Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 92/DKPP-PKE-IV/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 184/I- P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 92/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Kenius Heselo Tempat dan Tanggal Lahir : Yahukimo, 24 September 1986 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kota Jayapura Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Yohanis Okyap Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel Alamat Kantor : Jalan Ampera Nomor 2 Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Manfred S Naa Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel 1  Alamat Kantor : Jalan Ampera Nomor 2 Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Pomi Bukkang Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Alamat Kantor : Jalan Ampera Nomor 2 Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Zeivenson Lomban Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Alamat Kantor : Jalan Ampera Nomor 2 Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Adrianus Moromon Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Alamat Kantor : Jalan Ampera Nomor 2 Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu V; Selanjutnya Teradu I s.d V disebut sebagai......................................Para Teradu [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar keterangan saksi; Membaca dan memeriksa keterangan pihak terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor:184/I-P/L- DKPP/2015, tanggal 28 Oktober 2015 dan penerusan Bawaslu Papua tertanggal 30 2 Oktober yang diregistrasi dengan Perkara Nomor:92/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPPdan disampaikan secara lisan di muka sidang tanggal 27 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Para Teradu telah menetapkan hasil pleno dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU-BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel. 2. Pada tanggal 25 Agustus 2015 dilakukan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan masa perbaikan sampai 30 Agustus 2015. 3. Tahapan yang telah dilalui KPU Kabupaten Boven Digoel sesungguhnya bersifat final dan mengikat (inkracht). 4. Bahwa Pasangan Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Pasangan Calon pada 24 Agustus 2015 adalah sebanyak 4 (empat) pasangan calon. 5. Bahwa kemudian Para Teradu menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membatalkan keputusan sebelumnya yang sudah bersifat inkracht secara yuridis sebagimana tercantum dalam Permohonan Nomor 01/PS/PWSL.BD.33.04/VIII/2015 sebagaimana terlampir 6. Bahwa pada tanggal 4 September 2015 Para Teradu mengeluarkan surat penyampaian Berita Acara Nomor: 28/BA/KPU-BD/IX/2015 tentang Penetapan pasangan Calon Edward Haurissa dan Pdt. Paulus Etras S.Th., S.IP sebagai pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor urut 5. 7. Bahwa Para Teradu telah mengubah keputusan yang telah diterbitkan 24 Agustus 2015 yang bersifat final dan mengikat. 8. Para Teradu telah melakukan kesepakatan dengan pihak tertentu yang dapat merugikan masyarakat dalam proses pemilu dimaksud. 9. Bahwa sebelumnya dalam proses verifikasi administrasi, Pasangan pasangan Bakal Calon Edward Haurissa dan Pdt. Paulus Etras S.Th., S.IPdinyatakan Tidak memenuhi Syarat. 10. Sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Agutus 2015 KPU Kabupaten Boven Digoel tidak melakukan verifikasi berkas pasangan calon secara faktual, buktinya pada tanggal 24 Agutus 2015 KPU kab. Boven Digoel meloloskan salah satu pasangan calon yang masih berstatus “bebas bersyarat” atau narapidana atas 3  nama Yusak Yaluwo, SH.,M.Si karena masih menjalani hukuman atau pembebasan bersyarat dari 24 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017. 11. Tindakan meloloskan Yusak Yaluwo tanpa melalui proses verifikasi administrasi maupun faktual karena masih berstatus Bebas Bersyarat. 12. Bahwa Para Teradu diduga melanggar ketentuan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur , pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. 13. Bahwa Para Teradu telah melanggar Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan , Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota. Ketentuan yang dilanggar adalah:  Pasal 1 ayat (2) tentang Pasangan Calon Gubernur dna Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikotayang telah memenuhi syarat dan t ditetapkan menjadi Peserta Pemilihan  Pasal 6 ayat (2) Jo Poin b tentang pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara 14. Bahwa Para Teradu telah melanggar Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Bab IV tentang Tata Cara penelitian Bakal Calon:  Pasal 39  Pasal 40 ayat 1 huruf a dan b  Pasal 42 huruf a,b,c, d,e dan f  Pasal 43 ayat (1) huruf a  Pasal 44 ayat (1)  Pasal 45 ayat 1, 2, dan 3. 