak memenuhi persyaratan calon anggota Panwaslu kecamatan seperti Lestari Simanjuntak yang belum cukup usia, Drs. Sutrisno, MM seorang ASN dan mempunyai Jabatan di Pemerintah Kabupaten Simalungun. Pengadu merasa terpanggil atas adanya kecurangan dalam proses pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Simalungun, lalu pada tanggal 7 oktober 2017, Pengadu dan rekan-rekan membuka Posko Pengaduan Pelanggaran Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Simalungun dengan motto, “Asas dan Prinsip Penyelenggara Pemilu adalah Tiang Demokrasi Indonesia. Karena banyak yang merasa terpanggil, mulai berdatangan SMS maupun surat-surat tanpa ada identitas pengirim ke Posko Pengaduan dan ada juga dukungan secara resmi yang di kirimkan melalui email seperti surat LSM Pijar Keadilan sebagai alat bukti tambahan pada sidang DKPP. Bahwa nama-nama yang tidak memenuhi persyaratan sebagai sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan yang telah di tetapkan sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan terpilih yang tersebar beberapa Kecamatan di Kabupaten Simalungun telah dilampirkan sebagai bukti Pengadu dan menjadi kesatuan tak terpisahkan dengan Pengaduan. 7. Dengan adanya Keputusan-keputasan maupun perbuatan yang dilakukan Teradu I, II, dan Teradu III selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dan sekaligus merangkap sebagai Kelompok Kerja atau POKJA Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Simalungun, telah mengabaikan asas penyelenggara pemilu dan menyalahgunakan tugas, wewenang, dan jabatan sebagai penyelenggara Pemilu, tidak mentaati Prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan sehingga tindakan Teradu I, II dan Teradu III secara bersama-sama telah melakukan Pelanggaran atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 117, Pasal 132 ayat (5) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 7, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 7 September 2017. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan semua Pengaduan Pengadu; 2) memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk membuka seluruh dokumen Persyaratan Anggota Panwaslu Terpilih; dan 4) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk membatalkan semua Anggota Panwaslu yang terindikasi tidak memenuhi syarat sebagai calon Panwaslu Kecamatan setelah diadakan penelitian kembali seluruh dokumen pendaftaran Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten dan melakukan Pembentukan Ulang pada Panwaslu Kecamatan yang terdapat ada indikasi tidak memenuhi syarat. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-22 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. P-1 Surat Pernyataan saksi dan kesaksian saksi; 2. P-2 Salinan Kutipan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. P-3 Salinan Kutipan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri; 4. P-4 Salinan kutipan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan (Hasil perubahan 7 September 2017); 5. P-5 Print out akun Facebook Teradu II Mhd. Choir Nazlan Nasution; 6. P-6 Salinan kutipan pengumuman penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih; 7. P-7 Surat Keterangan Domisili/Tempat Tinggal Nomor 470/70/12.07.03. 