Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 169/DKPP-PKE-III/2014 No. 176/DKPP-PKE-III/2014 No. 202/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 355/I-P/L-DKPP/2014 dan Nomor 357/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 169/DKPP-PKE-III/2014, Pengaduan Nomor 354/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 21 Mei 2014 dan Nomor 435/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang masing-masing diregistrasi dengan Nomor Perkara 176/DKPP-PKE- III/2014 dan 202/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU 1. Nama : Afifuddin, S.T. Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Riau Alamat : Pekanbaru, Provinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Iskandar Halim, S.H. Pekerjaan/Lembaga : Advokat/Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kampar Alamat : Jl. Suka Karya Perumahan GBP Blok J No. 23 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang, Kampar Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu II; 3. Nama : Yusriadi Pekerjaan/Lembaga : Staf Ahli Anggota DPD RI/PKS Kota Pekanbaru Alamat : Jl. Pendidikan, Perumahan Riau Purwodadi Sejahtera Blok H RT 09 RW 01 Kelurahan Sidomulyo Barat 1  Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Pengadu III; 4. Nama : Delvin Rawadi Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/PKS Kabupaten Kampar Alamat : Jl. Pendidikan, Perumahan Riau Purwodadi Sejahtera Blok H RT 09 RW 01 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Pengadu IV;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : H. Nurhamin Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Riau Alamat : Jl. Gajah Mada, Kota Pekanbaru, Riau Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Ilham Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Riau Alamat : Jl. Gajah Mada, Kota Pekanbaru, Riau Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Abdul Hamid Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Riau Alamat : Jl. Gajah Mada, Kota Pekanbaru, Riau 4. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu III; Nama : Sri Rukmini Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Riau Alamat : Jl. Gajah Mada, Kota Pekanbaru, Riau Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Syafril Abdullah Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Riau Alamat : Jl. Gajah Mada, Kota Pekanbaru, Riau Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Yatarullah Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Kampar Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin, S.H., Bangkinang, Kampar Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Sardalis 2  Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kampar Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin, S.H., Bangkinang, Kampar Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu VII; 8. Nama : Ahmad Dahlan Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kampar Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin, S.H., Bangkinang, Kampar 9. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu VIII; Nama : Hasbi Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kampar Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin, S.H., Bangkinang, Kampar Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IX; 10. Nama : Dahmizar Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kampar Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin, S.H., Bangkinang, Kampar Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu X; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 355/I-P/L-DKPP/2014 dan Nomor 357/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 169/DKPP-PKE-III/2014, Pengaduan Nomor 354/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 21 Mei 2014 dan Nomor 435/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang masing-masing diregistrasi dengan Nomor Perkara 176/DKPP-PKE-III/2014 dan 202/DKPP-PKE- III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 26 Agustus 2014 dan 8 September 2014, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 3 1. Bahwa KPU Provinsi Riau pada tanggal 23 April s.d 25 April 2014 melakukan rekapitulasi Pemilu Legislatif di tingkat provinsi di Hotel Pangeran Jalan Sudirman Kota Pekanbaru; 2. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Kabupaten Kampar, ditemukan ketidaksinkronan total perolehan suara sah dan tidak sah untuk DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten; 3. Bahwa KPU Provinsi Riau melakukan penghilangan suara tidak sah perolehan suara untuk DPRD Provinsi di kabupaten Kampar sebanyak 680 suara, dengan maksud agar terjadinya sinkronisasi total suara sah dan tidak sah antara DPR RI dengan DPRD Provinsi; 4. Bahwa KPU Provinsi Riau melakukan pembiaran terhadap ketidaksinkronan perolehan suara sah dan tidak sah antara DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi di Kabupaten Kampar dengan mengesahkan hasil pleno rekapitulasi di tingkat provinsi. Bahwa atas penetapan hasil rekapitulasi tersebut, Saksi PKS atas nama Idral menyatakan keberatan; 5. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi di tingkat nasional pada tanggal 27 April 2014, KPU Provinsi Riau mendapatkan penolakan dari KPU RI dan Bawaslu RI karena tidak sinkronnya perolehan suara sah dan tidak sah untuk DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi; 6. Bahwa tindak lanjut dari penolakan tersebut, KPU RI dan Bawaslu RI meminta agar KPU Provinsi Riau melakukan pencermatan kembali terhadap ketidaksinkronan tersebut; 7. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau untuk melakukan pembetulan data di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu; 8. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi ulang yang dilakukan hanya menginventarisasi jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, dan total suara sah dan tidak sah tanpa menghitung ulang perolehan suara partai dan suara Caleg, sehingga proses yang dilakukan terhadap rekapitulasi ulang malah membuat data semakin kacau dengan mengambil jumlah suara sah dan tidak sah dari C1 plano sementara rincian suara partai dan Celeg tetap tidak dihitung ulang dengan mengambil data berdasarkan form model D1 dan form model DB sehingga hasilnya tetap tidak sinkron. Bahwa terhadap proses tersebut, KPU Provinsi Riau tetap melakukan pembiaran dan kembali mengesahkan rekap ulang yang jumlah suara sah dan tidak sah antara DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi tetap tidak sinkron; 9. Bahwa terhadap penetapan tersebut saksi PKS atas nama Yusriadi menyatakan keberatan pada form Model DC-2 tetanggal 3 Mei 2014 ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Riau Dr. H. Nurhamin. S.Pt, M.H.; 4 10. Bahwa KPU Provinsi Riau kembali mendapatkan penolakan yang kedua kalinya oleh KPU RI dan Bawaslu RI pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara untuk Provinsi Riau karena masih tidak sinkronnya perolehan suara sah dan tidak sah antara DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi. Saksi PKS di tingkat Pusat atas nama Yanuar Ari Wibowo mengajukan permohonan kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk dilaksanakan percermatan ulang terhadap tidak sinkronnya suara sah dan tidak sah dengan meminta melakukan perhitungan ulang pada suara Partai dan Caleg; 11. Bahwa KPU Provinsi Riau disinyalir menerima dana gratifikasi dari Bupati Rokan Hulu sebanyak 140 juta yang diterima melalui 2 tahapan di bulan Februari dan bulan April 2014 terkait dengan kepentingan penyeleksian anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu dan pencalonan anggota DPRD Provinsi Dapil Rokan Hulu yang juga merupakan istri Bupati; 12. Bahwa pada saat rekapitulasi ulang yang dilakukan KPU Kabupaten Kampar yang disaksikan oleh Ketua KPU Provinsi Riau ditemukan banyak kotak suara yang tidak bersegel, tidak terkunci dan ada sebagian kotak yang kuncinya masih melekat di gembok, C-1 plano yang tidak terisi, C-1 plano yang tercoret dan ter tipex tanpa paraf saksi; 13. Bahwa KPU Kabupaten Kampar menyelenggarakan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada tanggal 19-23 April 2014. Saksi PKS, PDI Perjuangan, dan PKB menyampaikan keberatan terkait dengan penggelembungan suara pada rekapitulasi tingkat PPK yakni Kecamatan Tapung, Tapung Hulu, Kampar Kiri Hulu, Tambang, dan Kuok; 14. Bahwa pada saat rekapitulasi dimulai, KPU Kabupaten Kampar telah diingatkan saksi agar permasalahan tidak sinkronnya data suara sah dan tidak sah yang terjadi di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu dapat diselesaikan dengan menghitung ulang rincian atau perolehan suara masing-masing caleg dan masing-masing partai dari Form Model C-1 Plano pada Desa/TPS yang tidak sesuai (sinkron) data perolehan suara sah dan tidak sahnya agar ditemukan angka yang pasti; 15. Bahwa atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kabupaten Kampar memerintahkan dan merekomendasikan agar rekapitulasi menggunakan Form Model D-1 Plano. Terhadap rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Kampar berjanji untuk menyelesaikan persoalan sebelum dilakukan pengesahan Pleno tingkat Kabupaten; 16. Bahwa janji tersebut diingkari. Sampai Pleno ditutup, permasalahan tidak diselesaikan sehingga saksi mengajukan keberatan melalui Form Model DB-2; 17. Bahwa hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kampar tersebut dipaksakan dibawa ke Pleno Rekapitulasi tingkat provinsi tanpa lebih dahulu menyelesaikan keberatan saksi dan menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar; 5 18. Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat provinsi, bertempat di Hotel Pangeran tanggal 24 April 2014, hasil rekapitulasi Kabupaten Kampar juga mendapatkan penolakan dari saksi partai politik dan Bawaslu Provinsi Riau. KPU Provinsi Riau melakukan pembiaran dan tidak menindaklanjuti keberatan saksi dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau; 19. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Nasional, KPU RI dan Bawaslu RI memerintahkan KPU Provinsi Riau untuk melakukan pencermatan dan rekapitulasi ulang di Kabupaten Kampar; 20. Bahwa Rekapitulasi Ulang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kampar pada tanggal 28 April-2 Mei 2014; 21. Bahwa pada saat dilakukan pencermatan dan rekapitulasi ulang didapati Form Model DA untuk beberapa desa di Tapung dan Tapung Hulu tidak ditemukan di dalam kotak sehingga Panwaslu Kabupaten Kampar merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang/rekapitulasi ulang menggunakan Form Model C-1 Plano TPS; 22. Bahwa pada saat KPU Kabupaten Kampar memindahkan kotak suara dari gudang ke tempat Pleno Penghitungan Ulang, para saksi partai politik menyaksikan banyak kotak suara yang tidak tersegel, tidak memiliki gembok, rusak, diikat lakban, dan kunci yang masih menggantung di gembok. Para saksi juga melihat dan mencatat, banyak C-1 Plano yang hilang atau tidak ditemukan dan C-1 Plano yang masih kosong/tidak diisi. Selain itu, ditemukan juga C-1 Plano yang dicoret dan di-tipe-ex tanpa ada perbaikan dengan paraf saksi dan petugas KPPS. Saksi juga menemukan ada TPS yang merekap bukan di C-1 Plano melainkan di kertas karton; 23. Bahwa para saksi menyaksikan C-1 Plano yang kosong/tidak diisi ketika dikeluarkan dari kotak kemudian diisi oleh petugas KPU Kabupaten Kampar bersama dengan petugas PPK. Saksi mencurigai telah terjadi perubahan data; 24. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ulang, surat suara sah dan tidak sah dari Form C-1 Plano ditemukan: a. Ketidaksinkronan jumlah surat suara sah dan tidak sah antara DPD/DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota; b. Jumlah surat suara sah dan tidak sah dari C-1 Plano dibandingkan dengan DA-1 tidak sama angkanya; c. Suara sah dari C-1 Plano berbeda dengan DA-1 dan DB, sebagai berikut: Caleg Desa Form C-1 Form DA dan DB Selisih DPD Danau Lancang 6.944 7.721 777 DPR RI Danau Lancang 7.844 7.721 123 DPRD Prov Rimba Makmus 894 825 69 Danau Lancang 7.960 8.012 52 DPRD Kab Kasikan 6.728 6.687 41 Danau Lancang 8.303 8.253 50 6 25. Bahwa perbaikan yang dilakukan pada saat rekapitulasi ulang selama 4 (empat) hari hanya menyangkut suara sah dan suara tidak sah saja, tanpa memperbaiki rinciannya. Dengan kata lain, hasil akhir suara sah dan suara tidak sah menggunakan C-1 Plano, sedangkan rincian suara partai dan masing-masing caleg menggunakan DB-1 pada Pleno selanjutnya; 26. Bahwa penggelembungan suara di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu bukan hanya dugaan semata melainkan terbukti melalui pernyataan 2 (dua) orang Linmas di TPS 17 Desa Danau Lancang bahwa mereka melihat petugas TPS mencoblos surat suara banyak sekali di luar bilik suara. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa tidak ada perbedaan atau antara Pengadu dan Teradu sama-sama mengakui adanya permasalahan ketidaksinkronan jumlah surat suara yang digunakan antara DPD RI, DPR RI, DPRD Kab/Kota dan DPRD Propinsi di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu; 2. Bahwa baik dari penjelasan Pengadu maupun Teradu sama-sama menerangkan bahwa meskipun telah dilakukan penghitungan ulang berdasarkan C-1 Plano TPS hasil surat suara yang digunakan tetap tidak sama atau sinkron atara DPD RI, DPR RI, DPRD Kab/ Kota dan DPRD Propinsi; 3. Bahwa Teradu I mengakui benar hadir dan memimpin jalannya rekapitulasi ulang di KPU Kabupaten Kampar; 4. Bahwa Teradu I mengetahui adanya C-1 Plano TPS yang hilang dari kotak suara, C-1 Plano TPS yang tidak diisi dan kekacauan data lainnya, namun terhadap hal tersebut tidak ada solusi yang diberikan oleh KPU Provinsi Riau. Justru kehadiran Teradu I yang memimpin jalannya rekapitulasi mendapat penolakan karena dinilai melampaui kewenangannya, sebab rekapitulasi di tingkat Kab/Kota harus dilakukan oleh KPU Kab/Kota; 5. Bahwa terkait ditolaknya dua kali Hasil Pleno KPU Provinsi Riau pada Pleno KPU RI telah membuktikan ketidakprofesionalan KPU Provinsi Riau dalam menjalankan tahapan Pemilu; 6. Bahwa tindakan KPU Provinsi Riau yang tetap membawa hasil rekapitulasi yang bermasalah tersebut ke tahapan rekapitulasi tingkat nasional membuktikan tidak adanya i‟tikad baik dari KPU Provinsi Riau untuk menyelesaikan permasalahan selisih angka yang terjadi di Tapung dan Tapung Hulu; 7 7. Bahwa pada bulan Februari 2014, KPU Provinsi Riau mengakui telah menerima sejumlah uang dari Bupati Rokan Hulu sebesar Rp.40.000.000,- untuk keperluan penyeleksian anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan harapan uang tersebut dapat memuluskan 5 nama yang direkomedasikan oleh Bupati Rokan Hulu untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu; 8. Bahwa KPU Provinsi Riau meluluskan 3 dari 5 nama yang direkomendasikan Bupati untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan pertimbangan orang tersebut dianggap memenuhi persyaratan sebagai anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu oleh KPU Provinsi Riau; 9. Bahwa atas peristiwa tersebut Pelapor/Pengadu berasumsi bahwa KPU Provinsi Riau telah melakukan tindakan melanggar hukum, tidak professional, tidak mandiri dan tidak independen dalam melakukan rekrutmen anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu; 10. Bahwa pada April 2014 Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau kembali menerima sejumlah uang masing-masing Rp. 20.000.000,- dengan total Rp.100.000.000,- dari Bupati Rokan Hulu untuk kepentingan rekapitulasi hasil Pemilu Legislatif yaitu memuluskan proses rekapitulasi untuk Caleg DPRD Provinsi Riau yang kebetulan istri Bupati Rokan Hulu; 11. Bahwa karena peristiwa tersebut menjadi pemberitaan yang hangat oleh media baik lokal maupun nasional, maka KPU Provinsi Riau menyerahkan uang gratifikasi tersebut kepada KPK. Pengadu menganggap tindakan itu sudah telat; 12. Bahwa ketika KPU Provinsi Riau menerima uang tersebut, seharusnya sebagai penyelenggara Pemilu yang baik, KPU Provinsi Riau harusnya langsung menolak uang tersebut, bukan malah membawanya ke Pekanbaru dan setelah 2 bulan kemudian baru dikembalikan ke KPK karena mendapat pemberitaan yang hangat dari media; 13. Bahwa Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau telah melakukan pelanggaran kode etik berat; 14. Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 198 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2012, serta Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011; 15. Bahwa Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X terbukti melanggar Pasal 2, Pasal 194 ayat (3) dan Pasal 196 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 16. Bahwa para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (1) huruf l UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 17. Bahwa para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PERMOHONAN 8 [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat kepada Ketua KPU Provinsi Riau atas nama Dr. H. Nurhamin Spt. M.H., Anggota KPU Provinsi Riau atas nama Ilham, SH, LLM dan H. Abdul Hamid, S.Pi. M.Si, serta memberikan peringatan keras kepada anggota KPU Provinsi Riau atas nama Hj. Sri Rukmini, S H., M.Ikom dan Drs. Syafril Abdullah, M.Si; dan 3. Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar. [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 05/HPP/Panwaslu- Kampar/IV/2014 tanggal 22 April 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu; 2. Bukti P-2 : Surat Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 06/HPP/Panwaslu- Kampar/IV/2014 tanggal 23 April 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu; 3. Bukti P-3 : Surat Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 039/Panwaslu- Kampar/IV/2014 tanggal 28 April 2014 Perihal Rekomendasi; 4. Bukti P-4 : Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor 121/Bawaslu-Riau/IV/2014 tanggal 24 April 2014 Perihal Rekomendasi; 5. Bukti P-5 : Kliping Berita Riau EditorCom edisi 2 Mei 2014 dengan judul “Rekapitulasi Ulang, KPUD Kampar Dinilai Semakin Bobrok”; 6. Bukti P-6 : Kliping Berita Suara Kampar Online edisi 2 Mei 2014 dengan judul “Data Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Pileg 2014 Tapung dan Tapung Hulu Semakin Kacau”; 7. Bukti P-7 : Pernyataan Keberatan Saksi Model DC-2 a.n. Idral tanggal 24 April 2014; 8. Bukti P-8 : Pernyataan Keberatan Saksi Model DC-2 a.n. Afifudin tanggal 2 Mei 2014; 9. Bukti P-9 : Berita Acara Nomor 38/BA/V/2014 Tentang Ketidaksinkronan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, jumlah seluruh surat suara yang digunakan, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, hasil penghitungan model C-1 Plano Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar; 9 10. Bukti P-10 : Keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 076/Panwaslu-Kampar/VIII/2014; 11. Bukti P-11 : Formulir Model DC-2 Pernyataan Kejadian Khususdan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014; 12. Bukti P-12 : Formulir Model DC-1 DPR Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014; 13. Bukti P-13 : Formulir Model DC-1 DPD Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014; 14. Bukti P-14 : Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014; 15. Bukti P-15 : Berita di sejumlah media online; http://www.jpnn.com/read/ 2014/05/14/234459/KPK-Diminta-Usut-Upaya-Suap-Bupati- Rohul-ke-KPU-Riau-; http://news.detik.com/read/2014/05/09/171959/2578566/10/ terima-dana-gratifikasi-ratusan-juta-kpu-riau-lapor-ke-kpk; http://politikriau.com/read-5792-2014-05-14-formarohul-demo- kpk-desak-kasus-gratifikasi-bupati-rokan-hulu-ke-kpu-riau- segera-diusut-.html PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2014 dan 8 September 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 April 2014 di Hotel Pangeran Pekanbaru; 2. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Riau yang diikuti seluruh KPU kabupaten/kota berjalan baik, aman, lancar, tertib, terbuka dan hanya menyisakan keberatan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait tidak sinkronnya antara perolehan suara sah dan tidak sah antara suara DPD dengan DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 3. Bahwa saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi sejak tanggal 22 April 2014 diikuti oleh seluruh KPU kabupaten/kota; Pekanbaru, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantansingingi, Kepulauan 10  Meranti, Bengkalis, dan Dumai. KPU Kabupaten Kampar terlambat karena proses rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum tahun 2014 untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Kampar berjalan alot, terutama karena adanya keberatan dari pihak Pengadu yang mendesak rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar melakukan pencermatan ulang terkait selisih antara surat suara sah dan tidak sah antara DPD dengan DPR, DPRD provinsi. Rekomendasi Panwaslu diberikan jelang rapat pleno pengesahan rekapitulasi hasil pada tanggal 23 April 2014 sekitar pukul 23.30 WIB, dan KPU Kabupaten Kampar baru bisa mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Riau pada tanggal 24 April 2014 karena harus menanggapi sejumlah rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kampar tersebut; 4. Bahwa saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional untuk KPU Provinsi Riau pada tanggal 26 April 2014, sekitar pukul 14.00 WIB, pengesahan hasilnya ditunda sementara karena adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 121/BAWASLU-Riau/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang harus dilaksanakan terlebih dulu; 5. Bahwa pengesahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Provinsi Riau di tingkat nasional baru disahkan pada tanggal 8 Mei 2014, setelah KPU Riau melaksanakan pencermatan dan pembetulan data; di Kabupaten Kampar; Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, dan melakukan sinkronisasi data atas perintah KPU RI untuk; Kota Dumai dan Kabupaten Pelalawan. Bahwa dalam pengesahan rekapitulasi hasil di tingkat nasional diterima oleh seluruh peserta; Bawaslu RI, seluruh saksi Parpol kecuali PKS menerima dengan memberikan catatan, meskipun tetap masih terdapat selisih antara surat suara sah dan tidak sah antara DPD dengan DPR, DPRD provinsi, dan mempersilakan jika ada yang ingin mengambil langkah penyelesaian sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang mendalilkan para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau melakukan pembiaran terhadap tidak sinkronnya suara sah dan tidak sah untuk perolehan suara antara DPD dengan DPR, DPRD provinsi di Kabupaten Kampar, karena adanya kerja sama yang terstruktur, sistematis dan massif antar Penyelenggara terkait dengan adanya dugaan penggelembungan suara untuk perolehan Caleg dengan tetap mengesahkan hasil rapat pleno rekapitulasi penetapan suara hasil pemilu legislatif tahun 2014 untuk Kabupaten Kampar di tingkat provinsi, para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau menegaskan bahwa dalil Pengadu tersebut adalah tidak benar; Atas dalil Pengadu tersebut para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau menindaklanjuti langsung Surat Rekomendasi Bawaslu Riau Nomor: 121/BAWASLU- Riau/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 yang dibacakan setelah rapat pleno KPU Provinsi Riau sudah mengesahkan rekapitulasi penetapan suara hasil pemilu 11  legislatif tahun 2014 untuk kabupaten/kota di tingkat Provinsi Riau yang disetujui Bawaslu Provinsi Riau, dan semua saksi partai politik yang hadir kecuali saksi PKS, atas nama saudara Idral, yang selanjutnya sudah menyampaikan keberatan dengan mengisi formulir Model DC-2 tingkat Provinsi Riau; Bahwa Bawaslu Provinsi Riau dalam surat rekomendasi Nomor: 121/BAWSLU- Riau/IV/2014 tersebut; merekomendasikan KPU Provinsi Riau melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang Model D1 se- Kecamatan Tapung dan se-Kecamatan Tapung Hulu, dan Model DB1 tingkat Kabupaten Kampar yang diserahkan setelah rapat pleno rekapitulasi penetapan suara hasil pemilu legislatif pada tanggal 24 April 2014, sekitar pukul 23.00 WIB malam; Bahwa pada malam itu juga, setelah proses pengesahan rekapitulasi hasil di tingkat Provinsi Riau, melalui surat yang ditandatangani Ketua KPU Provinsi Riau Dr. Nurhamin memerintahkan KPU Kabupaten Kampar melalui surat Nomor: 212/KPU- Prov-004/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 agar segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nomor: 121/BAWASLU-Riau/IV/2014 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tersebut. Selanjutnya, karena rekapitulasi hasil di tingkat Provinsi Riau tersebut sudah disahkan, KPU Provinsi Riau melanjutkan untuk mengikuti rapat pleno pembacaan rekapitulasi hasil di tingkat nasional berdasarkan surat undangan KPU RI Nomor: 514/UND/IV/2014 tertanggal 16 April 2014, dengan tetap memerintahkan KPU Kabupaten Kampar melakukan pencermatan dan pembetulan data sesuai rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau tersebut; 7. Bahwa dalil Pengadu yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi Riau mendapat penolakan pada saat pembacaan rekapitulasi di tingkat nasional pada tanggal 27 April 2014 oleh KPU RI dan Bawaslu RI karena tidak sinkronnya perolehan suara sah dan tidak sah untuk DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi adalah tidak benar; Atas dalil Pengadu tersebut para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau menjelaskan bahwa pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum calon anggota legislatif tahun 2014 untuk Provinsi Riau di tingkat nasional sesuai surat undangan dari KPU RI Nomor: 514/UND/IV/2014 tertanggal 16 April 2014 perihal undangan rekapitulasi tanggal 26 s/d 28 April 2014 tersebut, adalah bukan ditolak, tapi ditunda sementara. Pembacaan rekapitulasi hasil tersebut dilaksanakan pada hari pertama tanggal 26 April 2014, bukan 27 April 2014 seperti yang didalilkan Pengadu. Pada saat pembacaan rekapitulasi hasil, KPU Provinsi Riau di urutan kedua setelah KPU Bangka Belitung. Pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat nasional yang dipimpin Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, KPU Provinsi Riau belum sempat membacakan rekapitulasi hasil karena 12 adanya penyampaian pandangan dari Bawaslu RI, yang disampaikan Daniel Zuchron, dan interupsi Bawaslu Riau yang disampaikan Edy Syarifuddin (Ketua); Selanjutnya saudara Daniel meminta kepada pimpinan rapat untuk menunda sementara pembacaan rekapitulasi hasil untuk Provinsi Riau di tingkat nasional dan meminta KPU Provinsi Riau melaksanakan dulu rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau di 3 (tiga) kabupaten/kota di Riau pada tanggal 24 April 2014 yaitu rekomendasi Nomor: 121/Bawaslu-Riau/IV/2014 untuk pembetulan data di Kabupaten Kampar; 120/Bawaslu-Riau/IV/2014 untuk pembetulan data di Kabupaten Rokan Hulu; dan 119/Bawaslu-Riau/IV/2014 untuk pembetulan data di Kabupaten Siak. Bawaslu RI waktu itu juga meminta pimpinan rapat mengizinkan anggota Bawaslu Riau; Edy Syarifuddin (Ketua), Rusdi Rusdan (Anggota), dan Fitri Heriyanti (Anggota) untuk membacakan kembali ketiga rekomendasi Bawaslu Riau tersebut; Selanjutnya, setelah mendengar keterangan Bawaslu RI, para saksi partai politik di antaranya; Yanuar Arif (PKS), Ferry Mursyidan Baldan (Nasdem), dan Sudiyatmiko Aribowo (PDI-P) melalui pimpinan rapat sepakat meminta pembacaan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara pemilihan umum anggota legislatif untuk Provinsi Riau di tingkat nasional ditunda sementara, dan akhirnya disetujui oleh pimpinan rapat pleno, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik; - Bahwa berdasarkan rapat pleno nasional tanggal 26 April 2014 tersebut, para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau langsung menindaklanjuti dengan membagi komisioner; Dr. Nurhamin dan Syafril Abdullah melakukan supervisi ke KPU Kabupaten Kampar terhitung tanggal 28 April 2014; Ilham melakukan supervisi ke KPU Kabupaten Rokan Hulu; Abdul Hamid dan Sri Rukmini melakukan supervisi ke KPU Siak; - Bahwa para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau telah mensupervisi proses pencermatan dan pembetulan data yang dilakukan KPU Kampar bersama PPK, Panwaslu Kabupaten Kampar, Bawaslu Provinsi Riau dengan membuka kotak suara kurang lebih 872 kotak untuk Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu terhitung sejak 28 April 2014 s/d 01 Mei 2014, dan hasilnya tetap terjadi selisih suara sah dan tidah sah antara DPD, DPR, DPRD provinsi di Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, namun hasil pencermatan itu tetap tidak mengurangi perolehan suara, baik suara partai politik dan suara Caleg. Panwaslu Kabupaten Kampar dan saksi partai politik pada tanggal 01 Mei 2014 menyetujui hasil pencermatan dan pembetulan data tersebut disahkan di tingkat Kabupaten Kampar, untuk selanjutnya disahkan dalam rapat pleno ulang di tingkat Provinsi Riau pada tanggal 03 Mei 2014; - Bahwa penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Kampar telah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh PKS, sebagai Pemohon, sebagaimana dalam permohonannya mendalilkan terjadinya selisih suara sah dan tidak sah antara DPR, DPD, dan DPRD provinsi telah 13  mengakibatkan kerugian perolehan suara Pemohon. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam putusannya pada perkara Nomor: 06-09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tertanggal 26 Juni 2014, karena dalam pertimbangannya MK menyatakan, bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan di TPS-TPS mana saja Pemohon dirugikan, dan berapa jumlah suara Pemohon yang dirugikan akibat terjadinya selisih suara sah dan tidak sah tersebut; 8. Bahwa dalil Pengadu yang mendalilkan Teradu I melakukan tindakan tidak profesional dalam pencermatan dan pembetulan data di KPU Kabupaten Kampar, adalah tidak benar; Atas dalil tersebut, dapat Teradu I jelaskan bahwa sesuai dengan tahapan dan kemampuan di masing-masing KPU kabupaten/kota di Riau yang beragam karena sebagiannya baru dilantik pada tanggal 04 Maret 2014 sebagai penyelenggara, Teradu I menilai perlu dilakukan supervisi secara intensif sehingga Teradu I perlu berulangkali hadir dalam rapat pleno di KPU Kabupaten Kampar bersama Teradu Syafril Abdullah, sebagai koordinator wilayah untuk KPU Kabupaten Kampar, dan beberapa Teradu lainnya, seperti Sri Rukmini dan Ilham; Bahwa Teradu I sudah menjalankan kewajiban sesuai amanah yang diemban. Sesungguhnya yang terjadi adalah pihak Pengadu, terutama Ketua PKS Kampar, Syahrul Aidi dan beberapa tokoh Ormas Islam sering kali menelepon Teradu I. Teradu I diminta membantu selisih surat suara sah dan tidak sah merugikan umat Islam di Kampar, di mana terjadi perbedaan tipis perolehan suara Caleg PKS untuk DPRD provinsi dengan Caleg PDI-P untuk di DPRD provinsi di Kecamatan Tapung, dan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar; Bahwa Teradu I menyikapi persoalan tersebut tetap dengan mengedepankan hubungan profesional dan independensi sebagai Penyelenggara. Teradu I harus memberikan kesetaraan kepada setiap peserta pemilu yang ada di wilayah kerja Teradu I sehingga dengan demikian dalil Pengadu tidak berdasar, apalagi dalil yang menyebutkan, Teradu I dapat mengubah hasil setiap perolehan partai dan caleg di Kabupaten Kampar sehingga dapat dibuktikan di MK kekokohan pleno yang di jalankan oleh KPU Provinsi Riau sudah sangat prosedural; 9. Bahwa Teradu I menghalangi setiap keinginan Pengadu, saat menjadi saksi dari PKS dalam rekapitulasi hasil pencermatan dan pembetulan data di KPU Kabupaten Kampar, adalah tidak benar; Teradu I tidak pernah menghalangi segala keinginan Pengadu, justru segala sesuatu yang diinginkan Pengadu telah dilaksanakan dan diakomudir untuk melakukan pencermatan, namun ketidakpuasan itu menyebabkan rapat pleno di KPU Kabupaten Kampar terjadi perdebatan sangat alot dan mengarah kepada ketidakjelasan duduk persoalan yang didebatkan. Bahwa pada waktu itu, tidak ada satupun suara dari pihak Pengadu yang dirugikan, dan dengan kebijaksanaan tindakan tegas harus 14  dilakukan Teradu I dengan cara mengarahkan jalannya proses rapat pleno dengan memberi kesetaraan kepada seluruh saksi partai politik yang lainnya untuk menanggapi. Namun saat itu pihak Pengadu sangat dominan sehingga tujuan yang diharapkan agar kesepakatan untuk membuka kotak merupakan kesepakatan dari seluruh peserta, bukan keinginan sepihak saja dari Pengadu; 10. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang mendalilkan dugaan penerimaan gratifikasi dari Bupati Rokan Hulu sebanyak 140 juta rupiah yang diterima melalui 2 tahapan di bulan Februari 2014 dan April 2014 terkait kepentingan penyeleksian calon anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu dan pengesahan perolehan suara Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hulu yang juga merupakan istri Bupati Rokan Hulu, adalah tidak benar; Atas dalil Pengadu tersebut, para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau menjelaskan bahwa Teradu Ilham dan Abdul Hamid usai dilantik menjadi anggota KPU Provinsi Riau bersama Teradu Dr. Nurhamin, Sri Rukmini, dan Syafril Abdullah oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik pada tanggal 19 Februari 2014 di Jakarta langsung mendapat tugas melakukan tes kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon anggota KPU kabupaten/kota, dan masing-masing di 11 kabupaten/kota dari sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d 01 Maret 2014; Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Teradu Ilham dan Abdul Hamid mendapat penugasan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 orang calon anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu didampingi 2 orang staf dari sekretariat KPU Provinsi Riau. Teradu berangkat menggunakan kendaraan dinas sekitar pukul 05.30 WIB, dan tiba di KPU Kabupaten Rokan Hulu di Jalan Imam Bonjol No. 48 Pasirpengarian, Rokan Hulu sekitar pukul 08.30 WIB; Bahwa Teradu Ilham dan Abdul Hamid sudah ditunggu sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hulu, Sariaman S.H.. Saat itu Sariaman menyampaikan bahwa Bupati Rokan Hulu, Drs Achmad MSi bermaksud mengajak Teradu Ilham dan Abdul Hamid sarapan bersama di kompleks rumah dinasnya, yang jaraknya kurang lebih 5 menit. Teradu Ilham dan Abdul Hamid sempat keberatan, karena jadwal uji kelayakan dan kepatutan harus dimulai pukul 09.00 WIB, tapi Sariaman memastikan hanya sebentar saja, dan jarak antara KPU Rokan Hulu dengan kompleks rumah dinas Bupati Rokan Hulu cukup dekat. Ketika Sariaman meminta Teradu Ilham dan Abdul Hamid masuk ke dalam mobil dinasnya, Teradu sempat meminta sebaiknya 2 orang staf sekretariat KPU Riau yang ikut bersama keduanya juga diikutsertakan. Tapi, Sariaman menyarankan, sebaiknya Teradu Ilham dan Abdul Hamid saja. Dua orang staf sekretariat KPU Provinsi Riau kemudian diarahkan untuk mengecek persiapan ruangan di Wisma Gelora Pasingpengaraian, tempat dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan; Bahwa Teradu Ilham dan Abdul Hamid tiba di kompleks perumahan dinas Bupati Rokan Hulu sekitar pukul 08.40 WIB, dan disambut langsung Bupati yang 15 mengenakan pakaian jubah panjang warna putih dan memakai topi haji. Bupati langsung mengarahkan Teradu Ilham dan Abdul Hamid ke ruangan tengah dan langsung mempersilakan menyantap hidangan sarapan pagi yang sudah disiapkan di atas meja; terdiri dari 2 piring lontong, dan 2 mangkok bubur pulut hitam. Sementara Sekretaris KPU Rokan Hulu, Sariaman S.H. tetap menunggu di ruangan tamu depan. Sariaman menolak ketika Teradu Ilham dan Abdul Hamid mengajak ikut ke ruangan tengah; Bahwa selama sarapan pagi bersama, Bupati hanya menyampaikan ucapan selamat kepada Teradu Ilham dan Abdul Hamid karena baru saja terpilih dan dilantik sebagai anggota KPU Provinsi Riau. Selebihnya, Bupati hanya menyampaikan agar calon anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu nanti yang terpilih dapat mempertahankan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, seperti yang dilakukan anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu sebelumnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 08.55 WIB, Teradu Ilham dan Abdul Hamid menyampaikan kepada Bupati bahwa keduanya harus melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan untuk 10 orang calon anggota KPU Rokan Hulu di Wisama Gelora Pasingpengaraian, dan diperkenankan oleh Bupati. Namun sebelum keluar, Bupati meminta Teradu Ilham dan Abdul Hamid menunggu, lalu Bupati masuk dan ke luar dari kamar sambil mengatakan ada sedikit buah tangan khas Rokan Hulu sambil menyerahkan 2 map besar warna biru kepada keduanya; Bahwa saat itu Teradu Ilham dan Abdul Hamid, karena terburu-buru, hanya berpikir buah tangan biasa dan meletakkannya di dalam mobil lalu menuju lokasi; Bahwa pada saat melaksanakan uji kepatutan jelang waktu istirahat untuk menunaikan Salat Jumat, Teradu Abdul Hamid menyampaikan bahwa di dalam map tersebut terdapat kertas berkop Pemda Rokan Hulu yang berisi daftar 5 nama dari 10 calon anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu yang mengikuti uji kepatutan dan ada tandatangan basah yang diduga tandatangan Bupati Rokan Hulu. Sedangkan, isinya yang lain ia tak berani membuka. Akhirnya disepakati untuk tidak membuka kedua map tersebut, selanjutnya setiba di Pekanbaru akan langsung melaporkan ke Ketua KPU Provinsi Riau; Bahwa setibanya di Pekanbaru, tanggal 28 Februari 2014, sekitar pukul 21.30 WIB, sesuai kesepakatan Teradu Ilham langsung melaporkan kepada Ketua KPU Provinsi Riau melalui sambungan telepon seluler perihal 2 map yang diberikan oleh Bupati Rokan Hulu tersebut. Lalu, Teradu Ilham meminta untuk membahasnya karena curiga terhadap isi kedua map tersebut, dan tidak mau mengambil risiko karena harus menjaga sumpah janji sebagai penyelenggara yang baru saja diucapkan. Ketua KPU Provinsi Riau lalu menyarankan agar dibahas nanti pada hari kerja bersama dengan Teradu Ilham dan Abdul Hamid; Bahwa dari pembahasan antara Teradu Ilham dan Abdul Hamid dengan Teradu I disepakati untuk melaporkan ke pihak penegak hukum. Bahkan, sempat ada usulan 16 dikembalikan ke Bupati Rokan Hulu. Namun, karena khawatir justru menjadi jebakan, akhirnya disepakati ke penegak hukum. Sempat terjadi diskusi ke penegak hukum yang mana? Apakah ke kepolisian, kejaksaan atau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Teradu Ilham kemudian oleh Teradu I diminta mencari informasi ke KPK, dan melalui seorang wartawan Jawa Pos, Fatra Nazrul Islami yang kebetulan desk liputan di gedung KPK, diminta untuk mencari tahu informasi terkait pengembalian pemberian sesuatu atau barang dari seorang pejabat daerah yang diterima penyelenggara Pemilu; Bahwa, menurut Fatra Nazrul Islami kepada Teradu Ilham berdasarkan konsultasinya ke KPK, bahwa jika terkait pemberian/gratifikasi satu-satunya lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima itu adalah di bagian Direktorat Gratifikasi KPK, dan tidak ada di lembaga kepolisian maupun kejaksaan. Di samping itu, waktunya harus tidak boleh lebih dari 30 hari sejak diterima. Lalu, soal penyerahan disarankan tidak terlalu terburu-buru, tapi diserahkan saja pada saat Teradu Ilham dan Abdul Hamid ada tugas ke Jakarta. Teradu Ilham waktu itu sempat menanyakan bagaimana kalau ternyata isinya hanya buah tangan biasa, tak seperti yang dikhawatirkan. Menurut Fatra, KPK tak terlalu mempersoalkan, yang terpenting jika terkait pemberian yang diterima oleh penyelenggara, berapa pun nilainya tetap akan diterima di KPK. Akhirnya Teradu Ilham dan Abdul Hamid sepakat menyerahkan 2 map warna biru tersebut ke KPK dengan meminta Ketua KPU Provinsi Riau meneken surat pengantar secara resmi; Bahwa, pada tanggal 20 s/d 22 Maret 2014, Teradu Ilham dan Abdul Hamid ditugaskan mengikuti Bimtek (bimbingan teknis) untuk calon tim pemeriksa daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Hotel Lippo Karawachi, Tangerang, Banten. Sesuai kesepakatan, disela-sela acara Bimtek DKPP, Teradu Ilham pada Jumat tanggal 21 Maret 2014 diutus menyerahkan kedua map tersebut ke gedung KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta, sementara Teradu Abdul Hamid tetap mengikuti kegiatan di DKPP; Bahwa, setibanya di KPK sekitar pukul 14.00 WIB, Teradu Ilham sudah ditunggu wartawan Jawa Pos, Fatra Nazrul Islami. Selanjutnya, Teradu Ilham bersama Fatra Nazrul Islami menuju lantai 1 gedung KPK, tepatnya di bagian Gratifikasi yang diterima oleh 2 orang staf KPK; yaitu Arief NC, dan Mutiara Carina RA. Selanjutnya, setelah diminta menceritakan alasan ke bagian gratifikasi, dan menyerahkan 2 bundel map, saudara Arief NC meminta Teradu Ilham membuka kedua amplop yang sekelilingnya ditutup rapat dengan anak staples. Setelah dibuka di dalam kedua amplop tersebut terdapat lagi masing-masing dua bundel map kecil warna krem bergambar burung garuda bertuliskan kop Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan dalam keadaan dilem. Lalu, Arief NC meminta Teradu Ilham membukanya, dan setelah dibuka kedua map tersebut berisi segepok uang Rp.50.000 (lima puluh ribu 17  rupiah). Lalu, Arief NC mendokumentasikan dengan kamera dari komputer tablet miliknya; Bahwa Arief NC kemudian meminta izin untuk menghitungnya secara bersama- sama. Setelah dihitung total jumlah uang dari kedua amplop kecil itu berjumlah masing-masing Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan total Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya, Teradu II diminta mengisi 2 formulir tanda serah terima laporan gratifikasi, dan ditanda tangani Arief NC, dan Mutiara Carina RA diberi stempel basah dan kedua salinan formulir penyerahan uang masing- masing atas nama Ilham dan satu lagi formulir atas nama Abdul Hamid diberikan kepada Teradu Ilham. Selanjutnya, Arief NC menyampaikan, nanti akan ada tim dari bagian Gratifikasi KPK turun ke Pekanbaru untuk melakukan klarifikasi dan mendalami keterangan; Bahwa sesuai dengan janji bagian gratifikasi KPK, maka sekitar tanggal 22 April 2014, tim gratifikasi KPK yang terdiri dari; Maruli Tua, Rosfian, dan Merri Putri Abadi turun ke Pekanbaru untuk melakukan klarifikasi dan mendalami keterangan dari Teradu Ilham dan Abdul Hamid. Selanjutnya, terhitung tanggal 7 Mei 2014, Teradu Ilham da Abdul Hamid menerima surat keputusan penetapan status kepemilikan gratifikasi yang ditandatangani oleh pimpinan KPK, Abraham Samad, yang menetapkan uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) menjadi milik Negara; 11. Bahwa, dalil Pengadu yang menyebutkan adanya uang gratifikasi terkait pengesahan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hulu yang juga merupakan istri Bupati Rokan Hulu kepada Teradu I dan Teradu II, adalah tidak benar; Atas dalil tersebut, para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau jelaskan bahwa itu tak terkait dengan para Teradu. Bahwa benar ada uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), tapi uang tersebut diterima 5 komisioner KPU Rokan Hulu pada tanggal 18 April 2014, setelah rapat pembahasan evaluasi pelaksanaan pemilu legislatif 2014 bersama Bupati Rokan Hulu, Drs Achmad MSi, sekitar pukul 10.00 WIB; Bahwa, salah seorang anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu atas nama Elfendri usai pertemuan itu melaporkan kepada Teradu Ilham, terkait ada penyerahan satu map warna biru, dan saat itu masih disimpan oleh salah seorang komisioner yang lain, Fitriati IS. Lalu, Teradu Ilham langsung menyampaikan kepada Teradu I, karena curiga kejadian serupa pernah dialaminya, apalagi mendengar pemberian dalam bentuk satu map warna biru. Selanjutnya, Teradu Ilham menyampaikan kepada Elfendri untuk mengumpulkan anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu yang lain, karena Teradu Ilham yakin jika map tersebut berisi uang gratifikasi. Sempat terjadi perdebatan, sebagian ada yang penasaran ingin membuka map tersebut, dan jika berisi uang gratifikasi ada yang berpendapat dikembalikan ke Bupati atau ke 18  kepolisian. Pada saat itu para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau tetap bersikukuh, hal itu sangat berisiko, dan diminta untuk mengambil langkah serupa seperti dilakukan oleh Teradu Ilham ke bagian gratifikasi KPK. Bahkan, saat itu para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau mengancam, jika seandainya terjadi hal yang tak diinginkan, risiko ditanggung oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu, dan apabila sampai tertangkap pihak kepolisian, maka KPU Provinsi Riau akan mendukung langkah polisi sekaligus sebagai