III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 30 Agustus 2019 telah mengajukan
pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut
DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:
1. Dugaan adanya Pelaggaran Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS O1 dan TPS 03 Desa Lora,
Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana:
a. Bahwa di Desa Lora Kec. Mataoleo telah terdapat 2 (dua) nama Suharni yang
satu terdaftar dalam DPT di TPS 3 Desa Lora Nomor Urut 225 dengan Nomor
NIK: 7406084107590016 dan Suharni satunya tidak terdaftar dalam DPTb,
DPT, Maupun DPK di Kabupaten Bombana;
b. Bahwa dalam Penyaluran Surat Pemberitahuan Pemilu C6 KPU, KPPS
memberikan C6 KPU Kepada Nama Suharni yang tidak terdaftar dalam DPT
maupun DPTb;
c. Bahwa pada Tanggal 17 April 2019 Suharni yang terdaftar dalam DPT
mendatangi TPS 3 untuk menyalurkan hak suaranya, namun setibanya di
TPS, KPPS mengatakan jika hak suaranya sudah digunakan oleh orang lain
yaitu Suharni yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb. Dari kejadian
tersebut petugas KPPS mengarahkan Suharni yang terdaftar dalam DPT
untuk menyalurkan hak suaranya di TPS 1 Desa Lora dan masuk dalam
Daftar Pemilih Khusus (DPK);
d. Bahwa selanjutnya masuk laporan ke Panwaslu Kecamatan Mataoleo
berdasarkan Laporan Nomor: 02/TM/PL/Kec. Mataoleo/28.03/IV/2019 atas
peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Mataoleo mengeluarkan
Rekomendasi Nomor: 023/Bawaslu-Prov.SG-01/Mataoleo/PM.05.02/
VI/2019 tentang PSU di TPS 1 dan 3 Desa Lora, Kec. Mataoleo, Kabupaten
Bombana;
e. Bahwa dengan adanya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nomor:
023/bawaslu-Prov.SG-01/Mataoleo/PM.05.02/VI/2019, Panwaslu
Kecamatan menyurat kepada PPK Kec. Mataoleo, Kabupaten Bombana;
f. Bahwa atas surat dari Panwaslu Kecamatan Mataoleo, KPU Kabupaten
Bombana mengeluarkan surat keputusan Nomor: 376/PL.01.7/Kpt/7406/
KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Waktu dan Jumlah TPS yang akan
dilaksanakan PSU diantaranya di TPS 1 dan TPS 3 Desa Lora Kec. Mataoleo,
Kabupaten Bombana Tangal 27 Mei 2019;
g. Bahwa Teradu I s.d Teradu V (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana)
tertanggal 23 dan 24 April 2019 mengeluarkan 2 (dua) yaitu:
1) Surat No. 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tertanggal 23 April
2919 Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
Pemilihan Umum 2019 yang ditujukan pada Tim Kampanye, Pimpinan
Partai Politik dan Calon Perseorangan dalam Suara dimana dalam isi
surat termaktub berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten
Bombana No: 376/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 tentang
Penetapan Jumlah TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang
Pemilihan Umum Tahun 2019;
2) Surat No: 168/PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tertanggal 23 April
2919 Prihal: Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019
ditujukan pada Tim Kampanye, Pimpinan Partai Politik dan Calon
Perseorangan, dimana dalam isi surat termaktub berdasarkan Surat
Keputusan KPU Kabupaten Bombana No: 375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-
Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jumlah TPS yang melaksanakan
Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019. Dari kedua
surat tersebut adalah sama yaitu menyampaikan tentang Pemungutan
Suara Ulang (PSU) di Desa Langkolawa Kec. Lantari Jaya TPS 03, TPS 05
Desa Teppoe Kec. Poleang Timur, TPS 05 Desa Baliara Selatan Kec.
Kabaena Barat dan TPS 01 dan 03 Desa Lora Kec. Mataoleo yang
dilaksanakan pada 27 April 2019 mulai Pukul 07:00 s.d pukul 13:00
WITA;
2. Bahwa berdasarkan kronologis di atas Teradu telah melakukan pelanggaran
yang tindakannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu
sebagai berikut:
a. Terhadap kesalahan Teradu I s.d Teradu V yang tidak sesuai prosedur dalam
memberikan Form-C6 KPU kepada pemilih:
1) Bahwa tindakan Teradu I s.d Teradu V beserta jajarannya merupakan
suatu tindakan fatal karena telah salah memberikan Form C6-KPU
kepada orang yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, padahal
sangat jelas dalam Form C6-KPU telah tercantum secara jelas nama dan
NIK Suharni yang terdaftar dalam DPT, yang seharusnya petugas KPPS
teliti dalam memberikan Form C6-KPU dengan mencocokkan Nomor NIK
KTP dan NIK yang ada pada Form C6-KPU dan belum lagi petugas KPPS
di TPS 3 Desa Lora Kecamatan Mataoleo merupakan warga atau
penduduk di Desa Lora sehingga dapat dipastikan jika petugas KPPS
mengenal semua Masyarakat/DPT di Desa Lora terkhusus orang yang
telah terdaftar dalam DPT;
2) Bahwa terhadap kedua surat Teradu I s.d Teradu V No: 166/PY/01.1-
SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 dan No. 168/PY/01.1-SD/7406/KPU-
Kab/IV/2019 menjelaskan tentang PSU Tanggal 2019 di Pemungutan
Suara Ulang di Desa Langkolawa Kec. Lantarijaya TPS 03, TPS 05
DesaTeppoe Kec. Poleang Timur, TPS 05 Desa Baliara Selatan, Kec.
Kabaena Barat dan TPS 01 dan 03 Desa Lora, Kecamatan Mataoleo,
namun dalam rujukan terbitnya surat terdapat perbedaan surat nomor
Surat Keputusan KPU yaitu No: 375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-
Kab/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dan 376/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-
Kab/IV/201 tanggal 24 April 2019 sehingga jika dimaknai kedua surat
tersebut memiliki 2 (dua) Surat Keputusan yang masing-masing surat
ada satu Surat Keputusan yang berbeda penomorannya. Padahal jika
dilihat dari isinya adalah sama sehingga dapat dipastikan kedua surat
tersebut hanya merujuk pada satu Surat Keputusan yaitu mengenai
jadwal penetapan PSU Pemilu 2019 di Kabupaten Bombana, hanya saja
tidak dapat diketahui kebenarannya rujukan suratnya apakah SK PKU
No. 375 atau No. 376 sehingga kesalahan tersebut dapat membuat kabur
isi surat yang ada dalam Surat Pemberitahuan PSU Pemilu 2019 di
Kabupaten Bombana dengan Surat Permintaan Saksi PSU Pemilu 2019;
3) Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan KPU Nomor 9
Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
Umum menyatakan bahwa: 1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS
menyampaikan formulir Model C6-KPU untuk memberikan suara kepada
Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3
(tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, 3) Dalam formulir
Model C6-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan
adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan
suara di TPS, 3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan
formulir Model C6-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, 4)
Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat
menyampaikan formulir Model C6-KPU kepada keluarganya dan diminta
untuk menandatangani tanda terima. Berdasarkan subtansi pada huruf
di atas Teradu I s.d Teradu V dan jajarannya tidak melaksanakan
Perintah Peraturan dimaksud saat penyaluran formulir Model C6-KPU,
dalam hal tidak menyampaikan kepada pemilih atau keluarganya namun
memberikan kepada orang lain yaitu Suharni yang tidak terdaftar dalam
DPT maupun DPTb;
4) Bahwa dengan peristiwa tersebut yang telah salah dalam memberikan
Form C6.KPU, maka Teradu I s.d Teradu V dan jajaranya dapat
dipastikan tidak melaksanakan pengawasan yang mengakibatkan
hilangnya hak pilih orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13
Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum perubahan atas
Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 bahwa 1) Pengawas Pemilu sesuai
dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap
penyampaian Formulir Model C6-KPU kepada Pemilih yang terdaftar
dalam DPT sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, 2) Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan
KPPS mengembalikan Formulir Model C6-KPU yang tidak dapat
diserahkan kepada Pemilih 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal
Pemungutan Suara kepada PPS, 3) Pengawas Pemilu sesuai dengan
kewenangan masingmasing melakukan pencatatan jumlah Formulir Model
C6-KPU yang tidak terdistribusi kepada Pemilih setiap TPS dan
melaporkannya secara berjenjang;
5) Bahwa tindakan Teradu I s.d Teradu V dan jajarannya yang tidak sesuai
dengan prosedural dalam menyalurkan Form C6-KPU, hal ini melanggar
Pasal 6 ayat 3 huruf (a) dan (f) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum, bahwa 3) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada
prinsip: a) berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan
Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f)
profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
Dalam melaksanakan prinsip kepastian hukum penyelenggara Pemilu
sebagaimana dalam Pasal 11 bahwa dalam melaksanakan prinsip
berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:
a) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
sesuai dengan yurisdiksinya;
c) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan
menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan
d) Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.
Dipertegas dalam hal melaksanakan prinsip profesional sebagaimana
dalam pasal 15 huruf (c) dan (e), bahwa dalam melaksanakan prinsip
profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: c)
melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan
pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan; e) menjamin kualitas
pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional
administrasi penyelenggaraan Pemilu;
6) Bahwa dari uraian peraturan dimaksud di atas Teradu I s.d Teradu V
dan beserta jajarannya dalam menjalankan tugasnya sangatlah jelas
tidak mentaati Prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yaitu Prinsip
profesionalitas dan prinsip kepastian hukum sebagaimana tindakan
Teradu I s.d Teradu V beserta jajarannya dalam memberikan Form C6-
KPU yang mengakibatka Suharni yang terdaftar dalam DPT di TPS 003
Desa Lora kehilangan hak pilihnya;
b. Terhadap Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mataoleo Nomor: 023/
Bawaslu-Prov.SG-01/ Mataoleo/ PM.05.02/ VI/ 2019 dan Surat Keputusan
KPU No: 376/PL.01.7/Kpt/7406/KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan
Jumlah TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum
tingkat Kabupaten Bombana.
1) Bahwa kajian dan dikeluarkanya rekomendasi oleh Teradu VI s.d Teradu
VIII dan jajaranya dan Surat Keputusan Teradu I s.d Teradu V beserta
jajarannya, mengenai Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Lora,
Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana adalah tindakan yang
bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 348 ayat (1) huruf (d)
Undang-undang Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi
penduduk yang memiliki hak pilih, kemudian dipertegas dalam Pasal 1
Ayat (9) bahwa penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 huruf (d) dapat memilih di TPS/TPSLN dengan
menggunakan kartu tanda penduduk;
2) Bahwa pada kondisi Suharni yang terdaftar dalam DPT telah digunakan
hak pilihnya oleh Suharni yang tidak terdaftar DPT maupun DPTb, lalu
tindakan KPPS menyarankan dan mengarahkan Suharni yang terdaftar
DPT untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara pindah di TPS 01
Desa Lora, maka sebagaimana substansif pada Pasal 348 ayat (1) huruf
(d) dan Ayat (9) Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sudah tepat, sebab Suharni yang terdaftar dalam DPT
secara persyaratan yang dicantumkan dan diatur dalam Undang Undang
Pemilu sebagai pemilih telah terpenuhi, untuk menggunakan hak
pilihnya sebagai warga negara Indonesia yaitu memiliki E-KTP. Maka
tindakan petugas KPPS menyarankan dan mengarahkan Suharni yang
terdaftar dalam DPT sudah sesuai bila dimaknai dalam Pasal 17 huruf (b)
Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan “dalam
melaksanakan prinsif efektif, penyelenggara pemilu bersikap dan
bertindak” b) “melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika
dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksannaan hak
kontitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau di pilih;
3) Bahwa Teradu VI s.d Teradu VIII beserta jajarannya dalam membuat
rekomendasi tidak memahami substansif proses Pemilu dan Administrasi
Pemilu. sebab, salah satu alasan dikeluarkannya rekomendasi yang
pada pokoknya dalam Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nomor:
023/Bawaslu-Prov.SG-01/Mataoleo/PM.05.02/ VI/2019 bahwa “PSU di
TPS 01 Desa Lora karena Suharni yang terdaftar di DPT pada TPS 03 dan
memilih di TPS 1 tidak menggunakan Surat pindah Form A-5 KPU. Pada
dalil dan alasan tersebut tidak dapat diakomodir sebagai alasan yang
prosedur karena bentuk pelanggaran administrasi Pemilu, dalam kondisi
yang menimpa Suharni yang terdaftar dalam DPT TPS 03 Desa Lora
menggunakan Hak pilihnya pada TPS 01 dalam keadaan hak pilihnya
digunakan oleh orang lain yaitu Suharni yang tidak terdaftar dalam DPT
maupun DPTb di TPS 03 dan bukan karena keadaan tertentu atau
sebelumnya telah berencana untuk pindah memilih dari TPS 3 ke TPS 1.
Maka materi muatan kajian Teradu VI s.d Teradu VIII dan jajaranya
dalam Rekomendasi Panwaslu Kecamatan bertentangan dengan Pasal
348 Ayat 1 huruf (d) dan Ayat (9) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum;
4) Bahwa yang dimaksudkan dalam rekomenadsi Panwaslu Kecamatan
Mataoleo harus memiliki Surat Pinda Form A5-KPU, demikian yang
dimaksud itu adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang ingin pindah
memilih dalam keadaan tertentu dan masuk dalam DPTb sebagaimana
diatur dalam pasal 8 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum;
5) Bahwa tindakan Teradu I s.d Teradu VIII dalam pelaksanaan PSU pada
TPS 001 Desa Lora mengakibatkan pemborosan terhadap penggunaan
anggaran Negara dan melanggar prinsif kerja secara efektif;
6) Bahwa tindakan Teradu I s.d Teradu VIII beserta jajarannya dalam
mengeluarkan Surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nomor:
023/bawaslu-Prov.SG-01/Mataoleo/PM.05.02/VI/2019 tentang
Rekomendasi PSU TPS 001 dan TPS 003 Desa Lora dan Surat Keputusan
KPU No: 376/PL.01.7/Kpt/7406/KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan
Jumlah TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan
Umum Tingkat Kabupaten Bombana, melanggar dan bertentangan
dengan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu
sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,
bahwa:
a) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 huruf (a dan b) dalam hal
profesional penyelenggara Pemilu bahwa:
Huruf a) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Huruf e)
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
b) Melanggar dan bertentangan Pasal 11 dalam hal Pedoman Prilaku
Penyelenggara Pemilu, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak:
a) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
sesuai dengan yurisdiksinya;
c) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan
menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan
d) Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan
tidak berpihak.
c) Melanggar dan bertentangan Pasal 15 huruf c) dalam hal bertentangan
dengan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu pada prinsip
profesional
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak:
a. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara
Pemilu;
b. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga
Penyelenggara Pemilu;
c. Melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan
keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
d. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas,
wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
e. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai
dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
f. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi
profesi administrasi Pemilu;
g. Melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan
komitmen tinggi; dan
h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi
Penyelenggara Pemilu.
d) Melanggar dan bertentangan Pasal 18 huruf a) dalam hal Pedoman
Penyelenggara Pemilu pada prinsip Efisien
Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan
penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan
penyimpangan;
7) Berdasarkan uraian substansif dalam Peraturan DKPP RI Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum tersebut diatas maka Teradu I s.d Teradu VIII beserta
jajarannya dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi Panwaslu
Kecamatan Nomor: 023/bawaslu-Prov.SG-01/Mataoleo/PM.05.02/
VI/2019 tentang Rekomendasi PSU TPS 001 dan TPS 003 Desa Lora,
Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana dan Surat Keputusan KPU
No: 376/PL.01.7/Kpt/7406/KPU.Kab/IV/2019 Tentang Penetapan
Jumlah TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan
Umum Tingkat Kabupaten Bombana Tidak mampu menjaga
Profesionalitas dan bertindak tidak sesuai dengan prinsif penyelenggara
pemilu yaitu Prinsip Profesional, Kepastian hukum dan Efektif;
c. Terhadap pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dihentikan oleh Teradu VI
s.d Teradu VIII
1) Bahwa dalam perkara tersebut diatas diduga telah terjadi Tindak Pidana
Pemilu namun Teradu VI s.d Teradu VIII menghentikan perkara No:
02/TM/PL/Kec.Mataoleo/28.03/IV/2019 dengan alasan tidak
mengetahui Form C6-KPU yang digunakan Suharni yang tidak terdaftar
dalam DPT saat menggunakan hak pilih Suharni yang terdaftar dalam
DPT sebagaimana perberitahuan penghentian laporan tanggal 10 Mei
2019. Berdasarkan Surat penghentian Perkara Pidana Pemilu No:
02/TM/PL/Kec. Mataoleo/28.03/IV/2019 tersebut sangat tidak
berdasarkan fakta hukum sebagaimana dapat kita lihat unsur Tindak
Pidana Pemilu Pasal 533 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat
pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau
memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPSatau lebih
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam)
bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta
rupiah).
2) Bahwa unsur tindak pidana yang diduga tersebut, Pengadu sangatlah
terpenuhi karena Suharni yang tidak terdaftar dalam DPT dianggap
mengetahui kalau Form C6-KPU yang diberikan padanya. Form C6-KPU
adalah bukan diperuntukan oleh Suharni yang tidak terdaftar dalam DPT
karena dalam Form C6-KPU sangat jelas tertulisan nama dan NIK
Suharni yang terdaftar dalam DPT pada TPS 03 Desa Lora dan
selanjutnya Suharni yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak
pilihnya mengunakan Form C6-KPU bukan miliknya dan dilakukan
dalam keadaan sadar;
3) Bahwa dalam peristiwa tersebut Teradu VI s.d Teradu VIII dan jajarannya
terkesan hanya fokus pada tindak pidana dalam sebagaimana diatur
dalam Pasal 553 Undang-Undang Pemilu dan terkesan
mengesampingkan fakta hukum terjadi yaitu ada dugaan menghilangkan
hak pilih orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 510 Undang
Undang Pemilu;
4) Bahwa dugaan tindakan Teradu I s.d Teradu V beserta jajarannya dapat
diduga akan menghilangkan hak pilih orang lain sebagai mana dalam
Pasal 510 Undang-Undang Pemilu menyatakan “setiap orang yang
dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya di
pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak RP. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah)”
Berdasarkan Pasal 510 tersebut sangat jelas jika tindakan Teradu I s.d
Teradu V beserta jajarannya dapat memenuhi unsur dalam tindak
pidana Pemilu dalam Pasal 510 dimana atas perbuatan Teradu I s.d
Teradu V dan jajaranya salah dalam memberikan Form C6-KPU sehingga
Suharni yang terdaftar dalam DPT Desa Lora kehilangan hak pilihnya di
TPS 3 Desa Lora. Perbuatan Teradu I s.d Teradu V dilakukan dengan
dugaan ada unsur kesengajaan karena sangat jelas dalam Form C6-KPU
tertulis nama dan NIK Suharni yang terdaftar dalam DPT TPS 3 dan
KPPS yang bertugas menyebarkan Form C6-KPU adalah orang atau
warga yang berpenduduk di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten
Bombana sehingga dapat dipastikan jika petugas KPPS mengenali warga
yang berada di Desa Lora termasuk dengan kedua nama Suharni, baik
Suharni yang Terdaftar dalam DPT maupun Suharni yang tidak terdaftar
dalam DPT dan DPTb;
5) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Teradu I s.d Teradu V
menghentikan perkara No: 02/TM/PL/Kec.Mataoleo/28.03/IV/2019
melanggar dan bertentangan Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum, yaitu:
a) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 huruf (a dan b) dalam hal
profesional penyelenggara Pemilu bahwa:
Huruf a) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Huruf e)
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
b) Melanggar dan bertentangan Pasal 11 dalam hal Pedoman Prilaku
Penyelenggara Pemilu, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak:
a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
sesuai dengan yurisdiksinya;
c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan
menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan
d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan
tidak berpihak.
c) Melanggar dan bertentangan Pasal 15 huruf c) dalam hal bertentangan
dengan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu pada prinsip
profesional
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak:
a. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara
Pemilu;
b. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga
Penyelenggara Pemilu;
c. Melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan
keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
d. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas,
wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
e. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai
dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
f. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi
profesi administrasi Pemilu;
g. Melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan
komitmen tinggi; dan
h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi
Penyelenggara Pemilu.
6) Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum di atas, tindakan Teradu I s.d Teradu V menghentikan
Perkara Pidana Pemilu No: 02/TM/PL/Kec. Mataoleo/28.03/IV/2019
dimana Suharni yang tidak terdaftar dalam DPT sebagai Terlapor dan
mengesampingkan perbuatan Teradu I s.d Teradu V yang melanggar
Pasal 510 yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, maka
dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan
Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Teradu I s.d Teradu V
tidak mampu menjaga profesionalitas sehingga melanggar dan
bertentangan dengan etika dan tidak berpedoman prilaku penyelenggara
Pemilu yaitu prinsip profesional dan berkepastian hukum;
3. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Dan TPS 003
Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana
a. Bahwa pada Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019, terdapat 2 (Dua) orang
pemilih yang menyalurkan hak pilihnya diluar dari wilayah tempat pemilih
terdaftar dalam DPT, yaitu:
1) Andi Inda Muliawati dengan NIK 7406055508770001 adalah pemilih yang
terdaftar pada DPT di TPS 004 Kelurahan Teomokole Kecamatan Kabaena,
Kabupaten Bombana. Pada Tanggal 17 April 2019 telah menyalurkan hak
pilihnya pada TPS 001 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten
Bombana dengan menggunakan KTP dan oleh Petugas KPPS diakomodir
dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
2) Muhtar. S dengan NIK 7406072604840002 adalah pemilih yang terdaftar
dalam DPT di TPS 001 Desa Lameog-meong Kecamatan Poleang Barat,
Kabupaten Bombana. Pada Tanggal 17 April 2019 telah menyalurkan hak
pilihnya pada TPS 003 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten
Bombana dan dengan Status pemilih sebagai Daftar Pemilih Khusus
(DPK).
b. Bahwa atas 2 (dua) orang pemilih tersebut, lalu Teradu VI s.d Teradu VIII
dan jajarannya mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor:
070/Bawaslu.Prov.SG.01/ Rumbia/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 23 April
2019 tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 003
Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
c. Bahwa atas Rekomendasi dari Bawaslu Nomor: 070/Bawaslu-
Prov.SG.01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019 Tanggal 23 April 2019, lalu Teradu I
s.d Teradu V mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:
375/Pl.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jadwal
Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Bombana pada Pemilihan Umum 2019
pada TPS 001 dan TPS 003 Desa Doule, Kec. Rumbia Kab. Bombana;
d. Bahwa Pengadu menganggap ada dugaan kesengajaan yang dilakukan oleh
Teradu I s.d Teradu V dan jajarannya, dimana ada situasi untuk
memanfaatkan Status Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk memperbolehkan
seseorang yang terdaftar dalam DPT ditempat lain untuk memilih di
Kelurahan Doule Kec. Rumbia dan Pengadu menduga ada kepentingan
peserta Pemilu ataupun individu Caleg untuk memanfaatkan suara dengan
adanya indikasi bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu untuk
kepentingan memenangkan salah satu peserta Pemilu;
e. Bahwa di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana
terdapat 2 (dua) orang pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus
(DPK), hal ini tidak dapat lagi dianggap sebuah kekeliruan yang dilakukan
oleh Teradu I s.d Teradu V namun adalah sebuah keadaan dan dugaan
unsur kesengajaan karena jumlah orang yang terdaftar dalam DPT ditempat
lain ditemukan 2 orang pada satu Wilayah Kelurahan yang sama;
f. Bahwa dalam Sistem Informasi KPU RI, Teradu I, Teradu II, Teradu III,
Teradu IV, dan Teradu V dan jajaranya dapat mengecek menggunakan NIK
ketika ada Pemilih yang ingin menyalurkan hak suaranya menggunakan KTP
dan dapat mengetahui apakah calon pemilih terdaftar di DPT pada TPS
wilayah pemilihan lain atau terdaftar di DPT TPS lain;
g. Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V dan
jajarannya tidak melaksanakan yang sesuai dalam Pasal 6 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang
perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum,
menyatakan Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:
a) Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu
formulir Model A.3-KPU;
b) Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu
formulir Model A.4-KPU;
c) Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb,
namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada
hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu
formulir Model A.DPK-KPU.
h. Berdasarkan Pasal 6 huruf (e) tersebut diatas maka sangat jelas jika Andi
Indamuliawati dan Mihtar. S oleh Teradu I s.d Teradu V dan jajarannya tidak
dapat memasukkan dan mengakomodir dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)
karena telah terdaftar Di DPT tempat lain;
i. Bahwa Teradu I s.d Teradu V dan jajarannya tidak melaksanakan Pasal 8
ayat (5) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan
Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan Dalam hal Pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih
wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir
Model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar
sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir
Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih
paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara. Dari pasal
tersebut diatas sangat jelas dikatakan jika pemilih ingin pindah memilih
ditempat lain harus menghubungi PPS asal memilih untuk mendapatkan
Formulir model A.5 KPU namun Teradu I s.d Teradu V dan jajarannya tanpa
Pemilih memiliki Form A.5 KPU tetap mengakomodir untuk memilih sebagai
Daftar Pemilih Khusus;
j. Bahwa terhadap Tindakan Teradu I s.d Teradu V yang telah
memperbolehkan Andi Indamuliawati dan Muhtar. S menyalurkan hak
pilihnya di Kelurahan Doule diakomodir dalam DPK yang notabenenya kedua
pemilih terdaftar di DPT lain, atas kekeliriuan tersebut maka dapat
dipastikan Teradu VI s.d Teradu VIII dan jajaranya tidak melakukan
pengawasan secara intensif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum perubahan atas Perbawaslu No. 5 Tahun 2019 bahwa:
1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang berhak
menggunakan hak suara di TPS.
2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
cara:
a. Memastikan keakuratan data Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK;
b. Memastikan penggunaan hak pilih terhadap Pemilih dalam DPT, DPTb,
dan DPK;
c. Melakukan pemeriksaan pemberian suara di TPS bagi Pemilih yang
telah terdaftar dalam DPT, dengan menunjukkan KTP-el atau identitas
lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
d. Memastikan pelayanan yang dilakukan oleh KPU terhadap Pemilih yang
terdaftar dalam DPTb dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan;
e. Melakukan pencermatan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPTb;
dan
f. Melakukan koordinasi dengan KPU dalam memastikan Pemilih yang
terdaftar dalam DPTb tidak terdaftar di dalam DPT pada TPS tempat
asal dan pada TPS tempat memilih.
3) Dalam hal Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, Pengawas
Pemilu melakukan pengawasan dengan cara memastikan Pemilih tersebut
dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el di TPS
yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai
dengan alamat yang bersangkutan serta penggunaan hak pilih dapat
dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesai Pemungutan Suara.
k. Bahwa perbuatan Teradu I s.d Teradu VIII dan jajarannya telah melakukan
pemborosan terhadap penggunaan anggaran negara karena telah terjadi
Pemungutan Suara Ulang di 001 dan TPS 003 Kelurahan Doule Kec. Rumbia
Kab. Bombana;
l. Bahwa perbuatan Teradu I s.d Teradu VIII dan jajarannya melanggar dan
bertentangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:
1) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 huruf (a dan e) dalam hal profesional
penyelenggara Pemilu bahwa:
Huruf a) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Huruf e) Profesionalitas
Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip profesional maknanya
dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas,
wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar
pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
2) Melanggar dan bertentangan Pasal 11 dalam hal Pedoman Prilaku
Penyelenggara Pemilu, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak:
a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara
tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai
dengan yurisdiksinya;
c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan
menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan
d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.
3) Melanggar dan bertentangan Pasal 15 huruf c) dalam hal bertentangan
dengan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu pada prinsip profesional,
bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak:
a. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
b. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga
Penyelenggara Pemilu;
c. Melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan
pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
d. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang,
dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
e. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan
standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
f. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi
profesi administrasi Pemilu;
g. Melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen
tinggi; dan h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam
organisasi Penyelenggara Pemilu.
4) Melanggar dan bertentangan Pasal 18 huruf a) dalam hal Pedoman
Penyelenggara Pemilu pada prinsip Efisien, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan
anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;
m. Berdasarkan substansib tersebut diatas maka Teradu I s.d Teradu VIII dan
jajaranya diduga melanggar Prinsif Penyelenggara Pemilu yaitu Prinsif
Profesional, Kepastian Hukum dan Prinsif Efektif, menjadi alasan dengan
tidak dilaksanakannya Pasal 6 dan pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang
perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan
atas akibat perbuatan sebagaimana dimaksud mengakibatkan pemborosan
penggunaan anggaran negara.
4. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu di
TPS 002 Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana
a. Bahwa pemilih bernama KUMARNO dengan NIK: 7406100107820010 yang
terdaftar dalam DPT di TPS 01 Desa Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara
Kabupaten Bombana menyalurkan hak pilihnya menggunakan KPT-el pada
TPS 2 Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur oleh petugas KPPS
memasukkan dan mengakomodir KUMARNO kedalam Daftar Pemilih
Khusus (DPK);
b. Bahwa atas hal tersebut saudara Yudi Utama Arsad yang merupakan calon
anggota DPRD davil III Bombana dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
melaporkan kejadian ke Bawaslu Kabupaten Bombana namun Bawaslu
Kabupaten Bombana tidak melanjutkan laporan tersebut dengan alasan
Pelapor tidak melampirkan C-7 KPU sebagai bukti petunjuk untuk ditindak
lanjuti;
c. Bahwa atas hal tersebut di atas Pengadu menanggapinya sebagai berikut:
1) Bahwa Teradu I s.d Teradu VIII dan jajaranya tidak tegas dalam
menyikapi persoalan terhadap pemilih yang tidak dapat menggunakan
hak pilihnya pada tempat yang pemilihan yang bukan merupakan
penduduk berdasarkan data kependudukan, karena telah nyata
KUMARNO terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Karya Baru, Kecamatan
Poleang Utara, Kabupaten Bombana kemudian menyalurkan hak
pilihnya dengan menggunakan KTP-el sebagai Pemilih DPK:
2) Bahwa Teradu I s.d Teradu V dan jajarannya tidak seharusnya
memasukkan calon pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena
Calon Pemilih tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pemilih
sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
menyatakan bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:
a) Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan
yaitu formulir Model A.3-KPU;
b) Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan
yaitu formulir Model A.4-KPU; dan
c) Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan
DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak
pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan
dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU.
3) Bahwa dalam Sistem Informasi KPU RI, Teradu I s.d Teradu V dan
jajaranya dapat mengecek menggunakan NIK ketika ada Pemilih yang
ingin menyalurkan hak suaranya menggunakan KTP dan dapat
mengetahui apakah calon pemilih terdaftar di DPT pada TPS wilayah
pemilihan lain atau terdaftar di DPT TPS lain;
4) Bahwa berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 9
tersebut diatas maka Teradu I s.d Teradu V dalam melaksanakan tugas
tidak melaksanakan PKPU sebagai petunjuk teknis dilapangan, terbukti
dengan diakomodirnya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun
DPTb kemudian menggunakan KTP-el yang menyalurkan hak suaranya di
TPS 2 Desa Mambo, Kecamatan Poleng Timur, Kabupaten Bombana;
5) Bahwa terhadap Tindakan Teradu I s.d Teradu V yang telah
memperbolehkan Kumarno menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Desa
Mambo, Kecamatan Poleng Timur, Kabupaten Bombana diakomodir
dalam DPK yang notabenenya pemilih terdaftar di DPT lain, atas
kekeliriuan tersebut maka dapat dipastikan Teradu VI s.d Teradu VIII dan
jajaranya tidak melakukan pengawasan secara intensif sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
perubahan atas Perbawaslu No. 5 Tahun 2019 bahwa:
1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang
berhak menggunakan hak suara di TPS.
2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
cara:
a. Memastikan keakuratan data Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK;
b. Memastikan penggunaan hak pilih terhadap Pemilih dalam DPT,
DPTb, dan DPK;
c. Melakukan pemeriksaan pemberian suara di TPS bagi Pemilih yang
telah terdaftar dalam DPT, dengan menunjukkan KTP-el atau
identitas lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan;
d. Memastikan pelayanan yang dilakukan oleh KPU terhadap Pemilih
yang terdaftar dalam DPTb dalam keadaan tertentu sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan;
e. Melakukan pencermatan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam
DPTb; dan
f. Melakukan koordinasi dengan KPU dalam memastikan Pemilih
yang terdaftar dalam DPTb tidak terdaftar di dalam DPT pada TPS
tempat asal dan pada TPS tempat memilih.
g. Dalam hal Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb,
Pengawas Pemilu melakukan pengawasan dengan cara
memastikan Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya
dengan menunjukkan KTP-el di TPS yang berada di rukun
tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat
yang bersangkutan serta penggunaan hak pilih dapat dilakukan 1
(satu) jam sebelum selesai Pemungutan Suara.
6) Bahwa perbuatan Teradu I s.d Teradu V dan jajaranya telah melakukan
pembiaran adanya pemilih yang telah terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa
Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara menjadi pemilih DPK pada TPS
002 Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana;
7) Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2019 tentang
Pengawasan Pemugutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
Umum Pasal 7 Menyatakan;
1) Pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap pemilih yang
berhak menggunakan hak pilih di TPS.
2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana pada ayat 1 dilakukan
dengan cara:
a. Memastikan keakuratan data pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK
b. Memastikan penggunaan hak pilih terhadap pemilih dalam DPT,
DPTb dan DPK;
c. Melakukan pemeriksan pemberian suara bagi pemilih yang
terdaftar dalam DPT, dengan menunjukan KTP-el atau identitas
lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. Memastikan pelayanan yang dilakukan oleh KPU terhadap pemilih
yang terdaftar DPTb dalam keadaan tertentusebagaiman diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Melakukan pencermatan terhadap pemilih yang terdaftar DPTb,
dan;
f. Melakukan koordinasi dengan KPU dalam memastikan pemilih
yang terdaftar dalam DPTb daam keadaan tertentu sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
8) Bahwa dengan adanya pengaduan oleh peserta Pemilu bahwa adanya
pemilih yang telah terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Karya Baru,
Kecamatan Poleang Utara menjadi pemilih DPK pada TPS 002 Desa
Mambo, Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, maka Teradu VI
s.d Teradu VIII dan Jajaranya tidak melaksanakan pengawasan dan
penindakan maupun mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan
Pemungutan Suara Ulang (PSU):
9) Bahwa alasan Teradu VI s.d Teradu VIII dan jajarannya tidak
menindaklanjuti laporan Pelapor karena tidak melampirkan C7 sebagai
bukti petunjuk untuk ditindaklanjuti adalah alasan yang sangat tidak
berdasar hukum karena seharusnya C7-KPU itu sendiri telah dimiliki
oleh jajaran Teradu VI s.d Teradu VIII yang telah diberikan oleh Teradu I
s.d Teradu V serta jajarannya saat bertugas melakukan pengawasan di
TPS 02 Desa Mambo Kec. Poleang timur. Sauadara Yudi Utama Arsad
sebagai pelapor yang merupakan Peserta Pemilu calong Anggota DPRD
Kabupaten Bombana Dapil II yang mngetahui peristiwa penggaran Pemilu
yang tentunya secara peraturan perundang undangan tidak berhak
untuk memiliki C7-KPU untuk dijadikan bukti pelaporan sebagaimana
dimaksud Teradu VI s.d Teradu VIII pada penghentian perkara
pengaduan pelanggaran administrasi Pemilu sehingga dalam pelaporan
tidak mungkin menunjukan C7-KPU yang dimaksud;
10) Bahwa laporan saudara Yudi Utama Arsad telah memiliki bukti
permulaan yang cukup untuk ditindak lanjuti karena bukti permulan C7-
KPU ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan Pemilu dimiliki oleh
Teradu VI s.d Teradu VIII dan jajarannya saat melakukan pengawas
disetiap TPS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 410 Undang-undang
Nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilu menyatakan “Dalam hal terdapat
bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan,
dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, dan Panwaslu LN melaporkan adanya pelanggaran,
penyimpangan dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia”
11) Bahwa merujuk pada Kasus Pemungutan Suara Ulang yang terjadi di TPS
001 dan TPS 003 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten
Bombana, merupakan satu peristiwa yang identik tapi pada Notabenenya
pihak Teradu VI s.dTeradu VIII dan Jajaranya mengeluarkan rekomendasi
untuk dilaksanakan PSU, namun yang terjadi pada kasus TPS 002 Desa
Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana tidak dilakukan
demikian;
d. Bahwa perbuatan Teradu I s.d Teradu VIII dan jajarannya melanggar dan
bertentangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:
1) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 huruf (a dan e) dalam hal profesional
penyelenggara Pemilu bahwa :
Huruf a) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Huruf e) Profesionalitas
Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip profesional maknanya
dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas,
wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar
pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
2) Melanggar dan bertentangan Pasal 11 dalam hal Pedoman Prilaku
Penyelenggara Pemilu, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak:
a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
sesuai dengan yurisdiksinya;
c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan
menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan
d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan
tidak berpihak.
3) Melanggar dan bertentangan Pasal 15 huruf c) dalam hal bertentangan
dengan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu pada prinsip profesional,
bahwa
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak:
a. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
b. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga
Penyelenggara Pemilu;
c. Melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan
keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
d. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang,
dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
e. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai
dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
f. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi
profesi administrasi Pemilu;
g. Melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen
tinggi; dan h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam
organisasi Penyelenggara Pemilu.
4) Melanggar dan bertentangan Pasal 18 huruf a) dalam hal Pedoman
Penyelenggara Pemilu pada prinsip Efisien, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan
anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;
e. Berdasarkan substansif tersebut diatas maka Teradu I s.d Teradu VIII dan
jajaranya diduga melanggar Prinsif Penyelenggara Pemilu yaitu Prinsif
Profesional, Kepastian Hukum dan prinsip efisien
5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu
pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 005 Desa Baliara
Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana
a. Bahwa saudari YUSRIANI dengan NIK 7401144305800003 beralamat Desa
Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana adalah
Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 011 Kelurahan Sea Kecamatan
Latambaga Kabupaten Kolaka;
b. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Saudari YUSRIANI menyalurkan hak
suaranya Menggunakan KTP-el pada TPS 005 Desa Baliara Kec. Kabaena
Barat Kab. Bombana dengan Status pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK).
c. Bahwa pada awalnya tepatnya Tanggal 5 April 2019, saudari YUSRIANI ke
TPS 005 Desa Baliara Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana
bertemu dengan Ketua PPS desa Baliara MASNAWATI HALIM dengan
mengatakan jika ingin menyalurkan hak pilihnya di TPS 005 dengan
menunjukan KTP-el, kemudian ketua PPS melakukan pengecekan terlebih
dahulu oleh PPS apakah terdaftar atau tidak dalam DPT dan hasil
pengecekan disampaikan kepada YUSRIANI bahwa namanya terdaftar di
DPT TPS 011 Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka
sehingga tidak dapat memilih di Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena
Barat, Kabupaten Bombana;
d. Bahwa pada Tanggal 17 April 2019 tepatnya hari pemungutan Suara
saudari YUSRIANI kembali menanyakan kepada PPS “bagaimana jika
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja yang dipilih dan jawaban Ketua
PPS ibu tidak dapat memilih di Desa Baliara Selatan biar hanya memilih
Presiden” namun tidak mendapatkan jawaban, selanjutnya Sdri Yusriani
pamit untuk pulang kerumah;
e. Bahwa pada Tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 12:00 Wita Saudari
YUSRIANI mendatangi kembali TPS 005 kemudian mendaftarkan dirinya
kepada KPPS 4 dengan menggunakan KTP-el setelah itu KPPS 4
menanyakan kepada Yusriani apakah sudah melapor sama PPS, jawaban
YUSRIANI sudah dan dapat menyalurkan hak pilih, sehingga YUSRIANI
dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
f. Bahwa dengan terdaftarnya YUSRIANI dalam DPK, Ketua KPPS memanggil
nama YUSRIANI dan memberikan Surat Suara 5 lembar yaitu DPR Kab,
DPRD Prov, DPR RI, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden, kemudian
YUSRIANI masuk kedalam bilik suara lalu keluar dan memasukkan surat
suara ke masing masing kotak suara;
g. Bahwa atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Kabaena Barat
Kabupaten Bombana mengeluarkan surat rekomendasi Nomor:
07/BAWASLU-PROV.SG.01/KABAENA BARAT/PM.05.02/IV/2019.
h. Bahwa dari peristiwa tersebut diatas Pengadu akan menanggapinya sebagai
berikut:
1) Bahwa Teradu I, Teradu II dan Teradu III, Teradu IV dan Teradu V
beserta jajarannya dan Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII serta
jajarannya tidak tegas dalam menyikapi Pemilih yang tidak berhak
menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Baliara Kecamatan
Kabaena Barat, Kabupaten Bombana;
2) Bahwa Teradu I, Teradu II dan Teradu III, Teradu IV dan Teradu V
beserta jajarannya tidak terjalin koordinasi yang baik dalam
menjalankan tugas terbukti saat ketika waktu Pukul 12:00 Wita
YUSRIANI mendatangi TPS 005 membawa KTP-el dengan mengatakan
sudah diperbolehkan oleh PPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Oleh
KPPS 004 langsung percaya begitu saja tanpa menghubungi PPS
terlebih dahulu untuk memastikan Keterangan YUSRIANI bukan
langsung mendaftarkan Yusriani dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
3) Bahwa Teradu I, Teradu II dan Teradu III, Teradu IV dan Teradu V
beserta jajarannya dipastikan tidak melakukan pengecekan data KTP-el
apakah terdaftar dalam DPT, DPTb atau tidak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 28 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan, Menyatakan
“Apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb,
anggota KPPS Setempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang
bersangkutan dengan KTP-el yang ditunjukkan oleh Pemilih, dan
memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb
serta mencatatnya ke dalam formulir A.DPK-KPU sesuai nomor urut
berikutnya”;
4) Bahwa Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII serta jajarannya tidak
melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1,2 dan 3)
Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan
Pemugutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
Menyatakan;
1) Pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap pemilih yang
berhak menggunakan hak pilih di TPS.
2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana pada ayat 1 dilakukan
dengan cara:
a. Memastikan keakuratan data pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK
b. Memastikan penggunaan hak pilih terhadap pemilih dalam DPT,
DPTb dan DPK;
c. Melakukan pemeriksan pemberian suara bagi pemilih yang
terdaftar dalam DPT, dengan menunjukan KTP-el atau identitas
lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. Memastikan pelayanan yang dilakukan oleh KPU terhadap pemilih
yang terdaftar DPTb dalam keadaan tertentusebagaiman diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Melakukan pencermatan terhadap pemilih yang terdaftar DPTb,
dan;
f. Melakukan koordinasi dengan KPUdalam memastikan pemilih
yang terdaftar dalam DPTb daam keadaan tertentu sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
5) Dalam hal pemilih yang tidak tardaftar dalam DPT dan DPTb, Pengawas
pemilu melakukan dengan cara memastikan pemilih tersebut dapat
menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el atau SUKET
kepada KPPS di TPS yang berada dirukun tetangga/rukun warga atau
sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket
bersangkutan serta penggunaan hak hak pilih dapat dilakukan satu (1)
jam sebelum dilakukan pemumgutan suara jika surat suara masih
tersedia
6) Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas dipastikan jika Teradu VI,
Teradu VII dan Teradu VIII beserta jajarannya tidak melaksanakan
perintah Peraturan Bawaslu RI dengan melakukan pengawasan dengan
baik terhadap penggunaan hak pilih bagi pemilih yang ingin
menyalurkan hak pilihnya dengan status Daftar Pemilih Khusus (DPK)
terbukti dengan terakomodirnya YUSRIANI dalam DPK oleh Teradu
Teradu I, Teradu II dan Teradu III, Teradu IV dan Teradu V beserta
jajarannya tanpa surat pinda A5-KPU yang notabenenya YUSRIANI
tedaftar dalam DPT TPS 011 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga
Kabupaten Kolaka;
7) Bahwa peristiwa tersebut Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII
(Bawaslu Kab. Bombana) mengeluarkan Rekomendasi Nomor:
07/BAWASLU-PROV.SG.01/KABAENA BARAT/ PM.05.02/IV/2019,
maka akibat kelalaian atau ketidakprofesional dalam bekerja yang
membuat pemborosan terhadap penggunaan anggaran negara dengan
dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 005 Desa Baliara;
8) Bahwa atas tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan
Teradu V Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII beserta jajarannya,
telah melanggar dan bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman
Prilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan
DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa:
a) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 huruf (a dan b) dalam hal
profesional penyelenggara Pemilu bahwa:
Huruf a) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada
prinsip berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan
Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Huruf e) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada
prinsip profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban
dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan,
dan wawasan luas;
b) Melanggar dan bertentangan Pasal 11 dalam hal Pedoman Prilaku
Penyelenggara Pemilu, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak:
a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
sesuai dengan yurisdiksinya;
c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan
menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan
d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan
tidak berpihak.
c) Melanggar dan bertentangan Pasal 15 huruf c) dalam hal
bertentangan dengan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu pada
prinsip profesional
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak:
a. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara
Pemilu;
b. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga
Penyelenggara Pemilu;
c. Melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan
keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
d. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas,
wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
e. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai
dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
f. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi
profesi administrasi Pemilu;
g. Melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan
komitmen tinggi; dan
h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi
Penyelenggara Pemilu.
d) Melanggar dan bertentangan Pasal 18 huruf a) dalam hal Pedoman
Penyelenggara Pemilu pada prinsip Efisien bahwa dalam
melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan
penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan
penyimpangan.
6. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu di
TPS 002 Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana
a. Bahwa Pemilih yang bernama Mutia Irawati dengan NIK:
7406096208800001 yang merupakan warga Negara Indonesia yang
beralamat di Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, pada Tanggal 17
April 2019, Mutia Irawati datang di TPS 002 untuk menyalurkan hak
suaranya dengan membawa dan memperlihatkan KTP-el kepada petugas
KPPS TPS 02 Desa Tembe;
b. Bahwa sebelum Pukul 11.00 Wita Ketua PPS menerima dan memeriksa
KTP-el milik Mutia Irawati guna dilakukan pengecekan NIK, namun setelah
beberapa jam menunggu diluar TPS 002 untuk dipanggil masuk
menyalurkan hak suaranya sebagai Pemilih DPK, hingga dimulainya
perhitungan suara Pilpres, Mutia Irawati tidak mendapatkan kepastian
hukum;
c. Bahwa pada Pukul 13.00 pemilih Mutia Irawati menanyakan kepada
Petugas KPPS tentang keadaan dirinya yang tidak diakomodir sebagai DPK
untuk menyalurkan hak pilihnya, tetapi petugas KPPS mengarahkan Mutia
Irawati untuk mengkonfirmasi kepada Ketua KPPS, diwaktu konfirmasi saat
itu hadir ketua PPK Kecamatan Rarowatu Utara dan Pengawaslu
Kecamatan Rarowatu Utara, lalu PPK Kecamatan Rarowatu Utara
berkoordinasi pada KPU Kabupaten Bombana;
d. Bahwa hasil koordinasi ketua PPK Kecamatan Rarowatu Utara kepada KPU
Kabupaten Bombana, yang pada pokoknya mengarahkan Mutia Irawati
untuk menyalurkan hak pilihnya di Desa Lain, namun Mutia Irawati tidak
mengindahkannya karena Mutia Irawati merupakan penduduk Desa
Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, hingga terjadi perdebatan yang alot
antara Petugas KPPS dengan pihak keluarga Mutia Irawati namun tidak
menemukan solusi;
e. Bahwa pada Pukul 16.00 Wita datang Komisioner KPU Kabupaten Bombana
Devisi Program dan Data yakni Muh. Safril, S.S (Teradu III) namun tidak
memberikan solusi terhak hak pilih Mutia Irawati yang tidak tersalurkan
maupun Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII serta jajaranya tidak
memberikan kepastian hukum;
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Pengadu
menyuraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan Kode Etik
dan Pedoman Penyelenggara Pemilu yang dilukakan oleh oleh Teradu I, Teradu
II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, sebagaimana berikut:
a. Bahwa tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V dan
jajaranya yang tidak memberikan kepastian hukum tentang tersalurnya
hak pemilih MUTIA IRAWATI menimbulkan kerugian hak pada warga
negara yaitu tidak tersalurkanya hak pilih MUTIA IRWATI sebagai pemilih
DPK hal tersebut bertentangan dengan pengaturan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c) Undang-Undang No. 7 tahun 2017
tentang Pemilu bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di
TPS meliputi pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar
pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Dipertegas dalam
berikutnya dalam Pasal 349 bahwa pemilik kartu tanda penduduk elektronik
yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan
serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 348 ayat (1) huruf (c) dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai
berikut:
a) Memilih di TPS yang ada dirukun tetangga/rukun warga sesuai dengan
alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;
b) Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat;
c) Dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat
selesai
b. Bahwa tidak tersalurkanya hak pilih MUTIA IRAWATI sebagai pemilih yang
dikategorikan sebagai DPK telah jelas melanggar aturan teknis sebagaimana
dalam Pasal 9 ayat (1) PKPU No.9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan
Perhitungan Suara Pemilu perubahan atas PKPU No. 3 Tahun 2019, bahwa:
a. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan
menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan
Suara.
b. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan
di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain
sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket.
c. Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain
Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan
dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam
satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.
d. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1
(satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai. (5) Pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih
tersedia Surat Suara.
c. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 diatas secara jelas
MUTIA IRAWATI telah memenuhi syarat sebagai warga negara untuk
menyalurkan hak suaranya dengan ketentuan dan syarat yaitu memiliki
KTP-E yang sesuai alamat tempat TPS atau Pemilih yang bersangkutan
dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam
satu wilayah Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara.
d. Bahwa penghilangan hak pilih orang lain, sebagaimana yang telah Teradu I,
Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V dan jajaranya dilakukan terhadap
MUTIA IRAWATI telah melanggar ketentuan pengaturan dalam Pasal 40
PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara
Pemilu perubahan atas PKPU No. 3 Tahun 2019, bahwa:
1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan DPTb sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya
dengan menunjukkan KTP-el atau Suket.
2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1
(satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS
sesuai dengan alamat desa/kelurahan, rukun tetangga/rukun warga
atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau
Suket 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
4) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di
TPS.
5) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan
suara di TPS lain yang terdekat.
6) TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih
dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang
tercantum dalam KTP-el atau Suket.
7) Dalam hal Surat Suara di TPS pada satu wilayah kerja PPS sesuai yang
tercantum dalam KTP-el atau Suket Pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk
memberikan suara di TPS lain pada kelurahan/desa atau sebutan lain
terdekat, yang masih dalam satu wilayah kerja PPK sesuai alamat
tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Suket.
e. Berdasarkan ketentuan pengaturan dalam Pasal 40 diatas, menunjukan
bahwa prosedur yang sah dan berkepastian hukum pemilih MUTIA
IRAWATI harus memperoleh informasi dan pelayanan dari Petugas KPPS di
TPS 002 telah tegas kewajiban kepada KPPS untuk memberikan penjelasan
dan pelayanan, namun sampai dimulainya pemungutan suara untuk
Status Daftar Pemilih Khusus (DPK) sampai pada pemungutan suara, hak
pemilih MUTIA IRAWATI sebagai warga negara tidak juga tersalurkan.
f. Bahwa tentang tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan
Teradu V dan jajaranya dalam hal tidak memberikan kepastian hukum
terhadap pemilih dan menjamin tersalurnya hak pilih MUTIA IRAWATI,
tanpa adanya penjelasan yang prosedural dan hilangnya hak pilih orang
lain dalam pemilihan umum, maka perbuatan-perbuatan dimaksud sangat
bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman penyelenggara Pemilu
sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang
Etika dan Pedoman Penyelenggara Pemiliu Pengadu uraikan sebagai
berikut:
1) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (a) yang dimaksud
dengan prinsip berkepastian hukum
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: hufuf a)
berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (f) yang dimaksud
dengan prinsip Profesional
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
3) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (g) yang dimaksud
dengan prinsip Efektif
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip efektif
bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan
tepat waktu;
4) Melanggar dan bertentangan Pasal 10 huruf (a) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip adil
Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu,
calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
5) Melanggar dan bertentangan Pasal 11 huruf (a) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip berkepastian hukum
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan;
6) Melanggar dan bertentangan Pasal 15 huruf (e) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip profesional
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta
sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
7) Melanggar dan bertentangan Pasal 16 huruf (a) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip akuntabel
Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan
peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang
ditetapkan;
8) Melanggar dan bertentangan Pasal 18 huruf (a) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip profesional
Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan
anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan
g. Bahwa adanya kondisi yang dialami oleh MUTIA IRAWATI sebagai warga
negara yang memiliki hak pilih berdasarkan KTP-E dan membawa KTP-E di
TPS 002 Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana,
lantas terjadi penolakan oleh petugas KPPS, PPK dan Komisioner KPU Kab
Bombana dalam hal in Teradu III, maka semestinya dalam substansif
pengaturan untuk kewenangan Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII,
Panwaslu Kecamatan dan PTPS yang melekat hak terhadap pengawasan
baik proses pemilu sampai pada pelanggaran administratif Pemilu
menimbulkan dugaan bahwa ada pembiaran dengan alasan bahwa:
1) Bahwa Pemilih yang bernama Mutia Irawati dengan NIK:
7406096208800001 yang merupakan warga Negara Indonesia yang
beralamat di Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, pada Tanggal 17
April 2019, Mutia Irawati datang di TPS 002 untuk menyalurkan hak
suaranya dengan membawa dan memperlihatkan KTP-el kepada
petugas KPPS TPS 02 Desa Tembe;
2) Bahwa sebelum Pukul 11.00 Wita Ketua PPS menerima dan memeriksa
KTP-el milik Mutia Irawati guna dilakukan pengecekan NIK, namun
setelah beberapa jam menunggu diluar TPS 002 untuk dipanggil masuk
menyalurkan hak suaranya sebagai Pemilih DPK, hingga dimulainya
perhitungan suara Pilpres, Mutia Irawati tidak mendapatkan kepastian
hukum;
3) Bahwa pada Pukul 13.00 pemilih Mutia Irawati menanyakan kepada
Petugas KPPS tentang keadaan dirinya yang tidak diakomodir sebagai
DPK untuk menyalurkan hak pilihnya, tetapi petugas KPPS
mengarahkan Mutia Irawati untuk mengkonfirmasi kepada Ketua KPPS,
diwaktu konfirmasi saat itu hadir ketua PPK Kecamatan Rarowatu
Utara dan Pengawaslu Kecamatan Rarowatu Utara, lalu PPK Kecamatan
Rarowatu Utara berkoordinasi pada KPU Kabupaten Bombana;
4) Bahwa hasil koordinasi ketua PPK Kecamatan Rarowatu Utara kepada
KPU Kabupaten Bombana, yang pada pokoknya mengarahkan Mutia
Irawati untuk menyalurkan hak pilihnya di Desa Lain, namun Mutia
Irawati tidak mengindahkannya karena Mutia Irawati merupakan
penduduk Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, hingga terjadi
perdebatan yang alot antara Petugas KPPS dengan pihak keluarga
Mutia Irawati namun tidak menemukan solusi;
5) Bahwa pada Pukul 16.00 Wita datang Komisioner KPU Kabupaten
Bombana Devisi Program dan Data yakni Muh. Safril, S.S (Teradu III)
namun tidak memberikan solusi terhak hak pilih Mutia Irawati yang
tidak tersalurkan maupun Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII serta
jajaranya tidak memberikan kepastian hukum;
6) Bahwa berdasarkan pada angka 1 sampai 5 diatas maka pada Tanggal
18 April 2019, MUTIA IRAWATI mengadukan kepada Pengawas
Kecamatan Rarowatu utara, yang pada pokoknya bahwa tidak
tersalurkannya hak pilihnya dengan syarat sebagai pemilih DPK,
meminta agar Pengawas Kecamatan menindaklanjuti agar dilaksanakan
PSU pada TPS 002 Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, namun
pengaduan secara tertulis yang ajukan oleh MUTIA IRAWATI tidak
ditindaklanjuti oleh Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan jajaranya
h. Bahwa keberadaan Panwaslu Kecamatan Rarowatu Utara dalam kondisi
Mutia Irawati menunggu kepastian dirinya untuk menyalurkan hak
pilihnya sebagai warga negara sampai pada selesainya tahapan penggunaan
hak pilih untuk DPK, namun dari pihak Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII
dan jajaranya tidak melakukan tindakan untuk menentukan penanganan
pelanggaran Pemilu, hal ini telah bertentangan dalam Pasal 454 ayat (1 dan
2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa
pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan
pelanggaran Pemilu. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil
pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan
Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
i. Bahwa aduan secara tertulis oleh MUTIA IRAWATI pada Tanggal 18 April
2019 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Rarowatu utara
merupakan bentuk pengawasan secara temuan laporan pelanggaran
Pemilu, namun dengan tidak adanya tindakan dan tindaklanjut akan
pengaduan tersebut maka Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan jajaranya
telah bertentangan apa yang menjadi tugas pokok sebagai pengawas pemilu
sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat 3 UU Pemilu bahwa laporan
pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia
yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas
TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
j. Bahwa tentang tindakan Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, dan jajarannya
dalam hal tidak melaksanakan pengawasan dalam bentuk pengawasan aktif
dan temuan pelanggaran pemilu berdasarkan pengaduan, maka perbuatan-
perbuatan dimaksud sangat bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman
penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP RI No. 2
Tahun 2017 tentang Etika dan Pedoman Penyelenggara Pemiliu Pengadu
uraikan sebagai berikut:
1) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (a) yang dimaksud
dengan prinsip berkepastian hukum
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: hufuf a)
berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (f) yang dimaksud
dengan prinsip Profesional
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
3) Melanggar dan bertentangan Pasal 10 huruf (a) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip adil
Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu,
calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
4) Melanggar dan bertentangan Pasal 11 huruf (a) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip berkepastian hukum
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan;
5) Melanggar dan bertentangan Pasal 15 huruf (e) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip profesional
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta
sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.
8. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu
terhadap Tidak Adanya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
(PSU) Pemilu 2019 di TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Doule, Kecamatan
Rumbia dan TPS 1 Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten
Bombana
a. Bahwa pada Tanggal 27 April 2019, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu
IV, dan Teradu V dan jajaranya melaksanakan PSU di 8 (delapan) TPS Se-
Kabupaten Bombana dalam pemilihan umum 2019, yaitu:
1) TPS 3 Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya.
2) TPS 5 Desa Teppo, Kecamatan Poleang Timur.
3) TPS 5 Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat.
4) TPS 1 Desa Lora, Kecamatan Mataoleo.
5) TPS 3 Desa Lora, Kecamatan Mataoleo.
6) TPS 1 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia.
7) TPS 3 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia.
8) TPS 1 Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu.
b. Bahwa pada Tanggal 27 April 2019, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu
IV, dan Teradu V dan jajaranya melaksanakan PSU di 8 (delapan) TPS
hanya menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pengadu sebagai
peserta Pemilu Tahun 2019 berjumlah 5 (lima) TPS sesuai dengan Surat
pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tahun 2019 dengan
Nomor: 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 yang telah Pengadu
Terima;
c. Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V dan
jajaranya melaksanakan PSU di 3 (tiga) TPS tidak memberitahukan kepada
Pengadu sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 yaitu TPS 001 dan TPS 003
Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia dan TPS 001 Kelurahan Taubonto
Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana;
d. Bahwa pada Tanggal 24 April 2019 Pengadu Menerima 2 (Dua) Surat yaitu:
1) Surat KPU Kabupaten Bombana No. 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-
Kab/IV/2019 Tertanggal 23 April 2919 Prihal : Pemberitahuan
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum 2019 bertanda
tangan Ketua KPU Kabupaten Bombana;
2) Surat No: 168/PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tertanggal 23
April 2919 Prihal: Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun
2019 ditujukan pada Tim Kampanye bertanda tangan Ketua KPU
Kabupaten Bombana;
e. Bahwa dari kedua surat dimaksud, pada lampiranya hanya berjumlah 5
(Lima) TPS yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
Pemilu 2019 di Kabupaten Bombana;
f. Bahwa pengadu mendapatkan informasi pada Siang Hari Jam 2.00 Wita
Tanggal 27 April 2019 dari beberapa Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten
Bombana, bahwa pelaksanaan PSU dilakukan pada 8 TPS, sedangkan surat
pemberitahuan dan permintaan saksi yang Pengadu Terima hanya 5 TPS
yang melaksanakan PSU pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bombana;
g. Bahwa dengan tidak adanya Surat Pemberitahuan yang diperoleh Pengadu
adanya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS TPS 001 dan TPS
003 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia dan TPS 001 Kelurahan Taubonto
Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, maka pada Tanggal 27 April
2019, Pengadu bersama dengan Peserta Pemilu 2019 diantaranya DPC
Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bombana, DPC Partai Keadilan
Sejahtera Kabupaten Bombana, DPC Partai Hanura Kabupaten Bombana
dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bombana, membuat
Surat Pernyataan bersama yang pada pokoknya tidak pernah menerima
secara resmi melalui surat tentang pemberitahuan Pelaksanaan PSU di
TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia dan TPS 001
Kelurahan Taubonto Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana;
9. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka yang menjadi bentuk
pelanggaran yang dilakukan Teradu I, Teradu II, Teradu III Teradu IV, Teradu V
dan jajarannya yaitu sebagai berikut:
a. Bahwa pada Pasal 66 ayat (1 dan 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, bahwa 1)
Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan
keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang. 2) Usul
KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan. Lalu dipertegas dalam ayat
6) bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk
hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
b. Bahwa tidak adanya pemberitahuan dan surat permintaan saksi paa
Pengadu adanya PSU pada TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Doule
Kecamatan Rumbia dan TPS 001 Kelurahan Taubonto Kecamatan Rarowatu
Kabupaten Bombana, hal ini kuat dugaan bahwa Teradu I, Teradu II,
Teradu III Teradu IV, Teradu V dan jajarannya telah melalaikan kewajiban
sebagai penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan PSU sebagai diatur dalam
Pasal 66 ayat (1, 2 dan 6) diatas, sehingga hak-hak peserta Pemilu tidak
tersalurkan;
c. Bahwa tentang tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan
Teradu V dan jajaranya dalam hal tidak memberikan pemberitahuan dan
surat permintaan saksi kepada Pengadu sebagai peserta Pemilu 2019
adalah tindakan yang merugikan Pengadu, maka perbuatan-perbuatan
dimaksud sangat bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman
penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP RI No. 2
Tahun 2017 tentang Etika dan Pedoman Penyelenggara Pemiliu Pengadu
uraikan sebagai berikut:
1) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (a) yang dimaksud
dengan prinsip berkepastian hukum
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: hufuf a)
berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (f) yang dimaksud
dengan prinsip Profesional, bahwa:
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
3) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (g) yang dimaksud
dengan prinsip Efektif, bahwa:
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip efektif
bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan
tepat waktu;
4) Melanggar dan bertentangan Pasal 10 huruf (a) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip adil, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu,
calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
5) Melanggar dan bertentangan Pasal 11 huruf (a) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip berkepastian hukum, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan;
6) Melanggar dan bertentangan Pasal 15 huruf (e) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip profesional, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta
sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
7) Melanggar dan bertentangan Pasal 16 huruf (a) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip akuntabel, bahwa :
Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan
peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang
ditetapkan;
8) Melanggar dan bertentangan Pasal 18 huruf (a) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip profesional, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan
anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan
10. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka yang menjadi bentuk
pelanggaran yang dilakukan Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII dan
jajarannya yaitu sebagai berikut:
a. Bahwa pada Pasal 3 huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan
dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, bahwa Pengawas
Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melakukan
pengawasan terhadap Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dengan
cara melakukan koordinasi dengan KPU untuk memastikan pelaksanaan
sesuai dangan tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
b. Bahwa pada Pasal 14 ayat (1) huruf (k) angka (3) Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum, bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan
masing-masing melakukan pengawasan pelaksanaan proses Pemungutan
Suara dengan cara memastikan KPPS melaksanakan kewajiban menerima
dan memeriksa kebenaran surat mandat Saksi dari Partai Politik ditingkat
Kabupaten/Kota atau diatasnya untuk Pemilu anggota DPR, Pasangan Calon
atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau diatasnya untuk Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, dan calon DPD untuk Pemilu anggota DPD
sejumlah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
c. Bahwa pada Pasal 19 ayat (1) huruf (f) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Umum, bahwa Pengawas Pemilu dapat merekomendasikan pelaksanaan
Penghitungan Suara ulang di tingkat TPS dalam hal terjadi Saksi Peserta
Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan/atau
masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara
jelas;
d. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka
dengan tidak adanya pemberitahuan dan permintaan saksi kepada Pengadu
atas pelaksanaan PSU pada Tanggal 27 April 2019 pada TPS 001 dan TPS
003 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia dan TPS 001 Kelurahan Taubonto
Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana maka Teradu VI, Teradu VII dan
Teradu VIII dan jajarannya telah melalaikan kewajiban hukum dalam
pengawasan penyelenggaran PSU pada 8 TPS pada Pemilu 2019 di
Kabupaten Bombana;
e. Bahwa tentang tindakan Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII dan
jajarannya dalam hal tidak melaksanakan pengawasan atas adanya
pemberitahuan dan surat permintaan saksi kepada Pengadu sebagai
peserta Pemilu 2019 adalah tindakan yang merugikan Pengadu, maka
perbuatan-perbuatan dimaksud sangat bertentangan dengan Kode Etik dan
Pedoman penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP
RI No. 2 Tahun 2017 tentang Etika dan Pedoman Penyelenggara Pemiliu
Pengadu uraikan sebagai berikut:
1) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (a) yang dimaksud
dengan prinsip berkepastian hukum
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: hufuf a)
berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (f) yang dimaksud
dengan prinsip Profesional, bahwa:
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
3) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (g) yang dimaksud
dengan prinsip Efektif, bahwa:
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip efektif
bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan
tepat waktu;
4) Melanggar dan bertentangan Pasal 10 huruf (a) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip adil, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu,
calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
5) Melanggar dan bertentangan Pasal 11 huruf (a) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip berkepastian hukum, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan;
6) Melanggar dan bertentangan Pasal 15 huruf (e) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip profesional, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta
sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
7) Melanggar dan bertentangan Pasal 16 huruf (a) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip akuntabel, bahwa :
Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan
peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang
ditetapkan;
8) Melanggar dan bertentangan Pasal 18 huruf (a) yang dimaksud dalam
melaksanakan prinsip profesional, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap dan
bertindak kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan
anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan
11. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu 2019
adanya Calon DPRD Kabupaten Bombana Dapil III Bombana yang Terdaftar
Keanggotaan dan kepengurusanya pada 2 Partai Politik Peserta Pemilu 2019
a. Bahwa Andi Mashar adalah Pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten
Bombana Periode 2017-2022 dengan sebagai Dewan Pengurus Jabatan
Ketua IV berdasarkan Surat Keputusan Nomor
017/DPW/BERKARYA/VI/2018 tentang Pengesahan Pengurus Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Bombana-Provinsi
Sulawesi Tenggara Periode 2017-2022 Tanggal 22 Juni 2018 yang ditanda
tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPW Partai Berkarya Provinsi Sulawesi
Tenggara;
b. Bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi Partai Politik baik tingkat
Kabupaten/Kota, Provinsi dan sampai Pusat. Maka dengan diumumkannya
Partai Politik yang lolos ve rifikasi untuk Pemilu 2019 pada Tanggal 17
Februari 2018 oleh KPU RI, Partai Berkarya adalah peserta Pemilu yang
lolos verifikasi dengan kepengurusan pada Tingkat DPD Kabupaten
Bombana pada data Sistem Informasi Partai Politik di KPU Kabupaten
Bombana, Nama Teradu Andi Mashar, S.Sos adalah anggota dan pengurus
yang sah DPD Partai Berkarya;
c. Bahwa Andi Mashar, S.Sos dalam penjaringan Bakal Calon Legislatif yang
bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten
Bombana Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan III Poleang melalui Partai
Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Bombana pada Tahapan
Pemilihan Umum Tahun 2019.
d. Bahwa berdasarkan pengumuman Nomor 811/PL.01.4-PU/7406/KPU-
Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019, nama Teradu Andi Mashar, S.Sos terdaftar
pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan Nomor Urut 4 pada Dapil
III Bombana;
e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 36/PL.01.1-
kpt/7406/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dan didalam lampiran Surat
Keputusan KPU Kabupaten Bombana terdapat nama Saudara Teradu Andi
Mashar, S.Sos;
f. Bahwa Saudara Andi Mashar, S.Sos ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap
berdasarkan SK KPU Nomor 43/PL.01.1-kpt/7406/KPU-Kab/IX/2018
Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Tanggal 20 September 2018;
g. Bahwa Saudara Andi Mashar dalam mendaftarkan diri sebagai Calon
Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bombana Periode 2019-2024 melalui
Partai HANURA belum pernah mengundurkan diri dari Partai Berkarya
Kabupaten Bombana baik sebagai Anggota maupun Pengurus, sebagaimana
dalam surat pernyataan Ketua DPD Partai Berkarya No :041/PB/IV/2019
yang menyatakan bahwa Saudara Andi Mashar tidak pernah mengajukan
pengunduran diri baik sebagai Anggota/Pengurus DPD Partai Berkarya
Kab. Bombana Tanggal 29 April 2019;
h. Bahwa saudara Andi Mashar, S.Sos dalam mendaftarkan diri sebagai Calon
Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bombana Periode 2019-2024 melalui
Partai HANURA dan pengajuan berkas administrasi di KPU Kabupaten
Bombana, yang bersangkutan diduga tidak melampirkan Surat
Pengunduran Diri sebagai Anggota/Pengurus dari Partai Berkarya Kab.
Bombana;
i. Bahwa Saudara Andi Mashar, S.Sos Caleg Partai Hanura berdasarkan
identitas kependudukan eKTP dan KTA Partai Berkarya dengan Nomor KTA
7406 0118 1000 0025 adalah orang yang sama yang mendaftarkan diri
sebagai Caleg dalam Pemilu 2019 pada Dapil III Kabupaten Bombana;
j. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan
Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bombana yang dituangkan dalam
SK Nomor 393/PL.01.7-kpt//7406/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan
Rekapitulasi Perhitungan Suara tertanggal 5 Mei 2019, Saudara Andi
Mashar Nomor Urut 4 Partai Hanura Dapil Bombana III dengan perolehan
suara sebesar 993 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) dengan perolehan
suara secara keseluruhan baik calon legislatif maupun suara partai Hanura
yaitu 2.483 (Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga);
12. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka yang menjadi bentuk
pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:
a. Bahwa pada Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum termaktub secara jelas bahwa ; 1) Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas
pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan
oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dipertegas dalam ayat :
2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU,
KPU Provinsi, dan KPU. Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi
partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan
partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dan dipertegas ayat : 3) Temuan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota. Atas tahapan verifikasi yang dilakukan KPU
Kabupaten Bombana, KPU Provinsi Sultra dan KPU RI, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 180 UU Pemilu telah jelas dan terlaksana secara
akurat bahwa Partai Berkarya tidak mengalami kesalahan dan kelalaian
sebagai peserta Pemilu 2019 dengan kepengurusan DPD Partai Berkarya
Kabupaten Bombana, maka nama Teradu Andi Mashar, S.Sos adalah Sah
sebagai pengurus Partai Berkarya pada DPD Kabupaten Bombana periode
kepengurusan 2017-2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor
017/DPW/BERKARYA/VI/2018 tentang Pengesahan Pengurus Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Bombana-Provinsi
Sulawesi Tenggara Periode 2017-2022 tanggal 22 Juni 2018,
b. Bahwa dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum tegas dikatakan pada ayat (1) bahwa Partai Politik Peserta
Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota. Kemudian dipertegas kembali pada ayat 2) bahwa
Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah
tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu. Lalu
secara teknis aturan Pemilu telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1 dan 2) PKPU
No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 bahwa pengajuan bakal calon
dalam Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Di pertegas dalam
ayat 2) bahwa Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar,
anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta
Pemilu;
c. Bahwa tindakan Teradu Andi Mashar, S.Sos mendaftarkan diri sebagai
bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana Dapil III pada Partai
Hanura dengan proses Pengajuan Bakal Calon, Penetapan DCS, Penetapan
DCT dan menjadi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bombana Terpilih,
telah melampaui proses yang cacat secara hukum yang tidak sesuai dengan
syarat yang termaktub dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yakni baik pada Partai Berkarya maupun
pada Partai Hanura. Berlanjut, pelaksanaan Penjaringan bakal calon
sebagai diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Huruf (o) PKPU No 20 Tahun 2018
Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 31 Tahun 2018 mengatur tentang Persyaratan Bakal Calon bahwa
Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yaitu
menjadi anggota Partai Politik, maka tegas dan jelas bahwa ketika Andi
Mashar, S.Sos ditetapkan sebagai DCS dan DCT oleh KPU Kabupaten
Bombana wilayah Pemilihan Dapil III Bombana maka Andi Mashar telah
diakomodir dalam penenuhan syarat sebagai Anggota Partai Hanura;
d. Bahwa dengan adanya nama AndI Mashar, S.Sos pada kepengurusan dan
keanggotaan pada 2 partai Politik yaitu Hanura dan Berkarya maka hal ini
telah menimbulkan kelalaian atau sesengajaan yang dilakukan oleh Teradu
I, Teradu II, Teradu III Teradu IV, Teradu V dan jajarannya. Jika
dihubungkan pada tahapan sesudah verifikasi parpol dengan tahap
verifikasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dalam
Pasal 248 Ayat (3) UU Pemilu bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan
verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi
terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 3O% (tiga puluh
persen) keterwakilan perempuan, bahwa tahapan verifikasi Parpol dan
verifikasi bakal calon merupakan satu rangkaian untuk mengecek
kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
termasuk status pengurusan dan keanggotaan dalam Partai Politik peserta
Pemilu;
e. Bahwa tidak adanya Surat Pengunduran diri dari Teradu Andi Mashar,
S.Sos pada Partai Berkarya maka dengan ketentuan Pasal 241 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal Telah
tegas dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya pada Pasal 4
ayat 1 Pasal 4 ayat (1 dan 2) PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018
yang pada pokoknya menegaskan bahwa AD dan ART Parpol peserta
Pemilu merupakan syarat utama penilaian dalam seleksi Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran
Rumah Tangga Partai Berkarya telah tegas bahwa pemberhentian anggota
karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis, meninggal
dunia dan diberhentikan, dipertegas dalam ayat (2) Anggota diberhentikan
karena Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta
keputusan partai, menjadi anggota Partai Politik lain. Pada keadaan Andi
Mashar, S.Sos dari ketentuan-ketentuan yang diatur diatas Andi Mashar,
S.Sos tidak tunduk dalam melaksanakan baik ketentuan Undang-Undang
Pemilu, PKPU dan bagian yang diatur tegas pada ART Partai Politik peserta
Pemilu khususnya partai Berkarya, sedangkan diketahui bahwa AD dan
ART Parpol Peserta Pemilu 2019 adalah satu akomodir dengan Undang-
Undang Pemilu yang menjadi syarat penilaian dalam seleksi Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten/kota yang telah tegas dan termaktub dalam
peraturan Perundangan-Undangan;
f. Bahwa dalam pengawasan verifikasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten
Bombana melekat wewenang Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII dalam
meneliti jika adanya kesengajaan dan kelalaian sebagaimana diatur dalam
Pasal 251 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa:
1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu KabupatenlKota, melaktrkan
pengawasan atas pelaksanaan verilikasi kelengkapan administrasi
bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
yang dilalmlran oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KpUi KPU
Provinsi, dan KPU Ihbupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu,
Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan
dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU I(abupaten/Kota wajip menindaklanjuti
temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
g. Bahwa tidak dilakukannya ketelitian oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III
Teradu IV, Teradu V dan jajarannya dalam tahapan verifikasi bakal calon
anggota DPRD Kabupaten/Kota dan tidak adanya kajian yang teliti oleh
Teradu I, Teradu II, Teradu III pada hasil verifikasi bakal calon, maka
secara subtansif para Teradu dalam bertindak dan melaksanakan tugas,
diduga melanggar dan bertentangan pada asas, landasan dan prinsip
penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum, yaitu:
1) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 ayat (1) huruf (a dan b) dalam hal
profesional penyelenggara Pemilu bahwa :
Huruf a) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Huruf e)
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
2) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 ayat (3) huruf (a dan b) dalam hal
profesional penyelenggara Pemilu bahwa :
Huruf a) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan
perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
3) Melanggar dan bertentangan Pasal 11 dalam hal Pedoman Prilaku
Penyelenggara Pemilu, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak:
a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
sesuai dengan yurisdiksinya;
c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan
menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan
d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan
tidak berpihak.
4) Melanggar dan bertentangan Pasal 15 huruf c) dalam hal bertentangan
dengan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu pada prinsip profesional
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak:
a.
Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara
Pemilu;
b. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga
Penyelenggara Pemilu;
c. Melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan
keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
d. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas,
wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
e. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai
dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
f. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi
profesi administrasi Pemilu;
g. Melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan
komitmen tinggi; dan
h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi
Penyelenggara Pemilu.
13. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perdoman Prilaku Penyelenggara Pemilu
dengan Teradu V (Soeherman, S.Sos) Berfoto Bersama dengan Peserta Pemilu
2019 dan Membagikan Status akun Facebook (Abdul Rahman Parisi) Calon
Anggota DPRD RI Dapil Sulawesi Tenggara
a. Bahwa pada Tanggal 3 April 2018, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sultra-2 Perionde 2018-2023
mengumumkan 12 (dua belas) nama calon Annggota KPUD Bombana
melalui Pengumuman Nomor :021/TIMSEL KPU KAB/KOT SULTRA-
2/2018, dimana Teradu V berada diurutan 12 dari yang dinyatakan lulus
untuk menyikuti tes selanjutnya;
b. Bahwa untuk selanjutnya Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sultra-2 Periode 2018-2023 melaksanakan
tahapan seleksi tes Kesehatan dan wawancara untuk menghasilkan 6
(enam) orang calon Anggota KPU Kabupaten Bombana Periode 2018-2023,
namun Teradu V dinyatakan gugur oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sultra-2 Perionde 2018-2023
dengan melalui Pengumuman Nomor :029/TIMSEL KPU KAB/KOT
SULTRA-2/2018 pada Tanggal 23 April 2018;
c. Bahwa dengan tidak masuknya Teradu V pada tahapan menuju 6 (enam)
besar, maka selanjutnya Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sultra-2 Perionde 2018-2023
mengajukan/mengusulkan nama-nama yang lulus 6 (enam) besar pada
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk dilakukan uji kelayakan
dan kepatatun (Fit And Proper Test), maka setelah uji kelayakan dan
kepatatun (Fit And Proper Test) oleh KPU RI di Kendari lalu dikeluarkan dan
umumkan nama-nama yang dinyatakan lulus sebagai Anggota KPU
Kabupaten Bombana berjumlah 3 (tiga) orang periode 2018-2023;
d. Bahwa pasca putusan Mahkama Konstitusi Nomor :31/PUU-XVI/2018 yang
mengembalikan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota dari 3 orang menjadi 5
Orang, maka KPU RI dengan melalui Surat Nomor : 1055/PP.06-
SD/05/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018, prihal pelaksanaan uji
kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota perionde
2018-2023 penambahan Anggota KPUD Kabupaten Bombana pasca
putusan MK, maka dalam lampiran surat tersebut mengusulkan kembali 7
(Tujuh) nama yang kembali diambil dari seleksi sebelumnya yang sudah
termasuk daftar Tunggu Calon Anggota KPU Kabupaten Bombana Periode
2018-2023, dari 7 nama yang ada, nama Teradu V ada dalam daftar
lampiran surat dimaksud;
e. Bahwa berdasarkan Pengumuman No : 1107 /PP.06-Pu /05/KPU/IX/2018
Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi), pada Lampiran Pengumuman nama Teradu V
berada pada urutan 2;
f. Bahwa sebelumnya pada Tanggal 9 September 2018 ketika Teradu V
melalui Pengumuman Nomor :029/TIMSEL KPU KAB/KOT SULTRA-2/2018
pada Tanggal 23 April 2018 telah dinyatakan gugur oleh Tim Seleksi,
saudara Teradu V bersama dengan Abdul Rahman Farisi yang merupakan
Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara 2018, dimana dalam foto (Vide
Kode Bukti P-1) nampak bahwa Teradu V bersama dengan Abdul Rahman
Farisi dalam suatu acara Sosialisasi atau kunjungan yang bertempat di
Desa Lampeantani, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana,
g. Bahwa pada waktu yang tidak dapat lagi dipastikan tanggalnya yang
pastinya masih di Agustus 2018, Teradu V berfoto bersama Abdul Rahman
Farisi dipelataran jalan Kabupaten Bombana tepatnya dijalan Rawa Aopa
Watu Mohai Kabupaten Bombana (Vide Kode Bukti P-2);
h. Bahwa pada waktu yang tidak dapat lagi dipastikan tanggalnya yang
pastinya masih di Agustus 2018, Teradu V berfoto bersama Abdul Rahman
Farisi yang tempatnya disalah satu rumah warga Kabupaten Bombana
(Vide Kode Bukti P-3);
i. Bahwa sebelum adanya pengumuman KPU RI dengan Surat Nomor :
1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 prihal
pelaksanaan uji kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota perionde 2018-2023 penambahan pasca putusan
Mahkama Konstitusi, tepatnya pada Tanggal 17 Juli 2018 Pukul 19.37 Wita
saudara Teradu V melalui akun Facebook milik Teradu IV dengan nama
Acun “Eman” membagikan kiriman Acun Abdul Rahman Farisi bersama
dengan Boge Rahman Farisi, bahwa dalam keterangan yang dibagikan
tersebut ada Foto Abdul Rahman Farisi yang merupakan Bakal Calon
Anggota DPR RI Sultra 2019 yang mana gambar tersebut secara jelas yang
bertuliskan Informasi Bakal Calon Anggota DPR RI dalam pemilihan Umum
Tahun 2019 yang memuat tentang Biodata pribadi Abdul Rahman Farisi;
j. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 18 Juli 2018 Pukul 14.35 Wita saudara
Teradu V melalui akun Facebook milik Teradu V dengan nama Acun “Eman”
membagikan kiriman Acun Kadir Kudus Ala yang bersama dengan akun
Facebook Abdul Rahman Farisi, dalam keterangan dan gambar postingan
tersebut Kadir Kudus Ala sedang mensosialisasikan Foto Abdul Rahman
Farisi dan salah satu gambar partai Politik yaitu partai Golkar;
k. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 25 Juli 2018 Pukul 22.9 Wita, saudara
Teradu V melalui akun Facebook milik Teradu dengan nama Acun “Eman”
membagikan kiriman acun Facebook Abdul Rahman Farisi, yang
merupakan Bakal Calon Anggota DPR RI Sultra 2019 dimana dalam
keterangan dan gambar dalam kiriman tersebut “Mari Bersama membangun
Sultra” dan keterangan profil pemberitaan online Zonasultra.com yang
memberitakan bahwa “Demi jadi Caleg, ARF Mundur dari dosen Unhas”
l. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 28 Juli 2018 Pukul 3.23 Wita, saudara
Teradu V melalui akun Facebook milik Teradu dengan nama Acun “Eman”
membagikan kiriman acun Facebook Abdul Rahman Farisi yang merupakan
Bakal Calon Anggota DPR RI Sultra 2019 dimana dalam keterangan dan
gambar dalam kiriman tersebut bahwa Abdul Rahman Farisi dalam kiriman
acun Facebooknya memberikan penjelasan secara singkat tentang
pengertian Parlemen dan dibawahnya menampilkan 4 Foto Abdul Rahman
Farisi.
m. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 31 Juli 2018 pukul 00.48 Wita, saudara
Teradu V melalui akun Facebook milik Teradu V dengan nama Acun “Eman”
membagikan kiriman acun Facebook Abdul Rahman Farisi yang merupakan
Bakal Calon Anggota DPR RI Sultra 2019, dimana dalam kiriman acun
Facebook Abdul Rahman Farisi yang dalam keterangannya memberikan
penjelasan tentang sejarah perpolitikan Indonesia dan dibawahnya
menampilkan 2 (dua) Foto Abdul Rahman Farisi;
n. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 13 Agustus 2018 pukul 05.44 Wita,
saudara Teradu V melalui akun Facebook milik Teradu V dengan nama
Acun “Eman” membagikan kiriman acun Facebook Abdul Rahman Farisi
yang merupakan Bakal Calon Anggota DPR RI Sultra 2019, dimana dalam
keterangan yang dibagikan oleh Saudara Teradu V memberikan penjelasan
dan mensosialisasikan Abdul Rahman Farisi yang disertai dengan Foto,
nomor urut dan gambar salah satu Partai Politik peserta Pemilu 2019 yaitu
Partai Golkar;
o. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 29 Agustus 2018 pukul 09.16 Wita,
saudara Teradu V melalui akun Facebook milik Teradu dengan nama Acun
“Eman” membagikan kiriman acun Facebook Abdul Rahman Farisi yang
merupakan Bakal Calon Anggota DPR RI Sultra 2019, dimana dalam
keterangan yang dibagikan oleh Teradu V yaitu pemberitaan Media Online
Zonasultra.com yang berisikan judul pemberitaan bahwa „ARF Tawarkan
Kontrak Politik bukan Money Politik;
p. Bahwa dengan keluarnya pengumuman KPU RI dengan Surat Nomor :
1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 prihal
pelaksanaan uji kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota perionde 2018-2023 penambahan pasca putusan MK,
mengetahui adanya hal itu, kemudian saudara Teradu V pada acun
Facebook milik Teradu dengan nama Acun “Eman” dengan secara sepontan
dihilangkan dan mengganti nama akunnya;
q. Bahwa selanjutnya untuk menghilangkan bukti riwayat dan nama acun
Facebook Eman yang merupakan acun milik Teradu V, dimana diketahui
bahwa Teradu V merupakan nama yang usulkan untuk mengikuti uji
kalayakan dan kepatutan pada Penambahan Calon Anggota KPU Kabupaten
Bombana pasca putusan MK, maka sebelum mengikuti Uji kelayakan dan
Kepatutan Teradu terlebih dahulu mengganti nama Acun Facebook Eman
menjadi Temon (Temon Trotsky).
r. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka secara subtansif tindakan yang
dilakukan oleh Teradu V sebagai Anggota Anggota KPU Kabupaten
Bombana adalah tindakan yang tidak mandiri dan dalam jabatannya
sebagai penyelenggara Pemilu tidak independen hal ini bertentangan
dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:
1) Bertentangan dengaan Pasal 2 bahwa Setiap penyelenggara Pemilu
wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban
sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan
pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.
2) Pasal 6 ayat (1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas,
Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.
ayat (2) bahwa Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada prinsi Mandiri maknanya dalam
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak
campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan
atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil
3) Pasal 8 huruf (a) bahwa dalam melaksanakan prinsip mandiri,
Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertinda netral atau tidak memihak
terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;
dan huruf (e) tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol,
lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan
pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu; dan huruf (i);
menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya
pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.
4) Pasal 14 huruf (a) bahwa Dalam melaksanakan prinsip proporsional,
Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak mengumumkan adanya
hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi
konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu;
KESIMPULAN PENGADU
[2.2] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Pengadu menyampaikan kesimpulan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari pengaduan tertanggal 25 Oktober 2019 yang
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bahwa Dugaan adanya Pelaggaran Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara
Pemilu pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS O1 dan TPS 03 Desa
Lora, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana:
a. Keterangan Saksi Andi Lalo:
1) Bahwa saksi pada pokoknya mengetahui yang pada pokoknya
menerangkan jika saksi merupakan pemilih di TPS 03 Desa Lora Kec.
Mataoleo
2) Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemilihan Umum 17 April 2019
terjadi masalah pada TPS 003 Desa Lora karena karena Suharni yang
terdaftar oleh dalam DPT digunakan hak pilihnya di TPS 003 oleh
Suharni lain yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb 003 Desa
Lora, sehingga pada saat itu Suharni yang terdaftar DPT dalam TPS 003
dipindahkan memilih oleh petugas KPPS di TPS 001 Desa Lora,
Kecamatan Mata Oleo.
3) Selanjutnya di TPS 001 dan TPS 003 dilaksanakan PSU pada Tanggal
27 April 2019
b. Pengakuan Teradu/Jawaban Teradu I, II, III, IV dan V
1) Bahwa benar di Desa Lora Kec. Mataoleo telah terdapat 2 (dua) nama
Suharni yang satu terdaftar dalam DPT di TPS 3 Desa Lora Nomor Urut
225 dengan Nomor NIK: 7406084107590016 dan Suharni satunya tidak
terdaftar dalam DPTb, DPT, Maupun DPK di Kabupaten Bombana;
2) Bahwa benar laporan ke Panwaslu Kecamatan Mataoleo berdasarkan
Laporan Nomor : 02/TM/PL/Kec. Mataoleo/28.03/IV/2019 atas
peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Mataoleo mengeluarkan
Rekomendasi Nomor: 023/Bawaslu-Prov.SG-01/Mataoleo/PM. 05.02/
VI/2019 Tentang PSU di TPS 1 dan 3 Desa Lora, Kec. Mataoleo,
Kabupaten Bombana, maka atas rekomendasi itu, para Teradu
melakukan kajian untuk dilaksanakan PSU pada TPS 003 dan 001
Desa Lora;
3) Bahwa benar Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V
(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana) tertanggal 23 dan 24
April 2019 mengeluarkan 2 (dua) yaitu:
a) Surat No. 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tertanggal 23
April 2919 Prihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara
Ulang Pemilihan Umum 2019 yang ditujukan pada Tim Kampanye,
Pimpinan Partai Politik dan Calon Perseorangan dalam Suara
dimana dalam isi surat termaktub berdasarkan Surat Keputusan
KPU Kabupaten Bombana No: 376/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-
Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jumlah TPS yang melaksanakan
Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019;
b) Surat No: 168/PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tertanggal 23
April 2919 Prihal: Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang
Tahun 2019 ditujukan pada Tim Kampanye, Pimpinan Partai Politik
dan Calon Perseorangan, dimana dalam isi surat termaktub
berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bombana No:
375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan
Jumlah TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang
Pemilihan Umum Tahun 2019;
c. Analisis Hukum
Untuk Teradu KPU Kabupaten Bombana
1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan diatas
Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V (Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Bombana) telah melakukan pelanggaran yang
tindakannya bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan
yaitu sebagai berikut:
2) Bahwa tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V
beserta jajarannya merupakan suatu tindakan fatal karena telah salah
memberikan Form C6-KPU kepada orang yang tidak terdaftar dalam
DPT maupun DPTb, padahal sangat jelas didalam Form C6-KPU telah
tercantum secara jelas nama dan nomor NIK SUHARNI yang terdaftar
dalam DPT, yang seharusnya petugas KPPS teliti dalam memberikan
Form C6-KPU dengan mencocokkan Nomor NIK KTP dan NIK yang ada
pada Form C6-KPU dan belum lagi petugas KPPS di TPS 3 Desa Lora
Kecamatan Mataoleo merupakan warga atau penduduk di Desa Lora
sehingga dapat dipastikan jika petugas KPPS mengenal semua
Masyarakat/DPT di Desa Lora terkhusus orang yang telah terdaftar
dalam DPT;
3) Bahwa terhadap kedua surat Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV
dan Teradu V (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana) No:
166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 dan No. 168/PY/01.1-
SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 menjelaskan tentang PSU Tanggal 27 April
2019 di Pemungutan Suara Ulang di Desa Langkolawa Kec. Lantarijaya
TPS 03, TPS 05 DesaTeppoe Kec. Poleang Timur, TPS 05 Desa Baliara
Selatan, Kec. Kabaena Barat dan TPS 01 dan 03 Desa Lora, Kecamatan
Mataoleo, namun dalam rujukan terbitnya surat terdapat perbedaan
surat nomor Surat Keputusan KPU yaitu No:
375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU- Kab/IV/2019 tanggal 23 April
2019 dan 376/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/201 tanggal 24 April
2019 sehingga jika dimaknai kedua surat tersebut memiliki 2 (dua)
Surat Keputusan yang masing-masing surat ada satu Surat Keputusan
yang berbeda penomorannya. Padahal jika dilihat dari isinya adalah
sama sehingga dapat dipastikan kedua surat tersebut hanya merujuk
pada satu Surat Keputusan yaitu mengenai jadwal penetapan PSU
Pemilu 2019 di Kabupaten Bombana, hanya saja tidak dapat diketahui
kebenarannya rujukan suratnya apakah SK PKU No. 375 atau No. 376
sehingga kesalahan tersebut dapat membuat kabur isi surat yang ada
dalam Surat Pemberitahuan PSU Pemilu 2019 di Kabupaten Bombana
dengan Surat Permintaan Saksi PSU Pemilu 2019;
4) Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1,2,3 dan 4) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang
perubahan atas PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa : 1)
Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan formulir Model C6-
KPU untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT
di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal
Pemungutan Suara, 3) Dalam formulir Model C6-KPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi
penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS, 3) Pemilih
menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KPU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, 4) Dalam hal Pemilih tidak
berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir
Model C6- KPU kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani
tanda terima. Berdasarkan subtansib pada huruf (a) diatas Teradu I,
Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V dan jajarannya tidak
melaksanakan Perintah Peraturan dimaksud saat penyaluran formulir
Model C6-KPU, dalam hal tidak menyampaikan kepada pemilih atau
keluarganya namun memberikan kepada orang lain yaitu SUHARNI
yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb;
5) Bahwa dengan peristiwa tersebut yang telah salah dalam memberikan
Form C6.KPU, maka Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII dan
jajaranya dapat dipastikan tidak melaksanakan pengawasan yang
mengakibatkan hilangnya hak pilih orang lain sebagaimana diatur
dalam Pasal 13 Perbawaslu No. 9 Tahun 2019 tentang Pengawasan
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
perubahan atas Perbawaslu No. 1 Tahun 2019 bahwa 1) Pengawas
Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan
pengawasan terhadap penyampaian Formulir Model C6-KPU kepada
Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebelum hari dan tanggal Pemungutan
Suara, 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memastikan KPPS mengembalikan Formulir Model C6- KPU yang
tidak dapat diserahkan kepada Pemilih 1 (satu) Hari sebelum hari dan
tanggal Pemungutan Suara kepada PPS, 3) Pengawas Pemilu sesuai
dengan kewenangan masingmasing melakukan pencatatan jumlah
Formulir Model C6-KPU yang tidak terdistribusi kepada Pemilih setiap
TPS dan melaporkannya secara berjenjang;
6) Bahwa tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V
dan jajarannya yang tidak sesuai dengan prosedural dalam
menyalurkan Form C6-KPU, hal ini melanggar Pasal 6 ayat 3 huruf (a)
dan (f) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: a)
berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f)
profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
Dalam melaksanakan prinsip kepastian hukum penyelenggara Pemilu
sebagaimana dalam Pasal 11 bahwa dalam melaksanakan prinsip
berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:
a) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
sesuai dengan yurisdiksinya;
c) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan
menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan
d) Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan
tidak berpihak.
7) Dipertegas dalam hal melaksanakan prinsip profesional sebagaimana
dalam pasal 15 huruf (c) dan (e), bahwa dalam melaksanakan prinsip
profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: c)
melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan
pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan; e) menjamin kualitas
pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar
profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
8) Bahwa dari uraian peraturan dimaksud diatas Teradu I, Teradu II,
Teradu III, Teradu IV dan Teradu V dan beserta jajarannya dalam
menjalankan tugasnya sangatlah jelas tidak mentaati Prinsip-prinsip
penyelenggara pemilu yaitu Prinsip profesionalitas dan prinsip kepastian
hukum sebagaimana tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu
IV dan Teradu V beserta jajarannya dalam memberikan Form C6-KPU
yang mengakibatka SUHARNI yang terdaftar dalam DPT di TPS 003
Desa Lora kehilangan hak pilihnya;
Untuk Teradu Bawaslu Kabupaten Bombana
1) Bahwa pada kondisi SUHARNI yang terdaftar dalam DPT telah
digunakan hak pilihnya oleh SUHARNI yang tidak terdaftar DPT
maupun DPTb, lalu tindakan KPPS menyarankan dan mengarahkan
SUHARNI yang terdaftar DPT untuk menyalurkan hak pilihnya dengan
cara pindah di TPS 01 Desa Lora, maka sebagaimana substansif pada
Pasal 348 ayat (1) huruf (d) dan Ayat (9) Undang- Undang Pemilu No 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah tepat, sebab SUHARNI
yang terdaftar dalam DPT secara persyaratan yang dicantumkan dan
diatur dalam Undang-undang Pemilu sebagai pemilih telah terpenuhi,
untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia yaitu
memiliki E-KTP. Maka tindakan petugas KPPS menyarankan dan
mengarahkan SUHARNI yang terdaftar dalam DPT sudah sesuai bila
dimaknai dalam Pasal 17 huruf (b) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun
2017 tentang Kode Etik dan Pedoman prilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum menyatakan “dalam melaksanakan prinsif efektif, penyelenggara
pemilu bersikap dan bertindak” b) “melakukan segala upaya yang
dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk
menjamin pelaksannaan hak kontitusional setiap penduduk untuk
memilih dan/atau di pilih;
2) Bahwa Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII beserta jajarannya dalam
membuat rekomendasi tidak memahami substansif proses Pemilu dan
Adminitrasi Pemilu. sebab, salah satu alasan dikeluarkannya
rekomendasi yang pada pokoknya dalam Surat Rekomendasi Panwaslu
Kecamatan Nomor: 023/Bawaslu-Prov.SG- 01/Mataoleo/PM.05.02/
VI/2019 bahwa “PSU di TPS 01 Desa Lora karena Suharni yang terdaftar
di DPT pada TPS 03 dan memilih di TPS 1 tidak menggunakan Surat
pindah Form A-5 KPU. Pada dalil dan alasan tersebut tidak dapat
diakomodir sebagai alasan yang prosedur karena bentuk pelanggaran
administrasi Pemilu, dalam kondisi yang menimpa SUHARNI yang
terdaftar dalam DPT pada TPS 03 Desa Lora menggunakan Hak pilihnya
pada TPS 01 dalam keadaan hak pilihnya digunakan oleh orang lain
yaitu SUHARNI yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb di TPS
03 dan bukan karena keadaan tertentu atau sebelumnya telah
berencana untuk pindah memilih dari TPS 3 ke TPS 1. Maka materi
muatan kajian Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII dan jajaranya
dalam Rekomendasi Panwaslu Kecamatan bertentangan dengan Pasal
348 Ayat 1 huruf (d) dan Ayat (9) Undang-undang Pemilu;
3) Bahwa yang dimaksudkan dalam rekomenadsi Panwaslu Kecamatan
Mataoleo harus memiliki Surat Pinda Form A5-KPU, demikian yang
dimaksud itu adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang ingin
pindah memilih dalam keadaan tertentu dan masuk dalam DPTb
sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019
tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum;
4) Bahwa tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu
V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII dalam pelaksanaan PSU pada
TPS 001 Desa Lora mengakibatkan pemborosan terhadap penggunaan
anggaran Negara dan melanggar prinsif kerja secara efektif.
5) Bahwa tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu
V Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII beserta jajarannya dalam
mengeluarkan Surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan
Nomor:023/bawaslu-Prov.SG-01/Mataoleo /PM. 05.02/VI/2019
tentang Rekomendasi PSU TPS 001 dan TPS 003 Desa Lora dan
Surat Keputusan KPU No:
376/PL.01.7/Kpt/7406/KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jumlah
TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum
Tingkat Kabupaten Bombana, melanggar dan bertentangan dengan
Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana
diatur dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan
Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
6) Bahwa benar dalam perkara tersebut diatas diduga telah terjadi Tindak
Pidana Pemilu pada fakta persidangan Teradu VI, Teradu VII, dan
Teradu VIII menghentikan perkara No:
02/TM/PL/Kec.Mataoleo/28.03/IV/2019 dengan alasan tidak
mengetahui Form C6-KPU yang digunakan Suharni yang tidak terdaftar
dalam DPT saat menggunakan hak pilih Suharni yang Terdaftar dalam
DPT sebagaimana perberitahuan penghentian dari Teradu VI, Teradu
VII, dan Teradu VIII tertanggal 10 Mei 2019. Berdasarkan Surat
penghentian Perkara Pidana Pemilu No: 02/TM/PL/Kec.
Mataoleo/28.03/IV/2019 tersebut sangat tidak berdasarkan fakta
hukum sebagaimana dapat kita lihat unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal
533 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara
mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya
lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPSatau lebih dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling
banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
7) Bahwa unsur tindak pidana yang diduga tersebut, Pengadu telah
membuktikan dalam persidangan sangatlah terpenuhi karena Suharni
yang tidak terdaftar dalam DPT dianggap mengetahui kalau Form C6-
KPU yang diberikan padanya. Form C6-KPU adalah bukan
diperuntukan oleh Suharni yang tidak terdaftar dalam DPT karena
dalam Form C6-KPU sangat jelas tertulisan nama dan NIK Suharni yang
terdaftar dalam DPT pada TPS 03 Desa Lora dan selanjutnya Suharni
yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya
mengunakan Form C6-KPU bukan miliknya dan dilakukan dalam
keadaan sadar;
8) Bahwa dalam fakta persidangan Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII
dan jajarannya terkesan hanya fokus pada tindak pidana dalam
sebagaimana diatur dalam Pasal 553 Undang-Undang Pemilu dan
terkesan mengesampingkan fakta hukum terjadi yaitu ada dugaan
menghilangkan hak pilih orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal
510 Undang-Undang Pemilu;
9) Bahwa dugaan tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan
Teradu V beserta jajarannya dapat diduga akan menghilangkan hak
pilih orang lain sebagai mana dalam Pasal 510 Undang-Undang Pemilu
menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang
lain kehilangan hak pilihnya di pidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak RP. 24.000.000.- (dua
puluh empat juta rupiah)” Berdasarkan Pasal 510 tersebut sangat jelas
jika tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V
beserta jajarannya dapat memenuhi unsur dalam tindak pidana Pemilu
dalam Pasal 510 dimana atas perbuatan Teradu I, Teradu II, Teradu III,
Teradu IV, dan Teradu V dan jajaranya salah dalam memberikan Form
C6-KPU sehingga Suharni yang terdaftar dalam DPT Desa Lora
kehilangan hak pilihnya di TPS 3 Desa Lora. Perbuatan Teradu I,
Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V dilakukan dengan
dugaan ada unsur kesengajaan karena sangat jelas dalam Form C6-
KPU tertulis nama dan NIK Suharni yang terdaftar dalam DPT TPS 3
dan KPPS yang bertugas menyebarkan Form C6- KPU adalah orang
atau warga yang berpenduduk di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo,
Kabupaten Bombana sehingga dapat dipastikan jika petugas KPPS
mengenali warga yang berada di Desa Lora termasuk dengan kedua
nama Suharni, baik Suharni yang Terdaftar dalam DPT maupun
Suharni yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb;
10) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III,
Teradu IV, dan Teradu V menghentikan perkara No:
02/TM/PL/Kec.Mataoleo/28.03/IV/2019 melanggar dan
bertentangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai
penyelenggara pemilu yang jauh dari arti profesional;
11) Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun
2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum diatas, tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan
Teradu V menghentikan Perkara Pidana Pemilu No: 02/TM/PL/Kec.
Mataoleo/28.03/IV/2019 dimana Suharni yang tidak terdaftar dalam
DPT sebagai Terlapor dan mengesampingkan perbuatan Teradu I,
Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V yang melanggar Pasal
510 yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, maka
dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan
Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Teradu I, Teradu II,
Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak mampu menjaga
profesionalitas sehingga melanggar dan bertentangan dengan etika dan
tidak berpedoman prilaku penyelenggara Pemilu yaitu prinsip
profesional dan berkepastian hukum.
2. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu pada
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Dan TPS 003
Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana KETERANGAN
SAKSI
a. Saksi MUHAMMAD ALBA (PPK Kec. Rumbia saksi dari Teradu KPU
Kabupaten Bombana)
1) Rumbia menerangkan pada pokoknya Saksi memberikan hak pilih
kepada Andi Indah Muliawati dan Muhtar bukan karena mebiarkan
namun saksi tidak mau menghilangkan hak pili orang lain dan saksi
sudah berkoordinasi dengan Bawaslu;
2) Bahwa saksi mengetahui bahwa ada penjelasan dari masyarakat bahwa
Andi Indah Muliawati dan Muhtar bukan DPT Pada TPS 001 dan TPS
003, namun saksi memberikan intruksi dan pengarahan kepada PPS
untuk mengakomodir mereka;
3) Bahwa saksi dan jajaran tidak dapat mengidentipikasi tempat pemilihan
atas kedudukan DPT Pemili karena jaringan saat itu eror, Fortal KPU
tidak dapat digunakan
b. PENGAKUAN/JAWABAN TERADU KPU KABUPATEN BOMBANA
1) Bahwa benar Teradu mengakui Andi Inda Muliawati dengan NIK
7406055508770001 adalah pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS 004
Kelurahan Teomokole Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana. Pada
Tanggal 17 April 2019 telah menyalurkan hak pilihnya pada TPS 001
Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dengan
menggunakan KTP dan oleh Petugas KPPS diakomodir dalam Daftar
Pemilih Khusus (DPK);
2) Bahwa benar Teradu mengakui Muhtar. S dengan NIK
7406072604840002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 001
Desa Lameog-meong Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana.
Pada Tanggal 17 April 2019 telah menyalurkan hak pilihnya pada TPS
003 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana dan
dengan Status pemilih sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK);
3) Bahwa benar atas 2 (dua) orang pemilih tersebut, lalu Teradu VI, Teradu
VII, dan Teradu VIII (Anggota Bawaslu Kab. Bombana) dan jajarannya
mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 070/Bawaslu.Prov.SG.01/
Rumbia/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang
Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Doule,
Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
4) Bahwa benar atas Rekomendasi dari Bawaslu Nomor: 070/Bawaslu-
Prov.SG.01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019 Tanggal 23 April 2019, lalu
Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V mengeluarkan
Surat Keputusan No : 375/Pl.01.7/Kpt/7406/KPU- Kab/IV/2019
tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Kabupaten
Bombana pada Pemilihan Umum 2019 pada TPS 001 dan TPS 003 Desa
Doule, Kec. Rumbia Kab. Bombana;
5) Bahwa Teradu membantah jika ada unsur kesengajaan untuk dilakukan
PSU, alasa para Teradu KPU Kabupaten Bombana dalam Sistem
Informasi KPU RI, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu
V dan jajaranya tidak dapat mengecek menggunakan NIK ketika ada
Pemilih yang ingin menyalurkan hak suaranya menggunakan KTP
karena pada saat itu jaringan dalam keadaan eror;
c. ANALISIS HUKUM
1) Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V dan
jajarannya tidak melaksanakan yang sesuai dalam Pasal 6 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019
Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum, menyatakan Pemilih yang berhak memberikan suara di
TPS, yaitu:
a) Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan
yaitu formulir Model A.3-KPU;
b) Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan
yaitu formulir Model A.4-KPU;
c) Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan
DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak
pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan
dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU.
2) Pada Pasal 6 huruf (e) tersebut diatas maka sangat jelas jika Andi
Indamuliawati dan Mihtar. S oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu
IV, dan Teradu V dan jajarannya tidak dapat memasukkan dan
mengakomodir dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena telah
terdaftar Di DPT tempat lain;
3) Bahwa Teradu Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V
dan jajarannya tidak melaksanakan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang
perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum,
menyatakan Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada
PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU
dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai
Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir
Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan
memilih paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
Dari pasal tersebut diatas sangat jelas dikatakan jika pemilih ingin
46
pindah memilih ditempat lain harus menghubungi PPS asal memilih
untuk mendapatkan Formulir model A.5 KPU namun Teradu Teradu I,
Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V dan jajarannya tanpa
Pemilih memiliki Form A.5 KPU tetap mengakomodir untuk memilih
sebagai Daftar Pemilih Khusus;
4) Bahwa terhadap Tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan
Teradu V yang telah memperbolehkan Andi Indamuliawati dan Muhtar. S
menyalurkan hak pilihnya di Kelurahan Doule diakomodir dalam DPK
yang notabenenya kedua pemilih terdaftar di DPT lain, atas kekeliriuan
tersebut maka dapat dipastikan Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan
jajaranya tidak melakukan pengawasan secara intensif sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
perubahan atas Perbawaslu No. 5 Tahun 2019 bahwa:
a) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang
berhak menggunakan hak suara di TPS.
b) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan cara:
(1) Memastikan keakuratan data Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK;
(2) Memastikan penggunaan hak pilih terhadap Pemilih dalam DPT,
DPTb, dan DPK;
(3) Melakukan pemeriksaan pemberian suara di TPS bagi Pemilih
yang telah terdaftar dalam DPT, dengan menunjukkan KTP-el atau
identitas lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan;
(4) Memastikan pelayanan yang dilakukan oleh KPU terhadap
Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dalam keadaan tertentu
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
(5) Melakukan pencermatan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam
DPTb; dan
(6) Melakukan koordinasi dengan KPU dalam memastikan Pemilih
yang terdaftar dalam DPTb tidak terdaftar di dalam DPT pada TPS
tempat asal dan pada TPS tempat memilih.
c) Dalam hal Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb,
Pengawas Pemilu melakukan pengawasan dengan cara memastikan
Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dengan
menunjukkan KTP-el di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun
warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang bersangkutan
serta penggunaan hak pilih dapat dilakukan 1 (satu) jam sebelum
selesai Pemungutan Suara.
d) Berdasarkan substansif tersebut diatas maka Pengadu
berkesimpulan bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV,
Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII dan jajaranya
diduga melanggar Prinsif Penyelenggara Pemilu yaitu Prinsif
Profesional, Kepastian Hukum dan Prinsif Efektif, menjadi alasan
dengan tidak dilaksanakannya Pasal 6 dan pasal 8 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan
Suara Dalam Pemilihan Umum dan atas akibat perbuatan
47
sebagaimana dimaksud mengakibatkan pemborosan penggunaan
anggaran negara.
3. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu di
TPS 002 Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana
a. KERERANGAN SAKSI
1) Saksi YUDI UTAMA ARSYAD, dalam keterangannya bahwa:
a) Bahwa saksi mengetahui pemilih yang bernama KUMARNO yang
terdaftar dalam DPT di TPS 01 Desa Karya Baru, Kecamatan Poleang
Utara Kabupaten Bombana menyalurkan hak pilihnya menggunakan
KPT-el pada TPS 2 Desa Mambo, Kecamtan Poleang Tiimur oleh
petugas KPPS memasukkan dan mengakomodir KUMARNO kedalam
Daftar Pemilih Khusus (DPK);
b) Bahwa saksi telah melaporkan kejadian ke Bawaslu Kabupaten
Bombana namun Bawaslu Kabupaten Bombana tidak melanjutkan
laporan tersebut dengan alasan Pelapor tidak melampirkan C-7 KPU
sebagai bukti petunjuk untuk ditindak lanjuti;
c) Bahwa saksi tidak dapat melampirkan C-7 KPU karena dokumen
tersebut berada pada penyelenggara jajaran KPU Kabupaten
Bombana;
d) Bahwa saksi meminta kepada Bawaslu Kabupaten Bombana untuk
memberikan rekomendasi untuk dilakukan pengambilan C7-KPU
Kabupaten Bombana namun tidak diberikan;
b. PENGAKUAN/JAWABAN PARA TERADU
Bahwa pada pokoknya para Teradu memberikan penjelasan bahwa telah
melaksanakan proses penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan
peraturan-perundangan, maka akan hal tersebut Pengadu tidak memberikan
tanggapan dan menyesampingkannya
c. ANALISIS HUKUM
1) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi dan bukti surat
yang diajukan pada fakta persidangan bahwa ketentuan yang
dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 9 tersebut diatas maka Teradu I,
Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V dalam melaksanakan tugas
tidak melaksanakan PKPU sebagai petunjuk teknis dilapangan, terbukti
dengan diakomodirnya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun
DPTb kemudian menggunakan KTP-el yang menyalurkan hak suaranya
di TPS 2 Desa Mambo, Kecamatan Poleng Timur, Kabupaten Bombana;
2) Bahwa terhadap Tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan
Teradu V yang telah memperbolehkan Kumarno menyalurkan hak
pilihnya di TPS 2 Desa Mambo, Kecamatan Poleng Timur, Kabupaten
Bombana diakomodir dalam DPK yang notabenenya pemilih terdaftar di
DPT lain, atas kekeliriuan tersebut maka dapat dipastikan Teradu VI,
Teradu VII, Teradu VIII dan jajaranya tidak melakukan pengawasan
secara intensif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum perubahan atas Perbawaslu No. 5 Tahun 2019 bahwa:
a) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang
berhak menggunakan hak suara di TPS.
b) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan cara:
(1) Memastikan keakuratan data Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK;
48
(2) Memastikan penggunaan hak pilih terhadap Pemilih dalam DPT,
DPTb, dan DPK;
(3) Melakukan pemeriksaan pemberian suara di TPS bagi Pemilih
yang telah terdaftar dalam DPT, dengan menunjukkan KTP-el atau
identitas lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan;
(4) Memastikan pelayanan yang dilakukan oleh KPU terhadap
Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dalam keadaan tertentu
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
(5) Melakukan pencermatan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam
DPTb; dan
(6) Melakukan koordinasi dengan KPU dalam memastikan Pemilih
yang terdaftar dalam DPTb tidak terdaftar di dalam DPT pada TPS
tempat asal dan pada TPS tempat memilih;
(7) Dalam hal Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb,
Pengawas Pemilu melakukan pengawasan dengan cara
memastikan Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya
dengan menunjukkan KTP-el di TPS yang berada di rukun
tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat
yang bersangkutan serta penggunaan hak pilih dapat dilakukan 1
(satu) jam sebelum selesai Pemungutan Suara.
3) Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan Teradu I, Teradu II, Teradu
III, Teradu IV, dan Teradu V dan jajaranya telah melakukan pembiaran
adanya pemilih yang telah terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Karya Baru,
Kecamatan Poleang Utara menjadi pemilih DPK pada TPS 002 Desa
Mambo, Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana;
4) Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2019 tentang
Pengawasan Pemugutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
Umum Pasal 7 menyatakan:
a) Pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap pemilih yang
berhak menggunakan hak pilih di TPS;
b) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana pada ayat 1 dilakukan
dengan cara:
(1) Memastikan keakuratan data pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK
(2) Memastikan penggunaan hak pilih terhadap pemilih dalam DPT,
DPTb dan DPK;
(3) Melakukan pemeriksan pemberian suara bagi pemilih yang
terdaftar dalam DPT, dengan menunjukan KTP-el atau identitas
lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
(4) Memastikan pelayanan yang dilakukan oleh KPU terhadap
pemilih yang terdaftar DPTb dalam keadaan tertentusebagaiman
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(5) Melakukan pencermatan terhadap pemilih yang terdaftar DPTb,
dan;
(6) Melakukan koordinasi dengan KPU dalam memastikan pemilih
yang terdaftar dalam DPTb daam keadaan tertentu sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
5) Bahwa dengan adanya pengaduan oleh peserta Pemilu bahwa adanya
pemilih yang telah terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Karya Baru,
Kecamatan Poleang Utara menjadi pemilih DPK pada TPS 002 Desa
49
Mambo, Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, maka Teradu
VI, Teradu VII, Teradu VIII dan Jajaranya tidak melaksanakan
pengawasan dan penindakan maupun mengeluarkan rekomendasi
untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
6) Bahwa alasan Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII dan jajarannya
tidak menindaklanjuti laporan Pelapor karena tidak melampirkan C7
sebagai bukti petunjuk untuk ditindaklanjuti adalah alasan yang sangat
tidak berdasar hukum karena seharusnya C7-KPU itu sendiri telah
dimiliki oleh jajaran Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII yang telah
diberikan oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V
serta jajarannya saat bertugas melakukan pengawasan di TPS 02 Desa
Mambo Kec. Poleang timur. Sauadara Yudi Utama Arsad sebagai pelapor
yang merupakan Peserta Pemilu calong Anggota DPRD Kabupaten
Bombana Dapil II yang mngetahui peristiwa penggaran Pemilu yang
tentunya secara peraturan perundang undangan tidak berhak untuk
memiliki C7- KPU untuk dijadikan bukti pelaporan sebagaimana
dimaksud Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII pada penghentian
perkara pengaduan pelanggaran administrasi Pemilu sehingga dalam
pelaporan tidak mungkin menunjukan C7-KPU yang dimaksud;
7) Bahwa terungkap dalam persidangan laporan saudara Yudi Utama Arsad
telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk ditindak lanjuti
karena bukti permulan C7- KPU ataupun dokumen lain yang berkaitan
dengan Pemilu dimiliki oleh Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII dan
jajarannya saat melakukan pengawas disetiap TPS sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 410 Undang-undang Nomor 7 tahun 2007
tentang Pemilu menyatakan “Dalam hal terdapat bukti permulaan yang
cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam
rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN
melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”;
8) Berdasarkan substansif tersebut diatas maka Teradu I, Teradu II, Teradu
III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII dan
jajaranya diduga melanggar Prinsif Penyelenggara Pemilu yaitu Prinsif
Profesional, Kepastian Hukum dan prinsip efisien
4. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu pada
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 005 Desa Baliara Selatan,
Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana
a. PENGAKUAN/JAWABAN PARA TERADU
1) Bahwa benar saudari YUSRIANI beralamat Desa Baliara Selatan,
Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana adalah Pemilih yang
terdaftar di DPT TPS 011 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga
Kabupaten Kolaka;
2) Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Saudari YUSRIANI menyalurkan hak
suaranya Menggunakan KTP-el pada TPS 005 Desa Baliara Kec. Kabaena
Barat Kab. Bombana dengan Status pemilih Daftar Pemilih Khusus
(DPK).
3) Bahwa saudari YUSRIANI ke TPS 005 Desa Baliara Kecamatan Kabaena
Barat, Kabupaten Bombana bertemu dengan Ketua PPS
4) Bahwa benar pada Tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 12:00 Wita
Saudari YUSRIANI mendatangi kembali TPS 005 kemudian
mendaftarkan dirinya kepada KPPS 4 dengan menggunakan KTP-el, yang
50
menjadi dasar dari Teradu untuk memberikan hak pilih karena
berdasarkan KTP Teradu dan saat itu jaringan dalam keadaan Eror
sehingga kemudian tidak dapat digunakan pengecekan disitem;
b. ANALISIS HUKUM
1) Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan dari Teradu I,
Teradu II dan Teradu III, Teradu IV dan Teradu V beserta jajarannya dan
Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII serta jajarannya tidak tegas dalam
menyikapi Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada
TPS 005 Desa Baliara Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana;
2) Bahwa terungkap dalam persidangan Teradu I, Teradu II dan Teradu III,
Teradu IV dan Teradu V beserta jajarannya tidak terjalin koordinasi
yang baik dalam menjalankan tugas terbukti saat ketika waktu Pukul
12:00 Wita YUSRIANI mendatangi TPS 005 membawa KTP-el dengan
mengatakan sudah diperbolehkan oleh PPS untuk menyalurkan hak
pilihnya. Oleh KPPS 004 langsung percaya begitu saja tanpa
menghubungi PPS terlebih dahulu untuk memastikan Keterangan
YUSRIANI bukan langsung mendaftarkan Yusriani dalam Daftar Pemilih
Khusus (DPK);
3) Bahwa Teradu I, Teradu II dan Teradu III, Teradu IV dan Teradu V
beserta jajarannya dipastikan tidak melakukan pengecekan data KTP-el
apakah terdaftar dalam DPT, DPTb atau tidak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 28 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan, Menyatakan:
“Apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb,
anggota KPPS Setempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang
bersangkutan dengan KTP-el yang ditunjukkan oleh Pemilih, dan
memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb
serta mencatatnya ke dalam formulir A.DPK-KPU sesuai nomor urut
berikutnya”;
4) Bahwa Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII serta jajarannya tidak
melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1,2 dan 3)
Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan
Pemugutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
Menyatakan;
a) Pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap pemilih yang
berhak menggunakan hak pilih di TPS.
b) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana pada ayat 1 dilakukan
dengan cara:
(1) Memastikan keakuratan data pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK
(2) Memastikan penggunaan hak pilih terhadap pemilih dalam DPT,
DPTb dan DPK;
(3) Melakukan pemeriksan pemberian suara bagi pemilih yang
terdaftar dalam DPT, dengan menunjukan KTP-el atau identitas
lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
(4) Memastikan pelayanan yang dilakukan oleh KPU terhadap
pemilih yang terdaftar DPTb dalam keadaan tertentusebagaiman
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
51
(5) Melakukan pencermatan terhadap pemilih yang terdaftar DPTb,
dan;
(6) Melakukan koordinasi dengan KPUdalam memastikan pemilih
yang terdaftar dalam DPTb daam keadaan tertentu sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
c) Dalam hal pemilih yang tidak tardaftar dalam DPT dan DPTb,
Pengawas pemilu melakukan dengan cara memastikan pemilih
tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el
atau SUKET kepada KPPS di TPS yang berada dirukun
tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang
tertera dalam KTP-el atau Suket bersangkutan serta penggunaan hak
hak pilih dapat dilakukan satu (1) jam sebelum dilakukan
pemumgutan suara jika surat suara masih tersedia
5) Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas dipastikan jika Teradu VI,
Teradu VII dan Teradu VIII beserta jajarannya tidak melaksanakan
perintah Peraturan Bawaslu RI dengan melakukan pengawasan dengan
baik terhadap penggunaan hak pilih bagi pemilih yang ingin
menyalurkan hak pilihnya dengan status Daftar Pemilih Khusus (DPK)
terbukti dengan terakomodirnya YUSRIANI dalam DPK oleh Teradu
Teradu I, Teradu II dan Teradu III, Teradu IV dan Teradu V beserta
jajarannya tanpa surat pinda A5-KPU yang notabenenya YUSRIANI
tedaftar dalam DPT TPS 011 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga
Kabupaten Kolaka:
6) Bahwa peristiwa tersebut Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII
(Bawaslu Kab. Bombana) mengeluarkan Rekomendasi Nomor:
07/BAWASLU-PROV.SG.01/KABAENA BARAT/ PM.05.02/IV/2019,
maka akibat kelalaian atau ketidakprofesional dalam bekerja yang
membuat pemborosan terhadap penggunaan anggaran negara dengan
dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 005 Desa Baliara;
7) Bahwa atas tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan
Teradu V Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII beserta jajarannya,
telah melanggar dan bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman
Prilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan
DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum
5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu di
TPS 002 Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana
a. KETERANGAN SAKSI
Keterangan Saksi KARMAN (Mantan PPK Kecamatan Rarowatu Utara),
memberikan kesaksian dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:
1) Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat Mutia Irawati mendatangi
TPS 002 Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, dimana pada saat itu
saksi berada diT TPS 002 Desa Tembe;
2) Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya jika saksi membenarkan jika
Mutia Irawati tidak memilih di TPS 02 Desa Tembe dan saat itu saksi
bersama ketua PPK dan sudah berkoordinasi dengan KPU namun
solusinya disuruh memilih ke TPS lain namun Mutia Irawati tidak
melaksanakan perintah dari petugas KPPS;
3) Bahwa saksi telah berupaya untuk melakukan pengecekan melalui
aplikasi cek pemili namun jaringan saat itu dalam kondisi
52
b. PENGAKUAN/JAWABAN Teradu KPU Kabupaten Bombana
1) Bahwa benar Pemilih yang bernama Mutia Irawati dengan yang
merupakan warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Tembe,
Kecamatan Rarowatu Utara, pada Tanggal 17 April 2019, yang dimana
pada saat pemilihan tanggal 17 April 2019 tidak dapat menyalurkan hak
suaranya karena belum jelasnya status kependudukannya
2) Bahwa Pukul 12.30 Wita Ketua PPS menerima dan memeriksa KTP-el
milik Mutia Irawati guna dilakukan pengecekan NIK, namun pada saat
itu Kondisi perhitungan suara sudah dimulai;
3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bentuk-bentuk
pelanggaran yang bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman
Penyelenggara Pemilu yang dilukakan oleh oleh Teradu I, Teradu II,
Teradu III, Teradu IV, Teradu V, merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan pengaduan pengadu sebelumnya
c. ANALISIS HUKUM
1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tindakan Teradu I, Teradu
II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V dan jajaranya yang tidak memberikan
kepastian hukum tentang tersalurnya hak pemili MUTIA IRAWATI
menimbulkan kerugian hak pada warga negara yaitu tidak tersalurkanya
hak pilih MUTIA IRWATI sebagai pemilih DPK hal tersebut bertentangan
dengan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1)
huruf c) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu bahwa
Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi pemilik
kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih
tetap dan daftar pemilih tambahan. Dipertegas dalam berikutnya dalam
Pasal 349 bahwa pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak
terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta
Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 348 ayat (1) huruf (c) dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai
berikut:
a) Memilih di TPS yang ada dirukun tetangga/rukun warga sesuai
dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;
b) Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat;
c) Dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat
selesai
2) Bahwa tidak tersalurkanya hak pilih MUTIA IRAWATI sebagai pemilih
yang dikategorikan sebagai DPK telah jelas melanggar aturan teknis
sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) PKPU No.9 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu perubahan atas PKPU No. 3
Tahun 2019, bahwa:
a) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan
menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan
Suara.
b) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau
sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau
Suket.
c) Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan
lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang
bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan
yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.
53
d) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai. (5)
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila
masih tersedia Surat Suara.
3) Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 diatas secara jelas
MUTIA IRAWATI telah memenuhi syarat sebagai warga negara untuk
menyalurkan hak suaranya dengan ketentuan dan syarat yaitu memiliki
KTP-E yang sesuai alamat tempat TPS atau Pemilih yang bersangkutan
dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam
satu wilayah Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara.
4) Bahwa penghilangan hak pilih orang lain, sebagaimana yang telah
Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V dan jajaranya
dilakukan terhadap MUTIA IRAWATI telah melanggar ketentuan
pengaturan dalam Pasal 40 PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu perubahan atas PKPU No. 3
Tahun 2019, bahwa:
a) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan DPTb sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya
dengan menunjukkan KTP-el atau Suket.
b) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1
(satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
c) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di
TPS sesuai dengan alamat desa/kelurahan, rukun tetangga/rukun
warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam
KTP-el atau Suket 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di
TPS berakhir.
d) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan ketersediaan
Surat Suara di TPS.
e) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan
suara di TPS lain yang terdekat.
f) TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih
dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal Pemilih
yang tercantum dalam KTP-el atau Suket.
g) Dalam hal Surat Suara di TPS pada satu wilayah kerja PPS sesuai
yang tercantum dalam KTP-el atau Suket Pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) telah habis, Pemilih yang bersangkutan
diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain pada kelurahan/desa
atau sebutan lain terdekat, yang masih dalam satu wilayah kerja PPK
sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el
atau Suket.
5) Berdasarkan ketentuan pengaturan dalam Pasal 40 diatas, menunjukan
bahwa prosedur yang sah dan berkepastian hukum pemilih MUTIA
IRAWATI harus memperoleh informasi dan pelayanan dari Petugas KPPS
di TPS 002 telah tegas kewajiban kepada KPPS untuk memberikan
penjelasan dan pelayanan, namun sampai dimulainya pemungutan
suara untuk Status Daftar Pemilih Khusus (DPK) sampai pada
pemungutan suara, hak pemilih MUTIA IRAWATI sebagai warga negara
tidak juga tersalurkan;
6) Bahwa tentang tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan
Teradu V dan jajaranya dalam hal tidak memberikan kepastian hukum
54
terhadap pemilih dan menjamin tersalurnya hak pilih MUTIA IRAWATI,
tanpa adanya penjelasan yang prosedural dan hilangnya hak pilih orang
lain dalam pemilihan umum, maka perbuatan-perbuatan dimaksud
sangat bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman penyelenggara
Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017
tentang Etika dan Pedoman Penyelenggara Pemiliu Pengadu uraikan
sebagai berikut:
a) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (a) yang
dimaksud dengan prinsip berkepastian hukum
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: hufuf
a) berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (f) yang
dimaksud dengan prinsip Profesional
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
c) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (g) yang
dimaksud dengan prinsip Efektif
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip efektif
bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan
dengan tepat waktu;
d) Melanggar dan bertentangan Pasal 10 huruf (a) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip adil
Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta
Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses
Pemilu;
e) Melanggar dan bertentangan Pasal 11 huruf (a) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh
peraturan perundang- undangan;
f) Melanggar dan bertentangan Pasal 15 huruf (e) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip profesional
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih
dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi
penyelenggaraan Pemilu;
g) Melanggar dan bertentangan Pasal 16 huruf (a) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip akuntabel
Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak menjelaskan keputusan yang diambil
berdasarkan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan
prosedur yang ditetapkan;
h) Melanggar dan bertentangan Pasal 18 huruf (a) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip profesional
55
Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan
penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan
penyimpangan
d. ANALSILIS HUKUM TERHADAP TERADU BAWASLU KABUPATEN BOMBANA
1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan adanya kondisi yang
dialami oleh MUTIA IRAWATI sebagai warga negara yang memiliki hak
pilih berdasarkan KTP-E dan membawa KTP-E di TPS 002 Desa Tembe,
Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, lantas terjadi
penolakan oleh petugas KPPS, PPK dan Komisioner KPU Kab Bombana
dalam hal in Teradu III, maka semestinya dalam substansif pengaturan
untuk kewenangan Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Panwaslu
Kecamatan dan PTPS yang melekat hak terhadap pengawasan baik
proses pemilu sampai pada pelanggaran administratif Pemilu
menimbulkan dugaan bahwa ada pembiaran;
2) Bahwa Pemilih yang bernama Mutia Irawati dengan yang merupakan
warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Tembe, Kecamatan
Rarowatu Utara, pada Tanggal 17 April 2019, Mutia Irawati datang di
TPS 002 untuk menyalurkan hak suaranya dengan membawa dan
memperlihatkan KTP-el kepada petugas KPPS TPS 02 Desa Tembe;
3) Bahwa sebelum Pukul 11.00 Wita Ketua PPS menerima dan memeriksa
KTP-el milik Mutia Irawati guna dilakukan pengecekan NIK, namun
setelah beberapa jam menunggu diluar TPS 002 untuk dipanggil masuk
menyalurkan hak suaranya sebagai Pemilih DPK, hingga dimulainya
perhitungan suara Pilpres, Mutia Irawati tidak mendapatkan kepastian
hukum;
4) Bahwa pada Pukul 13.00 pemilih Mutia Irawati menanyakan kepada
Petugas KPPS tentang keadaan dirinya yang tidak diakomodir sebagai
DPK untuk menyalurkan hak pilihnya, tetapi petugas KPPS
mengarahkan Mutia Irawati untuk mengkonfirmasi kepada Ketua KPPS,
diwaktu konfirmasi saat itu hadir ketua PPK Kecamatan Rarowatu Utara
dan Pengawaslu Kecamatan Rarowatu Utara, lalu PPK Kecamatan
Rarowatu Utara berkoordinasi pada KPU Kabupaten Bombana;
5) Bahwa hasil koordinasi ketua PPK Kecamatan Rarowatu Utara kepada
KPU Kabupaten Bombana, yang pada pokoknya mengarahkan Mutia
Irawati untuk menyalurkan hak pilihnya di Desa Lain, namun Mutia
Irawati tidak mengindahkannya karena Mutia Irawati merupakan
penduduk Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, hingga terjadi
perdebatan yang alot antara Petugas KPPS dengan pihak keluarga Mutia
Irawati namun tidak menemukan solusi;
6) Bahwa pada Pukul 16.00 Wita datang Komisioner KPU Kabupaten
Bombana Devisi Program dan Data yakni Muh. Safril, S.S (Teradu III)
namun tidak memberikan solusi terhak hak pilih Mutia Irawati yang
tidak tersalurkan maupun Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII serta
jajaranya tidak memberikan kepastian hukum;
7) Bahwa berdasarkan pada angka 1 sampai 5 diatas maka pada Tanggal
18 April 2019, MUTIA IRAWATI mengadukan kepada Pengawas
Kecamatan Rarowatu utara, yang pada pokoknya bahwa tidak
tersalurkannya hak pilihnya dengan syarat sebagai pemilih DPK,
meminta agar Pengawas Kecamatan menindaklanjuti agar dilaksanakan
PSU pada TPS 002 Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, namun
56
pengaduan secara tertulis yang ajukan oleh MUTIA IRAWATI tidak
ditindaklanjuti oleh Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan jajaranya
8) Bahwa keberadaan Panwaslu Kecamatan Rarowatu Utara dalam
kondisi Mutia Irawati menunggu kepastian dirinya untuk menyalurkan
hak pilihnya sebagai warga negara sampai pada selesainya tahapan
penggunaan hak pilih untuk DPK, namun dari pihak Teradu VI,
Teradu VII, Teradu VIII dan jajaranya tidak melakukan tindakan untuk
menentukan penanganan pelanggaran Pemilu, hal ini telah
bertentangan dalam Pasal 454 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No.7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa pelanggaran Pemilu
berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.
Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap
tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
9) Bahwa aduan secara tertulis oleh MUTIA IRAWATI pada Tanggal 18 April
2019 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Rarowatu utara
merupakan bentuk pengawasan secara temuan laporan pelanggaran
Pemilu, namun dengan tidak adanya tindakan dan tindaklanjut akan
pengaduan tersebut maka Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII dan
jajaranya telah bertentangan apa yang menjadi tugas pokok sebagai
pengawas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat 3 UU
Pemilu bahwa laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung
Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan
pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu.
6. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
terhadap Tidak Adanya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
(PSU) Pemilu 2019 di TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Doule, Kecamatan
Rumbia dan TPS 1 Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu,
Kabupaten Bombana
a. KETERANGAN SAKSI
1) Keterangan saksi MUH. ANIS menerangkan pada pokoknya yaitu:
Bahwa saksi mengetahui adanya PSU pada 8 TPS di Kabupaten
Bombana pada pemilihan umum 2019 yang dilakukan pada
Tanggal 27 April 2019
Bahwa Partai Gerindra tidak pernah mendapatkan pemberitahuan
tentang PSU yaitu pada TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Doule
Kecamatan Rumbia dan TPS 001 Kelurahan Taubonto Kecamatan
Rarowatu Kabupaten Bombana
Bahwa saksi selaku LO Partai Gerindra sekaligus saksi partai saat
rekapitulasi di Kabupaten Bombana, dimana saat itu saksi
mempertanyakan soal sanksi yang diberikan kepada bawahan KPU
atas pelanggaran akibat PSU namun tidak ada jawaban sampai hari
ini.
2) Keterangan Saksi Mursalim (Sekertaris DPC PPP Kab Bombana)
Bahwa pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tidak ada
pemberitahuan yang diberikan oleh KPU kepada saksi tentang
Pemberitahuan PSU di 3 TPS di Kabupaten Bombana yaitu TPS 001
dan TPS 003 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia dan TPS 001
57
Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana
baik lewat surat maupun grub Whatt Shap;
Bahwa saksi sampai pada PSU pada Tanggal 27 April 2019, Partai
PPP DPC Kabupaten Bombana tidak mendapatkan pemberitahuan
untuk dilaksanakanya PSU;
b. PENGAKUAN/JAWABAN TERADU KPU KABUPATEN BOMBANA
1) Bahwa benar teradu mengakui pada Tanggal 27 April 2019, Teradu I,
Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V dan jajaranya
melaksanakan PSU di 8 (delapan) TPS Se-Kabupaten Bombana dalam
pemilihan umum 2019, yaitu:
a) TPS 3 Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya.
b) TPS 5 Desa Teppo, Kecamatan Poleang Timur.
c) TPS 5 Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat.
d) TPS 1 Desa Lora, Kecamatan Mataoleo.
e) TPS 3 Desa Lora, Kecamatan Mataoleo.
f) TPS 1 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia.
g) TPS 3 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia.
h) TPS 1 Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu.
2) Bahwa benar pada Tanggal 27 April 2019, Teradu I, Teradu II, Teradu
III, Teradu IV, dan Teradu V dan jajaranya melaksanakan PSU di 8
(delapan) TPS hanya menyampaikan surat pemberitahuan kepada
Pengadu sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 berjumlah 5 (lima) TPS
sesuai dengan Surat pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara
Ulang tahun 2019 dengan Nomor: 166/PY/01.1- SD/7406/KPU-
Kab/IV/2019 yang telah Pengadu Terima;
3) Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V dan
jajaranya melaksanakan PSU di 3 (tiga) TPS tidak memberitahukan
kepada Pengadu sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 yaitu TPS 001 dan
TPS 003 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia dan TPS 001 Kelurahan
Taubonto Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana;
4) Bahwa pada Tanggal 24 April 2019 Pengadu Menerima 2 (Dua) Surat
yaitu Surat KPU Kabupaten Bombana No. 166/PY/01.1- SD/7406/KPU-
Kab/IV/2019 Tertanggal 23 April 2919 Prihal : Pemberitahuan
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum 2019 bertanda
tangan Ketua KPU Kabupaten Bombana dan Surat No: 168/PL/01.7-
SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tertanggal 23 April 2919 Prihal:
Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 ditujukan pada
Tim Kampanye bertanda tangan Ketua KPU Kabupaten Bombana, dari
kedua surat dimaksud, pada lampiranya hanya berjumlah 5 (Lima) TPS
yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019
di Kabupaten Bombana;
c. ANALISIS HUKUM
1) Bahwa pada Pasal 66 ayat (1 dan 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, bahwa
1) Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan
keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang. 2)
Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada
KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan. Lalu dipertegas
dalam ayat 6) bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan
58
permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang
di TPS.
2) Bahwa tidak adanya pemberitahuan dan surat permintaan saksi paa
Pengadu adanya PSU pada TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Doule
Kecamatan Rumbia dan TPS 001 Kelurahan Taubonto Kecamatan
Rarowatu Kabupaten Bombana, hal ini kuat dugaan bahwa Teradu I,
Teradu II, Teradu III Teradu IV, Teradu V dan jajarannya telah
melalaikan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dalam
pelaksanaan PSU sebagai diatur dalam Pasal 66 ayat (1, 2 dan 6) diatas,
sehingga hak-hak peserta Pemilu tidak tersalurkan;
3) Bahwa tentang tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan
Teradu V dan jajaranya dalam hal tidak memberikan pemberitahuan dan
surat permintaan saksi kepada Pengadu sebagai peserta Pemilu 2019
adalah tindakan yang merugikan Pengadu, maka perbuatan- perbuatan
dimaksud sangat bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman
penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP RI No.
2 Tahun 2017 tentang Etika dan Pedoman Penyelenggara Pemiliu
Pengadu uraikan sebagai berikut:
a) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (a) yang
dimaksud dengan prinsip berkepastian hukum
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: hufuf
a) berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (f) yang
dimaksud dengan prinsip Profesional, bahwa:
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
c) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (g) yang
dimaksud dengan prinsip Efektif, bahwa:
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana
tahapan dengan tepat waktu;
d) Melanggar dan bertentangan Pasal 10 huruf (a) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip adil, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta
Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses
Pemilu;
e) Melanggar dan bertentangan Pasal 11 huruf (a) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan;
f) Melanggar dan bertentangan Pasal 15 huruf (e) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip profesional, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih
59
dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi
penyelenggaraan Pemilu;
g) Melanggar dan bertentangan Pasal 16 huruf (a) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip akuntabel, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak menjelaskan keputusan yang diambil
berdasarkan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan
prosedur yang ditetapkan;
h) Melanggar dan bertentangan Pasal 18 huruf (a) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip profesional, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan
penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan
penyimpangan
4) Bahwa pada Pasal 3 huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, bahwa
Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam
melakukan pengawasan terhadap Pemungutan Suara dan Penghitungan
Suara dengan cara melakukan koordinasi dengan KPU untuk
memastikan pelaksanaan sesuai dangan tata cara Pemungutan Suara
dan Penghitungan Suara;
5) Bahwa pada Pasal 14 ayat (1) huruf (k) angka (3) Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum, bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan
masing-masing melakukan pengawasan pelaksanaan proses Pemungutan
Suara dengan cara memastikan KPPS melaksanakan kewajiban
menerima dan memeriksa kebenaran surat mandat Saksi dari Partai
Politik ditingkat Kabupaten/Kota atau diatasnya untuk Pemilu anggota
DPR, Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau
diatasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan calon DPD
untuk Pemilu anggota DPD sejumlah yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan;
6) Bahwa pada Pasal 19 ayat (1) huruf (f) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Umum, bahwa Pengawas Pemilu dapat merekomendasikan pelaksanaan
Penghitungan Suara ulang di tingkat TPS dalam hal terjadi Saksi Peserta
Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan/atau
masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara
jelas;
7) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka
dengan tidak adanya pemberitahuan dan permintaan saksi kepada
Pengadu atas pelaksanaan PSU pada Tanggal 27 April 2019 pada TPS
001 dan TPS 003 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia dan TPS 001
Kelurahan Taubonto Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana maka
Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII dan jajarannya telah melalaikan
kewajiban hukum dalam pengawasan penyelenggaran PSU pada 8 TPS
pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bombana;
8) Bahwa tentang tindakan Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII dan
jajarannya dalam hal tidak melaksanakan pengawasan atas adanya
60
pemberitahuan dan surat permintaan saksi kepada Pengadu sebagai
peserta Pemilu 2019 adalah tindakan yang merugikan Pengadu, maka
perbuatan-perbuatan dimaksud sangat bertentangan dengan Kode Etik
dan Pedoman penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam
Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Etika dan Pedoman
Penyelenggara Pemiliu Pengadu uraikan sebagai berikut:
a) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (a) yang
dimaksud dengan prinsip berkepastian hukum
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: hufuf
a) berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (f) yang
dimaksud dengan prinsip Profesional, bahwa:
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
c) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 Ayat (3) huruf (g) yang
dimaksud dengan prinsip Efektif, bahwa:
Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip
efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana
tahapan dengan tepat waktu;
d) Melanggar dan bertentangan Pasal 10 huruf (a) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip adil, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta
Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses
Pemilu;
e) Melanggar dan bertentangan Pasal 11 huruf (a) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan;
f) Melanggar dan bertentangan Pasal 15 huruf (e) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip profesional, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih
dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi
penyelenggaraan Pemilu;
g) Melanggar dan bertentangan Pasal 16 huruf (a) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip akuntabel, bahwa :
Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak menjelaskan keputusan yang diambil
berdasarkan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan
prosedur yang ditetapkan;
h) Melanggar dan bertentangan Pasal 18 huruf (a) yang dimaksud
dalam melaksanakan prinsip profesional, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap
dan bertindak kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan
61
penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan
penyimpangan
7. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu 2019 adanya
Calon DPRD Kabupaten Bombana Dapil III Bombana yang Terdaftar
Keanggotaan dan Kepengurusanya pada 2 Partai Politik Peserta Pemilu 2019
a. KETERANGAN SAKSI
1) Keterangan saksi SURITMAN (Ketua DPC Partai Hanura Kab. Bombana
memberikan keterangan yang pada pokoknya;
Bahwa saksi merupakan Ketua DPC Partai Hanura kabupaten
Bombana
Bahwa saksi tidak sempat lagi memperifikasi berkas Andi Mashar saat
masuk ke Partai Hanura Karena sudah 2 hari sebelum penutupan
pendaftaran di KPU baru Andi Mashar mendaftar di Penjaringan Calon
Partai Hanura
Bahwa saudara Andi Mashar diterima oleh pihak KPU Kabupaten
Bombana saat didaftarkan oleh Partai Hanura
Bahwa nanti setelah itu baru saksi ketahui kalau Andi Mashar
terdaftar didua partai yaitu masih terdaftar di Partai Berkaraya
sebagai wakil Ketua 5 sebagaimana keterangan Ketua Partai Berkarya
dan telah dibuatkan Surat Pernyataan oleh Dewan Pimpinan Wilayah
Sultra Partai Berkarya jika Andi Mashar belum pernah mengajukan
pengunduran dirinya dan masih bertatus wakil Ketua V pada Partai
Berkarya Kab. Bombana
Bahwa kejadian tersebut saksi sudah mengadukan ke Mahkamah
Partai dan hasilnya atau putusannya permohonan saksi dikabulkan
oleh Mahkamah Partai dan dinyatakan saudara Andi Mashar terdaftar
di Dua Partai yaitu Partai Hanura dan Partai Berkaya
Bahwa putusan Mahkamah Partai Hanura selanjutnya diserahkan di
DPP Hanura dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut
b. TENTANG BUKTI DALAM PERSIDANGAN
1) Bahwa benar Andi Mashar adalah Pengurus DPD Partai Berkarya
Kabupaten Bombana Periode 2017-2022 dengan sebagai Dewan
Pengurus Jabatan Wakil Ketua V berdasarkan Surat Keputusan Nomor
017/DPW/BERKARYA/VI/2018 tentang Pengesahan Pengurus Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Bombana-Provinsi
Sulawesi Tenggara Periode 2017-2022 Tanggal 22 Juni 2018 yang
ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPW Partai Berkarya Provinsi
Sulawesi Tenggara;
2) Bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi Partai Politik baik tingkat
Kabupaten/Kota, Provinsi dan sampai Pusat. Maka dengan
diumumkannya Partai Politik yang lolos ve rifikasi untuk Pemilu 2019
pada Tanggal 17 Februari 2018 oleh KPU RI, Partai Berkarya adalah
peserta Pemilu yang lolos verifikasi dengan kepengurusan pada Tingkat
DPD Kabupaten Bombana pada data Sistem Informasi Partai Politik di
KPU Kabupaten Bombana, Nama Teradu Andi Mashar, S.Sos adalah
anggota dan pengurus yang sah DPD Partai Berkarya;
3) Bahwa Andi Mashar, S.Sos dalam penjaringan Bakal Calon Legislatif
yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD
Kabupaten Bombana Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan III Poleang
melalui Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Bombana pada
Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.
62
4) Bahwa berdasarkan pengumuman Nomor 811/PL.01.4-PU/7406/KPU-
Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, nama Teradu Andi Mashar, S.Sos
terdampar pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan Nomor
Urut 4 pada Davil III Bombana;
5) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 36/PL.01.1-
kpt/7406/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon
Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Bombana Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dan didalam lampiran
Surat Keputusan KPU Kabupaten Bombana terdapat nama Saudara
Teradu Andi Mashar, S.Sos;
6) Bahwa Saudara Andi Mashar, S.Sos ditetapkan sebagai Daftar Calon
Tetap berdasarkan SK KPU Nomor 43/PL.01.1-kpt/7406/KPU-
Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 Tanggal 20 September 2018;
7) Bahwa Saudara Andi Mashar dalam mendaftarkan diri sebagai Calon
Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bombana Periode 2019-2024 melalui
Partai HANURA belum pernah mengundurkan diri dari Partai Berkarya
Kabupaten Bombana baik sebagai Anggota maupun Pengurus,
sebagaimana dalam surat pernyataan Ketua DPD Partai Berkarya No:
041/PB/IV/2019 yang menyatakan bahwa Saudara Andi Mashar tidak
pernah mengajukan pengunduran diri baik sebagai Anggota/Pengurus
DPD Partai Berkarya Kab. Bombana Tanggal 29 April 2019;
8) Bahwa saudara Andi Mashar, S.Sos dalam mendaftarkan diri sebagai
Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bombana Periode 2019-2024
melalui Partai HANURA dan pengajuan berkas administrasi di KPU
Kabupaten Bombana, yang bersangkutan diduga tidak melampirkan
Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota/Pengurus dari Partai Berkarya
Kab. Bombana;
9) Bahwa Saudara Andi Mashar, S.Sos Caleg Partai Hanura berdasarkan
identitas kependudukan eKTP dan KTA Partai Berkarya dengan Nomor
KTA 7406 0118 1000 0025 adalah orang yang sama yang mendaftarkan
diri sebagai Caleg dalam Pemilu 2019 pada Dapil III Kabupaten
Bombana;
10) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan
Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bombana yang dituangkan
dalam SK Nomor 393/PL.01.7-kpt//7406/KPU-Kab/VIII/2019 tentang
Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara tertanggal 5 Mei 2019,
Saudara Andi Mashar Nomor Urut 4 Partai Hanura Dapil Bombana III
dengan perolehan suara sebesar 993 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Tiga) dengan perolehan suara secara keseluruhan baik calon legislatif
maupun suara partai Hanura yaitu 2.483 (Dua Ribu Empat Ratus
Delapan Puluh Tiga);
c. ANALISIS HUKUM
1) Bahwa pada Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum termaktub secara jelas bahwa ; 1) Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas
pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang
dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Dipertegas dalam ayat : 2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
63
Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang
dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU. Kabupaten/Kota
dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu
sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta
Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota. Dan dipertegas ayat : 3) Temuan Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota. Atas tahapan verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten
Bombana, KPU Provinsi Sultra dan KPU RI, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 180 UU Pemilu telah jelas dan terlaksana secara akurat
bahwa Partai Berkarya tidak mengalami kesalahan dan kelalaian sebagai
peserta Pemilu 2019 dengan kepengurusan DPD Partai Berkarya
Kabupaten Bombana, maka nama Teradu Andi Mashar, S.Sos adalah
Sah sebagai pengurus Partai Berkarya pada DPD Kabupaten Bombana
periode kepengurusan 2017-2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor
017/DPW/BERKARYA/VI/2018 tentang Pengesahan Pengurus Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Bombana-Provinsi
Sulawesi Tenggara Periode 2017-2022 tanggal 22 Juni 2018;
2) Bahwa dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum tegas dikatakan pada ayat (1) bahwa Partai Politik
Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Kemudian dipertegas kembali pada
ayat 2) bahwa Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar,
anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik
Peserta Pemilu. Lalu secara teknis aturan Pemilu telah diatur dalam
Pasal 4 ayat (1 dan 2) PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2018 bahwa pengajuan bakal calon dalam Ayat (1) Partai Politik Peserta
Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota. Di pertegas dalam ayat 2) bahwa Seleksi bakal
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis
dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga,
dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu;
3) Bahwa tindakan Teradu Andi Mashar, S.Sos mendaftarkan diri sebagai
bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana Dapil III pada Partai
Hanura dengan proses Pengajuan Bakal Calon, Penetapan DCS,
Penetapan DCT dan menjadi sebagai Anggota DPRD Kabupaten
Bombana Terpilih, telah melampaui proses yang cacat secara hukum
yang tidak sesuai dengan syarat yang termaktub dalam anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yakni
baik pada Partai Berkarya maupun pada Partai Hanura. Berlanjut,
pelaksanaan Penjaringan bakal calon sebagai diatur dalam Pasal 7 Ayat
1 Huruf (o) PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018
mengatur tentang Persyaratan Bakal Calon bahwa Bakal calon anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara
Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yaitu menjadi anggota
64
Partai Politik, maka tegas dan jelas bahwa ketika Andi Mashar, S.Sos
ditetapkan sebagai DCS dan DCT oleh KPU Kabupaten Bombana wilayah
Pemilihan Dapil III Bombana maka Andi Mashar telah diakomodir dalam
penenuhan syarat sebagai Anggota Partai Hanura;
4) Bahwa dengan adanya nama AndI Mashar, S.Sos pada kepengurusan
dan keanggotaan pada 2 partai Politik yaitu Hanura dan Berkarya maka
hal ini telah menimbulkan kelalaian atau sesengajaan yang dilakukan
oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III Teradu IV, Teradu V dan jajarannya.
Jika dihubungkan pada tahapan sesudah verifikasi parpol dengan tahap
verifikasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana
dalam Pasal 248 Ayat (3) UU Pemilu bahwa KPU Kabupaten/Kota
melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan
verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 3O%
(tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, bahwa tahapan verifikasi
Parpol dan verifikasi bakal calon merupakan satu rangkaian untuk
mengecek kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPRD
Kabupaten/Kota termasuk status pengurusan dan keanggotaan dalam
Partai Politik peserta Pemilu;
5) Bahwa tidak adanya Surat Pengunduran diri dari Teradu Andi Mashar,
S.Sos pada Partai Berkarya maka dengan ketentuan Pasal 241 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal Telah
tegas dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya pada Pasal
4 ayat 1 Pasal 4 ayat (1 dan 2) PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 31 Tahun 2018 yang pada pokoknya menegaskan bahwa AD dan
ART Parpol peserta Pemilu merupakan syarat utama penilaian dalam
seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pasal 4 ayat 1
dan 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya telah tegas bahwa
pemberhentian anggota karena mengundurkan diri atas permintaan
sendiri secara tertulis, meninggal dunia dan diberhentikan, dipertegas
dalam ayat (2) Anggota diberhentikan karena Melanggar Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan partai, menjadi anggota
Partai Politik lain. Pada keadaan Andi Mashar, S.Sos dari ketentuan-
ketentuan yang diatur diatas Andi Mashar, S.Sos tidak tunduk dalam
melaksanakan baik ketentuan Undang-Undang Pemilu, PKPU dan
bagian yang diatur tegas pada ART Partai Politik peserta Pemilu
khususnya partai Berkarya, sedangkan diketahui bahwa AD dan ART
Parpol Peserta Pemilu 2019 adalah satu akomodir dengan Undang-
Undang Pemilu yang menjadi syarat penilaian dalam seleksi Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten/kota yang telah tegas dan termaktub dalam
peraturan Perundangan-Undangan;
6) Bahwa dalam pengawasan verifikasi bakal calon Anggota DPRD
Kabupaten Bombana melekat wewenang Teradu VI, Teradu VII dan
Teradu VIII dalam meneliti jika adanya kesengajaan dan kelalaian
sebagaimana diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang No.7 Tahun 2017
Tentang Pemilu bahwa:
a) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan
pengawasan atas pelaksanaan verilikasi kelengkapan administrasi
bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
yang dilalmlran oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
65
b) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KpUi KPU
Provinsi, dan KPU Ihbupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka
Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota.
c) KPU, KPU Provinsi, dan KPU I(abupaten/Kota wajip menindaklanjuti
temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
7) Bahwa tidak dilakukannya ketelitian oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III
Teradu IV, Teradu V dan jajarannya dalam tahapan verifikasi bakal calon
anggota DPRD Kabupaten/Kota dan tidak adanya kajian yang teliti oleh
Teradu I, Teradu II, Teradu III pada hasil verifikasi bakal calon, maka
secara subtansif para Teradu dalam bertindak dan melaksanakan tugas,
diduga melanggar dan bertentangan pada asas, landasan dan prinsip
penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum, yaitu:
a) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 ayat (1) huruf (a dan b) dalam
hal profesional penyelenggara Pemilu bahwa :
Huruf a) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada
prinsip berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan
Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Huruf e) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada
prinsip profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban
dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan,
dan wawasan luas;
b) Melanggar dan bertentangan Pasal 6 ayat (3) huruf (a dan b) dalam
hal profesional penyelenggara Pemilu bahwa :
Huruf a) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada
prinsip tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan,
keserasian, dan keseimbangan;
c) Melanggar dan bertentangan Pasal 11 dalam hal Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu, bahwa:
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara
Pemilu bersikap dan bertindak:
a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang
sesuai dengan yurisdiksinya;
c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan
menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan
d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan
tidak berpihak.
66
d)
Melanggar dan bertentangan Pasal 15 huruf c) dalam hal
bertentangan dengan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu pada
prinsip profesional
Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu
bersikap dan bertindak:
a. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara
Pemilu;
b. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga
Penyelenggara Pemilu;
c. Melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-
undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu;
d. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas,
wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
e. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai
dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
f. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan
substansi profesi administrasi Pemilu;
g. Melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan
komitmen tinggi; dan
h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi
Penyelenggara Pemilu.
8. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
dengan Teradu V (Soeherman, S.Sos) Berfoto Bersama dengan Peserta Pemilu
2019 dan Membagikan Status akun Facebook (Abdul Rahman Parisi) Calon
Anggota DPRD RI Dapil Sulawesi Tenggara
a. KETERANGAN SAKSI
1) Keterangan saksi YUDI UTAMA ARSYAD, memberikan kesaksian
dibawah sumpah, bahwa:
Bahwa saksi yang mengscrenshot foto Teradu V yang membagikan
foto atau mengapload foto bersama bakal Calon Gubernur dan bakal
Calon Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara yang saksi lihat di
Face Book Abdul Rahman Farizi yang saksi tidak ketahui dan sudah
lupa apakah foto itu saat sudah menjadi Anggota KPU atau belum dan
apakah Komisioner sudah 5 orang pasca putusan MK atau masih 3
orang
Bahwa saksi lupa diwaktu kapan saksi mengambil di sumber Face
Book Foto Teradu V bersama dengan Abdul Rahman Farizi
b. TENTANG FAKTA DALAM PERSIDANGAN
1) Bahwa saksi membenarkan semua dalil dari Pengadu dan mengakui
bahwa foto bersama denganARF yaitu foto ketika Teradu V sebelum
mengikuti seleksi untuk penambahan 5 besar pasca putrusan MK
2) Bahwa benar pada Tanggal 3 April 2018, Tim Seleksi Calon Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sultra-2 Perionde
2018-2023 mengumumkan 12 (dua belas) nama calon Annggota KPUD
Bombana melalui Pengumuman Nomor :021/TIMSEL KPU KAB/KOT
SULTRA-2/2018, dimana Teradu V berada diurutan 12 dari yang
dinyatakan lulus untuk menyikuti tes selanjutnya;
3) Bahwa benar untuk selanjutnya Tim Seleksi Calon Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sultra-2 Periode 2018-2023
67
melaksanakan tahapan seleksi tes Kesehatan dan wawancara untuk
menghasilkan 6 (enam) orang calon Anggota KPU Kabupaten Bombana
Periode 2018-2023, namun Teradu V dinyatakan gugur oleh Tim Seleksi
Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah
Sultra-2 Perionde 2018-2023 dengan melalui Pengumuman Nomor
:029/TIMSEL KPU KAB/KOT SULTRA-2/2018 pada Tanggal 23 April
2018;
4) Bahwa benar dengan tidak masuknya Teradu V pada tahapan menuju 6
(enam) besar, maka selanjutnya Tim Seleksi Calon Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sultra-2 Perionde 2018-
2023 mengajukan/mengusulkan nama-nama yang lulus 6 (enam) besar
pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk dilakukan uji
kelayakan dan kepatatun (Fit And Proper Test), maka setelah uji
kelayakan dan kepatatun (Fit And Proper Test) oleh KPU RI di Kendari
lalu dikeluarkan dan umumkan nama-nama yang dinyatakan lulus
sebagai Anggota KPU Kabupaten Bombana berjumlah 3 (tiga) orang
periode 2018-2023;
5) Bahwa benar pasca putusan Mahkama Konstitusi Nomor :31/PUU-
XVI/2018 yang mengembalikan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota dari
3 orang menjadi 5 Orang, maka KPU RI dengan melalui Surat Nomor :
1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018, prihal
pelaksanaan uji kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota perionde 2018-2023 penambahan Anggota KPUD
Kabupaten Bombana pasca putusan MK, maka dalam lampiran surat
tersebut mengusulkan kembali 7 (Tujuh) nama yang kembali diambil
dari seleksi sebelumnya yang sudah termasuk daftar Tunggu Calon
Anggota KPU Kabupaten Bombana Periode 2018-2023, dari 7 nama yang
ada, nama Teradu V ada dalam daftar lampiran surat dimaksud;
6) Bahwa berdasarkan Pengumuman No: 1107 /PP.06-
Pu/05/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi), pada Lampiran Pengumuman
nama Teradu V berada pada urutan 2;
7) Bahwa sebelumnya pada tanggal 9 September 2018 ketika Teradu V
melalui Pengumuman Nomor :029/TIMSEL KPU KAB/KOT SULTRA-
2/2018 pada Tanggal 23 April 2018 telah dinyatakan gugur oleh Tim
Seleksi, saudara Teradu V bersama dengan Abdul Rahman Farisi yang
merupakan Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara 2018, dimana
dalam foto (Vide Kode Bukti P-1) nampak bahwa Teradu V bersama
dengan Abdul Rahman Farisi dalam suatu acara Sosialisasi atau
kunjungan yang bertempat di Desa Lampeantani, Kecamatan Rarowatu,
Kabupaten Bombana;
8) Bahwa pada waktu yang tidak dapat lagi dipastikan tanggalnya yang
pastinya masih di Agustus 2018, Teradu V berfoto bersama Abdul
Rahman Farisi dipelataran jalan Kabupaten Bombana tepatnya dijalan
Rawa Aopa Watu Mohai Kabupaten Bombana (Vide Kode Bukti P-2);
9) Bahwa pada waktu yang tidak dapat lagi dipastikan tanggalnya yang
pastinya masih di Agustus 2018, Teradu V berfoto bersama Abdul
Rahman Farisi yang tempatnya disalah satu rumah warga Kabupaten
Bombana;
10) Bahwa sebelum adanya pengumuman KPU RI dengan Surat Nomor :
1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 prihal
68
pelaksanaan uji kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota perionde 2018-2023 penambahan pasca putusan
Mahkama Konstitusi, tepatnya pada Tanggal 17 Juli 2018 Pukul 19.37
Wita saudara Teradu V melalui akun Facebook milik Teradu IV dengan
nama Acun “Eman” membagikan kiriman Acun Abdul Rahman Farisi
bersama dengan Boge Rahman Farisi, bahwa dalam keterangan yang
dibagikan tersebut ada Foto Abdul Rahman Farisi yang merupakan
Bakal Calon Anggota DPR RI Sultra 2019 yang mana gambar tersebut
secara jelas yang bertuliskan Informasi Bakal Calon Anggota DPR RI
dalam pemilihan Umum Tahun 2019 yang memuat tentang Biodata
pribadi Abdul Rahman Farisi;
11) Bahwa selanjutnya pada Tanggal 18 Juli 2018 Pukul 14.35 Wita saudara
Teradu V melalui akun Facebook milik Teradu V dengan nama Acun
“Eman” membagikan kiriman Acun Kadir Kudus Ala yang bersama
dengan akun Facebook Abdul Rahman Farisi, dalam keterangan dan
gambar postingan tersebut Kadir Kudus Ala sedang mensosialisasikan
Foto Abdul Rahman Farisi dan salah satu gambar partai Politik yaitu
partai Golkar;
12) Bahwa selanjutnya pada Tanggal 25 Juli 2018 Pukul 22.9 Wita, saudara
Teradu V melalui akun Facebook milik Teradu dengan nama Acun
“Eman” membagikan kiriman acun Facebook Abdul Rahman Farisi, yang
merupakan Bakal Calon Anggota DPR RI Sultra 2019 dimana dalam
keterangan dan gambar dalam kiriman tersebut “Mari Bersama
membangun Sultra” dan keterangan profil pemberitaan online
Zonasultra.com yang memberitakan bahwa “Demi jadi Caleg, ARF
Mundur dari dosen Unhas”
13) Bahwa selanjutnya pada Tanggal 28 Juli 2018 Pukul 3.23 Wita, saudara
Teradu V melalui akun Facebook milik Teradu dengan nama Acun
“Eman” membagikan kiriman acun Facebook Abdul Rahman Farisi yang
merupakan Bakal Calon Anggota DPR RI Sultra 2019 dimana dalam
keterangan dan gambar dalam kiriman tersebut bahwa Abdul Rahman
Farisi dalam kiriman acun Facebooknya memberikan penjelasan secara
singkat tentang pengertian Parlemen dan dibawahnya menampilkan 4
Foto Abdul Rahman Farisi.
14) Bahwa selanjutnya pada Tanggal 31 Juli 2018 pukul 00.48 Wita,
saudara Teradu V melalui akun Facebook milik Teradu V dengan nama
Acun “Eman” membagikan kiriman acun Facebook Abdul Rahman Farisi
yang merupakan Bakal Calon Anggota DPR RI Sultra 2019, dimana
dalam kiriman acun Facebook Abdul Rahman Farisi yang dalam
keterangannya memberikan penjelasan tentang sejarah perpolitikan
Indonesia dan dibawahnya menampilkan 2 (dua) Foto Abdul Rahman
Farisi;
15) Bahwa selanjutnya pada Tanggal 13 Agustus 2018 pukul 05.44 Wita,
saudara Teradu V melalui akun Facebook milik Teradu V dengan nama
Acun “Eman” membagikan kiriman acun Facebook Abdul Rahman Farisi
yang merupakan Bakal Calon Anggota DPR RI Sultra 2019, dimana
dalam keterangan yang dibagikan oleh Saudara Teradu V memberikan
penjelasan dan mensosialisasikan Abdul Rahman Farisi yang disertai
dengan Foto, nomor urut dan gambar salah satu Partai Politik peserta
Pemilu 2019 yaitu Partai Golkar;
16) Bahwa selanjutnya pada Tanggal 29 Agustus 2018 pukul 09.16 Wita,
saudara Teradu V melalui akun Facebook milik Teradu dengan nama
69
Akun “Eman” membagikan kiriman acun Facebook Abdul Rahman Farisi
yang merupakan Bakal Calon Anggota DPR RI Sultra 2019, dimana
dalam keterangan yang dibagikan oleh Teradu V yaitu pemberitaan
Media Online Zonasultra.com yang berisikan judul pemberitaan bahwa
„ARF Tawarkan Kontrak Politik bukan Money Politik;
17) Bahwa dengan keluarnya pengumuman KPU RI dengan Surat Nomor :
1055/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 prihal
pelaksanaan uji kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota perionde 2018-2023 penambahan pasca putusan MK,
mengetahui adanya hal itu, kemudian saudara Teradu V pada acun
Facebook milik Teradu dengan nama Acun “Eman” dengan secara
sepontan dihilangkan dan mengganti nama akunnya;
18) Bahwa selanjutnya untuk menghilangkan bukti riwayat dan nama acun
Facebook Eman yang merupakan acun milik Teradu V, dimana diketahui
bahwa Teradu V merupakan nama yang usulkan untuk mengikuti uji
kalayakan dan kepatutan pada Penambahan Calon Anggota KPU
Kabupaten Bombana pasca putusan MK, maka sebelum mengikuti Uji
kelayakan dan Kepatutan Teradu terlebih dahulu mengganti nama Acun
Facebook Eman menjadi Temon (Temon Trotsky).
19) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka secara subtansif tindakan yang
dilakukan oleh Teradu V sebagai Anggota Anggota KPU Kabupaten
Bombana adalah tindakan yang tidak mandiri dan dalam jabatannya
sebagai penyelenggara Pemilu tidak independen hal ini bertentangan
dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:
a) Bertentangan dengaan Pasal 2 bahwa Setiap penyelenggara
Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan
kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode
Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji
jabatan.
b) Pasal 6 ayat (1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas,
Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara
Pemilu. ayat (2) bahwa Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsi Mandiri maknanya
dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau
menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai
kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan
yang diambil
c) Pasal 8 huruf (a) bahwa dalam melaksanakan prinsip mandiri,
Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertinda netral atau tidak
memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau
peserta Pemilu; dan huruf (e) tidak memakai, membawa, atau
mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas
menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu
tertentu; dan huruf (i); menghindari pertemuan yang dapat
menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu
tertentu.
d) Pasal 14 huruf (a) bahwa Dalam melaksanakan prinsip proporsional,
Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak mengumumkan adanya
hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi
konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu;
70
[2.3] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang
seadil adilnya
[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : DPT Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019
(Model A.3.1-KPU)
Bukti P-2 : Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mataoleo
Nomor: 023/bawaslu-Prov.SG-01/Mata oleo/PM.05.02/VI/2019
Tentang Rekomendasi PSU TPS 01 dan TPS 03 Desa Lora,
Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana tertanggal 21 April
2019;
Bukti P-3 : Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. No:
02/TM/PL/Kec. Mataoleo/28.03/IV/2019 tertanggal 10 Mei 2019;
Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
Pemilu 2019 No : 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019
Tertanggal 23 April 2019 yang dikeluarkan oleh Teradu I Ketua
KPU Kabupaten Bombana;
Bukti P-5 : Surat Permintaan Saksi PSU Pemilu 2019 No : 168/PL/01.1-
SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tertanggal 23 April 2019 yang
dikeluarkan oleh Teradu I Ketua KPU Kabupaten Bombana;
Bukti P-6 : Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum TPS 1 Desa Lora,
Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana;
Bukti P-7 : Tanda Bukti Laporan di Bawaslu Kab. Bombana;
Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk SUHARNI yang terdaftar dalam DPT;
Bukti P-9 : Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 dan KTP 7406055508770001;
Bukti P-10 : Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 7406072604840002;
Bukti P-11 : Surat Rekomendasi Panwaslu Kec. Rumbia Nomor:
070/Bawaslu.Prov.SG.01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019 tanggal 23
April 2019;
Bukti P-12 : KTP Kumarno;
Bukti P-13 : Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019;
Bukti P-14 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan tanggal 24 April 2019;
Bukti P-15 : Tanda Terima Surat/Dokumen/Alat Bukti;
Bukti P-16 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
Bukti P-17 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan
Umum 2019 TPS 001 Desa Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara,
Kabupaten Bombana;
Bukti P-18 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan
Umum 2019 TPS 002 Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur;
Bukti P-19 : Kartu Tanda Penduduk Yusriani;
Bukti P-20 : DPK TPS 05 Desa Baliara Selatan Kec. Kabaena Barat;
Bukti P-21 : Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019;
Bukti P-22 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
Bukti P-23 : Surat Rekomendasi Panwaslu Kec. Kabaena Barat Nomor:
07/Bawaslu.Prov.SG.01/Kabaena Barat/PM.05.02/IV/2019
71
tanggal 21 April 2019;
Bukti P-24 : Surat KPU Kab. Bombana Nomor:
166/PY/01.1.SD/7406/KPU.Kab/IV/2019 Tanggal 23 April 2019
atas Surat Keputusan KPU Kab. Bombana Nomor:
376/PL.01.7/Kpt/7406/KPU.Kab/IV/2019;
Bukti P-25 : Surat KPU Kab. Bombana Nomor:
168/PL/01.7.SD/7406/KPU.Kab/IV/2019 Tanggal 24 April 2019
atas Surat Keputusan KPU Kab. Bombana Nomor:
375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU.Kab/IV/2019;
Bukti P-26 : Kartu Tanda Penduduk Mutia Irawati;
Bukti P-27 : Kartu Keluarga Mutia Irawati;
Bukti P-28 : Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 NIK 7406096208800001;
Bukti P-29 : Surat pengaduan/Pelaporan oleh suami Mutia Irawati yang
ditujukan pada Panwaslu Kab. Bombana
Bukti P-30 : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
Pemilu 2019 No : 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019
Tertanggal 23 April 2019 yang dikeluarkan oleh Teradu I Ketua
KPU Kabupaten Bombana
Bukti P-31 : Surat Permintaan Saksi PSU Pemilu 2019 No : 168/PL/01.1-
SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tertanggal 23 April 2019 yang
dikeluarkan oleh Teradu I Ketua KPU Kabupaten Bombana
Bukti P-32 : Surat Pernyataan bersama pada Tanggal 27 April 2019;
Bukti P-33 : SK DPW Partai Berkarya Surat Keputusan Nomor
017/DPW/BERKARYA/VI/2018 Tentang Pengesahan Pengurus
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten
Bombana-Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2017-2022
tertanggal 22 Juni 2018
Bukti P-34 : AD / ART Partai Berkarya, (Dok. Terlampir)
Bukti P-35 : AD / ART Partai Hanura (Dok. Terlampir)
Bukti P-36 : Pengumuman Nomor 811/PL.01.4-PU/7406/KPU-Kab/VIII/2018
tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019
Bukti P-37 : Surat Pernyataan Ketua DPD Partai Berkarya No :041/PB/IV/
Bukti P-38 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Berkarya Kabupaten
Bombana atas nama Andi Mashar
Bukti P-39 : Fotokopi E- KTP atas nama Andi Mashar;
Bukti P-40 : Foto Screenshots Tanggal 17 Juli 2018;
Bukti P-41 : Foto Screenshots Tanggal 18 Juli 2018;
Bukti P-42 : Foto Screenshots Tanggal 25 Juli 2018;
Bukti P-43 : Foto Screenshots Tanggal 28 Juli 2018;
Bukti P-44 : Foto Screenshots Tanggal 31 Juli 2018;
Bukti P-45 : Foto Screenshots Tanggal 13 Agustus 2018;
Bukti P-46 : Foto Screenshots Tanggal 29 Agustus 2018;
Bukti P-47 : Foto Teradu V pada Juli 2018;
Bukti P-48 : Foto Teradu V pada Juli 2018;
Bukti P-49 : Foto Teradu V pada Juli 2018;
Bukti P-50 : Foto Screenshots Tanggal Agustus 2018;
Bukti P-51 : Surat KPU RI : Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan
Pasca Putusan MK);
Bukti P-52 : Pengumuman No: 1107/PP.06-Pu/05/KPU/IX/2018 Tentang
72
Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan
MK);
Saksi Pengadu:
1. Andi Palalang
Bahwa saksi pada pokoknya mengetahui yang pada pokoknya menerangkan
jika saksi merupakan pemilih di TPS 03 Desa Lora Kec. Mataoleo
Saksi menerangkan 1 TPS di Lora dengan Suharni. Saksi menerangkan bahwa
Suharni seharusnya memilih di TPS 3, namun mencoblos di TPS 1 karena hak
pilihnya digunakan oleh orang lain di TPS 3
2. Muhammad Anis
Bahwa saksi selaku LO Partai Gerindra sekaligus saksi partai saat rekapitulasi
di Kabupaten Bombana;
Bahwa Partai Gerindra tidak pernah mendapatkan pemberitahuan tentang PSU
yaitu pada TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia dan TPS
001 Kelurahan Taubonto Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana
Saksi hanya memperoleh informasi PSU setelah menelepon Ketua KPU dan
Bawaslu Kabupaten Bombana;
3. Yudi Utama Arsyad
Saksi merupakan Saksi Partai PPP pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten;
Bahwa saksi mengetahui pemilih yang bernama Kumarno yang terdaftar dalam
DPT di TPS 01 Desa Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara Kabupaten
Bombana menyalurkan hak pilihnya menggunakan KPT-el pada TPS 2 Desa
Mambo, Kecamtan Poleang Tiimur oleh petugas KPPS memasukkan dan
mengakomodir KUMARNO kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
Saksi menyatakan pernah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten
Bombano, namun laporan tersebut dinayatakan kurang lengkap karena
kekurangan C7, sementara sepengetahuan saksi C7 ada di Kotak Suara;
Bahwa saksi tidak dapat melampirkan C-7 KPU karena dokumen tersebut
berada pada penyelenggara jajaran KPU Kabupaten Bombana. Saksi meminta
kepada Bawaslu Kabupaten Bombana untuk memberikan rekomendasi untuk
dilakukan pengambilan C7-KPU Kabupaten Bombana namun tidak diberikan;
Saksi menerangkan melihat akun atas nama Eman yang merupakan Teradu V
membagikan postingan Calon DPR RI atas nama Abdul Rahman Farisi;
4. Mursalim
Saksi merupakan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bombana;
Saksi menyatakan hanya menerima surat pemberitahuan Pemungutan Suara
Ulang (PSU) di 5 TPS, dan tidak menerima pemberitahuan PSU untuk
tambahan 3 TPS, yaitu TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Doule Kecamatan
Rumbia dan TPS 001 Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu;
Bahwa saksi menyatakan sampai pada PSU pada tanggal 27 April 2019, DPC
PPP Kabupaten Bombana tidak mendapatkan pemberitahuan untuk
pelaksanaan PSU;
5. Suridman
Saksi merupakan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bombana;
Saksi menyatakan bahwa Andi Mashar tidak memiliki surat pengunduran diri
dari Partai Berkarya. Pada tanggal 29 April menerima surat dari DPD Partai
Berkarya bahwa Andi Mashar tidak pernah mengundurkan diri, kemudian
Saksi melaporkan ke Mahkamah Partai dan diputuskan Andi Ashar dicabut
KTAnya;
73
Bahwa saksi tidak sempat lagi memverifikasi berkas Andi Mashar saat masuk
ke Partai Hanura Karena sudah 2 hari sebelum penutupan pendaftaran di KPU
baru Andi Mashar mendaftar di Penjaringan Calon Partai Hanura;
Saksi mengetahui Andi Mashar terdaftar didua partai yaitu masih terdaftar di
Partai Berkaraya sebagai wakil Ketua 5 sebagaimana keterangan Ketua Partai
Berkarya dan telah dibuatkan Surat Pernyataan oleh Dewan Pimpinan Wilayah
Sultra Partai Berkarya jika Andi Mashar belum pernah mengajukan
pengunduran dirinya dan masih bertatus wakil Ketua V pada Partai Berkarya
Kab. Bombana;
Saksi telah mengadukan yang bersangkutan ke Mahkamah Partai dan
hasilnya atau putusannya permohonan saksi dikabulkan oleh Mahkamah
Partai dan dinyatakan saudara Andi Mashar terdaftar di Dua Partai yaitu Partai
Hanura dan Partai Berkarya;
Bahwa putusan Mahkamah Partai Hanura selanjutnya diserahkan di DPP
Hanura dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut;
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
[2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam
persidangan DKPP pada tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya menguraikan
hal-hal sebagai berikut:
[2.5.1] Jawaban Teradu I s.d V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Bombana
1. Bahwa Pengadu dalam pokok aduannya pada halaman 4 huruf A mendalilkan
“Dugaan Adanya Pelanggaran Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara pada
Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 dan TPS 003 Desa Lora, Kecamatan
Mataoleo, Kabupaten Bombana”:
a. Majelis DKPP yang kami hormati, perlu Para Teradu luruskan bahwa apa
yang didalilkan Pengadu a quo berkait adanya Pelanggaran Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada
TPS 001 dan TPS 003 Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana
merupakan dalil atau aduan yang mengada-ada atau tidak benar adanya,
faktanya bahwa pada proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) baik di TPS
001 maupun di TPS 003 Desa Lora, Kecamatan Mataoleo telah terselenggara
secara demokratis dengan lancar dan sukses sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tanpa adanya persoalan baik itu pelanggaran,
keberatan peserta pemilu ataupun temuan oleh Panwas. Hal ini terukur dari
Hasil PSU yang diterima oleh seluruh peserta pemilu dalam pleno
Rekapitulasi penetapan hasil perhitungan suara mulai dari tingkat PPK
hingga ke KPU Kabupaten Bombana;
b. Jika yang dimaksudkan Pengadu dalam dalil aduannya a quo bahwa telah
terjadi dugaan Pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan
Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 dan TPS 003 Desa Lora, Kecamatan
Mataoleo, maka Para Teradu akan uraikan secara rinci pada jawaban
selanjutnya pada point 3.
2. Bahwa Pengadu dalam pokok aduannya pada halaman 5 mendalilkan bahwa
Para Teradu telah menerbitkan 2 (dua) surat tertanggal 23 dan 24 April 2019
yaitu surat Nomor 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 perihal
pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2019 yang
ditujukan kepada tim kampanye, pimpinan partai politik, dan calon
perseorangan dan surat Nomor 168/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019
perihal permintaan saksi Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang oleh Pengadu
menganggap kabur jika merujuk pada SK KPU Bombana Nomor
74
375/PL/01.7/KPT/7406/KPU-Kab/IV/2019 dan SK KPU Bombana Nomor
376/PL/01.7/KPT/7406/KPU-Kab/IV/2019.
a. Bahwa BENAR Para Teradu telah menerbitkan 2 (dua) surat sebagaimana
dalil Pengadu a quo;
b. Bahwa penerbitan kedua surat a quo, merupakan tindaklanjut atas
Rekomendasi Panwas untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5
TPS setelah Para Teradu melakukan pencermatan faktual kebenaran
Rekomendasi a quo, meliputi:
1) TPS 3 Desa Langkowala, Kec. Lantari Jaya.
2) TPS 5 Desa Teppoe, Kec. Poleang Timur.
3) TPS 5 Desa Baliara Selatan, Kec. Kabaena Barat.
4) TPS 1 Desa Lora, Kec. Mata Oleo.
5) TPS 3 Desa Lora, Kec. Mata Oleo.
c. Bahwa substansi kedua surat a quo, merupakan dua hal yang berbeda,
dimana surat Nomor 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 merupakan
surat dinas terkait pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
(PSU) Tahun 2019 yang ditujukan kepada tim kampanye, pimpinan partai
politik, dan calon perseorangan, sedangkan surat Nomor 168/PY/01.1-
SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 merupakan surat dinas yang pada pokoknya
meminta kepada tim kampanye, pimpinan partai politik, dan calon
perseorangan untuk menghadirkan saksi pada pelaksanaan Pemungutan
Suara Ulang (PSU) sebagaimana amanah ketentuan Pasal 66 ayat (6) PKPU
3/2019 “KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi untuk
hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS”. (Vide Bukti T-001)
d. Kemudian berkaitan dengan SK KPU Bombana Nomor
376/PL/01.7/KPT/7406/KPU-Kab/IV/2019 yang termaktub dalam surat
Nomor 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 terkait pemberitahuan
pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2019, sesungguhnya
hal tersebut merupakan landasan atas amanah ketentuan pasal 66 ayat (3)
PKPU Nomor 3/2019 “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling
lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan
keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota” Sehingga Para Teradu selain telah
menyampaikan waktu Pelaksanaan PSU, sebagai bentuk keterbukaan dan
kepastian hukum juga telah menyampaikan berkait jumlah TPS mana saja
yang akan menyelenggarakan PSU sebagaimana SK 376 a quo. (Vide Bukti T-
002)
e. Begitu pula halnya dengan SK KPU Bombana Nomor
375/PL/01.7/KPT/7406/KPU-Kab/IV/2019 yang termaktub dalam surat
168/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 terkait permintaan untuk
menghadirkan saksi pada pelaksanaan PSU, sesungguhnya hal tersebut
merupakan landasan atas amanah ketentuan Pasal 66 ayat (6) PKPU 3/2019
“KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi untuk hadir dan
menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS” Sehingga Para Teradu selain
telah meminta untuk menghadirkan saksi pada Pelaksanaan PSU, sebagai
bentuk keterbukaan dan kepastian hukum juga telah menyampaikan berkait
waktu dan jumlah TPS yang akan menyelenggarakan PSU sebagaimana SK
375 a quo. (Vide Bukti T-003)
3. Bahwa Pengadu dalam pokok aduannya pada halaman 6 mendalilkan bahwa
adanya kesalahan Para Teradu yang tidak sesuai prosedur dalam memberikan
Form C6 kepada Pemilih atas nama SUHARNI yang tidak terdaftar dalam DPT
maupun DPTb, sehingga Pemilih atas nama SUHARNI yang terdaftar dalam DPT
tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
75
a. Yang mulia Majelis DKPP yang kami hormati, bahwa Para Teradu selaku
Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan in
casu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 secara absolute
berpegang teguh pada ketentuan norma baik pada UU Pemilu, Peraturan
KPU, maupun Peraturan Bawaslu.
b. Menurut hemat Para Teradu bahwa dalil Pemohon a quo yang menyatakan
kesalahan Para Teradu dalam memberikan Form C6 kepada Pemilih adalah
merupakan dalil yang tidak tepat (Error in Subjectum) oleh karena tugas dan
kewajiban menyalurkan Form C6 berdasarkan pendelegasian atributif
merupakan ranah atau kewenangan KPPS sebagaimana tertuang dalam
Pasal 60 huruf f UU 7/2017 jo Pasal 13 PKPU 3/2019.
Pasal 60 huruf f UU 7/2017
Tugas KPPS adalah “menyampaikan Surat Undangan atau Pemberitahuan
kepada Pemilih yang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap untuk menggunakan
Hak Pilihnya di TPS”,
Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 3/2019
“Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan formulir model C6 KPU
untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di
wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara”.
c. Bahwa benar KPPS adalah bagian dari jajaran KPU Kabupaten selaku
penyelenggara pemilu yang bekerja atas dasar UU Nomor 7/2017 maupun
PKPU 3/2019, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, Para Teradu
telah memberikan Bimbingan Teknis kepada KPPS se Kabupaten Bombana
terkait tugas dan kewajiban KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara
yang dilaksanakan mulai dari tanggal 2-10 April 2019, termasuk untuk
semua KPPS di Kecamatan Mataoleo. (Vide Bukti T-004)
d. Bahwa lebih lanjut Pengadu dalam pokok aduannya mendalilkan bahwa
adanya kesalahan dalam penyaluran Form C6 kepada Pemilih atas nama
SUHARNI yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 3 Desa Lora, Kec. Mata
Oleo yang seharusnya KPPS teliti dalam memberikan Form C6 dengan
mencocokkan NIK KTP dan KK yang ada pada Form C6;
e. Bahwa BENAR Para Teradu melalui PPK Mata Oleo telah menerima surat
nomor 023/Bawaslu-Prov.SG-01/Mataoleo/PM.05.02/IV/2019 yang
merekomendasikan untuk digelarnya PSU pada TPS 001 dan TPS 003 desa
Lora Kecamatan Mataoelo. (Vide Bukti T-005)
f. Bahwa atas rekomendasi a qou, PPK Mata Oleo melalui surat nomor 15/PPK-
MTL/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 menyampaikan permintaan kajian
kepada Para Teradu atas rekomendasi panwascam untuk dilakukan PSU di
TPS 001 dan TPS 03. (Vide Bukti T-006)
g. Bahwa parameter untuk menilai keterpenuhan syarat pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang di TPS, perlu dilakukan kajian terhadap fakta atas
rekomendasi Pengawas Pemilu apakah terpenuhi syarat formil dan materil.
h. Merespon Rekomendasi Panwas Kecamatan Mata Oleo a quo, maka dalam
rangka mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu atas Rekomendasi aquo,
Para Teradu menindaklanjuti dengan terlebih dahulu melakukan
pencermatan apakah rekomendasi aqou memenuhi syarat formil dan materil
secara absolut untuk dilakukan PSU berdasar ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dengan uraian sebagai berikut:
76
1)Para Teradu melalui Teradu II, Kasjumriati Kadir selaku Koordinator
Wilayah (Korwil) di Kecamatan Mataoleo melakukan pencermatan faktual
apakah rekomendasi aqou memenuhi syarat formil dan materil.
2) Berdasarkan hasil pemeriksaan faktual, terdapat fakta hukum bahwa
benar pemilih atas nama SUHARNI, tempat tanggal lahir : Masudu, 1 juli
1982 tidak memiliki KTP El dan tidak terdaftar dalam DPT/DPTb namun
menggunakan C6-KPU orang lain untuk menggunakan hak pilihnya di
TPS 003 Desa Lora.
3) Selanjutnya, ditemukan bahwa ada pemilih atas nama SUHARNI Tempat
tanggal lahir : Mandika, 1 juli 1959 terdaftar di TPS 3 tetapi
menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Lora.
4) Bahwa dalam pencermatan faktual a quo, diketahui bahwa saat
pendistribusian form C6-KPU, petugas KPPS tidak mengetahui jika
SUHARNI yang diberikan C6-KPU tersebut adalah tidak terdaftar dalam
DPT/DPTb disebabkan adanya kesamaan nama antara keduanya.
5) Menindaklanjuti hasil pencermatan faktual a quo, Para Teradu kemudian
menggelar rapat pleno pada tanggal 21-22 April 2019 untuk melakukan
kajian dan telaah terkait hasil identifikasi faktual di lapangan.
Berdasarkan hasil kajian dan telaah bahwa rekomendasi Panwascam
Mataoleo memenuhi syarat formil dan materil untuk dilakukan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan UU 7/2017 Pasal 372
serta PKPU 3/2019 Pasal 65. dan Para Teradu dalam forum pleno
memutuskan untuk melaksanakan PSU di TPS 1 dan TPS 3 Desa Lora
Kecamatan Mataoleo yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 April 2019
pukul 07.00-13.00. (Vide Bukti T-007)
i. Bahwa Pengadu mendalilkan pula bahwa KPPS menyarankan dan
mengarahkan SUHARNI yang terdaftar dalam DPT untuk menyalurkan hak
pilihnya dengan cara pindah di TPS 01 Desa Lora.
Terhadap dalil a quo, Para Teradu membantah dan memastikan dalil a qou
tidak benar adanya. Yang dilakukan oleh KPPS adalah mengarahkan
Suharni untuk mengecek namanya di TPS 01 Desa Lora sebab terdapat
nama Suharni di TPS 03 Desa Lora telah menyalurkan hak suaranya dengan
menggunakan form C6-KPU.
j. Pada hal 11, Pengadu mendalilkan “bahwa tindakan Para Teradu dalam
pelaksanaan PSU pada TPS 001 dan TPS 003 Desa Lora mengakibatkan
pemborosan terhadap penggunaan anggaran negara dan melanggar prinsif
kerja secara efektif”.
Terhadap dalil a quo, Para Teradu dengan tegas membantah bahwa tindakan
Para Teradu menggelar PSU pada TPS 001 dan TPS 003 Desa Lora tidak
harus dilihat dari perspektif pemborosan anggaran, tetapi lebih pada
mengedepankan prinsip sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilu yang
luber dan jurdil dan bagaimana melindungi hak konstitusional warga Negara
untuk menyalurkan hak pilihnya secara demokratis yang dilindungi oleh
undang-undang (right to vote) yang hasilnya dapat diterima oleh semua
peserta pemilu. Terlebih mekanisme pelaksanaan PSU telah diatur oleh
Undang-Undang Nomor 7/2019 Pasal 372 maupun PKPU 9/2019 perubahan
atas PKPU 3/2019 pasal 65, sebagai bentuk upaya koreksi/perbaikan.
4. Bahwa Pengadu dalam pokok aduannya pada halaman 16 mendalilkan “bahwa
tindakan yang dilakukan Para Teradu menghentikan perkara No.
02/TM/PL/Kec.Mataoleo/28.03/IV/2019”, telah melanggar dan bertentangan
dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
77
a. Bahwa terhadap dalil a quo, Para Teradu berpendapat bahwa dalil a quo
error in persona atau aduan salah alamat. Oleh karena perkara a quo
merupakan perkara yang ditangani oleh Bawaslu Bombana sesuai
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam menyelesaikan
dugaan pelanggaran administrasi pemilu, sehingga Para Teradu tidak
memiliki kapasitas untuk menghentikan perkara sebagaimana yang
didalilkan pengadu.
b. Oleh karena terhadap dalil a quo error in persona, mohon kepada Majelis
DKPP untuk mengesampingkan dalil a quo sepanjang ditujukan kepada Para
Teradu.
5. Bahwa Pengadu dalam pokok aduannya pada halaman 19 mendalilkan “Ada
dugaan kesengajaan yang dilakukan oleh Para Teradu dan jajarannya, dimana
ada situasi untuk memanfaatkan status Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk
memperbolehkan seseorang yang terdaftar dalam DPT di tempat lain untuk
memilih di Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia dan pengadu menduga ada
kepentingan peserta pemilu ataupun individu caleg untuk memanfaatkan suara
dengan adanya indikasi bekerjasama dengan penyelenggara pemilu untuk
kepentingan memenangkan salah satu peserta pemilu”
a. Majelis DKPP yang kami hormati, perlu Para Teradu luruskan bahwa apa
yang didalilkan Pengadu a quo berkait adanya Pelanggaran Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada
TPS 001 dan TPS 003 Kel. Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana
merupakan dalil atau aduan yang mengada-ada atau tidak benar adanya,
faktanya bahwa pada proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) baik di TPS
001 maupun di TPS 003 Kel. Doule, Kecamatan Rumbia telah terselenggara
secara demokratis dengan lancar dan sukses sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tanpa adanya persoalan baik itu pelanggaran,
keberatan peserta pemilu ataupun temuan oleh Panwas. Hal ini terukur dari
Hasil PSU yang diterima oleh seluruh peserta pemilu dalam penghitunagn
suara di TPS, pleno Rekapitulasi penetapan hasil perhitungan suara mulai
dari tingkat PPK hingga ke KPU Kabupaten Bombana.
b. Jika yang dimaksudkan Pengadu dalam dalil aduannya a quo bahwa telah
terjadi dugaan Pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan
Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 dan TPS 003 Kel. Doule, Kecamatan
Rumbia, maka Para Teradu akan uraikan secara rinci pada jawaban
dibawah ini.
c. Pengadu mendalilkan bahwa pada tanggal 17 April 2019 terdapat 2 (dua)
orang pemilih yang menyalurkan hak pilihnya diluar wilayah tempat pemilih
terdaftar dalam DPT yaitu Andi Indah Muliawati dan Muhtar S.
d. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Para Teradu
telah memperbolehkan Andi Indah Muliawati dan Muhtar S untuk
menyalurkan hak pilihnya di Kel. Doule diakomodir dalam DPK.
e. Bahwa Para Teradu baru mengetahui adanya persoalan a quo, setelah
menerima surat Panwascam melalui PPK Rumbia nomor 070/Bawaslu-
Prov.SG-01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019 tertangal 23 April 2019 yang Para
Teradu terima pada tanggal 24 April 2019, yang pada pokoknya
merekomendasikan untuk digelarnya PSU pada TPS 001 dan TPS 003 Kel.
Doule Kecamatan Rumbia. (Vide Bukti T-008)
f. Bahwa atas rekomendasi a qou, kemudian PPK Rumbia melalui surat nomor
011/PPK-Rumbia/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 menyampaikan
permintaan kajian kepada Para Teradu atas rekomendasi panwascam untuk
dilakukan PSU di TPS 001 dan TPS 03 Doule. (Vide Bukti T-009)
78
g. Bahwa parameter untuk menilai keterpenuhan syarat pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang di TPS, perlu dilakukan kajian terhadap fakta atas
rekomendasi Pengawas Pemilu apakah terpenuhi syarat formil dan materil.
h. Merespon Rekomendasi Panwas Kecamatan rumbia a quo, maka dalam
rangka mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu atas Rekomendasi aquo,
Para Teradu menindaklanjuti dengan terlebih dahulu melakukan
pencermatan apakah rekomendasi aqou memenuhi syarat formil dan materil
secara absolut untuk dilakukan PSU berdasar ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dengan uraian sebagai berikut:
1) Para Teradu melalui Teradu II Kasjumriati Kadir selaku Koordinator
Wilayah (Korwil) di Kecamatan Rumbia melakukan pencermatan faktual
apakah rekomendasi aqou memenuhi syarat formil dan materil.
2) Berdasarkan hasil pemeriksaan faktual, terdapat fakta hukum bahwa
benar pemilih atas nama Andi Indah Muliawati, tempat tanggal lahir :
Teomokolu, 15 Agustus 1977 terdaftar di DPT pada TPS 4 Kel.
Teomokole namun menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Doule yang
diakomodir oleh KPPS kedalam DPK tanpa menggunakan Form A5.
3) Selanjutnya, ditemukan pula pemilih atas nama Muhtar. S Tempat
tanggal lahir : Lameong-meong, 26 April 1984 terdaftar di DPT pada TPS
1 Lameong-meong tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Doule yang
diakomodir oleh KPPS kedalam DPK tanpa menggunakan Form A5.
4) Terhadap dalil a quo, dapat kami jelaskan bahwa pada hari pemungutan
suara tanggal 17 April 2019, KPPS telah mengecek NIK Andi Indah
Muliawati dan Muhtar S di TPS 03 Kel. Doule, pada aplikasi Sistem
Informasi KPU RI Pemilu 2019. Namun proses pengecekan tidak dapat
dilaksanakan dengan baik disebabkan karena aplikasi sistem
pengecekan data NIK (KPU RI Pemilu 2019) tidak dapat diakses.
Sehingga oleh KPPS memasukkan kedua nama tersebut diatas ke dalam
DPK.
5) Menindaklanjuti hasil pencermatan faktual a quo, Para Teradu kemudian
menggelar rapat pleno pada tanggal 25 April 2019 untuk melakukan
kajian dan telaah terkait hasil identifikasi faktual di lapangan.
Berdasarkan hasil kajian dan telaah bahwa rekomendasi Panwascam
Rumbia memenuhi syarat formil dan materil untuk dilakukan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan UU 7/2017 Pasal 372
serta PKPU 3/2019 Pasal 65. dan Para Teradu dalam forum pleno
memutuskan untuk melaksanakan PSU di TPS 1 dan TPS 3 Doule
Kecamatan Rumbia yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 April 2019
pukul 07.00-13.00. (Vide Bukti T-010)
i. Bahwa Pengadu dalam aduannya Pada halaman 20 mendalilkan “bahwa
Para Teradu dan jajarannya, tidak melaksanakan yang sesuai dalam pasal 6
PKPU 9/2019 tentang perubahan atas PKPU 3/2019 tentang pemungutan dan
perhitungan suara dalam pemilihan umum.”
1) Terhadap dalil a quo, Para Teradu membantah bahwa Para Teradu
melalui KPPS telah melaksanakan amanah ketentuan pasal 6 PKPU
9/2019 tentang perubahan atas PKPU 3/2019 tentang pemungutan dan
perhitungan suara dalam pemilihan umum.
2) Bahwa pada hari pemungutan suara, KPPS telah mengecek NIK Andi
Indah Muliawati dan Muhtar S di TPS 03 Kel. Doule pada aplikasi Sistem
Informasi KPU RI Pemilu 2019. Namun proses pengecekan tidak dapat
dilaksanakan dengan baik oleh karena aplikasi sistem pengecekan data
79
NIK (KPU RI Pemilu 2019) saat itu tidak dapat diakses. Oleh karena KTP-
el Andi Indah Muliawati dan Muhtar S beralamat di Kel. Doule dan
setelah mengecek jari yang bersangkutan tidak terdapat bekas tinta,
Sehingga untuk melindungi hak konstitusional Pemilih oleh KPPS
mengakomodir untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dan
memasukkan kedua nama tersebut ke dalam DPK.
j. Bahwa Pengadu dalam aduannya Pada halaman 21 mendalilkan “bahwa
Para Teradu dan jajarannya, tidak melaksanakan yang sesuai dalam pasal 8
ayat (5) PKPU 9/2019 tentang perubahan atas PKPU 3/2019 tentang
pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum.”
k. Terhadap dalil a quo, Para Teradu dengan tegas membantah, bahwa Pemilih
atas nama Andi Indah Muliawati maupun Muhtar S, tidak pernah
melaporkan diri untuk pindah memilih di TPS asal dan TPS tujuan. Sehingga
keduanya tidak memiliki formulir model A.5-KPU sebagai syarat pindah
memilih (DPTb), padahal Para Teradu telah berupaya semaksimal mungkin
melaksanakan sosialisasi berkait prosedur pindah memilih jauh sebelum
hari H pelaksanaan pungut hitung.
l. Para Teradu membantah dengan tegas bahwa TIDAK BENAR ada unsur
kesengajaan dalam penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara di
TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule. Menurut Para Teradu, dalil a quo
hanya bersifat Retorik yang tidak berdasar yang dibangun oleh Pengadu
berdasarkan asumsi. Dan tuduhan ini bahkan telah menjurus ke fitnah dan
pencemaran nama baik, oleh karena tidak dalil a quo dikuatkan dengan
konstruksi dalil dan fakta.
m. Bahwa Pengadu dalam aduannya Pada halaman 22, mendalilkan “bahwa
tindakan Para Teradu dan jajarannya telah melakukan pemborosan terhadap
penggunaan anggaran negara karena memutuskan melaksanakan
rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 001 dan TPS 003 Kel. Doule Kec.
Rumbia Kab. Bombana”.
Terhadap dalil a quo, mohon jawaban Para Teradu pada point 3.10 mutatis
mutandis telah menjawab dalil aduan a quo bahwa tindakan Para Teradu
menggelar PSU pada TPS 001 dan TPS 003 Desa Doule tidak harus dilihat
dari perspektif pemborosan anggaran, tetapi lebih pada mengedepankan
prinsip sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilu yang luber dan jurdil dan
bagaimana melindungi hak konstitusional warga Negara untuk menyalurkan
hak pilihnya secara demokratis yang dilindungi oleh undang-undang (right to
vote) yang hasilnya dapat diterima oleh semua peserta pemilu. Terlebih
mekanisme pelaksanaan PSU telah diatur oleh Undang-Undang Nomor
7/2019 Pasal 372 maupun PKPU 9/2019 perubahan atas PKPU 3/2019
pasal 65, sebagai bentuk upaya koreksi/perbaikan.
6. Bahwa Pengadu dalam aduannya Pada halaman 25 mendalilkan “bahwa Para
Teradu tidak berlaku tegas dalam menyikapi persoalan adanya pemilih bernama
Kumarno yang terdaftar dalam DPT di TPS 01 Desa Karya Baru, Kecamatan
Poleang Utara, Kabupaten Bombana tapi menyalurkan hak suaranya di TPS 02
Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur menggunakan KTP-el dan melanggar
kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.
a. Terhadap dalil a quo, Para Teradu membantah bahwa dalam proses pungut
hitung telah melaksanakan prosedur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terukur bahwa saat pemilih
bernama Kumarno hadir di TPS 002 dengan membawa KTP el, maka
prosedur standar yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan NIK
ke aplikasi Data Pemilih KPU RI Pemilu 2019, guna memastikan yang
80
bersangkutan apakah belum terdaftar di TPS di tempat lain, atau sudah.
Nah, saat dilakukan pengecekan oleh PPS, aplikasi data pemilih saat itu
sulit terakses akibat tidak ada instrument baik SIDALIH maupun Cek data
Pemilih di aplikasi KPU RI untuk mengecek status Pemilih An. Kumarno.
dalam rangka melindungi hak konstitusional warga Negara, oleh karena
aplikasi KPU RI tidak dapat diakses secara administrasi Pemilih memiliki
KPT-el dan setelah dilakukan pengecekan pada jari yang bersangkutan tidak
terdapat bekas tinta coblos, maka KPPS mengakomodir yang bersangkutan
untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih DPK, menggunakan KTP
el. Langkah yang diambil KPPS aquo sudah tepat, karena penyelenggara
pemilu harus berani mengambil sebuah keputusan atas status data pemilih
Kumarno. dan pada saat itu, tidak terdapat keberatan dari pihak manapun.
b. Berkait dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Para Teradu tidak
seharusnya memasukan Kumarno kedalam DPK, karena tercatat dalam DPT
di TPS lain, sejatinya sudah terbantahkan sebelumnya bahwa Para Teradu
dan jajarannya tidak bisa memastikan hal tersebut karena proses
pengecekan data pemilih tidak bisa diakses saat hari pemungutan suara.
c. Bahwa berkait pemilih Kumarno yang tercatat di TPS lain namun
menyalurkan hak pilihnya di TPS lain sebagai pemilih DPK, baru diketahui
Para Teradu secara resmi dalam forum pleno rekapitulasi perhitungan suara
tingkat kabupaten, pada tanggal 04 Mei 2019, setelah salah seorang saksi
PPP, bernama Yudi Utama Arsyad menyampaikan hal itu yang dicatatkan
dalam form DB2. Namun sebelum proses rekapitulasi di kabupaten, tidak
terdapat rekomendasi baik lisan maupun tertulis dari Bawaslu dan
jajarannya terkait masalah ini kepada teradu.
d. Bahwa berkait dalil Pengadu, yang menyatakan bahwa Para Teradu telah
melakukan pembiaran sehingga Kumarno yang tercatat dalam DPT di TPS
01 Desa Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara yang menggunakan hak
pilihnya sebagai pemilih DPK di TPS 002 Desa Mambo adalah dalil yang
TIDAK BENAR atau tidak berdasar, faktanya bahwa Para Teradu dan jajaran
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab telah mengedepankan
prinsip kehati-hatian dan kepatisan hukum penyelenggaran pemilu dengan
melakukan prosedur melalui upaya kross cek untuk memastikan
terselenggaranya Pemilu yang luber dan jurdil.
7. Bahwa Pengadu dalam aduannya Pada halaman 32 mendalilkan adanya
pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu pada
pelaksanaan PSU di Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat. Dalam
aduannya, pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu beserta jajarannya.
a. Tidak bersikap tegas dalam menyikapi pemilih yang tidak berhak
menggunakan hak pilih pada TPS 005 Desa Baliara Selatan, Kecamatan
Kabaena Barat.
b. PPS dan KPPS Tidak terjalin koordinasi dengan baik dalam bertugas karena
meloloskan pemilih bernama Yusriani, yang tercatat dalam DPT di TPS 011
Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tapi memilih di
TPS 005 Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat dengan
menggunakan KTP el.
c. Tidak melakukan pengecekan data KTP-el apakah terdaftar dalam DPT,
DPTb.
d. Majelis DKPP yang kami hormati, terhadap ketiga pokok aduan a quo, Para
Teradu dengan tegas membantah dalil a quo dengan uraian sebagai berikut:
1) Bahwa Para Teradu selaku Penyelenggara Pemilu yang diberi amanah
oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat
81
Kabupaten telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada
seluruh jajaran badan adhoc termasuk di Kabaena Barat terkait
mekanisme dan prosedur pemungutan suara termasuk siapa saja yang
berhak menyalurkan hak pilihnya di TPS, hal ini dilakukan sebagai
wujud tugas dan tanggung jawab Para Teradu untuk memastikan
terselenggaranya Pemilu yang professional, akuntabel dan berkepastian
hukum dengan harapan terselenggaranya Pemilu yang luber dan jurdil.
Hal itu dapat dibuktikan dengan digelarnya Bimtek Tungsura pada hari
Jumat, 5 April 2019 di Kabaena Barat yang dipusatkan di Desa Baliara.
(Vide Bukti T-011)
2) Bahwa berkait persoalan adanya pemilih bernama Yusriani pada tanggal
17 April 2019, telah jauh hari dilakukan pengecekan KTP-el, tepatnya
tanggal 5 April 2019 oleh Ketua PPS Desa Baliara Selatan bernama
Masnawati Halim, saat Yusriani menemui Masnawati meminta namanya
dicatatkan sebagai pemilih di Desa Baliara Selatan sembari menunjukan
KTP el. Oleh Masnawati kemudian dilakukan pengecekan, dan
ditemukan bahwa yang bersangkutan tercatat dalam DPT di TPS 011
Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dan
karenanya telah disampaikan bahwa ia tak bisa memilih jika tanpa form
A5 atau format pindah memilih, di Baliara Selatan, meski mengantongi
KTP Baliara Selatan;
3) Bahwa Pada tanggal 17 April sekira pukul 10.00 Wita, Yusriani kembali
datang ke kawasan pemungutan suara di Gedung SD 06 Baliara Selatan.
Yang saat itu, Masnawati Halim (selaku Ketua PPS) melihat Yusriani dan
menemui secara langsung kemudian menanyakan apa maksud
keberadaanya di kawasan TPS. Yang kemudian Yusriani kembali
menanyakan status hak pilihnya, apakah tetap tidak bisa memilih
dengan menggunakan KTP-el Baliara Selatan meskipun hanya sekadar
memilih Calon Presiden/Wakil Presiden. Merespon hal tersebut
Masnawati lagi-lagi menegaskan bahwa tidak bisa dilayani karena yang
bersangkutan tidak membawa form A5 KPU, yakni pindah memilih. Atas
penjelasan a quo maka Yusriani seketika itu memahami dan memilih
beranjak dari kawasan TPS. Artinya bahwa penyelenggara pemilu di
tingkat bawah sudah sangat tegas memproteksi pemilih yang tidak
terdaftar dalam DPT dan tidak disertai form A5, untuk tidak
menyalurkan hak suaranya.
4) Selanjutnya Pada pukul 12.00 Wita, Yusriani kembali ke lokasi TPS yang
kebetulan 5 TPS di Desa Baliara Selatan dipusatkan di satu lokasi, di
SDN 06 Baliara Selatan. Yang bersangkutan langsung ke TPS 005 dan
mengajukan KTP-el nya dan minta untuk memilih. Saat KPPS
mempertanyakan apakah KTP-nya sudah sempat dicek oleh PPS,
Yusriani mengaku jika KTP nya sudah dicek oleh PPS Baliara Selatan,
termasuk dibolehkan untuk memilih. KPPS 4, Misnawati dan KPPS 5,
Nurlini tidak sempat lagi melakukan kroscek terhadap informasi
tersebut kepada PPS, termasuk tak bisa meninggalkan lokasi bertugas
hanya untuk mencari Ketua PPS, demi mengkofirmasi hal tersebut
disebabkan masih berkonsentrasi melayani pemilih lain;
5) Bahwa pada saat peristiwa ini terjadi, baik KPPS maupun PTPS tidak
ada yang sempat mendeteksi hal tersebut sehingga yang bersangkutan
menyalurkan hak suaranya dan didaftarkan sebagai pemilih DPK dengan
diberikan lima jenis surat suara;
82
6) Bahwa pada hari Kamis, 18 April pukul 00.30 Wita saat Teradu IV, Abdi
Mahatma dan Teradu VII, Asrudin bersama monitoring pelaksanaan
penghitungan suara di wilayah Dapil V, Kabaena tidak mendapatkan
laporan adanya masalah a quo, termasuk saat mengunjungi 5 TPS di
Desa Baliara Selatan, tidak ada sama sekali laporan atau informasi
terkait adanya pemilih yang menyalurkan hak suara yang tidak terdaftar
dalam DPT dan tanpa menggunakan Form A5. Saat monitoring proses
perhitungan suara masih berlangsung di 5 TPS di Gedung SDN Baliara
Selatan, dan semua terlihat normal;
7) Bahwa selanjutnya masalah a quo kemudian baru diketahui menjelang
berakhirnya pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Kabaena
Barat menyusul keluarnya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kabaena
Barat, tanggal 21 April 2019, dan meminta untuk dilaksanakan PSU di
TPS 005 Baliara Selatan;
8) Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan
Kabaena Barat 007/Bawaslu-Prov.SG-01/Kabaena
Barat/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 21 April 2019 yang disampaikan
kepada PPK Kabaena Barat untuk dilakukan kajian. (Vide Bukti T-012)
9) Selanjutnya PPK Kabaena Barat melalui surat nomor 020/PPK-
KBR/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 menyampaikan permintaan
kajian atas rekomendasi Panwascam. (Vide Bukti T-013)
e. Merespon Rekomendasi Panwas Kecamatan Kabaena Barat a quo, maka
dalam rangka mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu atas Rekomendasi
aquo, Para Teradu menindaklanjuti dengan terlebih dahulu melakukan
pencermatan apakah rekomendasi aqou memenuhi syarat formil dan materil
secara absolut untuk dilakukan PSU berdasar ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dengan uraian sebagai berikut:
1) Para Teradu melalui Teradu IV melakukan pencermatan faktual dan
klarifikasi melalui telepon mulai dari PPK Kabaena Barat, dan PPS
Baliara Selatan. Dari hasil klarifikasi, terdapat fakta hukum bahwa
benar terdapat pemilih atas nama Yusriani yang tidak terdaftar dalam
DPT namun menggunakan hak pilihnya dengan mengunakan KTP-el
yang diakomodir melalui DPK pada TPS 5 Baliara Selatan.
2) Terhadap dalil a quo, dapat kami jelaskan bahwa sesungguhnya pada
tanggal 5 April 2019, saat Yusriani menemui Ketua PPS Baliara Selatan,
Masnawati Halim guna meminta dicatat namanya sebagai pemilih di
Baliara Selatan dengan menunjukan KTP el, sudah dilakukan
pengecekan dan terungkap bahwa yang bersangkutan tercatat dalam
DPT di TPS 011 Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten
Kolaka. Masnawati menegaskan tidak bisa melayani hak pilihnya di
Baliara Selatan, karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukan form
pindah memilih, A5. Selain itu, pada tanggal 17 April 2019 saat Yusriani
berada di kawasan TPS sudah dilakukan proteksi dengan lagi-lagi
menegaskan bila yang bersangkutan tak bisa memilih di Baliara Selatan
tanpa A5, meski mengantongi KTP Baliara Selatan;
3) Menindaklanjuti hasil pencermatan faktual a quo, Para Teradu kemudian
menggelar rapat pleno pada tanggal 21-22 April 2019 untuk melakukan
kajian dan telaah terkait hasil identifikasi faktual di lapangan.
Berdasarkan hasil kajian dan telaah bahwa rekomendasi Panwascam
Kabaena Barat memenuhi syarat formil dan materil untuk dilakukan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan UU 7/2017 Pasal 372
83
serta PKPU 3/2019 Pasal 65. dan Para Teradu dalam forum pleno
memutuskan untuk melaksanakan PSU di TPS 5 Baliara Selatan yang
dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 07.00-13.00. (Vide
Bukti T-007)
4) Bahwa dengan dilaksanakannya PSU sebagai bentuk tindak lanjut atas
rekomendasi Panwas Kabaena Barat, Para Teradu sudah melakukan
proses koreksi terhadap proses demokrasi yang berkepastian hukum di
Desa Baliara Selatan, dan berjalan lancar. Hasilnya pun dapat diterima
semua peserta pemilu mulai dari proses rekapitulasi suara di tingkat
kecamatan, kabupaten hingga proses penetapan perolehan kursi dan
caleg terpilih.
8. Bahwa Pengadu dalam aduannya Pada halaman 39 mendalilkan bahwa Para
Teradu dan jajarannya tidak memberikan kepastian hukum dan menimbulkan
kerugian hak warga Negara atas nama Mutia Irawati untuk menyalurkan hak
pilihnya sebagai pemilih DPK pada TPS 002 Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu
Utara, Kabupaten Bombana.
a. Majelis DKPP yang kami hormati, berkenaan dalil aduan a quo, perlu kami
jelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Para Teradu, dari
penyelenggara badan adhoc di TPS, bahwa benar pada tanggal 17 April 2019
terdapat seorang warga atas nama Mutia Irawati yang beralamat di Desa
Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana yang tidak dapat
menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih yang memiliki KTP el.
b. Menurut hemat Para Teradu bahwa dalil Pemohon a quo yang menyatakan
bahwa Para Teradu tidak memberikan kepastian hukum dan menimbulkan
kerugian hak warga Negara atas nama Mutia Irawati untuk menyalurkan
hak pilihnya sebagai pemilih DPK adalah TIDAK BENAR.
c. Bahwa pada prinsipnya Para Teradu dan jajaran selaku penyelenggara
pemilu telah melakukan upaya maksimal guna memastikan terlindunginya
hak pilih seluruh warga Negara untuk menyalurkan hak pilihnya dalam
penyelenggaraan Pemilu, tentunya sepanjang warga Negara telah memenuhi
syarat sebagai pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-
undangan apakah sudah terdaftar di DPT atau belum.
d. Bahwa dalam kasus a quo, pemilih atas nama Mutia Irawati tidak terdaftar
dalam DPT pada TPS 02 Desa Tembe, namun pada tanggal 17 April 2019
yang bersangkutan membawa KTP-el yang berdomisili di Desa Tembe tanpa
memiliki Form A5.
e. Bahwa oleh karena Mutia Irawati membawa KTP-el yang berdomisili di Desa
Tembe, maka sebagai bentuk pelayanan dan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan Pemilu, Ketua PPS Tembe atas nama Slamet melakukan
pengecekan pada aplikasi KPU RI guna memastikan apakah Mutia Irawati
sudah terdaftar di DPT atau belum. Sesuai mekanisme yang diatur dalam
ketentuan pasal 6 huruf (c) PKPU 9/2019 Perubahan atas PKPU 3/2019
yang menyebutkan bahwa “Pemilik KTP-el atau penduduk yang tidak
terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani
penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan
didaftarkan dalam DPK yaitu formulir model A.DPK-KPU”
f. Bahwa upaya Pengecekan data pemilih telah dilakukan oleh Ketua PPS
Tembe atas nama Slamet hingga pukul 12.00 Wita, namun tidak
memperoleh hasil maksimal karena aplikasi data pemilih tidak dapat
terakses, sehingga nama Muti Irawati tidak dapat dipastikan, apakah sudah
terdaftar di DPT atau belum.
84
g. Atas upaya tersebut, PPS kemudian menyempaikan kepada Mutia Irawati
berkait kondisi tersebut sekaligus meminta agar yang bersangkutan
bersabar karena petugas PPS masih akan berupaya melakukan pengecekan
kembali, ke lokasi lain yang jaraknya sekira 2 kilometer dari lokasi TPS
dengan alasan, koneksi internet kurang bagus, Terhadap penyampaian itu,
suami Mutia Irawati yang selalu mendampingi sang isteri mengatakan “Apa
boleh buat kalau memang isteri saya tidak bisa memilih yang penting kalian
juga sudah berusaha”. Mutia Irawati bersama suami kemudian pergi
meninggalkan TPS 02 Tembe.
h. Berdasar hasil pengecekan kembali, lagi-lagi aplikasi tidak dapat diakses
sehingga kemudian PPS berkesimpuan bahwa oleh karena Mutia Irawati
memiliki KTP-el berdomisili di Desa Tembe maka membolehkan yang
bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya, hanya saja saat Mutia
Irawati akan dipersilahklan memilih, Mutia Irawati sudah tidak lagi berada
disekitar TPS 02 Tembe sehingga yang bersangkutan tidak menggunakan
hak pilihnya.
i. Bahwa Kemudian, diatas pukul 13.00 Wita, Mutia Irawati bersama suami
datang kembali ke TPS 02 Tembe yang saat itu sedang berlangsung proses
penghitungan suara. PPS dan PPK yang berada di TPS 02 Tembe
menyampaikan bahwa karena proses penghitungan surat suara sedang
berlangung, maka Mutia Irawati tidak dapat lagi menyalurkan hak pilihnya
pada TPS 02 Tembe, mengetahui hal tersebut suami Mutia Irawati pun
marah karena merasa hak pilih istrinya diabaikan sedangkan sebelumnya
suami Mutia Irawati mengatakan “Apa boleh buat kalau memang isteri saya
tidak bisa memilih yang penting kalian juga sudah berusaha”.
j. Menyikapi kondisi tersebut, kemudian Karman selaku Ketua PPK Rarowatu
Utara yang baru tiba di TPS 02 Tembe melakukan koordinasi dan
melaporkan kepada Teradu III terkait kondisi di TPS 02 Tembe atas status
Mutia Irawati yang tidak bisa lagi menyalurkan hak pilihnya.
k. Demi maksimalisasi KPU melayani hak pilih warga negara, maka oleh
Teradu III yang juga koordinator wilayah Dapil IV disarankan agar
mengarahkan Mutia Irawati ke TPS terdekat jika masih ada yang melakukan
proses pemungutan suara. Namun Saat Ketua PPK kecamatan Rarowatu
Utara menyampaikan saran itu, Mutia Irawati menyatakan keberatannya
dan menyatakan hanya mau memilih di TPS 02 Tembe.
l. Dengan demikian, Para Teradu secara kelembagaan in casu melalui Teradu
III serta jajarannya sudah berupaya melaksanakan dengan baik ketentuan
pasal 248 ayat 1 UU No 7 thn 2017. Teradu dan jajarannya telah bekerja
maksimal dengan lebih awal memastikan status hak pilih Mutia Irawati,
apakah namanya tercatat dalam DPT atau tidak. Sebagaimana uraian diatas
yang kemudian penyelenggara memutuskan untuk membolehkan Mutia
Irawati untuk memilih, namun faktanya yang bersangkutan tak lagi berada
di sekitar TPS namun kembali datang setelah proses penghitungan suara
sedang berlangsung.
m. Bahwa berdasarkan bantahan Para Teradu di atas, maka terhadap dalil
aduan yang menyebut Para Teradu telah melanggar pasal 40 PKPU Nomor
9/2019, karena sengaja menghilangkan hak pilih orang, dengan sendirinya
telah terbantahkan karena Para Teradu dan jajarannya telah berupaya
melayani hak konstitusional Mutia Irawati untuk menyalurkan hak pilihnya
dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku.
85
9. Bahwa Pengadu dalam aduannya Pada halaman 47-50 mendalilkan bahwa tidak
adanya pemberitahuan pelaksanaan PSU di TPS 001 dan TPS 003 Doule Kec.
Rumbia dan di TPS 1 Kel. Taubonto Kec. Rarowatu.
a. Majelis DKPP yang kami hormati, berkait dalil aduan aquo, tidaklah benar
adanya, dan perlu Para Teradu luruskan bahwa tidak terdapat PSU pada
TPS 1 Kel. Taubonto Kec. Rarowatu sebagaimana pokok aduan aquo, yang
benar bahwa PSU di Kel. Taubonto Kecamatan Rarowatu digelar di TPS 002.
b. berkait dalil aduan aquo, faktanya adalah Para Teradu telah menerbitkan
Surat Nomor 176.PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 26 April
2019 perihal Permintaan Saksi PSU Tahun 2019 dan Surat Nomor
178/PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 Perihal
PSU untuk TPS 002 Kel. Taubonto Kecamatan Rarowatu serta TPS 001 dan
003 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia. (Vide Bukti T-014)
c. Bahwa terbitnya Surat Nomor 176.PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019
Tanggal 26 April 2019 perihal Permintaan Saksi PSU Tahun 2019 dan Surat
Nomor 178/PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 26 April 2019
berkait pelaksanaan PSU pada TPS 002 Kel. Taubonto Kecamatan Rarowatu
serta TPS 001 dan 003 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, adalah
merupakan tindaklanjut atas rekomendasi Panwas yang disampaikan
kepada Para Teradu pada tanggal 24 April 2019 pasca ditetapkannya 5 TPS
yang akan melaksanakan PSU pada tanggal 27 April 2019 sebagaimana SK
KPU Bombana Nomor : 376/PL/01.7/KPT/7406/KPU-Kab/IV/2019.
d. Bahwa penambahan jumlah TPS yang akan melaksanakan PSU aquo dari 5
TPS menjadi 8 TPS, yang oleh Para Teradu dikeluarkan dua kali SK,
dikarenakan Para Teradu menerima rekomendasi secara bertahap, disatu
sisi terdapat ketentuan bahwa pelaksanaan PSU limitative sekali dalam
tempo 10 (sepuluh) pasca hari pemungutan suara yakni tanggal 17 April
2019, sementara limitatif waktu keluarnya rekomendasi oleh Panwas secara
normatif tidak dibatasi oleh regulasi.
e. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, Para Teradu menerima rekomendasi PSU
melalui PPK, yakni pukul 18.30 untuk TPS 02 Taubonto wita dan pukul
19.45 wita untuk TPS 001 dan TPS 003 Doule. setelah melalui proses
pencermatan faktual berkait pemenuhan syarat formil dan materil
rekomendasi dan ditemukan fakta hukum yang menjadi sebab untuk
dilakukan PSU, Sehingga dengan demikian Para Teradu kembali
menerbitkan Surat Keputusan incasu penambahan jumlah TPS melalui SK
Nomor 387/PL/01.7/KPT/7406/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan
Jumlah TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal
25 April 2019, serta SK Nomor 386/PL/01.7/KPT/7406/KPU-Kab/IV/2019
tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tertanggal 25 April
2019, untuk TPS 001 dan TPS 003 Doule, TPS 002 Taubonto didasarkan
amanah ketentuan PKPU Nomor 3/2019,
Pasal 66 ayat (3): “pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama
10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan
KPU/KIP Kabupaten/Kota”.
Pasal 66 ayat 5: “KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan
sebagaimana yang dimaksud ayat (3) kepada KPPS melalui PPK dan PPS
serta wajib menyampaikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh melalui Situng. (Vide
Bukti T-015)
f. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 tepatnya pukul 10.50 Wita,
Para Teradu melalui Teradu V (Soeherman) telah menyampaikan kepada
pihak Sekretariat KPU Kabupaten Bombana sebagai fungsi dukungan
86
administrasi, dalam hal ini pada Bagian Hukum KPU Bombana untuk segera
membuat surat terkait permintaan saksi untuk kemudian segera dikirim
langsung kepada peserta pemilu 2019, Pemerintah Daerah, PPK dan PPS
serta stakeholder lainnya.
g. Bahwa Selanjutnya sesuai ketentuan dalam PKPU 3/2019 ayat (6) :
“KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi untuk hadir dan
menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.” maka Para Teradu telah
menerbitkan surat 176/PL.01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 perihal
permintaan saksi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 dan TPS 003
Doule serta TPS 02 Taubunto. (Vide Bukti T-014)
h. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, Jumat Tanggal 26 April 2019
tepatnya pukul 10.55 wita, Para Teradu melalui Teradu V (Soeherman) yang
juga selaku Kordiv Hukum menyampaikan pesan pemberitahuan via
WhatsApp Group (Silon Partai Se - Kabupaten Bombana) sebagai informasi
awal yang berbunyi sebagaimana kami kutip:
“Mohon maaf, untuk menyampaikan : bahwa ada tambahan PSU untuk TPS 1
& 3 Kel. Doule & TPS 2 Kel.Taubunto yang akan dilaksanakan Sabtu, 27 april
2019 pukul 07.00-13.00 wita demikian kami sampaikan, terimakasih”. (Vide
Bukti T-016)
i. Bahwa lebih lanjut pada hari yang sama, hari Jumat tanggal 26 April 2019
sekira pukul 12.00 wita Para Teradu melalui Teradu V (Soeherman) kembali
memerintahkan kepada Sekretariat KPU Kabupaten Bombana sebagai fungsi
dukungan administrasi, dalam hal ini pada Bagian Hukum KPU Bombana
untuk memastikan surat fisik telah dikirim kepada peserta pemilu dan
segera menyampaikan surat elektronik (pdf) diatas kepada peserta pemilu,
yang kemudian dikirim oleh Staf KPUD Bombana An. Masdar pada pukul
13.03 Wita berupa “Surat Permintaan Saksi” Nomor 176.PL/01.7-
SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Permintaan Saksi
Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 via WhatsApp Group (SILON PARTAI
SE BOMBANA). Surat Elektronik ini dibaca oleh anggota group yang terdiri
dari seluruh Liaison Officer (LO) peserta pemilu Tahun 2019 yang juga
pengurus Partai Politik/LO pada tanggal 26 April 2019. (Vide Bukti T-017)
j. Bahwa penyampaian surat elektronik via WhatsApp Group (SILON PARTAI
SE BOMBANA) ini adalah bagian dari second mekanism guna mengantisipasi
terlambatnya surat fisik yang diantarkan ke masing-masing kantor Partai
Politik. Pengiriman Surat Elektronik via WhatsApp Group (SILON PARTAI SE
BOMBANA) ini sudah sering dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan setiap Undangan yang disampaikan,
baik terkait dengan Daftar Pemilih, Jadwal Kampanye hingga pelaksanaan
Pemilu, dihadiri oleh Partai Politik, LO Calon Perseorangan dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.
k. Bahwa penyampaian Surat Elektronik ini pun dapat dibenarkan, sesuai
dengan pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa : (1) Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
yang sah; (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan
dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di
Indonesia.
l. Kemudian diperkuat pula oleh pasal 5 ayat 3 huruf d dan pasal 13 huruf f,
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman
Beracara Dalam Penilaian unsur Penyalahgunaan Wewenang menyatakan
87
bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat
bukti persidangan.
m. Bahwa secara substansi, Informasi tentang pelaksanaan Pemungutan Suara
Ulang (PSU) Tanggal 27 April 2019 di TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Doule
Kecamatan Rumbia serta TPS 002 Taubonto Kecamatan Rarowatu
Kabupaten Bombana telah disampaikan sebagai upaya yang di benarkan
menurut etika dan peraturan perundang-undangan.
n. Dengan demikian kewajiban arahan sampai penerbitan administrasi yang
berkaitan dalil pengadu pada prinsipnya sudah dilaksanakan oleh Para
Teradu secara kelembagaan. Mulai dari menetapkan keputusan,
menerbitkan surat dan memerintahkan pihak sekretariat untuk
menindaklanjuti hal itu dalam bentuk penyampaian langsung surat fisik ke
para pihak. Baik itu kepada peserta pemilu, pemerintah daerah, maupun
penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan dan desa serta stakeholder
lainnya.
o. Para Teradu baru mengetahui adanya keberatan dari Partai Perindo
Bombana lewat pemberitaan media massa cetak, Berita Kota Kendari (BKK)
pada tanggal 30 April 2019 yang menyatakan sikap protes tidak menerima
adanya pemberitahuan PSU dari Para Teradu untuk 3 TPS yakni TPS 001
dan 003 Kelurahan Doule, Rumbia serta TPS 002 Desa Taubonto. Terhadap
informasi itu, teradu mengkofirmasi hal tersebut ke pihak sekretariat, dan
diakui oleh pihak secretariat, tepatnya di Sub Bagian Hukum, bila surat fisik
tersebut belum sempat disampaikan ke peserta pemilu.
p. Selain menerbitkan surat pemberitahuan, Para Teradu melalui teradu I
sebelumnya menggelar Rakor PSU pada tanggal 24 April 2019 di kantor KPU
Bombana sekira pukul 09.00 serta pada tanggal 25 April 2019 sekira pukul
21.00 wita bertempat di gudang logistik, Para Teradu melaksanakan Rakor
PSU Rapat Pembukaan Kotak untuk Pemenuhan Kotak PSU yang dihadiri
oleh Bawaslu Kabupaten Bombana, Pengamanan Polres Bombana/Pabung
1413 Buton, serta partai Politik peserta Pemilu. Pada kesempatan Rakor di
gudang logistic itulah, KPU Kabupaten Bombana dalam hal ini hanya
dihadiri Teradu I menyampaikan bahwa ada Tambahan PSU untuk 3 TPS
yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Rumbia (TPS 001 dan
003 Doule) dan Kecamatan Rarowatu (TPS 002 Taubonto) untuk semua jenis
Pemilihan. Rapat aquo dihadiri oleh beberapa Liaison Officer (LO). (Vide Bukti
T-018)
q. Bahwa dengan demikian berkait dalil aduan aquo, sesungguhnya Para
Teradu telah melaksanakan kewajiban dengan menyampaikan hak atas
informasi secara patut sebagai upaya second mekanism. pasal 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71 dan 72 PKPU 9 Tahun 2019 yang diubah dari PKPU 3 Tahun
2019.
10. Bahwa Pengadu dalam aduannya Pada halaman 59 mendalilkan bahwa adanya
nama Andi Mashar, S.Sos pada kepengurusan dan keanggotaan pada dua (2)
partai politik peserta pemilu 2019 yaitu Hanura dan Berkarya akibat kelalaian
atau kesengajaan Para Teradu.
a. Majelis DKPP yang kami hormati, terhadap dalil Pengadu aquo, TIDAK
BENAR adanya, faktanya bahwa Andi Mashar, S.Sos selaku mantan
pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten Bombana telah menyampaikan
surat pengunduran diri dari Kepengurusan DPD Partai Berkarya Kabupaten
Bombana yang secara resmi diterima oleh Sekretaris DPD Partai Berkarya
Kabupaten Bombana, Hendra Jaya Saputra serta Surat Keterangan dan
Klarifikasi Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bombana, Syahwal
88
Gustiamin, SE Nomor 043/PB/V/2019 tertanggal 18 Mei 2019. (Vide Bukti
T-019)
b. Bahwa berkaitan dengan aduan Pengadu Pada halaman 61 yang
mendalilkan “bahwa tidak dilakukannya ketelitian oleh Para Teradu dan
jajarannya dalam tahapan verifikasi bakal calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota dan tidak adanya kajian yang teliti oleh Teradu I, II, III pada
hasil verifikasi bakal calon, maka secara substansif Para Teradu dalam
bertindak dan melaksanakan tugas diduga melanggar dan bertentangan pada
asas, landasan dan prinsip penyelenggara pemilu...”
c. Bahwa Para Teradu selaku Penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan
tahapan verifikasi dokumen syarat calon Anggota DPRD Pada Pemilu Tahun
2019, telah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan verifikasi dengan
cermat dengan berpedoman pada SK KPU RI Nomor 876/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa setelah
partai peserta pemilu melakukan pengajuan calon, maka teradu I, II dan III
dibantu tim verifikator dengan uraian tahapan verifikasi sebagai berikut:
1) 5 s/d 18 Juli 2018, telah memeriksa administrasi syarat calon dengan
mengisi model TT.Pd – DPRD dan mengisi lampiran BA-HP – DPR/DPRD,
2) 22 juli – 31 juli 2019, selanjutnya pada masa perbaikan tim verifikator
juga sudah dilakukan dibuktikan dengan model TT.PD.DPRD (dokumen
perbaikan calon)
3) 8 Agustus 2018 – 12 Agustus 2018 Teradu melakukan penyusunan
Daftar calon Sementara Anggota DPRD bombana
4) 12 Agustus-14 Agustus 2019, teradu telah mengumumkan DCS
5) 12 – 21 agustus 2019, tidak terdapat masukan dan tanggapan
masyarakat
6) 20 september 2019, para teradu telah menetapkan Daftar Calon Tetap
(DCT). Tidak terdapat sengketa di bawaslu ataupun tidak juga terdapat
gugatan sengketa TUN
d. Terhadap dalil Pengadu a quo, bahwa pada tahapan verifikasi bakal calon
anggota DPRD Kabupaten/Kota, Para Teradu telah melakukan kajian
terhadap dokumen pemenuhan syarat calon bakal calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada SK KPU RI Nomor 876/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang mana esensi
SK KPU 876 aquo menyatakan bahwa yang harus melampirkan surat
mundur dari organisasi/lembaga/jabatan tertentu ke KPU yang hanyalah:
1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
2) Kepala Desa,
3) Kepala Desa,
4) Perangkat Desa,
5) Aparatur Sipil Negara,
6) Anggota TNI,
7) Anggota Kepolisian Republik Indonesia,
8) Direksi, Komisaris, Dewan, Dewan Pengawas dan/atau karyawan BUMN,
BUMD, BUMdes,
9) Penyelenggara Pemilu,
10) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dicalonkan oleh partai
politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pemilu terakhir.
e. Bahwa Andi Mashar, S.Sos yang saat itu merupakan calon anggota DPRD
Kabupaten Bombana secara resmi didaftarkan oleh Partai Hanura yang
89
notabene berlatar belakang seorang “wiraswasta”, sehingga jika merujuk
ketentuan SK KPU RI 876 aquo, maka Andi Mashar, S.Sos tidak diwajibkan
untuk melampirkan surat pengunduran diri oleh karena bukan termasuk
dalam 10 kategori tersebut. Soal yang bersangkutan adalah merupakan
kader Partai Berkarya kemudian pindah ke Partai Hanura, hal tersebut
merupakan domain internal partai politik. (Vide Bukti T-020)
f. Bahwa Para Teradu dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, sudah
memeriksa dan memverifikasi berkas administrasi bakal calon anggota
DPRD Kabupaten Bombana, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1), (5) dan (6)
PKPU Nomor 20 Tahun 2018. dan Pasal 44 ayat (1) : “KPU melakukan
penelitian kegandaan untuk memastikan syarat calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf p, huruf q dan huruf r”. Selanjutnya ayat 2 berbunyi :
“Penelitian kegandaan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
Silon sejak tahapan penelitian sampai dengan 1 (satu) hari sebelum DCT“.
Merujuk pada PKPU 20 Tahun 2018 tersebut diatas, KPU Kabupaten
Bombana melakukan penelitian kegandaan dan terhadap berkas Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bombana 3 atas nama Andi Mashar,
S.Sos hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai, 1 Dapil, 1 Tingkatan dan data
serta syarat pencalonan lengkap dan Memenuhi Syarat/MS. (Vide Bukti T-
021)
11. Bahwa Pengadu dalam aduannya Pada halaman 66, mendalilkan “Dugaan
pelanggaran etik dan pedoman prilaku penyelenggara pemilu dengan Teradu V
(Soeherman) berfoto bersama dengan peserta Pemilu 2019 dan membagikan
status akun facebook (Abdul Rahman Farisi) Calon Anggota DPRD RI Dapil
Sulawesi Tenggara”
a. Bahwa terhadap dalil aduan Pengadu, bahwa Teradu V telah melakukan
pelanggaran etik dan pedoman prilaku penyelenggara pemilu, dengan tegas
Terdau V menolak secara tegas keseluruhan dalil a quo, kecuali yang diakui
kebenarannya yang secara rinci akan diuraikan sebagai berikut:
1) Majelis DKPP yang kami hormati, sebelum kami merespon keseluruhan
dalil Pengadu a quo terhadap Teradu V, perlu kami tegaskan bahwa apa
yang didalilkan Pengadu berkenaan dengan adanya foto Teradu V
bersama dengan Abdul Rahman Farisi pada bulan Juli 2018 dan adanya
status facebook milik Teradu V pada bulan Agustus 2018, bahwa pada
saat itu Teradu V belum berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu
ataupun Abdul Rahman Farisi bukan sebagai peserta Pemilu/Pilkada.
2) Bahwa BENAR, Teradu V pernah berfoto bersama maupun meneruskan
status facebook milik Abdul Rahman Farisi, yang dalam posisi saat itu
(tempus delicti) Teradu V dalam kedudukan sebagai masyarakat sipil
atau belum mengemban amanah sebagai penyelenggara pemilu, begitu
pula dengan Abdul Rahman Farisi tidak berkedudukan sebagai peserta
Pemilu/Pilkada sebagaimana yang didalilkan Pengadu.
b. Bahwa berkenaan dengan proses seleksi calon Anggota KPU Kabupaten
Bombana sebagaimana dalil aduan Pengadu kaitannya dengan Teradu V,
perlu kami uraikan secara jelas dan rinci sebagai berikut:
1) Bahwa Teradu V, melalui pengumuman Tim seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota zona Sultra-2 Periode 2018-2023 hasil tahapan tes
kesehatan dan wawancara untuk menghasilkan 6 (enam) orang Calon
Anggota KPU Kabupaten Bombana melalui pengumuman Nomor
029/Timsel KPU Kabupaten/Kota Sultra-2/2018 pada tanggal 23 April
2018, dinyatakan GUGUR. (Vide Bukti T-022)
90
2) Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018
yang mengembalikan julmah keanggotaan KPU Kabupaten/Kota dari 3
orang menjadi 5 orang, maka KPU RI dengan melalui surat Nomor
1055/PP.08.06-SD/05/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018,
perihal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPUD
Kabupaten/Kota periode 2018-2023 penambahan Calon Anggota KPU
Kabupaten Bombana pasca putusan MK, dan dalam lampiran surat
tersebut mengusulkan kembali 7 (tujuh) nama dalam lampiran terdapat
nama Teradu V.
3) Bahwa melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor 660/PP.06-PU/74/Prov/IX/2018 tertanggal 12
September 2018 tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi), dalam Lampiran pengumuman tersebut
teradu V berada pada urutan ke 5 (lima). (Vide Bukti T-023)
4) Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1205/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi
Tenggara Periode 2018-2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 31/PUU-XVI/2018 tertanggal 22 September 2018, Teradu V
berada pada urutan ke 2 (dua). (Vide Bukti T-024)
5) Bahwa terkait dalil aduan Pengadu yang menyatakan bahwa pada
tanggal 9 September 2018 Teradu V berfoto bersama Abdul Rahman
Farisi pada suatu acara sosialisasi atau kunjungan yang bertempat di
Desa Lampeantani Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana.
6) Bahwa terhadap dalil aduan Pengadu a quo, sebagaimana jawaban
teradu pada point 11.1 diatas adalah benar bahwa foto tersebut adalah
Teradu V. Akan tetapi, foto tersebut bukan pada kegiatan sosialisasi
melainkan silahturrahmi rumpun keluarga Muna dan kapasitas Teradu
V maupun sdr. Abdul Rahman Farisi saat itu bukan sebagai
Penyelenggara Pemilu ataupun peserta Pemilu/Pilkada.
7) Bahwa berkait dalil aduan Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu V
berfoto bersama Sdr. Abdul Rahman Farisi yang merupakan Bakal Calon
Gubernur Sulawesi Tenggara pada bulan Agustus 2018 dan membagikan
Foto Abdul Rahman Farisi yang juga merupakan bakal calon Anggota
DPR RI pada bulan Juli 2018 melalui akun facebok Teradu V yakni akun
Facebook “Eman”; adalah merupakan dalil aduan yang kabur atau tidak
beralasan, dengan uraian sebagai berikut:
Bahwa Sdr. Abdul Rahman Farisi bukan merupakan Bakal Calon
Gubernur Sulawesi Tenggara dan tidak pernah diajukan sebagai
Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara baik melalui Partai Politik
maupun mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan, bahkan jika
merujuk Tahapan pendaftaran calon gubernur sebagaimana PKPU
2/2018 tentang Perubahan atas PKPU 1/2017 sangat jelas bahwa
tahapan pendaftaran paslon Gubernur dilaksanakan sejak 8 s/d 10
Januari 2018. bahkan penetapan paslon Gubernur dilaksanakan
pada tanggal 12 Februari 2018.
Jadwal
No Kegiatan
Awal Akhir
91
a. Pengumuman Pendaftaran 7 Januari 2018
2. 1 Januari 2018
Pasangan Calon
b. Pendaftaran Pasangan Calon 8 Januari 2018 10 Januari 2018
c. Pengumuman Dokumen syarat 16 Januari 2018
10 Januari 2018
Pasangan Calon
l. Penetapan pasangan calon 12 Februari 2018 12 Februari 2018
m. Pengundian nomor urut 13 Februari 2018
13 Februari 2018
pasangan calon
dengan demikian dalil aduan aquo berkaitan adanya foto Teradu V
bersama Sdr. Abdul Rahman Farisi dalam kapasitas selaku Bakal
Calon Gubernur Sulawesi Tenggara pada bulan Agustus 2018 telah
terbantahkan dengan sendirinya.
Sedangkan tahapan Pemilu Tahun 2019 sesuai PKPU Nomor 10/2019
tentang Perubahan keempat atas PKPU Nomor 7/2017 sangat jelas
bahwa tahapan pengajuan daftar calon dilaksanakan sejak 4 s/d 17
Juli 2018.
Jadwal
No Kegiatan
Awal Akhir
Pendaftaran dan verifikasi
b. Calon anggota DPR, DPRD
Prov, DPRD Kab/Kota
1. Pengumuman pengajuan 3 Juli 2018
1 Juli 2018
daftar calon
2. Pengajuan daftar calon 4 Juli 2018 17 Juli 2018
7. Penyusunan dan 12 Agustus 2018
8 Agustus 2018
penetapan DCS
15. Penyusunan dan 20 September 2018
14 September 2018
penetapan DCS
16. Penetapan DCT Calon
anggota DPR, DPRD Prov, 20 September 2018 20
DPRD Kab/Kota
8) Bahwa status Teradu V, pada bulan Juli dan Agustus 2018 bukan
sebagai Anggota KPU Kabupaten Bombana incasu (penyelenggara
Pemilu) dan bukan pula sebagai Calon Anggota KPU Bombana sebagai
dimaksud pada dalil pengadu;
9) Bahwa Teradu V tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Sdr.
Abdul Rahman Farisi, melainkan hanya sebatas pertemanan saja.
Teradu V mengenal sdr Abdul Rahman Farisi sebab sekampung dan
teman bermain sejak kecil di Kabupaten Muna. Kebersamaan itu begitu
akrab dan hubungan Silahturrahmi tidak terputus. Oleh karena
perjalanan waktu, beliau berdomisili di Makassar sedangkan Teradu V
berdomisili di Kabupaten Bombana. sehingga saat sdr Abdul Rahman
Farisi berkunjung ke Kabupaten Bombana, beliau menghubungi Teradu
V byphone. Dimana, pada saat itu, Teradu V adalah manusia bebas yang
tidak bermimpi untuk menjadi Penyelenggara Pemilu.
10) Bahwa sesuai dalil Pengadu yang menyatakan Bahwa Teradu V
menghilangkan bukti riwayat dokumentasi Sdr. Abdul Rahman Farisi di
92
akun facebooknya sebelum mengikuti seleksi uji kelayakan dan
kepatutan teradu dan mengganti akun facebooknya dari “Eman” menjadi
Temon Trotsky, Teradu V melakukan hal tersebut, semata-mata oleh
karena akan mengkuti seleksi tidak ingin menimbulkan persepsi publik
yang menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai bagian dari Tim peserta
pemilu;
12. Majelis DKPP yang kami hormati, sebelum kami menutup jawaban ini, perlu
Para Teradu sampaikan pula bahwa terhadap keseluruhan dalil Pengadu
berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 TPS,
sesungguhnya sudah diajukan pula oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang oleh
Mahkamah Konstitusi dengan Putusan akhirnya Nomor : 13-01-29/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 dalam amar putusannya menyatakan “permohonan pemohon
sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 tidak dapat
diterima”
[2.5.2] Jawaban Teradu VI s.d VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Bombana
1. Bahwa terkait dengan pokok aduan pengadu yang mendalilkan teradu VI,
teradu VII dan teradu VIII dan jajarannya tidak melakukan pengawasan yang
mengakibatkan hilangnya hak pilih orang lain sebagaimana diatur dalam pasal
13 perbawaslu Nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas perbawaslu Nomor
1 tahun 2019 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara
dalam pemilihan umum, para teradu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana dalam melakukan pengawasan
pemilihan umum tahun 2019 menerapkan 2 (dua) strategi pengawasan
yakni strategi pencegahan dan strategi penindakan;
b. Strategi pencegahan dilakukan dengan memberikan penguatan dan
peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu di setiap tingkatan, melalui
kegiatan-kegiatan seperti Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, Himbauan,
dan instruksi; juga mengeluarkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten
Bombana. Strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Bombana pada saat pendistribusian C6-KPU adalah:
1) mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Bombana. yang
pada pokoknya menghimbau kepada KPU dan jajarannya untuk menjaga
intergritas dan netralitas serta bekerja profesional sesuai peraturan
perundang-undangan; (Bukti T-1)
2) memberikan instruksi kepada Panwascam melalui surat Nomor
086/BAWASLU-PROV.SG-01/PM.02.00/IV/2019 yang pada pokoknya
mengistruksikan agar menghimbau masyarakat untuk : (1) tidak terlibat
money politic dan pemberian materi lainnya pada masa kampanye, masa
tenang dan hari pemungutan dan penghitungan suara (2) tidak
menggunakan C6 orang lain (3) tidak menggunakan hak pilih lebih dari
1 (satu) kali (4) membawa KTP dan identitas lainnya ke TPS tanggal 17
April 2019 (5) pemilih DPTb membawa A5 saat ke TPS tanggal 17 April
2019; (Bukti T-2)
c. Strategi Penindakan dilakukan oleh Pengawas Pemilu ketika pelanggaran
Pemilu telah terjadi;
d. Pada tanggal 14 s.d. 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Mataoleo telah
melakukan monitoring pendistribusian C6-KPU di Kecamatan Mataoleo;
berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan
Mataoleo pada tanggal 14 s.d. 16 April 2019 telah dilakukan oleh KPPS
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; (Bukti T-3)
93
e. Bahwa sekitar pukul 11:00 WITA Anggota Panwaslu Kecamatan Mataoleo
a.n. Arwahyudin mendapatkan informasi dari Pengawas TPS 03 Desa Lora,
bahwa di TPS 03 adanya pemilih a.n. Suharni telah menyalurkan hak
pilihnya dengan menggunakan C6-KPU orang lain a.n Suharni. Bahwa
berdasarkan informasi Pengawas TPS 03 Panwaslu Kecamatan Mataoleo
melakukan penelusuran tentang kebenaran informasi tersebut;
f. Bahwa setelah mendapatkan bukti-bukti terkait pemilih atas nama Suharni
(NIK. 7406124107820019) telah memilih dengan menggunakan C6-KPU
orang lain yang juga bernama Suharni, Panwaslu Kecamatan Mataoleo
menjadikan temuan tersebut sebagai temuan dugaan pelanggaran; (Bukti T-
4)
g. Bahwa pada tanggal 21 April 2019, Panwaslu Kecamatan Mataoleo telah
melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang
dianggap mengetahui peristiwa tersebut serta telah melakukan pengkajian,
dan berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Mataoleo, peristiwa
adanya pemilih yang tidak memiliki hak pilih (Suharni NIK.