2020.3/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 a.n Lestari Simanjuntak; 8. P-8 Fotokopi Surat keputusan Bupati Suimalungun Nonor 821/081/BKPPD/2017 beserta lampiran; 9. P-9 Surat dukungan lSM Pijar Keadilan Kab. Simalungun; 10. P-10 Print out KTP dan Kartu peserta a.n Matrison Sinaga; 11. P-11 Fotokopi Keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial Nomor 233/DYS.1/KPTS/04/2017 12. P-12 Print out detail data PTK-BPDSMK-KEMENDIKBUD RI a.n Marjo Simatupang; 13. P-13 Print out detail data PTK-BPDSMK-KEMENDIKBUD RI a.n Ali Musa Harahap; 14. P-14 Print out detail data PTK-BPDSMK-KEMENDIKBUD RI a.n Jamal Damanik; 15. P-15 Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba a.n Mesianto; 16. P-16 Surat LSM LIRA Nomor 37/SU.PHT/DPK-LIRA/XI/2017 tertanggal 12 Oktober; 17. P-17 Surat LSM LIRA Nomor 37/SU.PHT/DPK-LIRA/XI/2017 tertanggal 23 Oktober 2017; 18. P-18 Surat LSM LIRA Nomor 38/SU.PHT/DPK-LIRA/XI/2017 tertanggal 8 November 2017; 19. P-19 Surat Bawaslu Provinsi Sumut Nomor 1313/K.BAWASLU- PROV.SU/PW.03.01/11 2017 etrtanggal 19 November 2017; 20. P-20 Surat DPK LSM LIRA Nomor 041/SU.PHT/DPK- LIRA/XI/2017 beserta tanda terima tertanggal 6 November 2017 21. P-21 Surat DPK LSM LIRA Nomor 39/SU.PHT/DPK-LIRA/XI/2017 beserta tanda terima tertanggal 27 November 2017; 22. P-22 Surat Panwaslu Kabupaten Simalungun Nomor P- 103/K.Panwas-021/11/2017 tertanggal 28 November 2017 [2.4] SAKSI PENGADU Surianto Saragih (Sekretaris Camat LSM LIRA): 1. Sesuai Pengumuman yang didapatkan Saksi di akun Facebook Teradu II Nomor 001/B.Panwaslih-21/KP.01.00/09/2017tanggal 19 September 2017 perihal Pendaftaran Calon Anggota Panwas Kecamatan, Saksi mendaftar seleksi Calon Panwascam Siantar tanggal 21 September 2017 dengan membawa persyaratan sebagai berikut: a. Surat pendaftaran b. Fotokopi KTP c. Fotokopi KK d. Pas foto 4x6 sebanyak 5 lembar e. Surat keterangan sehat dari Puskesmas f. Surat pernyataan Berkas persyaratan diantar langsung oleh Saksi ke Sekretariat Panwas Kabupaten Simalungun yang beralamat di Jalan Rambing-Rambing Nomor 2A Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Berkas diterima oleh staf Panwas dan selanjutnya Saksi diberi bukti pendaftaran Nomor 001 untuk Kecamatan Siantar. 2. Berhubung Saksi tidak melihat tahapan jadwal pembentukan Panwascam di kantor Panwaslu Kab. Simalungun dan tempat-tempat umum, maka Saksi menunggu tanpa kepastian dikeluarkannya Pengumuman seleksi berkas oleh Panwaslu Kabupaten Simalungun. Seiring waktu terus berjalan, Saksi tidak kunjung mendapat pengumuman seleksi berkas, baik itu melalui papan pengumuman Kantor Sekretariat Panwaslu Kab. Simalungun, lewat media maupun di tempat lainnya. Bahkan pemberitahuan lewat SMS pun tidak didapatkan Saksi. 3. Sampai H-1 ujian tertulis di SMP N 1 Pematang Raya yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017, Saksi baru mendapat informasi dari sesama rekan peserta tes seleksi. Saksi turut memberanikan diri hadir ke lokasi ujian dan ternyata Saksi lulus seleksi administrasi dengan bukti kartu peserta ujian tanpa surat undangan untuk ujian tertulis. 4. Selesai ujian tertulis, Saksi menunggu informasi untuk mendapatkan kepastian hari dan tanggal pelaksanaan tahapan berikutnya yaitu wawancara. Akan tetapi, yang dialami Saksi ialah tidak ada suatu informasi yang pasti mengenai kapan dilaksanakan tes wawancara sehingga peristiwa itu jelas sangat merugikan hak Saksi sebagai calon anggota Panwascam. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Dalam sidang DKPP 5 Desember 2017, para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa sesuai Surat keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 2829/BAWASLU-PROV-SU/HK.01.01/08/2017, tertanggal 28 Agustus 2017 yang diterima oleh Teradu I, II, dan Teradu III sebagai Panwaslu Kabupaten Simalungun; 2. Bahwa dalil Pengadu dalam pengaduannya menyatakan, bahwa dalam proses pembentukan Panwascam, Teradu Panwaslu Kabupaten Simalungun membentuk Tim Pokja a.n Muhammad Choir Nazlan Nasution (Ketua Pokja/Teardu I), Teradu II Bobby Dewantara Purba, dan Teradu III Michael Richard Siahaan sebagai anggota Pokja yang merupakan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Simalungun. Sebagaimana dalil Pengadu: a. Bahwa dasar pembentukan Pokja berdasarkan SK Bawaslu RI sebagaimana tertuang dalam SK Nomor 0423/K.Bawaslu.01.00/x/2017, tertanggal 8 September 2017 tentang Pedoman Pelaksaan Pembentukan Panwaslih kecamatan (Bukti T-1) b. Bahwa pembentukan Pokja berdasarkan instruksi Bawaslu Provinsi Sumut Nomor B-1804/K.Bawaslu-Prov.SU/KP.01.00/09/2017, tanggal 18 September 2017 tentang Instruksi Pembentukan Panwascam (T-2) c. Bahwa sesuai isi pedoman membentuk Pokja adalah Panwaslu kabupaten/Kota. Pokja terdiri atas unsur Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota (T-3) d. Bahwa sesuai pedoman, yang menerbitkan Surat Keputusan Pokja adalah ketua Panwaslu Kabuapten/Kota, dan yang menjadi ketua Pokja adalah Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Kabupaten Simalungun e. Bahwa sesuai pedoman tugas Pokja adalah menyusun Rencana kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan, dan melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan timeline (T-5) f. Bahwa pada saat tahapan seleksi Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kabupaten Simalungun belum terbentuk dan SK Sekretariat Panwasu Simalungun diterima melalui surat elektronik (e-mail) pada tanggal 4 Oktober 2017 (T-6) g. Bahwa pada tanggal 27 September 2017 Ketua Pokja berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sumut terkait belum ada Kepala Sekretariat dan sesuai Instruksi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ketua dan anggota Pokja yang menandatangani setiap pengumuman (T-7) 3. Bahwa dalil Pengadu terkait dengan pembentukan Tim Pokja, Teradu dinilai tidak prosedural sehingga Keputusan Panwaslih Kabupaten Simalungun diduga bertentangan dengan pasal 132 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Pasal 45 ayat (2) Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2012 serta tidak mengacu pada Pedoman Pembentukan Penyusunan Anggaran Pengawasan, Pembentukan Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL, Pengawas TPS dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana dalil aduan pengadu a. Bahwa keberadaan Panwaslu Kabupaten Simalungun masih bersifat ad hoc belum berbentuk Badan (Permanen) b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Simalungun telah melakukan tahapan Seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tanun 2012 Pasal 45 ayat (1) c. Karena keterbatasan anggaran pada setiap tahapan seleksi diumumkan oleh para Teradu melalui papan pengumuman di kantor Panwaslih Kabupaten Simalungun (T-8) d. Bahwa pada saat tahapan seleksi Panwaslih Kecamatan, Sekretariat Panwaslih Kabupaten Simalungun belum terbentuk, dan SK Sekretariat Panwaslih Kabupaten Simalungun diterima sesuai surat elektronik (e-mail) tanggal 4 Oktober 2017 e. Bahwa pada tanggal 27 September 2017, Ketua Pokja berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait belum ada Kepala Sekretariat dan sesuai Instruksi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Ketua dan Anggota Pokja yang menandatangani setiap pengumuman 4. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu Panwaslu kabupaten Simalungun diduga tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja Pokja yang tidak melaksanakan tahapan dalam pembentukan Panwaslu Kecamatan diantaranya pengumuman calon anggota Panwaslih kecamatan lulus penelitian administrasi, tahapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslih kecamatan, serta pengumuman hasil seleksi tertulis, sebagaimana dalil pengadu: a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Simalungun telah melakukan pengawasan melekat terhadap setiap tahapan seleksi b. Bahwa terkait keterbatasan anggaran pada seleksi Panwaslih Kecamatan setiap pengumuman dimuat di papan Pengumuman kantor