langkah awal KPU Provinsi Riau untuk melakukan bersih-bersih dari praktik korupsi; Bahwa, akhirnya seluruh anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu mengambil kesepakatan bulat untuk menyerahkan langkah selanjutnya kepada KPU Provinsi Riau. Oleh Teradu I akhirnya Teradu Ilham diminta melakukan konfirmasi ke bagian gratifikasi KPK melalui Merri Putri Abadi, pada tanggal 20 April 2014. Selanjutnya disepakati tim gratifikasi KPK akan turun ke Pekanbaru, sekaligus untuk melakukan klarifikasi dan pendalaman keterangan terhadap Teradu Ilham dan Abdul Hamid atas penyerahan uang gratifikasi sebesar Rp.40.000.000 pada tanggal 21 April 2014 lalu; Bahwa, pada tanggal 22 April 2014, tim gratifikasi KPK yang terdiri dari Maruli Tua, Rusfian, dan Merri Putri Abadi tiba di Pekanbaru. Sesuai kesepakatan antara tim gratifiasi KPK, Teradu Ilham, dan anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu disepakati untuk menyerahkan satu bundel map warna biru di ruangan Teradu Ilham (kantor KPU Riau) pada pukul 09.00 WIB. Setelah terlebih dulu menyelesaikan klarifikasi dan pendalaman keterangan Teradu Ilham dan Abdul Hamid, kelima anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu tersebut diminta menunggu. Barulah setelah itu, diminta oleh ketiga anggota tim gratifikasi KPK, untuk membawa satu bundel map warna biru ke ruangan Teradu Ilham; Setelah dimintai keterangan, kelima anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu disaksikan Teradu Ilham dan Abdul Hamid diminta oleh tim gratifikasi KPK membuka isi map warna biru tersebut. Setelah dibuka terlihat di dalam map tersebut berisi 5 bundel map kecil berwarna krem bergambarkan burung garuda dan berkop bertuliskan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, diminta membuka masing-masing 5 bundel map kecil tersebut, dan ternyata berisi segepok uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan setiap amplop tersebut setelah dihitung bersama-sama berisi uang berjumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan total keseluruhan berjumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Lalu, tim gratifikasi membuatkan berita acara penerimaan uang tersebut; Bahwa uang gratifikasi yang diserahkan oleh anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu ke KPK, saat ini sudah ditetapkan menjadi barang milik negara terhitung tanggal 25 Juni 2014, melalui surat keputusan pimpinan KPK, Abraham Samad; 7. Bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dalam hal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 KPU Kabupaten Kampar berpedoman kepada; 19  a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum; e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedelapan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014; 8. Bahwa terkait pengaduan Pengadu yang mengatakan para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar tidak melaksanakan dengan segera rekomendasi Panwaslu Kampar untuk membuka D1 Plano terkait dengan tidak sinkronnya Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah antara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dengan Suara Sah dan Tidak Sah DPD RI, Teradu menjawab sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan jadwal Pemilu legislatif Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pemilihan umum tahun 2014 yang dimulai pada hari Ahad tanggal 20 April 2014 sampai pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 bertempat di Aula Kantor Bupati Kampar; b. Bahwa dalam proses pembacaan dan penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk Kecamatan Tapung Hulu, saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi Jumlah Suara Sah dan Jumlah Suara Tidak Sah antara empat surat suara yang dipakai dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2014. Dalam proses selanjutnya, saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada KPU Kabupaten Kampar untuk menghitung ulang Rincian Perolehan Suara Partai dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD 20  Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Model C1 Plano. Pada saat yang sama, atas permintaan saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB) kepada Panwaslu Kabupaten Kampar, maka Panwaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan Rekomendasi Nomor 05/HPP/Panwaslu-Kampar/IV/2014 Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 22 April 2014 sekira pukul 23.45 WIB untuk melakukan penghitungan ulang hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Model D1 Plano untuk Kecamatan Tapung Hulu. Sebelumnya, pada waktu proses rekapitulasi berjalan di tingkat KPPS dan PPS di Kecamatan Tapung Hulu khususnya pada TPS yang dianggap bermasalah, saksi dari PKS tidak mengajukan keberatan sehingga tidak terdapat adanya kejadian khusus serta tidak ada rekomendasi bentuk apapun yang dikeluarkan oleh PPL Desa; c. Bahwa setelah menerima rekomendasi tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar masih tetap melanjutkan proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk Kecamatan Tapung Hulu hingga selesai. Namun pada saat pembacaan hasil Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara untuk Kecamatan Tapung, saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB), kembali mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk Kecamatan Tapung. Menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan kedua saksi Partai tersebut, KPU Kabupaten Kampar meminta saran dan pendapat kepada Panwaslu Kabupaten Kampar yang kemudian Panwaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 06/HPP/Panwaslu-Kampar/IV/2014 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 23 April 2014 sekira pukul 00.07 WIB untuk melakukan penghitungan ulang berdasarkan Model D1 Plano untuk seluruh Desa di Kecamatan Tapung; d. Bahwa pada tanggal 22 April 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar menerima undangan dari KPU Provinsi Riau untuk mengikuti dan menyampaikan hasil Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Kampar pada hari Rabu dan Kamis tertanggal 23-24 April 2014, sehingga dengan kondisi demikian tidak memungkinkan untuk melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar tersebut; e. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru, saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kampar. Setelah KPU Provinsi Riau meminta saran dan pendapat kepada Bawaslu Provinsi Riau, maka Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 121/Bawaslu-Riau/IV/2014 tentang Pembetulan Data Melalui Pengecekan dan/atau Rekapitulasi Ulang Model D1, 21  Model DA1 Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu dan Model DB1 Kabupaten Kampar. Rekomendasi Bawaslu Riau tersebut sama dengan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor: 05 dan 06. f. Bahwa KPU Kabupaten Kampar menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau dan Panwaslu Kabupaten Kampar untuk melakukan pembetulan data dan/atau rekapitulasi ulang dengan membuka Model D1 dan Model DA1 pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sebagaimana amar rekomendasi tersebut. Selanjutnya pada waktu rekapitulasi dan penghitungan berlangsung untuk Kecamatan Tapung Hulu, pada awalnya berjalan lancar tanpa keberatan dari saksi Partai Politik. Namun pada waktu melakukan penghitungan Model D1 Plano Kecamatan Tapung khusus Desa Petapahan, Model D1 Plano tidak ditemukan di dalam kotak dan kemungkinan berada di dalam kotak lain. Dengan kondisi itu, saksi PKS kembali mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka Model C1 Plano. Menindaklanjuti keberatan saksi Partai Keadilan Sejatera (PKS) tersebut, salah seorang Komisioner KPU Provinsi Riau dan salah seorang anggota Bawaslu Provinsi Riau yang hadir memberikan saran untuk membuka Model C1 Plano dengan merujuk kepada Surat Edaran KPU RI Nomor 352 tanggal 28 April 2014, tentang dibolehkannya melakukan Pencermatan terhadap Model DB1, DA1, D dan C. Bersamaan dengan Surat Edaran tersebut, Panwaslu Kabupaten Kampar kembali mengeluarkan Rekomendasi Nomor 039/Panwaslu- Kampar/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Penghitungan Ulang berdasarkan Model C1 Plano untuk 22 Desa di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapung sebanyak 9 Desa, terdiri dari 85 TPS dan Kecamatan Tapung Hulu sebanyak 13 Desa, terdiri dari 134 TPS. Dengan demikian total TPS yang di rekomendasi untuk kedua Kecamatan tersebut berjumlah: 219 TPS. Pelaksanaan rekapitulasi ulang Model D1 Plano dan C1 Plano berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar dan Bawaslu Provinsi Riau dilaksanakan mulai tanggal 28 April 2014 sampai dengan 01 Mei 2014. Hasil rekapitulasi ulang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar tersebut sudah dituangkan oleh KPU Kabupaten Kampar dalam bentuk Berita Acara; 9. Bahwa terkait pengaduan Pengadu yang mengatakan para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar melakukan pembohongan publik yaitu janji Ketua KPU Kabupaten Kampar a. n. Yatarullah dan Ketua POKJA Rekapitulasi a.n. Sardalis untuk menyelesaikan permasalahan kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu sebelum menutup Pleno rekapitulasi yang tidak ditepati, para Teradu menjawab sebagai berikut: a. Bahwa KPU Kabupaten Kampar melaksanakan rekapitulasi pada hari Ahad tertanggal 20 April 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 02.30 WIB. Terbitnya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor : 05/HPP/Panwaslu-Kampar/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 sekira pukul 23.45 22  dan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar No. 06/HPP/Panwaslu- Kampar/IV/2014 tertanggal 23 April 2014 sekira pukul 00.07 WIB. Sesuai dengan tahapan, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 pukul 09.00 WIB, KPU Provinsi Riau melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Kampar berkewajiban mengahadirinya untuk menyampaikan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Kampar; b. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 05 dan Nomor 06 tersebut di atas bukan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kampar atau karena adanya larangan dari KPU Provinsi Riau, melainkan karena kasibnya waktu sesuai Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota berdasarkan PKPU Nomor : 21 Tahun 2013. Rekomendasi tersebut di atas kembali ditindaklanjuti oleh Bawaslu Riau dengan rekomendasi Nomor 121/ Bawaslu-Riau/IV/2014 yang memperkuat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar tersebut di atas kemudian ditegaskan pula oleh surat KPU Provinsi Riau Nomor 212/KPU-Prov-004/2014 tertanggal 24 April 2014. Dengan demikian tidaklah benar bahwa KPU Kabupaten Kampar sebagai pihak Teradu melakukan pembohongan publik; 10. Bahwa terkait pengaduan Pengadu yang mengatakan para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar melakukan pembohongan publik dengan mengatakan bahwa tidak dibukanya D1 Plano adalah sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar adalah atas persetujuan KPU Provinsi Riau, padahal pada saat rekapitulasi ulang, Ketua KPU Provinsi Riau mengungkapkan bahwa pada rekapitulasi tahap pertama KPU Provinsi Riau sudah memerintahkan untuk membuka D1 Plano, para Teradu menjawab sebagai berikut: a. Bahwa KPU Kabupaten Kampar setelah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau dan melakukan pembukaan kotak suara untuk dua Kecamatan yakni Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu sebanyak 872 kotak sebagaimana rincian tersebut di atas, serta melakukan investigasi serta klarifikasi dan melakukan pencocokan terhadap Jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara yang digunakan, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dari masing-masing tingkatan terhadap KPPS dan PPS yang dianggap bermasalah, diketahui bahwa memang benar terdapat perbedaan data; b. Bahwa terhadap ketidaksinkronan Jumlah Surat Sah antara Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Pengadu telah mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi dengan Putusan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan eksepsi pihak Teradu dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; c. Bahwa menyangkut pernyataan ketua KPU Provinsi Riau pada rapat pleno kedua tanggal 28 April 2014 yang mengatakan bahwa para Teradu telah diperintahkan 23  pada rekapitulasi pertama untuk membuka model D1 Plano, para Teradu menjelaskan bahwa pada saat itu KPU Kabupaten Kampar sebelumnya telah menerima rekomendasi dari Bawaslu Riau No. 121/Bawaslu-Riau/IV/2014, tertanggal 24 April 2014 tentang pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang Model D1, Model DA1 Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu dan Model DB1 KPU Kabupaten Kampar; 11. Bahwa terkait pengaduan Pengadu yang mengatakan para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar menginstruksikan kepada staf KPU Kabupaten Kampar untuk mengisi data Suara Sah dan Tidak Sah Pada C1 Plano yang kosong, para Teradu menjawab bahwa pada saat melakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang terhadap Model C1 Plano, ditemukan beberapa C1 Plano yang tidak dituliskan jumlah akhir perolehan suara sah dan tidak sah, dan hanya diisi dan ditulis lengkap pada Model C1 sertifikat. Untuk melengkapi kekosongan kolom perolehan suara sah dan tidak sah tersebut, maka PPK, PPS dan staf KPU mengisi kolom jumlah akhir perolehan suara sah dan tidak sah dengan pengawasan yang dilakukan oleh saksi partai politik peserta pemilu dan Panwaslu Kabupaten Kampar. Bahwa penulisan angka pada kolom Jumlah Akhir Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah pada Form Model C1 Plano dilakukan semata-mata untuk melengkapi data pada Form Model C1 Plano tanpa merubah substansi dan isi dari Form Model C1 Plano dimaksud; 12. Bahwa terkait pengaduan Pengadu yang mengatakan bahwa para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar melakukan pembiaraan terhadap tidak sinkronnya jumlah suara sah pada C1 Plano dengan DA 1 dan DB, dimana ketika dilakukan rekapitilasi ulang ditemukan jumlah suara sah pada C1 Plano berbeda dengan Hasil rekap tahap pertama (DB), para Teradu menjawab sebagai berikut: a. Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Kampar melakukan pembiaran terhadap ketidaksinkronan antara Jumlah Suara Sah pada C1 Plano dengan DA1 dan DB KPU Kabupaten Kampar. KPU Kabupaten Kampar telah melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap sejumlah TPS yang dianggap bermasalah jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah dan juga telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar dan Bawaslu Provinsi Riau; b. Bahwa hasil investigasi dan klarifikasi serta hasil pelaksanaan rekomendasi tersebut tetap ditemukan adanya perbedaan Jumlah Suara Sah dan Jumlah Suara Tidak Sah antara 4 surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kampar. Fakta ini tetap dilanjutkan untuk disampaikan pada rapat pleno di tingkat Provinsi Riau. Namun Jumlah Suara Sah partai politik dan Jumlah Suara Sah untuk masing-masing calon anggota legislatif dalam pemilihan umum legislatif tertanggal 9 April 2014 tidak mengalami perubahan. Dengan demikian tidak ada 24  Jumlah Suara Sah partai politik dan Jumlah Suara Sah untuk masing-masing calon anggota legislatif yang mengalami penambahan ataupun pengurangan; c. Bahwa gugatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Mahkamah Konstitusi dan Pengaduan ke DKPP hanya terkait dengan tidak sinkronnya Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah antara 4 surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan tidak terkait dengan perolehan Suara Sah partai politik maupun Jumlah Perolehan Suara Sah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Karena faktanya adalah bahwa saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baik di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kampar tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan hasil Jumlah Suara Sah Partai politik maupun perolehan Jumlah Suara Sah masing-masing calon anggota legislatif; 13. Bahwa terhadap pengaduan Pengadu yang mengatakan para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar melakukan tindakan yang tidak wajar dan tidak patut dimana Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah diambil dari C1 Plano, sementara rinciannya diambil dari DA dan DB, padahal antara data ini berbeda dan data tersebut yang dijadikan dasar rekapitulasi di tingkat KPU provinsi Riau, para Teradu menjawab bahwa KPU Kabupaten Kampar dalam Pemilu legislatif tanggal 09 April 2014 telah melakukan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi secara bertingkat mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kampar dan sudah dilakukan penetapan pada masing-masing tingkatan. Khusus untuk KPU Kabupaten Kampar dilakukan dua kali rekapitulasi. Rekapitulasi pertama dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 23 April 2014 (sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013) dan telah ditetapkan rincian Perolehan Suara Sah masing-masing partai politik dan rincian perolehan suara sah masing-masing calon anggota legislatif berdasarkan hasil rekapitulasi Model DA Kecamatan. Hasil dari Model DA dan Model D1 Desa sumbernya adalah dari Model C1 Plano, sedangkan Rekapitulasi kedua dilaksanakan pada tanggal 28 April s/d 01 Mei 2014 untuk merekapitulasi Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Model C1 Plano (berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar dan Bawaslu Riau untuk 22 Desa di Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu). KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa seluruh dalil pengaduan Pengadu terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V adalah tidak benar dan harus ditolak; 2. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor: 05/HPP/Panwaslu- Kampar/IV/2014 dan Nomor: 06/HPP/Panwaslu-Kampar/IV/2014 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang pada pokoknya agar dilakukan 25  penghitungan ulang berdasarkan Model D1 Plano untuk seluruh Desa di Kecamatan Tapung diterima tanggal 23 April 2014 sekira pukul 00.07 WIB, sementara pada tanggal 22 April Teradu menerima undangan dari KPU Provinsi Riau untuk menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi pada 23-24 April 2014 sehingga rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar tersebut tidak dapat dilaksanakan; 3. Bahwa tidak ditindaklanjutinya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar oleh KPU Kabupaten Kampar adalah bukan karena adanya larangan dari KPU Provinsi Riau, melainkan karena waktu yang terbatas. Rekomendasi tersebut di atas telah diperkuat Bawaslu Provinsi Riau melalui rekomendasi Nomor 121/Bawaslu-Riau/IV/2014 dan ditegaskan oleh surat KPU Provinsi Riau Nomor 212/KPU-Prov-004/2014 tertanggal 24 April 2014; 4. Bahwa para Teradu telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 039/Panwaslu-Kampar/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Penghitungan Ulang berdasarkan Model C1 Plano untuk 22 Desa di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapung sebanyak 9 Desa, terdiri dari 85 TPS dan Kecamatan Tapung Hulu sebanyak 13 Desa, terdiri dari 134 TPS. Pelaksanaan rekapitulasi ulang Model D1 Plano dan C1 Plano berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar dan Bawaslu Provinsi Riau dilaksanakan mulai tanggal 28 April 2014 sampai dengan 01 Mei 2014; 5. Bahwa pada saat Ketua KPU Provinsi Riau menyatakan bahwa para Teradu telah diperintahkan untuk membuka model D1 Plano, para Teradu sebelumnya telah menerima rekomendasi dari Bawaslu Riau No. 121/Bawaslu-Riau/IV/2014, tertanggal 24 April 2014 tentang pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang Model D1, Model DA1 Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu dan Model DB1 KPU Kabupaten Kampar; 6. Bahwa penulisan angka pada kolom Jumlah Akhir Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah pada Form Model C1 Plano yang dilakukan oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Kampar semata-mata untuk melengkapi data pada Form Model C1 Plano tanpa merubah substansi dan isi dari Form Model C1 Plano dimaksud. Penulisan yang dilakukan oleh staf disaksikan oleh Panwaslu dan saksi Partai Politik; 7. Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Kampar melakukan pembiaran terhadap ketidaksinkronan antara Jumlah Suara Sah pada C1 Plano dengan DA1 dan DB KPU Kabupaten Kampar. Benar terdapat perbedaan Jumlah Suara Sah dan Jumlah Suara Tidak Sah antara 4 surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kampar. Namun Jumlah Suara Sah partai politik dan Jumlah Suara Sah untuk masing-masing calon anggota legislatif dalam pemilihan umum legislatif tertanggal 9 April 2014 tidak mengalami perubahan. Dengan demikian tidak ada Jumlah Suara Sah partai politik dan Jumlah Suara Sah untuk masing-masing calon anggota legislatif yang mengalami penambahan ataupun pengurangan; 26 [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diadukan oleh Pengadu; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu [2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-28 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Formulir Model DC-2 tingkat Provinsi Riau, terkait Kejadian Khusus dan/atau Keberatan yang ditandatangani saksi PKS; 2. Bukti T-2 : Surat KPU RI Nomor 514/UND/IV/2014 tanggal 16 April 2014 terkait Undangan untuk KPU Provinsi mengikuti pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara nasional; 3. Bukti T-3 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau Nomor 121/Bawaslu- Riau/IV/2014 untuk pembetulan data di Kabupaten Kampar; 120/Bawaslu-Riau/IV/2014 untuk pembetulan data di Kabupaten Rokan Hulu; dan 119/Bawaslu-Riau/IV/2014 untuk pembetulan data di Kabupaten Siak; 4. Bukti T-4 : Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 82/kpts/KPU.Prov- 004/2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilu 2014 di Tingkat Provinsi Riau; 5. Bukti T-5 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-09-04/PHPU- DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 26 Juni 2014; 6. Bukti T-6 : Surat KPU Provinsi Riau Nomor 92/KPU-Prov-004/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 