15. Bahwa Para Teradu melanggar Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (1) huruf f angka1, huruf i, dan huruf j, ayat (7) huruf a, huruf c angka 1, dan huruf d. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadumemohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu; 2. Menyatakan Para Pengadu telah dirugikan oleh Para Teradu 3. Menjatuhkan sanksi etik kepada Para Teradu; 4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. 4 [2.3]BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-15sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Tahapan Program dan jadwal penyelenggara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Boven Digoel Nomor 23/KPU- BD/VIII/2015; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Boven Diogel No. 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita acara sengketa Panwas Kab. Boven Digoel No. 01/PS/PWSL.BD.33.04/VIII/2015; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Boven Digoel No. 28/BA/KPU- BD/IX/2015; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 127 PK/Pid.Sus/2015; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Kemenkumham No. Pas- 17.PK.01.05.06. Tahun 2013; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat keterangan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin No. W11.Pas.Pas.1-PK.01.01.02-5215; 9. Bukti P-9 : Surat Rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia No. 0275/Bawaslu/X/2015; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia No. 0302/Bawaslu/X/2015; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia RI No. PAS1.PK.01.05.06-14; 12. Bukti P-12 : Fotokopi surat KPU RI No. 643/KPU/X/2015; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Prov. Papua No. 134/Bawaslu-Papua/X/2015; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua No. 152/bawaslu-Papua/XI/2014; 15. Bukti P-15 : Fotokopi berita acara Panwaslu Kab. Boven Digoel No. 09/Panwaslupilkada-BD/X/2015; [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU 5 Bahwa dalam menjawab Pokok aduan yang diajukan Pengadu,Para Teradu telah menyampaikan jawaban dalam Sidang DKPP 27 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu bukan penduduk Boven Digoel. Ia tidak memahami kondisi yang sebenarnya terjadi di Boven Digoel, dan Pengaduan yang disampaikan tidak jelas. 2. Bahwa Perubahan Surat Keputusan KPU Boven Digoel dari Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 menjadi Nomor 20/Kpts/KPU/BD/IX/2015 sebagaimana aduan pengadu, adalah berdasarkan rekomendasi Panwas Boven Digoel. Terbitnya rekomendasi Panwas mengubah jumlah Calon yang semula 4 (empat) menjadi 5 (lima) pasangan. Calon yang baru masuk tersebut a.n Edward Ch. Haurisa. Hal itu dilakukan oleh KPU karena KPU wajib melaksanakan rekomendasi Panwas Boven Digoel. 3. Bahwa Teradu III a.n Pomi Bukkang tidak ikut menandatangani Berita Acara Nomor 28/BA/KPU-BD/IX/2015 karena sedang mengawal percetakan surat suara. 4. Bahwa Para Teradu telah melakukan verifikasi dukungan Partai Politik. 5. Para Teradu tidak melaksanakan verfikasi berkas ijazah para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan alasan waktu. 6. Bahwa Teradu II Manfred Naa dan Teradu IV Zeivenson Lomban telah melakukan verifikasi ke Kemenkumham dalam rangka meneliti keabsahan bakal calon Terpidana bersyarat. 7. Teradu I juga telah bertemu dengan Staf Sekretariat umum Kemenkumham untuk meminta kejelasan Status Balon Yusak Yaluwo. 8. Bahwa dalam jadwal yang ditentukan untuk melakukan verifikasi, Para Teradu fokus pada dukungan partai politik. Selanjutnya fokus pada Calon Bupati yang masih Pegawai negeri Sipil (PNS). 9. Setelah surat Bawaslu RI turun melalui Panwas Boven Digoel, Teradu I dan V melakukan verifikasi. 10. Para Teradu bersurat ke Lapas Sukamiskin Bandung perihal status Yusak Yaluwo juga bersurat ke Dirjen Lapas Kemenkumham, dan Menkumham. 11. Dalam hal meloloskan seorang Terpidana bebas bersyarat, Para Teradu berpatokan pada Peraturan KPU Nomor 9 Bahwa mantan Narapidana boleh mencalonkan diri sebagai calon dalam Pilkada berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi yang memulihkan hak konstitusional seorang mantan Narapidana. [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 6 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu;dan 4. Apabila majelis DKPP berkeyakinan lain, mohon Putusan seadil-adilnya. [2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua bertindak selaku Pihak Terkait dan memberi keterangan melalui surat yang diterima DKPP pada 1 Desember 2015 sebagai berikut: 1. Pada hari Minggu Tanggal 15 November 2015, Perusahan pemenang tender melakukan pencetakan surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sebanyak (DPT+2,5%) 47.218+1.180 = 48.398 dengan mengikutsertakan paslon nomor urut 4 Yusak Yaluwo dan Yakon Weremba. Tindakan tersebut atas desakan Teradu III a.n Pomi Bukkang setelah melakukan kompromi dengan Teradu II Manfred S. Naa dan Teradu IV a.n Zeivenson Lomban. Padahal KPU dan Bawaslu Provinsi Papua sedang berkoordinasi dengan KPU RI dan BAWASLU RI, sehingga melarang mencetak logistik, sambil menunggu hasil koordinasi tersebut. Akibat perbuatan tersebut Negara telah dirugikan 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); 2. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2015 KPU Kabupaten Boven Digoel bertempat di ruang rapat kantor KPU Provinsi Papua Jl. Soa Siu Dok II Jayapura, telah melaksanakan pleno penetapan terkait pasangan calon yang masih menyandang status terpidana dan masih menjalani bebas bersyarat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel periode 2015 -2020. Langkah Para Teradu Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 152/BAWASLU-PAPUA/XI/2015 tanggal 3 November 2015 perihal penerusan pelanggaran Administrasi. Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 21/Kpts/KPU/BD/XI/2015; (Rekomendasi Bawaslu dan SK terlampir). Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua beserta Ketua dan 2 (dua) anggota KPU Provinsi Papua serta Kuasa Hukum Pasangan calon nomor urut 4 Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. Perlu KPU Provinsi Papua sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua memberikan rekomendasi kepada KPU Boven Digoel karena Panwas Boven Digoel telah diberhentikan sementara dan mengambil alih tugas dan kewenangannya; (Daftar hadir terlampir) 3. Pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 bertempat di Hotel Triton Jayapura 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Teradu II Manfred S Naa, SH., Teradu III Pomi Bukkang,dan Teradu IV Zeivenson Lomban, SH telah bertindak atas nama lembaga KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan Pleno dan menyatakan Paslon atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba memenuhi syarat (MS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 44/BA/KPU-BD/XI/2015 dan Keputusan Nomor: 27/Kpts/KPU/BD/2015. Hal ini bertentangan dengan keputusan 3 hari 7  sebelumnya yang menyatakan Paslon tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS); (BA dan SK Terlampir) 4. Penetapan kembali Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba tersebut tidak menghadirkan Bawaslu Provinsi Papua sebagai pengawas atas nama Panitia Pengawas Pemilihan dan KPU Provinsi Papua sebagai atasan hierarkis lembaga Penyelenggara Pemilu; 5. Bahwa penetapan tanggal 22 November 2015 yang dilakukan Teradu II Manfred S Naa, SH., Teradu III Pomi Bukkang,dan Teradu IV Zeivenson Lomban, SH diluar prosedur. KPU Provinsi langsung melaporkan kepada KPU RI sebagai penanggung jawab Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak tahun 2015. KPU RI mengeluarkan surat Nomor: 846/KPU/XI/2015 tanggal 23 November 2015; 6. KPU Provinsi Papua telah memberhentikan sementara Teradu II Manfred S Naa, SH., Teradu III Pomi Bukkang,dan Teradu IV Zeivenson Lomban, SH selaku anggota KPU Kabupaten Boven Digoel. Hal ini sebagai tindaklanjut surat perintah KPU RI nomor: 846/KPU/XI/2015, tanggal 23 November 2015, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 64/Kpts/KPU.PROV.030/2015; (SK terlampir) 7. Bahwa Pihak Terkait KPU Provinsi Papua menilai telah terjadi pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh Teradu II Manfred S Naa, SH., Teradu III Pomi Bukkang,dan Teradu IV Zeivenson Lomban, SH., yaitu Pasal 1 ayat (2) Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; [2.7] BUKTI PIHAK TERKAIT 1 Bukti Terkait-1 : Copy Rekomendasi Bawaslu Papua Nomor: 152/BAWASLU-PAPUA/XI/2015 2 Bukti Terkait-2 : Copy BA Nomor: 41/BA/KPU-BD/XI/2015 3 BuktiTerkait-3 : Copy SK Nomor: 21/Kpts/KPU/BD/XI/2015 4 BuktiTerkait-4 : Copy Daftar Hadir Pleno tgl 18 November 2015 5 BuktiTerkait-5 : Copy BA Nomor: 44/BA/KPU-BD/XI/2015 dan 6 BuktiTerkait-6 : Copy SK Nomor: 27/Kpts/KPU/BD/2015 7 BuktiTerkait-7 : Copy Surat KPU RI No. 846/KPU/XI/2015 8 BuktiTerkait-8 : Copy BA Nomor: 42/BA/B.15/2015 9 BuktiTerkait-9 : Copy SK Nomor: 64/Kpts/KPU.PROV.030/2015 10 BuktiTerkait-10 : Foto Konferensi pers teradu I, II, dan III 11 BuktiTerkait-11 : Foto surat suara yg mengikutkan Paslon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba [2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. 8