Panwaslih kabupaten Simalungun dan Facebook Panwaslih Kabupaten Simalungun (Bukti T-9) c. Terkait format kebijakan syarat tambahan calon Panwaslu menyertakan Fotokopi KK untuk memastikan identitas kependudukan dan menerangkan domisili calon Panwaslu Kecamatan sesuai dengan KTP, dan berdasar pengumuman dari Website Bawaslu Provinsi Sumut (Bukti T-10) 5. Bahwa dalil Pengadu berdasarkan pengumuman penetapan calon anggota Panwaslih Kecamatan Nomor B-17/K.Panwaslih-21/10/2017 tanggal 8 Oktober 2017 melalui media sosial Facebook Panwaslih Kabupaten Simalungun, bahwa diantara yang ditetapkan, terdapat nama yang tidak memenuhi syarat umur a.n Lestari Simanjuntak (Panwascam Siantar) dan calon Panwascam terpilih yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas a.n Drs. Sutrisno, M.M. (Panwascam Jawa Maraja Bahjambi) sebagaimana dalil pengaduan Pengadu: a. Terkait Lestari Simanjuntak  Bahwa berdasarkan dokumen pendaftaran yang diserahkan oleh Lestari Simanjuntak, para Teradu melihat sudah cukup umur. Dokumen tersebut telah dilegalisir oleh instansi terkait dan ditandatangani di atas meterai Rp6000,00 sehingga Pokja meyakini kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut (T-11)  Bahwa selama proses seleksi sampai pelantikan Lestari Simanjuntak tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk ke Pokja maupun Panwaslih Kabupaten Simalungun. Tanggapan masyarakat diterima pada tanggal 6 November 2017 dari Pengadu (LSM LIRA Kecamatan Siantar) yang intinya meminta seluruh berkas pendaftaran a.n Lestari Simanjuntak dan Drs Sutrisno MM (T-12)  Bahwa terhadap tanggapan pertama dan kedua dari masyarakat yakni dari LSM LIRA, para Teradu meminta arahan pada Bawaslu Provinsi Sumut untuk menjawab Surat tersebut (T-13)  Para Teradu membalas tanggapan masyarakat pada tanggal 28 November 2017. Terlebih dahulu para Teradu menunggu hasil konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sumut. Para Teradu juga menunggu proses klarifikasi Bawaslu Provinsi Sumut sesuai surat Bawaslu Sumut (Bukti T-14)  Bahwa terkait surat LSM LIRA, para Teradu telah memanggil Lestari Simanjuntak untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 22 Oktober 2017 (Bukti T-15) tetapi bersangkutan tidak hadir dan hanya menitipkan surat pengunduran diri (Bukti T-16) b. Terkait Drs. Sutrisno, M.M.  Bahwa pada saat wawancara, para Teradu telah menanyakan pada Sutrisno terkait kesediaan mengundurkan diri dari jabatan struktural untuk mendapat izin dari atasan. Sutrisno menjawab bersedia dan akan diberikan setelah dinyatakan lulus  Bahwa setelah Sutrisno dinyatakan lulus, melalui surat nomor P-17/K. PANWADLIH-21/10/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 (Bukti T-17) para Teradu meminta pada yang bersangkutan untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan izin dari atasan. Kemudian pada tanggal 11 Oktober Sutrisno menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Panwaslu Kecamatan terpilih (T-18) Bahwa terhadap dua nama dimaksud (Lestari Simanjuntak dan Sutrisno) para Teradu telah bersurat kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) (Bukti T- 19). [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] BUKTI TERADU Tanda No BUKTI Bukti 1. T-1 Keputusan Bawaslu RI Nomor 0423/K.Bawaslu/Hk.01.00/IX/2017 2. T-2 Surat Bawaslu Sumut Nomor B-1804/K.Bawaslu-Prov.SU/KP- 01.00/09/2017 tertanggal 18 September 2017 perihal Instruksi Pembentukan Panwascam 3. T-3 Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan 4. T-4 Keputusan Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun tentang Penetapan Pokja Pembentukan Panwascam se-Kabupaten Simalungun 5. T-5 Laporan Organisasi dan SDM Pembentukan Panwascam se- Kabupaten Simalungun 6. T-6 Printout