Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 196/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara dengan Nomor Pengaduan 415/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 26 Mei 2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 196/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Duater Mastur Purba Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Boven Digoel Alamat : Jl. Trans Papua Tanah Merah, Boven Digoel Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Natalis Tani Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel Alamat : Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Zeivenson Lomban Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Alamat : Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Pomi Bukkang Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Alamat : Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu III; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; 1  Mendengar jawaban para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan: 415/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 26 Mei 2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara: 196/DKPP- PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 1 Oktober 2014, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa pada 15 Mei 2014, 4 (empat) orang Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel mengadakan Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel, namun hasil yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tanggal 22 April 2014 yang tertuang dalam Form Model DB-1 DPRD Kabupaten Boven Digoel; 2. Bahwa pada Pleno Penetapan Kursi dan calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel tersebut dihadiri oleh saksi Partai Politik, Panwaslu Kabupaten Boven Digoel, dan juga Pihak Keamanan; 3. Bahwa Ketua Panwaslu Kabupaten Boven Digoel atas nama Duater Mastur Purba dengan salah satu anggota Panwaslu Kabupaten Boven Digoel atas nama Samuel Yanggam hadir dalam Pleno Penetapan Kursi dan Calon terpilih tersebut. Ketua KPU Boven Digoel membacakan Perolehan Suara Sah Parpol untuk Dapil 1 (satu) dan Dapil 2 (dua), dilanjutkan dengan pembacaan Penetapan Caleg terpilih dimulai dari Dapil 1 (satu) pada saat Pembacaan untuk Dapil 2 (dua) saksi dari Partai Hanura atas nama Simon Tuwok langsung mengajukan interupsi dan ketua KPU Kabupaten Boven Digoel menyampaikan akan menanggapi interupsi tersebut setelah selesai membacakan penetapan Caleg Terpilih; 4. Bahwa 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama Sdr. Manfred Naa dan Sdr. Yohanis Okyap sampai Pukul 12.00 WIT belum ada di tempat Pleno. Sekitar Pukul 12.30 WIT Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama Manfred Naa datang menghadiri Rapat Pleno Penetapan tersebut; 5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan masukan agar KPU Kabupaten Boven Digoel jangan mengesahkan dulu hasil penetapan kursi terpilih, karena menurut Panwaslu Kabupaten Boven Digoel, Pihak KPU belum membacakan Angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Namun Ketua KPU 2  Kabupaten Boven Digoel tidak merespon. Kemudian, Panwaslu Kabupaten Boven Digoel menjelaskan lagi kepada Pihak KPU Boven Digoel, sesuai dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 2012, namun Ketua KPU Boven Digoel tetap tidak merespon, sehingga Panwaslu Kabupaten Boven Digoel mengajukan skors untuk memberi waktu membuat surat Rekomendasi dan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel menyetujuinya; 6. Bahwa setelah Panwaslu Kabupaten Boven Digoel membuat Rekomendasi, yang bersangkutan atas nama Panwaslu Kabupaten Boven Digoel menyerahkan Surat Rekomendasi Nomor: 2/R/Panwaslu-BD/V/2014 Tanggal 15 Mei 2014 kepada Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel. Ketua Panwaslu Kabupaten Boven Digoel diberi kesempatan untuk membacakan isi dari surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Boven Digoel di hadapan peserta rapat Pleno Penetapan tersebut; 7. Bahwa Panwaslu Kabupaten Boven Digoel telah berusaha mencari keberadaan KPU Kabupaten Boven Digoel setelah meninggalkan tempat Pleno Penetapan dan akhirnya menemukan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel di Kantor Polres Kabupaten Boven Digoel. Setelah bertemu dengan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel, Panwaslu Kabupaten Boven Digoel mengingatkan dan mengusulkan kepada Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel untuk melanjutkan Pleno sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Boven Digoel. Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel tidak memenuhi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Boven Digoel dengan alasan tanggal 15 Mei 2014 adalah hari terakhir dan segera dilaporkan ke KPU Provinsi Papua; 8. Bahwa menurut kajian Bawaslu Provinsi Papua atas bukti fotokopi dari salinan Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel (Model EB DPRD Kab/Kota) yang hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama Natalis Tani (Ketua), Zeivenson Lomban, dan Pomi Bukkang ditemukan perbedaan hasil perolehan suara. Terbukti dari salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD kabupaten/Kota tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) Daerah Pemilihan Boven Digoel 1 (satu) dan Dapil Boven Digoel 2 (dua); 9. Bahwa dalam Penetapan Kursi dan Caleg Terpilih KPU wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 211 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 215 huruf a, huruf b dan huruf c; 10. Bahwa perbuatan para Teradu tersebut nyata merugikan orang lain. Dalam hal ini para caleg yang memperoleh suara sesuai Model DB-1 tetapi yang ditetapkan adalah beberapa caleg yang jumlah perolehan suaranya tidak memenuhi syarat perolehan kursi. Terdapat pengalihan suara ke caleg-caleg tersebut (sesuai dengan Model EB DPRD Kab/Kota Dapil Boven Digoel 1 (satu) dan Boven Digoel 2 (dua). Berdasarkan ketentuan Pasal 321 “dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan 3  Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 312, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan Undang-Undang ini (jo pasal 312)”; 11. Bahwa 3 (tiga) komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama Natalis Tani, Zeivenson Lomban, dan Pomi Bukkang juga melanggar kode etik penyelenggara pemilu sesuai Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran administrasi sesuai PKPU 29 Tahun 2013 Pasal 21, Pasal 41, Pasal 44, dan Pasal 45; KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa para Teradu melanggar ketentuan Pasal 2 UU No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; 2. Bahwa para Teradu melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 41, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 29 tahun 2013; 3. Bahwa para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PERMOHONAN [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 2. Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan para Teradu. [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-19 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat dari koalisi dari beberapa Partai Politik yang ditujukan kepada Kapolres Boven Digoel yang isinya berupa surat Laporan; 2. Bukti P-2 : Berita Acara Penolakan Sidang Pleno KPUD Boven Digoel yang ditandatangani oleh 12 (dua belas) Partai Politik; 3. Bukti P-3 : Surat Perolehan Kursi Partai Peserta Pemilu 2014 Kabupaten Boven Digoel; 4. Bukti P-4 : Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 02/R/PANWASLU-BD/V/2014, Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Pleno Penetapan kursi DPRD Kabupaten Boven Digoel; 4 5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel Pemilu Tahun 2014 (Model EB DPRD KAB/Kota); 6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) Dapil Boven Digoel 1 (satu); 7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) Dapil Boven Digoel 2 (dua); 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah Atas Nama Duater Mastur Purba tertanggal 18 Mei 2014, bermaterai 6000; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Duater Mastur Purba, tertanggal 18 Mei 2014, yang dipimpin oleh Anugrah, S.H .,bermaterai 6000; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keterangan/Klarisikasi di Bawah Sumpah Atas Nama Untung Gultom tertanggal 18 Mei 2014, bermaterai 6000; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Untung Gultom, tertanggal 18 Mei 2014, yang dipimpin oleh Anugrah Pata, SH, bermaterai 6000; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah atas nama Samuel S. D. Yanggam, tertanggal 18 Mei 2014, bermaterai 6000; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Samuel S. D. Yanggam, tertanggal 18 Mei 2014, yang dipimpin oleh Anugrah Pata,S.H, bermaterai 6000; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi di Bawah Janji Atas Nama Yohanis Okyap, tertanggal 18 Mei 2014, bermaterai 6000; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Yohanis Okyap, tertanggal 18 Mei 2014, yang dipimpin oleh Anugrah Pata, SH, bermaterai 6000; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah Atas Nama Orgenes Asmuruf, tertanggal 18 Mei 2014, bermaterai 6000; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Orgenes Asmuruf, tertanggal 18 Mei 2014, yang dipimpin oleh Anugrah Pata, SH, bermaterai 6000; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah Atas Nama Manfred Naa, tertanggal 20 Mei 2014, bermaterai 6000; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Manfred Naa, tertanggal 20 Mei 2014, yang dipimpin oleh Anugrah Pata, SH, bermaterai 6000; 5 PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 1 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu I Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama Natalis Tani, anggota KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama Manfred S. Naa, Teradu II, dan Teradu III bersama-sama menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 tingkat Kabupaten Boven Digoel yang dilaksanakan pada 15 April 2014; 2. Bahwa Teradu I Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel sempat menyampaikan keinginan dan pendapatnya agar KPU memperhatikan Caleg yang merupakan penduduk asli dalam proses penetapan Caleg terpilih; 3. Bahwa Teradu I Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel bersikeras menambah Caleg terpilih Partai Demokrat dari sebelumnya 3 kursi menjadi 5 kursi. Selain itu, Caleg terpilih Partai Golkar juga ditambah dari semula 2 kursi menjadi 3 kursi; 4. Bahwa Teradu II dan Teradu III turut menandatangani hasil perolehan suara dan penetapan jumlah kursi yang didalamnya terdapat penambahan jumlah kursi bagi Partai Demokrat dan Partai Golkar tersebut. Tindakan tersebut dilakukan dengan alasan demi mengakomodir keinginan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel; 5. Bahwa atas terjadinya penambahan kursi tersebut, saksi-saksi Partai Politik mengajukan keberatan. Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama Manfred S. Naa memutuskan untuk berkonsultasi kepada KPU Provinsi Papua; 6. Bahwa atas keberatan Partai Politik dimaksud, KPU Kabupaten Digoel dengan supervisi KPU Provinsi Papua pada 24 April 2014 kembali melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Jumlah Kursi dan Caleg Terpilih di Kantor KPU Provinsi Papua. Hasilnya, jumlah kursi bagi Partai Demokrat dikembalikan menjadi 3 kursi dan bagi Partai Golkar dikembalikan menjadi 2 kursi. KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa benar pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tanggal 15 April 2014 terjadi penambahan jumlah kursi bagi Partai Demokrat dan Partai Golkar atas desakan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama Natalis Tani; 2. Bahwa pada 24 April 2014 telah dilakukan perubahan terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi tanggal 15 April 2014. [2.7] PERMOHONAN 6 Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diadukan oleh Pengadu; dan 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu [2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Salinan Berita Acara KPU Model EB DPRD Kabupaten/Kota Nomor 27/BA/KPU/BD/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Pemilihan Umum Tahun 2014; 2. Bukti T-2 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 16/Kpts/KPU/BD/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 3. Bukti T-3 : Salinan Formulir Model EB2 DPRD Kabupaten/Kota; 4. Bukti T-4 : Berkas Lampiran Formulir Model EB-1, EB-3, dan EB-5. [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut: • Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. 7 • Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. • Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: • Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. • Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Boven Digoel, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan. 8

[4.1] Menimbang aduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, atas tindakannya turut serta menandatangani hasil Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel pada 15 Mei 2014. Rapat Pleno tersebut mengubah hasil perolehan kursi dan calon terpilih hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada 22 April 2014 yang tertuang dalam Model DB-1 DPRD Kabupaten Boven Digoel; [4.2] Menimbang jawaban para Teradu pada pokoknya mengakui dalil pokok aduan Pengadu. Bahwa benar para Teradu ikut menandatangani hasil Rapat Pleno pada 15 Mei 2014. Rapat Pleno mengubah perolehan kursi partai dan calon terpilih hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada 22 April 2014. Sebelumnya Partai Demokrat memperoleh 3 (tiga) kursi berubah menjadi 5 (lima) kursi. Partai Golkar sebelumnya memeroleh 2 (dua) kursi berubah menjadi 3 (tiga) kursi. Teradu II dan Teradu III terpaksa ikut menandatangani hasil Rapat Pleno pada 15 Mei 2014 oleh karena permintaan Teradu I Ketua KPU Saudara Natalis Tani (alm) serta kondisi sosial politik yang tidak kondusif. Perubahan perolehan kursi kemudian diperbaiki dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Propinsi Papua; [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak dan bukti dokumen dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa keputusan KPU bersifat kolektif kolegial. Setiap anggota mempunyai hak yang sama dan setara dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sikap Teradu II dan Teradu III yang membiarkan Teradu I Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel saat itu atas nama Natalis Tani memaksakan kehendaknya agar KPU Kabupaten Boven Digoel secara kelembagaan mengambil keputusan yang nyata-nyata melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sikap yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan asas kemandirian dan kejujuran yang diatur dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sebagai anggota KPU Kabupaten Boven Digoel, Teradu II dan Teradu III dalam menjalankan tugasnya, berkewajiban untuk senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penetapan perolehan jumlah kursi bagi Partai Politik peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014. Sikap Teradu II dan Teradu III yang melakukan pembiaran terjadinya tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan Teradu I, padahal pada saat yang sama memiliki kewenangan dan otoritas yang dapat digunakan untuk mencegahnya, merupakan suatu kesengajaan yang merusak dan mengancam keteraturan dan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan Pemilu yang 9 berintegritas. DKPP berpendapat bahwa Teradu II dan Teradu III telah melanggar asas kepastian hukum dan asas profesionalitas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf d dan huruf i juncto Pasal 11 dan Pasal 15 huruf a dan huruf b Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.4] Menimbang bahwa Teradu II dan Teradu III telah melakukan perubahan atas hasil perolehan suara, namun tindakan tersebut dilakukan setelah Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel meninggal dunia. Seharusnya, Teradu II dan Teradu III sejak awal konsisten terhadap perolehan suara yang sebenarnya dan tidak membiarkan apalagi menyetujui tindakan sepihak Teradu I. Tindakan melakukan perubahan tersebut merupakan hal yang positif, dan menjadi pertimbangan untuk meringankan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Teradu II dan Teradu III; [4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Tuntutan terhadap Teradu I tidak dapat lagi dilanjutkan karena Teradu I telah meninggal dunia; [5.4] Teradu II dan Teradu III terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu II atas nama Zelvenson Lomban dan Teradu III atas nama Pomi Bukang selaku Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua; 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan 10 Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 11