Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 228/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor580/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 228/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali Alamat : Jl. Cok Agung Tresna, No. 67, Denpasar, Bali Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : I Wayan Ardika Jabatan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem Alamat : Br. Dinas Meranggi, Desa Muncan, Kabupaten Karangasem Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu; [1.3] Telah membaca Pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 1 Pengaduan Nomor580/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 25 Juni 2014dengan registrasi Perkara Nomor580/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 25 Agustus 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa benar I Made Arnawa selaku Ketua KPU Kabupaten Karangasem menerima surat dari salah satu caleg DPRD Provinsi dari Partai Gerindra atas nama Drs. I Nengah Sulinggih pada tanggal 19 Mei 2014 yang isinya agar KPU Kabupaten Karangasem menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Karangasem sebagaimana laporan hasil pengawasan dari Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Ardika yang menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS di Dapil 4 Karangasem; 2. Bahwa benar KPU Kabupaten Karangasem tidak pernah menerima surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Karangasem terkait dengan adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS di Dapil 4 Karangasem; 3. Bahwa benar I Wayan Suwecantara, SH meragukan keabsahan laporan hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem dan dokumen itu tidak layak karena tidak pernah dibahas di Pleno Panwaslu Kabupaten Karangasem; 4. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2014, I Wayan Eka Suwecantara, SH mendapat informasi dari Ketua Panwascam Abang I Wayan Swandi terkait adanya dugaan penerimaan uang oleh I Wayan Ardika selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem dari Luh Purnaminingsih Caleg DPRD Kabupaten Karangasem Dapil 5 Kecamatan Abang dari Partai Hanura, sekira pukul 18.00 wita; 5. Bahwa benar I Wayan Eka Suwecantara, SH setelah mendapat informasi tersebut menghubungi salah satu staf Panwaslu Kabupaten Karangasem atas nama Sampurno untuk ikut mendampinginya ke rumah Luh Purnaminingsih dan mendapat keterangan bahwa memang benar I Wayan Ardika meminta dan diberikan uang oleh Luh Purnaminingsih sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) dengan alasan untuk fasilitasi permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Purnaminingsih terkait laporannya ke Panwaslu Kabupaten Karangasem; 6. Bahwa benar Agus Dwiyana Arisikiawan diperintah oleh I Wayan Ardika untuk menyalin data Model C1 di beberapa Desa di Kecamatan Manggis untuk mencari perbandingan suara PKPI dan PKS dan hasil rekapan perbandingan perolehan suara tersebut diserahkan kepada I Wayan Parka, SH, (salah satu caleg di kabupaten Karangasem); 2 7. Bahwa memang benar I Wayan Eka Suwecantara, SH memerintahkan agar tidak memberi hasil rekapan perbandingan suara PKPI dan PKS tersebut kepada I Wayan Parka setelah dihubungi lewat telpon oleh I Wayan Adi Waskita; 8. Bahwa memang benar pada tanggal 11 April 2014 I Wayan Ardika menghubungi via telepon kepada Ketut Ariyani (ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng) untuk menanyakan/meminta data perolehan suara salah seorang caleg dari Kabupaten Buleleng yang bernama Dewa Selawa, tetapi Ketut Ariyani tidak memberikannya dengan alasan Pengawas Pemilu tidak boleh memihak kepada Partai Politik ataupun Caleg. 9. Bahwa memang benar, pada tanggal 23 April 2014 pada saat rapat pleno tingkat Provinsi Made Merta Sariada,SH dihubungi oleh I Wayan Ardika untuk duduk disebelahnya dan diperkenalkannya dengan caleg yang bernama Dewa Selawa selanjutnya diminta untuk dibantu data rekapan perolehan suara yang direkap oleh Panwaslu Kabupaten Buleleng namun Made Merta Sariada, SH tidak memberikan data rekapan tersebut. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: Bahwa telah terjadi perbuatan yang melanggar asas penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh I Wayan Ardika sebagai akibat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua/Anggota Panwaslu Kabupaten Karangasem tidak berpedoman pada: 1. asas mandiri, sebagaimana diatur pasal 10 huruf a, b, e, j, f, dan k Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. asas kepastian hukum, sebagaimana diatur pasal 11 huruf c, dan d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. asas jujur, sebagaimana diatur pasal 12 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 4. asas proporsionalitas, sebagaimana diatur pasal 14 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 3  Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 5. asas profesionalitas, sebagaimana diatur pasal 15 huruf a, b, dan d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; dan 6. asas tertib, sebagaimana diatur pasal 16 huruf a, dan b, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. PETITUM [2.3]Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan dugaan pelanggaran kode etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. [2.4]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat Bawaslu Provinsi Bali, No. 206.1/Bawaslu- Bali/VI/2014, perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 2. Bukti P-2 : Kajian Temuan Bawaslu Provinsi Bali tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Ardika; 3. Bukti P-3 : Keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah/janji atas nama I Wayan Eka Suwecantara, tanggal 8 Juni 2014; 4. Bukti P-4 : Berita Acara Klarifikasi I Wayan Eka Suwecantara, tanggal 8 Juni 2014; 5. Bukti P-5 : Surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Bali, perihal permohonan tindaklanjut penanganan laporan hasilpengawasan pemilu divisi umum/ketua panwaslu kebupaten karangasem, tertanggal 18 April 2014. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Teradu pada persidangan yang digelar pada tanggal 25 Agustus 2014 tidak hadir tanpa konfirmasi ketidakhadirannya. Selanjutnya DKPP telah menyurati Teradu melalui surat No. 048.228/DKPP-PKE-III/2014, perihal tindaklanjut sidang DKPP. Dalam surat tersebut pada pokoknya memberikan informasi bahwa teradu diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban tertulis atas pengaduan Pengadu 4 atau mengajukan permohonan untuk diadakan sidang ke 2 (terakhir) dengan limitasi waktu hingga pada tanggal 1 September 2014. PENJELASAN PIHAK TERKAIT [2.9] Bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 25 Agustus 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. I Wayan Eka Suwecantara, SH selaku anggota Panwaslu Kabupaten Karangasem diperoleh keterangan: a. Bahwa pada tanggal 19 Mei Tahun 2014 sekira pukul 18.00 wita, I Wayan Eka Suwecantara, SH mendapat informasi dari Ketua Panwascam Abang I Wayan Swandi terkait adanya dugaan penerimaan uang oleh I Wayan Ardika selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem dari Luh Purnaminingsih Caleg DPRD Kabupaten Karangasem Dapil 5 Kecamatan Abang dari Partai Hanura; b. Bahwa Anggota Panwascam Kecamatan Abang I Wayan Swandi menemui I Wayan Eka Suwecantara, SH di kantor Panwaslu Kabupaten Karangasem dan menceritakan adanya dugaan penerimaan uang oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem (I Wayan Ardika) dari Luh Purnaminingsih selanjutnya pada saat itu I Wayan Swandi juga memberikan I Wayan Eka Suwecantara, SH alamat beserta No Hp Luh Purnaminingsih; c. Bahwa setelah mendapat informasi seperti itu I Wayan Eka Suwecantara, SH langsung menghubungi salah satu staf Panwaslu Kabupaten Karangasem atas nama Sampurno untuk ikut ke rumah Luh Purnaminingsih. Setiba di rumahnya, I Wayan Eka Suwecantara, SH berbasa-basi kemudian menanyakan perihal Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Ardika yang diduga meminta uang kepada Luh Purnaminingsih. d. Bahwa Luh Purnaminingsih menceritakan bahwa memang benar I Wayan Ardika meminta uang kepadanya sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) dengan alasan untuk fasilitasi permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Purnaminingsih terkait laporannya ke Panwaslu Kabupaten Karangasem; e. Bahwa menurut Ibu Luh Purnaminingsih, uang tersebut diserahkan kepada Drs. I Wayan Ardika di rumah Ketua DPC Partai Hanura Karangasem, dan bahwa pada saat pemberian uang tersebut disaksikan oleh sopir Ibu Luh Purnaminingsih. Di akhir pembicaraan Luh Purnaminingsih bersedia memberikan keterangan tentang permintaan uang yang dilakukan oleh I Wayan Ardika hanya untuk internal Pengawas Pemilu setelah sengketa PHPU Partai Hanura di Mahkamah Konstitusi selesai; f. Bahwa I Wayan Eka Suwecantara, SH setelah mendapat keterangan dari Luh Purnaminingsih langsung menghubungi Pak Wayan Widyardana Putra, SE (Anggota Bawaslu Provinsi Bali) untuk memberitahukan bahwa Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem I Wayan Ardika meminta dan