email masuk 7. T-7 Surat Perintah Tugas Teradu II 8. T-8 Bukti foto papan pengumuman Panwaslu Kab. Simalungun 9. T-9 Printout out laman facebook berisi foto Pengumuman penetapan calon anggota Panwascam 10. T-10 Kelengkapan administrasi Lestari Simanjuntak 11. T-11 Surat LSM LIRA kepada Panwaslu kabupaten Simalungun tanggal 6 November 2017 12. T-12 Surat Panwaslu Kab. Simalungun kepada Bawaslu Provinsi Sumut tertanggal 8 November 2017 perihal arahan untuk menjawab surat LSM LIRA 13. T-13 Undangan klarifikasi Bawaslu Provinsi Sumut ditujukan pada Teradu I tertanggal 9 November 2017 14. T-14 Surat Bawaslu Sumut Nomor 1313/K.Bawaslu- Prov.SU/PW.03.01/11/2017 tertanggal 13 November 2017 perihal Penjelasan Penetapan Calon Panwas terpilih 15. T-15 Undangan klarifikasi oleh Panwaslu Kab. Simalungun kepada Lestari Simanjuntak tertanggal 22 Oktober 2017 16. T-16 Surat pengunduran diri Lestari Simanjuntak 17. T-17 Permintaan surat izin atasan 18. T-18 Surat pengunduran diri Sutrisno 19. T-19 Surat Panwaslu kab. Simalungun ditujukan pada Bawaslu Provinsi Sumut dengan Nomor 37/K.PANWASLIH-21/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal PAW.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara DKPP, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dengan mengabaikan prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan Pokja seleksi calon anggota Panwascam. Para Teradu tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan tahapan seleksi calon anggota Panwascam, mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi, tanggapan dan masukan, serta pengumuman hasil tes tertulis. Para Teradu tidak memberikan informasi yang layak kepada peserta dan tidak bertindak cepat dalam menanggapi surat Pengadu (LSM LIRA) Perihal pengumuman hasil seleksi Panwas. Para Teradu menerbitkan surat pembentukan Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Simalungun tanpa cap/stempel dan dalam kondisi kekosongan jabatan Sekretaris. Hal itu disebabkan sikap lamban menghubungi Bupati dan Sekda Kabupaten Simalungun sehingga berdampak pada keterlambatan penunjukan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Simalungun. Para Teradu telah melakukan tindakan ilegal dengan menambahkan syarat fotokopi Kartu Keluarga dalam persyaratan. Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan meloloskan Lestari Simanjuntak sebagai anggota Panwascam Siantar, padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat usia minimal serta meloloskan Sutrisno sebagai Panwascam Jawa Maraja Bahjambi, padahal yang bersangkutan masih menduduki jabatan struktural sebagai Kasubag di Pemerintah Kabupaten Simalungun. Berdasarkan dalil-dalil aduan, Pengadu berkesimpulan, tindakan para Teradu dalam melaksanakan tahapan menunjukkan sikap tidak konsisten pada penerapan sistem norma etika penyelenggara pemilu; [4.2.] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menerangkan bahwa pembentukan Pokja seleksi Panwascam sudah berdasarkan Surat keputusan Nomor 0423/K.Bawaslu.01.00/x/2017 tertanggal 8 September 2017 tentang pedoman pelaksaan pembentukan Panwaslu Kecamatan serta instruksi Bawaslu Sumut Nomor B-1804/K.Bawaslu-Prov.SU/KP.01.00/09/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Instruksi Pembentukan Panwascam. Pokja terdiri atas unsur Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk dengan Surat keputusan Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun. Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Kabupaten Simalungun dalam hal ini Teradu II sebagai Ketua Pokja. Terkait dalil belum adanya Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Simalungun, hasil konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sumut menginstruksikan bahwa sebelum ada Kepala Sekretariat setiap pengumuman ditandatangani oleh Ketua dan anggota Pokja. Dalil Pengadu yang menyatakan tidak mengumumkan dan mempublikasikan proses seleksi pada setiap tahapan seleksi tidak berdasar. Para Teradu telah mengumumkan dan mempublikasikan di Papan Pengumuman Panwaslu Kabupaten Simalungun serta meminta bantuan kepada para Camat melalui Bupati Kabupaten Simalungun. Pengumuman juga disampaikan oleh Teradu II melalui akun facebook pribadinya. Para Teradu tidak menggunakan anggaran publikasi yang tersedia pada setiap tahapan seleksi disebabkan oleh belum terbentuknya Kepala Sekretariat sebagai kuasa pengguna anggaran. Para Teradu telah melakukan pengawasan melekat terhadap setiap tahapan seleksi. Kebijakan syarat tambahan calon Panwaslu untuk menyertakan Fotokopi KK berdasarkan pengumuman website Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan maksud untuk memastikan kesesuaian KTP serta domisili calon anggota Panwascam. Lolosnya Lestari Simanjuntak yang dipandang belum cukup umur didasarkan pada dokumen persyaratan yang menunjukkan Lestari Simanjuntak telah cukup umur. Adapun pada masa rentang waktu tahapan masukan dan tanggapan masyarakat, terkait atas nama Lestari Simanjuntak tidak ada tanggapan kecuali dari LSM LIRA Kecamatan Siantar yang intinya meminta seluruh berkas pendaftaran a.n Lestari Simanjuntak dan Sutrisno. Bahwa terhadap tanggapan pertama dan kedua dari Pengadu (LSM LIRA), para Teradu telah meminta arahan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk menjawab Surat LSM LIRA. Tanggal 28 November 2017 secara resmi setelah mendapatkan hasil konsultasi dan klarifikasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Para Teradu kemudian menjawab tanggapan atas surat LSM LIRA berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Adapun surat LSM LIRA mengenai Lestari Simanjuntak, Para Teradu telah dengan sikap responsif memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi pada tanggal 22 Oktober 2017, akan tetapi Lestari Simanjuntak tidak memenuhi panggilan dan hanya menitipkan surat pengunduran diri. Sedangkan terhadap Sutrisno, saat pelaksanaan tes wawancara, para Teradu telah melakukan konfirmasi secara langsung perihal kesediaan pengunduran diri dari jabatan struktural dengan mendapat izin dari atasan setelah dinyatakan lulus menjadi anggota Panwascam. Bahwa setelah Sutrisno dinyatakan lulus, para Teradu meminta surat pengunduran diri dan izin dari atasan dengan surat nomor P-17/K. PANWASLIH-21/10/2017 tertanggal 10 Oktober 2017. Pada tanggal 11 Oktober 2017, Sutrisno menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Panwaslu terpilih. Terhadap kedua nama yaitu Lestari Simanjuntak dan Sutrisno, para Teradu telah bersurat kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) (Bukti T-19). Dengan demikian, Para Teradu telah melaksanakan prosedur tahapan berdasarkan norma peraturan yang tertuang dalam Pedoman Pembentukan Penyusunan Anggaran Pengawasan, Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, Pengawas TPS dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan telah diubah menjadi Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang di terbitkan oleh Bawaslu RI tanggal 7 September 2017 sehingga Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu. [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Pengadu dan para Teradu, keterangan Saksi, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan; Oleh karena keberadaan kesekretariatan Panwaslu Kabupaten Simalungun belum terbentuk dan belum ada Kepala Sekretariat, maka anggaran yang tersedia belum dapat digunakan secara efektif berdasarkan ketentuan norma yang berlaku yakni harus melalui kebijakan Kasek selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dengan demikian, publikasi pembentukan Panwascam dilakukan secara sederhana yakni melalui papan pengumuman pada dinding Kantor Panwaslu Kabupaten Simalungun dan akun facebook Teradu II selaku Ketua Pokja pembentukan Panwascam. Para Teradu telah bekerjasama dengan Kecamatan dan telah menghubungi Kepala Dinas untuk diteruskan pada setiap Kecamatan. Para Teradu menyerahkan bukti kepada DKPP berupa surat nomor B-007/K.Panwaslih-21/09/2017 tertanggal 19 September 2017 yang ditujukan kepada Bupati Simalungun cq Camat se-Kabupaten Simalungun perihal permohonan pengumuman pendaftaran Panwascam di kecamatan masing- masing. Adapun perihal publikasi facebook Teradu II terbukti bahwa isinya sama namun tanpa tanda tangan. Sedangkan perihal keterlambatan penunjukan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Simalungun, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, para Teradu telah melaksanakan tahapan yang sesuai prosedur dalam kondisi yang serba terbatas termasuk sikap cepat mengatasi ketidakpastian komunikasi para Teradu dengan Bupati dan Sekda perihal pejabat definitif Kepala sekretariat Panwaslu Kabupaten Simalungun. Para Teradu memenuhi permintaan majelis pemeriksa DKPP berupa surat permintaan audiensi dengan Bupati. Para Teradu menyerahkan surat Bawaslu Sumut nomor B-2101.f/Bawaslu-Prov.SU/Set/KP.00/08/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 perihal Mohon Dukungan Tenaga Pegawai negeri Sipil; Surat Panwaslu kabupaten Simalungun Nomor 001/Panwas-SIM/IX/2017 yang ditujukan pada Bupati Simalungun tertanggal 2 September 2017 perihal permohonan audiensi; dan Surat permohonan dukungan Tenaga PNS tertanggal 4 September 2017. Dalam hal keterlambatan menjawab surat Pengadu, para Teradu tidak dapat dianggap telah melakukan pelanggaran karena sesuai prosedur para Teradu harus menunggu jawaban tertulis dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan arahan dalam menjawab surat Pengadu berdasarkan SOP yang berlaku. Perihal lulusnya Lestari Simanjuntak dan Sutrisno menjadi anggota Panwascam, para Teradu telah menelaah secara akurat kelengkapan berkas administrasi sebelum membuat keputusan terpenuhinya syarat kedua nama dimaksud dalam tahapan seleksi. Bahwa Pengadu beralasan Kartu Keluarga dan Suket sebagai basis penilaian terhadap berkas administrasi Lestari Simanjuntak belum cukup umur adalah kurang tepat karena para Teradu sudah merujuk pada Surat domisili yang diterbitkan Kades dan Kartu keluarga. Adapun perihal Sutrisno, saat ditanya pada pelaksanaan tes wawancara telah memberi jawaban bersedia akan mengundurkan diri dengan menyertakan surat izin atasan setelah diterima menjadi anggota Panwascam. Namun berdasarkan hasil surat klarifikasi tanggal 10 Oktober 2017 yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Panwascam terpilih dengan alasan sakit. Demikian pula Lestari Simanjuntak, mengundurkan diri dengan alasan berbeda yakni tanggungan pekerjaan diluar kota. Berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk menanggapi.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu dan para Teradu, serta mencermati keterangan Saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus memulihkan nama baik para Teradu;

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi Teradu I Bobbi Dewantara Purba, S.T., Teradu II Mhd. Choir Nazlan Nasution, M.Pd., dan Teradu III Michael Richard Siahaan, S.H. masing-masing selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panwaslu Kabupaten Simalungun; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan/atau kuasanya dan para Teradu. KETUA ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salamm Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir