Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 179/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 391/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 179/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Hamid Munsir Organisasi/Lembaga : Saksi Partai Hanura Alamat : Desa Lantowua, Kecamatan Rarowaru Utara Kabupaten Bombana Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Rahmawati Organisasi/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Bombana Alamat Kantor : Kabupaten Bombana Untuk selajutnya disebut sebagai --------------------------Teradu I; Nama : Ilyas Organisasi/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Bombana Alamat Kantor : Kabupaten Bombana Untuk selajutnya disebut sebagai -------------------------Teradu II; Nama : La Ode Rahmat Organisasi/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Bombana Alamat Kantor : Kabupaten Bombana Untuk selajutnya disebut sebagai -------------------------Teradu III; Selanjutnya Teradu I sampai dengan Teradu III disebut sebagai------------Para Teradu; [1.3] Telah membaca Pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; 1  Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar jawaban Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu;

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 391/I- P/L-DKPP/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 179/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 4 September 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran oleh Para Teradu dengan tidak menindaklanjuti permintaan pengadu/saksi Parpol yang hadir pada tanggal 20 April 2014 pada rapat Pleno antara Panwaslu Kab. Bombana dan KPU Bombana agar dilakukan pemungutan suara ulang di Kec. Lantari Jaya yang disebabkan tidak ada formulir C1 dan Lampirannya untuk DPR RI, C1 DPD, CI DPRD Kabupaten/Kota. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan bahwa Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf i Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. PETITUM [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terhadap Teradu I, Teradu II dan Teradu III, agar diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 dan P-2 sebagai berikut: Bukti P-1 Rekaman Rapat Pleno Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Bombana; Bukti P-2 Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Tempat Penyimppanan 2  C1 PPK Lantari Jaya Pada Saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 4 September 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 19 s/d 22 April 2014 KPU Kab. Bombana melakukan rekapitulasi penghitungan suara dihadiri komisioner KPUD Kabupaten Bombana, PPK se-Kab. Bombana, saksi parpol, ketiga komisioner Panwaslu Kabupaten Bombana dengan pengawalan aparat keamanan. Karena persoalan Form CI DPR RI Kecamatan Lantari Jaya tidak ada, maka saksi parpol menganggap bahwa pilcaleg tidak legal maka harus diadakan PSU (Pemilihan Suara Ulang). Untuk menyikapi persoalan tersebut, Panwaslu Kabupaten Bombana senantiasa melakukan koordinasi dan meminta petunjuk kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai jajaran satu tingkat di atas, dan didapatkan sebuah kesimpulan bahwa permintaan saksi untuk memberikan rekomendasi kepada KPUD Bombana untuk melakukan PSU (Pemilihan Suara Ulang) tidak dipenuhi karena merujuk kepada UU RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Bab XVI bagian Kesatu tentang Pemungutan Suara Ulang pasal 221 bahwa: (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang -undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan atau c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. 2. Mencermati Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada pasal 221 tersebut, Panwaslu Kabupaten Bombana bersikap tidak menyahuti keinginan saksi untuk melakukan PSU, karena hasil perolehan suara tetap ada di form C1 plano sehingga Panwaslu Kabupaten Bombana mengeluarkan 3  rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bombana untuk membuka C1 plano yang ada dalam Kotak suara Kecamatan Lantari jaya. Akhirnya KPU Kabupaten Bombana melakukan pembukaan kotak berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bombana (yang disertai Berita Acara Pembukaan Kotak Suara) untuk menyaksikan bersama angka perolehan suara di seluruh TPS; 3. Bahwa sehubungan C1 dan Lampirannya untuk DPR RI, C1 DPD, CI DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ada di kecamatan Lantari Jaya, panwaslu Kabupaten Bombana, dalam hal ini devisi pengawasan Panwaslu Kabupaten Bombana telah melakukan kajian awall sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No 13 tahun 2012 yang tertuang dalam Formulir A-1, A-2 dan A-3 dan temuan tersebut diduga melanggar administrasi dan kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bombana. Selanjutnya temuan tersebut dikaji oleh devisi Hukum dan penanganan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 tahun 2012 tentang Pola Penanganan Hukum pelanggaran. Setelah itu panwaslu Kabupaten Bombana melakukan klarifikasi terhadap pihak pihak yang terkait dengan temuan terebut. Berdasarkan kajian laporan yang telah dilakukan oleh devisi hukum dan penanganan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Model B9-DD Nomor: 02/TM/PILEG/V/2014 dalam poin kesimpulan temuan tersebut diduga melanggar administrasi dan kode etik penyelenggara pemilu dan telah direkomendasikan kepada DKPP dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah dituangkan dalam form Model B10-DD dan form Model B11-DD Nomor 050/K1/Panwas-BBN/V/2014. Akhirnya pada tanggal 5 Mei 2014 Panwaslu Kabupaten Bombana telah mengeluarkan pemberitahuan tentang status temuan nomor 02/TM/PILEG/IV/2014 yang ditindaklanjuti ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan DKPP. [2.6] KESIMPULAN PARA TERADU Bahwa Para Teradu telah bertindak secara professional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Para Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Menolak permohonan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III tidak terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang diajukan oleh Pengadu; atau 4  3. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. [2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti berupa: Bukti T-1 Surat No. 15/K-1/Panwas-BNN/X/2013, Perihal: Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Dan Rekomendasi Tindak Lanjut; Bukti T-2 Surat No. 17/K-1/Panwas-BNN/X/2013, Perihal: Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Dan Rekomendasi Tindak Lanjut; Bukti T-3 Surat No. 24/K-1/Panwas-BNN/X/2013, Perihal: Undangan Rakor Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2014; Bukti T-4 Surat No. 22/B-1/Panwas-BNN/XII/2013, Perihal: Penertiban Alat Peraga Kampanye; Bukti T-5 Surat No. 23/B-1/Panwas-BNN/XII/2013, Perihal: Penertiban Alat Peraga Kampanye Bukti T-6 Surat No. 19/K-2/Panwas-BNN/II/2014, Perihal: Penyampaian; Bukti T-7 Surat No. 21/K-2/Panwaslu-BNN/II/2014, Perihal: Data Pengawas pemilu 2014; Bukti T-8 Surat No. 27/K-1/Panwas-BNN/III/2014 Perihal: Penyampaian dan Surat Teguran Tertulis dhpp; Bukti T-9 Surat No. 29/K-1/Panwas-BNN/III/2014, Perihal: Rekomendasi; Bukti T-10 Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Bombana Tahun 2014. [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota 5  Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. 6 [3.1.4] Bahwa Para Pengadu adalah Saksi Partai Hanura di Kecamatan Kenari Jaya yang dapat di kategorikan sebagai Masyarakat, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran etik dengan tidak menindaklanjuti permintaan pengadu sebagai form. C1 untuk DPR, yang tidak tersedia pada 19 TPS di Kecamatan Lantari Jaya. Menurut Pengadu, seharusnya dilakukan PSU, namun para Teradu sama sekali menanggapi keberatan tersebut. [4.2] Menimbang jawaban Para Teradu yang menyangkal dalil pengadu , dengan menyatakan bahwa para Teradu telah menindaklanjuti keberatan pengadu dengan merekomendir pembukaan kotak suara. Tuntutan untuk melaksanakan PSU, menurut para Teradu tidak beralasan, sebab permasalahan bukan pada suarat suara atau proses pemungutan dan hasil perolehan. Meskipun C1 untuk DPR tidak tersedia, hasil perolehan suara tercatat seluruhnya di dalam Formulir Model C1 Plano. Keberatan Pengadu sudah cukup diselesaikan dengan membuka kotak suara demi menjamin suara rakyat yang telah diwujudkan dalam pemungutan suara. Memenuhi tuntutan Pengadu justru akan menyalahi ketentuan, sebab sama sekali tidak ada dasar maupun suatu unsur untuk melakukan PSU. Para Teradu juga telah mengeluarkan rekomendasi tentang adanya pelanggaran administrasi dan kode etik terhadap kasus pada Kecamatan Lantari Jaya tersebut, sebagaimana dituangkan dalam Form Model B10-DD dan Form Model B11-DD No. 050/K1/Panwas- BBN/V/2014. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2014, Panwaslu Kabupaten Bombana menyampaikan pemberitahuan tentang Status Temuan No. 02/TM/PILEG/IV/2014 yang diteruskan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan DKPP; [4.3] Menimbang keterangan para pihak, saksi dan bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, bahwa Form Model C-1 yang tidak tersedia di Kecamatan Lantari Jaya telah ditangani para Teradu dengan baik. Tindakan untuk tidak merekomendasikan PSU sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pembukaan kotak suara untuk melihat Form. C1. Plano, sudah lebih dari cukup untuk mengetahi proses dan hasil pemungutan suara di Kecamatan Lantari Jaya tersebut. Dengan demikian dalil pengadu sama sekali tidak beralasan dan para Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik. 7 [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, dan Teradu III tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, dan Teradu III, atas nama Sdri. Rahmawati, Sdr. Ilyas, dan Sdr. La Ode Rahmat selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bombana terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh lima anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati, dan Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota, pada hari Sabtu tanggal enam bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas dan hari Senin tanggal delapan bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, dan Nelson Simanjuntak, masing- masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. 8  KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, SH. Ida Budhiati, SH.,MH. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 9