Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 97/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor: 174/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 7 Mei 2014 perihal Laporan Pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan anggota KPU Kabupaten Boven Digoel dan Ketua dan anggota KPU Provinsi Papua, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Willibrodus M.W. Tanggoy Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jl. Arimop Km.04 Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pengadu I; Nama : Cornelis F. Wigo Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pengadu II;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Natalis Tani Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel Alamat Kantor : Jl. Ampera No.2 Tanah Merah Selanjutnya Teradu disebut sebagai --------------------------------- Teradu I; Nama : Zeivenson Lomban Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Alamat Kantor : Jl. Ampera No.2 Tanah Merah Selanjutnya Teradu disebut sebagai --------------------------------- Teradu II; Nama : Adam Arisoi Jabatan : Ketua KPU Provinsi Papua Alamat Kantor : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura Selanjutnya Teradu disebut sebagai --------------------------------- Teradu III; Nama : Beatrix Wanane 1  Jabatan : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat Kantor : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura Selanjutnya Teradu disebut sebagai --------------------------------- Teradu IV; Nama : Tarwinto Jabatan : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat Kantor : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura Selanjutnya Teradu disebut sebagai --------------------------------- Teradu V; Nama : Sombuk Musa Yosef Jabatan : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat Kantor : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura Selanjutnya Teradu disebut sebagai --------------------------------- Teradu VI; Nama : Sadrak Nawipa Jabatan : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat Kantor : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura Selanjutnya Teradu disebut sebagai --------------------------------- Teradu VII; [1.3] Telah membaca Pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

Menimbang bahwaPengadu telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor: 174/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 7 Mei 2014 perihal Laporan Pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan anggota KPU Kabupaten Boven Digoel dan Ketua dan anggota KPU Provinsi Papua, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1]Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 30Mei 2014 dan tanggal 24 Juni 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan surat Tim Seleksi Kabupaten Boven Digoel No: 16/Timsel/BVD/2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim Seleksi Pamfilia Montayo pada tanggal 10 Juli 2013 menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU KabupatenBoven Digoel kepada KPU Provinsi Papua yaitu atas nama: Adrianus Moromon, Cornelis F Wigo, Manfred S Naa, Natali B Kaket, Natalis Tani, Pomi Bungkang, Sanfrida J.D.A Kuwet, Vitalis Dambi, Willibrodus Tanggoy, Yohanes Okyap; 2 2. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014 KPU Provinsi Papua menetapkan dan melantik 5 orang anggota KPU Provinsi Boven Digoel yaitu: Natalis Tani, Manfred S Naa, Pomi Bungkang, Zevienson Lomban, dan Yohanes Okyap berdasarkan Surat KPU Provinsi Papua No:75/B2/KPU.Prov.030/I/2013 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No: 44/Kpts/KPU.Prov.030/2014 pada tanggal 3 Februari 2014 di kantor KPU Provinsi Papua; 3. Bahwa KPU Provinsi Papua melaksanakan uji Kepatutan dan Kelayakan pada tanggal 7 Oktober 2014, dan pada tanggal 30 Januari 2014 KPU Provinsi Papua menetapkan 5 anggota KPU Kabupaten Boven Digoel dari 10 (sepuluh) peringkat teratas, berarti proses ini dilakukan selama kurang lebih 113 hari kerja; 4. Bahwa dari 10 (sepuluh) nama calon yang disampaikan Tim Seleksi KPU Kabupaten Boven Digoel ke KPU Provinsi Papua dan menetapkan 5 (lima) calon anggota terpilih. Ada kejanggalan yang muncul yaitu ada 1 (satu) nama yang muncul pada penetapan tersebut padahal nama yang bersangkutan tidak tertera dalam 10 (sepuluh) besar calon anggota yang disampaikan Tim Seleksi ke KPU Provinsi Papua atas nama Zevienson Lomban; 5. Bahwa Pengadu menyebutkan Natalis Tani selaku Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel terlibat Partai Politik, dibuktikan dengan SK DPP PKDI (Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia) Nomor: 032.016/DPP/PKDI/TUS/06/2011. KESIMPULAN [2.2]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3) huruf c, Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (5)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011Tentang Penyelanggaraan Pemilihan