Perihal Penyerahan Barang Gratifikasi; 7. Bukti T-7 : Tanda Terima Laporan Gratifikasi ke KPK atas nama Ilham dan Abdul Hamid tanggal21 Maret 2014; 8. Bukti T-8 : Surat KPK Nomor B.1395/10-13/05/2014tanggal 09 Mei 2014 Perihal Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi; 9. Bukti T-9 : SK Pimpinan KPK No. Kep-608/01-13/05/2014 tanggal 07 Mei 2014 Tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi menjadi Barang Milik Negara; 10. Bukti T-10 : Tanda Terima Laporan Gratifikasi dari 5 Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu; 11. Bukti T-11 : Surat KPK Nomor B.2013/10-13/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 Perihal Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi; 12. Bukti T-12 : SK Pimpinan KPK No. Kep-867/01-13/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 Tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi menjadi 27  Barang Milik Negara 13. Bukti T-13 : Surat KPK Nomor B.2961/10-13/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 Perihal Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi; 14. Bukti T-14 : SK Pimpinan KPK No. Kep-868/01-13/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 Tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi menjadi Barang Milik Negara; 15. Bukti T-15 : Surat KPK Nomor B.2962/10-13/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 Perihal Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi; 16. Bukti T-16 : SK Pimpinan KPK No. Kep-869/01-13/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 Tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi menjadi Barang Milik Negara; 17. Bukti T-17 : Surat KPK Nomor B.2959/10-13/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 Perihal Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi; 18. Bukti T-18 : SK Pimpinan KPK No. Kep-866/01-13/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 Tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi menjadi Barang Milik Negara; 19. Bukti T-19 : Surat KPU Kabupaten Kampar Nomor 116/UND/KPU- KPR.004.435228/IV/2014 tanggal 16 April 2014 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota; 20. Bukti T-20 : Surat Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 05/HPP/Panwaslu- Kampar/IV/2014 tanggal 22 April 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu; 21. Bukti T-21 : Surat Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 06/HPP/Panwaslu- Kampar/IV/2014 tanggal 23 April 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu; 22. Bukti T-22 : Surat KPU Provinsi Riau Nomor 215/KPU-Prov-004/IV/2014 tanggal 19 April 2014 Perihal Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014; 23. Bukti T-23 : Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor 121/Bawaslu-Riau/IV/2014 tanggal 24 April 2014 Perihal Rekomendasi; 24. Bukti T-24 : Surat KPU Kabupaten Kampar Nomor 325/KPU-KPR- 004.435228/IV/2014 tanggal 26 April 2014 Perihal Undangan; 25. Bukti T-25 : Surat KPU RI Nomor 352/KPU/IV/2014 tanggal 28 April 2014 Perihal Tindak Lanjut Penundaan Rekapitulasi Nasional; 26. Bukti T-26 : Surat Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 039/Panwaslu- Kampar/IV/2014 tanggal 28 April 2014 Perihal Rekomendasi; 27. Bukti T-27 : Surat KPU Provinsi Riau Nomor 212/KPU-Prov-004/IV/2014 tanggal 24 April 2014 Perihal Rekomendasi Bawaslu; 28  28. Bukti T-28 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-04/PHPU- DPR-DPRD/XII/2014. [2.9] Bahwa DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait Panwaslu Kabupaten Kampar. Dalam persidangan Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa benar pada 21 April 2014 Panwaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor 05/HPP/Panwaslu- Kampar/IV/2014 terkait Temuan Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 05/TM/PILEG/IV/2014 terkait perselisihan jumlah suara sah dan tidak sah antara DPD dengan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Tapung Hulu dengan surat suara yang dipergunakan, maka Panwaslu Kabupaten Kampar merekomendasikan agar dilakukan penghitungan ulang berdasarkan D-1 Plano, dengan rincian selisih suara, yakni: Selisih jumlah suara sah dan tidak sah di Kecamatan Tapung Hulu berdasarkan Formulir Model DB-1 di Kabupaten Kampar:  DPD dengan DPR RI = 1.256 suara  DPD dengan DPRD Provinsi = 1.281 suara  DPD dengan DPRD Kabupaten = 1.160 suara Selisih jumlah suara sah dan tidak sah di Kecamatan Tapung Hulu setelah Rekapitulasi Ulang berdasarkan C-1 Plano di Kabupaten Kampar:  DPD dengan DPR RI = 654 suara  DPD dengan DPRD Provinsi = 697 suara  DPD dengan DPRD Kabupaten = 765 suara 2. Bahwa benar pada 22 April 2014 Panwaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor 06/HPP/Panwaslu- Kampar/IV/2014 terkait Temuan Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 06/TM/PILEG/IV/2014 terkait perselisihan jumlah suara sah dan tidak sah antara DPD dengan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Tapung Hulu dengan surat suara yang dipergunakan, maka Panwaslu Kabupaten Kampar merekomendasikan agar dilakukan penghitungan ulang berdasarkan D-1 Plano untuk seluruh Desa di Kecamatan Tapung, dengan rincian selisih suara, yakni: Selisih jumlah suara sah dan tidak sah di Kecamatan Tapung berdasarkan Formulir Model DB-1 di Kabupaten Kampar:  DPD dengan DPR RI = 934 suara  DPD dengan DPRD Provinsi = 1.405 suara  DPD dengan DPRD Kabupaten = 1.159 suara 29  Selisih jumlah suara sah dan tidak sah di Kecamatan Tapung setelah Rekapitulasi Ulang berdasarkan C-1 Plano di Kabupaten Kampar:  DPD dengan DPR RI = 242 suara  DPD dengan DPRD Provinsi = 131 suara  DPD dengan DPRD Kabupaten = 1.435 suara 3. Bahwa benar pada 24 April 2014 Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Surat Rekomendasi ke KPU Provinsi Riau dengan Nomor 121/Bawaslu-Riau/IV/2014, terkait selisih jumlah suara sah dan tidak sah dengan surat suara yang dipergunakan dalam Pemilu Legislatif di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 05/HPP/Panwaslu-Kampar/IV/2014 dan Nomor 06/HPP/Panwaslu-Kampar/ IV/2014, maka Bawaslu Provinsi Riau merekomendasikan agar KPU Provinsi Riau melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang Model D1 se-Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu dan merekomendasikan untuk mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPPS, PPS, PPK se-Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu; 4. Bahwa benar pada 26 April 2014 melalui surat Nomor 327/KPU-KPR- 004.435228/IV/2014, KPU Kabupaten Kampar mengundang Panwaslu Kabupaten Kampar untuk menghadiri Rekapitulasi Ulang berdasarkan Formulir Model D1 untuk seluruh Desa di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu pada tanggal 28 April 2014; 5. Bahwa benar pada 28 April 2014 pukul 20.00 WIB, Panwaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan rekomendasi Nomor 039/Panwaslu-Kampar/IV/2014 agar KPU Kabupaten Kampar melakukan penghitungan ulang berdasarkan Formulir Model C-1 Plano di Kecamatan Tapung Hulu untuk Desa Danau Lancang, Desa Kasikan, Desa Rimba Beringin, Desa Kusau Makmur, Desa Talang Danto, Desa Muara Intan, Desa Intan Jaya, Desa Bukit Kemuning, Desa Rimba Jaya, Desa Senama Nenek, Desa Rimba Makmur, Desa Sukaramai, dan Desa Tanah Datar. Panwaslu Kabupaten Kampar merekomendasikan kembali agar dilakukan penghitungan ulang berdasarkan Model C-1 Plano karena tidak ditemukannya Formulir Model D-1 Plano di dalam kotak suara tersegel di Kecamatan Tapung untuk Desa Petapahan, Desa Petapahan Jaya, Desa Sungai Agung, Desa Tanjung Sawit, Desa Kijang Rejo, Desa Bencah Kelubi, Desa Karya Indah, Desa Pantai Cermin, dan Desa Muara Mahat pada penghitungan ulang tanggal 28 April 2014; 6. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kampar menyampaikan keterangan bahwa KPU Kabupaten Kampar menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar pada 28 April 2014; 7. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kampar, KPU Kabupaten Kampar menyatakan bahwa pembukaan Formulir Model C-1 30  dikonsultasikan terlebih dahulu kepada KPU Provinsi Riau. Setelah KPU Kabupaten Kampr menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten maka hasil tersebut dibawa ke tingkat provinsi. Pada rekapitulasi tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan rekomendasi Nomor 121/Bawaslu-Riau/IV/2014 dan belum ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Riau sampai keluar instruksi dari KPU Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada 28 April 2014 KPU Kabupaten Kampar melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan Formulir Model D-1 dan pada 29 April 2014 KPU Kabupaten Kampar melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan Formulir Model C-1 Plano sesuai Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 039/Panwaslu- Kampar/IV/2014 tanggal 28 April 2014; 8. Bahwa KPU Kabupaten Kampar dalam proses rekapitulasi ulang pun tidak berhasil melakukan sinkronisasi jumlah suara sah dan tidak sah dengan surat suara yang dipergunakan. Terhadap data yang tidak sinkron tersebut KPU Kabupaten Kampar menyatakan bahwa proses selanjutnya bisa digugat melalui PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) sehingga pada saat itu hasil rekapitulasi ulang tingkat kabupaten ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kampar dengan dihadiri oleh Ketua dan beberapa komisioner KPU Provinsi Riau; 9. Bahwa dalam proses rekapitulasi ulang, Panwaslu Kabupaten Kampar beserta saksi yang hadir menyaksikan bahwa dokumen Model C-1 Plano tidak ditemukan dalam sejumlah kotak suara yang tersegel. Ditemukan pula sejumlah Formulir Model C-1 Plano yang kosong/tidak diisi oleh KPPS berkenaan dengan jumlah suara sah dan/atau suara tidak sah. [2.10] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota 31  PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Para Pengadu adalah warga masyarakat dan pengurus partai politik peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; 32 [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu III dan Pengadu IV mengadukan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, terkait pembiaran atas ketidakcocokan data jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang terpakai di Kabupaten Kampar dan menerima gratifikasi dari Bupati Rokan Hulu sebanyak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) terkait seleksi anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu dan penetapan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Rokan Hulu khususnya terkait isteri Bupati Rokan Hulu; [4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V membantah telah melakukan pembiaran. Para Teradu mendalilkan bahwa KPU Provinsi Riau telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau Nomor 121/Bawaslu-Riau/IV/2014, mengenai selisih jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara terpakai dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Bahkan, dalam rangka menindaklanjuti perintah Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat nasional tanggal 26 April 2014, KPU Provinsi Riau telah membagi tanggung jawab supervisi yaitu Teradu