Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 147/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 215/V-P/L- DKPP/2016, tanggal 15 November 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 147/DKPP- PKE-V/2016, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Nurhadi Pekerjaan : Advokat Alamat : Jl. Pramuka, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2016 bertindak untuk dan atas nama: Nama : H. Alfi Syahri Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2017 Alamat : Jl. Sungai Kampar RT 02/RW 02, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Martunus Pekerjaan : Ketua Panwas Kabupaten Kampar Alamat : Jl. D.I Panjaitan, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Zainul Aziz Pekerjaan : Anggota Panwas Kabupaten Kampar Alamat : Jl. D I Panjaitan, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu II; [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa setelah Pengadu menerima surat Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 60/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2017 pada tanggal 21 Oktober 2016, maka pada hari itu juga Pengadu langsung menyampaikan keberatan ke Panwas Kabupaten Kampar sesuai dengan Surat Nomor: 01/ASY/PGT/2016 perihal pengajuan sengketa Pilkada, yang diterima langsung oleh Teradu II; 2. Bahwa pada saat penyampaian dan penyerahan surat pengajuan sengketa, Teradu II menyampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pengadu tidak sesuai dengan format gugatan. Bahwa selanjutnya, Teradu II memberikan formulir gugatan kepada Pengadu yang selanjutnya dibawa Pengadu untuk disempurnakan; 3. Bahwa pada 22 Oktober 2016, KPU Kabupaten Kampar mengirimkan Surat Nomor: 264/KPU-KPR-004.435228/X/2016, perihal Pengumuman Penetapan Pasangan Calon yang akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, pukul 13.00 WIB s/d selesai bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Kampar. Berdasarkan Pengumuman tersebut Pengadu dinyatakan tidak lolos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017; 4. Bahwa berdasarkan saran dan petunjuk yang disampaikan oleh Panwas Kabupaten Kampar untuk mengajukan gugatan berdasarkan formulir yang disediakan (Form Model PS-1), maka selanjutnya Pengadu menyerahkan perbaikan dan Gugatan Sengketa Pemilihan kepada Panwas Kabupaten Kampar pada tanggal 27 Oktober 2016; 5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 tersebut Pengadu telah sampai di Kantor Panwas Kabupaten Kampar sejak pukul 11.00 WIB, dan pada saat tersebut hanya bertemu dengan staf Panwas Kabupaten Kampar, oleh staf tersebut Pengadu diminta menunggu karena Anggota Panwas saat itu sedang melaksanakan Rapat Pleno di dalam ruangan; 6. Bahwa Pengadu tetap menunggu sampai Rapat Pleno selesai, dan Pengadu diterima oleh Teradu II. Pada saat itu Pengadu menyampaikan tentang kekhawatirannya terkait dengan tenggang waktu penyerahan permohonan sengketa pemilihan. Teradu II menjawab sudah tahu kalau Pengadu sudah ada di Kantor Panwas Kabupaten Kampar sejak jam 11.00 WIB pagi dan mengatakan tidak ada masalah dan membuat tanda terima (Form Model PS-2) dan ditandatangani sendiri oleh Teradu II; 7. Bahwa pada 29 Oktober 2016, Panwas Kabupaten Kampar mengirimkan Surat Nomor: 054/RI-04/10/2016 kepada Pengadu, perihal permohonan penyelesaian sengketa tidak dapat diterima. Panwas Kabupaten Kampar menolak gugatan Pengadu dengan alasan permohonan sengketa telah melebihi batas waktu; 8. Bahwa Pengadu merasa keberatan terhadap surat Panwas Kabupaten Kampar Nomor: 054/RI-04/10/2016 tersebut, karena berdasarkan fakta dan data yang ada, pada prinsipnya permohonan sengketa telah diajukan oleh Pengadu sejak tanggal 21 Oktober 2016 dan gugatan tanggal 27 Oktober 2016 hanya bersifat perbaikan; 9. Bahwa permohonan penyelesaian pemilihan ke Panwas Kabupaten Kampar ketika KPU Kabupaten Kampar menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017. Bahwa Penetapan/Pengumuman tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, pukul 13.00 WIB, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa ini memenuhi tenggang waktu 3 (tiga) hari, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada 27 Oktober 2017, sesuai dengan Form Model PS-1 (Permohonan Penyelesaian Sengketa); [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatukan sanksi kepada Para Teradu; 3. Menyatakan Surat Panwas Kabupaten Kampar Nomor: 054/RI-04/10/2016, tanggal 29 Oktober 2016, adalah tidak sah dan batal demi hukum; 4. Menetapkan Pasangan Calon H. Alfi Syahri dan Moh. Asbin Wibowo sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2017; 5. atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI Tanda Bukti Keterangan P-1 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Kampar Nomor: 054/RI-04/10/2016, perihal Permohonan tidak dapat diterima, tertanggal 29 Oktober 2016; P-2 Fotokopi Formulir Model PS-1 Permohonan Penyelsaian Sengketa Nomor: 01/PPSKT-PKDKPR.17/2016, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa, tertanggal 27 Oktober 2016; P-3 Fotokopi Fomulir model PS-2 Tanda Terima Berkas NO: 01/RI- 04/10/2016; P-4 Fotokopi BA Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian data pendukung dengan pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar 2017; P-5 Fotokopi BA Hasil Penelitian Jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bu[ati dan Wakil Bupati Kampar 2017; P-6 Fotokopi Form Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan; P-7 Fotokopi Surat Alfisyahri kepada Panwas Kabupaten Kampar No:01/ASY/PTDD/2016 perihal permohonan tidak dapat diterima tertanggal 29 Oktober 2016; P-8 Fotokopi Form Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan; P-9 Fotokopi Form Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan; P-10 Fotokopi Form Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan; P-11 Fotokopi Form Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan; P-12 Fotokopi surat KPU Kabupaten Kampar Nomor: 264/KPU-KPR- 004.435228/X/2016, perihal Pengumuman Penetapan Pasangan calon; P-13 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 60/Kpts/KPU-KPR- 004.435228/X/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan pada saat Persidangan DKPP tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: 1. Bahwa benar setelah menerima Surat Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 60/Kpts/KPU-KPR004.435228/x/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, Pengadu menyampaikan keberatan kepada Panwas Kabupatem Kampar. Laporan Pengadu di Sekretariat Panwas Kabupaten Kampar diterima Teradu II. Pengadu juga memberikan laporan tersebut kepada Teradu I selaku Ketua Panwas Kabupaten Kampar selesai memberikan kata sambutan dalam Rapat Pleno penetapan rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kampar; 2. Bahwa benar pada saat menyerahkan permohonan sengketa, format permohonan sengketa yang diajukan Pengadu tersebut tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015. Para Teradu kemudian memberikan Formulir PS-1 (Sengketa) dan Form A2 (Laporan) kepada Pengadu; 3. Bahwa benar pada 22 Oktober 2016, KPU Kabupaten Kampar mengirimkan surat perihal Pengumuman Penetapan Pasangan Calon yang akan dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2016 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kampar pada pukul 13.00 WIB. 4. Bahwa benar Panwas Kabupaten Kampar memberikan saran dan petunjuk agar pengajuan sengketa diajukan berdasarkan Form model PS-1. Pengadu menyerahkan perbaikan permohonan sengketa pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 13.50 WIB; 5. Bahwa pada 27 Oktober 2016 pukul 11.00 WIB, Panwas Kabupaten Kampar telah mengagendakan pleno Laporan Pengadu tentang terkait tidak diverifikasinya perbaikan dukungan perseorangan Pengadu di Desa Kualu. Laporan Pengadu juga terkait dengan PPL Kelurahan Pasir Sialang yang menyuruh pendukung untuk membawa KTP, dan terkait Panwascam Bangkinang Kota yang membubarkan Verifikasi Perbaikan Desa Kumantan. 6. Bahwa pada pukul 11.00 WIB, Teradu I bertemu dengan Andra (anak Alfi Syahri) di Sekretariat Panwas Kabupaten Kampar. Pada saat itu Andra tidak ada menyatakan untuk memasukkan permohonan sengketa. Para Teradu menduga kedatangan Andra menunggu hasil 3 laporan yang dilaporkan sebelumnya oleh Sriwidiastuti (Tim Alfi Syahri). Bahwa permohonan sengketa yang diajukan Pengadu sama dengan laporan yang diajukan oleh Pengadu sebelumnya; 7. Bahwa benar Andra telah di Sekretariat Panwas Kabupaten Kampar dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.50 WIB. Para Teradu tidak mengetahui bahwa Andra ingin mengajukan sengketa. Para Teradu tetap menerima permohonan sengketa yang diajukan oleh Pengadu, walaupun telah melebihi batas waktu. Tindaklanjut terhadap permohonan sengketa ditentukan Pleno Panwas Kabupaten Kampar; 8. Bahwa benar para Teradu pada tanggal 29 Oktober 2016 mengirimkan Surat Nomor: 054/RI-04/10/2016 kepada Pengadu. Surat tersebut perihal permohonan sengketa Pengadu tidak dapat diterima karena permohonan