7406124107820019) yang telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 03 Lora
memenuhi ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyebutkan
“Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dengan hasil penelitian
dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
Pemilih yang tidak memiliki KTP-El dan tidak terdaftar di daftar Pemilih
Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan”; sehingga Panwaslu Kecamatan
Mataoleo merekomendasi kepada PPK Kecamatan Mataoleo untuk
melakukan Pemungutan Suara Ulang; (Bukti T-5)
h. Bahwa terkait dengan Suharni yang terdaftar dalam DPT TPS 03 Desa Lora,
Pengawas Pemilu tidak menghalangi yang bersangkutan untuk menyalurkan
hak pilihnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
i. Bahwa berdasarkan angka 1 s.d 8, teradu menyatakan dalil-dalil pengadu
tidak benar dan tidak beralasan secara hukum;
j. Bahwa terkait dengan dalil pengadu yang pada pokoknya mendalilkan kajian
dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh teradu VI, teradu VII, teradu VIII
dan jajarannya mengenai Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Lora
Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana adalah tindakan yang
bertentangan dengan pasal 348 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan dalil pengadu yang pada
pokoknya mendalilkan teradu VI, teradu VII, teradu VIII berserta jajarannya
dalam membuat rekomendasi tidak memahami subtansi proses pemilu dan
administrasi pemilu. Sebab salah satu di keluarkannya rekomendasi yang
pada pokoknya dalam surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nomor
023/Bawaslu-PROV.SG-01/Mataoleo/PM.05.02/IV/2019 bahwa PSU di TPS
01 Desa Lora karena Suharni yang terdaftar di DPT TPS 03 dan memilih di
TPS 01 tidak menggunakan surat pindah form A5-KPU; para Teradu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa dalil tersebut tidaklah benar dan tidak beralasan secara hukum
karena kajian dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mataoleo telah
berkesesuaian dengan fakta yang terjadi di TPS 03 Desa Lora yakni
adanya pemilih yang tidak berhak memilih (Suharni) tidak terdaftar
dalam DPT TPS 03 Desa Lora telah menyalurkan hak pilihnya pada
tanggal 17 April 2019 sebagaimana telah dijelaskan oleh para teradu
pada point 5 s.d 7 diatas dan telah berkesesuaian dengan ketentuan
94
pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum; (Bukti T-6)
2) Bahwa terkait dengan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mataoleo
untuk melakukkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Lora telah
sesuai dengan fakta dillapangan, yakni Suharni yang terdaftar dalam
DPT TPS 03 Desa Lora Nomor DPT 225, pada tanggal 17 April 2019 telah
memilih di TPS 01 Desa Lora tanpa menggunakan formulir model A5-
KPU (Formulir pindah memilih), dan telah berkesesuaian dengan
ketentuan pasal 348 ayat (2) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa
“pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat
menggunakan hakknya untuk memilih di TPS lain/ TPSLN dengan
menunjukan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di
TPS lain/TPSLN”; (Bukti T-6)
k. Bahwa berdasarkan point 10 huruf a dan b dalil pengadu yang pada
pokoknya mendalilkan kajian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh
teradu VI, teradu VII, teradu VIII dan jajarannya mengenai Pemungutan
Suara Ulang di TPS 03 Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana
adalah tindakan yang bertentangan dengan pasal 348 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan dalil
pengadu yang pada pokoknya mendalilkan teradu VI, teradu VII, teradu VIII
berserta jajarannya dalam membuat rekomendasi tidak memahami subtansi
proses pemilu dan administrasi pemilu. Sebab salah satu di keluarkannya
rekomendasi yang pada pokoknya dalam surat rekomendasi Panwaslu
Kecamatan Nomor 023/Bawaslu-PROV.SG-01/Mataoleo/PM.05.02/IV/2019
bahwa PSU di TPS 01 Desa Lora karena Suharni yang terdaftar di DPT TPS
03 dan memilih di TPS 01 tidak menggunakan surat pindah form A5-KPU,
tidak benar dan tidaklah beralasan secara hukum.
l. Bahwa terkait dengan dalil pengadu yang pada pokoknya mendalilkan
tindakan teradu VI, teradu VII, dan teradu VIII beserta jajarannya dalam
mengeluarkan surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nomor
023/Bawaslu-PROV.SG-01/Mataoleo/PM.05.02/IV/2019 tentang
rekomendasi PSU TPS 001 dan TPS 003 Desa Lora, tidak mampu menjaga
profesionalitas dan bertindak tidak sesuai dengan prinsip penyelenggara
pemilu yaitu professional, kepastian hukum, dan efektif, para Teradu
menerangkan sebagai berikut:
1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana dan jajarannya yang telah
melakukan proses penanganan pelanggaran, dan rekomendasi yang
dilkeluarkan sudah sesuai dengan fakta dilpangan dan Pasal yang
diterapkan telah sesuai dengan ketentuan perundangg-undangan; Hal
tersebut menunjukan:
a) Adanya sikap profesionalitas yang berperdoman pada prinsip
kepastian hukum yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Bombana dan
jajarannya yakni melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan menunjukan sikap
profesionalitas penyelenggara pemilu yakni memahami tugas,
wewenang dan kewajiban dengan didukung dengan keahlian atas
dasar pengetahuan keterampilan dan wawasan yang luas;
b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana dan jajarannya telah
melaksanakan prinsip kepastian hukum,
c) Bawaslu Kabupaten Bombana telah melaksanakn prinsip efektif
yakni dalam penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai rencana
tahapan dan tepat waktu dalam hal ini rekomendasi Pemungutan
95
Suara Ulang yang direkomendasi Panwaslu kecamatan Mataoleo
masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan. Khususnya Undang-Undang telah melakukkan tindakan
dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 dan ketentuan pasal 106
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada
pokoknya menyebutkan Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu
Kecamatan berwenang (1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang
berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu (2) memeriksa
dan mengkaji penyelenggaraan pemilu diwilayah Kabupaten/Kota untuk
Bawaslu Kabupaten Kota dan diwilayah Kecamatan untukk Panwaslu
kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan
pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang
(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017); (Bukti T-7)
m. Bahwa angka angka 12 huruf a dan b, maka dalil pengadu yang pokoknya
mendalikan mendalilkan tindakan teradu VI, teradu VII, dan teradu VIII
beserta jajarannya dalam mengeluarkan surat rekomendasi Panwaslu
Kecamatan Nomor 023/Bawaslu-PROV.SG-01/Mataoleo/PM.05.02/IV/2019
tentang rekomendasi PSU TPS 001 dan TPS 003 Desa Lora, tidak mampu
menjaga profesionalitas dan bertindak tidak sesuai dengan prinsip
penyelenggara pemilu yaitu professional, kepastian hukum, dan efektif, tidak
benar dan tidak beralasan hukum;
n. Bahwa terkait dengan dalil pengadu yang pada pokoknya mendalilkan
teradu VI, teradu VII, dan teradu VIII menghentikan penanganan dugaan
tindak pidana pemilu yang diregistrasi dengan Nomor
02/TM/PL/KEC.Mataoleo/28.03/IV/2019 dengan alasan tidak mengetahui
form C6-KPU yang digunakan Suharni yang tidak terdaftar dalam DPT saat
menggunakan hak pilih Suharni yang terdaftar dalam DPT, karena dalam
penanganannya teradu VI, teradu VII, dan teradu VIII hanya fokus pada
pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, para teradu menerangkan
sebagai berikut:
1) Bahwa pada tanggal 23 April 2019, Bawaslu Kabupaten Bombana
menerima Laporan dugaan tindak pidana pemilu dari Panwaslu
Kecamatan Mataoleo terkait adanya pemilih yang menyalurkan hak pilih
dengan menggunakan C6-KPU orang lain; (Bukti T-8)
2) Bahwa atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bombana meneliti
keterpenuhan syarat formil dan materil laporan/ temuan dugaan
pelanggaran yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mataoleo; dan
berdasarkan hasil penelitian tersebut dinyatakan memenuhi syarat
formil dan materil laporan/temuan sehingga Bawaslu Kabupaten
Bombana melakukan rapat pleno untuk menetapkan laporan/temuan
tersebut sebagai temuan dugaan tindak pidana pemilu dan diregistrasi
dengan Nomor 02/TM/PL/KAB/28.03/IV/2019; (Bukti T-9)
3) Bahwa dalam proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu
dilakukan bersama-sama oleh Bawaslu Kabupaten Bombana, Kepolisian
Resort Kabupaten Bombana dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bombana
yang tergabung dalam Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bombana;
4) Setelah temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut
diregistrasi, Tim Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan I (pertama).
Berdasarkan hasil pembahasan I disimpulkan sebagai berikut: temuan
96
Nomor 02/TM/PL/KAB/28.3/IV/2019 23 April 2019 atas nama penemu
sdr. Arwahyudin terhadap Terlapor Sdri. Suharni diduga melakukan
tindak pidana pemilu tentang adanya orang yang memilih menggunakan
C6-KPU orang lain berdasarkan pasal 533 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemillihan Umum; (Bukti T-10)
5) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Penemu, Saksi, dan
Terlapor yang dituangkan dalam kajian dugaan pelanggaran untuk
selanjutnya dibahas dalam pembahasan II (kedua) Tim Sentra
Gakkumdu Kabupaten Bombana. Adapun kesimpulan rapat
pembahasan II (kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara
Pembahasan II adalah bahwa temuan nomor
02/TM/PL/KAB/28.3/IV/2019 23 April 2019 atas nama penemu sdr.
Arwahyudin terhadap Terlapor Sdri. Suharni tidak memenuhi unsur
tindak pidana Pemilu Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum; (Bukti T-11)
2. Bahwa terkait dengan pokok aduan pengadu yang mendalilkan teradu VI,
teradu VII, teradu VIII dan jajarannya tidak melakukan pengawasan secara
intensif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum atas Perbawaslu
Nomor 5 Tahun 2019, para teradu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah melakukan Training of Trainer
(TOT) terhadap Panwaslu Kecamatan sebagai bekal untuk memberikan
bimbingan teknis kepada Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan
terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara; (Bukti T-12)
b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah melakukan langkah pencegahan
terjadinya pelanggaran pemilu dengan memberikan instruksi kepada
Panwascam melalui surat Nomor 086/BAWASLU-PROV.SG-
01/PM.02.00/IV/2019 yang pada pokoknya mengistruksikan agar
menghimbau masyarakat untuk: (1) tidak terlibat money politic dan
pemberian materi lainnya pada masa kampanye, masa tenang dan hari
pemungutan dan penghitungan suara (2) tidak menggunakan C6 orang lain
(3) tidak menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali (4) membawa KTP
dan identitas lainnya ke TPS tanggal 17 April 2019 (5) pemilih DPTb
membawa A5 saat ke TPS tanggal 17 April 2019; (Bukti T-2)
c. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 saat proses penghitungan suara
berlangsung, Panwaslu Kecamatan Rumbia menerima informasi terjadi
dugaan pelanggaran Pemilu terkait adanya orang yang memilih
menggunakan KTP-el di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan
Rumbia namun terdaftar di TPS lain;
d. Berdasarkan informasi tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Rumbia
bersama Pengawas TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule melakukan
penelusuran dan penelitian sehingga diperoleh barang bukti terkait adanya
orang yang memilih menggunakan KTP-el namun terdaftar di TPS lain yaitu
Sdri. Andi Indamuliawati NIK 7406055508770001 alamat Kelurahan Doule
Kecamatan Rumbia adalah Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 04 Kelurahan
Teomokole Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana memberikan suaranya
di TPS 01 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tanpa
membawa formulir A5-KPU dan Sdr. Muhtar S. NIK 7406072604840002
alamat Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana adalah
Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 01 Desa Lameong-meong Kecamatan
Poleang Barat Kabupaten Bombana memberikan suaranya di TPS 03
97
Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tanpa membawa
Formulir A5-KPU; (Bukti T-13)
e. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pengawas TPS 01 dan Pengawas TPS 03
Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia sebagaimana diuraikan pada angka 4
(empat), maka Panwaslu Kecamatan Rumbia mengeluarkan Surat
Rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01
dan 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia melalui surat nomor:
070/Bawaslu-Prov.SG-01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019; (Bukti T-14)
3. Bahwa terkait dengan pokok aduan pengadu pada huruf C angka 1, angka 5,
angka 8, angka 9, angka 11 yang pada pokoknya mendalilkan teradu VI, teradu
VII, teradu VIII dan jajarannya tidak tegas dalam menyikapi persoalan terhadap
pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tempat yang
pemilihan yang bukan merupakan penduduk berdasarkan data kependudukan,
karena telah nyata Kumarno terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Karya Baru
kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana kemudian menyalurkan hak
pilihnya dengan menggunakan KTP-el sebagai pemilih DPK, tidak melakukan
pengawasan secara intensif sebagaimana dimaksud pasal 7 Perbawaslu Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemilu, tidak melakukan pengawasan dan
penindakan maupun mengeluarkkan rekomendasi untuk dilakukan PSU, tidak
menindaklanjut laporan pelaporan karena tidak melampirkan C7, para Teradu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana dalam melakukan pengawasan
Pemilihan Umum ditingkat TPS dibantu oleh pengawas TPS yang dibimtek
oleh Panwascam yang telah mengikuti kegiatan Training of Trainer (TOT)
yang diselenggerakan oleh Bawaslu Kabupaten Bombana pada tanggal 21
Maret 2019; (Bukti T-12)
b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah melakukan langkah pencegahan
terjadinya pelanggaran pemilu dengan memberikan instruksi kepada
Panwascam melalui surat Nomor 086/BAWASLU-PROV.SG-
01/PM.02.00/IV/2019 tertanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya
mengistruksikan agar menghimbau masyarakat untuk: (1) tidak terlibat
money politic dan pemberian materi lainnya pada masa kampanye, masa
tenang dan hari pemungutan dan penghitungan suara (2) tidak
menggunakan C6 orang lain (3) tidak menggunakan hak pilih lebih dari 1
(satu) kali (4) membawa KTP dan identitas lainnya ke TPS tanggal 17 April
2019 (5) pemilih DPTb membawa A5 saat ke TPS tanggal 17 April 2019;
(Bukti T-2)
c. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Pengawas TPS , Panwaslu Desa Mambo
dan Pengawas TPS 2 Desa Mambo melakukan pengawasan langsung
terhadap Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa
Mambo. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut menerangkan bahwa
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan dan tidak ada keberatan dari saksi parpol;
(Bukti T-15)
d. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 sdr. Yudi Utama Arsyad datang ke Kantor
Sekretariat panwaslu Kecamatan Poleang Timur menyampaikan informasi
dugaan pelanggaran pemilu terkait dengan adanya seorang pemilih
(Kumarno) yang terdaftar sebagai wajib pilih di TPS 01 Desa Karya Baru
Kecamatan Poleang Utara tetapi melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa
Mambo Kecamatan Poleang Timur. Oleh karena itu Panwaslu Kecamatan
Poleang Timur menyampaikan kepada Sdr. Yudi Utama Arsyad untuk
mengisi formulir Penerimaan Laporan (B1) dan melengkapi bukti-bukti
98
laporannya; atas penyampaian tersebut Sdr. Yudi Utama Arsyad
menyampaikan nanti setelah didapatkan bukti-buktinya baru laporan
tersebut akan disampaikan kembali ke Panwaslu Kecamatan Poleang Timur;
e. Bahwa pada tangggal 23 April 2019, Sdr. Yudi Utama Arsyad datang kembali
ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Poleang Timur menyampaikan
bahwa terkait dengan informasi dugaan pelanggaran yang telah disampaikan
kepada Panwaslu Kecamatan Poleang Timur pada tanggal 22 April 2019
akan langsung dilaporkan Ke Bawaslu Kabupaten Bombana;
f. Bahwa pada tangggal 24 April 2019, Sdr. Yudi Utama Arsyad datang
kekantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bombana melaporkan dugaan
pelanggaran Pemilu pada saat Pemungutan Suara terkait adanya seorang
pemilih (Kumarno) yang terdaftar dalam DPThp 2 Desa Karyabaru
Kecamatan Poleang Utara dan telah melakukan pencoblosan dengan
menggunakan KTP-El di TPS 02 Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur
dengan membawa bukti-bukti berupa dokumen form model A.3.1KPU, hasil
print out pengecekan NIK di Portal KPU, dan Video Keterangan Istri Sdr.
Kumarno; (Bukti T-16)
g. Bahwa setelah menerima Laporan Sdr. Yudi Utama Arsyad, Bawaslu
kabupaten Bombana melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat
formil dan syarat materil Laporan; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
tersebut laporan Sdr. Yudi Utama Arsyad dinilai belum memenuhi syarat
Materil laporan, sehingga Bawaslu Kabupaten Bombana kepada Pelapor
untuk menyertakan formulir model C7 yang merupakan kelengkapan syarat
materil laporan yang dilaporkan oleh pelapor sampai dengan tanggal 26 April
2019; (Bukti T-17)
h. Bahwa sampai dengan tanggal 26 April 2019, Sdr. Yudi Utama Arsyad tidak
dapat melengkapi laporannya. Selanjutnya Bawaslu kabupaten Bombana
membuat Kajian Awal; dan berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten
Bombana laporan tersebut disimpulkan tidak dapat diregistrasi karena tidak
memenuhi syarat materil laporan serta direkomendasikan untuk dijadikan
sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran; (Bukti T-18)
i. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Bombana melakukan
penelusuran dalam bentuk investigasi kerumah Sdr. Kumarno, Kerumah
Ketua KPPS TPS 2 Desa Mambo, KPPS 4 dan KPPS 5 serta kerumah PPS
Desa Mambo atas nama Sdr. Asri untuk mencari bukti-bukti terkait dengan
informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan Sdr. Yudi Utama Arsyad.
Adapun hasil penelusuran ke Desa Mambo, tidak ditemukan adanya bukti
yang dapat menunjukan bahwa Sdr. Kumarno melakukan pencoblosan di
TPS 2 Desa Mambo; (Bukti T-19)
j. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019, Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten
Bombana melakukan Rapat Pleno dan memutuskan bahwa informasi
dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Sdr. Yudi Utama Arsyad
terkait dengan adanya pemilih (kumarno) yang telah menyalurkan hak
pilihnya di TPS 02 Desa Mambo tidak dapat diregistrasi; (Bukti T-20)
k. Bahwa berdasarkan jawaban teradu sebagaimana telah diuraikan pada
angka 1 s.d 10, maka dalil pengadu pada huruf C yang pada pokoknya
mendalilkan teradu VI, teradu VII, teradu VIII dan jajarannya tidak tegas
dalam menyikapi persoalan terhadap pemilih (Kumarno) yang telah
menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Desa Mambo, tidak melakukan
pengawasan secara intensif sebagaimana dimaksud pasal 7 Perbawaslu
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemilu, tidak melakukan
pengawasan dan penindakan maupun mengeluarkkan rekomendasi untuk
99
dilakukan PSU, tidak menindaklanjut laporan pelaporan karena tidak
melampirkan C7 tidaklah benar dan tidak beralasan hukum;
4. Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu pada
pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 005 Desa Baliara Selatan
Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana. Bahwa terkait dengan dalil
pengadu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu VI, Teradu VII, Teradu
VIII serta jajarannya tidak tegas dalam menyikapi Pemilih yang tidak berhak
menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Baliara Selatan Kecamatan
Kabaena Barat Kabupaten Bombana, para Teradu menerangkan hal-hal sebagai
berikut:
a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana dalam melakukan pengawasan
Pemilihan Umum ditingkat TPS dibantu oleh pengawas TPS yang dibimtek
oleh Panwascam yang telah mengikuti kegiatan Training of Trainer (TOT)
yang diselenggerakan oleh Bawaslu Kabupaten Bombana pada tanggal 21
Maret 2019; (Bukti T-12)
b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah melakukan langkah pencegahan
terjadinya pelanggaran pemilu dengan memberikan instruksi kepada
Panwascam melalui surat Nomor 086/BAWASLU-PROV.SG-
01/PM.02.00/IV/2019 tertanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya
mengistruksikan agar menghimbau masyarakat untuk : (1) tidak terlibat
money politic dan pemberian materi lainnya pada masa kampanye, masa
tenang dan hari pemungutan dan penghitungan suara (2) tidak
menggunakan C6 orang lain (3) tidak menggunakan hak pilih lebih dari 1
(satu) kali (4) membawa KTP dan identitas lainnya ke TPS tanggal 17 April
2019 (5) pemilih DPTb membawa A5 saat ke TPS tanggal 17 April 2019;
(Bukti T-2)
c. Bahwa Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah melakukan pencegahan dan
penindakan terhadap dugaan pelanggara Pemilu sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan
di Wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa
proses Pemilu;
d. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 tepatnya hari pemungutan suara Sdri.
Yusriani menanyakan kepada PPS Desa Baliara Selatan bahwa “bagaimana
jika pemilihan presiden dan wakil presiden saja yang dipilih” dan jawaban
Ketua PPS “ibu tidak dapat memilih di Desa Baliara Selatan biar hanya
memilih presiden karena ibu terdaftar di DPT TPS 011 Kelurahan Sea
Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dan tidak memiliki formulir A5-
KPU”. selanjutnya Sdri. Yusriani pamit untuk pulang kerumah;
e. Bahwa pada tanggal 17 April 2019, Sdr. Muhamad Akram datang
menghadap ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kabaena Barat, melaporkan
dugaan pelanggaran pemilu terkait adanya pemilih yang menggunakan KTP-
el (DPK) tanpa dukungan A5-KPU dengan terlapor adalah Sdri. Yusriani,
dengan membawa bukti-bukti KTP terlapor an. Yusriani, dan print out hasil
cek data DPT Pemilu 2019; (Bukti T-21)
f. Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Kabaena
Barat melakukan pemeriksaan keterpenuhan syarat formil dan syarat
Materil Laporan; dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, laporan yang
disampaikan oleh Sdr. Muhamad Akram dinyatakan belum memenuhi syarat
materil, sehingga disampaikan ke pelapor untuk melengkapi syarat materil
laporannya;
100
g. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-
undangan untuk melengkapi laporan Sdr. Muhamad Akram tidak datang
melengkapi laporannya oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran yang
disampaikan oleh Sdr. Muhamad Akram tidak dapat diregistrasi karena
tidak memenuhi syarat materil akan tetapi dijadikan sebagai informasi awal
untuk dilakukan penelusuran oleh Panwaslu Kecamatan Kabaena Barat;
h. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 15:30 Wita, Panwaslu
Kecamatan Kabaena Barat yang sedang melakukan pengawasan rekapitulasi
hasil penghitungan suara tingkat kecamatan meminta kepada PPK
Kecamatan Kabaena Barat untuk mengeluarkan formulir C7-KPU yang ada
dalam kotak suara TPS 05 Desa Baliara Selatan. Bahwa berdasarkan hasil
pengecekan terhadap C7-KPU sdri. Yusriani terdaftar dalam nomor 4; (Bukti
T-22)
i. Bahwa setelah didapatkan cukup bukti bahwa sdri. Yusriani telah
menyalurkan hak pilihnya di TPS 05 Desa Baliara Selatan, dan berdasarkan
hasil pemeriksaan dan penelitian Pengawas TPS serta hasil penanganan
pelanggaran maka Panwaslu Kecamatan Kabaena Barat mengeluarkan
rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 007/Bawaslu-Prov.SG-
01/Kabaena Barat/PM.05.02/IV/2019 tanggal 21 April 2019; (Bukti T-23)
5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu di
TPS 002 Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Bahwa
terkait dengan pokok aduan pengadu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa
teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Panwaslu Kecamatan dan PTPS diduga
melakukan pembiaran kepada KPPS, PPK dan Komisioner KPU Kabupaten
Bombana (Teradu III) sehingga mengakibatkan sdri. Mutia Irawati tidak dapat
menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP el di TPS 02 Desa Tembe,
Teradu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rarowatu Utara yang
dituangkan dalam Formulir A hasil pengawasan dijelaskan bahwa pada
tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 14:34 WITA Ketua Panwaslu Kecamatan
Rarowatu Utara a.n. Justang Busasa, S.IP telah menerima laporan melalui
telepon dari sdr. Ansar Batulapa yang pada intinya menyampaikan dirinya
dan istrinya a.n. Mutia Irawati merasa dihalang-halangi untuk menyalurkan
hak pilihnya oleh PPS Desa Tembe dan KPPS TPS 02 Desa Tembe Kecamatan
Rarowatu Utara;
b. Setelah menerima laporan tersebut, Ketua Panwaslu Kecamatan Rarowatu
Utara (yang pada saat itu sedang melakukan pengawasan di Desa
Wumbubungka Kecamatan Rarowatu Utara ) menghubungi Pengawas TPS
02 Desa Tembe a.n. Mirnawati untuk memastikan informasi tersebut, dan
Pengawas TPS 02 Desa Tembe menyatakan bahwa pada saat proses
penghitungan suara Presiden dan wakil Presiden berlangsung, ada 2 orang
yang datang ke TPS 02 Desa Tembe untuk memilih namun mereka terlambat
mendaftarkan KTPnya kepada Petugas KPPS TPS 02 Desa Tembe;
c. Selanjutnya Ketua Panwaslu Kecamatan Rarowatu Utara berangkat menuju
ke TPS 02 Desa Tembe untuk memastikan laporan tersebut dan bertemu
dengan Pelapor;
d. Setelah bertemu dengan Pelapor dan Ketua PPS, diperoleh keterangan bahwa
sdr. Ansar Batulapa dan sdri. Mutia Irawati datang ke TPS 02 Desa Tembe
untuk menyalurkan suaranya dengan membawa Kartu Keluarga dan KTP-el.
Sebelum masuk ke TPS untuk mendaftar, mereka bertemu dengan sdr.
Slamet (Ketua PPS Desa Tembe) di depan TPS 02 Desa Tembe. Sdr. Slamet
meminta identitas kedua warga tersebut untuk diperiksa, kemudian sdr.
101
Ansar Batulapa menyerahkan kartu keluarga, sedangkan sdri. Mutia Irawati
menyerahkan KTP-elnya. Untuk memastikan apakah sdri. Mutia Irawati
terdaftar di DPT atau tidak, maka sdr. Slamet mengecek di aplikasi system
informasi KPU. karena aplikasi system informasi KPU tersebut tidak dapat
diakses pada saat itu (server error), maka sdr. Slamet menyerahkan kembali
KTP tersebut kepada yang bersangkutan untuk digunakan memilih dengan
membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak
terdaftar dalam DPT di TPS lain. Akan tetapi yang bersangkutan tidak
langsung ke TPS untuk mendaftar, nanti sekira pukul 13:15 WITA yang
bersangkutan pergi ke TPS 02 Desa Tembe namun sudah dimulai
penghitungan suara;
e. Atas dasar persitiwa tersebut, sdr. Justang Busasa, S.IP (Ketua Panwaslu
Kecamatan Rarowatu Utara) berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu
Kabupaten Bombana dan Ketua PPK Kecamatan Rarowatu Utara a.n.
Karman, SH berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Bombana. Dari hasil
koordinasi tersebut, Ketua PPK diperintahkan agar mengarahkan sdri. Mutia
Irawati ke TPS lain yang masih melakukan pemungutan suara namun yang
bersangkutan tidak mau menyalurkan suaranya di TPS lain. Sdr. Mutia
Irawati hanya mau menyalurkan suaranya di TPS 02 Desa Tembe
Kecamatan Rarowatu dan pada saat itu ia meminta agar dilakukan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut; (Bukti T-24)
f. Bahwa berdasarkan angka 1 s.d 5 sebagaimana telah diuraikan di atas,
maka dalil pengadu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu VI,
Teradu VII, Teradu VIII, Panwaslu Kecamatan dan PTPS diduga melakukan
pembiaran kepada KPPS, PPK dan Komisioner KPU Kabupaten Bombana
(Teradu III) sehingga mengakibatkan sdri. Mutia Irawati tidak dapat
menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP el di TPS 02 Desa
Tembe, tidak benar dan tidak beralasan hukum;
g. Bahwa terkait pokok aduan pengadu yang pada pokoknya mendalilkan
bahwa Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, dan jajarannya tidak melakukan
tindakan untuk menentukan penanganan pelanggaran Pemilu dan tidak
menindaklanjuti permintaan Sdri. Mutia Irawati yang diajukan secara
tertulis untuk melakukan PSU pada TPS 02 Desa Tembe, para Teradu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa Pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 15.15 Wita, Ketua
Panwaslu Kecamatan Rarowatu Utara atas nama Justang Busasa, S.IP
telah menyampaikan kepada Sdri. Mutia Irawati bersama suaminya
untuk menyampaikan laporan secara resmi terkait dengan kejadian yang
dialaminya di TPS 02 Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Utara kepada
Panwaslu kecamatan Rarowatu Utara;
2) Bahwa pada tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 19.10 WITA, sdr. Mutia
Irawati datang ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rarowatu Utara
dengan maksud melaporkan kejadian yang dialaminya dan membawa
serta surat yang pada pokoknya meminta kepada Panwaslu kecamatan
Rarowatu Utara untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS
02 Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Utara; (Bukti T-25)
3) Bahwa untuk menindaklanjuti maksud dari kedatangan Sdri. Mutiara
Irawati, panwaslu Kecamatan Rarowatu Utara memberikan form B1
(Formulir penerimaan laporan) dan menyampaikan kepada Sdri. Mutia
Irawati untuk melengkapi keterpenuhan syarat formil dan materil
laporannya; (Bukti T-26)
102
4)
Bahwa karena laporan Sdri. Mutia Irawati belum dilengkapi dengan
bukti-bukti maka Panwaslu Kecamatan Rarowatu Utara untuk
melengkapi syarat materil paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan
diterima. Namun sampai dengan batas waktu untuk melengkapi laporan,
yang bersangkutan tidak dapat melengkapi syarat materil laporannya;
5) Bahwa berdasarkan kajian awal Panwaslu Kecamatan Rarowatu Utara
menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena
tidak memenuhi syarat materil; (Bukti T – 27)
h. Bahwa berdasarkan angka 7 huruf a s.d huruf e sebagaimana telah
diuraikan di atas, maka dalil pengadu yang pada pokoknya mendalilkan
bahwa Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, dan jajarannya tidak melakukan
tindakan untuk menentukan penanganan pelanggaran Pemilu dan tidak
menindaklanjuti permintaan Sdri. Mutia Irawati yang diajukan secara
tertulis untuk melakukan PSU pada TPS 02 Desa Tembe, tidak benar dan
tidak beralasan hukum;
i. Bahwa terkait dengan dalil pengadu yang pada pokoknya mendalilkan
Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, dan jajarannya tidak melaksanakan
pengawasan dalam bentuk pengawasan aktif dan temuan pelanggaran
Pemilu berdasarkan pengaduan sehingga menurut terlapor bertentangan
dengan kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur
dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang etika dan pedoman
penyelenggaran Pemilu, Teradu menerangkan bahwa dalil tersebut tidak
benar dan beralasan secara hukum karena:
1) Bawaslu Kabupaten Bombana dan jajarannya telah melakukan
pengawasan melekat pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS
02 Desa Tembe; (Bukti T-27)
2) Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019 ketua
Panwaslu Kecamatan Rarowatu Utara melakukan monitoring
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; (Bukti T-23)
6. Bahwa terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku
Penyelenggara Pemilu terhadap Tidak Adanya Pemberitahuan Pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan
Doule, Kecamatan Rumbia dan TPS 1 Kelurahan Taubonto, Kecamatan
Rarowatu Kabupaten Bombana.
a. Bahwa terhadap dalil pengadu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa
Teradu VI, Teradu VII, Teradu VII dan jajarannya tidak melaksanakan
pengawasan atas adanya pemberitahuan dan surat permintaan saksi
terhadap pengadu sebagai peserta Pemilu 2019 adalah tindakan yang
merugikan pengadu dan perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan
kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam
peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang etika dan pedoman
penyelenggaran pemilu, Teradu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima salinan Keputusan
KPU Kabupaten Bombana Nomor: 375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-
Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jadwal PSU Pasca Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Bombana, Tertanggal 21 April 2019 dan SK KPU
Kabupaten Bombana Nomor 376/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019
Tentang Penetapan Jumlah TPS yang melaksanakan Pemungutan suara
ulang (PSU) dan Jenis Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
tertanggal 21 April 2019; (Bukti T-29)
2) Bahwa dalam SK KPU Nomor 375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019
Tentang Penetapan Jadwal PSU Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
103
Bombana pada diktum KEDUA pada pokoknya disebutkan bahwa hari
dan tanggal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa
Langkowala Kecamatan Lantari Jaya, TPS 5 Desa Teppoe Kecamatan
Poleang Timur, TPS 5 Desa Baliara Selatan Kecamatan Kabaena Barat,
TPS 1 dan TPS 3 Desa Lora Kecamatan Mata Oleo Pasca Rekomendasi
Bawaslu dalam Pemilihan Umum adalah pada hari sabtu tanggal 27
April 2019
b. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Bawaslu Kabupaten Bombana telah
menerima tembusan surat KPU Kabupaten Bombana Nomor 166/PY/01.1-
SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Pemberitahuan pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019, tertanggal 23 April 2019; (Bukti T-
30)
c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima Surat Keputusan KPU
Bombana Nomor 386/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang
Penetapan Jadwal Pemungutan Suara (PSU) Pasca Rekomendasi Penwascam
Kabupaten Bombana, Tertanggal 25 April 2019. Bahwa dalam SK KPU
Kabupaten Bombana tersebut pada diktum Kedua pada pokoknya
disebutkan Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Pemungutan Suara di TPS 2
Kelurahan Taubonto Kecamatan Rarowatu dan TPS 1 dan 3 Kelurahan
Doule Kecamatan Rumbia, pasca rekomendasi Bawasu dalam Pemilihan
Umum adalah hari sabtu tanggal 27 April 2019. (Bukti T-31)
d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima SK KPU Kabupaten
Bombana Nomor: 387/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang
Penetapan Jumlah TPS Yang Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
dan Jenis Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 25
April 2019. (Bukti T-32)
e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Bawaslu Kabupaten
Bombana telah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Bombana
untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan tata cara Pemungutan Suara
dan Penghitungan Suara.
7. Bahwa terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku
Penyelenggara Pemilu 2019 adanya Calon DPRD Kabupaten Bombana Dapil III
Bombana yang terdaftar keanggotaan dan kepengurusannya pada 2 Partai
Politik Peserta Pemilu 2019. Berdasarkan kronologi yang diuraikan Pengadu dan
terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam
pengawasan verifikasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana melekat
wewenang Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII dalam meneliti jika adanya
kesengajaan dan kelalaian, maka Bawaslu Kabupaten Bombana menerangkan
sebagai berikut:
a. Bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah
Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
1) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
2) Bertakrwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia;
4) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam' bahasa Indonesia;
5) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
sekolah lain yang sederajat;
104
6)
Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika;
7) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancamd engan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana;
8) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9) Terdaftar sebagai pemilih;
10) Bersedia bekerja penuh waktu;
11) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,
aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
12) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat,
notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan
penyedia barang dan berhubungan dengan keuangan negara serta
pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan
tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
13) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara
lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan jasa yang pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan
Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
15) Dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan
16) dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
b. Pasal 240 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Kelengkapan
administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
1) Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
2) bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazal, surat tanda
tarnat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan
pendidikan atau program pendidikan menengah;
3) Surat penyataan bermetarai bagi calon anggota DPRD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan
ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan
dari lembaga permasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
4) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas
dari penyahgunaan narkotika;
5) Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
6) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang
ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
7) Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan
publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak
melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan
dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan
105
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di
atas kerta bermeterai cukup;
8) Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala
daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara
nasional inodnesia, atau anggota kepolisian negara republik indonesia,
direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha
milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
9) Kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
10) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1
(satu) parta politik untuk 1(satu) lembaga perwakilan yang
ditandatangani dia tas kerta bermeterai cukup; dan
11) Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu)
daerah pemilihan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup.
c. Bahwa pada tahapan Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah:
1) Pengumuman pengajuan daftar calon
2) Pengajuan daftar calon
3) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon: a.
Anggota DPR b. Anggota DPRD Provinsi c. Anggota DPRD
Kabupaten/Kota.
4) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan
bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu
5) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon
pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
6) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
7) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota
8) Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan
9) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
10) Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan
tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota
11) Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
12) Pemberitahuan pengganti DCS
13) Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota
14) Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten/Kota
15) Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota
16) Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota
17) Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana tidak pernah
menerima laporan sengketa proses pemilu dari Peserta Pemilu.
106
d. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2019 tentang pemilihan
umum pasal 466 sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi
antar peserta pemilu dan sengekta peserta pemilu dengan penyelenggara
pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana pada tahapan pencalonan Anggota
DPRD Kabupaten tidak pernah menerima dari peserta pemilu;
f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana melakkukan pengawasan terhadap
Penetapan daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPRD Kabupaten
Bombana; (Bukti T-33)
KESIMPULAN TERADU
[2.6] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun dalam persidangan, Para Teradu menyampaikan kesimpulan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban Para Teradu yang dirumuskan
sebagai berikut:
1. Bahwa terkait aduan Pengadu bahwa adanya Pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu oleh Para Teradu dan jajaran pada
pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Tahun 2019;
a. Majelis DKPP yang kami hormati, sebagaimana telah kami uraikan pada
jawaban sebelumnya, bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai bentuk
koreksi/perbaikan telah terselenggara secara demokratis, lancar dan sukses
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya
pelanggaran, keberatan peserta pemilu ataupun temuan oleh Panwas. Hal
ini terukur dari Hasil PSU yang diterima oleh seluruh peserta pemilu dalam
pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara mulai dari tingkat PPK hingga ke
KPU Kabupaten Bombana;
b. Yang benar adalah kesalahan prosedur di beberapa TPS, terjadi pada tanggal
17 April 2019, sehingga berdasarkan hasil kajian Para Teradu atas
rekomendasi Panwas telah terpehuni untuk dilakukan PSU sesuai ketentuan
UU Nomor 7/2017 Pasal 372 ayat (2), Pasal 373 jo PKPU Nomor 9/2019
perubahan PKPU Nomor 3/2019 Pasal 65 ayat (2), meliputi:
1) Adanya kesalahan KPPS dalam memberikan Form C6 kepada Pemilih
atas nama SUHARNI yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 3 Desa
Lora namun menyalurkan hak pilihnya di TPS 3 Desa Lora, sehingga
Pemilih atas nama SUHARNI yang terdaftar dalam DPT tidak dapat
menyalurkan hak pilihnya TPS 3 Desa Lora melainkan di TPS 1 Desa
Lora;
2) Adanya kesalahan pencatatan Pemilih atas nama Andi Indah Muliawati
yang terdaftar di DPT pada TPS 4 Teomokole namun menyalurkan hak
pilihnya di TPS 1 Doule tanpa menggunakan Form A5, yang diakomodir
oleh KPPS kedalam DPK;
3) Adanya kesalahan pencatatan Pemilih atas nama Muhtar. S yang
terdaftar di DPT pada TPS 1 Lameong-meong namun menyalurkan hak
pilihnya di TPS 3 Doule tanpa menggunakan Form A5 dengan
mengunakan KTP-el yang diakomodir oleh KPPS kedalam DPK;
4) Adanya kesalahan pencatatan Pemilih atas nama Yusriani yang terdaftar
dalam DPT TPS 11 Kabupaten Kolaka, namun menyalurkan hak pilihnya
di TPS 5 Baliara Selatan tanpa menggunakan Form A5 dengan
mengunakan KTP-el yang diakomodir oleh KPPS kedalam oleh KPPS
kedalam DPK.
107
c. Berkenaan dengan dalil Pengadu bahwa kesalahan prosedur yang terjadi di
beberapa TPS tersebut diatas merupakan pelanggaran etik yang dilakukan
oleh Para Teradu, sangat tidak tepat (Error in persona) oleh karena tugas dan
kewajiban pemungutan suara di TPS merupakan ranah kewenangan
atributif KPPS sebagaimana tertuang dalam UU 7/2017 dan PKPU 3/2019.