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta 9 Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah warga masyarakat yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah menerbitkan produk hukum yang tumpang tindih. Pada 24 Agustus 2015 telah dilakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel yang memenuhi syarat sebanyak empat Pasangan Calon sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Nomor 18/Kpts/KPU-BD/VIII/2015. Pada tanggal 4 September 2015 Para Teradu menerbitkan Berita Acara Nomor: 28/BA/KPU-BD/IX/2015 tentang Penetapan pasangan Calon Edward Haurissa dan Pdt. Paulus Etras S.Th., S.IP yang sebelumnya Tidak memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai pasangan Calon dan diberi Nomor urut 5 (lima). Para Teradu mendasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 untuk membatalkan keputusan sebelumnya yang inkracht. Argumentasi hukum Teradu tersebut merujuk pada Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilu secara musyawarah mufakat di Panwas dengan. Pengadu mendalilkan bahwa Sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Agutus 2015 Para Teradu tidak melakukan verifikasi faktual dan administratif, tercermin dalam tindakan meloloskan bakal pasangan calon yang masih berstatus “bebas bersyarat” atau narapidana atas nama Yusak Yaluwo yang masih menjalani hukuman atau pembebasan bersyarat dari 24 November 2014 s.d tanggal 26 Mei 2017. 10 [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu. Bahwa Berita Acara 28/BA/KPU-BD/IX/2015 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 20/Kpts/KPU/BD/IX/2015 berpedoman pada rekomendasi Panwas Kabupaten Boven Digoel. Rekomendasi Panwas Kabupaten Boven Digoel meminta Edward C Haurisa dan Paulus Etras ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2015, jumlah pasangan calon yang semula 4 (empat) pasangan calon menjadi 5 (lima) Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU-BD/VIII/2015. Para Teradu menyatakan telah melakukan verifikasi dukungan partai politik dan status hukum Para Bakal Calon. Namun Para Teradu tidak menggelar verifikasi syarat calon, terutama ijazah, dengan alasan keterbatasan waktu. Dalam hal tindakan meloloskan Yusak Yaluwo, Para Teradu membantah dalil Pengadu. Para Teradu telah melakukan klarifikasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Hasil klarifikasi digunakan sebagai dasar menetapkan Yusak Yaluwo sebagai Calon Bupati yang memenuhi syarat. Para Teradu menjawab bahwa mereka menjadikan Putusan Mahkamah sebagai dasar meloloskan Yusak Yaluwo. Para Teradu juga menyatakan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 pun mengadopsi putusan MK tersebut, seorang mantan Terpidana dapat mencalonkan diri dalam Pilkada. [4.3]Menimbang bahwa DKPP telah menerima keterangan KPU Provinsi Papua pada tanggal 1 Desember 2015. Secara khusus, Terkait menerangkan perilaku Teradu II, Teradu III, dan Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Bahwa pada tanggal 15 November 2015 atas prakarsa Teradu II, III, dan IV telah terjadi pencetakan surat suara yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 750.000.000,00. Format Pencetakan surat suara itu mencantumkan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n Yusak Yaluwo dan Yakon Weremba Teradu II, III, dan IV telah menggelar rapat di Hotel Triton Jayapura tanpa melibatkan KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua semestinya diundang sebagai atasan yang mengambil alih tugas Panwas Boven Digoel yang telah diberhentikan sementara. Pleno di Hotel Triton tersebut menyatakan Paslon atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba Memenuhi Syarat (MS) yang dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 18/Kpts/KPU-BD/VIII/2015. Keputusan tersebut bertentangan dengan keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel yang diterbitkan 3 (tiga) hari sebelumnya dalam mana Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pihak Terkait KPU Provinsi Papua melaporkan tindakan semena-mena Teradu II, III, dan IV ke KPU RI. Selanjutnya KPU RI menerbitkan surat Nomor: 846/KPU/XI/2015 tanggal 23 November 2015. Sebagai tindak lanjut perintah KPU RI, KPU Provinsi Papua telah memberhentikan sementara Teradu II Manfred S Naa, SH., Teradu III Pomi Bukkang, dan Teradu IV Zeivenson Lomban, SH selaku anggota KPU Kabupaten Boven Digoel sebagaimana tertuang dalam 11 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 64/Kpts/KPU.PROV.030/2015. Bahwa Pihak Terkait (KPU Provinsi Papua) menilai telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu II Manfred S Naa, SH., Teradu III Pomi Bukkang, dan Teradu IV Zeivenson Lomban, SH., karena melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; [4.4]Menimbang keterangan para pihak dan bukti-bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat Pengadu kurang cermat dalam menyusun aduan. Pengadu menyebut Keputusan yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2015 adalah Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU/BD/VIII/2015, padahal keputusan yang terbit pada tanggal tersebut adalah Keputusan Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015. Adapun Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2015. Isi/Perihal