Umum. PETITUM [2.3]Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [2.4]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Perbedaan Lampiran SK Asli dengan lampiran SK palsu DPC PKDI Boven Digoel Natalis Tani; 2. Bukti P-2 : Daftar 10 besarcalon anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Tidak terdapat nama Zevienson Lomban; 3. Bukti P-3 : Pengumunan Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten 3  Boven Digoel No : 01/TIM-SEL/BVD/2013; 4. Bukti P-4 : Surat Timsel ke KPU Provinsi Papua no:16/Timsel/BVD/2013 tentang 10 besar nama calon anggota KPU Kabupaten Boven Digoel; 5. Bukti P-5 : Pengumuman KPU Provinsi Papua No:75/B2/KPU. Prov.030/2013; 6. Bukti P-6 : Keputusan KPU Provinsi Papua No: 44/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel; 7. Bukti P-7 : Kajian laporan Model B.9-DD Bawaslu Provinsi Papua No:07/TM/PILEG/IV/2014; 8. Bukti P-8 : Berita acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Papua; 9. Bukti P-9 : Model DB-1 DPD; 10 Bukti P-10 : Model DB-1 DPRD Provinsi. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Teradu III sampai dengan Teradu VII telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 30Mei 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu III sampai dengan Teradu VIItelah melakukan klarifikasi langsung ke Kabupaten Boven Digoel. Dalam tinjauan lapangan itu dilakukan penelusuran dokumen dan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui atau terkait dengan informasi yang dilaporkan, terutama dengan pihak Sekretariat KPU Boven Digoel dan Badan Kesbangpol Kabupaten Boven Digoel; 2. Bahwa dari kunjungan itu diperoleh klarifikasi bahwa hanya 1 (satu) orang dari 10 (sepuluh) orang kandidat anggota KPU Kabupaten Boven Digoel a.n Sanfrida J. Kuwet yang terkait dengan kegiatan partai politik sebagai Caleg salah satu Partai dalam Pemilu Legislatif 2009. Tudingan terhadap tindakan lainnya tidak terbukti, termasuk tudingan kepada Sdr. Natalis Tani; 3. Bahwa setelah investigasi laporan dan klarifikasi untuk memenuhi syarat kuota 10 (sepuluh) besar, Teradu III sampai dengan Teradu VIImerasa perlu untuk memanggil salah satu kandidat yang terbukti memiliki keterkaitan parpol, calon tersebut adalah Sdr. Zeivenson Lomban sebagaimana tertera pada pengumuman hasil seleksi 20 (dua puluh) besar No. 11/Timsel/BVD/2012 tanggal 27 Juli 2013; 4. Bahwa panggilan itu kemudian mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Timsel dan Sdri. Sanfrida J. Kuwet. Dalam pertemuan dengan Ketua Timsel, Teradu III sampai dengan Teradu VIItelah menjelaskan dasar 4  penggantian dengan bukti-bukti yang ada. Temuan ini diakui oleh Timsel yang kemudian menyarankan penggantinya adalah calon perempuan juga, dengan alasan keterwakilan perempuan. Namun Teradu III sampai dengan Teradu VIIberpendapat bahwa calon yang diusulkan berada pada urutan 17. Sdri. Sanfrida J. Kuwet juga mengakui bahwa dirinya adalah Caleg yang diperuntukan hanya untuk mengisi kuota perempuan sebagaimana persyaratan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009; 5. Calon Pengganti yang dipanggil (Teradu II) kemudian mengikuti Fit and Proper Test di Jayapura. Dengan demikian Teradu III sampai dengan Teradu VIItelah memenuhi syarat 10 (sepuluh) orang. Dari seleksi itu Sdr. Zeivenson Lomban dan Natalis Tani terpilih sebagai Anggota KPU Boven Digoel sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Prov. Papua No. 44/KPTS/KPU.PROV.030/2014, Sdr. Natalis Tani kemudian terpilih dan diangkat sebagai Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel. [2.6] PERMOHONAN Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diadukan oleh Para Pengadu. [2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu mengajukan bukti berupa : 1. Bukti T-1 : Keputusan KPU Provinsi Papua No. 52/KPTS/KPU.PROV.030/2013 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel; 2. Bukti T-2 : Keputusan KPU Provinsi Papua No. 75/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel; 3. Bukti T-3 : Surat KPU RI No. 405/KPU/VI/2013 Perihal : pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 4. Bukti T-4 : Daftar Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel 5. Bukti T-5 : Laporan Verifikasi Faktual Calon Anggota KPU yang Terindikasi Pengurus Partai Politik Kabupaten Boven Digoel, 5  tanggal 8 Januari 2014; 6. Bukti T-6 : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab/Kota dalam Pemilu tahun 2009; 7. Bukti T-7 : Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, Dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel No. 11/Timsel/BVD/2013 8. Bukti T-8 : Keputusan KPU Provinsi Papua No. 44/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel; 9. Bukti T-9 : Keputusan KPU Provinsi Papua No. 52/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tentang Penetapan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel; [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 6  b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2]Bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu I dan Pengadu II adalah Pegawai Negeri Sipil yang dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan. 7