I dan Teradu V melakukan supervisi ke KPU Kabupaten Kampar tanggal 28 April 2014, Teradu II melakukan supervisi ke KPU Kabupaten Rokan Hulu, Teradu III dan Teradu IV melakukan supervisi ke KPU Kabupaten Siak. Terkait supervisi ke KPU Kabupaten Kampar, Teradu I dan Teradu V bersama KPU Kabupaten Kampar, PPK, Panwaslu Kabupaten Kampar, dan Bawaslu Riau membuka kotak suara sebanyak 872 kotak untuk Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu terhitung sejak 28 April 2014 s/d 01 Mei 2014. Hasilnya, tetap terjadi selisih suara sah dan tidah sah antara DPD, DPR, DPRD provinsi di Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, namun hasil pencermatan itu tetap tidak mengurangi perolehan suara, baik suara partai politik maupun suara Caleg sehingga akhirnya Panwaslu Kabupaten Kampar dan saksi partai politik pada tanggal 01 Mei 2014 menyetujui hasil pencermatan dan pembetulan data tersebut disahkan di tingkat Kabupaten Kampar, untuk selanjutnya disahkan dalam rapat pleno ulang di tingkat Provinsi Riau pada tanggal 03 Mei 2014. Berkenaan dengan pengaduan menerima gratifikasi sebanyak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau menjawab bahwa pemberian Bupati Rokan Hulu kepada Teradu II dan Teradu III terjadi tanggal 28 Februari 2014 bertepatan dengan agenda uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten Kampar dan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu tanggal 18 April 33 2014. Pemberian yang sempat diterima oleh Teradu II dan Teradu III totalnya berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan pemberian yang sempat diterima oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu totalnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Seluruh pemberian atau gratifikasi tersebut telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan uang sejumlah total Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) telah ditetapkan sebagai barang milik negara; [4.3] Menimbang bahwa para Pengadu mengadukan Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar terkait perolehan suara Pemilu Legislatif Tahun 2014, melakukan kebohongan publik terkait persetujuan KPU Provinsi Riau untuk membuka Formulir Model D1 Plano, melakukan pembiaran terhadap ketidaksinkronan jumlah suara sah antara data pada Formulir Model C-1 Plano dengan data pada Formulir Model DA-1 dan DB, dan menginstruksikan kepada staf KPU Kabupaten Kampar untuk mengisi data suara sah dan tidak sah pada C-1 Plano yang kosong; [4.4] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Para Teradu menjawab alasan tidak ditindaklanjutinya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor: 05/HPP/Panwaslu-Kampar/IV/2014 dan Nomor: 06/HPP/Panwaslu-Kampar/IV/2014 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah karena keterbatasan waktu. Rekomendasi tersebut dikeluarkan tanggal 22 April 2014 menjelang tengah malam sementara tanggal 23 April 2014 pukul 09.00 WIB para Teradu harus menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Riau. Sedangkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau Nomor 121/Bawaslu-Riau/IV/2014 dan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 039/Panwaslu-Kampar/IV/2014 tanggal 28 April 2014 telah ditindaklanjuti dengan melakukan rekapitulasi ulang mulai tanggal 28 April 2014 sampai dengan 01 Mei 2014. Terhadap tuduhan melakukan kebohongan publik, Para Teradu dengan tegas membantah dan menjelaskan bahwa pada saat Ketua KPU Provinsi Riau menyatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan KPU Kabupaten Kampar untuk membuka model D1 Plano, para Teradu sebelumnya telah menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Riau No. 121/Bawaslu-Riau/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 tentang pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang Model D1, Model DA1 Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu dan Model DB1 Kabupaten Kampar. Berkenaan dengan pelibatan staf sekretariat KPU Kabupaten Kampar mengisi kolom Jumlah Akhir Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah pada Form Model C1 Plano para Teradu mendalilkan bahwa hal itu dilakukan semata-mata untuk melengkapi data pada Form Model C1 Plano tanpa merubah substansi dan isi dari Form Model C1 Plano dimaksud. Pelibatan staf sekretariat KPU Kabupaten Kampar turut disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Kampar dan saksi Partai Politik. Selain itu, para Teradu juga membantah 34 melakukan pembiaran terhadap adanya ketidakcocokan data Jumlah Suara Sah pada C1 Plano dengan DA1 dan DB Kabupaten Kampar. Para Teradu mengakui terdapat perbedaan Jumlah Suara Sah dan Jumlah Suara Tidak Sah antara 4 surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kampar. Namun Jumlah Suara Sah partai politik dan Jumlah Suara Sah untuk masing-masing calon anggota legislatif tidak mengalami perubahan; [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pihak, bukti, dokumen dan keterangan Pihak Terkait dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait adanya permasalahan selisih antara jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang terpakai di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu. Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau Nomor 121/Bawaslu-Riau/IV/2014 tanggal 24 April 2014. Para Teradu juga telah menindaklanjuti perintah Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat nasional tanggal 26 April 2014 yang mengharuskan dilakukannya pencermatan dan pembetulan data hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu dengan cara membuka 872 kotak suara. Meskipun para Teradu tidak terbukti mengabaikan persoalan selisih data jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara terpakai di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu, DKPP menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau nyata-nyata tidak mampu menyelesaikan persoalan dimaksud dengan tuntas. Para Teradu tidak mampu menemukan sumber masalah tidak sinkronnya data dimaksud sehingga menyisakan sejumlah pertanyaan yang tak terjawab bagi pihak-pihak yang terkait khususnya peserta Pemilu. Atas kondisi tersebut, DKPP mengingatkan kepada para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau agar tidak mengulang perbuatan yang sama jika di kemudian hari menghadapi persoalan serupa. Para Teradu harus mampu menyelesaikan setiap persoalan sampai tuntas sehingga tak ada lagi keraguan atau kecurigaan yang tersisa. Berkenaan dengan penerimaan gratifikasi berupa uang sejumlah total Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), DKPP berpendapat bahwa sebagai penyelenggara negara, para Teradu telah melakukan langkah tepat dengan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak hanya yang terkait langsung dengan dirinya, para Teradu juga telah melakukan tindakan terpuji pada saat memberikan saran kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya dari Bupati Rokan Hulu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. DKPP menilai sikap dan tindakan para Teradu tidak hanya membuktikan tidak terjadinya pelanggaran kode etik, tetapi juga memberikan contoh atas perwujudan sikap etis yang sejati; 35 [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak, bukti, dokumen dan keterangan Pihak Terkait dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X tidak mampu mendeteksi secara dini berbagai potensi kecurangan dan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu. Pengakuan para Teradu yang menyebutkan bahwa persoalan adanya selisih antara suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara terpakai di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu baru diketahui pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten menunjukkan bahwa para Teradu kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai kondisi dan dinamika yang terjadi di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Padahal, sebagaimana keterangan Pihak Terkait Panwaslu Kabupaten Kampar dalam persidangan, wilayah Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu masuk dalam kategori „rawan‟ berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu yang dimiliki Lembaga Pengawas Pemilu. Alih-alih memberikan perhatian dan antisipasi yang lebih kepada dua kecamatan tersebut, Teradu IX Hasbi selaku Korwil malah tidak berada di tempat untuk melakukan supervisi pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu dilaksanakan. Akibatnya, persoalan di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu baru diketahui oleh para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat kabupaten dilakukan. Terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau Nomor 121/Bawaslu-Riau/IV/2014 dan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 039/Panwaslu-Kampar/IV/2014 tanggal 28 April 2014, DKPP berpendapat bahwa para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar telah menindaklanjutinya dengan cara melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan Formulir Model D-1 pada tanggal 28 April 2014 dan melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan Formulir Model C-1 Plano pada tanggal 29 April 2014, namun tindak lanjut atas rekomendasi tersebut tidak berhasil menemukan sumber masalah terjadinya selisih suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara terpakai. Dalam situasi ini, Teradu VI Ketua KPU Kabupaten Kampar dengan kewenangan yang dimilikinya seharusnya mampu menggunakan otoritas dan menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimilikinya untuk menelusuri, mencari, dan menemukan sumber masalahnya untuk kemudian diselesaikan. Faktanya, meskipun perintah pencermatan dan pembetulan data sudah dijalankan oleh para Teradu, selisih jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara terpakai tak bisa terselesaikan. Selain itu, berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas tidak ditemukannya C-1 Plano dalam beberapa kotak suara yang tersegel, C-1 Plano yang kolom jumlah suara sah dan/atau suara tidak sahnya dibiarkan kosong/tidak diisi oleh KPPS, serta adanya sejumlah kotak suara yang kuncinya masih melekat pada gemboknya. Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X terbukti lalai dan tidak profesional 36 dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. DKPP berpendapat bahwa Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a dan huruf b Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [4.7] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama H. Nurhamin, Teradu II atas nama Ilham, Teradu III atas nama Abdul Hamid, Teradu IV atas nama Sri Rukmini, dan Teradu V atas nama Syafril Abdullah selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu VI atas nama Yatarullah dan Teradu IX atas nama Hasbi selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar Provinsi Riau; 4. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu VII atas nama Sardalis, Teradu VIII atas nama Ahmad Dahlan, dan Teradu X atas nama Dahmizar selaku Anggota KPU Kabupaten Kampar Provinsi Riau; 5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. 37  Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 38