menerima uang dari caleg dan I Wayan Eka Suwecantara, SH selanjutnya diminta olehnya untuk membuat kronologi dan menyampaikannya ke Bawaslu Provinsi Bali. g. Bahwa I Wayan Eka Swecantara, SH sebelum diklarifikasi juga sudah menyampaikan kronologi (terlampir) 2. Bahwa hasil klarifikasi terhadap I Wayan Swandi selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem diperoleh keterangan: 5  a. Bahwa pada tanggal 20 April Tahun 2014, dalam sebuah acara perkawinan di Desa Bunutan, I Wayan Swandi bertemu dengan Luh Purnaminingsih dan bercerita tentang pertemuan yang dilakukannya dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem I Wayan Ardika di salah satu rumah makan di Kawasan Wisata Tirta Gangga, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangem; b. Bahwa menurut cerita Ibu Purnaminingsih, Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem, Drs I Wayan Ardika berjanji akan memfasilitasi/membantu proses keberatan Ibu Purnaminingsih di tingkat Pleno PPK Kecamatan Abang dan atas bantuan tersebut, Ibu Purnaminingsih dimintai komitmen oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem yang isi komitmen tersebut adalah berupa permintaan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Pada waktu itu Ibu Purnaminingsih mengatakan sudah mencairkan uang tersebut kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem, I Wayan Ardika. 3. Bahwa hasil klarifikasi terhadap Agus Dwiyana Arisikiawan selaku Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Karangasem diperoleh keterangan; a. Bahwa Agus Dwiyana Arisikiawan diperintah oleh I Wayan Ardika untuk menyalin data Model C1 di beberapa Desa di Kecamatan Manggis untuk mencari perbandingan suara PKPI dan PKS. Setelah selesai menyalin perbandingan perolehan suara tersebut di dua desa, Agus Dwiyana Arisikiawan langsung menyuruh I Wayan Adi Waskita untuk menelepon I Wayan Eka Suwecantara (Anggota Panwaslu Kabupaten Karangasem) untuk memberitahu bahwa Agus Dwiyana Arisikiawan disuruh oleh I Wayan Ardika untuk memberikan rekapan perbandingan perolehan suara PKPI dan PKS kepada I Wayan Parka, SH, (salah satu caleg di Kabupaten Karangasem); b. Bahwa setelah Adi Waskita menelepon I Wayan Eka Suwecantara, SH mendapat perintah tidak memperbolehkan memberi hasil rekapan tersebut kepada I Wayan Parka, dan Adi Waskita langsung menemui I Wayan Ardika untuk tidak memberikan rekapan perbandingan perolehan suara PKPI dan PKS yang dikerjakannya. Setelah mendengarkan pembicaran tersebut Agus Dwiyana Arisikiawan langsung berhenti untuk merekapnya, dan untuk dua desa yang sudah direkapnya langsung ditaruh di meja I Wayan Ardika. Setelah itu I Wayan Ardika meninggalkan kantor bersama Bapak I Wayan Parka, SH. 4. Bahwa hasil klarifikasi terhadap I Wayan Adi Waskita Dharma selaku Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Karangasem diperoleh keterangan: a. Bahwa kronologis kesalahan penulisan jumlah TPS yang akan direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait adanya Surat Suara tertukar dalam rangka Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dari 6 TPS menjadi 8 TPS di Kabupaten Karangasem menjelaskan bahwa pada tanggal 10 April 2014 di Kantor Panwaslu Kabupaten Karangasem I Wayan Adi Waskita Dharma diinstruksikan oleh Komisioner Panwaslu Kabupaten Karangasem untuk membuat surat ke Bawaslu Provinsi Bali terkait TPS-TPS yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), TPS-TPS yang tertera di surat tersebut jumlahnya ada 6 TPS; b. Bahwa keesokan harinya I Wayan Adi Waskita Dharma diinstruksikan kembali oleh I Wayan Eka Suwecantara (Anggota Panwaslu Kabupaten Karangasem) untuk membuat surat rekomendasi dari Panwaslu ke KPU Kab Karangasem tentang pemungutan suara ulang berdasarkan contoh draft surat yang dikirimkan lewat email oleh Bawaslu Provinsi Bali. 6  c. Bahwa karena Pak Eka Suwecantara pada saat itu berada di Kecamatan Kubu maka I Wayan Adi Waskita Dharma bertanya kepada Pak Wayan Ardika Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem terkait nama-nama TPS yang akan direkomendasikan. I Wayan Ardika kemudian menyuruh I Wayan Adi Waskita Dharma untuk melihat laporan hasil pengawasan Model A1 Panwascam Manggis, dimana pada A1 Panwascam Manggis terdapat data TPS-TPS yang surat suaranya tertukar jumlahnya ada 8 TPS, setelah I Wayan Adi Waskita Dharma memasukan ke 8 TPS tersebut kedalam surat yang akan direkomendasikan ke KPU Karangasem, dia tanyakan lagi ke Pak Ketua “Pak, ini dimasukkan semua datanya?’ dan dijawab “ya masukkan semua datanya”. d. Bahwa I Wayan Adi Waskita Dharma langsung menyelesaikan surat rekomendasi PSU Panwaslu ke KPU Kab Karangasem dan ditandatangani oleh I Wayan Ardika. dan surat langsung dikirim ke KPU Kab Karangasem dan ditembuskan ke Bawaslu Provinsi Bali lewat email. e. Bahwa pada tanggal 11 April 2014 sore hari Eka Suwecantara Anggota Panwaslu Kabupaten Karangasem menelepon I Wayan Adi Waskita Dharma menanyakan kenapa data rekomendasi yang dikirimkan Panwaslu Kabupaten Karangasem ke KPU jumlahnya 8 TPS bukan 6 TPS, dan dijawab “surat itu berdasarkan perintah Pak Ketua (I Wayan Ardika)” kemudian Eka Suwecantara menyuruh untuk merevisi dengan cara menarik surat rekomendasi tersebut dan mengirimkan surat rekomendasi yang baru (PSU di 6 TPS). f. Bahwa surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Karangasem ke KPU Kabupaten Karangasem akhirnya direvisi menjadi 6 TPS. 5. Bahwa hasil klarifikasi terhadap Sampurno selaku Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Karangasem diperoleh keterangan: a. Bahwa Pada tanggal 19 Mei 2014, Sampurno mendampingi Anggota Panwaslu Kab Karangasem Bapak Wayan Eka Suwecantara, SH untuk datang kerumah Ibu Luh Purnaminingsih, S.Pd salah satu calon DPRD Kabupaten Karangasem dari Partai Hanura Dapil 5 Kecamatan Abang, di Jalan Sudirman Gg Sandat; b. Bahwa sesampai di rumah Ibu Luh Purnaminingsih, Sampurno mendengarkan perbincangan antara Bapak Eka Suwecantara dengan Ibu Luh Purnaminingsih yang dalam perbincangan tersebut Sampurno mendengar bahwa Ibu Luh Purnaminingsih pernah bertemu dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem I Wayan Ardika dan memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- kepada Ketua Panwaslu Karangasem dengan alasan mau mengadakan rapat di luar kantor. Untuk tempat dan waktu pemberian uang Sampurno tidak mendengar secara jelas, namun kronologi pemberian uang yang dilakukan oleh Ibu Luh Purnaminingsih bahwa uang tersebut diberikan oleh Ibu Luh Purnaminingsih dengan terlebih dahulu memerintahkan kepada sopirnya untuk mengambil tas yang ditaruh di dalam mobil, karena pada saat itu Ibu Luh Purnaminingsih tidak membawa dompet. [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

7 [3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 8  “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali yang dikategorikan sebagai Penyelanggara Pemilu, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan perbuatan TeraduI Wayan Ardika meminta dan diberikan uang oleh Luh Purnaminingsih sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) dengan alasan untuk fasilitasi permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Purnaminingsih terkait laporannya ke Panwaslu Kabupaten Karangasem; [4.2] Menimbang bahwa Teradu tidak menyangkal atau merespon terhadap pengaduan Pengadu, padahal DKPP telah menyurati Teradu melalui surat No. 048.228/DKPP-PKE-III/2014, perihal tindaklanjut sidang DKPP. Dalam surat tersebut pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Teradu untuk memberikan jawaban tertulis atas pengaduan Pengadu atau mengajukan permohonan untuk diadakan sidang ke 2 (terakhir) dengan limitasi waktu hingga pada tanggal 1 September 2014. Teradu sama sekali tidak bersedia menggunakan hak dan kesempatan untuk menyampaikan bantahannya. [4.3] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan perbuatan TeraduI Wayan Ardika meminta dan diberikan uang oleh Luh Purnaminingsih sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) dengan alasan untuk fasilitasi permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Purnaminingsih tida dibantah sama sekali oleh Teradu, 9 padahal Teradu telah diberikan secara patut oleh DKPP dengan memberikan kesempatan kepada Teradu untuk memberikan jawaban tertulis atas pengaduan Pengadu atau mengajukan permohonan untuk diadakan sidang ke 2 (terakhir), namun Teradu mengabaikannya. Dengan demikian Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 9 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.4] Menimbang terkait dalil Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama I Wayan Ardika selaku ketua Panwaslu Kabupaten Karangasem terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Bali untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati, dan Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota, pada hari Sabtu tanggal enam bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 10  sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nelson Simanjuntak, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 11