[4.1]Menimbang bahwa pengaduan Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan perbuatan Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel terlibat Partai Politik, dibuktikan dengan SK DPP PKDI (Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia) Nomor: 032.016/DPP/PKDI/TUS/06/201. Kemudian Teradu III sampai dengan Teradu VII melaksankan uji Kepatutan dan Kelayakan pada tanggal 7 Oktober 2014, dan pada tanggal 30 Januari 2014 KPU Provinsi Papua menetapkan 5 anggota KPU KabupatenBoven Digoel dari 10 peringkat teratas. Penetapan 5 (lima) calon anggota terpilih, Teradu III sampai dengan Teradu VIImemasukan Teradu II yang namanya tidak tercantum dalam 10 (sepuluh) besar calon anggota yang disampaikan Tim Seleksi ke KPU Provinsi Papua; [4.2]Menimbang bahwa Teradu menyangkal pengaduan Pengadu, dan menyatakan bahwa tindakan Teradu III sampai dengan Teradu VIItelah melakukan klarifikasi langsung ke Kabupaten Boven Digoel dengan melakukan tinjauan lapangan dengan melakukan penelusuran dokumen dan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui atau terkait dengan informasi yang dilaporkan, terutama dengan pihak sekretariat KPU Boven Digoel dan Badan Kesbangpol Kabupaten Boven Digoel. Berdasarkan klarifikasi, 1 (satu) orang dari 10 (sepuluh) orang kandidat anggota KPU Kabupaten Boven Digoel a.n Sanfrida J. Kuwet terbukti merupakan anggota partai politik dan menjadi Caleg PKPI. Teradu III-VIII mengatakan, bahwa dalam rangka memenuhi kuota 10 besar, nomor urut 11 kemudian dimasukkan untuk turut dalam proses seleksi melalui fit and proter test menyaring 5 (lima) orang. [4.3]Menimbang keterangan dari Para Pihak, bukti dan dokumen Pengadu, DKPP berpendapat bahwa terpilihnya Teradu IIsebagai anggota KPU Kabupaten Boven Digoel telah melalui prosedur seleksi anggota KPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutiFit and Proper Test di Jayapura untuk memenuhi syarat 10 (sepuluh) orang sebagai pengganti Sdri. Sanfrida J. Kuwet yang terlibat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 sebagai salah satu Caleg. Terhadap Teradu III sampai dengan Teradu VII,DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah bertindak maksimal dengan melakukan peninjauan lapangan, pemeriksaan dokumen dan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui atau terkait dengan informasi yang dilaporkan, terutama dengan pihak sekretariat KPU Boven Digoel dan Badan Kesbangpol Kabupaten Boven Digoel yang kemudian diperoleh klarifikasi bahwa hanya 1 (satu) orang dari 10 (sepuluh) orang kandidat anggota KPU Kabupaten Boven Digoel a.n Sanfrida J. Kuwet. Teradu III sampai dengan Teradu VIIdalam seleksi anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Periode 2013-2018 ini telah melakukan prosedur yang benar. Tindakan ini dibuktikan dengan melakukan Fit and Proper Test Teradu II sebagai pengganti Sdri. Sanfrida J. Kuwet yang terlibat partai politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009. Dengan demikian DKPP berkesimpulan Para Teradu 8 tidak melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3) huruf c, Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (5)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelanggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.6]Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3]Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VIItidakterbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolakpengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. MerehabilitasiTeradu I, dan Teradu II selaku Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama Sdr. Natalis Tani dan Sdr. Zeivenson Lomban, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VIIselaku Anggota KPU Provinsi Papuaatas nama Sdr. Adam Arisoi, Sdri. Beatrix Wanane, Sdr. Tarwinto, Sdr. Sombuk Musa Yosef, dan Sdr. Sadrak Nawipaterhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada KPUProvinsi Papua dan KPURepublik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,S.H., 9  selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr.Anna Erliyana, S.H., M.H.,Dr. Valina Singka Subekti,M.Si.,Pdt.,Saut Hamonangan Sirait,M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.,Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggaltiga puluhbulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggalSembilan bulanJuli tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr.Anna Erliyana, S.H., M.H.,Dr. Valina Singka Subekti,M.Si.,Pdt. Saut Hamonangan Sirait,M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H.dan Ir. Nelson Simanjuntak,S.H., M.H.masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 10 11