sengketa tersebut telah melewati batas waktu; 9. Bahwa sebelum para Teradu mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor: 054/RI- 04/10/2016, para Teradu sudah melakukan kajian dan pembahasan bersama serta telah berkonsultasi dengan pimpinan Bawaslu Riau (Edy Syarifudin) dan jajaran Polres Kampar. Bahwa pembahasan kajian terhadap permohonan sengketa yang diajukan oleh Pengadu telah melalui mekanisme sebagai berikut: a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi: Pasal 1 ayat (22) “hari adalah hari kalender” Pasal 9 ayat (1) “permohonan penyelesain sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 hari sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan” Pasal 9 ayat (2) “dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan” b. Permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Pengadu yang tertuang dalam tanda terima berkas (Form PS-2) pada hari Kamis 27 Oktober 2016 Pukul 13.50 WIB. KPU Kabupaten Kampar menetapkan penetapan pasangan calon hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 pukul 12.30 WIB dengan Nomor 61/Kpts/KPU-KPR- 004.435228/X/2016. c. Bahwa dari hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 ke hari Kamis 27 Oktober 2016 dihitung 4(empat) hari. Hitungan menjadi 4 hari karena sejak Keputusan KPU ditetapkan, oleh sebab itu hari Senin 24 Oktober 2016 dihitung menjadi 1 hari. d. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) poin 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015, berbunyi: “Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dinyatakan gugur apabila: Termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa pemilihan” 10. Bahwa para Teradu telah menyelesaikan pokok permohonan yang tertuang dalam permohonan gugatan sengketa yang diajukan oleh Pengadu. Para Teradu telah menindaklanjuti seluruh laporan Pengadu sesuai dengan peraturang perundang- undangan yang berlaku; [2.5] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-9 sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI Tanda Bukti Keterangan T-1 Fotokopi Formulir Model PS-1 Permohonan Penyelsaian Sengketa Nomor: 01/PPSKT-PKDKPR.17/2016, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa, tertanggal 27 Oktober 2016; T-2 Fotokopi Fomulir model PS-2 Tanda Terima Berkas NO: 01/RI- 04/10/2016, tertanggal 27 Oktober 2016; T-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor: 61/Kpts/KPU-KPR- 004.435228/X/2016, tertanggal 27 Oktober 2016; T-4 Fotokopi Kajian Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor: 053/RI- 04/LP/10/2016, tertanggal 28 Oktober 2016; T-5 Fotokopi Berita Acara Panwas Kabupaten Kampar Nomor: 025/RI- 04/BA/10/2016, tertanggal 28 Oktober 2016; T-6 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Kampar Nomor: 054/RI-04/10/2016, perihal Permohonan tidak dapat diterima, tertanggal 29 Oktober 2016; T-7 Fotokopi Berita Acara Panwas Kabupaten Kampar Nomor: 023/RI- 04/BA/10/2016, terkait Laporan Nomr: 01/RI-04/LP/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016; T-8 Fotokopi Berita Acara Panwas Kabupaten Kampar Nomor: 024/RI- 04/BA/10/2016, terkait Laporan Nomor: 03/RI-04/LP/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016; T-9 Fotokopi Status Laporan Nomor: 01/RI-04/LP/10/2016, Laporan Nomor: 02/RI-04/LP/10/2016, Laporan Nomor: 03/RI-04/LP/10/2016, Laporan Nomor: 04/RI-04/LP/10/2016; [2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Para Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan a quo. Kedudukan Pengadu [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan/atau Pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang, bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Para Teradu tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Komisioner Panwas Kabupaten Kampar. Para Teradu melalui Surat Nomor 054/RI-04/10/2016 tanggal 29 Oktober 2016 menyampaikan menolak permohonan sengketa Pengadu dengan alasan permohonan sengketa telah melebihi batas waktu. Keberatan Pengadu terhadap surat penolakan tersebut oleh karena berdasarkan fakta dan data, permohonan sengketa telah diajukan Pengadu sejak 21 Oktober 2016 dan permohonan pada 27 Oktober 2016 merupakan perbaikan dari permohonan sebelumnya. Perbaikan permohonan dilakukan Pengadu atas saran Teradu II dengan memberikan formulir permohonan sengketa (Form Model PS-1) kepada Pengadu, karena menurut Teradu II permohonan sengketa yang disampaikan Pengadu tidak sesuai dengan format gugatan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015. Bahwa