kedua keputusan tersebut berbeda. Keputusan 17/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 berisi tentang Pasangan Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Keputusan Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang pasangan calon yang memenuhi syarat. Bahwa Berita Acara 28/BA/KPU-BD/IX/2015 tentang Penetapan pasangan Calon Edward Haurissa dan Pdt. Paulus Etras S.Th., S.IP dengan sendirinya membatalkan Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan Keputusan Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel yang memenuhi syarat. Berita Acara 28/BA/KPU-BD/IX/2015 tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/Kpts/KPU/BD/IX/2015. Para Teradu pun tidak tepat menggunakan dasar hukum untuk menetapkan Edward Haurisa sebagai Calon Bupati. Para Teradu mendasarkan tindakan menetapkan Edward Haurisa dengan berpedoman pada Rekomendasi Panwas. Padahal, yang tepat adalah berpedoman pada Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Secara Musyawarah Mufakat di Panwas dengan nomor permohonan 01/PS/PWSL.BD.33.04/VIII/2015. DKPP berpendapat masuknya Edward C Haurisa menjadi Calon Bupati, adalah sudah sesuai dengan kesepakatan penyelesaian sengketa di Panwas Kabupaten Boven Digoel. Aduan Pengadu tentang tindakan meloloskan Terpidana bebas bersyarat a.n Yusak Yaluwo telah dijawab oleh Para Teradu. Para Teradu telah mendatangi Kemenkumham dan Lapas Sukamiskin dalam rangka klarifikasi status Terpidana bebas bersyarat. Para Teradu telah mengantongi Surat dari Dirjen Lapas Terpidana bebas bersyarat bisa mencalonkan diri dalam Pilkada. Terkait dalil Pengadu bahwa Para Teradu tidak melaksanakan verifikasi berkas calon terutama mengenai keabsahan ijazah, DKPP menilai dalil Pengadu dapat dibenarkan. Dalam Sidang, Teradu II a.n Manfred Naa dengan gamblang mengakui Para Teradu tidak melaksanakan verifikasi faktual berkas pasangan calon, terutama terkait ijazah. Tindakan Para Teradu telah melanggar Ketentuan Kode Etik Penyelenggara pemilihan 12 Umum Pasal 8 huruf b tentang kewajiban mengindahkan norma dalam penyelenggaraan pemilu. Mengacu pada keterangan pihak Terkait, DKPP berpendapat Teradu II, III, dan IV terbukti melakukan tindakan pencetakan surat suara dalam masa koordinasi dan konsultasi antara KPU Provinsi Papua dengan KPU RI, dan Bawaslu Provinsi Papua dengan Bawaslu RI. Tindakan teradu II, III, dan IV menyatakan Yusak Yaluwo memenuhi syarat menjadi Calon Bupati pada 22 November 2015, adalah tidak dapat dibenarkan karena rapat pleno tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang pada intinya menyebutkan rapat pleno dipimpin oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kuorum dan keabsahan keputusan pleno sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Nomor 15 Tahun 2011. Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir. Selain itu, tindakan Teradu II, III, dan IV bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Teradu I sebagai Ketua Kabupaten Boven Digoel tidak memiliki kepemimpinan yang kuat untuk mengkoordinasikan para Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel dalam pengambilan keputusan untuk memberi kepastian hukum pelayanan hak konstitusional warga negara. DKPP berkesimpulan Teradu I, II, III, IV dan V melanggar Kode Etik Penyelenggara pemilu Pasal 7 huruf d tentang menghargai dan menghormati sesama penyelenggara Pemilu, pasal 9 huruf e tentang kewajiban melaksanakan tugas sesuai aturan Perundang-undangan, dan pasal 11 huruf c tentang asas kepastian hukum yakni kewajiban menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. [4.5] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, serta mencermati keterangan saksi dan menelaah serta mememeriksa keterangan Pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; 13 [5.2]Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3]Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu sesuai dengan tingkat kesalahannya.

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu II a.n Manfred S Naa, Teradu III a.n Pomi Bukkang, dan Teradu IV a.n Zeivenson Lomban masing- masing selaku Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel; 3. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I a.n Yohanis Okyap selaku ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel dan Teradu V a.n Adrianus Moromon selaku Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, padahari Minggu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Novembertahun Dua Ribu Lima Belas serta Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belasdan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Pengadu/kuasanya dan tidak dihadiri Para Teradu/Kuasanya. 14  KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si. 15