Pun demikian pada saat terjadinya pristiwa aquo, Para Teradu tidak pernah
mendapat laporan ataupun informasi dari jajaran badan adhoc, Para Teradu
baru mengetahui saat mendapat rekomendasi Panwas untuk dilakukan PSU;
d. Bahwa benar KPPS bagian dari jajaran KPU Kabupaten, namun pada tanggal
2 s.d 10 April 2019 atau sebelum KPPS menjalankan tugas dan
kewajibannya, Para Teradu telah memberikan Bimbingan Teknis kepada
PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten Bombana terkait tata cara dan prosedur
pelaksanaan pemungutan suara;
e. Yang pastinya bahwa KPPS maupun PPS sebagai jajaran Para Teradu telah
berupaya semaksimal mungkin memastikan hak pilih warga Negara sesuai
prosedur standar dengan melakukan pengecekan NIK ke aplikasi Data
Pemilih KPU RI Pemilu 2019 guna memastikan apakah Pemilih telah
terdaftar dalam DPT pada TPS lain atau belum, namun terkendala akibat
aplikasi Data Pemilih KPU RI tidak dapat terakses;
f. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Pengadu an. Andi Lalo
mengatakan bahwa terdapat Pemilih atas nama SUHARNI mendapat C6
namun tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 3 Desa Lora dan menyalurkan
hak pilihnya di TPS 3 Desa Lora, sehingga Pemilih atas nama SUHARNI yang
terdaftar dalam DPT tidak dapat menyalurkan hak pilihnya TPS 3 Desa Lora
melainkan di TPS 1 Desa Lora;
g. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Para Teradu an. Muh. Albhan
(eks PPK Rumbia) mengatakan terdapat Pemilih atas nama Andi Indah
Muliawati yang terdaftar di DPT pada TPS 4 Teomokole namun menyalurkan
hak pilihnya di TPS 1 Doule tanpa menggunakan Form A5, yang diakomodir
oleh KPPS kedalam DPK;
h. Bahwa keterangan saksi Pengadu an. Andi Lalo dan saksi Muh. Albhan telah
sejalan dan menguatkan jawaban Para Teradu bahwa benar terdapat
kesalahan prosedur di TPS pada tanggal 17 April 2019, sehingga tindakan
Para Teradu melaksanakan PSU atas rekomendasi panwas adalah
merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum dan etika;
i. Bahwa dalam persidangan a quo, Pengadu tidak mampu membuktikan
bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan Para Teradu secara langsung
kaitannya dengan kesalahan prosedur yang terjadi dibeberapa TPS sehingga
mengakibatkan PSU;
j. Oleh karena Pihak Pengadu tidak mampu membuktikan kebenaran dalil
dalam pokok aduannya, dengan demikian dalil Pengadu tidak berdasar
hukum dan beralasan secara hukum bagi DKPP RI untuk menolak pokok
aduan aquo;
2. Terkait aduan Pengadu yang pada pokoknya keberatan atas Penyelenggaran
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS dengan alasan pemborosan
anggaran;
a. Bahwa Para Teradu dalam kapasitasnya selaku Penyelenggara Pemilu dalam
menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan in casu Penyelenggaraan Pemilu
Tahun 2019 segala tindakan hukumnya harus berdasarkan peraturan
perundang-undangan prinsip legalitas yakni segala tindakan/perbuatan
pemerintah/pejabat tata usaha negara menjadi sah jika didasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
108
b. Bahwa tindakan Para Teradu menyelenggarakan PSU, adalah merupakan
bentuk tindaklanjut atas Rekomendasi Panwas untuk dilakukan PSU pada 8
TPS, meliputi:
1) TPS 1 dan TPS 3 Desa Lora, Kecamatan Mataoleo;
2) TPS 5 Baliara Selatan, Kec. Kabaena Barat;
3) TPS 3 Desa Langkowala, Kec. Lantari Jaya;
4) TPS 5 Teppo kec. Poleang Timur;
5) TPS 1 dan TPS 3 Doule Kec. Rumbia;
6) TPS 2 Taubonto Kec. Rarowatu.
c. Bahwa sesuai amanah UU Nomor 7/2017 Pasal 372 ayat (2) jo PKPU Nomor
9/2019 perubahan PKPU Nomor 3/2019 Pasal 65 ayat (2), menyatakan
bahwa “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian
dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan”:
a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan
suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus,
menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara
yang sudah digunakan;
c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan
oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau suket,
dan tidak terdaftar didaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan
memberikan suara di TPS.
d. Bahwa jika merujuk substansi norma dalam ketentuan aqou, terkait
wajibnya pelaksanaan PSU di TPS, terklasifikasi terhadap 2 (dua) hal
mendasar, meliputi:
1) Adanya hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS atau Laporan
Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS; dan
2) terdapat keadaan yang menyebabkan untuk dilakukan PSU.
e. Bahwa ketentuan tersebut diatas, mensyaratkan bahwa Pengawas Pemilu
sebagai fungsi control memiliki kewenangan secara absolut untuk
merekomendasikan PSU di TPS jika terdapat kesalahan procedural;
f. Merespon Rekomendasi Panwas a quo, maka dalam rangka mengedepankan
prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sebagai penyelenggara pemilu, Para Teradu terlebih dahulu melakukan
pencermatan faktual apakah rekomendasi aqou memenuhi syarat formil dan
materil untuk dilakukan PSU berdasar ketentuan UU Nomor 7/2017 Pasal
372 ayat (2), Pasal 373 jo PKPU Nomor 9/2019 Pasal 65 ayat (2);
g. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 18 huruf i UU Nomor 7/2017 mengatur
bahwa Para Teradu berkewajiban menindaklanjuti dengan segera temuan
dan laporan Bawaslu beserta jajarannya;
Bahwa frasa "menindaklanjuti" dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor
7/2017 Pasal 18 huruf i menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan
"menindaklanjuti" adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan
temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan
laporan yang terbukti”.
h. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan faktual terhadap rekomendasi
Pengawas Pemilu secara facto dan dejure telah memenuhi syarat baik formil
maupun materil untuk dilakukan PSU. Oleh karenanya Para Teradu tidak
memiliki alasan hukum untuk tidak melaksanakan PSU di 8 TPS aquo,
109
sebaliknya tindakan Para Teradu telah memberikan kepastian hukum atas
penyelenggaraan Pemilu;
i. Dengan demikian menurut Para Teradu, penyelenggaraan PSU tidak harus
dilihat dari perspektif pemborosan anggaran, tetapi sebagai bentuk upaya
koreksi/perbaikan atas penyelenggaraan pemilu dengan mengedepankan
prinsip kepastian hukum demi melindungi hak konstitusional warga Negara
untuk menyalurkan hak pilihnya secara demokratis yang dilindungi oleh
undang-undang (right to vote) yang hasilnya dapat diterima oleh semua
peserta pemilu;
j. Bahwa dalam persidangan aqou, Pengadu tidak mampu membuktikan aspek
pelanggaran kode etik yang dilakukan Para Teradu akibat melaksanakan
PSU yang oleh UU telah terpenuhi untuk dilaksanakan sebagai bentuk
koreksi/perbaikan pemilu kaitannya dengan pemborosan anggaran;
k. Oleh karena Pihak Pengadu tidak mampu membuktikan kebenaran dalil
dalam pokok aduannya, dengan demikian dalil Pengadu tidak berdasar
hukum dan beralasan secara hukum bagi DKPP RI untuk menolak pokok
aduan aquo;
3. Terkait aduan Pengadu yang mendalilkan “bahwa Para Teradu tidak berlaku
tegas dalam menyikapi persoalan adanya pemilih bernama Kumarno yang
terdaftar dalam DPT di TPS 01 Desa Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara, yang
menyalurkan hak suaranya di TPS 02 Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur
dengan menggunakan KTP-el;
a. Majelis DKPP yang kami hormati, bahwa berkait dalil Pengadu, yang
menyatakan Para Teradu telah melakukan pembiaran sehingga Kumarno
yang tercatat dalam DPT di TPS 01 Desa Karya Baru namun menggunakan
hak pilihnya sebagai pemilih DPK di TPS 002 Desa Mambo adalah dalil yang
TIDAK BENAR atau tidak berdasar, faktanya PPS telah melakukan
pengecekan NIK ke aplikasi Data Pemilih KPU RI, guna memastikan apakah
telah terdaftar di DPT pada TPS lain atau belum. Namun aplikasi tidak dapat
terakses, kemudian pada jari yang bersangkutan tidak terdapat bekas tinta
coblos, maka dalam rangka melindungi hak konstitusional warga Negara,
oleh karena Kumarno memiliki KPT-el berdomisili di Desa Mambo, maka
KPPS mengakomodir yang bersangkutan untuk menyalurkan hak pilihnya
sebagai pemilih DPK;
b. Bahwa persoalan a quo, Para Teradu baru mengetahui secara resmi dalam
forum pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten, pada tanggal 4 Mei 2019,
setelah saksi PPP, bernama Yudi Utama Arsyad menyampaikan dalam form
DB2. Namun sebelum proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten, tidak
terdapat laporan dari jajaran badan adhoc ataupun Rekomendasi Panwas
atau Bawaslu baik lisan maupun tertulis terkait masalah ini kepada Para
Teradu;
c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Pengadu an. Yudi Utama
Asryad telah melaporkan persoalan a quo ke Gakkumdu melalui Bawaslu
Bombana pada tanggal 24 April 2019 namun oleh Bawaslu Bombana telah
dihentikan, dan tidak melaporkan kepada jajaran KPU dalam hal ini KPPS,
PPS Desa Mambo ataupun PPK Poleang Timur. baik melalui surat maupun
forum pleno PPK Poleang Timur;
d. Bahwa dalam persidangan a quo, Pengadu tidak mampu membuktikan
kebenaran dalil dalam pokok aduannya bahwa Para Teradu secara langsung
telah melakukan pembiaran sehingga Kumarno yang tercatat dalam DPT di
TPS 01 Desa Karya Baru namun menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih
DPK di TPS 002 Desa Mambo, yang secara de facto tidak terdapat laporan
110
dari jajaran badan adhoc ataupun Rekomendasi Panwas atau Bawaslu baik
lisan maupun tertulis kepada Para Teradu;
e. Oleh karena Pihak Pengadu tidak mampu membuktikan kebenaran dalil
dalam pokok aduannya, dengan demikian dalil Pengadu tidak berdasar
hukum dan beralasan secara hukum bagi DKPP RI untuk menolak pokok
aduan a quo;
4. Terkait aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Para Teradu dan jajarannya
tidak memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kerugian hak warga
Negara atas nama Mutia Irawati untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai
pemilih DPK pada TPS 002 Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara;
a. Majelis DKPP yang kami hormati, sebagaimana telah kami uraikan pada
jawaban sebelumnya, bahwa Para Teradu dan jajaran telah melakukan
upaya maksimal guna memastikan terlindunginya hak pilih seluruh warga
Negara untuk menyalurkan hak pilihnya. termasuk Mutia Irawati yang tidak
terdaftar dalam DPT pada TPS 2 Desa Tembe dan tanpa A5 namun memiliki
KTP-el Desa Tembe;
b. Bahwa pada tanggal 17 April 2019, sebagai bentuk pelayanan dan kepastian
hukum, Ketua PPS Tembe atas nama Slamet telah melakukan pengecekan
pada aplikasi KPU RI guna memastikan apakah Mutia Irawati sudah
terdaftar di DPT pada TPS lain atau belum hingga pukul 12.00 Wita, namun
tidak memperoleh hasil karena aplikasi Data Pemilih tidak dapat terakses;
c. Atas upaya tersebut, PPS kemudian menyampaikan kepada Mutia Irawati
untuk bersabar karena petugas PPS masih berupaya melakukan pengecekan
kembali ke lokasi lain yang jaraknya sekira 2 kilometer dari lokasi TPS
dengan alasan jaringan, yang saat itu suami Mutia Irawati yang
mendampingi sang isteri mengatakan “Apa boleh buat kalau memang isteri
saya tidak bisa memilih yang penting kalian juga sudah berusaha”. Mutia
Irawati bersama suami kemudian pergi meninggalkan TPS 02 Tembe;
d. Berdasar hasil pengecekan kembali, lagi-lagi aplikasi tidak dapat diakses,
sehingga kemudian PPS berkesimpuan bahwa oleh karena Mutia Irawati
memiliki KTP-el Desa Tembe maka membolehkan untuk menggunakan hak
pilihnya, hanya saja saat Mutia Irawati akan dipersilahklan memilih sudah
tidak lagi berada disekitar TPS 02 Tembe;
e. Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita saat sedang berlangsung proses
penghitungan surat suara Presiden, Mutia Irawati bersama suami datang
kembali ke TPS 02 Tembe. Namun oleh PPS yang berada di TPS 02 Tembe
menyampaikan bahwa karena proses penghitungan surat suara sedang
berlangung, maka Mutia Irawati tidak dapat lagi menyalurkan hak pilihnya
pada TPS 02 Tembe, mengetahui hal tersebut suami Mutia Irawati marah
karena merasa hak pilih istrinya diabaikan sedangkan sebelumnya
mengatakan “Apa boleh buat kalau memang isteri saya tidak bisa memilih
yang penting kalian juga sudah berusaha”;
f. Menyikapi kondisi tersebut, kemudian Karman selaku Ketua PPK Rarowatu
Utara yang baru tiba di TPS 02 Tembe melakukan koordinasi dan
melaporkan kepada Teradu III terkait kondisi di TPS 02 Tembe atas status
Mutia Irawati yang tidak bisa lagi menyalurkan hak pilihnya;
g. Demi melayani hak pilih warga negara, maka oleh Teradu III menyampaikan
kepada Ketua PPK agar mengarahkan Mutia Irawati ke TPS terdekat jika
masih ada yang melakukan proses pemungutan suara. Namun saat Ketua
PPK menyampaikan saran tersebut, Mutia Irawati menolak dan menyatakan
hanya mau memilih di TPS 02 Tembe;
111
h. Dengan demikian, Para Teradu secara kelembagaan in casu melalui Teradu
III serta jajarannya sudah berupaya melaksanakan dengan baik ketentuan
pasal 248 ayat 1 UU No 7/2017 dengan lebih awal memastikan status hak
pilih Mutia Irawati apakah tercatat dalam DPT pada TPS lain atau tidak
melalui aplikasi data pemilih KPU RI, namun saat jajaran Para Teradu
memutuskan untuk membolehkan untuk memilih, Mutia Irawati tidak lagi
berada disekitar TPS 02 Tembe dan nanti kembali ke TPS setelah proses
penghitungan surat suara presiden sedang berlangsung;
i. Dengan demikian maka terhadap dalil aduan bahwa Para Teradu telah
melanggar pasal 40 PKPU Nomor 9/2019 karena sengaja menghilangkan hak
pilih orang, dengan sendirinya telah terbantahkan karena Para Teradu dan
jajarannya telah berupaya melayani hak konstitusional Mutia Irawati untuk
menyalurkan hak pilihnya dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku;
j. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Para Teradu an. Karman (eks
PPK) dan saksi Bawaslu an. Justang (eks Panwascam) menyatakan bahwa
Mutia Irawati ini tidak terdaftar di DPT 02 Tembe namun membawa KTP-el
Desa Tembe saat itu PPS telah berupaya mengecek pada aplikasi Data
Pemilih untuk memastikan apakah telah terdaftar di TPS lain atau tidak,
karena aplikasi Data Pemilih tidak dapat terakses saat itu PPS/KPPS
memutuskan untuk mempersilahkan mempergunakan hak suaranya,
namun saat itu Mutia Irawati tidak berada lagi di TPS 02 Tembe, dan baru
kembali ke TPS 02 Tembe ketika TPS ditutup/sementara perhitungan surat
suara Pilpres, saat disarankan untuk mengecek ke TPS terdekat jika
terdapat TPS yang belum melaksanakan penghitungan suara namun Mutia
Irawati tidak bersedia atau tetap kekeh memilih di TPS 02 Tembe;
k. Bahwa dalam persidangan a quo, Pengadu tidak mampu membuktikan
kebenaran dalil dalam pokok aduannya bahwa Para Teradu secara langsung
telah sengaja menghilangkan hak pilih orang sehingga melanggar pasal 40
PKPU Nomor 9/2019;
l. Oleh karena Pihak Pengadu tidak mampu membuktikan kebenaran dalil
dalam pokok aduannya, dengan demikian dalil Pengadu tidak berdasar
hukum dan beralasan secara hukum bagi DKPP RI untuk menolak pokok
aduan a quo.
5. Terkait aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Para Teradu telah menerbitkan
2 (dua) surat yaitu surat Nomor 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 dan
surat Nomor 168/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019, yang oleh Pengadu
menganggap kabur;
a. Majelis DKPP yang kami hormati, sebagaimana telah kami uraikan pada
jawaban sebelumnya, Bahwa BENAR Para Teradu telah menerbitkan 2 (dua)
surat sebagaimana dalil Pengadu a quo, yang merupakan tindaklanjut atas
Rekomendasi Panwas untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5
TPS, meliputi:
1) TPS 3 Desa Langkowala, Kec. Lantari Jaya.
2) TPS 5 Desa Teppoe, Kec. Poleang Timur.
3) TPS 5 Desa Baliara Selatan, Kec. Kabaena Barat.
4) TPS 1 Desa Lora, Kec. Mata Oleo.
5) TPS 3 Desa Lora, Kec. Mata Oleo.
b. Bahwa substansi kedua surat a quo, merupakan dua hal yang berbeda yang
kurang dipahami secara utuh oleh Pengadu, dimana surat Nomor
166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 merupakan surat terkait
pemberitahuan pelaksanaan PSU, sedangkan surat Nomor 168/PY/01.1-
SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 merupakan surat untuk menghadirkan saksi
112
pada pelaksanaan PSU sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (6) PKPU 3/2019
“KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi untuk hadir dan
menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS”;
c. Kemudian berkaitan dengan SK KPU Bombana Nomor
376/PL/01.7/KPT/7406/KPU-Kab/IV/2019 yang termaktub dalam surat
Nomor 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 terkait pemberitahuan
pelaksanaan PSU, sesungguhnya hal tersebut merupakan landasan atas
ketentuan pasal 66 ayat (3) PKPU Nomor 3/2019 “Pemungutan Suara Ulang
di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan
suara berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota” Sehingga Para
Teradu selain telah menyampaikan waktu Pelaksanaan PSU, sebagai bentuk
keterbukaan dan kepastian hukum juga telah menyampaikan berkait jumlah
TPS mana saja yang akan menyelenggarakan PSU sebagaimana SK 376 a
quo;
d. Begitu pula halnya dengan SK KPU Bombana Nomor
375/PL/01.7/KPT/7406/KPU-Kab/IV/2019 yang termaktub dalam surat
168/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019, sesungguhnya hal tersebut
merupakan landasan atas amanah ketentuan Pasal 66 ayat (6) PKPU 3/2019
“KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi untuk hadir dan
menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS” Sehingga Para Teradu selain
telah meminta untuk menghadirkan saksi pada Pelaksanaan PSU, sebagai
bentuk keterbukaan dan kepastian hukum juga telah menyampaikan berkait
waktu dan jumlah TPS yang akan menyelenggarakan PSU sebagaimana SK
375 a quo;
e. Oleh karena duduk persoalan dalam dalil aquo adalah Pengadu yang tidak
memahami secara utuh substansi dari dua surat yang berbeda yakni surat
Nomor 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 surat pemberitahuan
pelaksanaan PSU, sedangkan surat Nomor 168/PY/01.1-SD/7406/KPU-
Kab/IV/2019 merupakan surat untuk menghadirkan saksi pada
pelaksanaan PSU sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (6) PKPU 3/2019”, dengan
demikian dalil Pengadu tidak berdasar hukum dan beralasan secara hukum
bagi DKPP RI untuk menolak pokok aduan aquo.
6. Terkait aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa tidak adanya pemberitahuan
pelaksanaan PSU di TPS 001 dan TPS 003 Doule Kec. Rumbia dan di TPS 1 Kel.
Taubonto Kec. Rarowatu;
a. Majelis DKPP yang kami hormati, sebagaimana telah kami uraikan pada
jawaban sebelumnya, bahwa Surat Nomor 176.PL/01.7-SD/7406/KPU-
Kab/IV/2019 Tanggal 26 April 2019 tentang Permintaan Saksi PSU Tahun
2019 dan Surat Nomor 178/PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal
26 April 2019 tentang pelaksanaan PSU pada TPS 002 Kel. Taubonto
Kecamatan Rarowatu serta TPS 001 dan 003 Kelurahan Doule Kecamatan
Rumbia, merupakan surat penyampaian dan permintaan saksi terkait
penambahan 3 TPS PSU sebagai tindaklanjut atas rekomendasi Panwas yang
diterima oleh Para Teradu pada tanggal 24 April 2019 pasca ditetapkannya 5
TPS PSU;
b. Penambahan jumlah TPS yang akan melaksanakan PSU a quo dari 5 TPS
menjadi 8 TPS, dikarenakan Para Teradu menerima rekomendasi PSU secara
bertahap dimana limitatif waktu keluarnya rekomendasi oleh Panwas secara
normatif tidak dibatasi oleh regulasi;
c. Bahwa pada Jumat Tanggal 26 April 2019 tepatnya pukul 10.55 wita, Para
Teradu melalui Teradu V (Soeherman) telah menyampaikan pesan
pemberitahuan kepada seluruh peserta pemilu melalui via WhatsApp Group
113
(Silon Partai Se-Kabupaten Bombana) sebagai informasi awal yang berbunyi
sebagaimana kami kutip:
“Mohon maaf, untuk menyampaikan : bahwa ada tambahan PSU untuk TPS 1
& 3 Kel. Doule & TPS 2 Kel.Taubunto yang akan dilaksanakan Sabtu, 27 april
2019 pukul 07.00-13.00 wita demikian kami sampaikan, terimakasih”;
d. Bahwa hari Jumat tanggal 26 April 2019, Para Teradu melalui Staf KPUD
Bombana an. Masdar pada pukul 13.03 Wita telah menyampaikan surat
elektronik (pdf) kepada peserta pemilu berupa surat Nomor 176.PL/01.7-
SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 tentang permintaan saksi tanggal 26 April
2019 via WhatsApp Group (SILON PARTAI SE BOMBANA) yang berdasarkan
riwayat informasi WhatsApp Group, Surat Elektronik aquo telah dibaca oleh
seluruh Liaison Officer (LO) peserta pemilu Tahun 2019 yang juga pengurus
Partai Politik/LO pada tanggal 26 April 2019;
e. Bahwa penyampaian surat elektronik via WhatsApp Group (Silon Partai Se-
Bombana) ini adalah bagian dari second mekanism guna mengantisipasi
terlambatnya surat fisik diantarkan ke masing-masing kantor Partai Politik,
yang pada tahapan-tahapan sebelumnya pun telah dilakukan hal yang sama
dan selalu dihadiri oleh Partai Politik, LO Calon Perseorangan dan Tim
Kampanye Pasangan Calon;
f. Bahwa penyampaian Surat Elektronik pun dibenarkan, sesuai dengan pasal
5 UU ITE menyebutkan bahwa : (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah; (2)
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti
yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Sehingga
dengan demikian Informasi tentang pelaksanaan PSU Tanggal 27 April 2019
di TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia serta TPS 002
Taubonto Kecamatan Rarowatu telah disampaikan sebagai upaya yang di
benarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan;
g. Bahwa Para Teradu melalui Teradu I sebelumnya pada tanggal 24 April 2019
sekira pukul 15.00 wita serta pada tanggal 25 April 2019 sekira pukul 21.00
wita saat melaksanakan Rakor PSU bersama beberapa LO peserta pemilu,
Bawaslu, Polres Bombana/Pabung 1413 Buton, serta partai Politik peserta
Pemilu. Pun telah menyampaikan bahwa ada Tambahan PSU untuk 3 TPS
yang direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan Rumbia dan Panwas
Kecamatan Rarowatu untuk semua jenis Pemilihan;
h. Bahwa dengan demikian berkait dalil aduan a quo, sesungguhnya Para
Teradu telah melaksanakan kewajiban dengan menyampaikan hak atas
informasi secara patut sebagai upaya second mekanism. pasal 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71 dan 72 PKPU 9 Tahun 2019 yang diubah dari PKPU 3 Tahun
2019;
i. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Pengadu an. Mursalim
(Sekretaris PPP Kabupaten Bombana) mengakui bahwa informasi
pelaksanaan PSU 3 TPS itu disampaikan oleh admin/LO PPP yang ada di
WAG silon partai se-Bombana;
j. Bahwa saksi Pengadu an. M. Anis (LO Gerindra) pun membenarkan
informasi dari WAG termasuk surat pdf Surat Nomor 176.PL/01.7-
SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 permintaan saksi tanggal 26 April 2019 via
WhatsApp Group (Silon Partai Se-Bombana);
k. Bahwa kedua saksi Pengadu merasa terbantu dengan kecepatan informasi
dengan penggunaan teknologi komunikasi WhatsApp Group sebagaimana hal
114
yang sama telah dilakukan pada tahapan sebelumnya ketika ada rapat-rapat
yang dilaksanakan KPU/Bawaslu, stakeholder lainnya;
l. Bahwa dalam persidangan a quo, Pengadu tidak mampu membuktikan
kebenaran dalil dalam pokok aduannya bahwa Para Teradu tidak
menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan PSU di TPS 001 dan TPS 003
Doule Kec. Rumbia dan di TPS 1 Kel. Taubonto Kec. Rarowatu. Sebaliknya
Pengadu tidak mampu membantah bukti Para Teradu berupa screenshot
penyampaian surat elektronik (pdf) Nomor 176.PL/01.7-SD/7406/KPU-
Kab/IV/2019 perihal permintaan saksi tertanggal 26 April 2019 melalui via
WhatsApp Group (Silon Partai Se-Bombana);
m. Oleh karena Pihak Pengadu tidak mampu membuktikan kebenaran dalil
dalam pokok aduannya, dengan demikian dalil Pengadu tidak berdasar
hukum dan beralasan secara hukum bagi DKPP RI untuk menolak pokok
aduan a quo.
7. Terkait aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Para Teradu menghentikan
perkara No. 02/TM/PL/Kec.Mataoleo/28.03/IV/2019”;
a. Majelis DKPP yang kami hormati, sebagaimana telah kami uraikan pada
jawaban sebelumnya, bahwa menurut Para Teradu, dalil a quo error in
persona atau aduan salah alamat. Oleh karena perkara a quo merupakan
perkara yang ditangani Bawaslu Bombana sesuai kewenangan berdasarkan
Undang-Undang dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi
pemilu, dan Para Teradu tidak memiliki kapasitas untuk menghentikan
perkara sebagaimana yang didalilkan Pengadu;
b. Bahwa dalam persidangan a quo, Pengadu tidak mampu membuktikan
kebenaran dalil dalam pokok aduannya bahwa Para Teradu telah
menghentikan perkara No. 02/TM/PL/Kec.Mataoleo/28.03/IV/2019;
c. Oleh karena Pihak Pengadu tidak mampu membuktikan kebenaran dalil
dalam pokok aduannya, dengan demikian dalil Pengadu tidak berdasar
hukum dan beralasan secara hukum bagi DKPP RI untuk menolak pokok
aduan a quo.
8. Terkait aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa adanya nama Andi Mashar,
S.Sos pada kepengurusan dan keanggotaan pada dua (2) partai politik peserta
pemilu 2019 yaitu Hanura dan Berkarya akibat kelalaian atau kesengajaan Para
Teradu;
a. Majelis DKPP yang kami hormati, sebagaimana telah kami uraikan pada
jawaban sebelumnya, bahwa dalil Pengadu aquo, TIDAK BENAR, Para
Teradu selaku Penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan tahapan verifikasi
dokumen syarat calon Anggota DPRD Pada Pemilu Tahun 2019, telah
melaksanakan seluruh rangkaian tahapan verifikasi dengan cermat dengan
berpedoman pada SK KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang mana esensi SK KPU 876 aquo
menyatakan bahwa yang harus melampirkan surat mundur dari
organisasi/lembaga/jabatan tertentu ke KPU yang hanyalah:
1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
2) Kepala Desa,
3) Kepala Desa,
4) Perangkat Desa,
5) Aparatur Sipil Negara,
6) Anggota TNI,
7) Anggota Kepolisian Republik Indonesia,
115
8)
Direksi, Komisaris, Dewan, Dewan Pengawas dan/atau karyawan BUMN,
BUMD, BUMdes,
9) Penyelenggara Pemilu,
10) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dicalonkan oleh partai
politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pemilu terakhir.
b. Bahwa Andi Mashar, S.Sos yang saat itu merupakan calon anggota DPRD
Kabupaten Bombana secara resmi hanya didaftarkan oleh Partai Hanura
dengan berlatar belakang seorang “wiraswasta”, sehingga jika merujuk
ketentuan SK KPU RI 876 a quo, maka Andi Mashar, S.Sos tidak masuk
kategori yang diwajibkan untuk melampirkan surat pengunduran diri oleh
karena bukan termasuk dalam 10 kategori tersebut. Soal yang bersangkutan
adalah merupakan mantan kader Partai Berkarya kemudian pindah ke
Partai Hanura, hal tersebut merupakan domain internal partai politik; (Bukti
T-020)
c. Bahwa Para Teradu sudah memeriksa dan memverifikasi berkas
administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bombana, sesuai
ketentuan pasal 7 ayat (1), (5) dan (6) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. dan
Pasal 44 ayat (1) : “KPU melakukan penelitian kegandaan untuk memastikan
syarat calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf p, huruf q dan huruf r”.
Selanjutnya ayat 2 berbunyi : “Penelitian kegandaan sebagaimana ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan Silon sejak tahapan penelitian sampai
dengan 1 (satu) hari sebelum DCT“. Merujuk pada PKPU 20 Tahun 2018
tersebut diatas, KPU Kabupaten Bombana melakukan penelitian kegandaan
dan terhadap berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bombana
3 atas nama Andi Mashar, S.Sos hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai, 1
Dapil, 1 Tingkatan dan data serta syarat pencalonan lengkap dan Memenuhi
Syarat/MS; (Bukti T-021)
d. Bahwa Andi Mashar, S.Sos selaku mantan pengurus DPD Partai Berkarya
Kabupaten Bombana telah menyampaikan surat pengunduran diri dari
Kepengurusan DPD Partai Berkarya Kabupaten Bombana yang secara resmi
diterima oleh Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Bombana, Hendra
Jaya Saputra serta Surat Keterangan dan Klarifikasi Ketua DPD Partai
Berkarya Kabupaten Bombana, Syahwal Gustiamin, SE Nomor
043/PB/V/2019 tertanggal 18 Mei 2019;
e. Berdasarkan fakta persidangan, saksi Pengadu an. Suritman (Ketua DPC
Hanura) mengakui bahwa pada masa pengajuan calon anggota DPRD,
verifikasi administrasi, penetapan DCT, hingga penetapan hasil perolehan
suara tingkat Kabupaten tidak pernah menyampaikan persoalan tersebut di
KPU maupun Bawaslu. saksi baru menyampaikan persoalan a quo setelah
ditetapkannya hasil perolehan suara tingkat kabupaten;
f. Bahwa saksi an. Suritman (Ketua DPC Hanura) adalah merupakan caleg
Nomor urut 1, dengan dapil yang sama Andi Mashar, dengan perolehan
suara peringkat kedua setelah Andi Mashar;
g. Oleh karena Pengadu tidak memahami ketentuan terkait syarat wajib
mundur bagi calon anggota DPRD Kabupaten selain dari 10 (sepuluh) unsur
dari organisasi/lembaga/jabatan tertentu sebagaimana SK KPU RI Nomor
876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan
verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka
dengan demikian dalil Pengadu tidak berdasar hukum dan beralasan secara
hukum bagi DKPP RI untuk menolak pokok aduan a quo.
116
9. Terkait aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu V (Soeherman) berfoto
bersama dengan (Abdul Rahman Farisi) yang merupakan Bakal Calon Gubernur
Sulawesi Tenggara dan peserta Pemilu 2019 dan membagikan status akun
facebook Calon Anggota DPRD RI Dapil Sulawesi Tenggara (Abdul Rahman
Farisi)”
a. Majelis DKPP yang kami hormati, sebagaimana telah kami uraikan pada
jawaban sebelumnya, bahwa BENAR, Teradu V pernah berfoto bersama
Abdul Rahman Farisi maupun meneruskan status facebook milik Abdul
Rahman Farisi, yang pada waktu itu (tempus delicti) Teradu V dalam
kedudukan sebagai masyarakat sipil atau belum mengemban amanah
sebagai penyelenggara pemilu, begitu pula sebaliknya dengan Abdul Rahman
Farisi tidak berkedudukan sebagai peserta Pemilu/Pilkada sebagaimana
yang didalilkan Pengadu;
b. Bahwa Teradu V tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Sdr.
Abdul Rahman Farisi, melainkan sebatas pertemanan biasa. Teradu V
mengenal sdr Abdul Rahman Farisi sebab sekampung halaman dan teman
bermain sejak kecil di Kabupaten Muna. Kebersamaan itu begitu akrab dan
hubungan Silahturrahmi tidak terputus. Yang oleh karena perjalanan
waktu, Abdul Rahman Farisi berdomisili di Makassar sedangkan Teradu V
berdomisili di Kabupaten Bombana. sehingga saat sdr Abdul Rahman Farisi
berkunjung ke Kabupaten Bombana pada kegiatan Silahturrahmi
Kerukunan Keluarga Muna - Kabupaten Bombana, beliau menghubungi
Teradu V byphone. Dimana, pada saat itu, Teradu V adalah manusia bebas
yang tidak bermimpi untuk menjadi Penyelenggara Pemilu;
c. Bahwa terkait dalil aduan Pengadu, bahwa pada tanggal 9 September 2018
Teradu V berfoto bersama Abdul Rahman Farisi pada suatu acara sosialisasi
atau kunjungan yang bertempat di Desa Lampeantani Kecamatan Rarowatu
Kabupaten Bombana, sebagaimana jawaban Teradu V sebelumnya bahwa
BENAR foto tersebut adalah Teradu V bersama Abdul Rahman Farisi, Akan
tetapi foto tersebut bukan pada kegiatan sosialisasi sebagaimana yang
didalilkan Pengadu, melainkan silahturrahmi rumpun Kerukunan Keluarga
Muna – Bombana yang saat itu tempus delicti pada tahun 2017, sehingga
sangat jelas dalil a quo merupakan dalil yang tidak berdasar yang mengarah
fitnah;
10. Bahwa berkenaan dengan proses seleksi calon Anggota KPU Kabupaten
Bombana sebagaimana dalil aduan Pengadu kaitannya dengan kedudukan
Teradu V, perlu kami uraikan secara jelas dan rinci sebagai berikut:
a. Bahwa melalui pengumuman Tim seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Zona Sultra-2 Periode 2018-2023 Nomor 029/Timsel KPU
Kabupaten/Kota Sultra-2/2018 pada tanggal 23 April 2018, Teradu V
dinyatakan Gugur;
b. Bahwa pasca Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang mengembalikan
jumlah keanggotaan KPU Kabupaten/Kota dari 3 orang menjadi 5 orang,
maka KPU RI melalui surat Nomor 1055/PP.08.06-SD/05/KPU/IX/2018
tertanggal 10 September 2018, perihal pelaksanaan uji kelayakan dan
kepatutan Calon Anggota KPUD Kabupaten/Kota periode 2018-2023
penambahan Calon Anggota KPU Kabupaten Bombana pasca putusan MK,
dan dalam lampiran surat tersebut mengusulkan kembali 7 (tujuh) nama
dan dalam lampiran terdapat nama Teradu V;
c. Bahwa melalui Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
660/PP.06-PU/74/Prov/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang
Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU
117
Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan MK),
dalam Lampiran pengumuman tersebut teradu V berada pada urutan ke 5
(lima). Dan dinyatakan lulus seleksi berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor
1205/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Periode
2018-2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018
tertanggal 22 September 2018, Teradu V berada pada urutan ke 2 (dua);
d. Bahwa berkait dalil aduan Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu V
berfoto bersama Sdr. Abdul Rahman Farisi yang merupakan Bakal Calon
Gubernur Sulawesi Tenggara pada bulan Agustus 2018 dan membagikan
Foto Abdul Rahman Farisi yang juga merupakan bakal calon Anggota DPR RI
pada bulan Juli 2018 melalui akun facebok Teradu V yakni akun Facebook
“Eman”; adalah merupakan dalil aduan yang kabur atau tidak berdasar,
dengan uraian sebagai berikut:
1) Bahwa Sdr. Abdul Rahman Farisi bukan merupakan Bakal Calon
Gubernur Sulawesi Tenggara dan tidak pernah diajukan sebagai Bakal
Calon Gubernur Sulawesi Tenggara baik melalui Partai Politik maupun
mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan, bahkan jika merujuk
Tahapan pendaftaran calon gubernur sebagaimana PKPU 2/2018
tentang Perubahan atas PKPU 1/2017 sangat jelas bahwa tahapan
pendaftaran paslon Gubernur dilaksanakan sejak 8 s/d 10 Januari
2018. dan penetapan paslon Gubernur dilaksanakan pada tanggal 12
Februari 2018. Dengan demikian dalil aduan a quo telah terbantahkan
dengan sendirinya. Sedangkan tahapan Pemilu Tahun 2019 sesuai PKPU
Nomor 10/2019 tentang Perubahan keempat atas PKPU Nomor 7/2017
sangat jelas bahwa tahapan pengajuan daftar calon dilaksanakan sejak 4
s/d 17 Juli 2018;
2) Bahwa terkait dalil Pengadu, bahwa Teradu V menghilangkan bukti
riwayat dokumentasi Sdr. Abdul Rahman Farisi di akun facebooknya
sebelum mengikuti seleksi uji kelayakan dan kepatutan dan mengganti
akun facebooknya dari “Eman” menjadi Temon Trotsky, Teradu V
melakukan hal tersebut, semata-mata oleh karena akan mengkuti
seleksi dan tidak ingin menimbulkan persepsi publik bahwa dirinya
adalah bagian dari Tim peserta pemilu.
e. Bahwa dalam persidangan, saat Saksi Pengadu an. Yudi Utama Arsad
dimintai konfirmasi oleh Majelis DKPP terkait bukti yang diajukaan berupa
Screenshot foto Teradu V bersama Sdr. Abdul Rahman Farisi, saksi tidak
dapat membuktikan kepastian waktu, kapan dan dimana pengambilan alat
bukti foto tersebut. Sebab saksi Pengadu maupun Teradu V, tidak berteman
di media Facebook. Sedangkan Teradu V menyadari bahwa foto yang
diajukan aquo merupakan foto pada tahun 2017;
f. Bahwa oleh karena Pengadu tidak mampu membuktikan kebenaran dalil
dalam pokok aduannya terkait kedudukan Teradu V sebagai Anggota KPU
Bombana dan kedudukan Abdul Rahman Farisi sebagai peserta
Pemilu/Pilkada sebagaimana bukti foto pada bulan Juli 2018 maupun bukti
status facebook bulan Agustus 2018, sehingga sangat jelas dalil a quo
merupakan dalil yang tidak berdasar dan merupakan FITNAH;
g. Oleh karena Pihak Pengadu tidak mampu membuktikan kebenaran dalil
dalam pokok aduannya, dengan demikian dalil Pengadu tidak berdasar
hukum dan beralasan secara hukum bagi DKPP RI untuk menolak pokok
aduan a quo.
118
[2.7] PETITUM PARA TERADU
[2.7.1] Petitum Teradu I s.d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Bombana
Teradu I s.d Teradu V memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I s.d Teradu V tidak melakukan pelanggaran Kode Etik;
dan
3. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo
berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya.
[2.7.2] Petitum Teradu VI s.d Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Bombana
Teradu VI s.d Teradu VIII memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu VI s.d Teradu VIII tidak melakukan pelanggaran Kode Etik;
dan
3. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo
berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya.
[2.8] Bukti Teradu
Bahwa untuk menguatkan jawabannya para Teradu telah menyerahkan alat bukti
sebagai berikut:
[2.8.1] Bukti Teradu I s.d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Bombana
Bukti T-1 : Surat Nomor: 166/PY/01.1-SD/7406/KPUKab/IV/2019 Tanggal 23
April 2019 dan 168/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019, Tanggal
24 April 2019;
Bukti T-2 : SK KPU Bombana Nomor: 376/PL/01.7/KPT/7406/KPUKab/IV/
2019, Tanggal 21 April 2019;
Bukti T-3 : SK KPU Bombana Nomor: 375/PL/01.7/KPT/7406/KPUKab/
IV/2019, Tanggal 21 April 2019;
Bukti T-4 : Surat Nomor :125/PL/01.7-Und/7406/KPUKab/IV/2019 Tanggal
03 April 2019;
Bukti T-5 : Rekomendasi Panwascam Mataoleo Nomor: 023/Bawaslu-Prov.SG-
01/Mataoleo/PM.05.02/IV/2019 Tanggal 21 April 2019;
Bukti T-6 : Surat Permintaan Kajian dari PPK Mataoleo Nomor:
15/PPKMTL/IV/2019 Tanggal 22 April 2019;
Bukti T-7 : BA Rapat Pleno Nomor: 49/PL.01.7-BA/7406/KPU-Kab/IV/2019
Tanggal 21 April 2019 dan BA Rapat Pleno Nomor: 50/PL.01.7-
BA/7406/KPUKab/IV/2019 Tanggal 21 April 2019;
Bukti T-8 : Rekomendasi Panwascam Rumbia Nomor: 070/Bawaslu-Prov.SG-
01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019, tertangal 23 April 2019;
Bukti T-9 : Surat Permintaan Kajan dari PPK Rumbia, Nomor:
011/PPKRumbia/IV/2019 Tanggal 24 April 2019;
Bukti T-10 : BA Rapat Pleno Nomor : 54/PL.01.7-BA/7406/KPU-Kab/IV/2019
Tanggal 25 April 2019 dan BA Rapat Pleno Nomor : 55/PL.01.7-
BA/7406/KPUKab/IV/2019 Tanggal 25 April 2019;
Bukti T-11 : Asli Formulir DB.2-KPU;
Bukti T-12 : Surat Nomor : 125/PL/01.7-Und/7406/KPUKab/IV/2019 Tanggal
119
03 April 2019;
Bukti T-13 : Rekomendasi Panwascam Kabaena Barat Nomor : 007/Bawaslu-
Prov.SG-01/Kabaena Barat/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 21 April
2019;
Bukti T-14 : Surat Permintaan Kajan dari PPK Kabaena Barat, Nomor:
020/PPK-KBR/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;
Bukti T-15 : Surat Nomor : 176.PL/01.7-SD/7406/KPUKab/IV/2019 Tanggal 26
April 2019 dan 178/PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019
tertanggal 26 April 2019;
Bukti T-16 : SK KPU Bombana Nomor : 386/PL/01.7/KPT/7406/KPU-
Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 Dan SK KPU Bombana
Nomor : 387/PL/01.7/KPT/7406/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 25
April 2019;
Bukti T-17 : Screenshot chat pemberitahuan PSU di WhatsApp Group SILON
PARTAI se-Bombana;
Bukti T-18 : Screenshot Surat Permintaan Saksi (PDF) di WhatsApp Group
SILON PARTAI se-Bombana;
Bukti T-19 : Undangan Rakor PSU Nomor 169/PP.07.1-Und/7406/KPU-
Kab/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 dan BA Nomor 57/PP.10-
BA/7406/KPUKab/IV/2019 serta Undangan yang disampaikan via
WAG Silon Partai Se-Bombana;
Bukti T-20 : Surat Pernyataan Mundur, Tanda Terima Surat dan Surat
Keterangan dan klarifikasi Ketua DPD Partai Berkarya;
Bukti T-21 : Berkas Pencalonan Andi Mashar yang diusulkan oleh DPD Partai
Hanura Kabupaten Bombana;
Bukti T-22 : Berkas Verifikasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten;
Bukti T-23 : BA Nomor 020/Timsel KPU KAB./KOTA SULTRA-2/IV/2018
Tanggal 2 April 2018, 029/Timsel KPU KAB./KOTA SULTRA-
2/IV/2018 Tanggal 20 April 2018 dan SK KPU RI Nomor
593/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018, Tanggal 21 Juni 2018
Bukti T-24 : Pengumuman Nomor 660/PP.06-PU/74/Prov/IX/2018 tanggal 12
September 2018;
Bukti T-25 : Surat Keputusan KPU RI Nomor: 1205/PP.06-
Kpt/05/KPU/IX/2018, Tanggal 21 September 2018;
[2.8.2] Bukti Teradu VI s.d Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Lebong
Bukti T-1 : Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Bombana Kepada KPU
Kabupaten Bombana tanggal 14 April 2019;
Bukti T-2 : Surat Instruksi Bawaslu Kabupaten Bombana Kepada Seluruh
Panwaslu se-Kabupaten Bombana, tanggal 9 April 2019;
Bukti T-3 : Formulir A Pengawasan Pendistribusian Lofistik C6 KPU;
Bukti T-4 : Bukti Bukti Penelusuran Panwaslu Kecamatan Mataoleo;
Bukti T-5 : Rekomendasi PSU di Kecamatan Mataoleo;
Bukti T-6 : Kutipan Pasal 348 Undang Unadang 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;
Bukti T-7 : Kutipan Pasal 103 dan 106 Undang Unadang 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;
Bukti T-8 : Formulir Penerimaan Temuan Panwaslu Kecamatan Mataoleo;
Bukti T-9 : BA Pleno Registrasi Temuan Panwaslu Kecamatan Mataoleo;
Bukti T-10 : BA Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bombana;
Bukti T-11 : BA Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Bombana;
120
Bukti T-12 : Undangan Peserta Training Of Trainer;
Bukti T-13 : Formulir A PTPS 01 dan 03 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia;
Bukti T-14 : Rekomedasi PSU di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule,
Kecamatan Rumbia;
Bukti T-15 : Formulir A Panwaslu Desa Mambo dan PTPS 02 Desa Mambo
Kecamatan Poleang Timur;
Bukti T-16 : Penerimaan Laporan dari Sdr. Yudi Utama Arsyad;
Bukti T-17 : Tanda Terima Laporan dari Sdr. Yudi Utama Arsyad;
Bukti T-18 : Kajian Awal dan Status Laporan dari Sdr. Yudi Utama Arsyad;
Bukti T-19 : Formulir A atas nama Darma S.Si;
Bukti T-20 : BA Pleno Hasil Penelusuran Desa Mambo;
Bukti T-21 : Formulir Penerimaan Laporan atas nama Muhamad Akram;
Bukti T-22 : Formulir C7 KPU TPS 5 dan Surat Pernyataan KPPS 4 TPS 05 Desa
Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat;
Bukti T-23 : Rekomendasi PSU TPS 05 Desa Baliara Selatan, Kecamatan
Kabaena Barat;
Bukti T-24 : Formulir A Panwaslu Kecamatan Rarowatu Utara;
Bukti T-25 : Surat Permohonan PSU;
Bukti T-26 : Formulir Penerimaan Laporan atas nama Mutia Irawati;
Bukti T-27 : Kajian Awal Panwaslu Kecamatan Rarowatu Utara;
Bukti T-28 : Formulir A Pengawas TPS 02 Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu
Utara;
Bukti T-29 : SK KPU Kabupaten Bombana Nomor: 375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-
Kab/IV/2019 dan Nomor: 376/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-
Kab/IV/2019 ;
Bukti T-30 : Salinan Surat KPU Kabupaten Bombana Nomor: 166/PY/01.1-
SD/7406/KPU-Kab/IV/2019;
Bukti T-31 : Salinan SK KPU Nomor 386/PL.01.7/Kpt/KPU-Kab/IV/2019;
Bukti T-32 : Salinan SK KPU Nomor 387/PL.01.7/Kpt/KPU-Kab/IV/2019;
Bukti T-33 : Formulir A Hasil Pengawasan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD
Kabupaten Bombana;
