Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 156/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor530/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13Juni 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 156/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Samuel Tabuni Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Nduga Alamat : Jl. Kasuari Keneyem, Kabupaten Nduga, Papua Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Yemmy Carter Deda Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Nduga Alamat : Kneyem, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Ocla Nirigi Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Nduga Alamat : Kneyem, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Sepo Nawipa Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Nduga Alamat : Kneyem, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua 1  4. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------- TeraduIII;Nama : Amion Karunggu Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Nduga Alamat : Kneyem, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Leri Gwijangge Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Nduga Alamat : Kneyem, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keteranganPengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) denganNomor Pengaduan 530/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 156/DKPP- PKE-III/2014, yang padapokoknyamenguraikansebagaiberikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1]Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 21 Juni2014, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa pada 23 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIT KPU Kabupaten Nduga mengadakan Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nduga. Pada saat setelah acara Pembukaan Pleno, Pleno diskors oleh KPU Kabupaten Nduga dengan alasan menunggu Ketua Panwaslu Kabupaten Nduga. Sampai sekitar pukul 18.00 WIT, Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nduga belum juga dimulai sampai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga tidak lagi di tempat Pleno; 2. Bahwa pada Harian Cenderawasih Pos edisi 24 Mei 2014 diumumkan Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nduga Pemilu Tahun 2014; 3. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan serta penelitian terhadap data DB-1, kliping Harian Cenderawasih Pos dan EB-1 yang belum ditandatangani, KPU 2  Kabupaten Nduga terbukti melakukan Perubahan Data Perolehan Suara untuk Dapil Nduga 1 dan Dapil Nduga 2; 4. Bahwa perbuatan para Teradu di atas telah nyata merugikan orang lain dalam hal ini para caleg yang memperoleh suara sesuai Form Model DB-1 tetapi yang ditetapkan adalah beberapa caleg yang jumlah perolehan suaranya tidak memenuhi syarat perolehan kursi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 321 “dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan Undang- Undang ini”; KESIMPULAN [2.2]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; 2. Bahwa para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 41, Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013. PETITUM [2.3]Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 2. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh para Teradu. [2.4]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-9sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Kliping Harian Cenderawasih Pos edisi 24 Mei 2014 dengan judul “Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nduga Pemilu Tahun 2014, Dapil Nduga 1, Dapil Nduga 2, dan Dapil Nduga 3; 2. Bukti P-2 : Daftar Caleg terpilih DPRD Kabupaten Nduga Model EB-3, tanggal 20 Mei 2014; 3. Bukti P-3 : Daftar Caleg terpilih DPRD Kabupaten Nduga, tanggal 22 Mei 2014; 4. Bukti P-4 : Berkas surat mandat saksi-saksi partai politik yang tidak diundang dan dilibatkan dalam Pleno penetapan kursi pada tanggal 22 Mei 2014. 3 5. Bukti P-5 : Berkas hasil rekapitulasi Rapat Pleno Tingkat PPD yang disampaikan pada Rapat Pleno tanggal 24 April 2014; 6. Bukti P-6 : Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah atas nama Samuel Tabuni tanggal 28 Mei 2014; 7. Bukti P-7 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Samuel Tabuni tanggal 28 Mei 2014; 8. Bukti P-8 : Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah atas nama Eky Gwijangge tanggal 29 Mei 2014; 9. Bukti P-9 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Eky Gwijangge tanggal 29 Mei 2014. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 21 Juni 2014yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 24 April 2014, KPU Kabupaten Nduga melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pileg DPD, DPR RI, DPRP, dan DPRD Kabupaten yang dilaksanakan di Kenyam, Ibukota Kabupaten Nduga bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Nduga. Pada dasarnya KPU Kabupaten Nduga hanya mengesahkan hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan di tingkat PPD sehingga perhitungan rekapitulasi suara hanya berdasarkan hasil pleno di tingkat distrik. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 huruf g yang menyatakan: “menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara” dan Pasal 10 huruf h yang menyatakan: “melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK”. Walaupun demikian, ada dua keberatan yang diungkapkan yakni dari PKPI dan PartaiNasdem untuk Distrik DAL dan dari PKPI dan PartaiGolkar untuk Distrik Kilmi. Keberatan tersebut diajukan tanpa rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nduga sehingga KPU Kabupaten Nduga merasa bahwa keberatan tersebut tidak cukup memiliki kekuatan hukum untuk ditindaklanjuti, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf l yang menyatakan: “menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota” dan ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf d yang menyatakan: “menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti”; 4 2. Bahwa dari hasil Pleno Rekapitulasi Suara yang sudah disahkan tersebut, KPU Kabupaten Nduga selanjutnya melaksanakan Rapat Pleno Penetapan kursi pada tanggal 22 Mei 2014 bertempat di Mes Kodam XVII Cenderawasih Kota Jayapura. Ada beberapa alasan penting sehingga Rapat Pleno dilakukan di luar Kabupaten Nduga diantaranya yakni keterlambatan waktu pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Kursi sesuai batas waktu yang ditetapkan KPU Provinsi Papua yakni 20 Mei 2014. Sebelumnya, tanggal 20 Mei 2014, Ketua KPU Kabupaten Nduga telah bertemu dengan beberapa komisioner KPU Provinsi Papua untuk meminta toleransi waktu dan itu disetujui dengan syarat tidak boleh sampai terlalu lama menunda. Alasan kedua yakni KPU Kabupaten Nduga berusaha agar tetap menjaga independensi dengan berusaha meminimalisir intervensi dan tekanan yang pastinya akan muncul dalam Rapat Pleno Penetapan Kursi tersebut. Sebelum hari pelaksanaan, KPU Kabupaten Nduga telah melayangkan Surat Undangan dengan Nomor 025/UND/KPU-NDG/V/2014 kepada semua partai politik peserta Pileg 2014, Muspida,dan Panwaslu Kabupaten Nduga. Rapat Pleno dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Nduga, 7 (tujuh) partai politik yakni PKS, PKB, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Hanura dan perwakilan Pemerintah Daerah Drs. Edison Gwijangge, serta Kasat Narkoba Polres Jayawijaya AKP Haryono. Sulitnya akses untuk distribusi undangan tertulis kepada Panwaslu Kabupaten Nduga kemudian disiasati dengan undangan lisan yang disampaikan melalui konfirmasi langsung kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Nduga namun yang bersangkutan mengatakan tidak akan hadir; 3. Bahwa saat Pleno Penetapan Suara berlangsung, sempat dilakukan skorsing selama 3 jam untuk melakukan konfirmasi kehadiran kepada Panwaslu Kabupaten Nduga namun Ketua Panwaslu menyatakan tidak akan hadir. Secara prosedur, komunikasi sudah diupayakan kepada Panwaslu Kabupaten Nduga. Pada dasarnya, KPU Kabupaten Nduga hanya melaksanakan tugasnya dalam penetapan kursi dengan mengacu pada hasil pleno rekapitulasi suara. Hasilnya, tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir; 4. Bahwa Teradu II menyampaikan jawaban tertulisnya sebagai berikut: a. Pada hari Selasa, 22 April 2014, Teradu II bersama komisioner KPU Kabupaten Nduga yang lain sudah melakukan RapatPleno PPD tingkat Kabupaten untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dihadiri oleh saksi dari 12 (dua belas) partai politik dan saksi dari calon anggota DPD, serta Panwaslu Kabupaten Nduga, Bupati dan rombongan MUSPIDA Kabupaten Nduga, Kapolres Jayawijaya, Dandim 1275 Jayawijaya, Kejaksaan Pengadilan Tinggi Jayawijaya serta pihak keamanan TNI, Polri berjalan dengan baik. 5  b. Setelah pleno selesai besok paginya Teradu keluar dari Kabupaten Nduga ke Wamena dan bermalam di Wamena. Tanggal 24 April 2014 Teradu ke Jayapura dan menungu Sekretaris beserta staf datang di Jayapura. c. Pada tanggal 29 April 2014, pertemuan di Hotel Cenderawasih entrop Jayapura, ternyata Teradu belum melakukan penetapan perolehan suara DPRD Kabupaten Nduga, Provinsi dan DPR RI Pusat. Akhirya pertemuan bubar karena Undang- Undang tidak mendukung. d. Pada tanggal 2 Mei 2014 di Hotel Matoa Jayapura para Teradu dan Sekretaris mengundang saksi-saksi dari 12 Parpol, berserta Caleg Provinsi dan Pusat serta Bupati Nduga sebagai Pembina politik. Teradu II tidak mau ikut dalam kepentingan untuk merubah perolehan suaranya karena bertentangan dengan aturan. e. Tanggal 9 Mei 2014 Ketua dan 3 anggota Komisioner beserta Sekretaris hadir di Hotel Aston Jayapura pada jam 19.00 WIT dan pada hari itu para Teradu mengadakan Pleno untuk menetapkan perolehan suara DPR Provinsi dan DPR RI sesuai laporan PPD Pleno Tingkat Kabupaten Nduga. f. Tanggal 23 Mei 2014 dilakukan Pleno pembagian perolehan kursi DPRD Kabupaten Nduga di Kompleks Kodam Jayapura. Setelah Rapat Pleno KPU Kabupaten Nduga dibuka, langsung diskors selama 3 jam karena Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Nduga tidak hadir. Setelah skor para Teradu koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua, setelah 3 jam kemudian sidang dilanjutkan namun Teradu II tidak ikut Sidang Pleno lanjutan karena sakit. g. Esok harinya di depan Mesran Cafe Teradu II dipaksa