KPU Kabupaten Kampar menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017 pada Senin, 24 Oktober 2016, pukul 13.00 WIB, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa Pengadu masih memenuhi tenggang waktu 3 (tiga) hari, sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karena permohonan penyelesaian sengketa diajukan Pengadu pada 27 Oktober 2017 dan telah berada di Sekretariat Panwas sejak jam 11.00 WIB; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya membantah seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Komisioner Panwas Kabupaten Kampar telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Para Teradu membenarkan telah menerima keberatan Pengadu terkait Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 60/Kpts/KPU-KPR004.435228/X/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017. Laporan keberatan Pengadu diterima oleh Teradu II di Sekretariat Panwas Kabupaten Kampar. Pengadu juga memberikan laporan tersebut kepada Teradu I selaku Ketua Panwas Kabupaten Kampar setelah memberikan kata sambutan pada Rapat Pleno penetapan rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kampar. Saat menyampaikan keberatan, format permohonan sengketa yang diajukan Pengadu tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015. Panwas Kabupaten Kampar melalui Teradu I memberi saran dan petunjuk agar pengajuan sengketa berdasarkan Form model PS-1. Teradu II kemudian memberikan Formulir PS-1 (Sengketa) dan Form A2 (Laporan) kepada Pengadu. Pengadu menyerahkan perbaikan permohonan sengketa pada 27 Oktober 2016 pukul 13.50 WIB. Tepat pada hari dan tanggal yang sama 27 Oktober 2016 pukul 11.00 WIB para Teradu telah mengagendakan rapat pleno pembahasan Laporan Pengadu tentang terkait tidak diverifikasinya perbaikan dukungan perseorangan Pengadu di Desa Kualu. Demikian pula Laporan Pengadu terkait dengan PPL Kelurahan Pasir Sialang yang menyuruh pendukung untuk membawa KTP serta Panwascam Bangkinang Kota yang membubarkan Verifikasi Perbaikan Desa Kumantan. Pada pukul 11.00 WIB Teradu I bertemu dengan Andra (anak Pengadu) di Sekretariat Panwas Kabupaten Kampar. Saat bertemu dengan anak Pengadu, tidak ada satu pernyataan untuk memasukkan permohonan sengketa. Dugaan para Teradu atas kedatangan anak Teradu adalah dalam rangka menunggu hasil pleno atas 3 (tiga) laporan yang disampaikan sebelumnya oleh Sriwidiastuti (Tim Sukses Alfi Syahri). Para Teradu sama sekali tidak mengetahui jika anak Pengadu ingin mengajukan sengketa. Meskipun demikian para Teradu tetap menerima permohonan sengketa yang diajukan oleh Pengadu, meskipun Permohonan sengketa yang diajukan sama dengan laporan yang diajukan sebelumnya serta telah melebihi batas waktu dengan mengingat bahwa tindaklanjut permohonan sengketa diputuskan dalam Rapat Pleno Panwas Kabupaten Kampar. Sebelum mengeluarkan Surat Nomor 054/RI-04/10/2016 perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima tanggal 29 Oktober 2016 yang disampaikan kepada Pengadu, para Teradu melakukan kajian dan pembahasan serta melakukan konsultasi dengan Edy Syarifudin Anggota Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran Polres Kabupaten Kampar. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, mengartikan “Hari adalah hari kalender”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015, “permohonan penyelesain sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015, “dalam hal permohonan diajukan melibihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan”. Permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Pengadu sebagaimana tertuang dalam tanda terima berkas (Form PS-2) adalah pada Kamis 27 Oktober 2016 pukul 13.50 WIB. Dihitung dari pengumuman Surat Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017 yang dilakukan pada Senin, 24 Oktober 2016, pukul 12.30 WIB, sehingga permohonan penyelesaian sengketa Pengadu berada dalam hari keempat sejak Keputusan KPU a quo diumumkan atau melebihi batas waktu 3 (tiga) hari. Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015, “Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dinyatakan gugur apabila: angka 3 Termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa pemilihan”. Menurut para Teradu telah menyelesaikan pokok permohonan yang tertuang dalam permohonan gugatan sengketa yang diajukan oleh Pengadu dengan menindaklanjuti seluruh laporan Pengadu sesuai dengan peraturang perundang-undangan yang berlaku; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, para Teradu mengakui jika Pengadu pada 21 Oktober 2016, mengajukan laporan dan pengajuan permohonan pengajuan sengketa kepada para Teradu selaku Komisioner Panwas Kabupaten Kampar sesuai dengan Surat Nomor 01/ASY/PGT/2016. Penjelasan dan saran Teradu II untuk memperbaiki permohononan sengketa sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Sengketa serta memberikan Formulir PS-1 (Sengketa) dan Form A2 (Laporan) kepada Pengadu, menurut DKPP merupakan sikap profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta Pilkada yang merasa hak-haknya dilanggar dalam proses tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017. Sikap profesional dalam melayani para pihak yang berkepentingan sepatutnya menjadi budaya kerja dalam menyelenggarakan setiap tahapan pilkada, tetapi hal tersebut terdegradasi oleh tindakan para Teradu atas tindakannya tidak menerima permohonan sengketa dengan alasan telah lewat waktu (daluarsa). Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 22 junto Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, secara kalkulatif dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Oleh karena pengumuman Keputusan KPU Nomor 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017 yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2016, pukul 12.30 WIB dengan waktu pengajuan perbaikan Permohonan Sengketa yang disampaikan pada 27 Oktober 2016, pukul 13.50 oleh Pengadu telah lewat waktu sekitar 1 (satu) jam 20 (dua puluh) menit. Walaupun demikian terjadinya lewat waktu serah terima perbaikan permohonan sengketa oleh Pengadu kepada Teradu tampak sengaja dibiarkan oleh para Teradu, dibuktikan dengan kehadiran Pengadu di Sekretariat Panwas pada 27 Oktober 2016 sejak pukul 11.00 yang telah diketahui oleh para Teradu. Alasan para Teradu, tidak mengetahui jika Pengadu hendak menyampaikan perbaikan permohonan penyelesaian sengketa ketika itu, menurut DKPP sangat tidak beralasan. Mengingat Pengadu pada 21 Oktober 2016 telah menyampaikan laporan serta pengajuan permohonan sengketa yang diterima oleh Teradu II. Bahkan Teradu II telah memberikan penjelasan dan saran perbaikan kepada Pengadu dalam mengajukan laporan dan permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan formulir PS-1 (Sengketa) dan Form A2 (Laporan). Tindakan pembiaran para Teradu yang menyebabkan pengajuan perbaikan permohonan penyelesaian sengketa daluarsa hingga menghilangkan kesempatan Pengadu menggunakan haknya untuk memerjuangkan hak-hak dalam suatu sidang terbuka, menurut DKPP merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Selain itu, alasan para Teradu menolak permohonan penyelesaian sengketa karena telah menindaklajuti 3 (tiga) laporan Pengadu yang memiliki substansi sama, tidak berdasar. Baik secara konseptual maupun objek perkara serta mekanisme dan prosedur antara laporan dan permohonan sengketa merupakan dua hal yang berbeda, sehingga penanganan keduanya pun dilakukan secara berbeda. Sikap Teradu membiarkan dan tidak proaktif menanyakan kepentingan Pengadu saat berada di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kampar, menurut DKPP menunjukkan rendahnya rasa melayani (sense of services) yang dimiliki Teradu. Para Teradu dengan begitu mudah berdalil bahwa pengajuan perbaikan permohonan telah lewat waktu (daluarsa) terhadap suatu keadaan yang sengaja dibiarkan oleh Teradu hingga menghilangkan kesempatan Pengadu menggunakan hak untuk memperjuangkan hak- haknya dalam satu sidang penyelesaian sengketa yang dilakukan secara terbuka, menurut DKPP, merupakan tindakan yang tidak hanya menunda dan menolak keadilan, tetapi menghancurkan keadilan bagi Pengadu dalam menggunakan kesempatan memperjuangkan hak-haknya dalam suatu sidang yang diselenggarakan secara terbuka. Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 huruf c asas adil, huruf d asas kepastian hukum, huruf i asas profesional juncto Pasal 7 huruf a, Pasal 15 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili Pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [5.3] Bahwa para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa DKPP menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan para Teradu;

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Martunus selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kabupaten Kampar, Teradu II atas nama Zainul Aziz selaku Anggota Panwas Kabupaten Kampar terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Riau untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 13