untuk menandatangani Berita Acara hasil pleno pembagian perolehan kursi DPRD Kabupaten Nduga yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2014 di Kodam dan saya kemudian ikut menandatangani Berita Acara tersebut. [2.6] PERMOHONAN Berdasarkanuraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasinama baik para Teradu. [2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti- bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-6sebagai berikut: 1. BuktiT-1 : Berita Acara KPU Kabupaten Nduga Nomor 29/BA/KPU- ND/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 6  Daerah Kabupaten Nduga Pemilihan Umum Tahun 2014; 2. BuktiT-2 : Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 12/Kpts/KPU- ND/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga Pemilihan Umum Tahun 2014; 3. BuktiT-3 : Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nduga Pemilu Tahun 2014 Formulir Model EB 3; 4. BuktiT-4 : Surat KPU Kabupaten Nduga Nomor 025/UND/KPU- NDG/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Undangan; 5. Bukti T-5 : Berkas surat mandat tanpa nomor saksi-saksi parpol; 6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Sakit atas nama Ny. Ochla Nirigi tanggal 19 Juni 2014. [2.8]Bahwa DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Panwaslu Kabupaten Nduga. Dalam keterangannya, Panwaslu Kabupaten Sarmi mengatakan bahwa Panwaslu tidak mengetahui ada Pleno Penetapan Kursi oleh KPU Kabupaten Nduga. Panwaslu mengakui tidak hadir pada saat Pleno tersebut karena Pihak Terkait baru dihubungi pada sekira jam 20.00 WIT. Oleh karena tidak ada undangan maka Panwaslu tidak hadir. [2.9]Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. 7  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Nduga, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan. 8

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam bentuk tindakan pengalihan suara Caleg DPRD Kabupaten Nduga, tidak menetapkan Caleg yang mendapatkan suara terbanyak sebagai calon terpilih, dan tidak mengundang Pengadu dan pimpinan partai politik lainnya dalam Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nduga. [4.2]Terhadap pengaduan tersebut, Para Teradu menjawab bahwa Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara telah dilakukan pada tanggal 24 April 2014 di Gedung DPRD Kabupaten Nduga, dan Pleno Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ndugatelah dilakukan pada tanggal 22 Mei 2014 di Mes Kodam XVII Cenderawasih Kota Jayapura.Para Teradu mengatakan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara dan Penetapan Perolehan Kursi serta Calon Terpilih, KPU Kabupaten Nduga hanya menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh PPD. Selain itu, terhadap penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nduga, tidak ada satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Nduga yang dapat dijadikan bukti bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut bermasalah. Para Teradu juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang Partai Politik, Pemerintah Daerah, dan wakil dari pihak Kepolisian untuk hadir dalam Rapat Pleno tersebut.Namun demikian, para Teradu tidak membantah bahwa pihaknya baru menghubungi Panwaslu Kabupaten Nduga pada tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIT; [4.2]Menimbang keterangan Para Pihak, pihakterkait, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa pengaduan Pengadu mengenai dugaan adanya tindakan pengalihan suara Caleg dan tidak menetapkan peraih suara terbanyak sebagai calon terpilih tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan sehingga dengan demikian dalil Pengadu harus dikesampingkan. [4.3] Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta ketidakhadiran Panwaslu Kabupaten Nduga dalam Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nduga disebabkan oleh tidak adanya undangan resmi dari para Teradu, DKPP berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kelalaian dan ketidakprofesionalan Para Teradu yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu Legislatif di Kabupaten Nduga. Tindakan para Teradu tersebut dapat 9 dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas profesionalitas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 huruf b Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.4]Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbuktimelakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkanpengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepadaTeradu I atas nama Yemmy Carter Deda, Teradu II atas namaOchla Nirigi,Teradu III atas nama Sepo Nawipa, Teradu IV atas nama Amion Karunggu, dan Teradu V atas nama Leri Gwijanggeselaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga; 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada 10  hari Rabu tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jum’at tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti,M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini,S.Sos., M.Si, Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan tanpa dihadiri Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 11